KINERJA PENGELOLAAN SARANA WISATA DALAM RANGKA

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA KOTA KENDARI

PROPOSAL PENELITIAN

OLEH

MUHAMMAD ISKANDAR SYAMB1 A2 04 029

UNIVERSITAS HALUOLEO

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

KENDARI

2005

Proposal oleh : MUHAMMAD ISKANDAR SYAM, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Kendari, Oktober 2005

Pembimbing I

H. AKHMAD FIRMAN, SE., MPNIP. 131 471 730

Pembimbing II

BAHERI, SE., MSNIP. 131 781 884

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : MUHAMMAD ISKANDAR SYAM

NPM : B1A2 04 029

Jurusan Prog. Studi : Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar

merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi

ini hasil ciplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Kendari, September 2005

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD ISKANDAR SYAM NPM. B2A1 04 029

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1998. Kota Madya Kendari Dalam Angka. CV. Media Arsir. Kendari

, 2004. UU RI No. 33 Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara Bandung

Arwan, M. 2004. Pengaruh Pendapatan dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tabungan Masyarakat Di Sulawesi Tenggara, Kendari

Boediono, Dr. 1982. Ekonomi Mikro. BPFE-UGM. Yogyakarta.

Harun Hamrolie. 1990. Penuntun Analisa Peningkatan Dana Pembangunan Kota. Andi Offser, Jakarta.

Ibrahim, J. 1991. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dahara Prize. Kalimantan Barat.

Kansil, C.S.T. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

Kaho, J.R. 1988. Proyek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.

Lasmana, Eko. 1992. Sistem Perpajakan di Indonesia. Prima Kampus Grafika. Jakarta.

Manullang, 1981. Dasar-dasar Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munawir, S. 1992. Perpajakan. Liberty. Yogyakarta.

Prijodarminto, Soregeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Padya Paramita. Jakrta

Sumitro Roochmad. 1979. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Fresce Jakarta.

Winardi. 1983. Pengantar Ilmu Ekonomi. Edisi Ke V Bandung. Penerbit Tarsito.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................. iDAFTAR ISI.......................................................................................................... ii

BAB. I. PENDAHULUAN1.1.Latar Belakang...................................................................................... 11.2.Rumusan Masalah................................................................................. 21.3.Tujuan Penelitian.................................................................................. 31.4.Manfaat Penelitian................................................................................ 31.5.Ruang Lingkup Penelitian..................................................................... 4

BAB. II. KAJIAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Pendapatan dan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah......... 52.2.Pengertian Pendapatan Daerah............................................................. 62.3.Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah............................................. 8

2.3.1. Pajak Daerah............................................................................... 82.3.2. Retribusi Daerah......................................................................... 92.3.3. Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan.......................................................................... 102.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah............. 112.5. Usaha yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari................................................ 132.6. Kerangka Pikir..................................................................................... 18

BAB. III. METODE PENELITIAN

3.1.Rancangan Penelitian............................................................................ 203.2.Jenis dan Sumber Data.......................................................................... 203.3.Instrumen Penelitian............................................................................. 203.4.Prosedur Pengumpulan Data................................................................. 213.5.Analisis Data......................................................................................... 213.6.Defenisi Operasional............................................................................. 22

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang mengarah kepada pemberdayaan perekonomian nasional memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengelola aset-aset pendapatan yang dapat menunjang pendapatan daerah tersebut. Sejalan dengan itu sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi kekuatan bagi pendapatan asli daerah senantiasa diprioritaskan.

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi dicanangkan tanggal 1 Januari 2001, tampaknya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Sejumlah kendala yang berujung keindikasi kegagalan, mulai bermunculan.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Kendari, antara lain keterbatasan sumber dana dan dilain pihak Sektor Pariwisata yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola untuk menunjang pelaksanaan pembangunan masih terbatas pada pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai aparatur pemerintah daerah, disisi lain penguasaan/pengelolaan sarana wisata masih bersifat dualisme dan SDM pengelola objek wisata masih terbatas, selain itu anggaran sektor pariwisata belum memadai atau seimbang dengan kawasan wisata yang terbentang di Kota Kendari, termasuk, sarana pariwisata dan fasilitas pendukung belum sehingga wisatawan kurang mengunjungi obyek wisata tersebut, hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya persaingan antar daerah tujuan wisata, keterlibatan pihak swasta dalam mengelolah obyek wisata di Kota Kendari masih rendah, namun jika dilakukan kerja sama antara pemerintah Kota dengan Swasta dan peran serta masyarakat, obyek atau kawasan wisata tersebut akan dapat dikembangkan..

Kondisi ini diperparah dengan krisis multidimensi yang berdampak terhadap menurunnya minat masyarakat/wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada.

Pengembangan wisata di Kota Kendari diselaraskan dengan motto Kendari Bertaqwa (bersi, elok, rindang, tertib, akhlak, kerja sama, wawasan nusantara dan aman). Pemerintah Kota Kendari menggalakkan pembangunan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor potensial untuk dikembangkan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan kepada peningkatan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggairahkan kegiatan perekonomian, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja yang berkolerasi positif terhadap pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah dan negara.

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan pengelolaan sarana wisata usaha promosi yang berkoordinasi untuk menarik wisatawan serta menyediakan prasarana dan sarana fasilitas pendukung yang diperlukan. Opsi untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kota Kendari antara lain dilakukan melalui pengelolaan sarana wisata secara optimal.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai suatu penulisan ilmiah (skripsi) dengan judul “Kinerja Pengelolaan Sarana Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Kota Kendari ?

2. Apakah sektor wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan sektor parisiwasat di Kota Kendari.

2. Pengelolaan wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Pemerintah, sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pengelolaan sarana wisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

2. Masyarakat, untuk menjadi sumber informasi tentang pengelolaan sarana wisata guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Obyek Wisata (investasi)

3. Para peneliti lain, sebagai bahan acuan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dikaji dalam lingkup tinjauan pengelolaan sarana wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Kendari yang mencakup pengelolaan obyek wisata (2000 – 2004) dan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kota Kendari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendapatan dan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Kita sadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin meningkat dari waktu kewaktu. Sebagai konsekuensinya diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah. Agar biaya pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan pendapatan.

Pengertian pendapatan menurut Winardi mengemukakan bahwa pendapatan adalah “Hasil berupa uang atau hasil materil lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan” (Winardi, 1983 : 7). Dari pengertian ini, maka pendapatan seseorang dapat dikemukakan sebagai hasil penggunaan kekayaan atau jasa-jasa yang dimilikinya baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk materil lainnya.

Menurut Boediono, “Pendapatan atau Income dari seseorang warga masyarakat adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi” (Boediono, 1982 : 150). Dari pengertian ini pendapatan seseorang diartikan sebagai hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pendapatan adalah :

1. Hasil pencaharian (usaha dan sebagai perolehan misalnya sebulan tidak kurang dari lima puluh ribu rupiah).

2. Sesuatu yang di dapatkan (dibuat dan sebagainya) yang disediakan belum ada.

Dari pengertian pendapatan yang dikemukakan tersebut diatas diketahui pendapatan memiliki arti yang sangat luas, yaitu meliputi pendapatan rumah tangga pribadi, pendapatan rumah tangga perusahaan, pendapatan negara, pendapatan daerah Provinsi, pendapatan daerah Kabupaten / Kota dan sebagainya. Karena itu untuk memberi pengertian pendapatan yang lebih jelas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penulisan ini dibatasi pada pengertian pendapatan daerah dan pengertian Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Anonim, 1992).

2.2. Pengertian Pendapatan Daerah

Seluruh pendapatan daerah dicantumkan jelas dalam pasal 5 dan 6 UU RI No. 33 tahun 2004 yang meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak daerah

2. Restribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai bahan hukum publik.

Sedangkan restribusi daerah adalah pengaturan daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Selanjutnya yang disebut laba perusahaan daerah adalah laba yang diperoleh dari perusahaan yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

Menurut pembagiannya perusahaan daerah dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Perusahaan daerah yang diperoleh atas dasar penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan asing.

2. Perusahaan daerah yang diperoleh dari dan atau penyerahan suatu perusahaan negara dari pemerintah pusat kepada pembangunan daerah selain tersebut Di atas, atau suatu penyerahan perusahaan dari daerah Provinsi kepada pembangunan daerah Kabupaten / Kota se Sulawesi Tenggara.

3. Perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian mengenai lain-lain usaha daerah yang sah dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan pembangunan daerah yang menghasilkan uang. Itulah yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara yang selalu dilaksanakan pemungutannya.

2.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sumber Pendapatan non Asli Daerah.

Rahmad Sumitro (1979) mengemukakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah berasal dari pajak daerah, hasil restribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.3.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber keuangan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan terutama bagi daerah Di Indonesia disamping retribusi daerah. Dengan kata lain pajak yaitu iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali tidak dapat ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat dipaksa.

Sedangkan menurut Lasmana, (1992 : 42) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan huku publik.

Sedangkan menurut Rachmad S. (1979 : 2), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti propinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya.

Bersadarkan defenisi atas di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.3.2. Retribusi Daerah

Menurut S. Munawir (1992 : 4) retribusi adalah iuran kepeda pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis kepada siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Atau retribusi daerah yaitu pungutan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan sesuatu demi kepentingan si pembayar retribusi. Jadi di sini adan dua unsur balas jasa, seperti karcis bioskop dan taman-taman hiburan dan lain-lain.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Jika dibandingkan sumbangan sektor retribusi daerah dengan sumbangan sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah terlihat bahwa rata-rata sumbangan retribusi daerah masih lebih besar daripada sumbangan pajak daerah.

Menurut Kaho (1988 : 155) perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (Pemerintah Pusat atau Dati I) dengan kata lain tidak dibolehkan terjadinya obyek pajak yang kembar, sedangkan dalam retribusi kembaran itu diperbolehkan.

2. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya pemberian jasa oleh daerah, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan pemeberian jasa kepada masyarakat.

3. Pajak hanya dibayar oleh orang-orang tertentu (wajib pajak) sedangkan retribusi dibayar oleh siapa saja yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

4. Pajak umumnya hanya dibayar sekali setahun, sedangkan retribusi dibayar kapan saja, seseorang menikmati jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

2.3.3. Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut J.M. Ibrahim (1991 : 105), perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah atau untuk menambah penghasilan daerah. Sedangkan menurut penjelasan pasal 4 UU No. 25 tahun 1999, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba, devide dan penjualan saham milik daerah.

Berdasarkan pengertian di atas tergambar dua fungsi pokok dari perusahaan daerah yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan stumulans/rangsangan bagi perkembangan perekonomian daerah, dan sebagai penghasilan Pendapatan Asli Daerah.

Dari kelima sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sumbangan sektor perusahaan daerah relatif kecil. Kecilnya sumbangan perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Kaho (1988 : 170) disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya tenaga profesional yang memiliki oleh daerah. Sedangkan pengelolaan daerah sangat membutuhkan tersedianya tenag-tenaga pengelola yang profesional.

2. Organisasi pengelolaanya kurang baik dalam hal ini perusahaan daerah yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh organisasi bisnis pada umumnya.

3. Kurangnya fasilitas atau alat yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola atau mengembangkan perusahaan daerah yang dimilikinya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah pertama, hasil penjualan asset daerah dan jasa giro. Sedangkan yang kedua adalah hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota lain dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat memerlukan adanya usaha untuk menemukan dan mengembangkan obyek-obyek baru yang dapat

dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan kreatifitas dalam menggali obyek-obyek baru maka Pendapatan Asli Daerah akan senantiasa meningkatkan aktifitas masyarakat. Menurut Kaho (1988 : 160) ada beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi prospek peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pendidikan dan Keterampilan (skill)

2. Disiplin kerja yang tinggi

3. Pengawasan yang efektif

1) Pendidikan Keterampilan (Skill)

Keberhasilan suatu aktifitas, apalagi aktifitas sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan keterampilan (skill).

Menurut The Liang Gie (Kaho, 1983 : 17), azas-azas organisasi antara lain perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas pekerjaan delegasi kekuasaan, tingkatan-tingkatan pengawasan, rentang kendali dan kesatuan perintah dan tanggung jawab. Apabila azas-azas tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka hanya akan merupakan kendala bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah begitu juga sebaliknya jika azas-azas organisasi tersebut terlaksana dengan baik maka proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2) Disiplin kerja yang tinggi

Menurut S. Pridjoearminto (1994 : 23) menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.

Disiplin akan membuat dirinya tahu membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang boleh (karena merupakan hal-hal yang dilarang). Betapapun canggihnya teknologi dan organisasi yang digunakan, akan tetapi jika tidak diikuti oleh kedisiplinan manusia pelaksananya, maka sulit untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

3) Pengawasan yang efektif

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau azas yang telah ditentukan, dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif atau tidak.

Hal yang penting dalam pengawasan adalah menentukan standar atau alat pengukur, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan, dimana ketiga hal ini disebut juga sebagai :proses pengawasan: (Manulang, 1981 : 73).

2.5. Usaha yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari

Menurut Hamrolie Harun (1990 : 57) bahwa langkah pertama yang harus diambil dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi adalah menghitung/memperkirakan potensi pajak dan retribusi tersebut, kemudian membandingkan potensi tersebut dengan realisasi penerimaan yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar, maka segera diteliti kelemahan yang ada, yang mungkin saja kelemahan itu terletak pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan wajib pajak/retribusi

2. Penetapan tarif

3. Cara pemungutan

4. Cara pemantauan/pengawasan

Karena jenis pajak dan retribusi daerah banyak macamnya, maka usaha peningkatan pajak dan retribusi yang besar saja, sehingga peningkatan terhadap pajak dan retribusi tersebut akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti, seperti :

1. Pajak penerangan jalan

2. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

3. Pajak pembangunan/hotel dan restoran

4. Pajak reklame

5. Retribusi pasar

6. Retribusi IMB/Bangunan

7. Retribusi kebersihan kota/uang sampah

8. Terminal mobil bis/taxi

9. Retribusi penggunaan cetak KTP/Akte Catatan Sipil

Oleh karena itu dalam rangka usaha peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara sebagai instansi yang merupakan unsur pelaksana pembangunan di bidang pendapatan daerah telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang meliputi usaha ekstensifikasi kemampuan aparat pengelola pendapatan daerah serta usaha peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi.

a. Usaha Intensifikasi

Dengan usaha peningkatan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimum. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari sebagai penanggung jawab pelaksana pemerintahan, di

bidang pendapatan daerah teleh menempuh berbagai macam cara. Usaha dan pendekatan yang dianggap mampu dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Salah satu usaha yang ditempuh melalui cara intensifikasi pemungutan pendapatan daerah. Cara ini ditempuh dengan jalan memperbaiki sistem dan kemanisme pemungutan tanpa diserta penambahan dari sumber-sumber pemungutan baru.

Implementasi dari usha tersebut diwujudkan dalam bentuk usaha perbaikan sistem pengawasan usaha perbaikan tata laksana pemungutan, serta usaha dalam sistem administrasi.

b. Usaha Ekstensifikasi

Dalam menjamin tercapainya uasha peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara selain dengan cara intensfikasi, juga dengan cara ekstensifikasi. Usaha ekstensifikasi itu merupakan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan jlan mengandalkan perluasan atau penambahan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Pada dasarnya pertimbangan bagi pelaksana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, disamping melihat jumlah obyek pajak yang ada, juga tetap mengingat akan kemampuan membayar dari mayarakat, karena itu dalam rangka ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari yang seluas-luasnya demi usaha peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, usaha yang perlu dilakukan adalah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai bidang. Sebab apabila pendapatan-pendapatan meningkat, maka pada gilirannya akan tercipta tambahan obyek pajak baru yang merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintahan Daerah.

c. Usaha Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Pendapatan Daerah

Unsur manusia dalam suatu organisasi merupakan potensi utama karena pentingnya kedudukan manusia, maka peningkatan kualitas manusia terutama yang terlihat sebagai aparatur pemerintahan perlu diusahakan.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada gilirannya turut serta meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam membayar pajak atau kewajiban lainnya. Untuk itu sebagai langkah di dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, harus pula diiringi dengan upaya terhadap peningkatan kemampuan bagi aparat pengelola pendapatan daerah.

Usaha-usaha tersebut adalah penting artinya bagi usaha peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dan perlu ditingkatkan terus pelaksanaan di masa-masa mendatang.

d. Usaha Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama Antara Instansi

Usaha peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari memerlukan keterlibatan dan keterpaduan dari berbagai instansi yang terkait.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka penignkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, Dinas Pendapatan Daerah berusaha untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan dinas-dinas otonom serta dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah maupun menyangkut perencanaan program-program kerja yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Dengan demikian keterlibatan dari semua instansi terkait yang ada di seluruh daerah Kota Kendari dalam memperhatikan suatu keharusan untuk selalu berfikir dan bertindak serta selalu mempunyai kreatifitas kerja yang tinggi dalam pola keterkaitan dan keterpaduan, disamping diharapkan menghindari persoalan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, juga sekaligus diharapkan dapat mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari yang nyata dan akurat. Jika hal itu dapat berjalan dengan baik dan lancar maka sudah barang tentu pendapatan daerah Kota Kendari meningkat.

2.6. Kerangka Pikir

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan Kota Kendari, namun bila ditinjau dari segi penerimaan daerah dari sektor pariwisata yang masih rendah, maka perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana wisata dan fasilitas pendukungnya dengan melibatkan peran serta masyarakat/pihak swasta dalam pengembangan pengelolaan kepariwisataan sehingga akan terjadi pula peningkatan kontribusi penerimaan dari sektor kepariwisataan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitan kerangka di atas, maka dukungan dari pengambil keputusan Pemda Kota Kendari sangat diharapkan, disampingitu pula didambakan adanya penyelesaiaan kewenangan dari Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap penguasaan pengelolaan sarana wisata dalam wilayah Kota Kendari yang masih ditangani oleh Pemda Provinsi untuk menghindari adanya dualisme dalam pengelolaan obyek wisata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah obyek wisata yang ada di Kota Kendari dan dikelola sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Kendari.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari Kantor Pariwisata Kota Kendari dan pengelola obyek wisata pada masing-masing lokasi obyek wisata yang ada di Kota Kendari yang terdiri dari :

a. Jumlah pengunjung

b. Jumlah pendapatan

3.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang dapat memperoleh informasi penelitian, selain daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data penelitian, digunakan juga tipe recorder untuk merekam informasi dari responden.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut :

a. Mempersiapan rencanan penelitian

b. Meminta surat izin penelitian

c. Menetapkan obyek penelitian

d. Menentukan populasi dan jumlah sampel yang akan diteliti

e. Melakukan penelitian.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Data diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Sortir data yaitu menyusun dan mengelompokan data yang telah dikumpulkan dari hasil pengumpulan data.

b. Editing yaitu memperbaiki dan mengoreksi data yang telah disusun untuk kebutuhan penelitian.

c. Tabulasi data yaitu melaksanakan pengelompokan data berdasarkan variabel penelitian yang diteliti sehingga dapat berhubungan fungsional data dengan interpretasi data yang dilakukan.

3.5. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka digunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

3.6. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata dimaksud adalah kegiatan pengunjungan obyek wisata dengan mengeluarkan sejumlah biaya oleh wisatawan

2. Wisatawan dimaksud adalah seorang pengunjung yang melakukan darma wisata ke obyek wisata yang ada di Kota Kendari

3. Pendapatan dimaksud adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari hasil kunjungan wisatawan.

4. Pembangunan ekonomi dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa

Skema 1.

Kerangka Pikir

OBYEK WISATA

Faktor Internal- Luas Wilayah- Letak Wilayah- Jumlah

Pengunjung

Faktor Eksternal- Kebijakan

Pemerintah- Letak Wilayah- Jumlah

- KINERJA PENGELOLAAN WISATA DI

KOTA KENDARI

PERALATAN ANALISISDESKRIPTIF KUALITATIF

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI