aspek legal dan legilasi dlm praktek kebidanan
TRANSCRIPT
ASPEK LEGAL DAN LEGILASI
DLM PRAKTEK KEBIDANAN
Tim Pengampu Mata Kuliah
Prodi D3 Kebidanan SV UNS
Latar Belakang sistem legislasitenaga bidan Indonesia
• UUD 1945 : upaya pembangunannasional yaitu pembangunan disegalabidang guna kepentingan, keselamatan,kebahagiaan, & kesejahteraan slrh rakyatindonesia scr terarah, terpadu &berkesinambungan.
Dasar Hukum :
❖ UUD 1945
❖ UU RI No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
❖ UU Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014
❖ PMK No 28 tahun 2017 tentang Izin dan PenyenggaraanPraktik Bidan
❖ UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah
❖ UU No. 13 tahun 2003 tentang ketanagakerjaan
Bidan dikatakan profesional jika memenuhibeberapa kriteria seperti dibawah ini :
o Mandiri
o Peningkatan kompetensi
o Praktek berdasarkan evidence based
o Penggunaan berbagai sumber informasi
Masy membutuhkan pelayanan yg aman sbgpengguna jasa profesi.
Ada beberapa hal yg menjadi sumberketidakpuasan pasien atau masy, yaitu :
o Pelayanan yg tdk aman
o Sikap petugas kurang baik
o Komunikasi kurang
o Sarana kurang baik
o Tidak adanya penjelasan atau pendidikankesehatan.
LEGISLASILegislasi
Proses pembuatan UU / penyempurnaan perangkat hukum yg sudah ada mll serangkaian kegiatan Sertifikasi, registrasi, lisensi
Peran Legislasi :• Menjamin perlindungan pd masyarakat
pengguna jasa profesi & profesi sendiri.• Pemberian pelayanan profesional. Tujuan• Memberikan perlindungan kpd
masyarakat thd pelayanan yg telah diberikan.
SERTIFIKASI• Dokumen penguasaan kompetensi
tertentu mll kegiatan pendidikan formal maupun non formal.
Tujuan Umum• Melindungi masyarakat pengguna
jasa profesi• Meningkatkan mutu pelayanan• Pemerataan & perluasan jangkauan
pelayanan.
Tujuan Khusus1. Menyatakan kemampuan
pengetahuan, ketrampilan dan perilaku( kompetensi) beserta pendidikan tambahan
2. Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi beserta pendidikan tambahan
3. Memenuhi syarat untuk mendapat nomer registrasi
Sertifikat tersebut diperoleh melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, pelaksanaannya bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
• Kebijakan PP IBI utk Resertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio, yaitu selama 5 (lima) tahun harus mendapatkan sejumlah kredit profesi, 2 (dua) kredit profesi diantaranya diperoleh melalui Midwifery Update yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.
REGISTRASI
• Sebuah proses dimana tenaga profesiharus mendaftarkan dirinya pada suatubadan tertentu secara periodik
• Proses pendaftaran,pendokumentasian danpengakuan terhadap bidan setelahdinyatakan memenuhi minimal kompetensiinti atau standar penampilan minimal yangditetapkan shg scr fisik dan mental mampumelaksanakan praktek profesi
• Dengan terregistrasi maka mendapatkanhak untuk minta ijin praktek, setelahmemenuhi beberapa persyaratanadministrasi untuk lisensi
• Tujuan umum :
Melindungi masyarakat dari mutupelayanan profesi
• Tujuan khusus :
1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesidalam mengadopsi kemajuan ilmupengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat
2.Meningkatkan mekanisme yang obyektifdan komprehensif dalam menyelesaikankasus mal praktek
3.Mendata jumlah dan kategori melakukanpraktek
LISENSI
• Merupakan proses administrasi yang dilakukan pemerintah atau yang berwenangberupa Surat Ijin Praktek tenaga profesi yang telah terregistrasi,untuk melakukan pelayananmandiri.
Tujuan Umum Lisensi :Melindungi masyarakat dari pelayanan
profesiTujuan Khusus
1. Memberikan kejelasan batas wewenang2. Menetapkan sarana dan prasarana
• Rekomendasi dari profesi diberikansetelah dilakukan uji kompetensi, keilmuan, ketrampilan, kepatuhanterhadap Kode etik
• SIPB berlaku selama STR belum habismasa berlakunya dan dapatdiperbaharui
OTONOMI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Kewenangan yg lebih luas shg bidan memiliki hak otonomi
dan mandiri bertindak profesional
Peningkatan mutu praktek bidan meliputi :
o Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
o Pengembangan IPTEK dlm kebidanan
o Akreditasi
o Sertifikasi
o Regristrasi
o Uji kompetensi
o Lisensi