ASOPS KAPOLRI

Bandung, 13 Nopember 2013

PENANGANAN MASALAH

KONFLIK SOSIAL DALAM

RANGKA PEMILU TH. 2014

ARIF WACHYUNADI

POLA PIKIRPENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KAMTIBMAS

MANTAP DAN

KONDUSIF

TDK TJD KONFLIK BERULANG

APABILA TJD KONFLIK PENGHENTIAN DILAK SCR TEPAT & PROFESIONAL

KONFLIK & POTENSI KONFLIK DAPAT DIELESAIKAN

TERTANGANINYA

KONFLIK & POT

KONFLIK SCR

TERPADU & KOMPREHEN

SIF

SUBJEK

METODE

OBJEK

• POLRI• T N I• INSTANSI

TERKAIT• PRANATA

ADAT & SOSIAL

• KOMP MASY LAIN

•IDENTIFIKASI

•PENCEGAHAN

•PENGHENTIAN

•PEMULIHAN

•PIHAK YG

BERKONFLIK

ENVIRONMENTAL INPUT

• PENYEBAB KONFLIK

• SUMBER KONFLIK

INSTRUMENTAL INPUT• UU NO 2 TAHUN 2011

• UU NO 7 TAHUN 2013• INPRES 2 TAHUN 2013• PERKAP NO 8 TAHUN 2013

BLM TUNTAS

&

OPTIMALNYA

PKS

KONFLIK YG

PERNAH TJD

POTENSI KONFLIK

FEEDBACK

KONFLIK SOSIAL

“Perseteruan Dan/Atau Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau Lebih Yang

Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Dan Berdampak Luas Yang Mengakibatkan Ketidakamanan Dan Disintegrasi Sosial Sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional Dan

Menghambat Pembangunan Nasional”FASE PENDORONG KONFLIK KONFLIK TERPENDAM MERUPAKAN BIBIT KONFLIK YANG

SEWAKTU-WAKTU BERPOTENSI MUNCUL KE PERMUKAAN KONFLIK YANG TERPERSEPSI YAITU FASE DIMANA PARA

PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MENGKONSEPSI SITUASI KONFLIK SEPERTI MEMBUAT ASUMSI, MOTIF DAN POSISI KELOMPOK LAWAN.

KONFLIK YANG TERASA YAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MERASAKAN ADANYA KETEGANGAN DAN PENGALAMAN YANG BERSIFAT EMOSIONAL (MARAH, FRUSTASI, TAKUT DAN GELISAH)

KONFLIK YANG TERMANIFESTASI YAITU FASE DIMANA SALAH SATU PIHAK MEMUTUSKAN UNTUK BEREAKSI MENGHADAPI PIHAK LAWAN DALAM BENTUK TINDAKAN NYATA SEPERTI AGRESI, DEMONSTRASI, SABOTASE DLL.

KONFLIK SESUDAH PENYELESAIAN YAITU FASE SESUDAH PENGELOLAAN KONFLIK. BILA KONFLIK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK MAKA BERPENGARUH POSITIF (FUNGSIONAL), ATAU MALAH TERJADI SEBALIKNYA (DISFUNGSIONAL)

PENYEBAB KONFLIK SOSIAL

PERBEDAAN PENDIRIAN DAN PERASAAN ANTARA INDIVIDU DAN ATAU KELOMPOK YANG SEMAKIN TAJAM

PERUBAHAN SOSIAL YANG TERLALU CEPAT, SEHINGGA MENYEBABKAN DISORGANISASI DAN PERBEDAAN PENDIRIAN MENGENAI SISTEM NILAI YANG BARU

PERBEDAAN KEBUDAYAAN YANG PENGARUHI POLA PIKIR DAN TINGKAH LAKU INDIVIDU DALAM KELOMPOK BUDAYA TERTENTU, SEHINGGA MENIMBULKAN PERTENTANGAN

BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA INDIVIDU ATAUPUN KELOMPOK

1.

2.

3.

4.

SUMBER & POT GANGGUAN

POT GANGGUANSUMBER KONFLIK BERKAITAN DENGAN

POLEKSOSBUD PERSETERUAN ANTAR

/INTRAUMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIK

SENGKETA BATAS WILAYAH

SENGKETA SDA DISTRIBUSI SDA YANG

TIDAK SEIMBANG

UNRAS MENGARAH PD ANARKHIS, DESTRUKTIF DAN KEKERASAN FISIK

PENGRUSAKAN FASUM DAN FASOS

PENDUDUKAN GANGGUAN KELANCARAN

RODA PEREKONOMIAN, KEHIDUPAN MASY DAN INSTABILITAS NASIONAL

POTENSI KONFLIKDLM PEMILU TH. 2014

PEMILU MERUPAKAN SALAH SATU SENDI UTK TEGAKNYA SISTEM POLITIK DEMOKRASI.

TUJUAN PEMILU UTK MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP-2 DEMOKRASI DG CARA

MEMILIH WAKIL-2 RAKYAT DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT1

SALAH SATU FUNGSI UTAMA PEMILU DI NEGARA DEMOKRATIS TIADA LAIN UTK

MEMILIH KEPEMIMPINAN NASIONAL SCR KOLEKTIF MELALUI PEMILIHAN SCR

LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL 2

DLM SISTEM PRESIDENSIIL, PEMILU DISELENGGARAKAN SEBANYAK 2 X, YAITU UTK

MENENTUKAN WAKIL RAKYAT DI DPR, DPD, DPRD DAN UNTUK MENENTUKAN PRESIDEN

(KEPALA PEMERINTAHAN) DL MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA3

DINAMIKA POLITIK SANGAT BERPENGARUH PD SETIAP TAHAPAN PEMILU YG DPT BERPOTENSI TIMBULKAN KONFLIK YG PADA GILIRANNYA DAPAT MENGGANGGU STABILITAS KAMTIBMAS, SEHINGGA HRS DIANTISIPASI OLEH APARAT POLRI DAN STAKEHOLDERS LAINNYA TERMASUK TNI DLM PAM PEMILU 2014

4

TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF

DISTRIBUSI LOGISTIK

(1 PEB – 8 APRIL 2014)KAMPANYE (16 MAR – 5 APRIL

2014)MASA TENANG

(6 – 8 APRIL 2014)

PUNGUT SUARA ( 9 APRIL 2014)

REKAP & HITUNG SUARA

( 9 APRIL – 6 MEI 2014)TAP PEROLEH KURSI & CALON TERPILIH

(11 – 13 MEI 2014)PELANTIKAN / SUMPAH JANJI ( JULI – 1 OKT

2014)

DPRD KAB/KOTA : JULI – AGUST 2014

DPRD PROV : AGUST - SEPT 2014

DPR & DPD : 1 OKT 2014

PPK : 13 – 17 APRIL 2014

KAB/KOTA : 19 – 21 APRIL 2014

PROV : 22 – 24 APRIL 2014

NASIONAL : 26 APRIL – 6 MEI 2014

TAHAPAN PEMILU PRESIDEN

( PUTARAN II )

( PUTARAN I )DISTRIBUSI LOGISTIK

(2014)KAMPANYE

(2014)

MASA TENANG (2014)

PUNGUT SUARA (2014)

REKAP & HITUNG SUARA (2014)

TAP PEROLEH KURSI & CALON TERPILIH

(2014)PELANTIKAN / SUMPAH JANJI

(2014)

POTENSI KERAWANAN

DISTRIBUSI LOGISTIK

DISTRIBUSI LOGISTIK

TERLAMBAT

ALAT/PERLENGKAPAN

DICURI,

DIGANDAKAN, DIPALSUKAN,

DIBAKAR/RUSAK

KORUPSI PENGADAAN

BARANG/JASA PENYEDIAAN

LOGISTIK & DISTRIBUSI

KAMPANYE PROTES PARPOL KPD

PARPOL LAIN PROTES PARPOL KPD

PENYELENGGARA PEMILU RUSUH MASSAL /

SABOTASE / TEROR / ANCAMAN / PENCULIKAN

GAR, LAKA & MACET LANTAS

KEJAH KONVENSIONAL LAIN

MASA TENANG

SABOTASE/TEROR/

PENGANCAMAN/PENCULIKAN

MONEY POLITIK, BLACK

CAMPAIGN

KECURANGAN TERTENTU

ISU SARA

KEJAHATAN KONVENSIONAL

LAINNYA

PEMUNGUTAN SUARA

PROTES & UNJUK RASA SABOTASE/TEROR/

PENGANCAMAN MONEY POLITIC MANIPULASI /

PENGGELEMBUNGAN SUARA

INTIMIDASI DAN PEMAKSAAN

PENOLAKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA

POTENSI KERAWANAN

PROTES DARI ELEMEN MASYARAKAT

SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN

MONEY POLITIC MANIPULASI /

PENGGELEMBUNGAN SUARA

UNJUK RASA KEJAHATAN

KONVENSIONAL LAINNYA

PENETAPAN CALON TERPILIH

PENOLAKAN HASIL

PENGHITUNGAN

PENGERAHAN MASSA

PENCULIKAN

PEMBAKARAN

SABOTASE

REKAP & HITUNG SUARA

UNJUK RASA;

SABOTASE/TEROR/

PENGANCAMAN/PENCULIKAN

KEJAHATAN KONVENSIONAL

LAINNYA

LANTIK/SUMPAH JANJI

PENYEBAB TIMBULNYA KONFLIK PD TAHAPAN PEMILU

1. ISU MASALAH DPT

2. ISU-ISU POLITIK UANG

3. PENGGELEMBUNGAN SUARA

4. POLITISASI BIROKRASI KABUPATEN HINGGA KE TKT DESA

5. PERAN LEGISLATIF YANG TIDAK INDEPENDEN

6. PROVOKASI ELITE POLITIK

7. KOMPLEKSITAS PERATURAN PER-UU-AN MENGENAI PEMILU

8. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA & PENGAWAS PEMILU

9. KAPASITAS KPU/KPUD DAN DPR/DPRD YG TIDAK SIAP UNTUK

MENYELESAIKAN KONFLIK

10. PERSETERUAN PRIBADI ANTAR CALON / ELITE POLITIK

11. BLACK CAMPAIGN

KASUS MENONJOL TERKAIT PEMILUKADA TAHUN 2012

BENTROK ANTAR MASSA PENDUKUNG PARA CALON

PERUSAKAN & PEMBAKARAN KANTOR KPUD

UPAYA PEREBUTAN KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA

PEMBAKARAN KANTOR WALIKOTA PERUSAKAN / PEMBAKARAN FASILITAS /

KENDARAAN KPU INTIMIDASI TERHADAP PARA KANDIDAT

(PELEMPARAN GRANAT) UNJUK RASA ANARKHIS DISERTAI

PERUSAKAN FASILITAS UMUM PENYEGELAN KANTOR PEMERINTAHAN

2. BENTUK – BENTUK KASUS MENONJOL

1. JUMLAH KASUS = 14 KEJADIAN

KETIDAKPUASAN & PENOLAKAN TERHADAP HASIL KEPUTUSAN KPUD / PROPINSI

TERJADI DUGAAN KECURANGAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA

ISU PROVOKATIF DAN KESALAHPAHAMAN DIANTARA MASING - MASING KELOMPOK PENDUKUNG KANDIDAT SEHINGGA MEMICU KONFLIK

3. ANALISA SUMBER KONFLIK

BENTROK ANTARA POK PENDUKUNG PILKADA DI PAPUA (5 KSS) KORBAN MD = 7 ORG; LUKA-LUKA = 67 ORG; & 10 RUMAH TERBAKAR.

PENYERANGAN & PERUSAKAN KANTOR KPUD KOTA SORONG PAPUA PELAKU = 500 ORG (DIAMANKAN 1 ORG); LUKA-LUKA = 1 ORG ANGGOTA POLRI.

PEMBAKARAN KANTOR WALIKOTA SORONG PAPUA PELAKU LIDIK; BEBERAPA BAGIAN BANGUNAN TERBAKAR.

KERIBUTAN OLEH MASSA SIMPATISAN KNPB, PAPUA KORBAN MD = 1 ORG; DIAMANKAN = 43 ORG;

UNRAS ANARKHIS OLEH MASSA PENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH, DI ACEH 1 UNIT KENDARAAN DINAS KIP ACEH TERBAKAR;

PELEMPARAN GRANAT KE RUMAH SALAH SATU ANGGOTA DPR PARTAI ACEH SEBAGIAN RUMAH RUSAK;, TIDAK ADA KORBAN JIWA.

PEMBAKARAN KANTOR KPUD PADANG SIDEMPUAN, SUMUT BEBERAPA BARANG INVENTARIS TERBAKAR, TIDAK ADA KORBAN JIWA.

PENYEGELAN KANTOR BUPATI KAB. BALANGAN KALSEL LUKA – LUKA = 11 ORG; DIAMANKAN = 23 ORG.

UNRAS ANARKHIS KRN TIDAK PUAS HASIL PILKADA DI KAB. MOROWALI SULTENG 2 ORG PERS POLRI LUKA-LUKA.

UNRAS ANARKHIS RUSAK FASILITAS UMUM DI KAB. BANGKALAN JATIM 10 ORG DIAMANKAN.

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

IDENTIFIKASI

INVENTARISASI POTENSI KONFLIK

PENELITIAN / PENDLMAN POTENSI KONFLIK

MEMBUAT PRIORITAS PENANGANAN POTENSI KONFLIK

PEMULIHAN

KEGIATAN REKONSILIASI KEGIATAN REHABILITASI KEGIATAN

REKONSTRUKSI

PENGHENTIAN PENGHENTIAN KEKERASAN

FISIK PENYELAMATAN DAN

PERLINDUNGAN KORBAN MEMBATASI PERLUASAN

AREA DAN TERULANGNYA KONFLIK

PENCEGAHAN MEMELIHARA KONDISI

DAMAI DLM MASY MENGEMBANGKAN SISTEM

PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI

MEREDAM POTENSI KONFLIK. MEMBANGUN SISTEM

PERINGATAN DINI (SPD).

“UU No 7 Tahun 2012, Tugas Dan Tanggungjawab Polri Lebih Dititikberatkan Pada Tahap Penghentian Konflik (Pasal 13 Ayat I), Namun Apabila Polri Hanya

Fokus Pada Penghentian Konflik Resikonya Sangat Berat Oleh Karena Itu, Polri Juga Mengefektifkan Upaya Pencegahan Konflik”

STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK

MEMELIHARA KONDISI DAMAI DLM MASY

1. BERSAMA PEMDA DAN ELEMEN MASY MELAKUKAN BIMLUH KPD MASY

2. MENDORONG MASY BERPERAN AKTIF DALAM MENYELESAIKAN SETIAP PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI KONFLIK MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

3. BERDAYAKAN PERAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL, AGAR SIT DAMAI DALAM MASYARAKAT TETAP TERPELIIHARA.

4. MENINGKATKAN SINERGI DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN IMBAUAN KEPADA MSYARAKAT AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM MENYELESEIKAN MASALAH.

5. MELAKUKAN PENANAGAN SETIAP BENTUK PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI KONNFLIKPENINDAKAN TEHADAP BERBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI PERMASALAHAN YANG LEBIH MELUAS.

STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK

MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI

1. MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK.

2. MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA KECIL DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA

3. PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI

4. MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN

STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN

PERSELISIHAN SCR DAMAI

1. MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK.

2. MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA KECIL DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA

3. PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI

4. MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN

STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK

MEREDAM POTENSI KONFLIK

1. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERHATIKAN

2. MENERAPKAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

3. MELAKSANAKAN FGD DALAM SETIAP UPAYA MENEMUKAN SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI TERJADINYA KONFLIK SOSIAL.

4. PROAKTIF DALAM MEMEDIASI PARA PIHAK YANG BERKONFLIK AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI KONFLIK YANG MELUAS.

5. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI KOMUNITAS DALAM MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN POLMAS GUNA MENGELIMINIR POTENSI KONFLIK.

6. MENEGAKAN HUKUM SECARA TEGAS, NONDISKRIMINASI DAN MENGHORMATI HAM

STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI (SPD)

1. MENGOPTIMALKAN PERAN JAJARAN INTELKAM UNTUK MELAKUKAN DETEKSI DINI, DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1 (SATU) ANGGOTA INTELEJEN PADA SETIAP KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGI DAN BERSINERGI DENGAN UNSUR KOMINDA.

2. MENGOPTIMALKAN PERAN BHABINKAMTIBMAS, DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1 (SATU) ATAU LEBIH BHABINKKAMTIBMAS PADA SETIAP KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGII.

3. MENGOPTIMALKAN PERAN PATROLI SABHARA, DIANTARANYA MELALUI PATROLI DIALOGIS UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN SITUASI WILAYAH.

4. MENGOPTIMALKAN PERAN POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI.

5. MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG INTENSIF DENGAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL DALAM RANGKA MEMPERLUAS JARINGAN INFORMASI.

6. MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI YANG BERTUGAS DI DAERAH POTENSI KONFLIK UNRUK MEMBUAT LAPORAN INFORMASI TENANG BERBAGAI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

7. MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI MEMASUKKAN DATA POTENSI KONFLIK KE DALAM SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI SAMPAI DENGAN MABES POLRI

STRATEGI PENGHENTIAN

KONFLIK

PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK

1. MEDIASI MENGIKUTSERTAKAN PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL

2. MEDIASI BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, DIUPAYAKAN MELALUI NEGOSIASI UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG DIKEHENDAKI.

3. NEGOSIASI TIDAK BERHASIL DICAPAI, POLRI MENGIMBAU KEPADA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK UTK MENAHAN DIRI DAN TDK MELAK PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

4. HIMBAUAN TIDAK DIPATUHI DAN KEKERASAN MASIH BERLANJUT, DIKELUARKAN MAKLUMAT

5. MENGHENTIKAN KEKERASAN FISIK MELALUI PENGGELARAN KEKUATAN POLRI MENGERAHKAN KUAT YANG DIMILKI SATWIL

DISESUAIKAN DENGAN ESKALASI KONFLIK PENGGELARAN SATWIL KURANG DAPAT MEMINTA BACK

UP KEKUATAN (BACK UP RAYONISASI DAN BACK UP SATUAN HIRARKIS)

BACK UP BRIMOB NUSANTARA YG SPT DIGERAKKAN KE DAERAH KONFLIK DLM WKT 4 JAM

DALAM HAL TERTENTU POLRI DAPAT MEMINTA BANTUAN TNI SESUAI MEKANISME

MEMPEDOMANI TAHAPAN PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

6. MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK/MEMPROVOKASI AKSI

7. MEMINIMALISIR TIMBULNYA KORBAN

8. MELAKUKAN PROSES HUKUM KEPADA PARA PELAKU PELANGGAR HUKUM

STRATEGI PENGHENTIAN

KONFLIK PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

1. MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KONFLIK SECARA CEPAT DAN TEPAT

2. MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP KORBAN KONFLIK, BAIK KORBAN MENINGGAL MAUPUN LUKA-LUKA.

3. MEMBENTUK POSKO PENGADUAN ORANG HILANG AKIBAT KONFLIK

4. MEMBANTU PEMDA/INSTANSI TERKAIT, ANTARA LAIN DALAM HAL PENYIAPAN TEMPAT PENGUNGSIAN, PERAWATAN MEDIS, MENDIRIKAN DAPUR UMUM DAN SEBAGAINYA

MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK

1. MELAKUKAN ISOLASI UNTUK MENGHAMBAT PENYEBARAN KONFLIK MASSA GUNA MEMBATASI RUANG GERAK MASSA

2. MELAKUKAN PENYEKATAN TERHADAP JALUR ATAU JALAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK MASUKNYA MASSA KE LOKASI/DERAH KONFLIK

3. MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SUSULAN DENGAN CARA PENGAMANAN AGAR TIDAK TERJADI AKSI BALAS DENDAM, PENJAGAAN TEMPAT/OBYEK YANG MENJADI SASARAN MASSA, MELAKUKAN DETEKSI TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKONFLIK, KONTER ISU PROVOKATOF, BINLUH DAN TINDAKAN TEGAS DAN MEMPROSES SECARA HUKUM TERHADAP ORANG YANG SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMANCING TERULANGNYA KONFLIK

STRATEGI PEMULIHAN PASCA KONFLIK

KEGIATAN REKONSILIASI

1. MEDIASI PERUNDINGAN DAMAI SECARA PERMANEN

2. MEMFASILITASI PEMBERIAN RESTITUSI

KEGIATAN REHABILITASI

1. PEMULIHAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

2. MELAKUKAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL DAN KESEHATAN PADA DAERAH PASCA KONFLIK

3. MEMPERBANYAK KEGIATAN SIMPATIK

KEGIATAN REKONSTRUKSI

KEGIATAN REKONSTRUKSI DILAKUKAN DI DAERAH PASCA KONFLIK DENGAN TUJUAN UNTUK PERCEPATAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA

PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN TNI DLM

PENANGANAN KONFLIK SOSIALDASAR : PERKAP NO 8 TH. 2013 TTG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN :

DLM HAL PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI DILAKUKAN MEKANISME, SBB

KRITERIA PERMINTAAN BANTUAN

PERSONEL POLRI TERBATAS, SARPRAS POLRI PENDUKUNG OPERASIONAL TDK CUKUP, KEADAAN GEGOGRAFIS TDK MEMUNGKINKAN POLRI BERTINDAK SEGERA SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN TNI SETEMPAT, KONFLIK TDK DPT DIKENDALIKAN OLEH POLRI DAN TERGANGGUNYA PEMERINTAHAN

PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN

1. PERMINTAAN DPT DILAKUKAN SCR LISAN DAN DITINDAKLANJUTI TERTULIS PALING LAMBAT 1 X 24 JAM DIAJUKAN OLEH KASATWI. SETINGKAT KAPOLRES DITUJUKAN KPD KOMANDAN MILITER SETEMPAT

2. KASATWIL YG MEMINTA BANTUAN MELAPORKAN SEGERA KPD ATASANNYA SELAMBATNYA 1 X 24 JAM

DASAR HUKUM SATKOWIL DALAM PENANGANAN KONFLIK

UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI

UU NO. 34 TH 2004 TTG TNI INPRES NO 2 TH 2013 TTG

PENANGANAN GUAN KAMDAGRI

MoU POLRI – TNI TGL. 28 JAN 2013 TTG PERBANTUAN TNI KPD POLRI DLM RANGKA HARKAMTIBMAS

MoU POLRI, TNI DAN KEMENTERIAN TERKAIT NO B/17/V/2013 TGL 27 MEI 2013 TTG PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DLM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

MoU POLRI, TNI DAN KEMENTERIAN TERKAIT NO B/18/V/2013 TGL 27 MEI 2013 TTG PENYELENGGARAAN SISTEM PERINGATAN DINI SCR TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

D A S A R

MENGHADAPI UNRAS /

MOGOK KERJA

MENGHADAPI KERUSUHAN

MASSA

MENGAMANKAN GIAT

MASYARAKAT/PEMERINTAH YG

BERSIFAT LOKAL, NASIONAL,

DAN INTERNASIONAL YG

MEMILIKI KERAWANAN

TINGGI

MENANGANI KONFLIK SOSIAL

DLM HAL BANGUN SISTEM

PERINGATAN DINI DAN

PENGHENTIAN KEKERASAN

FISIK TERKAIT KONFLIK

SOSIAL

TUGAS PERBANTUAN TNI KPD POLRI

PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN TNI DLM

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1.PERKEMBANGAN SITUASI

TERAKHIR

2.ALASAN PERMINTAAN

BANTUAN

3.JML KEKUATAN DAN

KEMAMPUAN SERTA

PERALATAN YG DIBUTUHKAN

4.SASARAN / LOKASI

PENUGASAN

5.LAMA WAKTU PENUGASAN

6.DUKUNGAN ADMINISTRASI

DAN LOGISTIK YG DIBERIKAN

1.STATUS PERBANTUAN SATGAS TNI BERUPA BAWAH KENDALI OPERASI ATAU BAWAH KOMANDO OPERASI

2.PERBANTUAN SATGAS TNI DI KOORD DAN DIKENDALIKAN OLEH KASATWIL

3.BATAS TINDAKAN POLISIONAL OLEH SATGAS TNI DITETAPKAN OLEH KASATWIL DGN TETAP MENGHORMATI HAM

4.PERUBAHAN KEKUATAN ATAU ALIH SASARAN DIKOORD DGN KOMANDAN SATUAN TNI YG BERIKAN PERBANTUAN

5.SATUAN PERBANTUAN TNI TERKECIL MINIMAL SETINGKAT PLETON

6.SATGAS TNI YG DIPERBANTUKAN DPT DIBERIKAN SEKTOR SENDIRI TERUTAMA UTK AMANKAN OBJEK VITAL

SRT PERMINTAAN BANTUAN TNI MEMUAT

HAL – HAL YG PERLU DIPERHATIKAN

SINERGITAS PENGAMANAN PEMILU

S I N E R G I

SALING MEMBANTU

SALING MEMPERKUAT

SALING MENDUKUNG

STRATEGISNYA PEMILU : KEBERLANGSUNGAN

KEPEMIMPINAN NASIONAL SEJARAH PERGANTIAN PIMPINAN NEGARA PD ERA PRESIDEN SOEKARNO, SUHARTO, HABIBIE, ABDURAHMAN WAHID, MEGAWATI DAN SBY

KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN

KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN

DIHADAPKAN PADA

MASALAH BANGSA YG BERKEMBAN

G

PEMILU 2014

TERPILIHNYA PEMIM

PIN BANGS

A

PERLU DIKAWAL &

DIAMANKAN

TUJUAN NASIONAL

MENGAPA DIPERLUKAN SINERGI ?

KEGIATAN / OPERASI GABUNGAN PEKERJAAN YG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA LEBIH

BAIK HASILNYA DARIPADA DIKERJAKAN SENDIRI-SENDIRI, SELAIN ITU GABUNGAN BEBERAPA UNSUR AKAN MENGHASILKAN SUATU PRODUK YG LEBIH UNGGUL ( STEPHEN R. COVEY, 1993, PRINCIPLES CENTERED LEADERSHIP )

SINERGI TNI DAN POLRI

PERAN SATKOWIL DLM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DLM PEMILU 2014

1. TAHAP IDENTIFIKASI BERSAMA – SAMA DGN POLRI, INSTANSI TERKAIT LAINNYA UTK MENGINVENTARISASI

POTENSI KONFLIK PD SETIAP TAHAPAN PEMILU MELAKUKAN PEMETAAN THD DAERAH RAWAN POTENSI KONFLIK PEMILU DAN

MEMBERIKAN MASUKAN SERTA SARAN KPD INSTANSI TERKAIT / PENYELENGGARA PEMILU GUNA MEMINIMALISIR TJDNYA KONFLIK TERBUKA DAN MELUAS

2. TAHAP PENCEGAHAN BERSAMA – SAMA DGN POLRI, INSTANSI TERKAIT DAN SELURUH KOMPONEN

MASYARAKAT MEMBANGUN KONDISI DAMAI DLM MASYARAKAT MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN DGN BERBAGAI KOMUNITAS MELAKUKAN KOORDINASI DGN UNSUR KOMINDA DALAM RANGKA MEMUTAKHIRKAN

DAN TUKAR – MENUKAR INFORMASI TERKAIT PERKEMBANGAN INFORMASI TERKINI OPTIMALKAN PERAN BABINSA DLM MEMPEROLEH INFORMASI DAN MENJAGA

SITUASI KAMTIBMAS TETAP KONDUSIF3. TAHAP PENGHENTIAN KONFLIK

ATAS PERMINTAAN POLRI SESUAI DGN KETENTUAN MELAKSANAKAN PENGHENTIAN KONFLIK MELALUI TAHAPAN / PROSEDUR YG BERLAKU BERDASARKAN ESKALASI KONFLIK YG TERJADI

4. TAHAP REKONSILIASIBERSAMA – SAMA INSTANSI TERKAIT MEMBANTU PEMDA UTK MENGEMBALIKAN KEADAAN DAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN YG TDK HARMONIS DLM MASY AKIBAT KONFLIK MENUJU KEADAAN SEMULA LALUI KEGIATAN REKONSILIASI, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

BERSAMA AWAL DARI SUKSESTETAP BERSAMA KITA RAIH SUKSES

SELALU BERSAMA KITA RAIH SUKSES BERSAMA-SAMA