ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

21 TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIRJEN PAS

EDI WAHYUDI /42211314

Pembimbing:

Dr. Misdiyono SE.,MM.

Latar Belakang Masalah

• Pajak adalah sarana atau alat bagi pemerintah dalam mencapai

tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat

langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk

membiayai pengeluaran rutin pemerintahan serta membiayai

pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

• Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak

langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan

pajak negara yang berasal dari pendapatan seperti gaji, upah,

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk

apapun.

• Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 yang terbaru dan terakhir kali diubah dalam

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Latar Belakang Masalah • Penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang

dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya

secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah

dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. (Self Assesment System)

• Wajib Pajak adalah penerima penghasilan, namun pemerintah

menunjuk pemberi kerja untuk bertanggung jawab dalam hal

penghitungan, pemotongan dan pelunasan atas hutang pajak

tersebut. Pemberi penghasilan diberikan wewenang untuk:

menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang

akan dibayarkan dan dilaporkan perhitungan tersebut setiap

tahun dalam suatu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

Penghasilan

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara langsung perhi-

tungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada

penghasilan pegawai negeri sipil oleh

Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS

apakah sudah sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui metode apa yang dipilih

Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS

dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 untuk pegawainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPh Pasal 21 adalah

Pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain

Dengan nama lain dan dalam bentuk apapun

Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,

dan kegiatan

Yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri.

BESARNYA

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

TAHUN 2013

1. Rp. 15.840.000,-

2. Rp. 1.320.000,-

3. Rp. 1.320.000,-

4. Rp. 15.840.000,-

Untuk diri wajib pajak.

Tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin.

Tambahan untuk setiap anggota keluarga atau anak

yang masih menjadi tanggungan wajib pajak

sepenuhnya, dengan ketentuan paling banyak 3 orang

yang ditanggung.

Tambahan untuk Seorang Istri yang mempunyai

penghasilan dari usaha atau dari Pekerjaan yang tidak

ada hubungannya dengan Usaha Suami atau Anggota

Keluarga lainnya.

TARIF PAJAK PENGHASILAN

LAPISAN PENGHASILAN

KENA PAJAK

25%

Sampai dengan, Rp. 50.000.000,-

> Rp. 50.000.000,- S.d Rp.

250.000.000,-

> Rp. 250.000.000,- S.d Rp.

500.000.000

Lebih dari Rp. 500.000.000,-

5%

15%

TARIF

30%

PPH Pasal 21

Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi

Kerja

Dikurangi dengan

• Biaya Jabatan, 5% dari Peng.Bruto max

Rp.6.000.000/tahun atau Rp. 500.000/bulan

• Iuran pensiun, yg dibayar sendiri

Penghasilan Netto

Dikurangi PTKP

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Pasal 17

FORMAT PERHITUNGAN

PPH Pasal 21

Contoh Perhitungan

Pegawai Negeri Sipil Gaji Bulanan

•Untuk Mochamad Sueb, golongan IV/d mendapatkan

gaji pokok sebesar Rp. 4.799.900, tunjangan istri

sebesar Rp. 479.900, tunjangan anak sebesar Rp.

95.980 untuk 2 orang anak, tunjangan jabatan sebesar

Rp. 5.500.000, tunjangan beras mendapatkan sebesar

Rp. 202.500 karena terdapat 4 jiwa yaitu Mochamad

Sueb, Istri dan 2 orang anak, sedangkan tabungan

perumahan untuk golongan IV/d sebesar Rp. 10.000.

Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas

penghasilan Mochamad Sueb tiap bulannya ?

Contoh Perhitungan

Pegawai Negeri Sipil Gaji Bulanan

•Untuk Wibowo Joko Harjono, golongan IV/c

mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 4.463.700,

tunjangan istri sebesar Rp. 446.370, belum memiliki

anak, tunjangan jabatan sebesar Rp. 3.250.000,

tunjangan beras mendapatkan sebesar Rp. 135.000

karena terdapat 2 jiwa yaitu Wibowo Joko Harjono dan

Istrinya, sedangkan tabungan perumahan untuk

golongan IV/c sebesar Rp. 10.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas

penghasilan Wibowo Joko Harjono tiap bulannya ?

Kesimpulan

Penerapan metode perhitungan yang dilakukan dalam

penentukan PPh Pasal 21 pada Kementerian Hukum dan

HAM Dirjen PAS sudah sesuai dengan undang-undang

perpajakan tentang pajak penghasilan yang berlaku.

•Terdapat perbedaan pada pembulatan angka sebesar Rp. 50,-

untuk masing-masing pegawai.

•Perhitungannya dilakukan secara manual dan software, pada

perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui PPh Pasal

21 dari masing-masing pegawai.

•Selisih tersebut dihitung sebagai pajak penghasilan pasal 21

terutang yang dibebankan kepada masing-masing pegawai

tersebut.

Saran

Instansi Pemerintah harus lebih memperhatikan pembulatan

angka pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar tidak

perbedaan dan selisih

Jumlah yang dilaporkan harus sesuai dengan apa yang sudah

diperhitungkan

Instansi Pemerintah tetap menerapkan perhitungan pajak

penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku.