analisis pencapaian standa pelayanan minimal

ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM) PENDIDIKAN DASAR (STUDI KASUS: KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN)1

Oleh: Herwin, ST2

Dibawah Bimbingan :

Prof. Dr. Elfindri, SE, MA dan Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS

RINGKASAN

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, bebas dari ketertinggalan, pendidikan

merupakan kunci penting. Karena itu, ia menjadi agenda penting di seluruh negara. Program Wajib

Belajar Sembilan Tahun merupakan perwujudan perhatian pemerintah untuk menciptakan sumberdaya

manusia yang siap bersaing di era global. Dengan berlakunya otonomi daerah, pengelolaan pendidikan

yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun tetap harus mengacu pada standar nasional

untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Maka Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Dasar menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang dasar di daerah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian SPM Pendidikan Dasar, dengan studi kasus

di Kecamatan Sangir, dilanjutkan dengan memprediksi kebutuhan untuk pencapaian standar ini sampai

tahun 2015 serta menyiapkan strategi untuk pencapaiannya. Data untuk ini adalah data sekunder serta

data primer. Metoda penelitian adalah dengan analisis gap antara kondisi ril dengan SPM. Kondisi

yang diamati antara lain: jumlah sekolah dan ruang kelas, sarana pendukung, pendidik dan tenaga

kependidikan, serta buku dan alat peraga. Juga sedikit diamati kondisi pembiayaan operasi

nonpersonalia di sekolah dan membandingkan dengan standar sebagaimana ditetapkan dengan

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009.

Analisis gap menghasilkan kenyataan bahwa sebenarnya ruang kelas dan guru telah berlebih

di Kecamatan Sangir bila distribusi siswa dan guru mengacu kepada SPM Dikdas, bahkan terkesan

boros. Bahkan jumlah guru tahun 2010 masih berlebih sampai tahun 2015. Ruang kelas SD cukup

sampai 2015, dan perlu tambahan 6 lokal untuk SLTP. Namun kualifikasi guru masih sangat jauh dari

pemenuhan SPM. Kualifikasi kepala sekolah juga belum memenuhi SPM. Sementara fasilitas-fasilitas

pendukung juga masih terdapat kekurangan. Demikian pula halnya dengan buku dan alat peraga, masih

menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk melengkapinya. Sedangkan analisis terhadap

pembiayaan operasi nonpersonalia di sekolah menunjukkan masih kecilnya pangsa anggaran untuk ini.

Demikian juga alokasi untuk Alat Tulis Sekolah dan Bahan/Alat Habis Pakai, belum memenuhi

standar.

Kenyataan ini mengharuskan pemerintah tetap memprioritaskan perhatian pada penuntasan

wajib belajar sembilan tahun. Perlu dilakukan pengaturan ulang distribusi siswa dan guru untuk

mengurangi disparitas, diikuti dengan peningkatan kualifikasi pendidik, serta melengkapi sekolah

dengan semua sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diminta dalam SPM Dikdas. Perlu

dilakukan penataan terhadap pembiayaan pendidikan, dengan cara meningkatkan dan

mengefisienkannya.

1 Artikel Intisari Tesis pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana

Universitas Andalas Tahun Ajaran 2010/2011 2 Mahasiswa Program Studi Perencanaan Pembangunan (Tailor Made) Angkatan VII Program Pasca

Sarjana Universitas Andalas No. BP 1021206040

2

Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

(Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Herwin, ST - 2012

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah agenda penting negara yang merupakan kunci suksesnya

pembangunan negara tercinta ini. Urgensi pendidikan semakin terlihat jelas jika

dibaca sejarah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW, dimana

ayat yang pertama diwahyukan Allah SWT berbunyi “Iqra’” yang berarti “Bacalah!”.

Maka jelaslah ilmu pengetahuan -yang merupakan hasil dari proses pendidikan-

adalah kebutuhan terpenting bagi manusia untuk berinteraksi baik dengan alam,

sesama manusia maupun dengan tuhannya. Dengan proses pendidikan dari zaman ke

zaman telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia sehingga

terciptalah kehidupan manusia yang beradab, ditata dengan sistem yang teratur dan

ditopang oleh teknologi yang semakin canggih.

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, serta

dalam konteks lebih luas merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya

implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam

kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Oleh sebab itu, pembangunan

dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan

komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai

manusia utuh.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya

pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, propinsi maupun

daerah. Ini diwujudkan dengan penganggaran semaksimal mungkin bagi

kelangsungan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal.

Pemerintah telah mengambil kebijakan mengatur anggaran pendidikan baik di pusat,

propinsi maupun daerah haruslah minimal 20% dari anggaran keseluruhan. Ini tentu

saja secara kuantitatif merupakan angin surga bagi penyelenggara pendidikan karena

sudah terbayang peningkatan kesejahteraan dari anggaran ini, walaupun masih

dipertanyakan darimana datangnya angka 20% tersebut.

Setinggi apapun biaya yang dianggarkan untuk pendidikan, tetap saja pemerataan

akses menjadi indikator terkuat keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah.

Pendidikan seyogyanya harus dapat dinikmati oleh semua warga negara baik di

perkotaan maupun pedesaan, masyarakat ekonomi mapan maupun yang tidak mapan.

Untuk itu peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan selayaknya

3



mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh masyarakat baik laki-laki maupun

perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya

sampai pendidikan dasar yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk

mencetak masyarakat yang siap dengan ilmu pengetahuan dan mental untuk berkarya

dalam masyarakat, hendaknya menempuh pendidikan sekurang-kurangnya setingkat

Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA).

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat

vital bagi peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan. Semakin lengkap sarana

dan prasarana, akan semakin efektif proses belajar dan mengajar dilaksanakan dan

siswa akan semakin mudah menyerap setiap materi yang diajarkan.

Selama 6 (enam) tahun sejak berdiri Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah

berusaha membenahi kekurangan-kekurangan di bidang pendidikan. Telah dirasakan

manfaatnya melalui prestasi-prestasi peserta didik baik pada bidang akademis maupun

ekstrakurikuler di dalam dan di luar daerah. Namun dengan kondisi yang ada

sekarang rasanya belumlah mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan

pendidikan yang bermutu standar. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK)

yakni, berpendidikan SD sebesar 88%; SLTP sebesar 59,80%; dan SLTA 58,49%.

Sedangkan dari segi Angka Partisipasi Murni (APM) besaran jumlah penduduk yang

berpendidikan SD sebesar 72%; SLTP sebesar 51%; dan SLTA sebesar 49,70 %. Ini

berarti bahwa setiap 100 orang penduduk yang berusia 06 tahun sampai dengan 12

tahun yang bersekola hanya 72 orang dan yang tidak bersekolah 28 orang, demikian

seterusnya setiap 100 orang penduduk yang berusia 12-15 tahun hanya 51 orang yang

bersekolah dan lebih kecil lagi dari 100 orang penduduk yang berusia 15 – 19 tahun

hanya 50 orang yang bersekolah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten

Solok Selatan program wajib belajar 9 tahun belum tuntas karena masih banyak anak

yang putus sekolah.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan belum tuntasnya program wajib

belajar 9 tahun di daerah ini, antara lain karena jarak lokasi sekolah yang jauh dari

lokasi pemukiman penduduk; masih rendahnya tingkat kesadaran dari anak usia

sekolah untuk bersekolah, rendahnya pemahaman anak dan orang tua tentang

pentingnya bersekolah, kurangnya kesadaran dan motivasi dari orang tua anak, dan

kemampuan ekonomi orang tua yang terbatas.

Kecamatan Sangir di satu sisi berpotensi menjadi kawasan perkotaan dan perlu

perhatian yang serius dalam kualitas pendidikan. Di sisi lain Kecamatan Sangir masih

4



memiliki beban mengentaskan ketertinggalan beberapa jorong di dalamnya, karena

terdapat beberapa jorong di kecamatan ini yang merupakan jorong terpencil dan

tertinggal. Dengan mata pencaharian penduduk yang mayoritas adalah petani, di

kecamatan ini waktu sangat berharga termasuk bagi anak usia sekolah. Ini tentu saja

menjadi masalah yang sangat signifikan bagi keberlangsungan pendidikan. Kondisi

perekonomian masyarakat yang masih rata-rata berpenghasilan menengah merupakan

faktor yang sangat berpengaruh terhadap masalah ini.

Tercatat sampai tahun 2008 APK untuk SD dan MI di kecamatan ini sudah

melebihi 100 persen. Namun untuk tingkat SLTP belum sebagus SD. APK SMP dan

MTs pada tahun 2008 masih di bawah 75 persen (hasil pengolahan data BPS).

Keberhasilan pencapaian APK di atas 100 persen bagi tingkat SD diperkirakan lebih

disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, seiring

dengan pembangunan di Kecamatan Sangir yang merupakan kawasan ibukota

kabupaten. Namun di lapangan masih sering ditemui keluhan masyarakat akan

besarnya biaya pendidikan. Besarnya animo masyarakat terhadap pendidikan dinilai

lebih disebabkan oleh keengganan untuk melihat anaknya tidak berpendidikan di

tengah kemajuan pembangunan di kecamatan ini serta meningkatnya jumlah

masyarakat berpendidikan tinggi di ibukota kabupaten. Dalam hal ini, jika pemerintah

alpa menyikapi dengan program-program yang terencana matang untuk menunjang

keberlangsungan pendidikan serta memberi kemudahan akses pendidikan bagi

masyarakat, dikuatirkan akan menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas, atau

malah bisa menurunkan minat masyarakat terhadap dunia pendidikan. Bagaimanapun

nilai waktu bagi anak seorang petani atau buruh lebih berharga ekonomi dibanding

anak seorang pejabat atau pengusaha.

Penelitian ini bertujuan : 1) Menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan dasar di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan saat ini berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; Menghitung kebutuhan sarana,

prasarana dan pembiayaan pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2015;

Merancang strategi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

di Kecamatan Sangir.

Dari perumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah

dari beberapa hal sebagai berikut : 1) Penelitian ini dibatasi dengan perkiraan

kebutuhan sarana, prasarana dan pembiayaan pendidikan sampai Tahun 2015; 2)

5



Untuk lebih fokus dan akuratnya hasil penelitian, lokasi penelitian dibatasi pada

pendidikan formal tingkat SD/MI sampai dengan SLTP di Kecamatan Sangir.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pendidikan di Indonesia

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) dinyatakan

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Program Wajib Belajar dicanangkan mengingat pentingnya pengentasan buta

huruf di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi menuntut seluruh masyarakat

untuk mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang buta huruf

niscaya akan menjadi beban penghambat kemajuan pembangunan manusia, sekaligus

menjadi penghambat dalam memajukan negara atau daerah untuk keluar dari status

negara terbelakang.

Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamendemen mengatur program wajib belajar

sebagai penghormatan atas hak memperoleh pendidikan. Melalui Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), hak untuk

memperoleh pendidikan dasar yang semula hanya sampai tamat SD ditingkatkan

menjadi SD dan SLTP. Dan Secara lebih mendalam Wajib Belajar Sembilan Tahun

diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Menurut pasal 1 peraturan ini, yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Fungsi wajib belajar berdasarkan pasal 2

peraturan ini adalah untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Sedangkan tujuan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga

negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup

mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi.

Program wajib belajar memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat

Indonesia untuk memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang SLTP dengan biaya

6



yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jaminan ini diberikan tanpa

membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini

berimplikasi kepada kewajiban semua orang tua yang mempunyai anak usia SD dan

SLTP agar memberikan kesempatan sepenuhnya kepada anak-anak mereka untuk

menjalani pendidikan di sekolah-sekolah sehingga minimal menamatkan SLTP.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang terakhir diatur

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 merupakan

tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang

diselenggarakan daerah. SPM Pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan

program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai

dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku.

Menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, kriteria yang harus dipenuhi

sebagai Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, seperti terlihat pada Tabel 1.

Sementara itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar

ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan

tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta

peradaban bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

2.2. Pembangunan Pendidikan

Untuk bisa menyukseskan pembangunan, mutu sumber daya manusia

merupakan faktor penting yang mesti menjadi prioritas utama dalam pembangunan

itu. Ini tidak lain tidak bukan merupakan keluaran dari proses pendidikan dan

pembangunan kesehatan. Untuk ini tentu saja harus dilakukan perencanaan yang

matang dan pembangunan yang maksimal pada bidang pendidikan dan kesehatan itu

sendiri.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang akan bermanfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun

untuk kepentingan negara secara umum dalam pelaksanaan pembangunan demi

kesejahteraan masyarakat. Menyadari hal tersebut negara-negara dunia terutama

7



negara-negara berkembang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan

pembangunan bidang pendidikan untuk penduduknya.....(Todaro, 2000).

Tabel 1. Indikator SPM Pendidikan Dasar menurut Permendiknas Nomor

15 Tahun 2010

No. Indikator SPM Standar Minimal

SD SMP

1. Jarak jangkauan jalan kaki dari

kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil

3 km 6 km

2. R-S/K max 32 36

3. Ruang guru/sekolah 1 1

4. Ruang kepala sekolah per

sekolah

- 1

5. Laboratorium IPA • Cukup untuk 36 siswa

6. Ketersediaan guru • R-S/G max = 32

• Setiap satuan pendidikan

tersedia 6 orang guru,

untuk daerah khusus 4

orang

• 1 guru/mata pelajaran

• Untuk daerah khusus, 1

guru/rumpun mat pelajaran

7. Kualifikasi guru Setiap sekolah:

• 2 orang guru S1 atau D4

• 2 orang guru lulus

sertifikasi

• 70% S1/D4, 35% bersertifikat

• Untuk daerah khusus 40% dan 20%

• Mata pelajaran yang wajib S1/D4

dan sertifikat :

o Matematika

o IPA

o Bahasa Indonesia

o Bahasa Inggeris

8. Kualifikasi Kepala Sekolah S1/D4 dan bersertifikat S1/D4 dan bersertifikat

9. Kualifikasi Pengawas Sekolah S1/D4 dan bersertifikat S1/D4 dan bersertifikat

10. Buku Teks 1 set/siswa untuk mata

pelajaran :

• Bahasa Indonesia

• Matematika

• IPA

• IPS

1 set/siswa untuk semua mata pelajaran

11. Alat Peraga IPA 1 set, terdiri dari :

• Model kerangka manusia

• Model tubuh manusia

• Bola dunia/globe

• Contoh alat optik

• Kit IPA

• Poster/Carta IPA

12. Buku Pengayaan dan

Referensi • 100 judul buku

pengayaan

• 10 buku referensi

• 200 judul buku pengayaan

• 20 buku referensi

13. Jam kerja guru per minggu 37,5 37,5

14. Tatap muka perminggu Kelas I-II = 18 jam

Kelas III = 24 jam

Kelas IV – VI = 27 jam

27 jam

15. Kurikulum KTSP KTSP

Pendidikan dasar merupakan faktor vital dalam penyiapan sumber daya manusia

yang handal. Pada jenjang ini peserta didik dibekali dengan ilmu pengetahuan dasar

sebagai modal awal untuk pengembangan kepada ilmu lanjutan. Dalam Elfindri


(2008;227-228) dinyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan terget dari MDGs

(Milenium Development Goals

Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun strategi dan arah kebijakan

pembangunan nasional (Kemdiknas, 2

tujuan serta evaluasi capaian pembangunan pendidikan, juga memperhatikan

komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan,

khususnya Konvensi Dakkar tentang EFA, Konvensi Hak Anak, MDGs,

Summit on Sustainable Development

Pembangunan Milenium (MDGs), poin kedua adalah “Mencapai Pendidikan Dasar

Untuk Semua”.

Kondisi akhir pada tahun 2009 tentang pencapaian tujuan pembangunan

milenium bidang pendidikan adalah sabagaimana

percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan pemerataan

akses secara adil bagi semua anak, baik laki

Tabel 2. Pencapaian Sasaran MDGs Tahun 2009

Sumber : Laporan MDGs Bappena

2.3. Pembiayaan Pendidikan

Elfindri (2011) mengatakan, ketika sebuah program dirancang, maka model

pembiayaan merupakan instrumen utama dalam melaksanakan program tersebut.

Sehingga dengan demikian, program pendidikan sematang dan secanggih apapun,

tanpa rencana pembiayaan yang mata


228) dinyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan terget dari MDGs

Milenium Development Goals) 2015 dan gerakan EFA (Education For All


pembangunan nasional (Kemdiknas, 2010), disamping mengacu kepada visi, misi dan



khususnya Konvensi Dakkar tentang EFA, Konvensi Hak Anak, MDGs,

Summit on Sustainable Development. Bapppenas (2010;1) menguraikan Tujuan



pendidikan adalah sabagaimana Tabel 2. Tantangan utama


bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pencapaian Sasaran MDGs Tahun 2009 Bidang Pendidikan

Bappenas, 2010

Pembiayaan Pendidikan




tanpa rencana pembiayaan yang matang pula, niscaya akan mentah. Dan kalaupun

8

228) dinyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan terget dari MDGs

Education For All).


010), disamping mengacu kepada visi, misi dan



khususnya Konvensi Dakkar tentang EFA, Konvensi Hak Anak, MDGs, serta World

. Bapppenas (2010;1) menguraikan Tujuan



Tantangan utama dalam


Bidang Pendidikan




ng pula, niscaya akan mentah. Dan kalaupun

9



bisa dilaksanakan ia akan memakan biaya yang tidak optimal, sehingga hasil yang

paling kelihatan hanyalah pemborosan semata.

Kebijakan otonomi daerah sebetulnya memberikan harapan untuk lebih tepat-

sasarannya penganggaran pendidikan karena daerah lebih tahu pasti tentang apa saja

kekurangan dan kebutuhan daerahnya. Ini didukung dengan telah diterbitkannya

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sebagai bench mark dalam

penganggaran, sehingga perincian anggaran per-item kebutuhan dapat lebih tepat.

Namun ternyata kebanyakan daerah tidak siap dengan sumberdaya manusianya

sehingga perencanaan dilakukan tidak matang.

Prinsip kebijakan anggaran pendidikan semestinya mengikuti logika demand

side financing, dengan arti kata pemerintah menyediakan anggaran untuk memenuhi

target-target pemerataan dan kualitas pendidikan yang disepakati. Kemudian anggaran

pendidikan difokuskan kepada pencapaian tahapan pembangunan pendidikan. Selain

untuk memenuhi gaji guru, fokus kepada tiga hal yaitu kualitas pendidik, infrastruktur

dan memperbaiki kurikulum. Sementara yang dianut di negara kita saat ini adalah

supply side financing, dimana terlebih dahulu disediakan anggaran, baru setelah itu

disiapkan program dan proyek untuk menghabiskannya.

Pemerintah telah mengatur suatu standar biaya operasi non personalia melalui

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Asumsi yang dipakai dalam standar ini adalah

bahwa dalam satu SD/MI terdapat 6 rombongan belajar dengan setiap rombel berisi

28 peserta didik, dan dalam satu SMP/MTs terdapat 6 rombel yang berisi 32 siswa.

Tabel standar biaya non personalia untuk SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi ini di

DKI Jakarta adalah sebagaimana Tabel 2.4. Sedangkan untuk masing-masing daerah

di luar DKI Jakarta ditetapkan indeks yang menjadi pengali dengan biaya standar

sekolah di DKI Jakarta. Indeks untuk Kabupaten Solok Selatan adalah 0,911. Maka

untuk menentukan standar biaya operasi non personalia untuk sekolah di Solok

Selatan adalah dengan mengalikan jumlah uang dalam Tabel 3 dengan 0,911.

Sedangkan dalam hal pembiayaan pendidikan di daerah, Elfindri (2011)

merekomendasikan model satuan pembiayaan pendidikan yang ideal menuju MDGs

2015 sebagaimana Tabel 4.

10



Tabel 3 Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk SD/MI dan SMP/MTs

di DKI Jakarta menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009

No. Jenjang

Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp ribu) %

Minimum

untuk Alat

Tulis

Sekolah

(ATS)

%

Minimum

untuk

Bahan dan

Alat Habis

Pakai

(BAHP)

Per sekolah/

program

keahlian

Per

rombongan

belajar

Per peserta

didik

1 SD/MI 97.440 16.240 580 10 10

2 SMP/MTs 136.320 22.720 710 10 10

Tabel 4. Pola Pembiayaan Ideal Pendidikan Dasar Menuju MDGs 2015

Jenjang Unit Unit Cost Keadaan Sekarang Menuju MDGs 2015

Pemerintah RT Masyarakat Pemerintah RT Masyarakat

SD Rp 1.846.601 518.942 1.321.428 6.231 996.002 844.368 6.231

% 100 28,1 71,6 0,3 53,9 45,8 0,3

SMP Rp 2.930.699 684.942 2.235.632 10.125 1.483.305 1.437.269 10.125

% 100 23,4 76,3 0,3 50,6 49,1 0,3

Sumber: Elfindri, 2011

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Data

yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dikeluarkan oleh

dinas/intansi terkait yang ada di Kabupaten Solok Selatan, berupa buku Profil

Pendidikan, Renstra Dinas Pendidikan, APBD, RPJM, RPJP, Kabupaten Dalam

Angka, Kecamatan Dalam Angka, Rangkuman Kecamatan Pendataan Sekolah. Untuk

data-data yang tidak didapatkan dalam data sekunder, maka dikumpulkan data primer

dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa kepala sekolah sampel. Di samping

itu juga dilakukan wawancara kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan,

Kabid Program Dinas Pendidikan , dan lain-lain untuk hal-hal yang dianggap perlu.

Analisis gap ditujukan untuk melihat kondisi ril pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dengan

menggunakan indikator-indikator yang terdapat dalam SPM. Analisis dilakukan

11



terhadap tiap-tiap sekolah berdasarkan data individu yang disampaikan oleh sekolah-

sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. Namun tidak semua data

yang dibutuhkan untuk analisis termuat dalam data individu dimaksud. Untuk kasus

ini penulis mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa

sampel sekolah.

Prediksi kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan pembiayaan

pendidikan didapat dengan terlebih dahulu memprediksi jumlah siswa. Berdasarkan

data penduduk dari tahun ke tahun dapat di rumuskan model pertumbuhan penduduk.

Dan akhirnya dapat diprediksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sampai

tahun 2015. Prediksi jumlah penduduk usia sekolah diperoleh setelah memecah

penduduk pada masing-masing kelompok umur dengan Spraque Multiplier, dan

mengelompokkan kembali berdasarkan usia penduduk pada masing-masing tingkat

pendidikan. Dan mengacu kepada target MDGs bahwa APM pendidikan dasar pada

tahun 2015 adalah 100%, dapat diperkirakan jumlah siswa pada masing-masing tahun

sampai 2015.

Kebutuhan sarana dan prasarana dihitung berdasarkan indikator-indikator

standar dalam SPM Pendidikan Dasar. Sementara kebutuhan pembiayaan dihitung

berdasarkan tabel standar satuan biaya pendidikan yang direkomendasikan.

Keselarasan pembiayaan dianalisis dengan membandingkan anggaran di satuan

pendidikan dengan standar pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009.

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Sangir merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Solok Selatan,

sudah terbentuk semenjak masih dibawah pemerintahan Kabupaten Solok, sampai

dengan tahun 2009 memiliki 3 (tiga) nagari dengan 34 (tiga puluh empat) jorong.

Baik di tingkat Kabupaten Solok Selatan maupun di Kecamatan Sangir, persentase

penduduk tertinggi adalah pada anak-anak usia pendidikan dasar.

Dari data kependudukan tahun 2009, terdaftar sebanyak 1.443 pencari kerja di

Kabupaten Solok Selatan, terdiri dari 844 laki-laki dan 599 perempuan. Dari jumlah

tersebut, yang terbanyak adalah tidak tamat SD sebanyak 338 orang. Terbanyak kedua

adalah tamatan SLTA 292 orang, dilanjutkan Sarjana Muda 200 orang, Sarjana 181

orang, D1/D2 171 orang, tamat SD 142 orang, dan tamat SLTP 119 orang.

12



Sedangkan di Kecamatan Sangir, dari 36.847 penduduk seluruhnya, terbanyak

berpendidikan tamat SD yaitu 10.967 orang, dan terbanyak ke dua adalah tidak/belum

sekolah sebanyak 7.316 orang.

Kondisi sebagaimana digambarkan data-data tersebut di atas jelas menegaskan

bahwasanya masih berat beban kerja pemerintah dalam upaya pengentasan buta huruf

di Kabupaten Solok Selatan umumnya, dan Kecamatan Sangir khususnya. Diharapkan

dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat mengurangi secara

berkelanjutan angka penduduk yang tidak sekolah, tidak tamat SD dan tidak tamat

SLTP.

Secara kuantitas, terlihat adanya pembangunan pendidikan di tingkat pendidikan

dasar. Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah sekolah, ruang kelas maupun tenaga

pengajar, baik di tingkat SD maupun SLTP.

Namun perkembangan Kecamatan Sangir ini mesti dianalisis apakah sudah

memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Perlu juga dianalisis mutu pendidik. Sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan, semua guru yang mengajar di SMP haruslah

sudah menamatkan jenjang S-1, dan pada mata pelajaran tertentu harus memiliki

sertifikat.

Dari sisi pembiayaan pendidikan, terlihat adanya perhatian dari pemerintah

terhadap dunia pendidikan. Ini terlihat dengan selalu meningkatnya anggaran untuk

pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Ini seiring dengan pertumbuhan APBD.

Anggaran ini adalah sebagaimana Tabel 5. Terlihat terjadi juga peningkatan pada gaji

dan tunjangan pegawai, menunjukkan pemerinta juga begitu perhatian terhadap

kesejahteraan guru.

Namun Tabel 6 menunjukkan, bahwa ternyata pembiayaan ini tidaklah efisien.

Rata-rata empat per lima bagian dari anggaran ini habis untuk membayar gaji dan

tunjangan bagi pegawai. Pada tahun 2005 81,76% anggaran pendidikan terpakai untuk

gaji dan tunjangan pegawai, dan hanya 10,53% dianggarkan untuk belanja modal.

Hingga pada tahun 2011 pangsa untuk biaya personalia dan belanja modal dari

anggaran pandidikan masing-masing adalah 75,20% dan 12,70%.

Kenyataan ini menuntut untuk dianalisis lagi kebutuhan pendidik dan tenaga

kependidikan di Kabupaten Solok Selatan. Bila ternyata jumlah guru telah melebihi

dari kebutuhan, maka anggaran yang besar untuk Dinas Pendidikan akan sia-sia

belaka dan hanya menghasilkan pemborosan.

13



Tabel 5 Perkembangan Anggaran Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

TAHUN

TOTAL BELANJA

DERAH (ribu rupiah)

Anggaran Pendidikan (ribu rupiah) DANA BOS

Total Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Belanja Modal

Anggaran Dikdas 9

tahun

SD SLTP

Jumlah Siswa

Besar per

Siswa

Jumlah Dana (ribu

rupiah)

Jumlah Siswa

Besar per

Siswa

Jumlah Dana (ribu

rupiah)

2005 94.192.564 35.164.553 28.749.132 3.704.349 * * 235 * * 325 *

2006 228.109.512 58.544.628 38.740.638 13.697.719 * * 235 * * 325 *

2007 287.919.026 69.947.593 39.553.119 19.768.471 17.834.709 * 254 * * 354 *

2008 365.098.903 99.390.070 66.068.650 19.254.533 21.889.660 21.871 397 8.682.787 5.189 570 2.957.730

2009 412.669.378 101.765.004 79.843.049 9.836.501 13.893.125 21.503 397 8.536.691 5.551 570 3.164.070

2010 357.785.099 124.350.695 98.625.747 15.794.041 14.437.109 21.707 397 8.617.679 5.684 570 3.239.880

2011 409.015.840 139.793.383 105.127.715 17.749.211 26.549.679 21.714 397 8.620.458 5.684 570 3.239.880

Sumber: DPPKAD Solok Selatan, Dinas Pendidikan Solok Selatan

Tabel 6 Proporsi Anggaran Pendidikan Kabupaten Solok Selatan 2005-

2011

TAHUN

TOTAL

BELANJA

DERAH

(ribu

rupiah)

Persentase Anggaran Pendidikan (%)

terhadap APBD

Persentase Komponen Anggaran

Pendidikan terhadap Total Anggaran

Pendidikan

Total

Gaji dan

Tunjangan

Pegawai

Diluar Gaji

dan

Tunjangan

Pegawai

Gaji dan

Tunjangan

Pegawai

Belanja

Modal

Anggaran

Dikdas 9

tahun

2005 94.192.564 37,33 30,52 6,81 81,76 10,53 *

2006 228.109.512 25,67 16,98 8,68 66,17 23,40 *

2007 287.919.026 24,29 13,74 10,56 56,55 28,26 25,50

2008 365.098.903 27,22 18,10 9,13 66,47 19,37 22,02

2009 412.669.378 24,66 19,35 5,31 78,46 9,67 13,65

2010 357.785.099 34,76 27,57 7,19 79,31 12,70 11,61

2011 409.015.840 34,18 25,70 8,48 75,20 12,70 18,99

Sumber: DPPKAD Solok Selatan, Dinas Pendidikan Solok Selatan

Berpijak pada kondisi pendidikan yang ada serta mengacu kepada RPJM

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 - 2015 dan Renstra Kemdiknas 2010 - 2014,

Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan telah menyusun suatu rancangan

pembangunan pendidikan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan 2010-2015.

Keseluruhan program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan

Kabupaten Solok Selatan 2011- 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

14



3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Budaya Baca

7. Program Peningkatan Pembinaan Olahraga

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Gap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan

Sangir Kabupaten Solok Selatan

Analisis gap ditujukan untuk melihat kondisi ril pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Analisis

dilakukan terhadap tiap-tiap sekolah berdasarkan data individu yang disampaikan oleh

sekolah-sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. Namun tidak

semua data yang dibutuhkan untuk analisis termuat dalam data individu dimaksud.

Untuk kasus ini penulis mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada

beberapa sampel sekolah.

Hasil analisis gap menunjukkan bahwa secara umum di Kecamatan Sangir

sampai tahun 2010 belum sepenuhnya mencapai Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah sekolah telah mencukupi untuk pendidikan dasar sembilan tahun di

Kecamatan Sangir, namun masih terdapat siswa yang menempuh jarak di

atas 3 kilometer dari rumah ke sekolah pada daerah khusus.

b. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) untuk SD/MI adalah 26,51 dan di SLTP

adalah 26,84. Dengan jumlah rombel yang ada, terjadi kekurangan ruang

kelas baik di SD/MI maupun SLTP. Ini diakibatkan oleh tidak meratanya

penyebaran siswa pada sekolah-sekolah di Kecamatan Sangir sehingga R-

S/K pada masing-masing sekolah sangat beragam. Jika distribusi siswa

diatur ulang berdasarkan SPM Pendidikan Dasar diiringi dengan rehab

seluruh ruang kelas yang rusak berat, maka akan terdapat kelebihan ruang

kelas di SD/MI sebanyak 36 ruang, dan di SLTP sebanyak 19 ruang.

c. Jumlah guru sudah berlebih di Kecamatan Sangir. Dengan jumlah rombel

yang ada tahun 2010 terdapat kelebihan di SD/MI sebanyak 16 guru kelas,

17 guru Agama dan 1 guru Pendidikan Jasmani. Jika siswa di distribusi

15



ulang bewrdasarkan SPM Dikdas, kelebihan guru kelas akan menjadi 79

orang. Sementara di SLTP terdapat kelebihan 57 orang guru di Kecamatan

Sangir. Jika jam mengajar guru dimaksimalkan dengan cara ikut mengajar

di sekolah lain untuk memperoleh minimal 24 jam tatap muka per minggu,

maka kelebihan guru SLTP di Kecamatan sangir menjadi 96 orang.

d. Untuk kualifikasi guru berijazah S1/D-IV, pada tingkat SLTP telah

terpenuhi jika dihitung berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam

SPM Pendidikan Dasar. Namun pada pelajaran-pelajaran tertentu yang

wajib S1/D-IV, terdapat kekurangan untuk mata pelajaran:

• Matematika 2 orang

• IPA 3 orang

• Bahasa Indonesia 2 orang

• Bahasa Inggeris 2 orang

Sedangkan di tingkat SD/MI, masih terjadi kekurangan guru yang

berpendidikan S1/D-IV sebanyak 22 orang jika mengacu kepada Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Untuk kewajiban guru bersertifikat, pada tingkat SD/MI terdapat

kekurangan sebanyak 57 orang guru untuk dapat memenuhi Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Pada tingkat SLTP, dari segi

persentase guru bersertifikat yang ditetapkan dalam SPM Pendidikan

Dasar, terdapat kekurangan 22 orang guru bersertifikat untuk dpat

memenuhi SPM ini. Sedangkan pada mata pelajaran tertentu yang wajib

bersertifikat, kekurangannya adalah pada mata pelajaran:

• Matematika 9 orang

• IPA 9 orang

• Bahasa Indonesia 9 orang

• Bahasa Inggeris 9 orang.

e. Untuk kualifikasi kepala sekolah berijazah S1/D-IV, pada tingkat SLTP

telah dapat terpenuhi. Sedangkan pada tingkat SD/MI, masih terdapat 13

SD dan 1 MI dari 34 SD/MI yang kepala sekolahnya belum berpendidikan

S1/D-IV. Sementara untuk kewajiban kepala sekolah bersertifikat, masih

menjadi beban berat di Kecamatan Sangir. Masih ada 24 SD, 3 MI, 2 SMP

dan 5 MTs yang kepala sekolahnya belum bersertifikat.

16



f. Kulaifikasi pengawas berijazah S1/D-IV telah terpenuhi baik di jenjang

SD/MI maupun SLTP. Sedangkan kewajiban pengawas bersertifikat telah

terpenuhi secara sempurna di jenjang SLTP, namun masih terdapat 1 (satu)

dari 4 (empat) pengawas SD yang belum bersertifikat.

g. Kewajiban ketersediaan buku teks pelajaran sebanyak jumlah siswa untuk

mata pelajaran tertentu di SD/MI dan semua mata pelajaran di SLTP

belum terpenuhi di Kecamatan Sangir. Baru 6 (enam) SD yang telah

memenuhinya.

h. Kewajiban ketersediaan buku pengayaan dan referensi di SD/MI dan

SLTP belum terpenuhi di Kecamatan Sangir.

i. Kewajiban menyediakan alat peraga IPA di tingkat SD terpenuhi sebesar

78%.

5.2. Analisis Keselarasan Pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan

Alokasi Biaya Operasi Nonpersonalia pada satuan pendidikan diatur dengan

suatu standar yang diatur melalui Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Di

Kecamatan Sangir, rata-rata biaya operasi nopersonalia pada tingkat SD adalah

73,78% dari standar. Sedangkan pada tingkat SLTP adalah 74,03 dari standar. Alokasi

untuk biaya alat tulis sekolah tercatat cukup memadai bahkan cenderung terkesan

boros pada tingkat SD, dan mendekati standar pada tingkat SLTP. Sedangkan alokasi

untuk biaya Bahan dan Alat habis Pakai terhitung sangat minim baik pada tingkat SD

maupun SMP.

5.3. Analisis Proyeksi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan MDGs Tahun

2015

Dari data penduduk yang diperoleh melalui BPS, dapat diprediksi jumlah

penduduk Kecamatan Sangir sampai tahun 2015. Selanjutnya jumlah ini dibagi

kedalam kelompok umur. Komposisi tiap kelompok umur ini didasarkan kepada

perkembangan komposisinya dari tahun 2005 sampai 2015. Sehingga didapatkan

prediksi jumlah penduduk Kecamatan Sangir berdasarkan kelompok usia samapai

tahun 2015, sebagaimana tabel 7.

Selanjutnya adalah memprediksi jumlah penduduk usia sekolah sampai tahun

2015. Dengan menggunakan Spraque Multiplier didapatkan prediksi dimaksud.

17



Langkah berikutnya adalah prediksi jumlah siswa SD dan SLTP. Mengacu kepada

target MDGs pada tahun 2015, APM untuk pendidikan dasar diharapkan sudah 100%.

Berdasarkan komposisi siswa berdasarkan usia pada tahun 2010, dapat diprediksi

APK sampai tahun 2015 pada saat APM 100%. Hasilnya terlihat pada tabel 8.

Tabel 7 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan 2010 - 2015

Kelompok Umur Jumlah

2010 2011 2012 2013 2014 2015

00-04 tahun 4,453 4,623 4,827 5,069 5,354 5,688

05-09 tahun 4,561 4,690 4,853 5,052 5,293 5,579

10-14 tahun 4,437 4,470 4,533 4,627 4,755 4,919

15-19 tahun 3,272 3,109 2,963 2,832 2,712 2,600

20-24 tahun 2,895 2,873 2,870 2,886 2,920 2,973

25-29 tahun 3,477 3,655 3,861 4,098 4,373 4,690

30-34 tahun 3,275 3,444 3,639 3,863 4,123 4,423

35-39 tahun 2,871 2,971 3,092 3,238 3,411 3,614

40-44 tahun 2,246 2,201 2,170 2,152 2,146 2,153

45-49 tahun 1,929 1,855 1,792 1,738 1,693 1,654

50-54 tahun 1,544 1,508 1,482 1,464 1,455 1,454

55-59 tahun 1,108 1,129 1,159 1,197 1,244 1,301

60-64 tahun 671 574 478 382 284 182

65 tahun keatas 1,499 1,389 1,285 1,186 1,090 995

Jumlah 38,238 38,492 39,004 39,785 40,851 42,223 Sumber: pengolahan data

Tabel 8 Proyeksi Jumlah Siswa SD/MI dan SLTP di Kecamatan Sangir

Sampai Tahun 2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

APK SD (%) 111,45 111,95 112,45 112,95 113,45 113,94

APK SLTP (%) 85,45 93,12 100,78 108,45 116,12 123,78

Jumlah Siswa SD/MI 6.150 6.305 6.505 6.755 7.062 7.428

Jumlah Siswa SLTP 2.067 2.223 2.387 2.565 2.758 2.972

Sumber: pengolahan data

Dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, maka

hasil analisis terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sampai tahun 2015 adalah:

18



Dengan jumlah siswa SD/MI dari tahun ke tahun sampai tahun 2015 yang telah

diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya, dapat diprediksi kebutuhan ruang kelas

pada masing-masing jenjang di Kecamatan Sangir. Kebutuhan ini menggunakan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, dimana setiap kelas diisi dengan 32

siswa untuk SD/MI dan 36 siswa untuk SLTP. Hasilnya adalah seperti terlihat pada

Tabel 5.29. Terlihat bahwa ternyata sampai tahun 2015 ruang kelas yang ada untuk

tingkat SD/MI sekarang masih mencukupi untuk menampung semua siswa. Yang

dibutuhkan adalah rehab ringan dan berat terhadap ruang kelas yang ada.

Tabel 5.29 Prediksi Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI dan SLTP di Kecamatan

Sangir Sampai Tahun 2015

Tahun Tersedia 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 B RR RB B+RR B+RR+RB

Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI 192 197 203 211 221 232 162 51 19 213 232

Skedul Rehab Ringan √ √ √ √ √ √

Skedul Rehab Berat - - √ √ √ √

Kebutuhan Ruang Kelas SLTP 57 62 66 71 77 83 61 16 - 77 77

Skedul Rehab Ringan - - √ √ √ √

Skedul Rehab Berat - - - - - -

Penambahan RKB - - -

6 -


Sedangkan pada tingkat SLTP, ruang kelas yang ada yang ada sekarang masih

cukup untuk menampung seluruh siswa sampai tahun 2014. Kebutuhan ruang kelas

baru sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 6 lokal.

Ruang Guru dan Kepala Sekolah masih harus dilengkapi untuk sekolah-sekolah

yang belum memilikinya, yaitu:

• Ruang Guru: 5 SD dan 1 MIS, serta 1 SMP dan 3 MTs

• Ruang Kepala Sekolah: 1 SMP dan 2 MTs

Di samping itu tetap dilakukan pemeliharaaan dan rehab ringan terhadap

ruangan-ruangan yang telah ada.

Laboratorium IPA belum dimiliki oleh 2 SMP dan seluruh MTs. Mengingat

pentingnya fungsi laboratorium IPA, harus sesegera mungkin diupayakan untuk

melengkapinya di semua sekolah. Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan

memiliki beban lebih berat dalam hal ini, dimana belum satupun dari lima MTs yang

memiliki laboratorium IPA.

19



Sedangkan kebutuhan guru sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.30.

Ternyata masih terdapat kelebihan guru pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan

kondisi ketersediaan guru tahun 2010.

Tabel 5.30 Prediksi Kebutuhan Guru SD/MI dan SLTP di Kecamatan Sangir

Sampai Tahun 2015

Tahun Tersedia tahun 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PNS Non PNS

Semua

Kebutuhan Guru SD 298 303 309 317 327 338 258 137 395

Guru Kelas 230 235 241 249 259 270 207 102 309 Guru Agama 34 34 34 34 34 34 33 18 51 Guru Pendidikan Jasmani 34 34 34 34 34 34 18 17 35

Kebutuhan Guru SLTP 72 73 77 82 88 95 218

Guru PPKn 5 4 4 4 5 5 14 Guru Agama 17 15 15 15 16 17 42 Guru B. Indonesia 7 8 8 9 10 10 20 Guru B. Inggeris 7 8 8 9 10 10 24 Guru Penjas 4 4 4 4 5 5 15 Guru Matematika 7 8 8 9 10 10 19 Guru IPA 7 8 8 9 10 10 30 Guru IPS 7 8 8 9 10 10 17 Guru TIK 4 4 4 4 5 5 12 Guru Seni Budaya 4 4 4 4 5 5 11 Guru Muatan Lokal 4 4 4 4 5 5 14


Jika pada jumlahnya guru terjadi kelebihan, maka pada sisi kualifikasi terjadi

kekurangan guru berkualifikasi sebagaimana diminta pada SPM Pendidikan Dasar.

Untuk tingkat SD masih terdapat kekurangan sebanyak 22 orang guru berijazah S-

1/D-IV, dan 57 orang guru bersertifikat untuk dapat memenuhi SPM Pendidikan

Dasar pada tahun 2010. Karena tidak terjadi penambahan jumlah sekolah, maka

jumlah kebutuhan guru dengan kualifikasi demikian tetap sampai tahun 2015.

Sedangkan pada tingkat SLTP, terdapat kekurangan 22 orang guru bersertifikat jika

guru bersertifikat didistribusi ulang berdasarkan SPM Pendidikan Dasar, yakni 35%

dari jumlah guru per sekolah. Jika tidak didistribusi ulang, maka kekurangan guru

bersertifikat adalah 31 orang. Sedangkan untuk kualifikasi S1/D-IV secara umum bisa

dinyatakan sudah memenuhi SPM Pendidikan Dasar.

Untuk prediksi kebutuhan buku teks pelajaran dari tahun ke tahun sampai tahun

2015 untuk setiap judul yang ditetapkan dalam SPM adalah sama dengan jumlah

siswa. Dan untuk buku referensi dan pengayaan tinggal melengkapi yang masih

kurang, karena jumlahnya tidak berubah. Demikian pula halnya dengan alat peraga

IPA.

Sedangkan kebutuhan anggaran pemerintah untuk pembiayaan pendidikan dasar

Kecamatan Sangir sampai tahun 2015 adalah seperti pada Tabel …

20



Tabel 5.33 Prediksi Kebutuhan Anggaran Pemerintah untuk Pembiayaan Wajib

Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Sangir Sampai Tahun 2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pembiayaan Tingkat SD

6,125,412,300 6,279,901,296 6,479,201,398 6,728,392,882 7,033,765,320 7,398,302,856

Pembiayaan Tingkat SLTP

3,065,991,435 3,296,881,633 3,539,927,492 3,804,389,946 4,090,560,517 4,408,382,460

Jumlah 9,191,403,735 9,576,782,929 10,019,128,890 10,532,782,827 11,124,325,838 11,806,685,316


VI. ARAH KEBIJAKAN

Bertolak dari hasil pengolahan data serta pembahasannya, maka arah kebijakan

yang perlu untuk pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan penyelarasan pembiayaan di

Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Pemerataan akses layanan pendidikan dengan strategi:

a. Pengaturan distribusi siswa dibarengi dengan pengaturan kapasitas

penerimaan siswa baru sehingga tidak ada sekolah yang memiliki

Rasio siswa per kelas (R-S/K) melebihi 32 bagi SD dan 36 bagi

SLTP

b. Pemberian bantuan alat transportasi sepeda bagi siswa yang

berdomisili pada jarak yang melebihi SPM Pendidikan Dasar dari

sekolah

c. Pembangunan asrama bagi sekolah di daerah terpencil yang

memiliki siswa bertempat tinggal di atas Standar Pelayanan Minimal

Pendiidkan Dasar jika jumlahnya besar (Boarding School).

d. Pengadaan lokal jauh bagi siswa yang tidak tertanggulangi dengan

strategi b dan c.

2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang

berkualitas

3. Pengaturan distribusi dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan

tahun

5. Penataan pembiayaan pendidikan

21



VII. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka disarankan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah jarak tempuh siswa pada sekolah terpencil seperti SDN

23 Tandai, perlu diadakan Boarding School dengan menginapkan siswa pada

tingkat yang sudah dianggap layak di satu asrama sekolah.

2. Dilakukan distribusi ulang terhadap siswa-siswa SD/MI dan SLTP di Kecamatan

Sangir untuk memaksimalkan fungsi ruang kelas serta kinerja guru. Dapat

dilakukan dengan memindahkan siswa dari sekolah yang memiliki R-S/K tinggi

ke sekolah yang memiliki R-S/K rendah terdekat. Mesti diupayakan untuk terlebih

dahulu mengisi setiap lokal dengan jumlah siswa sesuai dengan standar minimal

pendidikan dasar, yaitu 32 orang untuk SD dan 36 orang untuk SMP. Selanjutnya

lokal-lokal yang tidak terisi penuh diisi dengan siswa pindahan dari sekolah lain

sehingga terjadi pemerataan rasio siswa per kelas. Bila memungkinkan, dapat

diusahakan memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan, yaitu R-S/K 28

untuk SD dan 32 untuk SLTP.

3. Agar Pemerintah Daerah segera menuntaskan kekurangan terhadap sarana dan

prasarana penunjang pendidikan, antara lain: ruang guru, ruang kepala sekolah

dan laboratorium IPA.

4. Tidak diperlukan lagi penambahan guru SD/MI dan SLTP di Kecamatan Sangir.

Yang diperlukan adalah peningkatan kualitas guru yang ada. Bahkan jika

memungkinkan sangat disarankan untuk mengurangi jumlah guru sehingga bisa

memiliki jam kerja yang maksimal, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Dan mesti diupayakan untuk

semaksimal mungkin meningkatkan kualifikasi guru sehingga berpendidikan

minimal S1/D-IV dan bersertifikat mengajar.

5. Buku teks pelajaran sangat urgen untuk menjamin berlangsungnya pendidikan

bekualitas di sekolah. Untuk itu mesti diupayakan memenuhi kebutuhan buku ini

sehingga setiap siswa dapat menggunakan satu paket buku teks pelajaran. Di

samping itu harus diikuti juga dengan memperbanyak buku pengayaan dan

referensi sebagaimana diminta dalam SPM Dikdas, guna menambah wawasan

siswa.

22



6. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun dengan lancar

dan berkeadilan perlu dinaikkan lagi anggaran untuk biaya pendidikan di luar gaji

dan biaya pendidikan kedinasan. Ini dibarengi dengan perencanaan yang matang,

sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Perlu juga dilakukan penambahan

untuk pangsa biaya operasi nonpersonalia di satuan pendidikan untuk

meningkatkan kinerja sekolah sehingga tercapai pendidikan yang bermutu.

7. Analisis ini hendaknya dapat dilakukan pada semua kecamatan, sehingga

dihasilkan perencanaan yang matang untuk pendidikan di Kabupaten Solok

Selatan.

8. Disarankan juga kepada Kementeran Pendidikan dan Kebudayaan untuk meneliti

dan menetapkan lagi Standar Satuan Biaya Pendidikan pada masing-masing

jenjang pendidikan, mengingat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem

penggajian guru, harga barang dan lain-lain. Diharapkan standar yang baru dapat

menciptakan pola penganggaran pendidikan yang efektif dan efisien.

*********************************************************************

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Elfindri, SE, MA dan Bapak Prof. Dr.

Nasri Bachtiar, SE, MS atas bimbingannya selama penulis melakukan

penelitian. Semoga kita semua senantiasa diberi kesempatan untuk berkarya

demi kemajuan pendidikan di Indonesia.. Amiin.

*********************************************************************

23



DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development

Goals Indonesia 2007, diterbitkan oleh Bappenas

Bappenas, 2010, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenimum di Indonesia

2010, diterbitkan oleh Bappenas.

Bappenas, 2010-2, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 –

2014, Bappenas.

BPPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2009, Profil Daerah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2008.

BPPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2010, Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten Solok Selatan 2006 – 2026, kerjasama dengan Pusat

Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang

BPPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2010b, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Solok Selatan 2011 – 2015.

BPS Kabupaten Solok Selatan, 2009, Solok Selatan Dalam Angka 2009.

BPS Kabupaten Solok Selatan, 2009, Kecamatan Sangir Dalam Angka 2009.

BPS, Bappenas, UNDP, 2001, Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001,

Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di

Indonesia, publikasi bersama oleh BPS, Bappenas dan UNDP.

BPS, Bappenas, UNDP, 2004, Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2004,

Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia,

publikasi bersama oleh BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia.

Chan, Sam.M, dan Tuti T. Sam, 2008, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era

Otonomi Daerah, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daroesman, Ruth, 1975, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Penerbit PT. Badan

Penerbit “Indonesia Raya”, Jakarta

Elfindri, 2011, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, belum diterbitkan

Elfindri, Ph.D., 2001, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Penerbit Universitas Andalas,

Padang

Elfindri, Prof, Dr, dkk, 2008, Strategi Sukses Membangun Daerah, Penerbit Gorga

Media

Fattah, Nanang, Dr, 2002, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Penerbit PT Remaja

Rosdakarya, Jakarta.

Gusveri, Rahmat, 2006, Kemungkinan Pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun di Provinsi

Sumatera Barat Pada Tahun 2010

http://pakguruonline.pendidikan.net, Data dan Indikator Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan

Nasional 2010-2014, Kemendiknas, Jakarta.

Nasution, S., Prof. Dr. MA, 2003, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Edisi

Keenam, Penerbit Bumi Aksara, Bandung

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya

Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),

24



Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar

Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 tentang

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Rudiwan, 2005, Belajar Mudah Penelitian, Alfabeta, Bandung

Sasono, Adi, dkk (1998), Solusi Islam Atas Problematika Umat, Penerbit Gema Insani

Press, Jakarta

Stalker, Peter, 2008, Kita suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia,

Bappenas

Sudarmanto, R. Gunawan, Dr, SE, MM, 2010, Pembiayaan Pendidikan pada Era

Otonomi Daerah (Permasalahan dan Prospeknya), Program Pascasarjana

Universitas Lampung.

Sunarti, Iin, 2007, Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Buletin Equilibrium

Todaro, Michael P., 2000, Pembangunan Ekonomi 1 Edisi Kelima, Penerbit Bumi

aksara, Jakarta.

Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman, 2004, Alokasi Anggaran Pendidikan di Era

Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan

Pendidikan, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Verra, Siska, 2007, Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Padang Pariaman, thesis pada

Program Pascasarjana Universitas Andalas

Yulmarses, Arifa, 2011, Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimum

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Pariaman, thesis pada

Program Pascasarjana Universitas Andalas

analisis pencapaian standa pelayanan minimal

Documents