bab 1 akuntansi forensi
DESCRIPTION
resume akuntansi forensikTRANSCRIPT
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGDalam perkembangannya Akuntansi Forensik Indonesia sekarang
ini hanya sedikit di minati di bandingkan dengan bagian cabang
akuntansi yang lainnya seperti akuntansi biaya, akuntansi keuangan,
akuntansi auditing dan sebagainya dan perkembangannya pun lebih
sedikit terlambat di bandingkan dengan bagian ilmu akuntansi yang
lainnya.
Di Indonesia perkembangan ilmu ini masih jauh dari harapan, dari
sekian banyak Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Hanya sebagian Kecil
saja yang menawarkan Jasa ini, alasannya apa lagi kalau bukan ceruk
pasar yang masih minim, secara ilmu ekonomi “ belum ada pasarnya”.
Apalagi standar operasional dan ujian sertifikasi, konon belum begitu
memadai, sangat jauh bila dibandingkn dengan negara tetangga
Australia yang sedang menyusun Standar Akuntansi Forensik. Kanada
dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku, namun belum
serinci Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ).
Akuntansi forensik sebenernya sudah di praktekan di Indonesia.
Praktek ini tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis keuangan
tahun 1997. Akhir-akhir ini ada dorongan yang kuat untuk
perkembangannya praktek akuntansi forensik. Di sektor publik
( keuangan negara), khususnya di Indonesia, akuntnsi forensik menjadi
kebutuhan besar dalam upaya memerangi pemberantasan korupsi
seperti yang sering kita alami pada msa pemerintahan jaman sekarang
ini, bahwa semakin banyak terungkapnya kasus-kasus korupsi baik di
tengah pemerintahan, perbankan dan sebagainnya.
Perkembangan akuntansi forensik memang sedikit terlambat bila
dibanding ranah akuntansi lainnya - akuntansi keuangan, audit, audit
internal, dan sebagainya. Padahal di Amerika, ilmu ini sudah ada sejak
kasus Al Capone terungkap pada 1931 silam oleh seorang akuntan
forensik, Frank J. Wilson. Namun, organisasi profesinya baru terbentuk
beberapa dekade belakangan. Association of Certified Fraud Examiners
baru terbentuk pada 1988. Kampusnya, American College of Forensic
Examiners juga baru berdiri pada 1992.
Di Indonesia perkembangan ilmu ini masih jauh dari harapan, dari
sekian banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya sebagian kecil saja
yang menawarkan jasa ini, alasannya apa lagi kalau bukan ceruk pasar
yang masih minim, secara ilmu ekonomi “belum ada pasarnya”. Apalagi
standar operasional dan ujian sertifikasi, konon belum begitu memadai,
sangat jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga Australia yang
sedang menyusun Standar Akuntansi Forensik. Kanada dan Amerika
Serikat sudah memiliki standar yang baku, namun belum serinci Standar
Akuntansi Keuangan (SAK)
Belum adanya standar yang memadai, persoalan tambahan yang
membuat ilmu ini kurang begitu populer adalah penguasaan ilmu yang
cukup luas. Selain akuntansi dan audit, akuntan forensik juga harus
menguasai bidang yang berkaitan dengan kejahatan keuangan (money
laundering), hukum, psikologi, sosiologi, antropologi, viktimologi,
kriminologi, dan lain-lain. Akuntan forensik harus memiliki kemampuan
“multitalenta”.
Kedepan, beberapa kalangan meramalkan perkembangan profesi
ini akan lebih pesat. Selain makin banyak kantor bisnis dari negara
asing yang masuk ke Indonesia., juga makin tingginya kesadaran
perusahaan untuk melindungi asset mereka dari pola-pola tindakan
kecurangan.
1.2. RUMUSAN MASALAH1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi forensic?
2. Apa saja yang mempelajari tentang disiplin dan profesi forensic
lainnya?
3. Apa yang dimaksud dengan sengketa?
4. Apa perbedaan akuntansi dan audit forensic?
5. Bagaimana praktik akuntansi forensic di Indonesia?
6. Bagaimana penerapan akuntansi forensic pada sektor publik?
7. Apa saja model akuntansi forensic?
8. Apa yang dimaksud dengan segitiga audit forensic?
9. Apa yang dimaksu dengan Fosa dan Cosa?
10.Bagaimana sistematik fosa dan cosa?
BAB IIPEMBAHASAN
2.1. AKUNTANSI FORENSIKMenurut Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (edisi ke-10):
forensik dalam bidang akuntansi diartikan sebagai penerapan disiplin
akuntansi pada masalah hukum.
Sengketa antara PT. Telkom dan PT. Aria West International (AWI)
melalui proses yang berat dan panjang (hampir dua tahun) akhirnya
diselesaikan melalui akuisisi AWI oleh PT. Telkom dalam bulan agustus
2003. Dalam sengketa ini, AWI menggunakana PricewaterhouseCoopers
sebagai akuntan forensiknya, dan penyelesaian sengketa dilakukan
diluar pengadilan. Dari kasus itu dapat disimpulkan bahwa audit forensic
ialah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing,
pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam maupun di luar
pengadilan.
Akuntansi forensic dapat diterapkan disektor publik maupun sektor
privat (perorangan, perusahaan swasta, yayasan swasta, dan lain-lain).
Sedangkan menurut D. Larry Crumbey mengemukakan bahwa
secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi
yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam
kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses
peninjauan yudisial, atau tinjauan administratif. Definisi dari Crumbey
menekankan bahwa ukuran dari akuntansi forensik adalah ketentuan
hukum dan perundang-undangan, berbeda dari akuntansi yang sesuai
dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Ukurannnya
bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan
perundang-undangan adalah akurat.
Crumbley dengan tepat melihat potensi untuk perseteruan di
antara pihak-pihak yang bersengketa kepentingan. Demi keadilan, harus
ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat adversarial,
atau proses hukum yang mengandung perseteruan.
2.2. DISIPLIN DAN PROFESI FORENSIK LAINNYADalam percakapan sehari-hari, orang awam akrab dengan istilah
dokter forensic dan laboratorium forensic. Orang awam menyebut dokter
forensic sebagai “dokter mayat” karena ia berurusan dengan mayat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa forensic
ialah:
1. Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan pemeriksaan
dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum.
2. Ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat
seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan pradilan.
Disiplin ilmu dan profesi yang menggunakan istilah forensic David
Owen antara lain:
1. Forensic anthropologist
2. Forensic chemist
3. Forensic dentist
4. Forensic document investigator
5. Forensic geologist
6. Forensic pathologist
7. Forensic photographer
8. Forensic psychiatrist/psyciologist
9. Forensic serologist
Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary antara lain:
1. Forensic engineering
2. Forensic linguistics
3. Forensic medicine
4. Forensic pathology
5. Forensic psychiatry
Dalam siding pengadilan ahli-ahli forensic dari disiplin yang
berbeda, termasuk akuntansi forensic, dapat dihadirkan untuk
memberikan keterangan ahli. Dinegara inggris mereka disebut saksi ahli/
expert witness. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan
(KUHAP) menggunakan istilah “Ahli”, meskipun dalam percakapan
sehari-hari ole hers digunakan istilah “saksi ahli”.
KUHAP Pasal 179 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang diminta
pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli
lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
Dalam praktik, kelompok ahli lainnya juga terdiri atas para akuntan
atau pelaksana audit investigasi yang memberi keterangan ahli demi
keadilan. Tidak jarang, para ahli forensic dari profesi yang sama
“bertarung” di pengadilan.
2.3. AKUNTAN FORENSIK DI PENGADILANPenggunaan akuntansi forensic sebagai ahli di pengadilan,
khususnya di pengadilan tindak pidana korupsi, tantangan dan peluang
untuk memperbaikinya.
Di Indonesia, pengguna akuntan forensic dapat digunakan di sektor
publik maupun privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor
publik. Akan tetapi, ada juga alasan lain, yakni kecenderungan untuk
menyelesaikan sengketa sektor privat diluar pengadilan.
Disektor publik, para penuntut umum (kejaksaan dan KPK)
menggunakan ahli dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jendral dari
Departemen yang bersangkutan. Dilain pihak, terdakwa dan tim
pembelanya menggunakan ahli dari kantor akuntan publik, kebanyakan
ahli ini sebelumnya praktik di BPKP.
Perbedaan ahli selaku pribadi dan lembaga
No
.
Pribadi Lembaga
1 Kompetensi
ahli
Ahli meminta keterangan
yang diminta instansi yang
berwenang, sesuai ahli
yang melekat pada
pribadinya
Ahli memberikan
keterangan tentang
kerugian Negara yang
merupakan kompetensi
BPK; bukan kopetensi
pribadi, sehingga tidak
melekat pada pribadi
pemegang jabatan
anggota BPK atau
pemeriksa BPK
2 Substansi
keterangan
ahli
Ahli memberikan
keterangan tentang
substansi yang menjadikan
kepakarannya,
penguasaan pengetahuan
secara pribadi, dan
pengembangan
pengetahuannya.
Pendapat yang
diberikannya merupakan
pendapat pribadi.
Ahli memberikan
keterangan tentang
kerugian Negara/daerah
karena pelaksanaan
tugas konstitusional BPK.
Pendapat yang
diberikannya merupan
pendapat BPK.
3 Pengelolaan
informasi
Informasi yang dipaparkan
ahli di hadapan penyidik
maupun siding pengadilan
diolahnya secara pribadi
dengan pengetahuan dan
pengalaman yang
Informasi tentang
kerugian Negara/daerah
dipaparkan dihadapan
penyidik maupun sidang
pengadilan diolah secara
kelembagaan. Informasi
dimilikinya secara pribadi. ini tidak dimiliki
sebelumnya, sehingga
diperoleh melalui
pemeriksaan investigasi.
4 Kepemilikan
atas
keterangan
ahli
Keterangan yang diberikan
ahli merupakan milik
pribadinya
Keterangan yang
diberikan merupan milik
BPK sebagai lembaga
negara
5 Kebebasan
memberikan
pendapat
Ahli memiliki kebebasan
pribadi dalam memberikan
pendapat yang berkaitan
dengan keahliannya.
Pendapat yang
diterangkannya adalah
hasil pemikiranya
Ahli merupakn
personifikasi BPK. Ai
tidak memiliki kebebasan
pribadi dalam
memberikan keterangan.
Ia senantiasa
berkoordinasi dengan
pimpinan karena yang
diterangkannya adalah
hasil pemeriksaan BPK.
6 Batas Ahli memberikan
keterangan sesuai dengan
kepakaran yang
dimilikinya. Ia hanya
dibatasi oleh kedalam
pengetahuan dan
pengalamannya.
Ahli memberikan
keterangan sesuai
dengan hasil
pemeriksaan BPK.
2.4.SENGKETA
Sengketa bisa terjadi karena satu pihak merasa haknya dikurangi,
dihilangkan atau dirampas oleh pihak lain. Hak yang dikurangi atau
dihilangkan ini bisa berupa:
1. Uang atau aset lain
2. Reputasi
3. Peluang bisnis
4. Gaya hidup
5. Hak – haklain yang berkaitan dengan transaksi bisnis
Pemicu sengketa yaitu perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang
sudah diatur dalam perjanjian atau mengenai sesuatu yang memang
belum diatur. Dalam sengketa, masing – masing pihak merasa ia yang
benar sepenuhnya.
Faktor – faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya
penyelesaian sengketa oleh pihak – pihak yang bersengketa adalah
sebagai berikut:
1. Berapa besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa
2. Seberapa jauh pertikaian pribadi
3. Apakah penyelesaian sengketa ini akan berdampak dalam
penyelesaian kasus serupa?
4. Seberapa besar dampak dari publisitas negatif yang ditimbulkan
5. Seberapa besar beban emosional yang harus ditanggung
sengketa antara dua pihak bisa diselesaikan dengan cara yang
berbeda apabila menyangkutdua pihak yang lain. Dua pihak yang
bersengketa bisa menyelesaikan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa, sedangkan dua pihak lainnya menyelesaikan
melalui litigasi.
2.5. AKUNTANSI ATAU AUDIT FORENSIK
Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan
hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (bukan audit)
forensik. Sekarang pun kadar akuntansinya masih terlihat, misalnya
dalam perhitungan ganti rugi dalam konteks keuangan negara.
Ada yang menggunakn istilah audit forensik untuk kegiatan audit
investigatif. Dalam rangka sertifikasi, istilah yang digunakan adalah
auditor forensik dan bukan akuntan forensik.
2.6. PRAKTIK AKUNTANSI FORENSIK DI INDONESIABeberapa negara asia, termasuk indonesia, mengalami krisis
keuangan di tahun 1997. Krisis keuangan pada tahun 1997 terus
memburuk dan berdampak pada pemerintahan Presiden Soeharto yang
berakhir di bulan Mei 1998. Oktober 1997.
Dalam bulan oktober 1997, The Asian Wall Street Journal untuk
memberitakan bahwa kemungkinan Pemerintah Indonesia meminta
bantuan IMF. Permintaan bantuan kepada IMF dan World Bank diikuti
dengan resep – resep penyehatan perbankan Indonesia yang
merupakan awal dikenalnya ADDP (Agreed-upon Due Diligence
Prosce).
Pada awalnya ADDP dikerjakan oleh akuntan asing. Temuan awal
ADDP ini menimbulkan dampak kejutan dalam dunia bisnis. Sampel
ADDP menunjukan perbankan melakukan overstatement disisi aset dan
understatement disisi kewajiban.
Tahun 2005 merupakan tahun suksesnya akuntansi forensik dan
sekaligus sistem pengadilan. Ada dua kasus yang paling menonjol:
1. Komis Pemilihan Umum, dimana akuntan forensiknya adalah BPK.
KPK berhasil menyelesaikannya di pengadilan.
2. Bank BNI, akuntansi forensiknya bukan dilakukan oleh lembaga
pemeriksaan atau kantor akuntan melainkan oleh PPATK. Dua ahli
dari PPATK berhasil meyakinkan hakim mengenai kunci Adrian
Waworuntu.
2.7. AKUNTAN FORENSIC SEKTOR PUBLIKAkuntansi forensik sektor publik di Indonesia lebih menonjol
daripada akuntansi forensik sektor privat. Selain nilai kerugian yang
menakjubkan, kasus – kasus di sektor publik lebih dramatis karena
kolusi antara penyelenggara negara di tingkat tinggi dengan para
pebisnis atau calo perkara swasta sampai pertemuan di tempat yang
eksotis.
2.8. BEBERAPA MODEL AKUNTANSI FORENSICDari pembahasan diatas, kita melihat bahwa akuntansi forensic
pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara
akuntansi dan hukum (lihat diagram dibawah ini).
AKUNTANSI
HUKUM
Dalam kasus yang lebih pelik ada satu bidang tambahan (disamping
akuntansi dan hukum). Bidang itu ialah auditing. Dalam suatu auditing
untuk mendeteksi kecurangan, si auditor secara priodik berupaya melihat
kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan
dengan perlindungan aset, yang rawan akan terjadinya kecurangan (lihat
diagram dibawah ini).
Selanjutnya diagram yang menggambarkan dua bagian dari suatu
fraud audit, yang bersifat proaktif dan investigative. Audit investigative
dimulai pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni
sesudah ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi
merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensic. (lihat diagram
dibawah ini).
Jenis Penugasan Akuntansi Forensik
Faud Audit
AK
UN
TAN
SI
HU
KU
M
Proaktif Investigatif
Sumber Informai Risk Assesmen Temuan Audit
Tuduhan
Keluhan Tip
Temuan
Audit
Output Identifikasi fraud Indikasi awal
adanya fraud
Bukti
ada/tidakny
a
pelanggaran
Selanjutnya bagian berikut dikembangkan lebih lanjut dengan
memasukkan unsur tindak pidana (lihat diagram dibawah ini).Jenis
Penugasan
Akuntansi Forensik
Fraud Audit
Proaktif Investigasi
Sumber Informasi
Risk
Assessme
nt
Tuduha
n
Keluhan
Temuan
Audit
Temuan
Audit
Output Indikasi
potensi
kecuranga
n
Indikasi
awal
adanya
fraud
Bukti
ada/tidakny
a
pelanggara
n
Besarnya
kerugian
keuangan
Negara
Mencari
keteran
gan dan
barag
bukti
Mencari
bukti
Berkas
perkara
Memeriksa
alat bukti
Keyakinan
berdasarka
n alat bukti
Alasan
pembu
ktian
penera
pan
hukum
Novum
Hitungan Penyelid
ikan
Penyidika
n
Penunututa
n
Pemeriksaa
n disidang
Putusan
pengadilan
Upaya
hukum
Seperti dijelaskan di muka baha berbagai ketentuan perundang-
undangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrative
dan arbitrase serta alternative penyelesaian sengketa dapat dilihat
dibawah ini.
Jenis Penugasa
n
Akunsi ForensikFraud Audit
Akuntansi
kerugian
Hukum:
Pidana
Perdata
Administrative
Arbitrase dan
alterative
penyelesaian
sengketa
Proaktif Invstigatif
Sumber Informasi
Risk
Assesmen
Temuan
Audit
Tuduhan
Keluhan
Tip
Temuan
Audit
OutputIdentifikasi
fraud
Indikasi
awal
adanya
fraud
Bukti
ada/tidaknya
pelanggaran
Selanjutnya bidang hukum yang lebih luas lagi dengan konvensi dan
traktat Internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance
(MLA) (lihat diagram dibawah ini).
Jenis Penugasa
n
Akunsi ForensikFraud Audit
Akuntansi
kerugian
Hukum:
Pidana
Perdata
Administrative
Arbitrase dan
alterative
penyelesaian
sengketa
Ekstradisi dan MLA
Proaktif Invstigatif
Sumber Informasi
Risk
Assesmen
Temuan
Audit
Tuduhan
Keluhan
Tip
Temuan
Audit
OutputIdentifikasi
fraud
Indikasi
awal
adanya
fraud
Bukti
ada/tidaknya
pelanggaran
2.9. SEGITIGA AKUNTANSI FORENSIK
Konsep yang digunakan dalam segitiga akuntansi forensik adalah
konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau
tidaknya kerugian. Disektor publik maupun privat, akuntansi forensik
berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan
kerugian keuangan negara. Di sektor privat juga ada kerugian yang
timbul karena cidera janji dalam suatu perikatan. Kerugian adalah titik
pertama dalam segitiga akuntansi forensik.
Titik kedua adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan
melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk menggant
kerugian. Titik ketiga adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan
perbuatan melawan hukum atau ada hubungan kausalitas antara
kerugian dan perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah
ranahnya para ahli dan praktisi hukum. Perhitungan besarnya kerugian
adalah ranahnya para akuntan forensik. Dalam mengumpulkan bukti
untuk menetapkan adanya hubungan kausalitas, akuntan forensik dapat
membantu ahli dan praktisi hukum
2.10. FOSA DAN COSAFraud audit terdiri dari dua komponen, yaitu:
1. Proactive fraud audit, yang berada di luar payung akuntansi forensic
2. Investigative audit, bagian dari akuntansi forensic
Fraud-oriented system audit (FOSA) adalah kajian sistem yang
bertujuan untuk mengidentifikasikan potensi fraud secara umum.
Sedangkan Corruption-oriented systems audit (COSA) bertujuan untuk
mengidentifikasi potensi korupsi.
2.11. SISTEMATIKA FOSA DAN COSA
Langkah pertama adalah mengumpulkan materi untuk menilai
adanya potensi atau resiko fraud dalam system dari entitas yang dikaji.
Perlatan FOSA yang dapat dipergunakan :
1. Memahami entitas dengan baik
2. Segitiga fraud
3. Wawancara, bukan introgasi
4. Kuesioner, ditindak lanjuti dengan substansiasi
5. Observasi lapangan
6. Sampling dan timing
7. Titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa
8. Profiling
9. Analisis data
Potensi fraud dalam sistem dari entitas yang bersangkutan dapat
dilihat pada:
1. Kelemahan sistem dan kepatuhan
2. Entitas sering kali menyajikan pihak – pihak yang disebutnya
stakeholders
FOSA mendapatkan informasi melalui berbagai sumber :
1. Entitas yang bersangkutan seharusnya merupakan sumber penting
2. Pressure group seperti media dan Lembaga Swadaya Masyarakat
merupakan sumber informasi penting
3. Whistleblowers merupakan sumber yang memberikan warna lain
dalam pengumpulan materi untuk mengidentifikasikan potensi dan
resiko fraud
4. Masyarakat sering kali berani melaporkan ketidakberesan dalam
suatu entitas
5. Google atau search engine lainnya
Langkah kedua dalam FOSA adalah menganalisis dan
menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dalam langkah
pertama. Pelaksana FOSA mnggabungkan berbagai analisis tentang
potensi atau resiko fraud yang satu sama lain mungkin tidak sejalan,
dan ada kesenjangan.