analisis kinerja keuangan pada kpri bina
TRANSCRIPT
107
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KPRI BINA
KARYA KUDUS TAHUN 2000 – 2004
SKRIPSI
Untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Manajemen Keuangan S1
pada Universitas Negeri Semarang
Oleh
Lisa Oktavianingtyas
3352401125
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN EKONOMI
2006
108
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
skripsi pada:
Hari :
Tanggal :
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Syamsu Hadi, M. Si. Dra. Suhermini, M. Si. NIP. 130686734 NIP. 130529512
Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi
Drs. Kusmuriyanto, M. Si NIP. 131404309
109
110
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya
saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip
atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang,
Lisa Oktavianingtyas NIM. 3352401125
111
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
“ Banyak orang Pintar tetapi sedikit orang Jujur ”.
Persembahan :
1. Bapak dan Ibu yang selalu mendo’akan
2. Adikku tercinta
3. Almamaterku
4. Teman-temanku Manajemen’02
5. Teman-temanku “Villana cost”
6. Mas Susilo yang tercinta
112
PRAKATA
Dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “ ANALISIS
KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BINA KARYA KUDUS TAHUN 2000-2004 “, puji syukur penulis
panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penulis bisa memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi,
Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang.
Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada
Drs. Syamsu Hadi, M. Si, sebagai pembimbing sekripsi utama yang selalu
memberikan kritik, saran dan mengarahkan untuk menambah wawasan yang
menunjang penelitian penulis.
Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada
Dra. Suhermini, M. Si, sebagai pembimbing skripsi kedua yang dengan sabar
mengkritik, membimbing, dan mengarahkan hasil tulisan penulis, juga dengan sabar
meladeni diskusi dan keluhan penulis selama proses penulisan sampai selesai.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada
Drs. Kusmuriyanto, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi yang selalu memberi
dukungan dan kemudahan bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
Penulis juga manghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :
1. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah
memberikan ijin penelitian.
3. Drs. Sugiharto, M. Si. Selaku Ketua Program studi Manajemen Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dalam
penulisan skripsi.
4. Drs. Masrukhi, M. Pd., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dalam penulisan
skripsi.
113
5. Drs. M. Poerwadiyono, M. Si., selaku Kepala Kantor Litbanglahtasipda
Kabupaten Kudus yang telah memberi ijin dalam pelaksanaan skripsi di wilayah
Kabupaten Kudus.
6. Drs. H. Sadono, selaku Ketua Pengurus KPRI Bina Karya Kudus yang telah
memberikan ijin dalam pelaksanaan skripsi dan pengambilan data di KPRI Bina
Karya Kudus.
7. Didik Zubaedi, yang telah membantu dalam proses pengambilan data di KPRI
Bina Karya Kudus.
8. Djoko Indratmo, M. M., selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten Kudus yang telah memberikan ijin dalam proses
pengambilan data.
9. Endang Listiyani, S. E., selaku Bendahara KPRI Bina Karya Kudus yang telah
memberikan banyak masukan dan selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi.
10. Sugiono, S. Pd. dan Sujatmi, selaku Bapak dan ibu penulis yang dengan penuh
kasih sayang selalu mendorong dan mengingatkan penulis untuk segera
menyelesaikan studi, selalu memberikan dukungan moril dan segala sesuatu yang
penulis butuhkan selama studi, terutama menjelang masa akhir studi, serta yang
selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
Akhirnya kepada para pengurus KPRI Bina Karya Kudus yang sudi
meluangkan waktu untuk memberikan data-data yang dibutuhkan penulis.
Penulis menyadari dalam penulis harapkan demi membangun sebuah
pemahaman dan penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi. Harapan penulis
semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna bagi KPRI Bina
Karya Kudus khususnya bagian keuangan sebagai acuan untuk pemecahan
permasalahan kondisi keuangan.
Semarang,
Penulis
114
SARI
Oktavianingtyas, Lisa, 2006. Analisis Kinerja Keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004. Sarjana Manajemen Keuangan Universitas Negeri Semarang. Drs. Syamsu Hadi, M. Si., Dra. Suhermini, M. Si., dan h. Kata Kunci : Analisis, Kinerja, Keuangan Peranan koperasi dalam pembangunan nasional, harus dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang mempunyai aktifitas ekonomi, dalam melakukan aktifitas ekonomi memerlukan usaha-usaha dalam pengelolaan proses akuntansi yang baik oleh pengurus agar menghasilkan laporan keuangan yang kemudian perlu dianalisa. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang masalah analisa rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004. dari analisa maka akan diketahui kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek dan kemampuan dalam menghasilkan laba (SHU). Populasi dan sampelnya adalah laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Laporan Rugi/Laba yang terdapat dalam KPRI Bina Karya Kudus dari tahun 2000-2004 dalam penelitian ini meliputi : Variabel likuiditas KPRI Bina Karya Kudus untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu, variabel solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan juga variabel rentabilitas KPRI Bina Karya Kudus untuk memperoleh SHU. Dari hasil perhitungan bahwa KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan penurunan jumlah anggota yang dikarenakan adanya mutasi, perkembangan usaha dalam keadaan yang stabil dan perkembangan modalnya juga dalam keadaan yang stabil. Sedangkan berdasarkan tingkat likuiditas diperoleh perhitungan sebagai berikut : rasio likuiditas tahun 2000 595,58% menjadi 437,48% pada tahun 2004. walaupun terjadi penurunan tetapi tingkat likuiditas dalam keadaan sangat aman. Tingkat solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus dalam cenderung berfluktuasi, tetapi masih dalam kondisi sangat solvabel antara total aktiva dengan total hutang dari 525,07% ditahun 2000 menjadi 372,77% ditahun 2004. Rasio rentabilitas modal sendiri KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan dalam keadaan yang tidak efisien. Rentabilitas modal sendiri dari 7,82% ditahun 2000 menjadi sebesar 6,95%ditahun 2004. Rentabilitas ekonomi diperoleh hasil untuk tahun 2000 sebesar 5,87% menjadi 4,59% ditahun 2004 ini. Kesimpulan dari penelitian diatas adalah bahwa tingkat likuiditas KPRI Bina Karya Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin hutang jangka pendek. Tingkat solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Tingkat rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas ekonomi dalam adanya penurunan, tetapi tidak terlalu besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para anggota KPRI Bina Karya Kudus, khususnya bagi bendahara. Tujuan KPRI Bina Karya Kudus
115
tidak mecari laba sebesar-besarnya, jadi koperasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem penjualan akan barang-barang , yaitu dengan cara memberikan pelayanan pemenuhan semua kebutuhan pokok para anggota dan memberikan harga yang murah dari harga di luar koperasi, karena pendapatan terbesar berasal dari penjualan barang.
116
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………… i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………….…… ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ………………..………..… iii
PERNYATAAN …………………………………………………………… iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………………… v
PRAKATA ………………………………………………………………… vi
SARI …………………………………………………..…………………… vii
DAFTAR ISI …………………………….………………………………… ix
DAFTAR TABEL ………………….……………………………………… xiii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………… xiv
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………… xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah …………………………………………… 1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah ………………………………… 5
C. Tujuan Penelitian …………………………………………………… 6
D. Kegunaan Penelitian ………………………………………………… 6
E. Sistematika Skripsi …………………..……………………………… 6
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN
A. Pengertian Kinerja Keuangan ………………………….…………… 8
B. Laporan Keuangan ……………………..…………………………… 9
1. Pengertian Laporan Keuangan ………………………………….. 9
117
2. Laporan Keuangan Koperasi …………………..……………… 11
3. Komponen Dasar Laporan Keuangan ………….……………… 17
C. Analisis Rasio Keuangan ………………………………..………… 20
1. Pengertian Analisis Keuangan ………………………………… 20
2. Pengertian Analisis Rasio Keuangan ……….………………… 20
3. Pengertian Likuiditas …………………………………………… 22
4. Pengertian Solvabilitas ………………………………………… 23
5. Pengertian Rentabilitas ………………………………………… 24
6. Koperasi ………………………………………………..……… 25
D. Kerangka Teoretis ……………………………………….………… 35
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ……………………………………………………… 36
B. Populasi dan Sampel Penelitian ……………………………………… 37
C. Variabel Penelitian …………………………………………………… 37
D. Teknik Pengumpulan Data …………………………………………… 38
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ……………………….……… 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian …………………………………….………………… 46
1. Sejarah Berdirinya KPRI Bina Karya Kudus ….………………… 46
2. Tujuan Berdirinya KPRI Bina Karya Kudus ….………………… 47
3. Struktur Organisasi KPRI Bina Karya Kudus ….………………… 47
4. Disiplin Kerja …………………………………….………….…… 50
5. Kepegawaian …………………………………….………………… 51
118
6. Keanggotaan …………………………………….………………… 51
7. Jenis Kegiatan Usaha ……………………………………………… 52
8. Kegiatan Sosial …………………………………….……………… 58
9. Alat Penunjang Usaha ………………………….…………………. 59
B. Penyajian Data …………………………………….…………..……… 62
C. Analisis Data …………………………………….…………….……… 65
D. Pembahasan …………………………………….…………….….…… 70
BAB V PENUTUP
A. Simpulan …………………………………….…………………...…… 85
B. Saran …………………………………….……………………...…..… 86
DAFTAR PUSTAKA …………………………………….………..………… 88
LAMPIRAN …………………………………….……………….…………… 89
119
DAFTAR TABEL
1. Tabel Standar Likuiditas. …………………………………….……..……. 42
2. Tabel Standar Solvabilitas. ……………………………………….….…… 43
3. Tabel Standar Rentabilitas Modal Sendiri. ………………………..……… 44
4. Tabel Standar Rentabilitas Ekonomi. ……………………….…………….. 45
5. Tabel Jumlah dan Perkembangan Anggota KPRI Bina Karya Kudus
Tahun 2000-2004. …………………………….……….…………..……….. 52
6. Tabel Pelayanan Usaha Kredit KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004.. 54
7. Tabel Volume Penjualan Toserda KPRI Bina Karya Kudus
Tahun 2000-2004. …………………………………….………………….. 55
8. Tabel Perkembangan SHU KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004.... 57
9. Tabel Perkembangan Modal KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004.. 60
10. Tabel Komponen Neraca KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004....... 63
11. Tabel Komponen Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus
Tahun 2000-2004. ......................................................................................... 64
12. Tabel Pehitungan dan Perkembangan Aspek Likuiditas KPRI Bina Karya
Kudus Tahun 2000-2004. …………………..………….…………………… 66
13. Tabel Pehitungan dan Perkembangan Aspek Solvabilitas KPRI Bina Karya
Kudus Tahun 2000-2004. …………………………….……….…………… 67
14. Tabel Pehitungan dan Perkembangan Aspek Rentabilitas Modal Sendiri
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004. ……………….….…………… 68
15. Tabel Pehitungan dan Perkembangan Aspek Rentabilitas Ekonomi KPRI
Bina Karya Kudus Tahun 2000-2004. ……………………………………… 69
120
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar Kerangka Teoritis Penelitian. ……………………….…………… 35
2. Gambar Sruktur Organisasi KPRI Bina Karya Kudus Periode
Tahun 2004-2006. …………………………………….…….…………….. 48
121
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pedoman Dokumentasi Penelitian ………………………….…………..... 90
2. Pedoman Wawancara Penelitian. …………………………..…………….. 91
3. Daftar Neraca KPRI Bina Karya Kudus tahun 2000. …………………….. 92
4. Daftar Laporan Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus tahun 2000. …... 93
5. Daftar Perhitungan hasil Usaha KPRI Bina Karya Kudus 2000. ……...…. 94
6. Daftar Neraca KPRI Bina Karya Kudus tahun 2001. ……………..……... 95
7. Daftar Laporan Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2001. …………………………………….………...….…………..… 96
8. Daftar Perhitungan hasil Usaha KPRI Bina Karya Kudus 2001. ……… …. 97
9. Daftar Neraca KPRI Bina Karya Kudus tahun 2002. ………………..….... 98
10. Daftar Laporan Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus9
tahun 2002. ……………………………….……………….…………… .... 99
11. Daftar Perhitungan hasil Usaha KPRI Bina Karya Kudus 2002. ……… …. 100
12. Daftar Neraca KPRI Bina Karya Kudus tahun 2003. ……………………. 101
13. Daftar Laporan Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2003. ……………………………….……………….…………… .... 102
14. Daftar Perhitungan hasil Usaha KPRI Bina Karya Kudus 2003. ……… …. 103
15. Daftar Neraca KPRI Bina Karya Kudus tahun 2004. …………………….. 104
16. Daftar Laporan Rugi dan Laba KPRI Bina Karya Kudus tahun 2004. ……. 105
17. Daftar Perhitungan hasil Usaha KPRI Bina Karya Kudus 2004. ……… …. 106
18. Daftar Hasil Analisis Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2000. ……………………………………………………………….. 107
19. Daftar Hasil Analisis Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2001. ……………………………………………….……………. .... 108
122
20. Daftar Hasil Analisis Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2002. ……………………………….……………….…….……... ... 109
21. Daftar Hasil Analisis Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2003. ……………………………….……………….…….……... ... 110
22. Daftar Hasil Analisis Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2004. ……………………………………………….………………. 111
23. Daftar Perbandingan Rasio Keuangan KPRI Bina Karya Kudus 2000-2004 112
24. Daftar Permodalan KPRI Bina Karya Kudus 2000. ……………….……… 113
25. Daftar Permodalan KPRI Bina Karya Kudus 2001. ………………….…… 114
26. Daftar Permodalan KPRI Bina Karya Kudus 2002. …………………..…… 115
27. Daftar Permodalan KPRI Bina Karya Kudus 2003. ……………..………… 116
28. Daftar Permodalan KPRI Bina Karya Kudus 2004. ……………………….. 117
29. Sertifikat Hasil Penelitian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam KPRI Bin8
Karya Kudus. ……………………..………….……………….………… 118
30. Daftar Kredit Jangka Pendek. ……………………………………………… 119
31. Daftar Kredit Jangka Panjang. ……….……………………….…………… 120
32. Surat Pemberian Ijin Observasi dari Fakultas Ilmu Sosial. ……….……….. 121
33. Surat Pemberian Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial. ………….…….. 122
34. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Kudus Kantor
Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah. ……….... 123
35. Surat Pemberian Ijin Penelitian dari KPRI Bina Karya Kudus. ………….. 124
36. Daftar nama Pengurus dan Pengawas KPRI Bina Karya Kudus. ………… 125
37. Daftar Jam Kerja KPRI Bina Karya Kudus. ………………….…………… 126
38. Daftar Karyawan KPRI Bina Karya Kudus. ………………….…………… 127
123
Lampiran 1.
PEDOMAN DOKUMENTASI
A. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas yang dilihat adalah perbandingan antara Aktiva Lancar
dengan Hutang Lancar. Data-data yang diperlukan, terdiri dari :
1. Jumlah Aktiva Lancar Tahun 2000-2004
2. Jumlah Hutang Lancar Tahun 2000-2004
B. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas yang dihitung adalah rasio total aktiva dengan total
hutang. Data-data keuangan yang diperlukan adalah :
1. Jumlah total Aktiva Tahun 2000-2004
2. Jumlah total Hutang Tahun 2000-2004
C. Rasio Rentabilitas
Rasio Rentabilitas yang dihitung adalah rentabilitas modal sendiri dan
rasio rentabilitas ekonomi dengan membandingkan antara SHU dengan modal
sendiri dan membandingkan antara SHU dengan modal usaha. Data-data
keuangan yang diperlukan :
1. Jumlah SHU tahun 2000-2004
2. Jumlah Modal Sendiri Tahun 2000-2004
3. Jumlah Modal Usaha Tahun 2000-2004
124
Lampiran 2.
PEDOMAN WAWANCARA
A. Organisasi
1. Bagaimana Struktur Organisasi KPRI Bina Karya Kudus.
2. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam Struktur Organisasi.
3. Berapa jumlah pengurus dan anggota KPRI Bina Karya Kudus.
B. Jenis Usaha
1. Apabila jenis usaha yang dijankan KPRI Bina Karya Kudus.
2. Fasilitas apa sajakah yang dimiliki untuk menjalankan usaha tersebut.
3. Pelayanan apa sajakah yang diberikan pada pengurus dan anggota.
4. Bagaimana perkembangan usaha KPRI Bina Karya Kudus.
C. Permodalan
1. Dari manakah sumber modal KPRI Bina Karya Kudus.
2. Bagaimana keadaan permodalan KPRI Bina Karya Kudus.
3. Bagaimana penggunaan modal dalam KPRI Bina Karya Kudus.
125
Lampiran 36.
DAFTAR PENGURUS DAN PENGAWAS
KPRI BINA KARYA KUDUS.
Adapun perbandingan pengurus KPRI Bina Karya Kudus tahun 2000 dengan
tahun 2004, antara lain :
No. Keterangan Pengurus Tahun 2000 Pengurus Tahun 2004
1. Ketua Drs. Ruslin Drs. Sadono
2. Wakil Ketua Moch Soekamtono, S. E. Drs. Kasban Soemitardjo
3. Sekertaris Drs. Kasban Soemitardjo Moch Soekamtono, S. E.
4. Bendahara Drs. Sudarminto Endang Listiyani, S. E.
5. Anggota H. Mustaqim Drs. Joko Susilo
Adapun perbandingan pengawas KPRI Bina Karya Kudus tahun 2000 dengan
tahun 2004, antara lain :
Pada tahun 2004 telah diputuskan pembentukkan TIM Perumus perubahan AD
dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dengan susunan sebagai
berikut :
1. Ketua merangkap anggota : Drs. Slamet Haryadi
2. Sekertaris merangkap anggota : Sulaeman, B. A.
3. Anggota : Drs. Subiyanto
4. Anggota : Drs. Kasban Sumitardjo
5. Anggota : Drs. Kahar
No. Keterangan Pengawas Tahun 2000 Pengawas Tahun 2004
1. Ketua Drs. Soebiyanto Drs. Abdul Hamid
2. Anggota I Drs. Joko Susilo Drs. Subarkah
3. Anggota II Suwandi Drs. Kahar
126
Lampiran 37.
DAFTAR JAM KERJA KPRI BINA KARYA KUDUS
Adapun jam kerja yang berlaku di KPRI Bina Karya Kudus adalah sebagai
berikut:
1. Hari Senin pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
2. Hari Selasa pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
3. Hari Rabu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
4. Hari Kamis pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
5. Hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
6. Hari Sabtu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
7. Hari Minggu Libur.
127
Lampiran 38.
DAFTAR KARYAWAN KPRI BINA KARYA KUDUS
Adapun Karyawan KPRI Bina Karya Kudus, terdiri dari :
1. USP : Zubaedi
2. USP : Eulis Eka Haniarti
3. Waserda : Rofiati
4. Waserda : Sri Rejeki Amurwati
5. Penjaga : Moch. Solekan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia memiliki Tiga sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut
adalah sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Koperasi adalah salah
satu pelaku ekonomi sehingga dipandang cocok untuk perekonomian Indonesia.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal
usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan
pelayanan sebaik mungkin.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1), menjelaskan bahwa bukan
kemakmuran orang perseorang yang diutamakan melainkan kemakmuran dan
kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi
salah satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan menjadi soko guru perekonomian
Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan
demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat.
2
Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi, maka dalam melaksanakan
kegiatan usahanya tidak terbatas pada salah satu usaha saja namun dapat
mengembangkan bidang usahanya yang bermacam-macam. Koperasi sebagai
wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan serta penyalur aspirasi masyarakat yang dapat memberikan
keseimbangan, kedudukan, peranan dan sumbangan terhadap tatanan
perekonomian nasional, sehingga sesuai apa yang menjadi cita-cita bangsa
Indonesia dapat dicapai sebagaimana yang tercantum dalam GBHN yaitu
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mengembangkan
usahanya tersebut pengelola koperasi harus dapat mencermati dan melihat
prospek usahanya.
Pengurus dalam hal ini adalah pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh
anggota koperasi untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.
Oleh karena itu, dalam melakukan aktifitasnya, Koperasi sebagai salah satu
bentuk Badan Usaha tidak bisa terlepas dari pembukuan atau Akuntansi.
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh
informasi sehubungan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang telah
dicapai oleh Perusahaan atau Badan Usaha yang bersangkutan, karena laporan
keuangan ini sangat berkaitan erat dengan proses Akuntansi yang merupakan
kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, menyajikan dan menafsirkan data
keuangan dari suatu badan usaha dimana aktifitasnya berhubungan dengan
produksi barang dan jasa. Hal ini berarti laporan keuangan sangat besar artinya
3
bagi badan usaha atau perusahaan untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya
mengenai kondisi keuangan Perusahaan atau Koperasi yang bersangkutan.
Data keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
jika data tersebut diperbandingkan untuk 2 (dua) periode atau lebih dan dianalisis
lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang mendukung keputusan yang akan
diambil. Sebab hasil analisis sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi
perusahaan atau badan usaha tertentu.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus adalah salah satu
contoh Koperasi Pegawai yang ada di Kota Kudus. Kegiatan usaha yang
dilakukan oleh KPRI Bina Karya Kudus ada 3 (tiga) usaha yaitu usaha simpan
pinjam, toko koperasi, dan usaha lain-lain (seperti usaha sepeda motor dan arisan
sepeda motor). KPRI Bina Karya Kudus berbadan Hukum pada tanggal 30 April
1997. Sampai akhir tahun 2004 anggota KPRI Bina Karya Kudus berjumlah 419
orang. Suatu jumlah yang cukup besar dan memerlukan pengelolaan koperasi
yang lebih baik dalam setiap periode kepengurusan.
Di dalam pengelolaan koperasi dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik, trampil
dan cakap, sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat
dan akan mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya. Untuk mengetahui
kondisi keuangan di KPRI Bina Karya Kudus dipergunakan suatu analisis yaitu
analisis kinerja keuangan dimana dapat diketahui dari daftar Neraca dan Laporan
Rugi Laba.
Kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai atau
prestasi yang diperlihatkan. Sedangkan menurut Edy Sukarno (2000:111),
4
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan. Adapun kinerja keuangan menurut Departemen Koperasi adalah
penilaian kesehatan keuangan koperasi.
Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu koperasi termasuk
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Karya Kudus dalam
pengembalian keputusan yang rasional, ada beberapa analisis yang dapat
dipergunakan oleh anggota.
Bagi Koperasi, analisis keuangan membantu dalam perencanaan langkah
kebijaksanaan yang tepat dan sangat membantu dalam perencanaan koperasi.
Untuk menilai kondisi keuangan atau prestasi koperasi, analisis keuangan
memerlukan tolok ukur yang dapat dipakai untuk membantu analisis tersebut.
Tolok ukur tersebut berupa rasio yang menghubungkan antara 2 (dua) variabel
data keuangan yang berbeda.
Hasil dari perbandingan atau rasio tersebut akan memberikan gambaran
atau pandangan tentang kondisi keuangan koperasi. Rasio yang digunakan adalah
Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Rentabilitas (Profitabilitas). Agar
lebih jelas tentang perkembangan dan sehat tidaknya di KPRI Bina Karya Kudus,
maka akan membandingkan laporan keuangan Tahun Buku 2000 – 2004.
Analisis ini akan berguna bagi pengurus koperasi yang baru dalam mengambil
keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan kegiatan koperasi.
5
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk membahas tentang
Analisa Laporan Keuangan Koperasi dengan judul “ ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BINA KARYA KUDUS TAHUN 2000 – 2004 ”.
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Dalam melakukan pembahasan penelitian ini membatasi pada analisis
keuangan dengan mengambil obyek penelitian pada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia Bina Karya Kudus.
Dalam menilai kinerja keuangan pada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia Bina Karya Kudus, data laporan keuangan yang akan diambil adalah
Periode Tahun 2000 – 2004, yang meliputi Aspek Likuiditas, Aspek Solvabilitas
dan Aspek Rentabilitas.
Sesuai dengan pengamatan, masalah yang muncul pada kinerja keuangan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus diantaranya Sisa Hasil
Usaha (SHU) yang telah dicapai belum maksimal, sehingga perlu diupayakan
semaksimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan
munculnya masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana kinerja keuangan KPRI Bina Karya Kudus selama periode
tahun 2000 - 2004?.
6
1.3. Tujuan penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur Kinerja Keuangan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus selama periode tahun
2000 – 2004.
1.4. Kegunaan penelitian
Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Bina Karya Kudus agar bisa diketahui kinerja
keuangannya melalui tingkat Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas.
b. Dengan diketahuinya kinerja keuangan pada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia Bina Karya Kudus tersebut diharapkan bisa memberikan motivasi
yang lebih besar dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
1.5. Sistematika Skripsi
Untuk memperoleh gambaran secara garis besar tentang penulisan skripsi
ini, dicantumkan sistematika skripsi sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah,
Identifikasi Dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan
Penelitian dan Sistematika Skripsi.
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN
7
Landasan Teori Penelitian mengemukakan tentang Kinerja Keuangan,
Laporan Keuangan dan Koperasi.
BAB III METODE PENELITIAN
Metode Penelitian mengemukakan tentang Populasi Penelitian,
Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan Pembahasan mengemukakan tentang Penjelasan
Menegenai KPRI Bina Karya Kudus, Hasil Analisis Rasio, Penyajian
Data, Analisis Data, dan Pembahasan.
BAB V PENUTUP
Penutup mengemukakan Simpulan dan Saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
8
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570), Kinerja adalah
sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan
kemampuan kerja. Menurut Edy Sukarno (2000:111), Kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program /
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Dalam menjalankan kegiatan Koperasi, setiap Koperasi berusaha untuk
mencapai tujuannya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya.
Keberhasilan atau tidaknya suatu koperasi dapat dilihat dari kondisi koperasi.
Analisis keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan menentukan
ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan koperasi
berdasarkan data yang ada. Tujuan utama Analisis Kinerja Keuangan untuk
memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah operasional dan
keuangan yang dihadapi koperasi.
Menurut Suad Husnan (1997:44), pengertian Kinerja Keuangan
merupakan hasil dari banyak keputusan keuangan individual yang dibuat secara
terus menerus pada suatu lembaga atau institusi.
Analisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh koperasi, dilakukan
dengan penyusunan laporan finansial (Financial Statement) yang terdiri dari
laporan keuangan Neraca dan Laporan SHU (Sisa Hasil Usaha) serta Laporan
9
Perubahan Modal yang dibuat secara berkala atau periodik untuk maksud dan
tujuan analisis terhadap Kinerja Keuangan Koperasi.
2.2. Laporan Keuangan
2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Baridwan (1990:19), Laporan Keuangan merupakan hasil
akhir proses Akuntansi. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari
transaksi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.
Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang
hasil usaha, posisi keuangan dan berbagai faktor yang menyebabkan
terjadinya perubahan posisi keuangan kepada berbagai pihak yang
berkepentingan dengan eksistensi badan usaha. Pihak-pihak yang
berkepentingan itu, antara lain :
a. Manajer atau Pimpinan Perusahaan
Manajer atau pimpinan Perusahaan berkepentingan terhadap Laporan
Keuangan untuk mengetahui posisi keuangan sebagai dasar untuk
membuat perencanaan dan mengadakan pengawasan atas kegiatan
Perusahaan yang dikelolanya serta untuk mengetahui sampai seberapa
jauh operasi Manajemen yang dilakukan.
b. Pemilik Perusahaan
Pemilik perusahaan berkepentingan terhadap Laporan Keuangan untuk
dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin Perusahaannya,
10
karena kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai dari keuntungan atau
laba yang diperoleh Perusahaan.
c. Para Investor, Bankers maupun Para Kreditur lainnya
Para Investor, bankers maupun para kreditur lainnya sangat
berkepentingan terhadap Laporan Keuangan karena dapat mengetahui
prospek keuntungan dimasa yang akan datang dan perkembangan
Perusahaan, mengetahui jaminan investasinya dan mengetahui kondisi
kerja dan kondisi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
perusahan tersebut.
d. Pemerintah
Pemerintah memerlukan Laporan Keuangan untuk menentukan besarnya
pajak yang harus ditanggung oleh Perusahaan, pengawasan pajak serta
dibutuhkan oleh biro statistik, dinas perindustrian, perdagangan, tenaga
kerja untuk dasar perencanaan pembangunan.
e. Karyawan
Karyawan memerlukan Laporan Keuangan karena berhubungan langsung
dengan kelangsungan hidup perusahaan yang erat kaitannya dengan
keterjaminan kerja mereka.
Agar Laporan Keuangan dapat memberi gambaran yang jelas kepada
pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan diatas, maka Laporan
Keuangan harus disusun dengan baik dan benar, sehingga dapat dipahami
dan kemudian dianalisa serta diinterprestasikan.
11
Pada dasarnya Laporan Keuangan berguna untuk menyediakan
informasi keuangan mengenai suatu Perusahaan atau badan usaha yang akan
digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan
pertimbangan didalam mengambil keputusan ekonomi.
Menurut Standart Akuntansi Keuangan (1994) menyatakan tujuan
Laporan Keuangan sebagai berikut :
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu Perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai
perubahan dalam sumber-sumber neto (sumber dikurangi kewajiban)
suatu Perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas dalam rangka
memperoleh laba.
3. Untuk memperoleh informasi yang membantu para pemakai laporan di
dalam estimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting mengenai perubahan dalam
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai
aktifitas pembelanjaan dan penanaman modal.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang
berhubungan dengan Laporan Keuangan yang relevan untuk kebutuhan
pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi
yang dianut oleh Perusahaan.
12
Informasi akan bermanfaat jika memenuhi syarat-syarat kualitatif
sebagaimana yang tercantum didalam buku Standart Akuntansi Keuangan
(1994), antara lain :
a. Relevan, artinya Laporan Keuangan harus sesuai dengan
penggunaannya baik untuk tujuan umum maupun khusus.
b. Dapat dimengerti, artinya Laporan Keuangan harus mudah dipahami
dan dimengerti oleh pemakainya.
c. Dapat diuji, artinya laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya
oleh pengukur yang independen dan dengan pengukuran yang sama.
d. Netral, artinya Laporan Keuangan harus diarahkan pada kebutuhan
pemakai dan tidak boleh memihak kepada siapapun.
e. Tepat waktu, artinya Laporan Keuangan harus disajikan sedini mungkin
untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
f. Daya banding, artinya Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya dari Perusahaan yang sama
dengan laporan keuangan perusahaan lainnya pada periode yang sama.
g. Lengkap, artinya laporan keuangan harus meliputi semua data akuntansi
keuangan atau mengungkapkan dan menyajikan seluruh fakta keuangan
serta penyajian fakta tersebut tidak boleh menyesatkan pemakainya.
2.2.2. Laporan Keuangan Koperasi
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 1, menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha
13
yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional sekarang
ini untuk meningkatkan produksi, penciptaan kesempatan kerja dan
pendapatan yang adil dan merata bagi para pegawai, maka Koperasi Pegawai
Republik Indonesia yang benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan
ekonomi para pegawai yang dimiliki dan diatur oleh Anggota atau Pegawai
yang bersangkutan untuk kepentingan dan kesejahteraan pegawai.
Berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan Koperasi
Pegawai Republik Indonesia bertujuan untuk mengembangan ideologi dan
kehidupan perkoperasian serta kesejahteraan anggota khususnya,
kemampuan daya kreasi, usaha anggota, untuk meningkatkan produksi dan
penjualan sehingga diharapkan Pegawai atau Anggota berpartisipasi secara
aktif kedalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia demi tercapainya tujuan
yang akan dicapai Koperasi tersebut.
Koperasi Pegawai Repulik Indonesia apabila ingin sukses atau ingin
berhasil dalam usahanya harus memenuhi satu syarat yaitu harus mempunyai
sistem pencatatan yang baik dan teratur. Sama halnya dengan badan usaha
lain, Koperasi Pegawai Repulik Indonesia atau Koperasi harus
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku. Pada setiap akhir periode pembukuan harus menyajikan laporan
keuangan yang berupa neraca, laporan perhitungan rugi atau laba dan
14
laporan perubahan modal yang harus dilaporkan dalam rapat anggota sebagai
langkah dalam mengambil keputusan.
Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang
penting, disamping itu juga sebagai alat pertanggungjawaban. Agar Laporan
Keuangan dapat dimanfaatkan secara baik, maka laporan keuangan koperasi
harus disusun sesuai Standar khusus Akuntansi Koperasi, karena dengan
Standar khusus ini Koperasi dapat menyusun laporan keuangannya
berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim dengan memperhatikan
karakteristik Koperasi yang bersangkutan.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1994), bahwa Standar khusus
akuntansi mengenai karekteristik Laporan Keuangan Koperasi sebagai
berikut :
1. Laporan Keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban
pengurus kepada anggotanya didalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Laporan Keuangan biasanya meliputi neraca atau laporan posisi
keuangan, laporan perhitungan rugi atau laba dan laporan perubahan
posisi keuangan yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
3. Sesuai dengan posisi Koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan
Koperasi beberapa pos atau istilah yang sama atau muncul, baik pada
kelompok aktiva maupun pada kewajiban dan kekayaan bersih.
4. Perhitungan rugi atau laba menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa
Hasil Usaha (SHU).
15
5. Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi dan peraturan
pemerintah, maka terdapat aktiva (sumber daya) yang dimiliki koperasi
tetapi tidak dikuasainya dan sebaliknya terdapat aktiva (sumber daya)
yang dikuasai oleh koperasi tetapi tidak dimilikinya.
6. Laporan Keuangan Koperasi bukan merupakan laporan keuangan
konsolidasi dari koperasi.
Pemakai utama dari Laporan Keuangan Koperasi adalah para anggota
Koperasi sendiri, Pengurus dan Pejabat Koperasi. Sedangkan pemakai
lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap Koperasi adalah sebagai
berikut :
a. Anggota dan Calon Anggota
Dari Laporan Keuangan anggota dapat menilai pertanggungjawaban
pengurus dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan
pengelolaannya kepada pengurus penilai hasil prestasi pengurus dan
menilai manfaat yang diberikan kepada anggota.
b. Kreditur atau Bankers
Laporan Keuangan berguna dalam mempertimbangkan pemberian
kredit kepada koperasi beserta resiko yang mungkin terjadi.
c. Pejabat Koperasi
Laporan Keuangan berguna untuk menilai sejauhmana koperasi telah
mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta dalam rangka
pembinaan.
16
d. Kantor Pajak
Laporan Keuangan diperlukan untuk menetapkan pajak yang akan
diberikan kepada koperasi yang bersangkutan.
e. Pengawas
Laporan Keuangan untuk menilai kinerja Pengurus dalam pengelolaan
koperasi umumnya dan keuangan koperasi khususnya melaporkan hasil
penilaiannya kepada rapat anggota.
f. Pengurus atau manajer koperasi
Laporan Keuangan digunakan dalam hal pengendalian usaha Koperasi,
baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan
kegiatan. Disamping itu Laporan Keuangan digunakan sebagai
pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya ekonomi
kepada pemiliknya.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1994), Laporan Keuangan
Koperasi informasinya sangat diperlukan oleh para pemakai atau pihak-
pihak yang berkepentingan untuk memperoleh :
1. Aktiva (sumber daya) yang dimiliki Koperasi
2. Kewajiban yang harus dipenuhi Koperasi
3. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan Koperasi sendiri
4. Transaksi, kegiatan dan keadaan yang terjadi dalam satu periode yang
mengubah sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih
koperasi
17
5. Sumber penggunaan dan informasi lain yang mungkin mempengaruhi
Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas.
2.2.3. Komponen Dasar Laporan Keuangan
Komponen dasar yang terdapat dalam setiap laporan keuangan adalah
rugi laba untuk koperasi dan laporan perhitungan hasil Usaha, Neraca
(balance Sheet), laporan perubahan posisi keuangan (sumber dan
penggunaan dana). Masing-masing komponen dari laporan keuangan dapat
dilihat berikut ini.
2.2.3.1. Laporan Rugi Laba
Laporan Perhitungan Rugi Laba adalah suatu laporan atas dasar
dimana sukses yang dicapai dan kegagalan yang diderita suatu koperasi
di dalam menjalankan usahanya dalam jangka waktu (periode) tertentu
itu dinilai. Laporan perhitungan rugi laba pada hakekatnya
menggambarkan dua macam arus yang membentuk laba dan rugi. Laba
terjadi apabila pendapatan dalam suatu periode melampaui biaya-biaya
yang bersangkutan, sebaliknya rugi apabila pendapatan dalam suatu
periode lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
Laporan rugi-laba menyajikan informasi keuangan yang berguna
untuk menilai keberhasilan koperasi dan efisiensi manajemen di dalam
mengelola kegiatan-kegiatan operasinya; membuat estimasi jumlah
laba/rugi dimasa datang sebagai akibat keberhasilan atau kegagalan
18
usaha koperasi; menilai profitabilitas dari modal yang ditanam tersebut,
dikelola dan dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen.
Laporan rugi-laba mencerminkan kondisi pada periode tertentu yang
berhubungan dengan pendapatan dan biaya-biaya.
Dalam praktek laporan rugi-laba memuat angka-angka sebagai
berikut: penjualan bruto, penjualan netto, biaya-biaya barang,
pengeluaran penjualan, biaya umum dan administrasi.
Pendapatan pada koperasi merupakan selisih dari hasil operasional
usaha yang berasal dari penjualan dengan total biaya yang dikeluarkan
selama operasional usaha untuk periode akuntansi.
2.2.3.2. Neraca
Neraca (balance sheet) merupakan laporan keuangan koperasi
yang memberikan cukup informasi penting bagi pihak ekstern maupun
pihak manajemen. Setidak-tidaknya neraca akan memberikan informasi
tentang dua hal yaitu : likuiditas dan fleksibilitas finansial koperasi,
yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat estimasi terhadap
keadaan-keadaan finansial di masa yang akan datang.
Informasi tentang likuiditas yang memberikan gambaran tentang
kemampuan koperasi untuk membayar hutang-hutangnya tepat pada
waktu yang telah ditetapkan, merupakan informasi penting khususnya
kreditur jangka pendek. Sebaliknya kreditur jangka panjang dapat
menggunakan neraca untuk menilai / mengukur fleksibilitas finansial
19
yaitu jaminan kemampuan koperasi untuk mendapatkan sumber data
keuangan.
Dengan adanya neraca, manajemen perlu mengadakan evaluasi
terhadap komposisi aktiva, hutang-hutang dan struktur permodalan
koperasi, dalam rangka usahanya untuk mencapai kombinasi paling
menguntungkan dari segi profitabilitas koperasi.
Di dalam neraca rekening-rekening diklasifikasikan sedemikian
rupa, sehingga bagian yang sejenis dapat dijumlahkan untuk kemudian
dalam suatu bentuk dimana satu dengan lainnya dapat terwujud.
Rekening-rekening neraca dibagi menjadi tiga klasifikasi dasar yaitu :
Assets (aktiva), Liabilities (pasiva) dan Equity (modal).
2.2.3.3. Laporan perubahan-perubahan posisi keuangan (sumber dan
penggunaan dana).
Laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan untuk
mengetahui informasi tentang ringkasan dari pengaruh transaksi-
transaksi / kegiatan penanaman modal dan pembiayaannya; keterangan
secara lengkap mengenai berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan di dalam finansial koperasi, adalah periode akuntansi yang
bersangkutan.
20
2.3. Analisis Rasio Keuangan
2.3.1 Pengertian Analisis Keuangan
Analisis Keuangan adalah suatu proses analisis data neraca dan laporan
rugi laba menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Salah satu proses analisis ini adalah dengan analisis rasio.
Analisis keuangan untuk melaksanakannya dapat dengan cara
membandingkan prestasi satu periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode
tertentu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan
perusahaan sejenis dalam industri itu sehingga dapat diketahui bagaimana
posisi dalam industri (Agus Sartono, 1997:66).
2.3.2 Pengertian Analisis Rasio Keuangan
Analisis Rasio Keuangan merupakan dasar untuk menilai dan
menganalisis prestasi operasi koperasi. Disamping itu Analisis Rasio
Keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerja perencanaan dan
pengendalian keuangan.
Menurut Djarwanto (2001:123), Rasio adalah suatu angka yang
menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam
Laporan Keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau
perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan
dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat memberikan
21
gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi
(Munawir, 2001:64).
Suatu cara atau metode yang sering digunakan dalam menganalisis
modal dari suatu badan adalah dengan membandingkan atau rasio. Dengan
menghubungkan elemen-elemen aktiva di satu pihak dengan elemen-elemen
pasiva dilain pihak. Elemen-elemen yang dihubungkan tergantung kepada
aspek keuangan apa yang ingin diketahui. Dengan membandingkan elemen-
elemen tertentu dari aktiva disatu pihak dengan elemen-elemen tertentu dari
pasiva dilain pihak dapat diketahui tingkat Likuditas, Solvabilitas dan
Rentabilitas suatu Perusahaan pada saat tertentu (Bambang Riyanto,
1995:25).
Secara individual rasio itu kecil artinya kecuali jika dibandingkan
dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembanding. Bila tidak
ada standar yang dipakai sebagai dasar pembanding, dari penafsiran rasio-
rasio suatu Perusahaan, tidak dapat disimpulkan apakah rasio-rasio itu
menunjukkan kondisi yang menguntungkan karena hasil rata-rata dari
perusahaan sejenis yang mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda,
ada yang kondisi keuangannya baik dengan operasi yang menguntungkan dan
ada yang sebaliknya.
Standar Rasio bukanlah merupakan angka pembanding yang ideal atau
bukanlah merupakan ukuran yang pasti, tetapi standar rasio dapat digunakan
sebagai pedoman bagi penganalisis. Bila dalam pembanding ini terdapat
penyimpangan yang cukup besar, maka perlu untuk mengadakan penelitian
22
lebih jauh. Sebab penyimpangan tersebut dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang
luar biasa yang hanya terjadi dalam Perusahaan yang sedang dianalisis.
Dengan Analisis Rasio yang diperbandingkan dengan angka
pembanding yang tepat penganalisis akan mengetahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dan manajemen dapat memperbaikinya sebelum
masalahnya menjadi lebih parah lagi.
2.3.3 Pengertian Likuiditas
Menurut Bambang Riyanto (1995:18), Likuiditas adalah kemampuan
suatu perusahaan untuk dapat mengadakan alat-alat pembayaran sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi kewajiban saat ditagih. Apabila kemampuan
membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan
proses-proses produksi, maka dinamakan “Likuiditas Perusahaan”.
Sedangkan menurut Munawir (2001:31), Likuiditas adalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, atau kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
Menurut Farid Djahidin (1993), Rasio Likuiditas adalah rasio yang
digunakan untuk menganalisis dan menginterprestasikan posisi keuangan
jangka pendek yaitu untuk memenuhi kemampuan perusahaan menyediakan
alat-alat yang likuid (yang mudah dijual atau diuangkan) guna menjamin
pengembalian hutang-hutang jangka pendek pada waktunya atau hutang-
hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Adapun menurut Departemen
23
Koperasi, Likuiditas adalah keadaan keuangan pada suatu saat untuk dapat
membayar / memenuhi hutang jangka pendek.
Koperasi yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada
waktunya berarti koperasi tersebut dalam keadaan “Likuid”, dan sebaliknya
apabila koperasi tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada
saat ditagih, berarti Koperasi tersebut dalam keadaan “Illikuid”.
Menurut Munawir (1993), suatu Perusahaan atau Badan Usaha
mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu :
a. Memenuhi Kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, yaitu pada waktu
ditagih.
b. Memelihara modal kerja cukup untuk operasi yang normal (kewajiban
keuangan terhadap pihak intern).
c. Membayar bunga dari deviden yang dibutuhkan.
d. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.
2.3.4 Pengertian Solvabilitas
Menurut Munawir (2001:32), Solvabilitas adalah kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan
tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun
jangka panjang.
Menurut Departemen Koperasi, Solvabilitas adalah keadaan keuangan
koperasi pada suatu saat menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kemampuan
24
koperasi untuk membayar semua hutangnya baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
Dengan Solvabilitas, dimaksudkan kemampuan perusahaan untuk
membayar hutang-hutangnya dari aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan
tersebut (Farid Djahidin, 1993:109).
2.3.5 Pengertian Rentabilitas
Menurut Munawir (2001:33), Rentabilitas adalah kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Cara untuk
menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan
tergantung pada laba dan aktiva yang akan diperbandingkan satu dengan
lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan itu laba berasal dari operasi atau
laba bersih setelah pajak dengan jumlah modal sendiri.
Dengan bermacam cara dalam penelitian rentabilitas, maka tidak
mengherankan jika ada beberapa koperasi yang berbeda-beda dalam
menghitung rentabilitasnya dan yang terpenting adalah rentabilitas mana
yang akan digunakan sebagai alat pengukur efisiensi penggunaan modal
dalam koperasi yang bersangkutan.
Rentabilitas suatu koperasi diukur dengan kesuksesan koperasi dan
kemampuan menggunakan aktiva yang produktif, dengan demikian
rentabilitas suatu koperasi dapat diketahui dengan membandingkan antara
laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah
modal koperasi tersebut.
25
Menurut Riyanto (1991:30), bahwa modal Perusahaan pada dasarnya
berasal dari modal sendiri dan dari modal asing. Kedua sumber modal
tersebut bertujuan untuk menilai atau mengukur rentabilitas. Sumber modal
juga dapat digunakan rasio sebagai berikut :
a. Rentabilitas Modal Sendiri
Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang
tersedia bagi anggota yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak.
b. Rentabilitas Ekonomi.
Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan
modal sendiri dan modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan
dinyatakan dalam prosentase.
2.3.6 Koperasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian Pasal 1, menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Gerakan koperasi adalah secara keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan
perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama
koperasi.
26
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (revisi 1998),
Koperasi adalah Badan Usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi pada anggotanya atas dasar prinsip-
prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup
anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan
demikian Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru
perekonomian nasional.
Menurut Sagimum M.D. (1989:10), Koperasi adalah bentuk kerjasama
di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 pasal 33 ayat (1) bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu maka
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
Tugas Pokok Koperasi adalah menunjang kepentingan para anggotanya
dalam rangka kesejahteraan anggota. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan
soko guru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan
terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu, Pemerintah berperan dalam
memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang pada Koperasi.
Pelaksanaannya perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan pemerintah.
27
2.3.6.1 Asas Koperasi
Menurut Pandji (2003:17-18), Koperasi Indonesia berdasarkan
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sedangkan menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 2, Koperasi berdasarkan atas Asas Kekeluargaan. Bagi Koperasi
asas gotongroyong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran
semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari
kerja tanpa memikirkan kepentingan sendiri, akan tetapi selalu untuk
kesejahteraan bersama.
Masalah Solidaritas adalah merupakan unsur penting, karena
Koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus
saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh. Asas
Gotongroyong dan Asas Kekeluargaan dalam Koperasi hendaknya
merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja sama
dalam pelaksanaan keadilan dan cinta kasih.
2.3.6.2 Landasan Koperasi
Mendirikan Koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu.
Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan
koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam
pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.
(Ninik Widiyanti, 2003:8-10)
28
Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah
sekelompok orang telah seia-sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh
karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya.
Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat
yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian pasal 2, menyebutkan bahwa Koperasi
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2.3.6.3 Fungsi dan Peran Koperasi
Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4,
adalah sebagai berikut :
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemakmuran ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko
gurunya.
29
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.3.6.4 Prinsip Koperasi
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip
koperasi sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan
pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. Pendidikan Perkoperasian.
b. Kerjasama antar Koperasi.
2.3.6.5 Jenis Koperasi
Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha
untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Pandji Anoraga (2003:19-38),
30
Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5
(Lima) golongan yaitu sebagai berikut :
2.3.6.5.1 Koperasi Konsumsi
Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari,
misalnya barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, minyak
kelapa dan lain-lain), barang-barang sandang (seperti kain, batik,
tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun,
minyak tanah dan lain-lain). Oleh sebab itu, maka koperasi yang
menyediakan kebutuhan sehari-hari disebut sebagai koperasi
konsumsi.
Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya
dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik
dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-
anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha
sebagai berikut :
a) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam
jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
b) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota
dengan harga yang layak.
c) Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk
keperluan anggota.
31
2.3.6.5.2 Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan
kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan
dengan ongkos (bunga) yang ringan, koperasi ini disebut dengan
koperasi kredit. Contohnya adalah Kredit uang dan Kredit barang
(seperti Kredit sepeda motor Honda, Arisan Sepeda motor dan lain-
lain).
Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu
koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah
simpanan anggota sendiri. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41,
bahwa Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok; Simpanan
Wajib; Dana Cadangan dan Hibah. Dari uang simpanan yang
dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota
yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat
disebut Koperasi Simpan Pinjam.
2.3.6.5.3 Koperasi Pegawai / Karyawan
Koperasi Karyawan / Pegawai adalah merupakan salah satu
koperasi fungsional. Kebersamaan fungsional adalah kaitan yang
dinamis dari aktivitas kerja dan usaha pameran serta warga, golongan
dan pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan tatanan, baik langsung
maupun tidak langsung. Kebersamaan fungsional tidak menghendaki
32
dominasi pihak-pihak tertentu. Kebersamaan fungsional juga tidak
menghendaki adanya eksploitasi dan penghisapan dalam bentuk
apapun, baik pihak terhadap pihak, golongan terhadap golongan
ataupun seorang terhadap orang lainnya dalam maupun luar kegiatan
usaha koperasi (Ninik Widiyanti, 1991:66).
Dikalangan koperasi fungsional digiatkannya menabung bagi
anggotanya. Pelaksanaan tabungan dipermudah dengan adanya
penghasilan tetap dari anggota-anggotanya. Modal yang dihimpun
dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang
memerlukan. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan adalah Usaha
Simpan Pinjam. Sistem permodalan koperasi yang mengutamakan
simpanan teratur, terutama simpanan wajib bulanan sangat
mendorong tumbuhnya modal sendiri.
Koperasi menetapkan simpanan wajib anggota yang tidak
sama jumlahnya karena rata-rata simpanan setiap anggota menjadi
lebih besar daripada jika ditetapkan dalam jumlah yang sama.
Pengaturan seperti itu juga lebih mencerminkan kegotongroyongan
karena yang kuat akan berarti membantu yang lemah. Koperasi
fungsional dengan potensi permodalan seperti itu dapat berkembang
dengan cepat partisipasi anggota yang paling kongkrit dalam koperasi
adalah membiayai koperasinya melalui simpanan anggota.
Kegiatan koperasi fungsional yang utama pada waktu ini
adalah dapat diperluas sehari-hari dan sebagainya. Disamping
33
memberikan pinjaman uang, banyak koperasi fungsional yang
menyelenggarakan pertokoan yang menyediakan barang-barang
keperluan keluarga. Sementara koperasi menjual barang atas dasar
kredit, karena jika dijual tunai kurang menarik anggota karena
harganya belum tentu lebih murah dan anggota sering dapat membeli
dengan kredit dari toko lain.
Kegiatan-kegiatan Koperasi tersebut tercermin dalam
kegiatan-kegiatan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Bina Karya Kudus yang meliputi simpan pinjam, pertokoan
(Waserda) dan kredit sepeda motor. Sedangkan simpanan-simpanan
yang dilakukan adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan
simpanan sukarela yang dibedakan menurut golongan masing-masing
anggota.
2.3.6.5.4 Struktur Organisasi Koperasi
Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar
sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus mempunyai organisasi yang
baik dan jelas, dengan mengetahui tugas dan kewajiban setiap organisasi
masing-masing, maka tidak akan terjadi kesimpangsiuran atau
kesalahpahaman dalam melakukan tugas pekerjaan. Menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Pasal 21, Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : Rapat Anggota,
Pengurus dan Pengawas.
34
a. Rapat Anggota.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian Pasal 22, bahwa Rapat Anggota merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota
diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
b. Pengurus.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian Pasal 29 dan Pasal 30, Pengurus merupakan
pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh
anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas :
1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.
c. Pengawas.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian Pasal 38 dan Pasal 39, Pengawas dipilih dari
dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas
bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas sebagai
berikut :
35
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2.4. Kerangka Teoretis
Kerangka Teoretis dari penilitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1 Kerangaka Teoretis Penelitian
Aktiva
Hutang
Penjualan Analisis Kinerja Keuangan
Modal
SHU
36
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah oleh sebab itu harus
dapat memenuhi mutu ilmiah suatu penelitian. Salah satu cara untuk dapat
memenuhi mutu ilmiah suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan
dengan metode penelitian. Jenis penelitian ini berupa studi kasus dengan
wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan di Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Bina Karya Kudus.
Setelah mengetahui jenis penelitian yang dilakukan, maka perlu
mengetahui metodologi penelitian yang dilakukan. Metodologi penelitian yang
dilakukan meliputi Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian,
Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan dan Analisa Data.
Menurut Arikunto (1993:102), Populasi adalah keseluruhan subyek
penelitian. Menurut Arikunto (1993:104), Sampel adalah sebagian atau wakil
populasi yang diteliti. Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan obyek
yang harus diteliti dalam melakukan penelitian, ada kalanya peneliti menjadikan
keseluruhan obyek (populasi) untuk diteliti, ada juga yang mengambil sebagian
saja dari keseluruhan obyek penelitian (sampel) yang untuk diteliti. Menurut
Arikunto (1991:91), Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi
suatu penelitian.
37
3.2. Populasi dan sampel Penelitian
Populasi dan Sampel Penelitian yang dilakukan di Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Bina Karya Kudus sama, yaitu data Laporan Keuangan dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang terdapat pada Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Bina Karya Kudus .
3.3.Variabel Penelitian
3.3.1 Macam Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
(a). Aktiva, dengan indikator aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.
(b). Hutang, dengan indikator hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang.
(c). Penjualan, dengan indikator penjualan tunai dan penjualan kredit.
(d). Modal, dengan indikator modal sendiri dan modal dari luar.
(e). Sisa Hasil Usaha (SHU).
3.3.1 Definisi Operasional Variabel
1. Aktiva, merupakan uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber
yang diharapkan akan direalisasi menjadi hutang kas, dijual atau
dikonsumsi selama sirkulasi usaha koperasi yang normal, yang terdiri dari
atas aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain (rupa-rupa aktiva).
Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang dagang, persediaan, serta uang muka
(persekot). Aktiva Tetap terdiri atas tanah dan bangunan, inventaris,
38
sedangkan untuk aktiva lain meliputi peralatan kantor dan perlengkapan
kantor lainnya yang merupakan kekayaan koperasi selama periode tahun
2000-2004.
2. Hutang, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi selama
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang berlaku.
Hutang meliputi hutang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus
segera dipenuhi dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jatuh tempo
biasanya kurang dari 1 tahun selama periode tahun 2000-2004.
3. Penjualan, merupakan hasil penerimaan koperasi baik secara kredit
maupun secara tunai atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen,
selama periode tahun 2000-2004.
4. Modal, merupakan sejumlah dana yang disetorkan atau dikumpulkan baik
dari anggota maupun dari sumber lainnya yang dipergunakan untuk
membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi selama periode
tahun 2000-2004.
5. SHU, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan
kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
3.4.Teknik Pengumpulan Data
Penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus
menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan
39
sendiri pengumpulannya, melainkan data yang sudah tersedia yang diperoleh
dari neraca dan laporan perhitungan selama lima tahun yaitu tahun 2000 - 2004.
Dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data berikut ini.
a. Interview
Interview yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus yang ditunjuk
untuk menangani dan memberi data pada saat dilakukan penelitian.
b. Dokumen
Dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data dan melalui dokumen-
dokumen yang ada di kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina
Karya Kudus. Dokumen tersebut adalah laporan keuangan koperasi.
3.5.Teknik Pengelolaan dan analisis Data
3.5.1 Teknik Pengelolaan
1. Coding
Suatu aktivitas dilakukan dalam mengklasifikasikan atau
mengkelompokkan data dari obyek penelitian dengan pemberian kode
dari data yang diperoleh.
2. Editing
Mengoreksi data yang dikumpulkan bertujuan mengurangi tingkat
kesalahan dalam memasukkan data.
40
3. Tabulating
Proses memasukkan data yang telah diklasifikasikan ke dalam tabel yang
telah disediakan berupa angka.
4. Komputerisasi
Dalam mengolah data keuangan digunakan alat bantu komputer yaitu
program MS. Word dan MS. Excel.
3.5.2 Analisis Data
Metode analisis data adalah untuk membahas dan menjabarkan data
yang diperoleh, kemudian masalah yang ada disimpulkan agar didapatkan
jawaban yang tepat. Dalam penelitian ini metode analisis data yang
digunakan adalah sebagai berikut ini.
a. Analisis Deskriptif
Analisis metode yang dimaksudkan untuk memperjelas data yang
diperoleh. Metode ini akan membahas antara lain mengenai kondisi yang
ada di dalam obyek penelitian yaitu pada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia Bina Karya Kudus.
Metode Analisis Deskriptif ini diusahakan untuk mengumpulkan
dan menyajikan data yang telah didapat, sehingga dapat memberikan
gambaran secara jelas mengenai kinerja keuangan pada Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Bina Karya Kudus yang dikelompokkan sebagai
berikut ini.
41
Periode I meliputi periode per 1 Januari 2000 - 31 Desember 2000
Periode II meliputi periode per 1 Januari 2001 - 31 Desember 2001
Periode III meliputi periode per 1 Januari 2002 - 31 Desember 2002
Periode IV meliputi periode per 1 Januari 2003 - 31 Desember 2003
Periode V meliputi periode per 1 Januari 2004 - 31 Desember 2004
b. Analisis Keuangan
Dalam penelitian ini untuk melakukan penilaian kinerja pada
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus dilakukan
dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Rasio
Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas.
(a) Analisis Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan
koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Untuk mengukur tingkat likuiditas dalam hal ini digunakan
bentuk Rasio Likuditas sebagai berikut :
Rasio Likuiditas = 100% x Lancar HutangLancar Aktiva
42
Standar Likuiditas menurut Departemen Koperasi seperti
terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1
Standar Likuiditas (Current Ratio)
Persentase (%) Kriteria
Diatas 300 %
150 – 300 %
100 – 150 %
Dibawah 100 %
Sangat Likuid
Likuid
Cukup Likuid
Tidak Likuid
Sumber : Kinerja Keuangan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005.
(b) Analisis Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabilitas adalah yang digunakan untuk mengukur
kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan baik itu
kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
Rasio Solvabilitas yang dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Solvabilitas = 100% x Hutang TotalAktiva Total
43
Standar Solvabilitas menurut Departemen Koperasi seperti
terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2
Standar Solvabilitas
Persentase (%) Kriteria
Diatas 201 %
100 – 200 %
Dibawah 100 %
Sangat Solvabel
Solvabel
Tidak Solvabel
Sumber : Kinerja Keuangan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005.
(c) Analisis Rasio Rentabilitas
Rasio Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu. Cara penilaian rentabilitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal
Sendiri.
Rentabilitas Ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha
dengan modal sendiri dan modal yang dipergunakan untuk
menghasilkan laba dan dinyatakan dalam prosentase.
Bentuk Rasio Rentabilitas Ekonomi yang dipergunakan adalah
sebagai berikut :
Rasio Rentabilitas Ekonomi = 100% x UsahaModal UsahaHasil Sisa
44
Standar Rentabilitas Ekonomi menurut Departemen Koperasi
seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3
Standar Rentabilitas Ekonomi
Persentase (%) Kriteria
> 11 %
8 % - 11 %
< 8 %
Sangat Efisien
Efisien
Tidak Efisien
Sumber : Kinerja Keuangan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005.
Sedangkan Rentabilitas Modal Sendiri adalah perbandingan
antara jumlah laba yang tersedia bagi anggota yang menghasilkan laba
tersebut dilain pihak.
Bentuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang digunakan
adalah sebagai berikut :
Rasio Rentabilitas Modal Sendiri = 100% x SendiriModal
UsahaHasil Sisa
45
Standar Rentabilitas Modal Sendiri menurut Departemen
Koperasi seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4
Standar Rentabilitas Modal Sendiri
Persentase (%) Kriteria
> 12 %
9 % - 12 %
< 9 %
Sangat Efisien
Efisien
Tidak Efisien
Sumber : Kinerja Keuangan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005.
46
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Sejarah Berdirinya KPRI Bina Karya Kudus
Pada tanggal 29 Agustus 1980 karyawan dan guru-guru di lingkungan
Departemen atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus di SD
Purwosari III mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut timbul ide
untuk mendirikan KPN (Koperasi Pegawai Negeri) di lingkungan
DEPDIKBUD (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
Awal berdirinya Koperasi Pegawai Negeri ini adalah koperasi simpan
pinjam dan karena adanya kebutuhan sehari-hari dikalangan anggota, maka
koperasi ini dilengkapi dengan adanya Toserda (Toko Serba Ada). Pada
tanggal 11 Januari 1993 dengan Badan Hukum No. 9679a / BH / VI dengan
nama ” KPRI BINA KARYA ”.
Mula-mula anggota KPRI Bina Karya Kudus didukung oleh 183
anggota yang berasal dari unsur-unsur karyawan Depdikbud, karyawan Dinas
P dan K, serta unsur guru-guru Dinas P dan K. KPRI Bina Karya Kudus
dikelola oleh 12 orang pengelola, kemudian menyusut menjadi 11 orang dan
berdasarkan RAT (Rapat Anggaran Tahunan) yang baru dikelola oleh 7
pengelola ditambah 3 orang Pengawas.
Keanggotaan KPRI Bina Karya Kudus berkembang seiring dengan
tumbuhnya kepercayaan calon anggota potensial terhadap KPRI Bina Karya
47
Kudus dan juga bertambahnya jumlah Pegawai Negeri yang bernaung di
instansi Depdikbud dan Dinas P dan K Kabupaten Kudus.
4.1.2. Tujuan didirikannya KPRI Bina Karya Kudus
Sebelum didirikannya KPRI Bina Karya Kudus sudah tentu
mempunyai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu, adapun tujuan
tersebut, antara lain :
1. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota KPRI Bina Karya
Kudus.
2. Memberikan pinjaman modal kepada anggota KPRI Bina Karya Kudus.
3. Untuk meningkatkan peran Koperasi sebagai Badan Usaha dikalangan
Pegawai Negeri.
4.1.3. Struktur Organisasi
Maksud dan tujuan Penggunaan Organisasi di KPRI Bina Karya
Kudus adalah sebagai berikut :
(a). Dalam Pembagian tugas sesuai keahliannya
(b). Mempermudah dalam memberi petunjuk dan pembinaan kepada
pekerja dalam mempergunakan alat-alat yang diperlukan.
(c). Mempermudah dalam mengadakan pengawasan selama pekerjaan
berlangsung.
48
STRUKTUR ORGANISASI
KPRI BINA KARYA KUDUS
PERIODE 2004 – 2006
Rapat Anggota
Pengurus Pengawas
USP Induk Unit Toko
Kasir Pembukuan Piutang Kasir Pendidikan Simpanan Pembukuan Kasir Pembukuan Pembelian Penj. Stock
Anggota
Sumber : KPRI Bina Karya Kudus 2005
Penjelasan Struktur
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian Pasal 21, alat perlengkapan Koperasi terdiri dari :
1. Rapat Anggota
Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan
Koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat
49
anggota berhak meminta keterangan dan tanggung jawab pengurus dan
pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
Wewenang dan tugas Rapat Anggota, antara lain menetapkan :
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
b. Penelitian kebijaksanaan umum dalam memimpin Koperasi.
c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
d. Menetapkan rencana kerja, anggaran belanja dan mengesahkan neraca
dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha
Koperasi.
e. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
f. Penilaian laporan Pengawas.
2. Pengurus
Pengurus (Job Diskription) dipilih dari dan oleh anggota Koperasi
dalam Rapat anggota dan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun.
Wewenang dan Tugas Pengurus antara lain :
a. Mengelola Koperasi dan usahanya.
b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
d. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
e. Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.
50
3. Pengawas
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota.
Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.
Wewenang dan Tugas Pengawas, antara lain :
a). Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kehidupan
koperasi termasuk bidang organisasi, dan usaha-usaha dalam
kebijaksanaan operasional pengurus serta keuangan koperasi.
b). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi.
c). Memberikan pendapat dan saran perbaikan.
d). Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
4.1.4. Disiplin Kerja
Kedisiplinan di KPRI Bina Karya Kudus berjalan dengan baik, maka
setiap karyawan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Setiap Karyawan wajib datang tepat pada waktunya dan mengisi daftar
hadir.
b. Meniggalkan tempat pada jam kerja hanya diperbolehkan dengan ijin
atasan.
c. Apabila tidak hadir / masuk kerja dengan alasan apapun wajib memberi
kabar kepada atasan sedapat mungkin sebelum pekerjaan dimulai.
51
4.1.5. Kepegawaian
Pengertian Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja didalam
suatu instansi atau lembaga baik Pemerintah maupun swasta yang
memperoleh imbalan atau upah sesuai dengan perjanjian atau aturan yang
berlaku.
Adapun seluruh karyawan KPRI Bina Karya Kudus berjumlah 10
orang terbagi menjadi :
a). Karyawan Tetap : 5 orang
b). Karyawan tidak tetap : 5 orang
4.1.6. Keanggotaan
Anggota merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan
berkoperasi. Seperti diketahui bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-
orang dan bukan kumpulan modal, sehingga koperasi tidak dapat berdiri
tanpa adanya anggota. Dalam keanggotaannya KPRI Bina Karya Kudus
terdiri dari ± 102 orang.
4.1.7. Jenis Kegiatan Usaha
KPRI Bina Karya Kudus tergolong Koperasi yang sudah berhasil
dalam melaksanakan kegiatannya, dimana koperasi ini dapat meningkatkan
perekonomian anggota atau Pegawai. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh
KPRI Bina Karya ini adalah : Simpan Pinjam, Toserda (Toko Serba Ada) dan
usaha lain-lain (seperti arisan motor).
52
1. Simpan Pinjam
Simpan Pinjam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu
sebagai berikut :
a. Kredit Jangka Pendek
Kredit jangka Pendek di KPRI Bina Karya Kudus ada 3 (tiga) jangka
waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 10 bulan, 12 bulan dan 15 bulan.
b. Kredit Jangka Panjang
Kredit jangka panjang di KPRI Bina Karya Kudus, jangka waktu yang
sudah ditetapkan, yaitu 20 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan.
Syarat untuk mengajukan pinjaman (kredit) dari KPRI Bina Karya
Kudus adalah sebagai berikut :
(1). Anggota yang mempunyai gaji di Dinas Kabupaten Kudus.
(2). Mengajukan permohonan kredit.
(3). Rapat pleno (disetujui) setiap rapat pada tanggal 25.
(4). Resiko kreditnya adalah setiap pengambilan dikenakan biaya koperasi
provisi kredit dan resiko kredit.
(5). Minimal angsuran per bulannya disesuaikan sisa gaji.
(6). Tidak mempunyai pinjaman, atau sisa pinjaman harus dilunasi, atau
pinjaman baru diberikan jika sisa pinjaman maksimal tinggal 50 %
(tanpa harus melunasi sisa pinjaman).
2. Toko Serba Ada (Toserda)
Toserda di KPRI Bina Karya Kudus, anggota memperbolehkan untuk
membayar barang yang dibeli secara tunai dan kredit. Jika membayar
53
secara kredit, setiap bulan gaji anggota dipotong sesuai dengan perjanjian
yang sudah ditetapkan. Toserda di KPRI Bina Karya Kudus, menjual
barang-barang kelontong dan sembako.
4.1.8. Kegiatan Sosial
Selain kegiatan usaha yang telah diuraikan sebelumnya, untuk
menambah kesejahteraan anggota, KPRI Bina Karya Kudus juga mengadakan
kegiatan dalam program kerjanya. Kegiatan sosial itu berupa:
1. Khitanan Masal yang diadakan yayasan dan KPRI Bina Karya Kudus ikut
berperan dalam memberikan sumbangan kepada yayasan tersebut.
Sumbangan tersebut diambil dari uang khusus untuk kegiatan sosial.
2. Hari ulang Tahun Koperasi setiap bulan Juli, iurannya diserahkan kepada
Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi. Hari Koperasi ini
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi.
3. Memberikan santunan Duka bagi anggota yang meninggal. Untuk
santunan duka ini, setiap anggota wajib iuran uang sebesar Rp. 2.000,00
dikali jumlah anggota koperasi. Sedangkan untuk koperasi sendiri
memberikan iuran uang sebesar Rp. 100.000,00.
4.1.9. Alat Penunjang Usaha
Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari alat penunjang
perkembangan usaha koperasi itu sendiri. Alat penunjang usaha KPRI Bina
Karya Kudus, yaitu:
54
a. Modal
Sumber permodalan koperasi berasal dari simpanan-simpanan anggota
melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
Simpanan anggota tersebut dijelaskan.
1) Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan pada waktu
menjadi anggota koperasi sebesar Rp. 1.000,00.
2) Simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayarkan anggota koperasi
tiap bulan. Setiap anggota wajib memberikan uang sebesar Rp.
5.000,00, sedangkan untuk bantuan sebesar Rp. 20.000,00. jadi
jumlahnya sebesar Rp. 25.000,00.
3) Simpanan Sukarela, adalah simpanan yang dibayar tergantung pada
kemampuan masing-masing anggota. Minimal uang yang dibayar
sebesar Rp. 5.000,00 per bulan.
b. Pelayanan
Pelayanan dalam koperasi merupakan faktor tidak langsung dari alat
penunjang usaha koperasi yang berbeda dengan modal dan administrasi
usaha yaitu berupa penyediaan barang. Pelayanan di KPRI Bina Karya
Kudus ini dilakukan setiap hari oleh pengurus koperasi, meliputi :
1) barang-barang konsumsi
2) barang elektronik
3) alat-alat tulis
4) macam-macam bahan makanan
5) macam-macam bahan pakaian jadi
55
6) obat-obatan
7) dan lain-lain
4.2. Penyajian Data
Pengelolaan keuangan dan modal pada Koperasi merupakan masalah yang
penting untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi. Pertambahan aktiva
menunjukkan adanya perkembangan positif bagi koperasi, jika diimbangi dengan
kenaikan SHU dan pendapatan koperasi agar tujuan koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat tercapai.
Meninjau lebih jauh kondisi keuangan KPRI Bina Karya Kudus sehingga
dapat diketahui kinerja keuangannya, akan tampak pada Rasio Likuiditas, Rasio
Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas yang dihasilkan melalui laporan keuangan
neraca dan laporan rugi laba KPRI Bina Karya Kudus. Adapun komponen-
komponen dari laporan keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus yang digunakan
untuk menentukan kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio Likuiditas, Rasio
Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas, meliputi berikut ini.
4.2.1. Neraca
Neraca merupakan laporan keuangan yang berupa aktiva dan pasiva,
dimana menunjukkan harta atau kekayaan badan usaha atau perusahaan yang
bersangkutan. Berdasarkan laporan neraca KPRI Bina Karya Kudus selama
lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004 dapat disusun neraca secara
komparatif seperti yang terlampir pada lampiran 1 – 5. Untuk keperluan
56
analisis kinerja keuangan secara umum, komponen neraca dapat disajikan
pada tabel berikut ini.
Tabel 1 Komponen Neraca
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 – 2004 (dalam Rupiah)
No Komponen 2000 2001 2002 2003 2004
1 Aktiva Lancar 702.385.864,89 938.618.288,32 1.058.984.321,45 1.255.129.902,15 1.513.776.747,022 Aktiva Tetap 52.212.670,00 52.951.830,00 50.490.990,00 48.030.150,00 48.006.360,003 Total Aktiva 781.616.984,89 1.022.785.568,32 1.144.587.761,45 1.343.312.502,15 1.606.345.657,024 Hutang Lancar 118.100.275,00 175.590.225,00 218.577.485,00 265.940.270,22 346.018.969,515 Modal Sendiri 586.838.471,34 711.790.671,34 836.257.531,34 964.950.931,34 1.101.662.431,34
Sumber: Data Laporan Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus, tahun 2004.
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa aktiva lancar KPRI
Bina Karya Kudus setiap tahun mengalami kenaikan karena setiap tahun ada
penerimaan kas dan pemberian piutang dari utang pihak ketiga yaitu dari BRI
(Bank Rakyat Indonesia), PKPRI, PT Taspen dan Rumah Sakit Khotijah.
Aktiva Tetap KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir
mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2001 mengalami penurunan,
karena adanya penghapusan barang yang rusak.
Total Aktiva KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir
mangalami peningkatan, karena pada aktiva lancar dan aktiva tetap selama
lima tahun terakhir juga mengalami kenaikan.
Hutang Lancar KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan, karena setiap tahun adanya penambahan simpanan,
57
penambahan dana, penambahan penyisihan, penambahan utang, dan
penambahan SKK (Simpanan Khusus kredit).
Modal Sendiri KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir
mengalami peningkatan, karena adanya penambahan simpanan, penambahan
cadangan, penambahan sumbangan, dan penambahan donasi.
4.2.2. Laporan Rugi laba
Berdasarkan Laporan Rugi Laba pada KPRI Bina Karya Kudus
selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004 dapat disusun Laporan
Rugi Laba secara komparatif seperti yang terlampir pada lampiran 6 – 10.
Bertujuan untuk keperluan Analisis Kinerja Keuangan secara umum,
komponen Laporan Rugi Laba dapat disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2 Komponen Rugi Laba
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 – 2004 (dalam Rupiah)
No. Komponen 2000 2001 2002 2003 2004 1 Laba Kotor 9.179.831,55 18.881.193,00 22.149.277,11 20.265.169,59 20.457.347,17 Biaya Operasional 5.510.175,00 11.336.175,00 13.297.575,00 12.008.175,00 12.008.175,003 SHU 3.669.656,55 7.545.018,98 8.859.877,11 8.256.994,59 8.449.172,17
Sumber: Data Laporan Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus, tahun 2004.
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Laba kotor KPRI Bina
Karya Kudus selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, karena
pada pendapatan penjualan, pendapatan jasa piutang toko, dan pendapatan
komisi selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan.
58
Biaya Operasional pada KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun
berfluktuasi. Biaya Operasional tahun 2003 mengalami penurunan, karena
pada biaya promosi 60 % mengalami penurunan.
SHU (Sisa Hasil Usaha) pada KPRI Bina Karya Kudus selama lima
tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2003 SHU mengalami penurunan,
karena jumlah laba penjualan, jumlah pendapatan, dan jumlah biaya
mengalami penurunan.
4.3. Analisis Data
Untuk mengetahui perkembangan Kinerja Keuangan pada KPRI Bina Karya
Kudus selama periode tahun 2000 – 2004, akan dipergunakan analisis keuangan
ditinjau dari Aspek Likuiditas, Aspek Solvabilitas dan Aspek Rentabilitas dari
laporan keuangan KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir.
4.3.1. Likuiditas
Berdasarkan laporan keuangan KPRI Bina Karya Kudus sebagaimana
telah disajikan dalam komponen neraca dan komponen Rugi Laba selama
lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2000 – 2004 setelah melalui
pengolahan, maka perhitungan analisis kinerja keuangan ditinjau dari Aspek
Likuiditas pada KPRI Bina karya Kudus akan tampak pada tabel dibawah ini.
59
Tabel 3 Perhitungan dan Perkembangan Aspek Likuiditas
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 - 2004
Tahun Aktiva Lancar (Rupiah)
Hutang Lancar (Rupiah)
Rasio Likuiditas ( % )
Perubahan ( % )
1 2 3 4 : 2 / 3 X 100 % 5 2000 702.385.864,89 118.100.275,00 595,58 -2001 938.618.288,32 175.590.225,00 534,55 (61,03)2002 1.058.984.321,45 218.577.485,00 484,49 (50,06)2003 1.255.129.902,15 265.940.270,22 471,96 (12,53)2004 1.513.776.747,02 346.018.969,51 437,48 (34,48)
Sumber : Data Sekunder yang diolah.
Dari tabel tersebut diatas memberikan gambaran secara jelas tentang
kondisi Likuiditas pada KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan bahwa pada
tahun 2000 tingkat likuiditasnya adalah sebesar 595,58 %, tahun 2001 sebesar
534,55 % dengan tingkat penurunan 61,03 % dibandingkan tahun 2000.
Tingkat likuiditas tahun 2002 sebesar 484,49 % dengan penurunan sebesar
50,06 % dibandingkan tahun 2001, sedangkan untuk likuiditas KPRI Bina
Karya Kudus tahun 2003 sebesar 471,96 % sehingga penurunan sebesar
12,53 % dibandingkan tahun 2002 serta terjadi penurunan yang besar sekali
persentasenya pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003, yaitu sebesar
437,48 % rasio likuiditas yang dihasilkan dengan penurunan 34,48 %.
Standar Likuiditas menurut Departemen Koperasi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus 2005 adalah <
100 % berarti tidak likuid, 100 % - 150 % berarti cukup likuid, 150 % - ≤ 300
% berarti likuid dan > 300 % berarti sangat likuid. Apabila kurang dari
standar yang telah ditentukan berarti likuiditas buruk dan apabila lebih besar
60
dari standar berarti tidak semua modal digunakan dalam operasional usaha
koperasi. Dibandingkan dengan standar kinerja keuangan ditinjau dari aspek
likuiditas yang ditetapkan Departemen Koperasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005 dapat dijelaskan
bahwa tingkat likuiditas KPRI Bina Karya Kudus secara umum adalah sangat
likuid, berarti tidak semua modal digunakan dalam operasional usaha
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Karya Kudus. Jika dicermati
secara lebih rinci tingkat likuiditas pada KPRI Bina Karya Kudus pada tahun
2000 – 2004 mengalami penurunan.
4.3.2. Solvabilitas
Berdasarkan Laporan keuangan KPRI Bina Karya Kudus
sebagaimana telah disajikan dalam komponen neraca dan komponen rugi laba
selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004, setelah melalui
pengolahan, maka perhitungan analisis kinerja keuangan ditinjau dari aspek
solvabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4 Perhitungan dan Perkembangan Aspek Solvabilitas
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 - 2004
Tahun Total Aktiva (Rupiah)
Total Hutang (Rupiah)
Rasio Solvabilitas ( % )
Perubahan ( % )
1 2 3 4 : 2 / 3 X 100 % 5 2000 781.616.984,89 148.859.350,00 525,07 -2001 1.022.785.568,32 268.885.345,00 380,38 (144,69)2002 1.144.587.761,45 253.791.610,00 450,99 (70,61)2003 1.343.312.502,15 305.066.895,22 440,33 (10,66)2004 1.606.345.657,02 430.924.276,51 372,77 (67,56)
Sumber : Data Sekunder yang diolah.
61
Dari tabel tersebut diatas memberikan gambaran secara jelas tentang
kondisi Solvabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan bahwa pada
tahun 2000 tingkat Solvabilitasnya adalah sebesar 525,07 %, tahun 2001
sebesar 380,38 % dengan tingkat penurunan 144,69 % dibandingkan tahun
2000. Tingkat Solvabilitas tahun 2002 sebesar 450,99 % dengan peningkatan
sebesar 70,61 % dibandingkan tahun 2001, sedangkan untuk Solvabilitas
KPRI Bina Karya Kudus tahun 2003 sebesar 440,33 % sehingga penurunan
sebesar 10,66 % dibandingkan tahun 2002 serta terjadi penurunan pada tahun
2004 dibandingkan tahun 2003, yaitu sebesar 372,77 % Rasio Solvabilitas
yang dihasilkan dengan penurunan 67,56 %.
Standar Solvabilitas menurut Departemen Koperasi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus 2005 adalah >
201 % berarti Sangat Solvabel, 100 % – 200 % berarti Solvabel, < 100 %
berarti Tidak Solvabel. Apabila kurang dari standar yang telah ditentukan
berarti Solvabilitas buruk dan apabila lebih besar dari standar berarti dana
koperasi lebih dari cukup untuk menjamin hutang lancarnya atau hutang-
hutang lain yang seharusnya dibayar. Dibandingkan dengan standar Rasio
Solvabilitas yang ditetapkan oleh Departemen Koperasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005 dapat dijelaskan
bahwa tingkat Solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus secara umum adalah baik
atau dalam keadaan yang sangat solvabel. Hal ini dikarenakan tingkat
solvabilitas selama periode tahun 2000 – 2004 berada diantara standar yang
telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan
62
dan Koperasi Kabupaten kudus. Jika dicermati secara lebih rinci tingkat
solvabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus sejak tahun 2000 – 2004
cenderung berfluktuasi tetapi masih dalam keadaan sangat solvabel.
4.3.3. Rentabilitas
Berdasarkan laporan keuangan KPRI Bina Karya Kudus sebagaimana
telah disajikan dalam komponen neraca dan komponen Rugi Laba selama
lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004, setelah melalui pengolahan,
maka perhitungan kinerja keuangan ditinjau dari aspek rentabilitas modal
sendiri pada KPRI Bina Karya Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 5 Perhitungan dan Perkembangan Aspek Rentabilitas Modal Sendiri
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 - 2004
Tahun Laba (SHU) (Rupiah)
Modal Sendiri (Rupiah)
Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
( % )
Perubahan ( % )
1 2 3 4 : 2 / 3 X 100 % 5 2000 45.919.163,55 586.838.471,34 7,82 -2001 42.109.551,98 711.790.671,32 5,91 (1,90)2002 54.538.620,11 836.257.531,34 6,52 (0,60)2003 73.234.675,59 964.950.931,34 7,58 (1,07)2004 73.758.949,17 1.101.662.431,34 6,95 (0,89)Sumber : Data Sekunder yang diolah.
Dari tabel tersebut diatas memberikan gambaran secara jelas tentang
kondisi Rentabilitas Modal Sendiri pada KPRI Bina Karya Kudus
menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tingkat Rentabilitas Modal Sendiri
adalah sebesar 7,82 %, tahun 2001 sebesar 5,91 % dengan tingkat penurunan
1,90 % dibandingkan tahun 2000. Tingkat Rentabilitas Modal Sendiri tahun
63
2002 sebesar 6,52 % dengan peningkatan sebesar 0,60 % dibandingkan tahun
2001. Sedangkan untuk Rentabilitas modal Sendiri KPRI Bina Karya Kudus
tahun 2003 sebesar 7,58 % sehingga peningkatan sebesar 1,07 %
dibandingkan tahun 2002. Terjadi penurunan persentasenya pada tahun 2004
dibandingkan tahun 2003, yaitu sebesar 6,95 % Rasio Rentabilitas Modal
Sendiri yang dihasilkan dengan penurunan 0,89 %.
Untuk mengukur Tingkat Rentabilitas Modal Sendiri pada KPRI Bina
Karya Kudus dapat diukur dengan menggunakan kriteria atau standar
rentabilitas menurut Departemen Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005 adalah < 9 % berarti tidak
efisien, 9 % - 12 % berarti efisien dan > 12 % berarti sangat efisien.
Dibandingkan dengan standar tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
rentabilitas KPRI Bina Karya Kudus secara umum dilihat dari rata – rata
dengan rasio sebesar 29,22 % adalah sangat efisien, demikian juga jika
dicermati untuk tiap tahunnya KPRI Bina Karya Kudus juga mengalami
kondisi yang sangat efisien karena terletak pada interval >12 % bahkan dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 rasio rentabilitas modal sendiri < 9 %.
Tingkat sangat efisien yang dicapai dengan ditunjukkan oleh aspek
rentabilitas modal sendiri yang dihasilkan selama periode lima tahun terakhir
tersebut, disebabkan karena masih berada pada interval yang ditetapkan
Departemen Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Kudus tahun 2005. Dengan demikian menunjukkan bahwa
64
pengelolaan keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus dilihat dari aspek
rentabilitasnya sudah baik/efisien.
Tabel 6 Perhitungan dan Perkembangan Aspek Rentabilitas Ekonomi
KPRI Bina Karya Kudus Tahun 2000 - 2004
Tahun Laba (SHU) (Rupiah)
Total Aktiva (Rupiah)
Rasio Rentabilitas Ekonomi
( % )
Perubahan ( % )
1 2 3 4 : 2 / 3 X 100 % 5 2000 45.919.163,55 781.616.984,89 5,87 -2001 42.109.551,98 1.022.785.568,00 4,12 (1,75)2002 54.538.620,11 1.144.587.761,00 4,76 (0,64)2003 73.234.675,59 1.343.312.502,00 5,45 (0,69)2004 73.758.949,17 1.606.345.657,00 4,59 (0,86)Sumber : Data Sekunder yang diolah.
Dari tabel tersebut diatas memberikan gambaran secara jelas tentang
kondisi Rentabilitas Ekonomi pada KPRI Bina Karya Kudus menunjukkan
bahwa pada tahun 2000 tingkat Rentabilitas Ekonomi adalah sebesar 5,87 %,
tahun 2001 sebesar 4,12 % dengan tingkat penurunan 1,75 % dibandingkan
tahun 2000. Tingkat Rentabilitas Ekonomi tahun 2002 sebesar 4,76 % dengan
peningkatan sebesar 0,64 % dibandingkan tahun 2001. Sedangkan untuk
Rentabilitas Ekonomi KPRI Bina Karya Kudus tahun 2003 sebesar 5,45 %
sehingga peningkatan sebesar 0,69 % dibandingkan tahun 2002. Terjadi
penurunan persentasenya pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003, yaitu
sebesar 4,59 % rasio Rentabilitas Ekonomi yang dihasilkan dengan
penurunan 0,86 %.
Mengukur Tingkat Rentabilitas Ekonomi pada KPRI Bina Karya
Kudus dapat diukur dengan menggunakan kriteria atau standar rentabilitas
65
ekonomi menurut Departemen Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Kudus Tahun 2005 adalah < 8 % berarti tidak
efisien, 8 % - 11 % berarti efisien dan > 11 % berarti sangat efisien.
Dibandingkan dengan standar tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
rentabilitas ekonomi KPRI Bina Karya Kudus secara umum dilihat dari rata-
rata dengan rasio sebesar 21,12 % adalah sangat efisien, demikian juga jika
dicermati untuk tiap tahunnya KPRI Bina Karya Kudus juga mengalami
kondisi yang sangat efisien karena terletak pada interval > 11 %.
Tingkat sangat efisien yang dicapai dengan ditunjukkan oleh aspek
rentabilitas ekonomi yang dihasilkan selama periode lima tahun terakhir
tersebut, disebabkan karena masih berada pada interval yang ditetapkan
Departemen Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Kudus tahun 2005. Dengan demikian menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus dilihat dari aspek
rentabilitasnya sudah sangat baik/sangat efisien.
4.4. Pembahasan
Dengan berdasarkan analisis kinerja keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus
dengan menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas akan
memberikan gambaran kondisi keuangan koperasi yang bersangkutan. Ditinjau
dari aspek likuiditas dan solvabilitas pengelolaan keuangan pada KPRI Bina
Karya Kudus sangat likuid dan dalam kondisi yang sangat solvabel, walaupun
persentase rasio yang dihasilkan mengalami penurunan dan berfluktuasi dari
66
tahun ke tahun selama lima tahun terakhir tersebut. Untuk aspek rentabilitas,
pengelolaan keuangan pada KPRI Bina Karya Kudus dapat dikatakan sudah
sangat efisien.
4.4.1. Perkembangan Likuiditas
Analisis Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan
Koperasi dalam hal ini koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Kemampuan membayar tersebut baru akan diketahui setelah
membandingkan keseluruhan harta atau aktiva lancarnya dengan
kewajiban-kewajiban keuangan yang menjadi tanggung jawab koperasi dan
harus segeradipenuhi. Likuiditas menggambarkan bagaimana KPRI Bina
Karya Kudus dalam hal memberikan jaminan kepada kreditur dalam
memenuhi atau kewajiban jangka pendeknya.
Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa tingkat likuiditas selama
lima tahun terakhir oleh KPRI Bina Karya Kudus secara berturut-turut dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar 595,58 %, 534,55 %,
484,49 %, 471,96 % dan 437,48 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara
umum tingkat likuiditas pada KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun
terakhir tersebut mengalami penurunan, karena adanya SKK (Simpanan
Khusus Kredit) pada tahun 2001-2004 akan tetapi pada tahun 2000 tidak
ada SKK sehingga tahun 2001-2004 mengalami penurunan. SKK adalah
simpanan yang terhimpun dari 40 % jumlah pendapatan bunga kredit
67
jangka panjang, yang perlakuannya sama dengan SHU dan sesuai dengan
Keputusan RAT tutup buku tahun 2000.
Pada tahun 2000 jumlah aktiva lancar KPRI Bina Karya Kudus
sebesar Rp. 702.385.864,89 dan jumlah hutang lancarnya sebesar
Rp. 118.100.275,00 sehingga memperoleh tingkat likuiditas sebesar 595,58
%. Hal ini berarti bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp. 1.00,00 dijamin
dengan aktiva lancar sebesar Rp. 5.947.
Pada tahun 2001 jumlah aktiva lancar KPRI Bina Karya Kudus
sebesar Rp. 938.618.288,32 dan jumlah hutang lancarnya sebesar
Rp. 175.590.225,00 sehingga memperoleh tingkat likuiditas sebesar 534,55
%. Hal ini berarti bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp. 1.00,00 dijamin
dengan aktiva lancar sebesar Rp. 5.345,50.
Pada tahun 2002 jumlah aktiva lancar KPRI Bina Karya Kudus
sebesar Rp. 1.058.984.321,45 dan jumlah hutang lancarnya sebesar
Rp. 218.577.485,00 sehingga memperoleh tingkat likuiditas sebesar
484,49 %. Hal ini berarti bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp. 1.00,00
dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 4.844,90.
Pada tahun 2003 jumlah aktiva lancar KPRI Bina Karya Kudus
sebesar Rp. 1.255.129.902,15 dan jumlah hutang lancarnya sebesar
Rp. 265.940.270,22 sehingga memperoleh tingkat likuiditas sebesar
471,96 %. Hal ini berarti bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp. 1.00,00
dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 4.719,60.
68
Pada tahun 2004 jumlah aktiva lancar KPRI Bina Karya Kudus
sebesar Rp. 1.513.776.747,02 dan jumlah hutang lancarnya sebesar
Rp. 346.018.969,51 sehingga memperoleh tingkat likuiditas sebesar
437,48 %. Hal ini berarti bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp. 1.00,00
dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 4.374,80.
Dengan demikian tampak bahwa tingkat likuiditas KPRI Bina Karya
Kudus selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004 dalam kondisi
sangat Likuid berdasarkan standar yang ditetapkan, walaupun dari tahun ke
tahun mengalami penurunan rasio yang dihasilkan karena adanya SKK
(Simpanan Khusus Kredit) pada tahun 2001-2004 akan tetapi pada tahun
2000 tidak ada SKK sehingga tahun 2001-2004 mengalami penurunan. Hal
ini berarti KPRI Bina Karya Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup
untuk menjamin hutang lancarnya dan hutang-hutangnya yang lain yang
harus segera dilunasi, karena kebijakan dari manajemen koperasi lebih
mengutamakan penggalian / pemupukan modal dari dalam koperasi itu
sendiri / anggota.
4.4.2. Perkembangan solvabilitas
Analisis solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam hal ini koperasi guna memenuhi seluruh kewajiban
keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat
solvabilitas koperasi dilakukan dengan membandingkan jumlah aktiva
69
dengan jumlah hutang, jadi setiap penambahan nilai hutang akan
menurunkan tingkat solvabilitas koperasi.
Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa tingkat solvabilitas
selama lima tahun terakhir oleh KPRI Bina Karya Kudus secara berturut-
turut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar 525,07 %,
380,38 %, 450,99 %, 440,33 % dan 372,77 %. Hal ini menunjukkan bahwa
secara umum tingkat solvabilitas pada KPRI Bina Karya Kudus selama
lima tahun terakhir tersebut berfluktuasi. Tingkat solvabilitas berfluktuasi,
karena adanya utang pihak ketiga yaitu PT Taspen dan PKPRI. Pada tahun
2001 ada penambahan utang pihak ketiga yaitu BRI (Bank Rakyat
Indonesia) dan pada tahun 2004 Rumah Sakit Khotijah.
Pada tahun 2000 jumlah aktiva KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 781.616.984,89 dan jumlah hutang sebesar Rp. 148.859.350,00
sehingga memperoleh tingkat solvabilitas sebesar 525,07 %. Hal ini berarti
bahwa setiap kewajiban sebesar Rp. 1.00,00 dijamin dengan aktiva sebesar
Rp. 5.250.
Pada tahun 2001 jumlah aktiva KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 1.022.785.568,32 dan jumlah hutang sebesar Rp. 268.885.345,00
sehingga memperoleh tingkat solvabilitas sebesar 380,38 %. Hal ini berarti
bahwa setiap kewajiban sebesar Rp. 100,00 dijamin dengan aktiva sebesar
Rp. 3.804.
Pada tahun 2002 jumlah aktiva KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 1.144.587.761,45 dan jumlah hutang sebesar Rp. 253.791.610,00
70
sehingga memperoleh tingkat solvabilitas sebesar 450,99 %. Hal ini berarti
bahwa setiap kewajiban sebesar Rp. 1.00,00 dijamin dengan aktiva sebesar
Rp. 4.493.
Pada tahun 2003 jumlah aktiva KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 1.343.312.502,15 dan jumlah hutang sebesar Rp. 305.066.895,22
sehingga memperoleh tingkat solvabilitas sebesar 440,33 %. Hal ini berarti
bahwa setiap kewajiban sebesar Rp. 1.00,00 dijamin dengan aktiva sebesar
Rp. 4.403.
Pada tahun 2004 jumlah aktiva KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 1.606.345.657,02 dan jumlah hutang sebesar Rp. 430.924.276,51
sehingga memperoleh tingkat solvabilitas sebesar 372,77 %. Hal ini berarti
bahwa setiap kewajiban sebesar Rp. 1.00,00 dijamin dengan aktiva sebesar
Rp. 3.728.
Dengan demikian tampak bahwa tingkat solvabilitas KPRI Bina
Karya Kudus selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004 dalam
kondisi sangat solvabel berdasarkan standar yang ditetapkan, walaupun dari
tahun ke tahun berfluktuasi rasio yang dihasilkan karena adanya utang
pihak ketiga yaitu PT Taspen dan PKPRI. Pada tahun 2001 ada
penambahan utang pihak ketiga yaitu BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan
pada tahun 2004 Rumah Sakit Khotijah. Hal ini berarti KPRI Bina Karya
Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin hutang
lancarnya dan hutang-hutangnya yang lain yang harus segera dilunasi,
71
karena kebijakan dari manajemen koperasi lebih mengutamakan
penggalian/pemupukan modal dari dalam koperasi itu sendiri / anggota.
4.4.3. Perkembangan Rentabilitas
Analisis rentabilitas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan
dalam hal ini adalah koperasi untuk menghasilkan laba selama periode
tertentu. Metode yang dilakukan untuk menilai rentabilitas modal sendiri
pada KPRI Bina Karya Kudus adalah dengan membandingkan laba / SHU
dengan modal sendiri, sedangkan untuk menilai rentabilitas ekonomi pada
KPRI Bina Karya Kudus adalah dengan membandingkan laba / SHU
dengan total aktiva yang digunakan sebagai modal dalam koperasi.
Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa tingkat rentabilitas
modal sendiri selama lima tahun terakhir oleh KPRI Bina Karya Kudus
secara berturut-turut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah
sebesar 7,82 %, 5,91 %, 6,52 %, 7,58 % dan 6,95 %. Hal ini menunjukkan
bahwa secara umum tingkat rentabilitas modal kerja pada KPRI Bina Karya
Kudus selama lima tahun terakhir tersebut berfluktuasi, karena kenaikan
modal sendiri KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi dengan kenaikan
laba usaha yang signifikan.
Pada tahun 2000 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 45.919.163,55 dan jumlah modal sendiri sebesar Rp. 586.838.471,34
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 7,82 %. Hal ini berarti
72
bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar
Rp. 0,078.
Pada tahun 2001 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 42.109.551,98 dan jumlah modal sendiri sebesar Rp. 711.790.671,32
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 5,91 %. Hal ini berarti
bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar
Rp. 0,059.
Pada tahun 2002 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 54.538.620,11 dan jumlah modal sendiri sebesar Rp. 836.257.531,34
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas modal sendiri sebesar 6,52 %. Hal
ini berarti bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan
laba sebesar Rp. 0,065.
Pada tahun 2003 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 73.234.675,59 dan jumlah modal sendiri sebesar Rp. 964.950.931,34
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 7,58 %. Hal ini berarti
bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar
Rp. 0,076.
Pada tahun 2004 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 73.758.949,17 dan jumlah modal sendiri sebesar Rp. 1.101.662.431,34
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 6,95 %. Hal ini berarti
bahwa setiap modal sendiri sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar
Rp. 0,067.
73
Dengan demikian tampak bahwa tingkat rentabilitas modal sendiri
KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 –
2004 dalam kondisi sangat efisien berdasarkan standar yang ditetapkan,
walaupun dari tahun ke tahun berfluktuasi rasio yang dihasilkan karena
kenaikan modal sendiri KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi dengan
kenaikan laba usaha yang signifikan. Hal ini berarti KPRI Bina Karya
Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin seluruh
hutang yang harus segera dilunasi selama jangka waktu yang telah
ditetapkan.
Dari hasil data diperoleh hasil bahwa tingkat rentabilitas ekonomi
selama lima tahun terakhir oleh KPRI Bina Karya Kudus secara berturut-
turut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar 5,87 %,
4,12 %, 4,76 %, 5,45 %, 4,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum
tingkat rentabilitas ekonomi pada KPRI Bina Karya Kudus selama lima
tahun terakhir tersebut mengalami fluktuasi naik turun, karena kenaikan
total aktiva KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi dengan kenaikan laba
usaha yang signifikan.
Pada tahun 2000 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 45.919.163,55 dan jumlah aktiva sebesar Rp. 781.616.984,89 sehingga
memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 5,87 %. Hal ini berarti bahwa
setiap aktiva sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar Rp. 0,059.
Pada tahun 2001 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 42.109.551,98 dan jumlah aktiva sebesar Rp. 1.022.785.568,00
74
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 4,12 %. Hal ini berarti
bahwa setiap aktiva sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar
Rp. 0,041.
Pada tahun 2002 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 54.538.620,11 dan jumlah aktiva sebesar Rp. 1.144.587.761,00
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 4,76 %. Hal ini berarti
bahwa setiap aktiva sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar Rp.
0,048.
Pada tahun 2003 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 73.234.675,59 dan jumlah aktiva sebesar Rp. 1.343.312.502,00
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 5,45 %. Hal ini berarti
bahwa setiap aktiva sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar Rp.
0,055.
Pada tahun 2004 jumlah Laba KPRI Bina Karya Kudus sebesar
Rp. 73.758.949,17 dan jumlah aktiva sebesar Rp. 1.606.345.657,00
sehingga memperoleh tingkat rentabilitas sebesar 4,59 %. Hal ini berarti
bahwa setiap aktiva sebesar Rp. 1.00,00 menghasilkan laba sebesar Rp.
0,046.
Dengan demikian tampak bahwa tingkat rentabilitas ekonomi KPRI
Bina Karya Kudus selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 – 2004
dalam kondisi sangat efisien berdasarkan standar yang ditetapkan,
walaupun dari tahun ke tahun berfluktuasi naik turun rasio yang dihasilkan
karena kenaikan total aktiva KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi
75
dengan kenaikan laba usaha yang signifikan. Hal ini berarti KPRI Bina
Karya Kudus mempunyai dana yang lebih dari cukup untuk menjamin
seluruh hutang baik hutang dari anggota maupunn non anggota sejumlah
total aktivanya yang harus dilunasi selama jangk awaktu yang telah
ditetapkan. Namun pada kenyataannya KPRI Bina Karya Kudus hanya
menggunakan hutang anggota saja, sehingga rentabilitas ekonomi yang
tidak efisien tidak berpengaruh besar terhadap efisiensi operasional
koperasi.
76
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Kinerja keuangan yang telah dicapai oleh KPRI Bina Karya Kudus selama
lima tahun terakhir yaitu 2000 – 2004 ditinjau dari aspek likuiditas, solvabilitas dan
rentabilitas dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut ini.
5.1.1 Tingkat likuiditas KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun dalam kondisi
sangat likuid berdasarkan standar yang ditetapkan terletak pada interval
>300%, walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan rasio yang
dihasilkan karena adanya SKK (Simpanan Khusus Kredit) pada tahun 2001-
2004 akan tetapi pada tahun 2000 tidak ada SKK sehingga tahun 2001-2004
mengalami penurunan.
5.1.2 Tingkat Solvabilitas KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun dalam
kondisi sangat solvabel berdasarkan standar yang ditetapkan terletak pada
interval >201%. Tingkat solvabilitas dari tahun ke tahun cenderung
berfluktuasi, karena adanya utang pihak ketiga yaitu PT Taspen dan PKPRI.
Pada tahun 2001 ada penambahan utang pihak ketiga yaitu BRI (Bank Rakyat
Indonesia) dan pada tahun 2004 Rumah Sakit Khotijah.
5.1.3 Tingkat Rentabilitas Modal Sendiri KPRI Bina Karya Kudus selama lima
tahun dalam kondisi sangat efisien berdasarkan standar yang ditetapkan
terletak pada interval >12% bahkan dari tahun 2000-2004 rasio rentabilitas
modal sendiri <9%. Tingkat rentabilitas modal kerja pada KPRI Bina Karya
77
Kudus selama lima tahun terakhir tersebut berfluktuasi, karena kenaikan
modal sendiri KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi dengan kenaikan laba
usaha yang signifikan.
5.1.4 Tingkat Rentabilitas Ekonomi KPRI Bina Karya Kudus selama lima tahun
dalam kondisi sangat efisien berdasarkan standar yang ditetapkan terletak
pada interval >11%. Tingkat rentabilitas ekonomi pada KPRI Bina Karya
Kudus selama lima tahun terakhir tersebut mengalami fluktuasi naik turun,
karena kenaikan total aktiva KPRI Bina Karya Kudus tidak diimbangi dengan
kenaikan laba usaha yang signifikan.
5.2 Saran
Pada tingkat likuiditas KPRI Bina karya Kudus mengalami penurunan, agar
tingkat likuiditas KPRI Bina karya Kudus meningkat maka sebaiknya hutang
lancar ditekan dengan mengurangi jumlah SKK (Simpanan Khusus Kredit).
78
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :
Rineka Cipta. Baridwan. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta : Ghalia Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi
ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Djahidin, Farid. 1993. Analisis Laporan Keuangan: Edisi keempat. Yogyakarta:
Liberty. Hadi, Sutrisno. 1990. Metodologi Riset: Jilid ketiga. Yogyakarta: YPEP. Husnan, Suad. 1997. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan: Edisi keempat.
Yogyakarta: BPFE. Ikatan Akuntansi Indonesia. 1994. Prinsip Akuntansi Indonesia. Jakarta : Rineka
Cipta. Ikatan Akuntansi Indonesia. 1999. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan: Buku
I. Jakarta: IAI. MD, Sagimun. 1989. Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia. Jakarta: CV.
Haji Masagung. PS, Djarwanto. 2001. Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE. Riyanto, Bambang. 1991. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta :
Badan Penerbit Gajah Mada. ........... 1995. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Yayasan Badan
Penerbit Gajah Mada. Sartono, Agus., R. 1997. Ringkasan Teori Manajemen Keuangan: Edisi ketiga.
Yogyakarta: BPFE. Sukarno, Edy. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
79
S, Munawir. 1993. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberti. ……… 2001. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty. S.H, Drs, Sudarsono. dan S.E, Edilius. 2002. Koperasi dalam Teori dan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:
Tanggal 21 Oktober 1992. Widiyanti, Ninik. 1991. Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta.