analisis pengelolaan administrasi keuangan pada …
TRANSCRIPT
i
ANALISIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Oleh
SAIBA MOCHDAR NIM 105721103516
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2021
ii
ANALISIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
SAIBA MOCHDAR
NIM 105721103516
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2021
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ”Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha
Yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang Manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”
Setiap usaha keras dan kesabaran
Akan membuahkan hasil
Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu
Ada kemudahan
Kupersembahkan karya ini dengan Tulus dan Ikhlas kepada: Kedua orang tuaku, saudaraku, dan sahabatku,
Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis Mewujudkan harapan menjadi kenyataan
iv
v
vi
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan bimbingan
dan arahan dari berbagai pihak Oleh karena itu penulis mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong , SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh Nur Rasyid, SE, MM., selaku ketua Program Studi
Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM. Ak. CA. CPA selaku Pembimbing I
yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan
skripsi.
5. Ibu Nurlina, S.E., MM selaku Pembimbing II yang telah membantu serta
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan
ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
viii
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Manajemen Angkatan 2016 terkhusus kelas Manajemen 16 A yang selalu
belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam
aktivitas studi penulis.
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Makassar dan Pegawai yang telah memberikan izin meneliti sehingga
penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
10. Teristimewa kepada yang tercinta kedua orang tuaku Ayah Mochdar Diki
dan Ibu Seliha yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada
penulis, dan telah melahirkan, memelihara dan mendidik serta senantiasa
mendoakan, sehingga penulis dapat melewati semua hambatan.
11. Kakak-kakak ku Jamila Mochdar, Hartati Mochdar dan Sumardin yang
selalu memberikan dukungan ,semangat doa dan motivasi sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir masih jauh dari
unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang
disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis.Oleh
karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan
saran yang bersifat membangun guna kesemprunaan tugas akhir ini.
Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak
dibalas oleh allah SWT dan semoga tugas akhir bernilai ibadah di sisi-Nya serta
bermanfaat bagi yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
ix
Makassar. Akhirnya Semoga aktivitas yang telah kita lakukan bisa, bernilai
ibadah dan Ridho dari-Nya. Aamiin.
Wassaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Makassar, 23 Maret 2021
Penulis
Saiba Mochdar
x
ABSTRAK
SAIBA MOCHDAR, tahun 2021 Analisis Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 Andi Rustam dan Pembimbing II Nurlina
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan admnistrasii keuangan pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dekskriptif, yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh gambaran yang menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sudah sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab IX Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD pasal 99, dan peraturan Menteri dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 15 Mei 2006, pada bagian ketiga Bab XII pada 294 dan pasal 295 dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, realisasi belum mencapai 100%, yaitu 95,13%.
Kata Kunci : Pengelolaan, Administrasi Keuangan
xi
ABSTRACT
SAIBA MOCHDAR, 2021 Financial Management Administration Analysis at Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Office, Thesis of Management Studies Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Andi Rustam and Advisor II Nurlina
This study aims ti find out the management of finance administration at Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar office in 2020. The type of reseach is case study research with qualitative descriptive approach. The analytical technique used in this study is a descriptive analysis technique, namalyby collecting and filtering the information obtained in a comprehensive and detailed manner, then elaborated so that a clear picture ccan be obtained. Based on the result of data collection at the Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar office, it can be concluded that the management of finansial administration at the Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar office. Is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2004 concerning State Treasury Article 56, PP 58 of 2005 concerning Regional Finance Management in Chapter IX of the Accountibility of APBD Article 99, and the regulation of the Minister of home Affairs Number 13 Year 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, dated May 15, 2006, in the third part of Chapter XII in 294 and article 295 and Minister of Home Affairs Regulation number 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standart to llocal government, but the realization has not reaching 100%, which is 95,13%.
Keywords : Management, Financial Administration
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL………………………………………………………………..………………...i
HALAMAN JUDUL……………………………...……………………………………..ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………......iii
HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………………….iv
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………………...v
SURAT PERNYATAAN……………………………………………………………….vi
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………..vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA…………………………………………………...x
ABSTRACT……………………………………………………………………………..xi
DAFTAR ISI..........................................................................................................xii
DAFTAR TABEL..................................................................................................xv
DAFTAR GAMBAR………………………...………………………………………...xvi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………………………….1
B. Rumusan Masalah…………………………………………….…………...…..3
C. Tujuan Penelitian……………………………………………………...………..3
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………….…...…...3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan KB………………….…..5
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan………………………………………5
2. Prinsip Pengelolaan Keuangan…………………………………………...6
B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi ………………….….…..…………...8
1. Pengertian Administrasi…………………………………………………...8
2. Fungsi Administrasi………………………………………………….…...10
xiii
3. Ruang Lingkup Administrasi……………………………………………..10
4. Unsur-Unsur Administrasi………………………………………………..11
5. Ciri-Ciri Administrasi……………………………………………………...12
C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Keuangan………………….……...14
1. Pengertian Administrasi Keuangan……………………………….…….14
2. Fungsi Administrasi Keuangan………………………………….…..…..15
3. Tujuan Administrasi Keuangan………………………………….………16
4. Ciri-ciri Administrasi keuangan…………………………………….…….16
5. Manfaat Administrasi Keuangan…………………………………….…..17
6. Komponen-Komponen Administrasi Keuangan………………...……..17
7. Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan…………………………………18
D. Dasar Pengelolaan Administrasi Keuangan………………………………..19
E. Tujuan Laporan Keuangan…………………………………………………...21
F. Arti Penting Laporan Keuangan…………………………………………..…23
G. Jenis-Jenis Laporan Keuangan………………………………………...……23
1. Neraca………………………………………………………………..…....23
2. Laporan Laba Rugi…………………………………………………….…23
3. Laporan Perubahan Modal………………………………………………23
H. Anggaran………………………………………………………………………24
I. Siklus Pengelolaan Keuangan………………………………………………32
J. Tinjauan Empiris………………………………………………………………35
K. Kerangka Pikir…………………………………………………………………41
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian………………………………………………….…….……....31
B. Fokus Penelitian……………………………………………………….……...31
xiv
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian……………………………………….….........31
D. Jenis Dan Sumber Data…………………………………………………..….32
E. Pengumpulan Data……..………………………………………………….….33
F. Instrumen Penelitian…………………………………………………………..33
G. Teknik Analisis Data…………………………………………………………..33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian………………………………………...34
B. Hasil Penelitian………………………………………………………………..42
C. Pembahasan…………………………………………………………………..48
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………………………………….50
B. Saran……………………………………………………………………………51
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………......52
LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
2.1 Tinjaun Empiris………………………………………………………………….....25
2.2 Data Informan………………………………………………………………….......32
2.3 Anggaran dan Realisasi belanja program kegiatan tahun 2019……………..46
xvi
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Pikir……………………………………………………………….…….30
4.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pengendalian Dan Penduduk Kota
Makassar…………………………………………………………………………...40
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun
2004 tentang pemerintah pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan
wewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang di
maksud antara lain adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana,
menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.
Pengelolaan keuangan adalahsegala bentuk kegiatan administrasi yang
dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan,
penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian di
akhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar
masuknya dana/ uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada
kurun waktu tertentu dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan
keuangan.
Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak dapat dipisahkan dengan
pemahaman terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang seringkali dirumuskan sebagai rencana keuangan. Dalam hal ini
satu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah dalam bentuk
pengeluaran, sedangkan dipihak lain berisikan rencana penerimaan yang
diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut.
2
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam
bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus di
anggarkan dalam APBD.Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD
harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran Belanja Daerah
diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintahan Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan
keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka. Dan
bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam
Undang-undang Dasar 1945.Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap
persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan
tahap pelaporan dan evaluasi.
Keterbatasan sumber daya manusia yang kurang bisa dalam
mengoperasikan komputer dan minimnya jumlah komputer yang ada serta
jaringan internet yang kurang bagus sehingga dalam pengelolaan administrasi
keuangan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan lambat, tidak efisien,
serta hasil yang diperoleh tidak terlalu akurat sehingga dalam proses
pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Makassar sering terhambat
Dari permasalahan di atas maka mendorong peneliti melakukan
penelitian ini dengan judul “ Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar”
3
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas
maka rumusan masalah adalah
Bagaimana Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
Untuk mengetahui Pengelolaan Administrasi Keuangan PadaKantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di sarankan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan terkait
pengelolaan administrasi keuangan
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis, sebagai bahan menambah pengetahuan dan memperluas
wawasan terutama dalam penyusunan masalah dan program kerja
keuangan pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Makassar.
b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dam menjadi sumber masukan bagi manajemen perusahaan mengenai
Penyusunan rencana dan program kerja Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
4
c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
tambahan informasi dan referensi bagi pengkajian penelitian pada masalah
yang sama.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga Berencana
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan
digunakan untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
penyuluhan dan seminar.
Pengelolaan Keuangan juga dapat diartikan sebagai seluruh proses
pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional dalam suatu
perusahaan atau lembaga semakin efektif dan efisien demi tercapainya
tujuan suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
keuangan merupakan keseluruhan aktivitas dalam mengatur keuangan
perusahaan dengan menerima dan membelanjakannya sesuai yang
direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh
perusahaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya guna menjalankan
pelayanan. Pengelolaan keuangan meliputi:
a. Perencanaan
Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang
ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk
mencapai tujuan tersebut. karenamerupakan suatu indikator keberhasilan
dalam satu kegiatan, untuk diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan
bekerjasama.
6
b. Pelaksanaan
Pelaksaanaan merupakan tindakan atas hal yang telah
direncanakan dengan matang dan terperinci. Pelaksanaan suatu kegiatan
akan berjalan dengan baik jika memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten dan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya
manusia yang masih kurang handal.
c. Penatausahaan
Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang
dilakukan oleh bendahara yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan
melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan.
d. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas
penggunaan dana yang dipercayakan kepada bagian keuangan.
terintegrasi denganmengelola keuangan sebagai pertanggungjawaban
dalam suatu perusahaan.
2. Prinsip Pengelolaan Keuangan
Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan secara adil dan efisien dapat
dijelaskaan sebagai berikut:
a. Transparansi
Transparansi berarti adanya keterbukaan, transparan dibidang
pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.
Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan
dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan
7
seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan.Disamping itu transparansi dapat
menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat,
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh
informasi yang baik dan akurat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan
yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan
keuangan berarti penggunaan uang perusahaan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas,
yaitu :
1) Adanya transparansi para pengelola keuangan dengan menerima
masukan dan mengikuti sertakan berbagai komponen dalam mengelola
keuangan.
2) Adanya standar kinerja disetiap instuisi yang dapat diukur dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam
menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya
yang murah dan pelayanan yang cepat.
c. Efektivitas
Efektivitas sering diartikan sebagai pencapaian persetujuan yang telah
ditetapkan.Mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya
efektivitas tidak berhenti sampai tujuannya tercapai tetapi sampai pada hasil
yang efektif.Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas
8
kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai
aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
d. Efisiensi
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran
atau antara daya dan hasil.Data yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,
waktu, biaya dan keadilan.
B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi
1. Pengertian Administrasi
Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi
ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju
mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya sistem
administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi
tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha tercapai tujuannya akan
berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan
juga biaya yang banyak.
Menurut Ulbert, dalam artian luas arti administrasi adalah penyusunan
dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai
upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk
mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan
defenisi administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha..
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasii
adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan bersama secara efektif dan efiisien. Setelah mengetahui artii
9
dari administrasi, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pokok untuk disebut
sebagai administrasi:
a. Sekelompok orang adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadii
jika dilakukan oleh lebih dari satu orang
b. Kerja sama adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua
orang atau lebih bekerja sama
c. Pembagian kerja adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan
kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada
pembagian kerja yang jelas.
d. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi
berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
e. Tujuan; adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan
kerja sama. (Silalahi,2009:10)
Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ciri pokok
administrasi terdiri dari sekelompok orang. Administrasi tidak akan berjalan
tanpa adanya sekelompok orang. Tidak hanya sekelompok orang saja yang
dibutuhkan, namun kerja sama sangat dibutuhkan yang dilakukan dalam dua
orang atau lebih.
Ciri administrasi yang lain yaitu pembagian kerja dimana kegiatan kerja
sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
Sedangkan kegiatan yang runtut dalam suatu proses yaitu kegiatan
administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara
berkesinambungan. Ciri pokok dari administrasi yang lain yaitu tujuan,
dimana sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.
10
2. Fungsi Administrasi
Berikut ini adalah fungsi administrasi sebagai berikut:
a. Fungsi menentukan apa yang dilakukan (planning)
b. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam
suaturangkaian hubungan (organizing).
c. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis
kegiatan(staffing)
d. Menggerakan dan memberikan instruksi agar kegiatan berlangsung
(directing)
e. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relative sesuai dengan
yang diharapkan (controlling). (Silalahi,2009:21)
Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi
administrasi menentukan apa yang dilakukannya (planning), penggolongan
yang dilakukan secara struktur (organizing), menyusun orang-orang untuk
melakukan jenis-jenis kegiatan (staffing), menggerakan dan memberi intruksi
agar kegiatan berlangsung (directing), serta melakukan pengawasan
terhadap kegiatan yang sedang sesuai dengan yang diharapkan.
3. Ruang Lingkup Administrasi
Ruang lingkup administrasi dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu:
a. Administrasi Negara (Public Administration) yaitu kegiatan-kegiatan dii
bidang kenegaraan. Ruang lingkup administrasi Negara terdiri dari:
1) Administrasi Negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat (public service)
11
2) Administrasi Negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalistic
approach)
3) Administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (birokrasi-bureaucracy)
b. Administrasi Swasta/Niaga (Private/Business Administrasion) yaitu
kegiatan kegiatan /proses/usaha yang dilakukan di bidang sebagai
berikut: “Administrasi Niaga adalah kegiatan-kegiatan dari pada
organisasi-organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu
mencari keuntungan (profit making).
Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi
dibagi menjadi 2 golongan, yaitu administrasi keuangan Negara/Publik dan
Administrasi Swasta/Niaga. Administrasi Negara adalah proses kegiatan yang
berhubungan dengan urusan negara. Sedangkan Administrasi Niaga adalah
proses kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan swasta yang
bergerak dibidang usaha/niaga/bisnis.
4. Unsur-Unsur Administrasi
Selain memahami pengertian adminitrasi, ada beberapa unsur yang
penting yang wajib ada di sebuah bidang bisnis. Menurut The Liang Gie
2008:22) ada 8 unsur yang harus ada:
a. Organisasi
Dalam hal ini, organisasi merupakan tempat dimana kegiatan adminitrasi
dilakukan. Dalam bisnis, orang-orang yang bekerja didalamnya akan di
himpun menjadi sebuah wadah.
b. Manajemen
12
Manajamen merupakan alat utama dalam pelaksanaan administrasi.Ada
pengatur, penggerak, manajer dan tenaga operasional. Dalam
manajemen ini masih dibagi menjadi tiga kelompok: top management,
middle management dan lower management.
c. Komunikasi
Adminitrasi juga mengatur pola komunikasi antar departemen yang ada di
dalam suatu organisasi, misalnya melalui surat atau warta.
d. Kepegawaian
Ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Dalam adminitrasi ada
proses yang salingberhubungan yaitu: penerimaan, penempatan,
pendayagunaan dan pemberhentian kerja.
e. Keuangan
Ini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama mulai dari
caramemperoleh dana hingga pertanggungjawabkan.
f. Tata usaha
Kegiatan tata usaha meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan dan
pengiriman dokumen atau data.Unsur tata usaha sangat penting dalam
administrasi karena dapat menjadi sumber informasi bagi organisasi
dalam mengambil keputusan.
5. Ciri-ciri Administrasi
Di dalam kegiatan adminnistrasi ada beberapa karakteristik atau ciri-cirii yang
mudah dikenali, di antaranya adalah:
a. Administrasi memiliki tujuan yang jelas.
b. Didalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua
orang atau lebih.
13
c. Adminitrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama.
d. Di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja.
e. Kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan
dan pengawasan.
f. Tujuan Administrasi
Setelah mengetahui definisi dan fungsi administrasi, maka kitaakan
mengetahui apa tujuan kegiatan administrasi itu dilakukan, Yaitu :
1) Menyusun Program Usaha
Setiap organisasi membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam
menyusun program kerja unggulan, informasi dan data ini dapat
diperoleh dari aktivitas administrasi.
Itulah alasannya mengapa proses administrasi harus dilakukan secara
sistematis, agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat ditemukan
dengan mudah.
2) Evaluasi Kegiatan Organisasi
Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat
informasi dan data, melalui informasi dan data tersebut maka selanjutnya
organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang
dilakukan.
3) Memantau administrasi meliputi banyak hal, sehingga pelaksanaanya
harus dilakukan secara teratur dan sistematis.Dengan adanya
administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat
memantau apa, bagaimana, kapan, dimana, dan mengapa sebuah
kegiatan dilakukan.
4) Memastikan Keamanan Kegiatan Usaha
14
Setiap organisasi atau perusahaan memutuhkan kepastian keamanan
dalam melakukan kegiatan usahanya, oleh sebab itu setiap organisasi
membutuhkan administrasi yang baik untuk memantau aktivitas , baik dari
dalam maupun dari luar.Dengan adanya proses administrasi, maka setiap
aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci.
C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Keuangan
1. Pengertian Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan adalah upaya manajemen untuk mencakup
semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai
perusahaan dan organisasi. Berikut beberapa pengertian keuangan menurut
para ahli, Yaitu:
a. Menurut Silalahi (2003:5)
Administrasi keuangan dalam arti sempit merupakan penyusunan dan
pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali
secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi
administrasi keuangan dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha
(clerical work, office work) sedangkan administrasi keuangan dalam arti
luas bahwa sesungguhnya berhubungan dengan kegiatan kerja sama
yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan
yang diinginkan. Jadi administrasi keuangan adalah suatu kegiatan
perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian,
pencairan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh sekelompok orang
atau perusahaan.
b. Menurut Maringan Masry Simbolon ( 2004:14)
15
Administrasi keuangan dimana pengertian ini merujuksecara luas. Proses
pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan
maupun pemanfaatan keuangan, sehingga tugas pokok organisasi dapat
terwujud secara efektif dan efisien adalah inti dari proses pengelolaan
keuangan itu sendiri.
2. Fungsi Administrasi Keuangan
a. Fungsi Investasi
Meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam kegiatan-kegiatan yang
akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut, Dana tersebut
dapat berasal dari modal sendiri atau dari luar. Secara garis besar, keputusan
investasi akan dibagikan dalam 2 macam. Yakni
Investasi dalam jangka pendek meliputi investasi dalam kas, persediaan,
piutang dan lain-lain.
1. Investasi dalam jangka panjang berupa gedung, tanah, peralatan produksi,
kendara an lain-lain.
2. Fungsi Mencari Dana
Meliputi fungsi pencarian modal yang diperlukan untuk membelanjai
usaha-usaha yang akan dilakukan, disamping itu juga berfungsi untuk
menentukan sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai macam
kebutuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha untuk menentukan apakah
dana itu akan diambil dari pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka
panjang, atau modal sendiri.
3. Fungsi pembelajaan
Meliputi kegiatan tentang penggunaan dana baik dana dari luar maupun
dana punya sendiri yang dipergunakan untuk membeli seluruh kegiatan,
16
dalam hal ini pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi maupun
pendukung proses produksi.
4. Fungsi Pembagian Laba
Yaitu menentukan dalam melaksanakan ,pembagian laba usaha fungsii
pembagian laba usaha. Fungsi pembagian laba ini sebenarnya bisa
dimasukan ke dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah untuk
diupayakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendirii
untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut.
3. Tujuan Administrasi Keuangan
a. Administrasi keuangan bertujuan untuk mewujudkan suatu tertib
administrasi keuangan, sehingga pengurusannya bisa di pertanggung
b. Jawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan .
c. Memperlancar proses keluar masuknya uang
d. Mempermudah transaksi uang
e. Adannya bukti transaksi
f. Mengetahui kondisi/keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode
tertentu.
4. Ciri-Ciri Administrasi Keuangan
a. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih.
b. Terdapat kerja sama.
c. Terdapat proses/usaha
d. Terdapat bimbingann, kepemimpinan, dan pengawasan.
e. Adanya tujuan.
17
5. Manfaat Administrasi Keuangan
a. Teraturnya penerimaan maupun pengeluaran organisasi
b. Pemanfaatnya uang mampu diarahkan dan dikoordinasikan dengan baik
c. Berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan
6. Komponen-komponen Administrasi Keuangan
a. Perencanaan keuangan merupakan merencanakan pemasukan serta
pengeluaran keuangan maupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun
waktu tertentu.
b. Penganggaran keuangan, merupakan aktivitas-aktivitas organisasi yang
meliputi pemasukan, pengeluaran, maupun aktivitas yang telah
direncanakan sebelum kemudian dibuat rincian atau detailnya untuk
dibuatkan anggarannya.
c. Pengelolaan keuangan, merupakan suatu kegiatan penggunaan dana
sedemikian rupa agar bisa bermanfaat secara maksimal.
d. Pencairan keuangan, merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan
pendanaan agar segala kegiatan organisasi dapat berjalan dengan
lancar.
e. Penyimpanan keuangan, merupakan suatu kegiatan dalam
mengumpulkan dana organisasi yang kemudian menyimpannya dengan
aman.
f. Pengendalian keuangan, merupakan suatu kegiatan yang berhubungan
dengan pemeriksaaan atau audit internal terhadap penggunaan
keuangan agar penyimpangan bisa dicegah.
18
7. Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan
a. Konsistensi
Konsistensi berarti teratur.Sistem kebijakan keuangan harus konsisten
dari waktu ke waktu. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap
manajemen keuangan merupakan suatu tanda manipulasi di
pengelolaan keuangan.
b. Akuntabilitas
Adalah kewajiban moral/hukum, yang melekat pada invidu
kelompok/organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau
kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Prinsip
akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban lembaga untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya. Lembaga yang
akuntabel berarti lembaga tersebut bisa menjelaskan penggunaan
keseluruhan dana, alat, dan kewenangan digunakan.
c. Transparansi
Terbuka dalam hal:
1) Pekerjaan
2) Menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya.
3) Menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat
waktu dan dapat diakses.
Organisasi yang tidak transparansi menjadi tanda sesuatu hal yang di
sembunyikan.Sebab ketidak transparan mengakibatkan adanya kecurigaan
dalam pengelolaan keuangan organisasi atau lembaga tersebut.
a. Pengeluaran organisasi di tingkat maupun operasional harus sejalan
disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup (viability)
19
merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan berkelanjutan keuangan
organisasi.
b. Integritas
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat
harus mempunyai integritas yang baik. Laporan dan catatan keuangan
juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan kearukatan
pencatatan keuangan.
c. Pengelolaan
Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh
dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan.
d. Standar Akuntansi
Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai
dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti
bahwa setiap akuuntan di seluruh dunai dapat mengerti sistem yang
digunakan organisasi.
D. Dasar Pengelolaan Administrasi Keuangan
Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama yang terdapat disetiap
perusahaan yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha yang ingin
berhasil di dalam mengelola usahanya.Keuangan merupakan faktor penting
dalam keberhasilan dan pendukung dalam menggiatkan usaha atau bisnis.
Keuangan digunakan untuk modal operasional perusahaan, baik untuk
produksi, membeli bahan baku, promosi dan pemasaran, penjualan maupun
tenaga kerja.
Fungsi keuangan dalam bisnis menitikberatkan kepada upaya menjaga
sirkulasi arus uang didalam kegiatan usaha supaya tetab stabil. Seorang
20
pengusaha usaha perlu mengadministrasikan keuangan perusahaan antara
lain sebagai berikut.
1. Menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya.
2. Menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari
pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan.
3. Menyusun laporan kas.
4. Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan.
5. Menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur
yang berlaku.
6. Menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur.
7. Menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca penghitungan laba
atau rugi lengkap dengan penjelasan atau lampirannya.
Dalam pengadministrasi keuangan perusahaan selalu
berhubungan dengan catatan-catatan baik setiap ada kegiatan jual beli atau
penerimaan maupun pengeluaran uang.Catatan yang sering digunakan dalam
perusahaan adalah sebagai berikut.
1. Buku Jurnal, terdiri dari sebagai berikut:
a) Buku penjualan, digunakan untuk mencatat penjualan produk secara
kredit.
b) Jurnal Pembelian, digunakan untuk mencatat pembelian produk secara
kredit.
c) Jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat penerimaan uang
kas.
d) Jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang
kas.
21
e) Jurnal umum, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum
tercakupdalam keempat jurnal tersebut.
2. Buku besar, digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang modal,
pendapatan, dan beban
3. Buku piutang, digunakan untuk mencatat utang-utang perusahaan.
E. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,
serta merupakan ringkasan dan transaksi-transaksi keuangan itu di susun
dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh
karena itu laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk
berbagai pihak yang membutuhkan.
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai
cara misalnya: laporan kas dan laporan arus dana), catatan dan laporan lain,
serta informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Laporan keuangan disusun secara periode, periode akuntansi yang lazim
digunakan adalah tahunan yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir
pada tanggal 31 Desember. Selain menyusun laporan keuangan tahunan,
manajemen juga dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih
pendek, misalnya bulanan, triwulan dan kuartal. Laporan keuangan yang
dibuat untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun disebut dengan laporan
interen.
22
Pada hakekatnya laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang
digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu
perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dapat dikelompokan menjadi 2
(dua), yaitu pihak interen perusahaan laporan keuangan digunakan untuk
mengukur dan membuat evaluasi mengenai hasil operasinya, serta
memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang
menyebabkan kesulitan keuangan. Sedangkan bagi pihak eksteren
perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan.
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam
standar akuntansi keuangan merumuskan tujuan laporan keuangan meliputi:
1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan.
2. Laporan keuangan disusun untuk tujuan ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak
diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan
manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya
yang dipercayakan kepadanya.
23
F. Arti Penting Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu
usaha, sehingga harus mengerti arti dari laporan keuangan. Arti dari laporan
keuangan yaitu keseluruhan aktivitas-aktivitas yang bersangkutan dengan
usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukkan dan biaya minimal
dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha-usaha untuk
menggambarkan dana tersebut seefisien mungkin.
G. Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2000:242), terdapat beberapa jenis laporan keuangan,
sebagai berikut :
1. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan pada
tanggal tertentu.Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aktiva
(harta) dan pasiva (kewajibab dan ekuiditas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan
hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba
rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang
diperoleh. kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang
dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan peubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan
jenis laporan yang dimiliki pada saat ini, kemudian laporan ini juga
menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan
modal di perusahaan.
24
a. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan arus kas masuk
dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendataan
atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan
biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk
maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
b. Laporan Catatan Atas laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan laporan yang dibuat berkaitan
dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan
informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan
keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami
jelas data yang disajikan.
H. Anggaran
1. Defisi Anggaran
Anggaran menurut Rudianto (2009:15) adalah rencana kerja
organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif ,
formal, dan sistematis. Pada dasarnya anggaran merupakan rencana
kerja organisasi di masa mendatang. Proses penyiapan anggaran disebut
penganggaran.
Rencana kerja perusahaan tersebut ditulis dalam bentuk
sederetan angka yang merupakan target pencapaian perusahaan.
Penulisan dalam bentuk angka adalah untuk memudahkan anggota
organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan di dalam suatu
periode tertentu. Rencana kerja tertentu merupakan suatu sasaran resmi
25
perusahaan yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota
organisasi. Tanpa ada upaya serius untuk mencapainya, maka anggaran
yang disusun oleh perusahaan tidak terlalu banyak manfaatnya. Langkah-
langkah positif harus diambil oleh organiasi untuk merealisasikan apa
yang direncanakan di dalam anggaran tersebut harus dapat dilihat dan
dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Anggaran juga
harus disusun dengan menggunakan suatu urutan yang baik adalah untuk
mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai
oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antar satu bagian rencana
kerja dengan bagian lainnya.
2. Ciri-ciri anggaran
Menurut Rudianto (2009:17) Setiap rencana kerja organisasi
dapat disebutkan sebagai anggaran. Karena anggaran memiliki
beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sekedar rencana,
antara lain:
a. Dinyatakan dalam satuan moneter, penulisan dalam satuan moneter
tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit.
Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter bertujuan untuk
mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana
tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita
panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau
memahaminya. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk
kuantitatif moneter yang ringkas.
b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran
tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan
26
misalnya, atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan.
Batasan waktu di dalam penyusuan anggaran akan berfungsi untuk
memberikan batasan rencana kerja tersebut.
c. Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan
upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk
mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak
manajemen untuk mencapainya, maka penyusunan anggaran tidak
akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu di dalam
menyusun anggaran, perusahaan harus mempertimbangkan dengan
teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa
anggaran yang disusun adalah realistis.
d. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari
pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh
setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak
penyusun.
e. Setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus
Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh
diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal
dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran karena
jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan
situasi yang ada.
f. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan di dalam
pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam
tentang penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi
dimasa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan
27
tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, agar tidak
terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran di
kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.
3. Fungsi Anggaran
Menurut Rudianto (2009:20) Secara umum seluruh fungsi di
dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi
pokok, yaitu:
a. Planning (Perencanaan)
Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan
jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan
digunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan
segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di
masa mendatang. Termasuk di dalamnya menetapkan produk yang
akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana
memasarkan produk tersebut dan sebagainya.
b. Organizing (Pengorganisasian)
Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai
perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus
mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana
yang telah ditetapkan tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh
bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan
tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk
tersebut, mencari tenaga kerja beserta dengan kualifikasi yang
28
dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan
produk yang direncanakan dan sebagainya.
c. Actuating (Menggerakkan)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas
manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap
sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat
digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber
daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya
agar dapat optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
d. Controlling (Pengendalian)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh
dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing,
maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber
daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat
perusahaan, untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara
umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk
menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja
dengan efisien dan efektif.
Anggaran memiliki fungsi yang terkait erat dengan keempat fungsi
manajemen tersebut. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan fungsi
yang saling terkait satu dengan lainnya. Dan anggaran dengan keempat fungsi
tersebut merupakan suatu fungsi terintegrasi satu dengan lainnya.
Menurut Rudianto (2009:22) Berkaitan dengan keempat fungsi utama
manajemen tersebut, anggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:
29
a. Alat perencana
Sebagai bahan dari fungsi perencanaan (planning), anggaran
merupakan rencana kerja yang menjdi pedoman bagi anggota organisasi
dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk
direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran, dan arah yang harus
dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode tertentu.
Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran
yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
Karena itu dalam fungsi perencanaan, anggaran memiliki beberapa
manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:
1) Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi
kepada seluruh anggota organisasi
2) Menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan
umum, yaitu pencapaian laba usaha
3) Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen
mencapai sasaran yang telah ditetapkan
4) Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada
kegiatan yang paling menguntungkan.
5) Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh
anggota organisasi
b. Alat Pengendalian
Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (controlling), anggaran
berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi
telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi
sebagai suatu standar/tolak ukur manajemen. Sebagai suatu standar,
30
anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap
bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik
dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil
mencapai rencana yang telah ditetapkan.Karena itu dalam fungsi
pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait
satu dengan lainnya, yaitu:
1) Berperan sebagai tolak ukur atau standar bagi organisasi
2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi
secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi
3) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaah
terhadap masalah yang dihadapi.
Sebagaimana uraian sebelumnya, alat perencanaan dan
pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait
dan terintegrasi satu dengan lainnya. Satu manfaat dengan manfaat
lainnya saling melengkapi.
4. Faktor yang Mempengaruhi dalam Penyusunan Anggaran
Menurut Rudianto (2009:25) Di dalam proses penyusunan anggaran
terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Mengabaikan
berbagai faktor eksternal dan internal di dalam proses penyusunan
anggaran merupakan jaminan kegagalan realisasi anggaran di dalam
perusahaan. Karena itu, faktor-faktor eksternal dan internal yang terkait
tersebut harus diperhatikan di dalam proses penyusunan anggaran.
Beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi
berkaita dengan penyusunan anggaran, antara lain:
31
a. Tingkat kesulitan
Anggaran yang terlalu sulit untuk dicapai membuat pelaksana
anggaran tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Anggaran yang
terlalu mudah dicapai, mungkin dapat membuat pelaksana anggaran tidak
berprestasi sesuai kemampuan maksimalnya karena kurang motivasi.
Karena itu anggaran harus dibuat seoptimal dan serealistis mungkin.
Realistis berarti anggaran disusunn dengan standar yang mampu dicapai
dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
b. Partisipasi Manajemen Puncak
Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan
mengesahkan anggaran. Tanpa partisipasi aktif dalam proses
pengesahan, akan besar godaan bagi para pelaksana anggaran untuk
menyerahkan anggaran yang mudah dicapai
c. Keadilan
Agar anggaran efektif, pelaksana anggaran harus percaya bahwa
anggaran ini memang adil. Ini berarti bahwa sistem anggaran biasanya
merupakan sistem dari bawah ke atas (bottom up), di mana pelaksana
anggaran yang menyiapkan usulan anggaran tersebut. Jika manajemen
senior mengubah anggaran, maka harus diyakinkan mengapa terjadi
perubahan tersebut. Di samping itu, tingkat kesulitan di antara para
pelaksana anggaran harus sejajar, agar tidak menimbulkan kecemburuan
antara satu bagian dengan bagian lain pada pelaksana anggaran.
d. Kesulitan Departemen Anggaran
Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secar rinci,
dan harus merasa pasti bahwa anggaran telah disiapkan secara
32
semestinya serta yakin bahwa informasi yang terkandung di dalamnya
akurat. Misalnya, departemen anggaran memastikan bahwa anggaran
yang disusun tidak mengandung kelonggaran yang terlalu berlebihan.
e. Struktur Organisasi
Pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang sangat
terstruktur cenderung merasa memiliki pengaruh lebih, lebih banyak
berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, lebih merasa puas dalam
melaksanakan anggaran.
f. Sumber Daya Perusahaan
Pihak manajemen harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki
perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja perusahaan tersebut.
Mengabaikan kemampuan dan sumber daya perusahaan dalam menyusun
anggaran, hanya akan membuat frustasi anggota organisasi karena
anggaran yang disusun memiliki target terlalu tinggi.
I. Siklus Pengelolaan Keuangan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan definisi tersebut, dikaitkan
dengan pengelolaan keuangan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
33
Siklus pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Perencanaan
a. Pelaksanaan Kegiatan
b. Orientasi Saka
c. Kegiatan PIK
2. Penganggaran berisi dari penyusunan terdiri dari:
Belanja Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Makassar terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL)
dan Belanja Langsung (BL).
Belanja Tidak Langsung adalah belanja (pengeluaran yang di
pengaruhi oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan. Belanja tidak
langsung terdiri dari:
1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Belanja bantuan keuangan
8. Belanja tidak terduga
Belanja Langsung adalah belanja (pengeluaran) yang dipengaruhi oleh
adanya program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:
1. Belanja pegawai
34
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal
a. Pembiayaan
1)Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja
2) Pendapatan ˃ Belanja = surplus
3) Pendapatan ˂ Belanja = devisit
Untuk anggaran tidak disarankan ada defisit, kecuali untuk
pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana
alam, wabah penyakit dan sebagainya.
3. Penatausahaan Keuangan
a. Penatausahaan Penerimaan
Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan
pertanggungjawaban penerimaan
b. Penatausahaan Pengeluaran
Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan
pertanggungjawaban pengeluaran.
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Setelah berakhirnya tahun anggaran, kasubag wajib menyusun
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan angggaran yang
disampaikan kepada kepala daerah.
35
J. Tinjaun Empiris
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
No
Nama/ Tahun
Judul
Variabel
Analisis
Hasil
Penelitian
1 Yunita Hasrina (2018)
Analisis pengelolaan keuangan rural infrastructure support program nasional pemberdayaan masyarakat (RIS-PNPM) di organisasi masyarakat setempat (OMS) Kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas
Laporan pertanggung jawabannya melalui data-data numeric, grafik, histogram pada RIS PNPM. Mandiri diorganisasi masyarakat setempat (OMS) kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas
Statistik deskriptif kuantitaif
Tanggung jawab pengelolaan keuangan program RIS PNPM mandiri oleh OMS telah dilaksanakan secara baik kepada satker kabupaten dengan menyiapkan laporan keuangan/pembukuan dengan format dan bentuk yang sudah disepakati oleh satker PNPM mandiri.
2 Dedi Ariesta Parampasi (2018)
Kinerja pegawai administrasi keuangan badan pengelolaan dan aset daerah provinsi Sulawesi Tengah
Rasio penentuan subjek penelitian dianalogikan seperti bola salju yang menggelinding, sehingga jumlah subjek akan semakin besar/banya
Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif
Kinerja pegawai administrasi keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi Sulawesi tengah belum
36
k, karena subjek dalam hal ini menunjukan subjek-subjek yang lain sebagai narasumber dalam penelitian.
berjalan dengan baik, karena dari 7 indikator yang diteliti ada 6 indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu: 1) Tujuan, 2) Standar, 3) Alat atau Sarana, 4) Kompetensi, 5) Motivasi dan 6) Peluang
3 Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, Ventjle Ilat (2019)
Analisis pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaud
Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di kecamatan damau, hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa kecamatan Damau
Kualitatif dengan pendekatan eksploratori (exploratory approach)
Proses pelaksanaan pemerintah kabupaten kepulaun Taulad dalam proses pencairan keuangan pejabat yang terkait di dalamnya sudah memahami alur pencairan keuangan pengelolaan keuangan daerah tapi seringkali tidak patu pada aturan yang ada karena seringkali melewati batas yang
37
dittetapkan.
4 Dahlia Dico, Jantje J. Tinangon, Rudy J.Pusung (2018)
Analisis pengelolaan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja bidang keuangan polda Sulawesi Utara
Mengindentifikasi permasalahan satuan kerja bidang keuangan polda Sulu
kuantitatif deskriptif
Satker bidang keuangan polda sulut telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik, menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak .
5 Paulus
Israwan
Setyoko
(2018)
Akuntabilitas
administrasi
keuangan
program
alokasi dana
desa (ADD)
Rasio kemandirian program ADD, Dana alokasi umum (DAU )
Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
Program ADD merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di perdesaan.
6 A.A Ayu Mas Suryaningrat, I Made Suyana Utama (2018)
Analisis penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Rasio eksogen yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi,
Deskriptif Kuantitatif
Kesuksesan sistem informasi tak terlepas dari kualitas SDM yang berperan
38
(SIPKD) pada pemerintah Provinsi Bali.
kualitas pelayanan, kualitas SDM, kepuasan pengguna dan manfaat bagi organisasi.
sebagai pengguna sistem tersebut sehingga disarankan agar menempatkan pegawai dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan kompetensi pegawai yang akan ditempatkan.
7 Nawang Wulan Jannatul Firdaus, Sri Mangesti Rahayu (2019)
Analisis kinerja keuangan perusahaan dengan metode economic value added (EVA) dan market value added (MVA)
Rasio kemandirian keuangan, rasio pembangunan
Deskriptifkuantitatif
Kinerja keuangan menggunakan metode EVA pada PT pembangunan perumahan tbk, PT waskita karya tbk, PT wijaya karya tbk dan PT adhi karya tbk pada tahun 2014-2016 selalu bernilai positif artinya perusahaan telah berhasill menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan
39
.
8 Ariany Bahar (2018)
Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada kantor kecamatan Mappakasunggu
Rasio Kemandirian keuangan, Rasio rencana kerja angggran
Deskripti kualitatif
Realisasi anggaran pada kantor camat Mappakasunggu belum optimal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban kegiatan belum optimal.
9 Kurnia Dwi Ramadhan, La Ode Syarfan (2018)
Analisi laporan keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan pada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Makin Group) Jambi
Rasiolikuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profibilitas
Deskriptif kuantitatif
Hasil perhitungan dan pembahasanya, diperoleh rasio lancer pada tahun 2012 sebesar 192,4%, tahun 2013 456,30% dan tahun 2014 sebesar 927,21 % ddari hasil tersebut menunjukan kinerja perusahaan
40
pada PT. Ricky kurniawan mengalami peningkatan
10 Hendry Andres Maith (2018)
Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna TBK.
Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas.
Deskriptif kualitatif
Likuaditas perusahaan berada dalam keadaan baik, solvabilitas perusahaan berada pada posisi insolvable, aktivitas perusahaan dikatakan baik, profabilitas perusahaan dalam posisi yang baik.
41
K. Kerangka Pikir
Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Makassar
APBD
Belanja
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
Administrasi Keuangan
1. Pertanggung jawaban
2. Efesiensi
3. Efektifitas dalam pengadaan,
serta
4. Efektifitas dalam penggunaan
dana
42
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menguraikan dan
menjelaskan fakta empiris yang berkaitan dengan Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Makassar.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dimasukan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus
membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang mana
yang tidak relevan (Meleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian ini
kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari
masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan
pada “ Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar”
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang berlokasi di jalan Jenderal
Ahmad Yani No.2 Makassar Sulawesi Selatan.Dalam melakukan penelitian
waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini di lakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan
November sampai Desember 2020.
43
D. Jenis Dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:
1. Data Primer
Menurut Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang diperoleh
atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan
penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat
dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer antara lain:
a. Wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung
(observasi)
b. Data-data mengenai informan
Tabel 3. 2 Data Informan
No Narasumber Bidang Jumlah
1 KASUBAG Kepala Sub Bagian
Keuangan
1
2 Pegawai Karyawan 2
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada
(Hasan, 2020 : 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer
yang telah diperoleh.Data sekunder antara lain.
a. Bahan pustaka
b. Literature
c. Penelitian terdahulu
d. Buku dan lain sebagianya.
44
E. Pengumpulan Data
1. Wawancara langsung
Yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta tanya jawab dengan
pihak Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Makassar.
2. Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab
dengan pegawai Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kota Makassar.
4. Dokumentasi
Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode
pengambilan data, metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa
hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Contoh yang
dipergunakan untuk mengumpulkan data (alat instrumen sebagai berikut) antara
lain :
a. Alat rekam
b. Buku catatan
c. Dokumen
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitain ini adalah teknik analisis
deksriptif, yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-
keterangan yang diperoleh secara menyeluruhdan detail, kemudian diuraikan
sehingga diperoleh gambaran yang jelas.
45
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota
Makassar telah melaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang tercermin dalam Perda Nomor
6 Tahun 2005 yaitu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga
Berencana Kota Makassar sebagai salah satu lembaga perangkat daerah
menempatkan fungsi Badan Keluarga Berencana Kota Makassar bergabung
bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat,
kemudian dilebur membentuk lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi
manajemen Keluarga Berencana secara otonom, yaitu Badan Keluarga
Berencana Kota Makassar berdasar Perda Nomor 3 Tahun 2009 kemudian
berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dimana Badan Keluarga Berencana Kota Makassar
berubah Menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan secara keseluruhan terjadi Perubahan Struktur Organisasi,Nomenklatur
dan Tugas dan Funsi di sesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota.
Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana:
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
46
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Selain dasar Hukum pembentukan kelembagaan tersebut dalam
melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya Badan KB Kota Makassar
Mengacu pada :
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor
1562/HK-010/B5/2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nasional Nomor 163 tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sesuai dengan Lampiran UU 23 Tentang Pemerindahan
Daerah menekankan pada Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan
daerah Kota Makassar, Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan
47
Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local,
pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB),
Pengendalian dan Pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB di Kota Makassar, Pemberdaaan dan Penignkatan
peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kota Makassar dalam
Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, Pelaksanaan pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan
dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kota Makassar
dalam pembangunan.
Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Makassar adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Makassar yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No.2 Lt.5 Makassar, Kelurahan Baru
Kecamatan Ujung Pandang. Secara Umum Tugas Pokok Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yaitu :
“Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar mempunyai sejumlah fungsi sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah yaitu :
48
1. Memadukan dan mensinkronkan kebijakan Pemerintah provinsi dengan
Pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Memetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kota Makassar;
3. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pengendalian pendudukdan KB sesuai kearifan budaya lokal;
4. Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Melakukanpen gendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kota Makassar;
6. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan kesertaanber-KB;
7. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
1. Visi dan Misi Organisasi
Visi Badan KB Kota Makassar
a. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
b. Terwujudnya Kota Maritin, Niaga, Pendidikan, Budaya dan jasa yang
berorientasi Global berwawasan lingkungan dan paling bersahabat.
Misi Badan KB Kota Makassar
a. Mengembangkan jejaring pelayanan keluarga berencana yang
berorientasi pada akses pelayanan terjangkau, kepuasan konsumen
secara berkesimbungan
49
b. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program keluarga berencana.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi badan pengelolaan keuangan daerah dan aset kota makassar
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
terdiri atas :
1 Subbagian Tata Usaha
2 Subbagian Keuangan
3 Subbagian Tata Perencanaan dan Pelaporan
c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
terdiri atas :
1 Seksi penyuluhan
2 Seksi advokasi dan penggerakan
3 Seksi pemberdayagunaan PKB/PLKB dan kader KB
d. Bidang Keluarga Berencana
terdiri atas :
1 Seksi Distribusi Alkon
2 Seksi Jaminan Pelayanan Kb
3 Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas;
1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan lainnya
50
3 Seksi Bina Ketahanan Remaja
f. Bidang Pengendalian Penduduk
terdiri atas :
1 Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk
2 Seksi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Kependudukan
3 Seksi Data dan Informasi
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsiona
51
4.1 Struktur Organisasi
.
Sumber : Arsip struktur organisasi Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tahun 2019
Kepala Dinas
Sub Bagian
Keuangan
Sekertaris
Sub Bagian
tata usaha
Sub Bagian Tata
Perencanaan
Dan Pelaporan
Seksi
Pemberdayaan
Keluarga
Sejahtera
Bidang Ketahanan
Dan Kesejahteraan
Keluarga
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Bidang
Pengendalian
Penduduk
Seksi Bina
Ketahanan
Keluarga Balita
Anak Dan
Lainnya
Seksi Bina
Ketahanan
Remaja
Seksi Pemaduan
Dan
Singkronisasi
Kebijakan
Kependudukan
Seksi Data Dan
Informasi
Seksi
Perencanaan
Dan Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Bidang
Penyuluhan Dan
Penggerakan
Seksi
Distribusi
Alkon
Bidang Keluarga
Berencana
Seksi
Penyuluhan
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Seksi
Jaminan
Pelayanan
KB
Seksi Advokasi
Dan
Penggerakan
Seksi
Pemberdayagunaan
PKB/PLKB Dan Kader
UPT
52
3. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar mempunyai sejumlah fungsi sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah yaitu :
a. Memadukan dan mensinkronkan kebijakan Pemerintah provinsi dengan
Pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
b. Memetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kota Makassar;
c. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pengendalian pendudukdan KB sesuai kearifan budaya lokal;
d. Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
e. Melakukanpen gendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kota Makassar;
f. Melakukan pemberdayaan dan eningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan kesertaanber-KB;
g. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
h. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga
53
B. Hasil Penelitian
1. Anggaran Belanja Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Makassar 2019
Dana kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kota Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD). Anggaran belanja pada kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada tahun 2019
sebesar Rp. 27.782.109,000 yang terhitung dari belanja tidak langsung
sebesar Rp. 3.413.007,000 dan Belanja langsung sebesar Rp.
24.369.102,000. Anggaran tersebut mencapai Rp. 26.427.769,803 sebesar
95,13 %.
Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi belanja program kegiatan tahun 2019
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
Belanja 27,782,109,000 26,427.769,803 95,13 %
BelanjaTidak Langsung 3.413.007,000 3.138.117,422 91,95 %
Belanja Langsung 24.369.102,000 23.289.652,381 95,57 %
Jumlah 27.782.109,000 26.427.769,803 95,13 %
Sumber : Laporan keuangan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2019
Anggaran belanja pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2019, terbagi atas Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2019 anggaran Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 3.138.117,422 atau sebesar 91,95% dari angggaran
54
sebesar Rp. 3.413.007,000 . Belanja Langsung sebesar Rp. 23.289.652,381
atau 95,57 % dari anggaran sebesar Rp. 24.369.102,000.
2. Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar berbasis akrual yaitu
mekanisme kerja yang dilakukan oleh bagian keuangan yang mempunyai
tahapan pekerjaan yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu laporan
pertanggungjawaban yang secara faktual dapat dipercaya yang disertai dengan
berbagai bukti secara fisik dan dokumen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Isnadah S.E MM (48
Tahun) Kepala Sub Bagian Keuangan bahwa:
“Untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang berbasis
akrual telah diterapkan pada pengelolaan administrasi keuangan pada
kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota
Makassar dimana sistem akrual ini membantu pengelolaan keuangan
dalam memverifikasi pertanggungjawaban keuangan secara tepat, cepat
dan sistematis. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2020)
Metode Pengelolaan Administrasi Keuangan pada kantor dinas
pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar menggunakan
sistem Simakda ( Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi
Keuangan Daerah) yang dirancang dengan memanfaatkan sistem informasi
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerah sesuai dengan kaidah undang-undang dan peraturan yang berlaku.
55
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Isnadah S.E MM (48 Tahun) Kepala
Sub Bagian Keuangan bahwa:
“Simakda ini sistem yang terpusat dari keuangan kota yang dirancang
dengan memanfaatkan sistem informasi kebutuhan pemerintah daerah
sesuai dengan kaidah undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan
kegiatan dana anggaran melalui sistem tersebut yang dikerjakan dan di
input oleh bendahara”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2020).
Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
meliputi: Pembuatan Rencana Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA,
Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), pembuatan surat
Perintah Membayar (SPM) , surat pencairan dana dan pembuatan
laporan.
Pengelolaan Administrasi keuangan Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar melewati beberapa prosedur
sebagai berikut:
1. Perencanaan
Setiap perencanaan kasubag perencanaan pada kantor dinas
pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar
membuat daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
yang akan datang, berdasarkan masing-masing dengan memperhatikan
program yang diprioritaskan kabupaten dan sinkronisasi program pusat
dan Daerah selanjutnya diserahkan kepada kepala sub bagian
perencanaan dan keuangan. Rencana kegiatan anggaran satuan kerja
56
perangkat daerah kemudian di input di sistem yang kemudian di adakan
pembahasan di DPRD, setelah diketuk palu/disetujui, terbentuklah
Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-
SKPD).
Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Asdirayani K.H. Gani
(34 Tahun) Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan bahwa:
“Untuk perencanaan Administrasi di kantor Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar dimulai dari
pengumpulan/kegiatan dari setiap seksi di kantor, setelah rencana
ditetapkan di bentuk kemudian diadakan penetapan SKPD yang
disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Kemudian rencana
kerja tadi menjadi rencana kegiaan anggaran. Lalu diadakan
pembahasan komisi di DPRD terkait rasionalisasi penetapan rekening
belanja RKA-SKPD dan rencana belanja SKPD, setelah disetujui maka
ditetapkan DPA-SKPD. Kemudian evaluasi Rancangan APBD dan
terakhir diadakan sidang paripurna DPRD untuk pengesahan APBD
“.(Hasil wawancara 3 Desember 2020).
2. Pencairan
Proses pencairan sebagai antara lain sebagai beriikut:
PPTK (pelaksana teknik kegiatan) yang mengajukan kebagian keuangan
kegiatan yang akan di cairkan untuk pengguna anggaran melalui
persetujuan dari kepala Dinas, dari hasil persetujuan kepala Dinas maka
bagian keuangan menverifikasi atau melakukan penelian berkas yang
diajukan kegiatan yang akan di biayai. Dan setelah berkas kegiatan
lengkap lalu di serahkan melalui BPKA Badan Keuangan Kota Makassar,
57
tetap koordinasi dengan BPKA setelah di input ke bendahara
mengusulkan untuk menerbitkan SPD (Surat Pencairan Dana). lalu
bendahara memproses ke BPD.
3. Belanja
Belanja pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kota Makassar
Bendahara yang mengelola anggaran untuk BPKA Anggota Penata
Keuangan, ATK (Alat Tulis Kantor, Administrasi, Laporan Realisasi
Anggaran
4. Pelaporan
Pelaporan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk di bagi sebagai
berikut: Neraca perbulan, Realisasi Perbulan, Tiap triwulan, persemester,
dan laporan akhir tahunan.
Laporan yang dimaksud sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah
yangserangkain prosedur manual yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pelaporan keuangan. Laporan keuangan
tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Interen yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksana anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah yang berbasis Akrual.
58
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji Karyawan
Gaji adalah seluruh gaji yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada
karyawan yang telah memberikan kontribusinya dan juga pikirannya untuk
mencapai suatu tujuan bagi perusahaan (Rivai:360)
a. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban terhadap apa yang telah tercapai dan ditentukan
atau belum sesuai, hal ini sangat penting karena dengan mengetahui hal
tersebut dapat diambil tindakan sesuai tingkat capaian tersebut, adanya
penanggungjawaban dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk
melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi lainnya yang
lebih tinggi atau sederajat. Gaji karyawan dibuat sesuai dengan nama
karyawan yang ada direkap absen karyawan, pada awal bulan juru bayar gaji.
Data yang dipakai sebagai pembuatan daftar gaji karyawan adalah surat-surat
keputusan mengenai pengangkatan karyawan, kenaikan jabatan
pemberhentian karyawan, penurunan karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya.
Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan daftar gaji antara lain seperti
mengumpulan waktu kehadiran yang dapat diperoleh dari pencatatan waktu
hadir yang telah dilakukan secara onlinedan menghitung gaji yang harus
dibayarkan kepada masing-masing pegawai. Proses pembuatan daftar gaji
dilakukan dengan komputerisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
pembuatan daftar gaji sebagai berikut:
1. Memasukan semua potongan yang akan diterima setiap karyawan
2. Membuat daftar gaji dan potongan
3. Mencocokan semua yang ada, setelah cocok dibuat bukti Bank, pembuatan
gaji dan daftar gaji
59
4. Mengirimkan daftar gaji yang telah dibuat oleh bagian SDM ke seksi anggaran
dan keuangan, selanjutnya diproses oleh seksi anggaran, keuangan.
b. Efesiensi
Efesiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan
keluaran, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya kegiatan yang
dapat dikatakan efisiensi kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang
sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kegiatan
efisiensi kalau pengguna waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil
sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan
efektifitasnya yang tinggi memungkinkan terselanggaranya dapat memuaskan
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan
bertanggung jawab
c. Efektifitas dalam pengadaan
Efektifitas dikatakan kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan
untuk membiayai aktivits dalam rangka mencapai tujuan lembaga sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dalam pengadaan
d. Efektifitas dalam penggunaan dana
1. Dokumen pendukung perubahan gaji dikeluarkan olen bagian khususnya
bagian kepgawaian berupa suart keputusan yang berhubungan dengan
karyawan, mengenai jabatan, pengankatan karyawan baru, perubahan gaji,
penurunan jabatan dan sebagainya
2. Kartu absensi/daftar hadir. Dokumen ini merupakan catatan dari kehadiran
karyawan yang diisi secara online langsung melalui computer. Informasi
yang bisa didapatkan dari dokumen ini adalah status absensi, absen masuk,
absen pulang keterangan mengenai alasan tidak masuk kerja atau
60
keterlambatan karyawan, dokumen ini dimiliki oleh masing-masing bagian
dan disetiap bagian memiliki satu orang yang ditugaskan untuk mengisi kartu
absensi tersebut.
3. Rekapitulasi dafar hadir. Dokumen ini berisi tentang ringkasan jumlah hari
kerja karyawan perdepartemen selama satu bulan dan dibuat berdasarkan
kartu absensi dan surat keteranga tidak masuk kerja.
4. Daftar gaji. Dokumen ini dibuat untuk bertanggungjawab, dokumen ini berisi
jumlah gaji dasar dikurangi potongan-potongan dan ditambah dengan
tunjangan-tunjangan
5. Rekapitulasi gaji. Suatu formulir atau dokumen yang berisikan ringkasan gaji
dan dibuatkan berdasarkan daftar gaji.
6. Surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap
karyawan mengenai rincian gaji yang diterima peserta berbagai potongan
yang menajdi beban karyawa.
7. Bukti Kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang
dibuat oleh bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan
informasi dalam daftar gaji yang diterima.
61
C. Pembahasan
Perencanaan Administrasi pada Kantor Dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana kota makassar dimulai dengan pengelolaan administrasi
keuangan Yang Sudah berbasis akrual yaitu mekanisme kerja yang dilakukan
oleh bagian keuangan yang mempunyai tahapan kerjan yang dilakukan sehingga
menghasilkan suatu laporan pertanggung jawaban secara faktual, dapat
dipercaya yang disertai dengan berbagai bukti secara fisik dan dokumen.
Perencanaan pada kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga
berencana kota makassar dimulai dari pengumpulan kegiatan dari setiap seksi
dikantor, setelah ditetapkan rencana dibentuk kemudian diadakan penetapan
SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah, Kemudian
menjadi rencana kegiatan anggaran.
Hal ini sejalan dengan pendapat Rudianto (2009:20) menyatakan di
dalam fungsi perencanaan ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka
panjang pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan
sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin
dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang.
Perencanaan menunjukan urgensi perubahan kebijakan untuk masa yang
akan datang sehingga menjadi wujud dalam mengukur tindakan untuk
penyelesaian masalah pengelolaan administrasi keuangan sehingga dapat
membimbing manajemen untuk memikirkan kegiatan-kegiatan yang akan datang
dan mengutarakan perubahan arah yang diperlukan serta hal-hal yang perlu
dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
Laporan keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar di susun pada akhir tahun yang menunjukan
62
posisi keuangan dalam waktu satu tahun sejalan dengan pendapat Harahap
(2009:190) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil
usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Jenis Laporan keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar adalah Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Ekiutas, Neraca, Laporan
Laba Rugi, Laporan Operasional.
Pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dimulai dengan perencanaan
membuat daftar program kegiatan, Rencana kerja Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Pengumpulan Surat Pertanggungjawaban ,
menginputnya ke Sistem terpusat dari keuangan kota yang dirancang dengan
memanfaatkan sistem informasi kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan
kaidah undang-undang yang berlaku (Simakda) lalu membuat surat
pertanggungjawaban. Kemudian diadakan pembahasan komisi di DPRD terkait
rasionalisasi penetapan rekening belanja RKA-SKPD dan rencana belanja
SKPD, setelah disetujui maka ditetapkan DPA-SKPD kemudian evaluasi
rancangan APBD dan terakhir diadakan sidang paripurna DPRD untuk
pengesahan APBD. Kemudain membuat laporan akhir tahun berupa Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Operasional. Sudah sesuai Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 56, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Bab IX Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD pasal 99, dan peraturan
Menteri dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman-Pedoman
63
Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 15 Mei 2006, pada bagian ketiga Bab
XII pada 294 dan pasal 295 dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 64
Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
pada pemerintah daerah. Tapi belum optimal karena realisasi belum mencapai
100%, yaitu 95,13%.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani Bahar
dengan judul “Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor
Kecamatan Mapakasunggu” Tahun 2018, yang menyatakan bahwa realisasi
anggaran pada kantor camat mapakasunggu belum optimal yakni 96, 41%
64
BAB V
PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar
dimulai dengan perencanaan membuat daftar program kegiatan, Rencana
kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengumpulan Surat
Pertanggungjawaban , menginputnya ke Sistem terpusat dari keuangan
kota yang dirancang dengan memanfaatkan sistem informasi kebutuhan
pemerintah daerah sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku
(Simakda) lalu membuat surat pertanggungjawaban. Kemudian diadakan
pembahasan komisi di DPRD terkait rasionalisasi penetapan rekening
belanja RKA-SKPD dan rencana belanja SKPD, setelah disetujui maka
ditetapkan DPA-SKPD kemudian evaluasi rancangan APBD dan terakhir
diadakan sidang paripurna DPRD untuk pengesahan APBD. Dan
beberapa jenis laporan akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,
Laporan Laba Rugi, Laporan Operasional. yang sesuai dengan standar
Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Akan tetapi realisasi
anggaran Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kota Makassar belum optimal di sebabkan oleh kurangnya
Sumber Daya Manusia secara kuantitas sehingga percepatan
65
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggung Jawaban
kegiatan belum optimal.
2. Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasiil penelitian ini yang dapat dijadikan
bahan masukan dan perbaikan bagi Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Makassar, sebagai berikut:
Untuk Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Makassar untuk pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan lebih
transparansi. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi
penelitian lainnya dalam melakukan penelitian yang sama tentang proses analisis
pengelolaan administrasi keuangan dengan berbagai macam metode seperti
wawancara langsung, metode survey lapangan, dan lain-lain.
66
DAFTAR PUSTAKA
Bahar, Ariany.2018. Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada kantorkecamatan Mappakasunggu.Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol 2 No.1
Dico, Dahlia, et. al. Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan
Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol.2 No.2,Hal.1130-1140
Firdaus, Nawang Wulan Jannatul, Rahayu, Sri Mangesti.2019.Analisis Kinerja
Keuangan Perusahaan Dengan Metode Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA).Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB), Vol 74 No.1, Hal 31
Harahap.2003.Teori Akuntasi Laporan Keuangan.Jakarta : Bumi Aksara.
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Hartijo et al.,2007. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Score card
Harmono.2009. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Score card Hasrina, Yunita.2015.Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure
Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol.13
Kasmir.2010. Pengantar Manajemen keuangan, Jakarta : Kencana Predana Media group. Munawir.2010. Analisa Laporan Keuangan.Yogyakarta : Liberty
Mahmud.2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga Muslich.2000. Manajemen keuangan Modern Analisis, Perencanaan dan Kebijaksanaan.Jakarta : Bumi Aksara Maith, Hendry Andres.2013.Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur
Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna TBK.Jurnal
EMBA.Vol.1 No.3,Hal.619-628 Parampasi, Dedi Ariesta.2015.Kinerja Pegawai Administrasi Keuangan Badan
Pengelolaan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.Jurnal
Katalogis, Volume 3 Nomor 2,hlm 173-178 Ramadhan, Kurnia Dwi, Syarfan, La Ode.2016.Analisi Laporan Keuangan Dalam
Mengukur Kinerja Perusahaan Pada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Makin Group) Jambi.Jurnal Valuta, Vol 2 No. 2, Hal 190-207
Sawir and Agnes.2009. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan
67
Perusahaan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Silalahi.2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi.Cetakan Kelima.Bandung : Sinar Baru Aglesindo Simbolon et al,.2004. Dasar-dasar administrasi Keuangan dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (SAP).2009.Jakarta: Sinar Grafika. Sitrisno.2012. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekomisia Setyoko, Paulus Israwan.2011.Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program
Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.11 No.1,Hal 14-24
Suryaningrat, A.A Ayu Mas, Utama I Made Suyana.2018.Analisis Penerapan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali.Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.23 No.1
68
L A M P I R A N
DAFTAR PERTANYAAN
Judul : Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber : 1. Ibu Isnadah S.E MM (Kasubag)
2. Ibu Asdirayani (Karyawan)
3. Ibu Sarah (Karyawan)
Tempat : Di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2020 dan Kamis, 3 Desember 2020
Pertanyaan
Wawancara kepada Ibu Isnadah, Ibu Asdirayani K.H. dan Ibu Sarah selaku Kasubag,
dan Karyawan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Makasar
1. Bagaimana proses Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
2. Bagaimana metode Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
3. Bagaimana perencanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
4. Bagaimana pencairan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
5. Bagaimana pelaporan pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar?
Nama Narasumber : Isnadah S.E MM
Tanggal : 1 Desember 2020
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan Pada
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana proses pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar meliputi: Pembuatan Rencana Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA, Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), pembuatan surat Perintah Membayar (SPM) , surat pencairan dana dan pembuatan laporan. Untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang berbasis akrual telah diterapkan pada pengelolaan administrasi keuangan pada kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar dimana sistem akrual ini membantu pengelolaan keuangan dalam memverifikasi pertanggungjawaban keuangan secara tepat, cepat dan sistematis.
Nama Narasumber : Isnadah S.E MM
Tanggal : 3 Desember 2020
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan
Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana metode Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber Metode Pengelolaan Administrasi Keuangan pada kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar menggunakan sistem Simakda ( Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah) yang dirancang dengan memanfaatkan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan kaidah undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Nama Narasumber : Asdirayani K.H. Gani
Tanggal : 3 Desember 2020
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan
Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber Untuk perencanaan Administrasi di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar dimulai dari pengumpulan/kegiatan dari setiap seksi di kantor, setelah rencana ditetapkan di bentuk kemudian diadakan penetapan SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Kemudian rencana kerja tadi menjadi rencana kegiaan anggaran.Lalu diadakan pembahasan komisi di DPRD terkait rasionalisasi penetapan rekening belanja RKA-SKPD dan rencana belanja SKPD, setelah disetujui maka ditetapkan DPA-SKPD.Kemudian evaluasi Rancangan APBD dan terakhir diadakan sidang paripurna DPRD untuk pengesahan APBD
Nama Narasumber : Sarah
Tanggal : 3 Desember 2020
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan
Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana Pencairan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber PPTK (pelaksana teknik kegiatan) yang mengajukan kebagian keuangan kegiatan yang akan di cairkan untuk pengguna anggaran melalui persetujuan dari kepala Dinas, dari hasil persetujuan kepala Dinas maka bagian keuangan menverifikasi atau melakukan penelian berkas yang diajukan kegiatan yang akan di biayai. Dan setelah berkas kegiatan lengkap lalu di serahkan melalui BPKA Badan Keuangan Kota Makassar, tetap koordinasi dengan BPKA setelah di input ke bendahara mengusulkan untuk menerbitkan SPD (Surat Pencairan Dana). lalu bendahara memproses ke BPD.
Nama Narasumber : Asdirayani K.H
Tanggal : 3 Desember 2020
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan
Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana pelaporan pengelolaan administasi keuangan pda kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Narasumber Pelaporan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk di bagi sebagai berikut: Neraca perbulan, Realisasi Perbulan, Tiap triwulan, persemester, dan laporan akhir tahunan
Nama Narasumber : Isnadah S.E. MM
Tanggal : 10 Maret 2021
Jam : 09:00-11:00
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Makassar
Topik Wawancara : Pengelolaan Administrasi keuangan
Pada Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Makassar
Hasil Wawancara
Peneliti Bagaimana Pertanggungjawaban, Efesiensi, Efektifitas dalam pengadaan, dan efektifitas dalam peggunanaan dana Gaji Karyawan)
Narasumber Pertanggungjawaban terhadap apa yang telah tercapai dan ditentukan atau belum sesuai, hal ini sangat penting karena dengan mengetahui hal tersebut dapat diambil tindakan sesuai tingkat capaian tersebut, adanya penanggungjawaban dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Gaji karyawan dibuat sesuai dengan nama karyawan yang ada direkap absen karyawan, pada awal bulan juru bayar gaji. Data yang dipakai sebagai pembuatan daftar gaji karyawan adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan, kenaikan jabatan pemberhentian karyawan, penurunan karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan daftar gaji antara lain seperti mengumpulan waktu kehadiran yang dapat diperoleh dari pencatatan waktu hadir yang telah dilakukan secara onlinedan menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai. Proses pembuatan daftar gaji dilakukan dengan komputerisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan daftar gaji sebagai berikut:
1. Memasukan semua potongan yang akan diterima setiap karyawan
2. Membuat daftar gaji dan potongan
3. Mencocokan semua yang ada, setelah cocok dibuat bukti Bank, pembuatan gaji dan daftar gaji
4. Mengirimkan daftar gaji yang telah dibuat oleh bagian ke seksi anggaran dan keuangan, selanjutnya diproses oleh seksi anggaran, keuangan. Efesiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya kegiatan yang dapat dikatakan efisiensi kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kegiatan efisiensi kalau pengguna waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektifitasnya yang tinggi memungkinkan terselanggaranya dapat memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab
c. Efektifitas dalam pengadaan Efektifitas dikatakan kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivits dalam rangka mencapai tujuan lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pengadaan
d. Efektifitas dalam penggunaan dana 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dikeluarkan olen
bagian khususnya bagian kepgawaian berupa suart keputusan yang berhubungan dengan karyawan, mengenai jabatan, pengankatan karyawan baru, perubahan gaji, penurunan jabatan dan sebagainya
2. Kartu absensi/daftar hadir. Dokumen ini merupakan catatan dari kehadiran karyawan yang diisi secara online langsung melalui computer. Informasi yang bisa didapatkan dari dokumen ini adalah status absensi, absen masuk, absen pulang keterangan mengenai alas an tidak masuk kerja atau keterlambatan karyawan, dokumen ini dimiliki oleh masing-masing bagian dan disetiap bagian memiliki satu orang yang ditugaskan untuk mengisi kartu absensi tersebut.
3. Rekapitulasi dafar hadir. Dokumen ini berisi tentang ringkasan jumlah hari kerja karyawan perdepartemen selama satu bulan dan dibuat berdasarkan kartu absensi dan surat keteranga tidak masuk kerja.
4. Daftar gaji. Dokumen ini dibuat untuk bertanggungjawab,dokumen ini berisi jumlah gaji dasar dikurangi potongan-potongan dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan
5. Rekapitulasi gaji. Suatu formulir atau dokumen yang berisikan ringkasan gaji dan dibuatkan berdasarkan daftar gaji.
6. Surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat sebagai
catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterima peserta berbagai potongan yang menajdi beban karyawa.
7. Bukti Kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima.
RIWAYAT HIDUP
Saiba Mochdar, lahir di Ende pada tanggal 01 Januari
1996, Anak Ke Empat dari 4 bersaudara dari pasangan
suami istri Bapak Mochdar Dhiki dan Ibu Seliha. Penulis
pertama kali menempuh pendidikan di SDN Inpres
Tetandara datamat pada tahun 2008.
Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan
di tingkat sekolah menengah pertama MTSN Ende, dan
tamat pada tahun 2011. Selanjutnya penulis
melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah
atas di SMKN I Ende, tamat pada tahun 2014.
Pada tahun 2016 penulis mendaftar di kampus Universitas Muhammadiyah
Makassar, pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan
judul “ Analisis Pengelolaan Administrasi keuangan Pada Kantor Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar,” Sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jejang Strata ( S1) dan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.