analisis efektifitas pertumbuhan pajak restoran …/analisis-efektifitas...“right actions in the...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
ANALISIS EFEKTIFITAS PERTUMBUHAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007-2010
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh:
Ajeng Tri Mekar Sari
NIM F3408010
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu” (Surat Al-
baqarah (2) ayat 153)
“Right actions in the future are the best apologies for bad actions
in the past”- Tryon Edwards
“The fulfilling moment, when you obey your parents’ wishes”-
Penulis
“Watch your thoughts, for they become words. watch your words,
for they become actions. watch your actions, for they become
habits”-Frank Outlaw
Penulis persembahkan kepada:
- Allah SWT
- Kedua orangtua dan saudara kandungku
- Keluarga besar Mikan Padmo Sumarto
- Teman-teman Akuntansi Perpajakan 2008
- Almameterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan
judul Analisis Efektifitas Pertumbuhan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Pajak
Daerah di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2010 ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Ahli Madya pada program Diploma 3 Program Studi Perpajakan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari
dorongan dan bantuan berbagai pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberi karunia-Nya tanpa batas.
2. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi
Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Ibu Trisninik Ratih Wulandari, S.E., Ak. selaku Pembimbing Tugas Akhir
yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah bersedia berbagai ilmu pengetahuan
dengan penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
5. Ibu Sinto DPPKA kota Surakarta, yang telah turut membantu dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibuku tercinta. Terimakasih atas segala dukungan beliau, doa
yang dipanjatkan untukku, serta kebahagiaan dan kasih sayang yang beliau
curahkan.
7. Kedua saudara kandungku, Mbak Eko yang memberikan dukungan baik
moril dan materiil. Mas Seto yang telah banyak membantuku demi
kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga besar Mikan Padmo Sumarto yang banyak memberikan
dukungan.
9. Sahabat-sahabatku, Dewinta, Antha, Tami, Nurul, Uun, Yogi, Fenny, Maria,
Iren, Aulia, yang banyak mendengarkan keluh kesahku, membantuku, serta
memberi solusi. I just can't deny that they're like another family for me.
Tengkyuuuuuh. I'm so gonna miss you, my lovely friends!!! J
10. Teman-teman perpajakan angkatan 2008, terimakasih atas kebersamaan ini.
11. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu per satu yang ikut serta
membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. AD 2594 WH, terimakasih atas kesetiaanmu yang selalu mengantarku
kemanapun aku mau.
Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat
kekurangan. Untuk itu penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran
demi perbaikan di masa akan datang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Akhirnya semoga Allah SWT melimpahkan kita semua dengan rahmat dan
hidayah sebagai balasan amal baik kta. Amien. Harapan penulis, semoga Tugas
Akir ini mampu memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan para
pembaca pada umumnya.
Surakarta, Juni 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
ABSTRACT ..................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v
KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB
I. PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM…………………………………………….. 1
B. LATAR BELAKANG……………………………………………… 16
C. RUMUSAN MASALAH…………………………………………… 18
D. TUJUAN PENELITIAN……………………………………………. 18
E. MANFAAT PENELITIAN ………………………………………… 19
F. METODOLOGI PENELITIAN……………………………………. 20
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………. 23
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN…………………………. 37
III. TEMUAN
A. KELEBIHAN………………………………………………………… 44
B. KELEMAHAN……………………………………………………….. 44
IV. PENUTUP
A. SIMPULAN…………………………………………………………. 45
B. REKOMENDASI……………………………………………………. 46
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
DAFTAR TABEL
TABEL Halaman
II. 1. Rasio Efektifitas Pajak Restoran Kota Surakarta
Tahun 2007-2010 ........................................................................... 38
II.2. Rasio Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Surakarta
Tahun 2007-2010 ........................................................................... 40
II.3. Rasio Kontribusi Pajak Restoran Kota Surakarta
Tahun 2007-2010 ........................................................................... 42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Halaman
I. 1. Susunan Organisasi DPPKA...................................................... 8
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Permohonan Penelitian
Lampiran 2. Perda Kota Surakarta No.10 Tahun 2002
Lampiran 3. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2007-2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF RESTAURANT TAX GROWTH AS THE LOCAL ORIGINAL INCOME IN SURAKARTA CITY
IN 2007-2010
Ajeng Tri Mekar Sari F3408010
The objective of research is to find out the effectiveness of restaurant tax
growth in Surakarta City in fiscal years of 2007-2010, restaurant tax growth rate as well as its contribution to the Local Original Income, particularly in Surakarta City.
The measure that should be taken in achieving the objective is to analyze
quantitatively. For analyzing effectiveness, the revenue realization is compared with the target of restaurant tax revenue. The growth rate analysis was done by comparing the restaurant tax revenue with that in the previous years. Meanwhile the contribution analysis was done by comparing the realization of restaurant tax revenue with the PAD realization of Surakarta City.
The results of research include the ratios of restaurant tax effectiveness, of
restaurant tax growth rate, and of restaurant tax contribution to PAD. So that it can be concluded about how the ratio of restaurant tax growth rate in Surakarta City.
Therefore, from the result of research, it can be concluded that the ratio of
restaurant tax growth rate in Surakarta city has been effective because it has positive difference (≥ 100%). The ratio of restaurant tax growth rate in 2007-2010 decreases, it is because of the decreased taxpayer number in Surakarta City. Meanwhile, in the term of contribution, the restaurant tax give substantial contribution to PAD and the ratio of restaurant tax contribution in that year increases over year. The recommendation given relates to the illumination activity and also fine sanction considered as too small.
Keywords: Analysis, Tax of Restaurant, DPPKA Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Surakarta
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/Kep/Kdh IV/Kp. 72 tentang
Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena
bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah
Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA.
Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan
langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas
Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi
Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat atau Propinsi yang diserahkan kepada
Daerah, dan Seksi Doleansi / P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing
seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya
langsung di bawah pimpinan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai
pelaksana Walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan
di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan
daerah, berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta
yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA.
Tetapi saat itu baru empat macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu:
1) Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
1992.
2) Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
1971.
3) Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun
1953.
4) Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 1971.
Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara
yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut:
1) Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 1959.
2) Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 1960.
3) Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 1970.
4) Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
1957.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD
7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II makin
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan
Keputusan Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 473-442 tentang
Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
Lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan
berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu
pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur
tersebut dikenal dengan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Sistem ini
diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II.
Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan Kota Surakarta
kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang
matang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini Dinas
Pendapatan Daerah (DIPENDA) menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset dibagi ke dalam bidang-bidang yang dipimpin langsung ole Kepala
Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa
disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah
pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Surakarta
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan,
dan aset daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta mempunyai tugas
pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
Pasal 34 Ayat (2) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset. Sedangkan fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset antara lain:
1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas,
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
3. Penyelenggaran pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib
retribusi,
4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan
retribusi,
5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta
pendapatan lain,
6. Pelaksanaaan penagihan atas keterlambatan pajak,retribusi dan
pendapatan lain,
7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan
akuntansi,
8. Pengelolaan aset barang daerah,
9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah,
10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah,
11. Penyelenggaraan sosialisasi,
12. Pembinaan jabatan fungsional,
13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Surakarta
Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :
1. Kepala,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
2. Sekretariat, membawahkan:
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
b) Subbagian Keuangan,
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, membawahkan:
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan,
b) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
4. Bidang Penetapan, membawahkan:
a) Seksi Perhitungan,
b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
5. Bidang Penagihan, membawahkan:
a) Seksi Penagihan dan Keberatan,
b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
6. Bidang Anggaran, membawahkan:
a) Seksi Anggaran I,
b) Seksi Anggaran II.
7. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a) Seksi Perbendaharaan I,
b) Seksi Perbendaharaan II.
8. Bidang Akuntansi, membawahkan:
a) Seksi Akuntansi I,
b) Seksi Akuntansi II.
9. Bidang Aset, membawahkan:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
a) Seksi Perencanaan Aset,
b) Seksi Pengelolaan Aset.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
11. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh
seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh
seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing
dipimpin oleh oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk bidaang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
bersangkutan.
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi DPPKA menurut
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Gam
bar
I.1
Stru
ktur
Org
anis
asi D
PP
KA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan
urusan pemerintahandi bidang pendapatan daerah. Uraian tugas seorang
Kepala Dinas:
a) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai
dengan Program Pembangunan Daerah
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
c) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
pelaksanaan tugas.
2) Sekretariat
Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas
mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan,
kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat jjuga bertugas untuk
melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan
dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan
pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas. Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:
a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan. Sub bagian ini
mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan
data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan Program Kerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai
pelaksana/melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan
evaluasi, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis
dan program kerja tahunan dinas.
b) Sub Bagian Keuangan.
Sub bagian keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan.
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yang cukup
banyak, yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,
penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga,
pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan
dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan
dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi kepegawaian.
3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi.
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas
yang penting, yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di
bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolah data
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas. Bidang ini
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan
pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan
Wajib Retribusi Daerah (WRD).
b) Seksi Dokumentasi dan Pengolah Data.
Tugas dari seksi dokumentasi dan pengolah data adalah menghimpun,
mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
4) Bidang Penetapan.
Bidang ini bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di
bidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi
serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bidang Penetapan
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
a) Seksi perhitungan.
Seksi ini mempunyai tugas melakukan penghitungan dan penetapan
besarnya pajak dan retribusi.
b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
Tugas dari seksi ini adalah menetapkan Surat Ketetapan Pajak, Surat
Ketetapan Retribusi, dan surat-surat ketetapan lainnya.
5) Bidang Penagihan.
Bidang ini memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan
di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas.
Seksi-seksi yang dibawahi oleh Bidang Penagihan, yaitu:
a) Seksi Penagihan dan Keberatan.
Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak
daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya serta
melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.
b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
Tugas seksi ini adalah mengumpulkan data sumber-sumber
penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6) Bidang Anggaran.
Bidang anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran
penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan instansi
serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah dianggarkan
dan direncanakan. Bidang Anggaran ini terdiri atas dua seksi yang
merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:
a) Seksi Anggaran I
b) Seksi Anggaran II
7) Bidang Perbendaharaan.
Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana
dalam instansi yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi, yaitu:
a) Seksi Perbendaharaan I
b) Seksi Perbendaharaan II
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
8) Bidang Akuntansi.
Bidang ini memiliki tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan
pendanaan yang kemudian dibuat laporan sebagai pertanggungjawaban
kepada Kepala Dinas. Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai
berikut:
a) Seksi Akuntansi I
b) Seksi Akuntansi II
9) Bidang Aset.
Bidang Aset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua aset yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Bidang Aset
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
a) Seksi Perencanaan Aset.
Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan
semua aset yang dimiliki oleh Pemerinta Daerah Kota Surakarta
sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.
b) Seksi Pengelolaan Aset.
Bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi
Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut.
10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi
daerah Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
11) Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok ini memiliki tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas pada
cabang dinas di kecamatan.
5. Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Surakarta
Dalam melaksanakan tugasnya, DPPKA Surakarta mendapatkan
pembinaan teknis fungsional dari DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing.
Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan
bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya
serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis
jabatannya masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit
Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada DPPKA bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Sekretariat atau Kepala Bagian yang membidanginya.
Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan
DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Dati II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala
Unit penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Dati II Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
6. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Surakarta
a. Visi
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka
menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan
daerah.
b. Misi
1) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstentifikasi pengelolaan
pendapatan daerah.
2) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan.
3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
4) Menciptakan sistem pengawas yang efektif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Pembangunan di Indonesia terdiri atas Pembangunan Nasional dan
Pembangunan Daerah. Dalam proses pelaksanaan pembangunan itu
diperlukan sumber dana tertentu untuk mencukupi kebutuhan negara. Sumber
dana yang diperlukan bisa diperoleh dari sumber daya alam yang dimiliki
suatu negara maupun iuran masyarakat yang bersifat wajib yang disebut
pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof.
Dr. H. Rochmat Soemitro SH). setelah adanya kebijaksanaan untuk
melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2001, maka pemerintah daerah
harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembanguna daerahnya
sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan daerah otonom dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakt hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat
penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
nyata, serasi, dinamis, dan bertanggungjawab. Otonomi daerah mencakup
semua aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan
keamanan. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah
yaitu dalam bidang keuangan serta kemandirian suatu pemerintah daerah
dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta
merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola
sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan
daerah berupaka pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah
satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada
pemerintah daerah kota Surakarta dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, DPPKA Kota Surakarta
harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berada
di Kota Surakarta. Pemungutan pajak daerah dan retribusi bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan
menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah kota Surakarta .
DPPKA Kota Surakarta mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi
ditiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis yang dikelola oleh
DPPKA kota Surakarta adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 sebagaimana merupakan salah satu
sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensial dalam rangka
membiayai kegiatan pembangunan di wilayah kota Surakarta. Dari
pendapatan pajak restoran tersebut diharapkan pajak restoran mampu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta. Oleh karena itu, DPPKA kota
Surakarta selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan
Pajak Restoran perlu mengupayakan optimalisasi agar petumbuhan pajak
restoran pun juga semakin besar sehingga dapat digunakan untuk
pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul
“ANALISIS EFEKTIFITAS PERTUMBUHAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2007-2010”.
C. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan
permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diformulasikan sebagai berikut:
1. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Restoran ditinjau dari potensi kota
Surakarta untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana perkembangan Pajak Restoran di kota Surakarta selama 4
(empat) tahun terakhir dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya
pertahun terhadap Pendapatan Asli Daerah?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui efektifitas pertumbuhan pajak restoran ditinjau dari
potensi pajak restoran di kota Surakarta untuk mendorong Pendapatan
Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui perkembangan pajak restoran di kota Surakarta dari
tahun 2007 sampai dengan 2010 seperti laju pertumbuhan dan
kontribusinya per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah.
E. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:
1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah kota
Surakarta, khususnya DPPKA kota Surakarta mengenai keberadaan
sektor pajak restoran yang sangat potensial untuk dipungut.
2. Sebagai masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam peningkatan
penerimaan pajak daerah disektor pajak restoran.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang
pajak daerah, dalam hal ini adalah pajak restoran.
4. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi
bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
E. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam setiap karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode
tertentu agar penulisan tersebut dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya
ilmiah. Metode yang penulis gunakan dimaksudkan sebagai salah suatu cara
untuk mendapatkan hasil penelitian secara optimal dan memenuhi syarat
ilmiah (Soekanto, 1984:6).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan Tugas Akhir
ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Studi literatur
Dalam hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang pajak restoran
melalui berbagai sumber bacaan, Undang-undang, dan buku perpajakan
daerah.
2. Observasi lapangan
Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data yang ada di DPPKA
kota Surakarta, khususnya tentang perkembangan penerimaan pajak
restoran dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2007 sampai dengan
2010.
3. Jenis dan Sumber data
a. Data Primer
Data Primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian
atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama dan
biasanya belum diolah (Ketut, 2009). Sumber data yang digunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pada data primer berupa data penerimaan pajak restoran di kota
Surakarta.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari
sumber lain atau pihak kedua dan data ini biasanya sudah dalam
keadaan diolah (Ketut, 2009). Data yang digunakan berupa sejarah
berdirinya DPPKA Kota Surakarta, struktur organisasi serta data
yang didapat dari petugas pemungutan pajak restoran di kota
Surakarta.
4. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk
mengkonstruksi mengenai orang , kejadian, kegiatan, organisai,
motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan dua orang yang
diwawancarai (E.Zaenal dan Amran, 2000). Penulis melakukan
wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya.
b. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau
masalah yang akan atau sedang diteliti, bisa diperoleh dari buku-
buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan
sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Dasar Hukum
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada tatanan
hukum, oleh karena itu segala sesuatau diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar hukum tentang
pajak restoran adalah sebagai berikut:
a) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah. Pada dasarnya Undang-undang ini mengatur
tentang tata cara dan pengelolaan pajak daerah dan retribusa
daerah, dengan tujuan sebagai berikut:
1) Adanya kepastian hukum,
2) Meningkatkan pendapatan daerah,
3) Menyerhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur
perpajakan daerah,
4) Memperbaiki sistem dan administrasi Negara,
5) Menyederhanakan Tarif,
6) Mengklasifikasikan jenis pajak derah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
Restoran. Tujuan Perda ini adalah untuk meningkatkan
pendapatan daerah yang sekaligus mengatur dan menerbitkan
keberadaan restoran yang berada di wilayah kota Surakarta.
2. Definisi Pajak
Di bawah ini merupakan pengertian pajak menurut beberapa ahli:
a Prof. Dr. Adriani
Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang
terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan
derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk
secara langsung.
b. Prof. DR. Rachmat Soemitro, SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public invesment.
c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan
proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa
mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
3. Fungsi Pajak
Berdasarkan pada definisi pajak, fungsi utama pajak yaitu
fungsi Budgetair yang berfungsi sebagai salah satu penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara.
Fungsi kedua pajak yaitu Regulerend yang fungsinya untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun
ekonomi.
4. Syarat Pemungutan Pajak
Berikut ini merupakan syatat-syarat dalam dilakukannya
pemungutan pajak:
a. Syarat Keadilan
Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan
adalah dengan mengusahakan agar pemungutan pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
diselenggarakan secara umum dan merata, yaitu dalam
pemungutannya harus diselenggarakan secara optimal
sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat.
b. Syarat Yuridis
Di dalam pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-
undang yang berlaku, hal ini memberikan jaminan hukum
untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun
warganya.
c. Syarat Ekonomi
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran
kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak
menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Syarat Finansial
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus
dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan
dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya (Mardiasmo, 2008:2)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Beberapa teori untuk memberikan dasar menyatakan keadilan
sebagai berikut:
a. Teori Asuransi
Maksud dari teori ini adalah melindungi orang dan/atau
warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan
dan keamanan jiwa dan harta bendanya.
b. Teori Kepentingan
Teori ini menekankan bahwa pajak harus didasarkan atas
kepentingan orang atau masing-masing dalam tugas negara
atau pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga
perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak
hendaknya dihubungkan dengan kepentingan masing-masing
wajib pajak terhadap tugas negara, maka seharusnya biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan
kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut
dalam bentuk pajak.
c. Teori Gaya Pikul
Pada hakekatnya, teori ini mengandung kesimpulan bahwa
untuk keperluan perlindungan diperlukan biaya yang harus
dipikul oleh segenap masyarakat yang menikmati perlindungan
tersebut yaitu dalam bentuk pajak, yang menjadi pokok
pangkal teori gaya pikul adalah masalah keadilan, bahwa
tekanan pajak haruslah sama berat untuk setiap orang. Untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
mengukur gaya pikul dapat dilihat dari dua unsur, yaitu unsur
objektik yang terdiri dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya
pengeluaran (belanja) seseorang serta unsur subjektif yaitu
segala kebutuhan terutama material dengan memperhatikan
besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.
d. Teori Bakti
Teori ini disebut juga dengan teori kewajiban mutlak.
Maksud dari teori ini bahwa negara sebagai organisasi dari
golongan, dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan
bertugas untuk menyelenggarakan kepentingn umum dan
karenanya dapat mengambil tindakan-tindakan dalam bidang
pajak. Menurut teori ini, dasar hukum atau dasar keadilan
pemungutan pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan
negaranya, dan justru sifat suatu negara maka timbulah hak
mutlak untuk memungut pajak.
5. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008:7-8) dibagi
menjadi tiga, yaitu:
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan
sendiribesarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib
pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya yaitu wewenang
menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6. Tarif Pajak
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan
tarif pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase
tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi:
a. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang
tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
b. Tarif Proporsional
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu
yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan
pajaknya. Semakin besar pengenaan pajak maka semakin
besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan
secara proporsional atau sebanding.
c. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang
semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar
pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga,
yaitu:
1) Tarif Progresif – Proporsional
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah
tetap.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Tarif Progresif – Progresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga
semakin meningkat.
3) Tarif Progresif – Degresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin
menurun.
d. Tarif Degresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun
dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak
(Siti Resmi, 2008:17).
7. Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2008:5-6) pajak dibedakan
berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.
a. Menurut golongannya dibedakan menjadi:
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri
oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain.
b. Menurut sifatnya dibedakan menjadi:
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.
c. Menurut lembaga pemungutannya dibedakan menjadi:
1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara.
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah.
8. Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pembangunan
daerah (Mardiasmo, 2008)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pengertian lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang
pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik tingkat
propinsi, kabupaten dan kota praja yang hasil pemungutannya
digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:
1. pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan
kepada daerah sebagai pajak daerah yang penyerahannya
berdasrkan undang-undang.
2. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan unuk
membiayai penyelenggaraan urusan rumah tanga daerah
untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan
hukum publik, dan
3. pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan
Undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam,
yaitu:
a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang Nomor
28 Tahun 2009, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ,
3. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. pajak Air Permukaan,
5. pajak Rokok.
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)
Beberapa pajak yang termasuk dalam pajak daerah
tingkat II (Kabupaten) adalah sebagai berikut:
1. pajak Hotel,
2. pajak Hiburan,
3. pajak Reklame,
4. pajak Penerangan Jalan,
5. pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
6. pajak Air Tanah,
7. pajak Parkir,
8. pajak Restoran,
9. pajak Sarang Burung Walet,
10. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Pajak Restoran
a. Pengertian Pajak Restoran
Restoran adalah tempat menyantap , makanan dan
atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,
tidaktermasuk usaha jasa boga dan catering (Perda No.
10/2002: Pasal 1 No. 9). Daripengertian diatas, maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dapat disimpulkan bahwa pajak restoran yaitu pajak atas
semua pelayanan penjualan makanan dan atau minuman di
Restoran.
b. Subjek dan Objek Pajak Restoran
Dalam Pasal 2 (dua) Perda No. 10 tahun 2002
disebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan
atas penjualan makanan dan atau minuman yang
disediakan di restoran dengan pembayaran.
Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah:
1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering,
2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah
makan yang peredarannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan Walikota.
Subjek pajak restoran sebagaimana disebutkan
dalam pasal 4 ayat (1) Perda Nomor 10 tahun 2002 adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
atas pelayanan penjualan makanan dan atau minuman di
restoran.
c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran
Dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana
disebutkan dalam pasal 5 Perda Nomor 10 Tahun 2002
adalah jumlah pembayaran yang dilakukan Subjek Pajak
kepada Restoran atas pelayanan yangdiberikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Sedangkan tarif pajak restoran sebagaimana
disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun
2002, tarif pajak restoran ditetapkan menjadi 2 (dua)
kategori, yaitu:
1) Kategori A dikenakan sebesar 10%
2) Kategori B dikenakan sebesar 5%.
d. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Masa pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 8
Perda Nomor 10 Tahun 2002 adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang
ditetapkan oleh Walikota.
Saat pajak terutang sebagaimana disebutkan dalam
pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2002 adalah pada saat
pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman di
restoran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. PEMBAHASAN
1. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran ditinjau dari potensi kota
Surakarta untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah
Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan
suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak
membayar masing-masing pajak dan membayar seluruh pajak terutang
(Devas, 1989:144). Dari hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
yang dikatakan efektif itu apabila selisih realisasi penerimaan dengan
target yang dianggarkan mengalami selisih positif ( 100%).
Rumusnya adalah sebagai berikut (Suhedi, 2000):
:
Penghitungan rasio efektifitas pajak restoran terhadap PAD untuk
tahun anggaran 2007-2010.
Tahun 2007 =
Efektifitas =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Target Penerimaan Pajak Restoran
X 100%
6.193.638.884
6.000.000.000
X 100%=103,23%
7.647.041.788
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Tahun 2008 =
Tahun 2009 =
Tahun 2010 =
Tabel II.1
Rasio Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2007-2010
Tahun
Anggaran
Realisasi Pajak
Restoran
Target Pajak
Restoran Efektifitas
2007 6.193.638.884 6.000.000.000 103,23%
2008 7.647.041.788 7.500.000.000 101,96%
2009 9.044.588.060 9.000.000.000 100,49%
2010 10.454.561.381 9.633.919.000 108,52%
Sumber : DPPKA kota Surakarta
7.500.000.000
X100%=101.9%
9.044.588.060
9.000.000.000
X100% =100,49%
10.454.561.381
9.633.919.000
X 100% = 108,52%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran
di kota Surakarta sudah efektif. Terbukti pada tahun anggaran 2007
sampai dengan 2010 mengalami selisih positif ( 100%), hal ini
disebabkan karena realisasi penerimaan pajak restoran di kota
Surakarta selalu lebih besar dari pada yang ditargetkan, akan tetapi
pada tahun 2007-2009 pajak restoran mengalami penurunan rasio
efektifitas, hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah restoran di
kota Surakarta sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak.
Pada tahun 2009-2010 rasio efektifitas pajak restoran di kota
Surakarta mengalami peningkatan sebesar 8.03%, hal ini disebabkan
karena kenaikan pendapatan masing-masing restoran dan potensi kota
Surakarta sendiri dalam bidang tersebut. Sehingga, secara keseluruhan
dapat disimpulkan bahwa pajak restoran di Kota Surakarta tahun
anggaran 2007-2010 sudah efektif dan dapat mendorong Pendapatan
Asli Daerah.
2. Perkembangan Pajak Restoran di kota Surakarta selama 3 (tiga)
tahun terakhir dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya
pertahun terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penerimaan target dan realisasi Pajak Reklame merupakan
dasar untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju
pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau
perkembangan penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun. Untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran
menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut (Halim, 2001):
G =
Keterangan:
G : Laju pertumbuhaan
Rtn : Realisasi Tahun ke-n
(tn-1) : Realisasi tahun sebelumnya
Tabel II.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2007-2010
Tahun Realisasi tahun
ke-n (Rtn)
Realisasi
tahun
sebelumnya
(tn-1)
Selisih
Rtn-(tn-1)
Laju
pertumbuhan
(%)
2007 6.193.638.884 - - -
2008 7.647.041.788 6.193.638.884 1.453.402.904 23,47%
2009 9.044.588.060 7.647.041.788 1.397.546.272 18,27%
2010 10.454.561.381 9.044.588.060 1.409.973.320 15,59%
Sumber : DPPKA kota Surakarta
Rtn – (tn – 1)
(tn – 1)
X 100%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan
pajak restoran di kota Surakarta mengalami penurunan. Terbukti pada
tahun 2007-2008 terjadi selisih realisasi sebesar Rp 1.453.402.904,
tahun 2008-2009 terjadi selisih realisasi sebesar Rp 1.397.546.272,
sedangkan pada tahun 2009-2010 terjadi selisih realisasi sebesar Rp
1.409.973.230, sehingga dari selisih realisasi diatas akan berpengaruh
pada prosentase laju pertumbuhan pajak restoran. Prosentase laju
pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan, pada tahun 2008-
2009 terjadi penurunan prosentase 5,2% dan tahun 2009-2010 terjadi
penurunan prosentase 2,68%. Hal ini karena penurunan jumlah Wajib
Pajak restoran di kota Surakartayang disebabkan adanya beberapa
restoran yang tutup atau bangkrut dan berkurangnya pendapatan wajib
pajak restoran itu sendiri.
Kontribusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi
adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno:
1994,76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama
dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau
bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai
sumbangan yang diberikan oleh PAD terhadap besarnya Belanja
Pembangunan Daerah. Untuk mengetahui besarnya konteribusi Pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Restoran dapat menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut
(Suhedi, 2000):
Kontribusi =
Tabel II.3
Ratio Data Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2007-2010
Tahun
Anggaran
Realisasi Pajak
Restoran
Realisasi
Penerimaan PAD Ratio
2007 6.193.638.884 89.430.977.982 6,92%
2008 7.647.041.788 102.929.501.970 7,43%
2009 9.044.588.060 101.972.318.680 8,87%
2010 10.454.561.381 71.117.765.815 14,70%
Sumber : DPPKA Kota Surakarta
Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan
pajak restoran di kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan penerimaan
pajak restoran sebesar Rp 1.453.402.904, tahun 2008-2009 mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.397.546.272, sedangkan tahun 2009-2010
mengalami peningkatan sebesar Rp 1.409.973.320. Hal ini dapat
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Realisasi Penerimaan PAD
X 100%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
diketahui dari peningkatan realisasi pajak restoran di kota Surakarta
yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan wajib pajak restoran
dalam mengelola usahanya.
Rasio kontribusi pajak restoran terjadi kenaikan. Itu disebabkan
karena pengaruh peningkatan pendapatan pajak yang lain, seperti
pajak hotel, pajak penerangan jalan,pajak parkir, pajak hiburan, pajak
reklame dan sebagainya, sehingga akan mempengaruhi kenaikan suatu
kontribusi pajak daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka
dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dalam efektifitas pertumbuhan pajak
restoran di kota Surakarta. Adapun kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut:
A. KELEBIHAN
Realisasi penerimaan Pajak Restoran di kota Surakarta pada tahun
anggaran 2007 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan dan sudah
mencapai target yang telah ditetapkan oleh DPPKA kota Surakarta. Hal ini
disebabkan karena potensi kota Surakarta sendiri sehingga berpengaruh
pada kenaikan atau peningkatan penerimaan pajak restoran di kota
Surakarta.
B. KELEMAHAN
Laju pertumbuhan Pajak Restoran di kota Surakarta menurun dari
tahun ke tahun dikarenakan banyaknya restoran yang tutup. Tutupnya
restoran ini salah satunya disebabkan adanya tarif pajak restoran yang
mungkin dinilai terlalu besar bagi sebagian wajib pajak restoran di kota
Surakarta dan juga adanya persaingan dalam bidang ini. Maka bagi sebagian
restoran yang ada di kota Surakarta akan mengalami kurangnya modal atau
berkurangnya pelanggan sehingga meyebabkan bangrut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerimaan Pajak Restoran dikota Surakarta pada tahun anggaran 2007
sampai dengan 2010 sudah melampaui target yang direncanakan
DPPKA kota Surakarta.
2. Penerimaan pajak restoran di kota Surakarta pada tahun anggaran 2007
sampai dengan 2010 sudah efektif karena perbandingan antara realisasi
penerimaan pajak restoran dengan target yang dianggarkan oleh pihak
DPPKA kota Surakarta mengalami selisih positif (≥100%).
3. Laju pertumbuhan pajak restoran tahun anggaran 2007 sampai dengan
2010 di kota Surakarta mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena
penurunan jumlah wajib pajak restoran sehingga berpengaruh pada
selisih realisasi penerimaan pajak restoran yang ikut menurun.
4. Pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan
atau kontribusi yang cukup besar untuk kota Surakarta. Kontribusi
pajak restoran pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena
realisasi penerimaan pajak restoran meningkat, sedangkan penerimaan
PAD nya menurun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. SARAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis
dapat memberikan saran sebagai berikut:
- DPPKA kota Surakarta hendaknya mengeluarkan kebijakan positif yang
hubungannya dengan potensi pajak restoran kota Surakarta. Yang nantinya
akan berkaitan langsung dengan pengusaha-pengusaha restoran di kota
Surakarta sehingga tidak terjadi banyaknya restoran yang tutup karena
bangkrut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user