anev sitkamtibmas 2017 dan renpam pilkada 2018 · pp 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian...
TRANSCRIPT
DASAR1. PP 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
2. PERATURAN PRESIDEN NO. 87 THN 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI
3. PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2011, TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN DI LINGKUNGANPOLRI
4. PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2012, TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN POLRI
5. PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2013, TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH DI LINGKUNGAN POLRI
6. PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
7. SURAT PERINTAH KAPOLRI NOMOR: SPRIN/2506/XI/2016 TGL 24 NOV 2016 TENTANG PROMOTER
8. SURAT PERINTAH KAPOLRI NOMOR : SPRIN/2362/XI/2016 TGL 4 NOVEMBER 2016 TTG SABER PUNGLIINTERNAL
DATA PENANGANAN DUMAS PADA ITWASUM POLRI
TAHUNTINDAK
LANJUTTANGGAPAN
STATUSBELUM ADA
TANGGAPAN
(BAT)PROSESSELESAI
BENAR
SELESAI TIDAK
BENAR
2017 873 403 202 32 169 470
REKAPITULASI
SUMBER PELAPOR
TAHUN
INSTANSI/
LEMBAGA
PEMERINTAH
KOMISI
NASIONALLSM LBH
MASY/
PERORANGANJMLH
2017 68 72 77 199 457 873
DATA PENANGANAN DUMAS PADA ITWASUM POLRI
TAHUN SIDIK TP PUNGLI YANMAS WASPAD PERSLAHGUN
WEWENANG
HUKUM/
HAM
TANAH/
RUMAH
LAIN-
LAINJMLH
2017 646 35 12 1 24 55 44 16 40 873
SUBSTANSI DUMAS
DUMAS TERTINGGI PERIODE TH 2017 YAITU MENGENAI SIDIK TP SEBANYAK
646 PENGADUAN, KEDUA MENGENAI LAHGUN WEWENANG SEBANYAK 55
PENGADUAN, KETIGA MENGENAI HUKUM/HAM SEBANYAK 44 DARI TOTAL
873 PENGADUAN.
PENILAIAN PEMERIKSAAN BPK
LK 2009 LK 2010 LK 2011 LK 2012 LK 2013 LK 2014 LK 2015 LK 2016
OPINI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI
➢ OPINI BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN POLRI MENGALAMI PENINGKATAN SELAMA 8 TAHUN TERAKHIR (DARI
“DISCLAIMER” s.d. “WTP”)
➢ LAP KEUANGAN POLRI TELAH DISAJIKAN SECARA WAJAR, LENGKAP INFORMASINYA, SERTA TDK MENIMBULKAN
PENAFSIRAN YG NEGATIF
➢ REALITANYA MSH ADA CATATAN YG HARUS MENJADI ATENSI SPT PERMASALAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PNBP,
HIBAH DLL
KETERANGAN
DISCLAIMER
WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
WTP WTP WTP WTP
JADWAL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK 2017
NO SATKER/SATWIL JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
1 PUKEU
2 SLOG
3 PUSDOKKES
4 BAINTELKAM
5 YANMA
6 KORSABHARA
7 DIV TIK
8 BARESKRIM
9 KORLANTAS
10 KORPOLAIRUD
11 DITPOLSATWA
▪ WARNA BIRU
MENUNJUKKAN
WAKTU/JADWAL
WASRIK BPK RI
▪ OBRIK SATKER
MABES ADA 17
▪ OBRIK POLDA
ADA 4
▪ OBRIK ATASE
ADA 2
JADWAL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK 2017
NO SATKER/SATWIL JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
12 KORBRIMOB
13 DENSUS 88 AT
14 RUMKIT TK I SUKANTO
15 DITTIPIDNARKOBA
16 DIVHUBINTER
17 DITPAMOBVIT
18 POLDA METRO JAYA
19 POLDA JAWA BARAT
20 POLDA KEP. RIAU
21 POLDA KEP. BABEL
22 SLO AMSTERDAM
23 LO HONGKONG
STRUKTUR ORGANISASI
KETUA POKJAPENINDAKAN
KETUA POKJAYUSTISI
PRESIDEN RI
DAL/TG.JWBMENKO POLHUKAM
SEKRETARIS
BID. DATA INFOR
BID. KEU
BID. ADM UM
BID. LOG
BID. OPS
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
KETUA PELAKS SATGASIRWASUM POLRI
POK AHLI WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI
WAKIL II : JAM WAS
KETUA POKJAPENCEGAHAN
ANGGOTA
UNITPEMBERANTASAN
PUNGLIK/L/DAERAH
SEKRETARIAT
KETUA POKJAINTELEJEN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
BID. PUBLIKASI UM
TKT PUSAT
STRUKTUR ORGANISASI UPP
KETUA POKJA UNITPENINDAKAN
KETUA POKJA UNITYUSTISI
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
KETUA PELAKS UNIT PROV
IRWASDAPOK AHLI
WAKIL I : IRWIL PROV
KETUA POKJA UNITPENCEGAHAN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
UNITPEMBERANTASAN
PUNGLIKAB/KOTA
KETUA POKJA UNITINTELEJEN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
PENANGGUNG JWB
GUBERNUR
WAKIL II : AS WAS KEJATI
FORKOMPINDA
SEKRETARIS
BID. DATA INFOR
BID. KEU
BID. ADM UM
BID. LOG
BID. OPS BID. PUBLIKASI UM
TKT PROV.
STRUKTUR ORGANISASI UPP
KETUA POKJA UNITPENINDAKAN
KETUA POKJA UNITYUSTISI
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
KETUA PELAKS UNIT KAB/KOTA
WAKAPOLRESPOK AHLI
WAKIL I : IRWILKAB/KOTA
KETUA POKJA UNITPENCEGAHAN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
KETUA POKJA UNITINTELEJEN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
PENANGGUNG JWBWALIKOTA/BUPATI
WAKIL II : KASI INTEL KEJARI
FORKOMPIN KAB/KOTA
SEKRETARIS
BID. DATA INFOR
BID. KEU
BID. ADM UM
BID. LOG
BID. OPS BID. PUBLIKASI UM
TKT KAB/KOTA
ANGGARAN SATGAS SABER PUNGLI T.A. 2017
NO SATGAS ANGGARAN KET
1 TINGKAT PUSAT Rp. 30.572.334.000
2 TINGKAT DAERAH Rp. 34. 958.275.696
SASARAN/TUJUAN SATGAS
1. MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KARENA
SAAT INI BANYAK TERJADI KEBOCORAN PENDAPATAN DAERAH SEHINGGA TIDAK MASUK SECARA UTUH
KEPADA PEMERINTAH, MISAL : PAJAK DAERAH, RETRIBUSI, PERIJINAN, DSB.
2. MENINGKATKAN DISIPLIN APARATUR NEGARA DLM PELAYANAN KPD PUBLIK MELALUI TRANSPARANSI
& STANDARISASI PELAYANAN, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & MENGHAPUSKAN
PUNGUTAN LIAR.
3. MEMBANGUN & MENGINTERNALISASI BUDAYA ANTI PUNGLI & KORUPSI PADA TATA PEMERINTAHAN &
MASYARAKAT
EVALUASI SATGAS SABER PUNGLI 2017
SOSIALISASI
NO URAIAN JUMLAH
1. SATGAS 40
2. UPP DAERAH 2.043
UPP K/L DAN DAERAH SEBANYAK 1.355 OTT
TERSANGKA
2.765 ORANG
BARANG BUKTI BERUPA UANG HASIL OTT, RP.315.623.205.500,-
TERBESAR UPP KALTIM RP.298.627.205.900 DAN TERKECIL UPP PAPUA BARAT RP.400.000.
GAKKUM/OTT
EVALUASI SATGAS SABER PUNGLI 2017
PERBAIKAN SISTEM
1. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR BERKERJA SAMA DGN KPK RI;
2. MEMBANGUN SISTEM PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYAJIAN DATA & INFORMASI
DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA & PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI;
DATA ADUAN PARTISIPASI MASY
SMS 1193
Aplikasi Web
Call Centre
Surat
Pengaduan Langsung
22.528
2.145122
6.641
7062.478 TOTAL : 34.620
PER 15 JANUARI 2018
KENDALA/HAMBATAN
1. TERBATASNYA DUKUNGAN ANGGARAN YG ADA PADA PEMDAUNTUK GIAT SABER PUNGLI DAERAH
2. ADANYA TUMPANG TINDIH TUGAS DAN PERSONEL PADA GIATSABER PUNGLI DAN GIAT RUTIN DI INSTANSI MASING-MASING
3. ADANYA ANGGAPAN BAHWA SATGAS SABER PUNGLI DOMAINPOLISI, SEHINGGA INSTANSI LAIN KURANG PROAKTIF DALAM GIATSATGAS SABER PUNGLI
REN GIAT TAHUN 2018
1. GIAT SOSIALISASI
2. GAKKUM OTT
3. 9 AREA YG BERPOTENSI PUNGLI,(E-PLANNING & E-BUDGETING, PENGADAAN BARANG
& JASA, PTSP, PENGUATAN APIP, MANAJEMEN ASN,
PENDAPATAN, DANA DESA, BARANG MILIK DAERAH
& SEKTOR STRATEGIS)
4. TINGKATKAN PARTISIPASI MASY
KOORDINASI &
KERJA SAMA DGN
KPK
IV. UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DI INTERNAL POLRI
PERKAP 8 TH 2017TTG LHKPN DI LINGK. POLRI
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN :
1. SETIAP PEGAWAI NEGERI PD POLRI WAJIB MENYAMPAIKAN
LHKPN DGN MENGISI FORMULIR LHKPN/LHKASN BAIK
SECARA MANUAL ATAU ONLINE MELALUI APLIKASI YG TELAH
DITETAPKAN OLEH KAPOLRI.
2. PEGAWAI NEGERI PD POLRI TERDIRI ATAS PEJABAT WAJIB
LHKPN DAN SELURUH PEGAWAI NEGERI PD POLRI SELAIN
PEJABAT WAJIB LHKPN.
3. PEJABAT WAJIB LHKPN SECARA BERTAHAP DIMULAI DR
PEJABAT ESELON II, ESELON III, ESELON IV, DAN ESELON V
WAJIB MENYAMPAIAKAN LHKPN KPD TIM PENGELOLA LHKPN
PEJABAT POLRI WAJIB LAPOR LHKPN KE KPK:
1. KAPOLRI;
2. PEJABAT ESELON I;
3. KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER);
4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
5. BENDAHARA;
6. PENYIDIK.
PERKAP 9 TH 2017TTG USAHA BAGI ANGGOTA POLRI
KEWAJIBAN ANGGOTA POLRI DLM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA :
1. TIDAK MENGGANGGU TUGAS POKOK.
2. TIDAK MEMANFAATKAN JABATAN / KEDUDUKAN SBG ANGGOTA POLRI.
3. TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS DINAS.
4. BAGI AGT POLRI YG MENJALANKAN USAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN SCR TERTULIS KPD TIM PENILAI
USAHA.
- TIM PENILAI USAHA TK. MABES POLRI : KADIVPROPAM POLRI;
- TIM PENILAI USAHA TK. POLDA : KABIDPROPAM .
PERKAP 10 TH 2017TTG KEPEMILIKAN BRG TERGOLONG MEWAH OLEH PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
BARANG YG TERGOLONG MEWAH DALAM PERATURAN INI BERUPA :
1. ALAT TRANSPORTASI PRIBADI MELEBIHI HARGA Rp.450.000.000,00
2. TANAH & BANGUNAN PRIBADI MELEBIHI HARGA Rp.1.000.000.000,00
3. PEGAWAI NEGERI PD POLRI TDK BOLEH MENGGUNAKAN ALAT
TRANSPORATASI YG TERGOLONG MEWAH PADA SAAT DINAS.
PERINTAH KAPOLRI TTG ZONA INTEGRITAS
SESUAI ST KAPOLRI NOMOR : ST/2987/XII/2017 TGL 20 DES 2017
✓ DLM RANGKA MENINGKATKAN YAN LIK AGAR KAPOLDA MENUNJUK SATU POLRES DI MASING-MASING POLDA
SBG PILOT PROJECT UNTUK PENILAIAN ZI MENUJU WBK & WBBM DI TAHUN 2018
✓ KRITERIA POLRES SBG BERIKUT :
1. PELAYANAN TERBURUK
2. BANYAK KOMPLAIN/KELUHAN
3. FASILITAS KURANG/TDK TERAWAT
4. TERJADI BANYAK PENYIMPANGAN
POLRES YG DITUNJUK UNTUK PENILAIAN ZI TAHUN 2018NO POLDA POLRES
1 ACEH LHOKSEUMAWE
2 SUMUT DELI SERDANG
3 SUMBAR POLRESTA PADANG
4 RIAU ROKAN HULU
5 KEPRI BARELANG
6 JAMBI KERINCI
7 BENGKULU SELUMA
8 SUMSEL PRABUMULIH
9 KEP BABEL BANGKA
10 LAMPUNG TULANG BAWANG
11 BANTEN PANDEGLANG
12 METRO JAYA BEKASI KOTA
13 JABAR PURWAKARTA
14 DIY SLEMAN
15 JATENG KENDAL
16 JATIM BANYUWANGI
17 KALTIM POLRESTA SAMARINDA
NO POLDA POLRES
18 KALTENG BARITO SELATAN
19 KALBAR KETAPANG
20 KALSEL HULU SUNGAI UTARA
21 SULUT POLRESTA MANADO
22 GORONTALO GORONTALO KOTA
23 SULTENG PALU
24 SULTRA BAU-BAU
25 SULBAR MAMASA
26 SULSEL POLRESTABES MAKASSAR
27 BALI POLRESTA DENPASAR
28 NTB LOMBOK BARAT
29 NTT KUPANG KABUPATEN
30 MALUKU KEP. AMBON
31 MALUT TERNATE
32 PAPUA BARAT MANOKWARI
33 PAPUA JAYAPURA KOTA
WAS PAM PILKADA SERENTAK 2018
TAHAP PERSIAPAN
REVIU REN OPS
REVIU RENBUTGAR
REVIU KOMPOSISI & KOMPETENSI
PERS
WAS RENDIS DANA HIBAH &
BMP OPS
LAKS LAT PRA OPS
TAHAP PELAKSANAAN
RIKSA RENPAM, RENGIAT
RIKSA PRODUK2 INTEL, SPT KIRKA PERKEMB POLITIK
MONITOR LAKS KAMPANYE
WAS ANGGARAN DUK
OPS
TERIMA DUMAS & TINJUT
PELANGGARAN PILKADA
MASA TENANG
RIKSA RENPAM MASA TENANG
WAS GIAT SEPRAS PAM
TPS
WAS DISTRIBUSI GAR MASA TENANG, PAM
TPS & SERPAS
PENETAPAN
WAS RENPAM PELANTIKAN
CALON
ANTISIPASI SABOTASE DR
PIHAK YG KALAH
WAS DISTRIBUSI GAR MASA
PENETAPAN
WAS
SISOPSNAL POLRI (PERKAP NO 3 THN 2009)
GIAT KEPOLISIAN
KEGIATAN YANG DILAKS SECARA
RUTIN SETIAP HARI DAN SEPANJANG
TAHUN DALAM RANGKA JAGA DAN
HARSITKAMTIBMAS
OPS KEPOLISIAN
SERANGKAIAN TINDAKAN POLRI DLM
RANGKA TANGGULANGI GUANTIBMAS
YG DISELENGGARAKAN DLM KURUN
WAKTU, SASARAN, CARA BERTINDAK,
KEKUATAN, DAN DUKUNGAN SUMBER
DAYA TERTENTU OLEH BEBERAPA
FUNGSI KEPOL DALAM BENTUK
SATGAS
2. DOMAIN
SISOPSNAL
POLRI
MKK(MANAJEMEN GIAT KEPOL)
SKKK(STANDAR KEBERHASILAN GIAT
KEPOL)
MOK(PERKAP NO. 9 TAHUN 2011)
SKOK(STANDAR KEBERHASILAN OPS
KEPOL)
1
2
PENEKANAN IRWASUM
POLRI
PENEKANAN IRWASUM POLRI1. DUMAS TERTINGGI DI BID. SIDIK TP, AGAR PARA KASATKER/KASATWIL MENGEDEPANKAN WAS DGN PEMBERDAYAAN GELAR PERKARA SECARA
OPTIMAL
2. SATKER/SATWIL YG MENJADI OBRIK BPK RI AGAR MEMPERSIAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DGN BAIK UNTUK
MEMPERTAHANKAN WTP
3. TERKAIT SATGAS SABER PUNGLI, AGAR OPTIMALKAN SINERGITAS SELURUH KOMPONEN DALAM SATGAS/UPP SABER PUNGLI & BAGI DAERAH
YG ANGGARANNYA TERBATAS AGAR MENGOPTIMALKAN KOORDINASI DGN PEMDA DPRD UNTUK DAPATKAN DUKUNGAN ANGGARAN YG
MEMADAI
4. AGAR PARA KASATKER/KASATWIL MENERAPKAN PERKAP NO. 8, 9 & 10 TAHUN 2017
5. POLRES YG DITUNJUK MENJADI ZI MENUJU WBK & WBBM AGAR SERIUS MELAKUKAN PEMBENAHAN
6. KAPOLDA OPTIMALKAN WAS DAL PAM PILKADA SERENTAK 2018 SECARA BERJENJANG SESUAI MASING-MASING TAHAPAN
7. DLM RANGKA KESEMPURNAAN SUN PERKAP TTG SISOPSNAL AGAR PARA KAPOLDA MEMBERIKAN SARAN & MASUKAN.