USULAN kompo-sisi tiga unsur untuk keanggotaan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dinilai dapat memperkecil peluang adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Karena itu, KPU akan menjadi netral dan profesional saat terdiri dari unsur partai politik, birokrat, dan independen.

Hal itu dikemukakan Fernita Darwis, Ketua Bidang Politik Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), ketika di-hubungi di Jakarta, kemarin.

“Ini win-win solution. Wacana ini bisa memberi jalan keluar karena memasukkan berbagai

unsur sehingga dapat mem-perkecil kemungkinan per-mainan,” ujarnya.

Tiap unsur itu diwakili tiga orang sehingga anggota KPU nantinya akan berjumlah sem-bilan orang. “Jadi check and balance-nya akan jalan. Kita ingin ada keseimbangan untuk hasil pemilu,” imbuhnya.

Usulan itu, sambungnya, tercetus karena berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilu yang ada sebelumnya. Fernita merunut sejak 1955 saat pemilu dikelola partai politik. Kemudian dalam kurun waktu 1971-1997 diselenggarakan pemerintah atau birokrat. Lalu pascareformasi, pada Pemilu 1999 penyelenggara merupakan gabungan parpol dan pemerin-tah. Sementara penyelenggara

Pemilu 2004 dan 2009 adalah nonparpol (akademisi).

“Waktu pemilu dipegang birokrat, tidak jalan. Dikelola parpol berujung deadlock. Ter-akhir dijalankan dari pihak in-dependen dengan harapan KPU lebih baik dan tidak mendapat intervensi, ternyata tidak juga. Orang-orangnya langsung dapat upah jabatan di parpol. Artinya orang independen pun ternyata bisa diintervensi dan ternyata tidak independen,” urainya.

Kecurangan bersamaSaat dihubungi di kesempa-

tan terpisah, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengaku tidak sependapat dengan usulan tersebut. Menu-rutnya, penempatan ketiga unsur tersebut justru malah

membuat potensi kecurangan bersama.

“KPU tidak netral karena digoda parpol. Bagaimana berharap netralitas dari orang yang tidak netral. Kemudian birokrat sendiri sudah men-jadi bagian dari penyelenggara pemilu di bagian sekretariat. Mereka yang bertugas mend-esain surat suara, TPS, dapil, DPT, semua dikerjakan para birokrat. Apalagi mohon maaf saja, mental birokrat kita tidak cukup bagus,” paparnya.

Ray juga mengaku pesimistis meski ada keterlibatan pihak independen dalam KPU. “Dari independen juga bisa digoda. Siapa yang netral di negeri ini,” cetusnya.

Jadi, kalau ketiga unsur tersebut digabungkan, sam-

bung dia, justru memunculkan keinginan memahami indi-vidual. “Parpol sibuk sendiri, yang lain-lain juga akhirnya akan saling menutupi, bu-kannya saling kontrol. Malah saling berkolaborasi untuk menutupi yang dilakukan kelompok lain.”

Menurut Ray, masalah pe-nyelenggaraan pemilu bukan mengenai independen atau tidaknya anggota KPU, me-lainkan masalah pelibatan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. “Yang terpenting itu partisipasi keterlibatan pu-blik. Berilah ruang partisipasi publik, jangan semata-mata parpol,” tukasnya. (P-2)

nurulia@mediaindonesia.com

INSTITUSI Mahkamah Agung (MA) lekat dengan citra ke-tertutupan meski mereka me-nyatakan diri terus berbenah. Salah satu indikasi ditunjuk-kan dari bagaimana MA me-nindaklanjuti rekomendasi Komisi Yudisial (KY) atas pe-rilaku hakim nakal.

Tak jarang sikap apatis di-terima KY saat rekomendasi itu diserahkan. MA beralasan telah memproses rekomendasi itu secara internal. Anggota KY ter-pilih Imam Ansory Saleh yang mewakili unsur masyarakat ini berupaya untuk memperjuang-

kan kesetaraan itu agar KY menjadi lebih berdaya. Hal itu terungkap dalam wawancara pria kelahiran Jombang, 8 Juni 1955, ini dengan wartawan Media Indonesia Dinny Mutiah di Jakarta, kemarin.

Apa program Anda setelah terpilih?

Saya tidak bisa ajukan pro-gram saya sendiri, tapi harus bersama dengan enam anggota KY lainnya. Tahun pertama ini tak bisa lepas dari program yang disusun KY lama dan sudah disetujui anggarannya

oleh DPR. Terutama KY harus mengawal Pembahasan Pe-rubahan UU No 22/2004 ten-tang KY. Kedua, mempertajam program KY lama agar KY lebih berdaya.

Bagaimana dengan keter-batasan yang dimiliki KY saat dihadapkan dengan tantangan yang ada sekarang?

KY harus bisa keluar dari keterbatasan kewenangan dan kecilnya anggaran yang di-alokasikan. Itu bisa dilakukan dengan memperjuangkan ke DPR dan mencari donasi dari

lembaga internasional. Selain itu, kita harus duduk bersama dengan MA untuk merumus-kan aturan main berdasarkan derivasi UU KY yang telah disempurnakan.

Bagaimana Anda menilai KY setelah mayoritas anggota dewan sangsi atas peran KY?

Jajaran kesekjenan cukup siap untuk diajak maju. Tak ada alasan untuk menyangsikan KY ke depan. Kami siap untuk berdayakan KY agar sesuai dengan harapan masyarakat dan amanat konstitusi.

Apa yang paling dibutuh-kan KY saat ini?

Kepemimpinan yang kuat dan soliditas di antara komi-sioner. Jadi, kita mesti pilih ketua dan wakil ketua yang kredibel, bersih, dan bisa berko-munikasi dengan seluruh stake-holder seperti DPR, perguruan tinggi, dan LSM.

Siapa yang Anda nilai pa-ling pantas memimpin KY?

Peluang ketujuh komisioner sama. Yang terpenting Ketua KY harus akseptabel di mata masyarakat. Jangan sampai

ada resistensi masyarakat. Ka-lau itu sampai terjadi, artinya tidak ada trust. Kemudian, KY dalam bahasa Arab menganut wajuduhu kaadamih yang berarti ‘adanya seperti tiada’.

Akan dibentuk seperti apa-kah hubungan KY dengan MA dan MK ke depan?

Kami akan berdiri sama ting-gi, duduk sama rendah. Kami posisikan MA dan MK sebagai mitra yang bekerja sama men-jaga martabat dan kehormatan hakim. Tapi, mereka jangan resisten juga. (R-2)

Memperjuangkan Kesetaraan KY dan MA

Tiga Unsur KPU Jamin Netralitas

Nurulia Juwita Sari

KPU yang beranggotakan satu unsur saja, parpol atau akademisi, terbukti tidak mampu menggelar pemilu yang berkualitas.

Politik & HAM | 3SABTU, 11 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Imam Ansory SalehKomisioner KY terpilih

Bakorkamla Selamatkan Rp1,29 TBADAN Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berhasil menyelamatkan potensi kerugian uang negara sejumlah Rp1,29 triliun dalam suatu operasi terpadu yang bersandi Gurita selama 15 kali di perairan laut Indonesia.

Operasi terpadu Gurita yang melibatkan 12 stakeholder itu ber-langsung hingga akhir November 2010. “Potensi kerugian uang negara yang diselamatkan itu bukan hanya hasil dari penangkap-an kapal ikan yang melakukan pencurian di laut Indonesia, melainkan juga illegal logging dan penyelundupan bahan bakar minyak,” kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya TNI Didik Heru Purnomo di Manado, Kamis (9/12).

Menurut Didik, fungsi Bakorkamla sebagai penjaga laut dan pantai antara lain bertugas mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran, mengawasi pencegahan dan penanggulan-gan pencemar an di laut, mengawasi dan menertibkan kegiatan lalu lintas kapal, kegiatan bawah air, eksplorasi, dan eksploitasi kekayaan laut, serta mendukung pelaksanaan kegiatan dan per-tolongan jiwa di laut.

“Kami bekerja sama dengan 12 instansi pemerintah lainnya dalam masalah ini,” tambah Didik. (VL/R-2)

Penerapan E-Passport Mulai 2011PEMERINTAH akan mulai menerapkan paspor elektronik (e-passport) pada 2011. Untuk tahap awal akan diproduksi dalam jumlah terbatas, 10 ribu paspor.

“Sekarang ini (2011) paling 10 ribu,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Patrialis Akbar seusai peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Wakil Presiden Jakarta, kemarin.

Menurut Patrialis, pemerintah baru akan melayani pembuatan e-passport di tiga kantor Imigrasi yaitu di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jumlah terbatas dikarenakan penerapannya masih dalam rangka uji coba. Layanan ini mulai diterapkan untuk mempersiapkan 2015 nanti yakni organisasi penerbangan sipil internasional mengharuskan seluruh negara menggunakan e-passport.

“Itu merupakan aturan internasional, karena kita berhubungan dengan negara lain. Tahun 2015 kalau tidak pakai e-passport, kita enggak bisa masuk,” kata Patrialis.

Patrialis mengaku Indonesia terlambat menerapkan e-passport dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah menerapkan sistem ini beberapa tahun lalu. (Tup/R-2)

MA Usulkan Pembatasan PerkaraMAHKAMAH Agung (MA) menargetkan konsep pembatasan perkara dapat diselesaikan pada awal 2011. Hal itu dikemukakan Ketua MA Harifi n Tumpa saat ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin.

“Kita usahakan selesai awal-awal tahun depan,” tuturnya. “Konsep tersebut kemudian akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR, untuk diterjemahkan ke dalam undang-undang.”

Pembatasan perkara di tingkat kasasi, lanjut dia, sangat dibu-tuhkan mengingat banyaknya menumpuknya tunggakan perkara di MA. Pembatasan perkara ini diharapkan masuk revisi UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Konsep yang digagas MA adalah upaya hukum kasasi hanya untuk sengketa di atas Rp1 juta, dan kasus pidana dengan ancaman di atas satu tahun penjara.

“Ya harapannya begitu (ada pembatasan perkara),” ujarnya. (Wta/R-2)

DINAMIKA

ANTARA/RENO ESNIR

TELUSURI PENGAKUAN GAYUS: Jaksa Agung Basrief Arief (kiri) didampingi Wakil Jaksa Agung Darmono memberikan keterangan perihal kasus Gayus Tambunan di kantor Kejagung, Jakarta, kemarin. Kejagung akan menelusuri keterangan terdakwa mafia pajak Gayus HP Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan permintaan uang oleh mantan JAM-Pidum untuk memastikan kebenarannya.

WAWANCARA

MI/M IRFAN