BEBERAPA CATATAN TENTANG ASPEK HUKUM PERIJINANOleh : WISANDANA

Konsep Dasar Ketetapan Sebagai Instrumen YuridisKetetapan (Keputusan Beschikking) adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang adaKetetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkrit, individual dan final, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik

Unsur-unsur Ketetapan :

Pernyataan kehendak sepihakDikeluarkan oleh organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publikSifatnya konkrit, individual dan finalDimaksudkan menimbulkan akibat hukum

Syarat untuk Ketetapan Agar SahKetetapan harus dibuat oleh badan yang berwenangKarena ketetapan adalah pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak tidak boleh mengandung kekurangan yuridis atau mengandung paksaan, kekeliruan atau penipuanKetetapan harus diberi bentuk atau formIsi atau tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Ketetapan dapat berupa :

Ijin adalah ketetapan yang ditujukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diijinkan adalah terbatas.Dispensasi adalah ketetapan yang ditujukan kepada suatu yang sebenarnya dilarangLisensi adalah ketetapan yang memberikan ijin usaha terhadap objek yang bukan termasuk pekerjaan pemerintahKonsesi adalah ketetapan yang memberikan ijin terhadap suatu objek yang dikerjakan bersama antara swasta dan pemerintah

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARAPENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN/PEJABAT TUNBERISI TINDAKAN HUKUM DALAM BIDANG TUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BERSIFAT KONKRIT, INDIFIDUAL, FINALMENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG / BADAN HUKUM PERDATA KEP TUN YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA KEP TUN YANG MERUPAKANPENGATURAN YANG BERSIFAT UMUM KEP TUN YANG MASIH MEMELUKAN PERSETUJUAN KEP TUN YANG DIKELUARKAN BERDASRKAN KETENTUAN KUHP ATAU PERATURANM PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA DAN KUHAP ATAU PERATURAN YANG BERSIFAT PIDANA KEP TUN YANG DIKELUARKAN ATAS DASAR HASIL PEMERIKSAAN BADAN PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU KEP TUN MENGENAI TATA USAHA TNI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAHTIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TUN

**

Diskresi (Freis Ermessen)Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (Vrijebevoegdheid) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah Freis ErmessenFreis Ermessen (Diskresionare) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang

FREIES ERMESSEN (DISKRESI)DALAM RANGKA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM, SEORANG PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DIBERIKAN KELELUASAAN OLEH HUKUM ADMINISTRASI UNTUK MENGELUARKAN SUATU KEBIJAKAN YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH DISKRESI.**

TOLAK UKUR DISKRESIADANYA KEBEBASAN ATAU KELELUASAAN ADMINISTRASI NEGARA UNTUK BERTINDAK ATAS INISIATIF SENDIRIUNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN YANG MENDESAK DAN BELUM ADA ATURAN HUKUMNYAHARUS DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN (TIDAK BOLEH DIBUAT DENGAN SEWENANG-WENANG)**

Konsep Dasar Perijinan Ijin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasiIjin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian

Perijinan LingkunganDalam UU-PPLH, ijin merupakan instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di IndonesiaUntuk mempertegas perijinan merupakan salah satu instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka ketentuan perijinan dalam UU-PPLH di tempatkan pada bab pengendalian bagian kedua, yakni pencegahan maksudnya agar tidak terjadi pencemaran dan / kerusakan lingkungan hidup

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)abcdefghijklmAmdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Lingkungan

Ijin lingkungan adalah ijin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian

Perijinan lingkungan:ijin lingkungan: diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatanijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): diterbitkan sebagai persyaratan ijin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perijinan Lingkungan

Semua ijin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan ijin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya ijin usaha ijin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan

Ijin Lingkungan

Ijin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.Ijin PPLH, antara lain:pembuangan air limbah ke air atau sumber air;pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah penyimpanan sementara limbah B3;pengumpulan limbah B3;pemanfaatan limbah B3; dsb.Ijin PPLH

Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan dipidana min 1 (satu) tahun dan maks 3 (tiga) tahun dan denda min Rp. 1 milyar dan maks Rp. 3 milyarPejabat pemberi ijin lingkungan yang menerbitkan ijin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL dipidana maks 3 tahun dan denda maks Rp 3 milyarIjin Lingkungan dan Pidana

Pejabat pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan ijin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi ijin lingkungan dipidana maks 3 tahun dan denda maks Rp. 3 milyarIjin Lingkungan dan Pidana

KRIMINALISASI BIROKRASI (1)ADA PERBUATAN YANG SEBELUMNYA MERUPAKAN PERBUATAN BIAS YANG SAH/LEGAL/TIDAK MELANGGAR HUKUMADA PROSES BERUPA KEBIJAKAN HUKUM/PEMERINTAHKEBIJAKAN TERSEBUT MENETAPKAN PERBUATAN YANG SEBELUMNYA SAH/LEGAL/TIDAK MELANGGAR HUKUM MENJADI SEBUAH PERBUATAN HUKUM YANG MELANGGAR/PERBUATAN PIDANA/TINDAK PIDANA**

KRIMINALISASI BIROKRASI (2)KECENDERUNGAN UNDANG-UNDANG YANG SEBELUMNYA DIADAKAN UNTUK KEPERLUAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERCORAK ADMINISTRATIF, KEMUDIAN DIRUMUSKAN UNTUK DITEGAKKAN DENGAN BANTUAN HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA DIDAYAGUNAKAN UNTUK MEMBANTU MENEGAKKAN HUKUM ADMINISTRATIF**

KRIMINALISASI BIROKRASI (3)UU NO.24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANAUU NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKUU NO.25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIKUU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

TERIMA KASIH

*