NAMA:ANIKA FEBRI MAYUNINIM:F0B014016PRODI:ANALISIS KIMIATUGAS:PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DEMOKRASI YANG COCOK DI INDONESIADemokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.Prinsip-prinsip demokrasi :Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.Asas pokok demokrasiGagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya)Demokrasi yang cocok untuk indonesia adalah demokrasi PANCASILA :Demokrasi yang cocok untuk negara indonesia adalah demokrasi pancasila.Karena Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat tanpa oposisi dari pada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.Demokrasi pancasila cocok untuk indonesia juga karena negara indonesia merupakan negara pancasila dengan ideologinya pancasila, dan bukan negara liberal atau negara komunis.

Ciri demokrasi Pancasila : pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untukmenyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suaraterbanyak.Prinsip Demokrasi Pancasila1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah3.Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat5. Pelaksanaan Pemilihan Umum6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.2. Indonesia menganut sistem konstitsional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu: Menetapkan UUD; Menetapkan GBHN; dan Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Fungsi Demokrasi Pancasila Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegaraContohnya: Ikut menyukseskan Pemilu Ikut menyukseskan pembangunan Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. Menjamin tetap tegaknya negara RI Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,Contohnya: Presiden adalah mandataris MPR, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Bukti pelaksanaan demokrasi pancasila di indonesia saat ini yaitu:a. Pemerintahan berdasarkan konstitusiDalam meaksanakan pemerintahannya kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD, sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas.b. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil.Pejabat-pejabat dipilih oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Tanpa paksaan dari pihak manapun.c. Hak Asasi Manusia dijaminDalam kehidupan berbangsa dan bernegara hak asasi warga negara dijamin penuh oleh negara. Jaminan tersebut ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.d. Persamaan kedudukan di depan hukumSetiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Kesamaan pemberlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan warga negara didepan hukum merupak suatu tindakan driskiminasi dan tidak adil. Siapapun warga negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku.e. Peradilan yang bebas dan tidak memihakPeradilan yang bebas dan tidak memihak dan terlepas dari campur tanggan siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang adil dan tegas.f. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapatIni merupakan hak warga negara, oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.g. Kebebsan pers atau media massaKebebsan pers atau media massa, baik cetak maupun eletronika merupakan prinsip penting seperti prinsip yang lainnya. Melaui kebebasan pers rakyat dapat menyuarakan isi hatinya dan pikirannya kepada khalayak umum atau publik melalui media massa.

Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen oleh MPR.Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.Dengan penyempurnaan pelaksanaannya, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, (check and balance system ) yang jelas antar lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dan yang lebih jelas tidak ada kekuasaan berlebih pada salah satu lembaga, seperti berikut1. Presiden dan wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan yang sama.2. DPA dihapuskan3. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu.

Bukti demokrasi di indonesiaDemokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa. Pemilihan umum pertama tahun 1955, bukti nyata demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Pemilihan umum tercantum sebagai salah satu program dari kabinet parlementer RI.

Jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia saat ini adalah:1. Demokrasi Presidensil.Demokrasi presidetil disebut juga sebagai demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, orang-orang yang menjalankan pemerintahan (para menteri dalam susunan kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada presiden karena yang memilih menteri-menteri itu adalah presiden.Negara yang menganut sistem demokrasi presidensial antara lain negara Pakistan pada masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun 1960. Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga sekarang juga menjalankan demokrasi presidentil.

2. Demokrasi Parlementer.Dalam demokrasi parlementer, orang-orang yang menjalankan pemerintahan (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen dan kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet bertanggungjawab kepada badan legislatif. Kabinet harus mendapat kepercayaan dari DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet.Negara yang menjalankan demokrasi parlementer dalam pemerintahan mereka antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (tahun 1950 sampai 1959).

3. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan.Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan hampir sepenuhnya diterapkan di negara Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada setiap badan dibatasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Antar lembaga negara bekerja dengan saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif rakyat.Referendum adalah pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana pemberlakukan undang-undang. Sistem demokrasi melalui referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap wilayah administratif di Swiss disebut sebagai kanton.Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang masing-masing kanton memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktek demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif.Referendum obligator atau referendum wajib adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan untuk suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undang-undang lain yang dianggap penting. Sedangkan referendum fakultatif adalah pemungutan suara rakyat mengenai rencana undang-undang yang tidak diharuskan, kecuali jika pada masa tertentu setelah rencana undang-undang itu diumumkan sejumlah rakyat meminta diadakan referendum kembali

Dari ketika awal Indonesia merdeka sampai sekarang, Indonesia telah menganut beberapa jenis sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya:

1. Demokrasi ParlementerDemokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham Demokrasi Parlementer adalah dengan adanya parlementer dalam sistem pemerintahannya.Indonesia pernah mencobanya, pada saat pertama merdeka sampai tahun 1957.Kekuasaan pemerintahan parlementer dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan pemerintah yang berkuasa. Di begara federal hubungan parlemen dan pemerintah memiliki dua keistimewaan. kepala pemerintah dipilih oleh parlemen, tetapi bisa dicopot dari jabatannya oleh mosi tidak percayayang dikeluarkan. Hal ini menyiratkan bahwa kekuasaan sebuah pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan parkemen. sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada merupakan anggota parlemen juga. Hal inilah yang merupakan ciri khas sistem pemerintahan ini.

2. Demokrasi TerpimpinPaham politik ini dicetus oleh Soekarno. Awalnya pada tahun 1957 saat pengunduran diri Ali Sastroamidjojo sebagai ketua parlemen, Karena sudah tidak ada lagi parlemen, maka demokrasi pemerintah kala itu hangus. Apalagi tak lama setelah pengunduran diri dari perdana menteri, pada 5 Juli 19579 Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengeluarkan dekrit presiden. Pada Masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Namun konsep ini di tentang oleh Hatta yang menganggap sistem pemerintahan ini malah mengembalikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat pada raja.

3. Demokrasi Liberal.Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam sistem politik ini, pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintah harus kompetitif.Demokrasi liberal mengharuskan rakyat memiliki kesadaran politik.yang tinggi. Karena banyaknya paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi partai politik tersebut.Masyarakat yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, tidak memandang laki-laki, perempuan ataupun ras. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal.