analisis biplot dan procrustes terhadap … · kebijakan fiskal untuk melaksanakan pelayanan publik...
TRANSCRIPT
ANALISIS BIPLOT DAN PROCRUSTES TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
VICHA ANGELA ARISANDHI
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Biplot dan
Procrustes terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum
diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, Mei 2015
Vicha Angela Arisandhi
NIM G14110016
ABSTRAK
VICHA ANGELA ARISANDHI. Analisis Biplot dan Procrustes terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh I
MADE SUMERTAJAYA dan MOHAMMAD MASJKUR.
Sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengadakan Pilkada
pada tahun 2013. Program yang direncanakan oleh bupati/wali kota dalam
membangun stiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun dapat
terlihat dari alokasi APBD. Penelitian ini membandingkan alokasi anggaran
belanja APBD Provinsi Jawa Barat pada saat sebelum Pilkada (tahun 2012) dan
sesudah Pilkada (tahun 2014). Arah pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun
2012 dan tahun 2014 dilihat dengan menggunakan analisis biplot. Hasil analisis
biplot menunjukkan 4 klasifikasi belanja dengan keragaman tertinggi adalah
pendidikan, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, serta kesehatan.
Kota Bandung dan Kabupaten Bogor merupakan dua daerah yang memiliki
alokasi tertinggi untuk seluruh klasifikasi belanja berdasarkan fungsi. Dua daerah
dengan alokasi terendah untuk seluruh klasifikasi belanja berdasarkan fungsi
adalah Kota Banjar dan Kota Sukabumi. Kemiripan dan besar perubahan alokasi
anggaran belanja Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 ke tahun 2014 dapat dilihat
dengan menggunakan analisis procrustes. Hasil analisis procrustes menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan alokasi belanja sebesar 19.38% pada alokasi belanja
APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 dibandingkan tahun 2012. Kemiripan
konfigurasi matriks anggaran pada tahun 2012 dan 2014 dikategorikan sangat
mirip.
Kata kunci: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), biplot, procrustes
ABSTRACT
VICHA ANGELA ARISANDHI. Biplot and Procrustes Analysis of the Budget of
West Java Province. Supervised by I MADE SUMERTAJAYA and
MOHAMMAD MASJKUR.
A total of 14 municipalities/regencies in West Java Province held elections
in 2013. The planned programs to develop each municipality/regency of West
Java province in 5 years can be seen through the budget allocation. The aim of
this study is to compare the budget allocation of West Java province at the time
before the election (in 2012) and after the election (in 2014). The development
direction of West Java Province in 2012 and 2014 had been seen by using biplot
analysis. The results of the biplot analysis showed four classifications of
expenditure with the highest variance are education, public services, housing and
public facilities, and health. Bandung Municipality and Bogor Regency are the
two regions that have the highest allocation for the entire classification of
expenditure by function. The two regions with the lowest allocation for the entire
classification of expenditure by function are Banjar Municipality and Sukabumi
Municipality. The similarities and changes in budget allocation of expenditure of
West Java Province from 2012 to 2014 can be analyzed by using procrustes
analysis. The results of procrustes analysis showed, there is an increase in
allocation of expenditure about 19.38% on the allocation of expenditure budget of
West Java Province in 2014 than in 2012. The similarity matrix configuration of
the budget in 2012 and 2014 are very similar categorized.
Keywords: Biplot, budget, procrustes
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Statistika
pada
Departemen Statistika
ANALISIS BIPLOT DAN PROCRUSTES TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
VICHA ANGELA ARISANDHI
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2015
Judul Skripsi :Analisis Biplot dan Procrustes terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Nama : Vicha Angela Arisandhi
NIM : G14110016
Disetujui oleh
Dr Ir I Made Sumertajaya, Msi
Pembimbing I
Ir Mohammad Masjkur, MS
Pembimbing II
Diketahui oleh
Dr Anang Kurnia, MSi
Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena
berkat perkenananNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini
merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi pada Departemen
Statistika Institut Pertanian Bogor.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dua dosen pembimbing,
Bapak Dr Ir I Made Sumertajaya, MSi dan Bapak Ir Mohammad Masjkur, MS
atas bimbingan dan dukungan yang begitu berharga yang telah diberikan kepada
penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staff
pada Departemen Statistika yang turut berjasa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
kedua orang tua, Bapak Petrus Susiyanto dan Ibu Eva Sri Muji Rahayu, serta Adik
Vicho Dwindra Arisandhi atas doa, dukungan, cinta dan kasih sayangnya. Ucapan
terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pebrian, Iis Istiqomah, Annam Adam
Prakoso, dan Nida Ashma Adillah sebagai sahabat, partner, pendukung dan
tempat berbagi suka duka yang telah memberi warna dalam perjalanan penulis
menuju Sarjana Statistika. Juga kepada seluruh mahasiswa Statistika angkatan 48
atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
Akhir kata, dengan segala rasa hormat dan rendah hati, penulis menyadari
bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik sangat diperlukan
dalam memperbaiki tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
pembaca.
Bogor, Mei 2015
Vicha Angela Arisandhi
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vi
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Tujuan Penelitian 2
TINJAUAN PUSTAKA 2
Analisis Biplot 2
Analisis Procrustes 2
METODOLOGI 4
Data 4
Prosedur Analisis Data 4
HASIL DAN PEMBAHASAN 6
Persiapan Data 6
Diagram Kotak Garis dan Scatter Plot 7
Analisis Biplot 12
Analisis Procrustes 15
SIMPULAN DAN SARAN 16
Simpulan 16
Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 17
LAMPIRAN 18
RIWAYAT HIDUP 26
DAFTAR TABEL
1 Hasil analisis procrustes 16
DAFTAR GAMBAR
1 Diagram kotak garis belanja APBD Provinsi Jawa Barat menurut
fungsi tahun 2012 8 2 Diagram kotak garis belanja APBD Provinsi Jawa Barat menurut
fungsi tahun 2014 9
3 Scatter plot untuk pelayanan umum 10 4 Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2012 13
DAFTAR LAMPIRAN
1 Data belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 18
2 Data belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014 19 3 Data aktual belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 di
tahun 2014 20 4 Scatter plot untuk ketertiban dan ketenteraman 21
5 Scatter plot untuk ekonomi 21 6 Scatter plot untuk lingkungan hidup 22 7 Scatter plot untuk perumahan dan fasilitas umum 22 8 Scatter plot untuk kesehatan 23 9 Scatter plot untuk pariwisata dan budaya 23 10 Scatter plot untuk pendidikan 24 11 Scatter plot untuk perlindungan sosial 24 12 Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2014 25
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masyarakat Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) gubernur pada tanggal 24 Februari 2013. Pada tahun yang sama,
sebanyak 14 kabupaten/kota di Jawa Barat juga melakukan pemilihan bupati/wali
kota. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Banjar, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kota Bogor, dan Kabupaten Ciamis. Setiap
calon dalam Pilkada tentunya memiliki program dalam membangun setiap
kabupaten/kota yang hendak dipimpin dalam 5 tahun masa jabatannya. Wujud
nyata dari program-program yang dicanangkan dapat terlihat dari alokasi
anggaran yang diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
keuangan tahunan yang menjadi instrumen utama yang digunakan dalam
kebijakan fiskal untuk melaksanakan pelayanan publik di daerah. APBD disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan
daerah (Kemenkeu RI DJPK 2014; Nordiawan et al. 2007).APBD menjadi
pedoman dalam mengatur dan merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.
Menurut Nordiawan et al. (2007), struktur APBD secara garis besar terdiri
atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sementara itu,
perwujudan pelayanan publik di daerah memiliki hubungan yang sangat kuat
dengan kebijakan belanja daerah. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan melihat
APBD dari alokasi anggaran belanja daerah di setiap kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Barat.
Penelitian mengenai APBD telah banyak dilakukan. Djuharman Arifin
pada tahun 2003 melihat perkembangan rasio APBD terhadap RAPBD Provinsi
Riau sejak tahun 1998–2003 menggunakan statistika deskriptif berupa diagram
batang. Pada tahun 2009, Christimore Zainuddin juga menggunakan diagram
batang dalam melihat pergerakan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2003–2007.
Analisis terhadap APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaran/belanja program
pernah dilakukan oleh Indra Gunawan pada tahun 2009 dengan menggunakan
Comparative Budget Statement (CBS). Analisis CBS dapat menunjukkan
terjadinya penurunan maupun peningkatan pada APBD.
Alternatif lain yang dapat dilakukan dalam membandingkan alokasi APBD
adalah dengan menggunakan uji beda. Uji beda atau uji-t, dapat dilakukan untuk
membandingkan APBD pada dua tahun yang berbeda. Uji beda memberikan hasil
berupa nyata atau tidaknya perbedaan alokasi APBD pada dua tahun yang
dibandingkan. Uji beda tidak dapat memberikan kesimpulan mengenai perbedaan
alokasi APBD secara simultan. Berdasarkan kelemahan tersebut, penelitian kali
ini akan menggunakan pendekatan lain dalam melihat arah pembangunan Provinsi
Jawa Barat dan perbandingan alokasi anggaran belanja Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2012 dan 2014. Arah pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012
2
dan tahun 2014 akan dilihat dengan menggunakan analisis biplot. Kemiripan dan
besar perubahan alokasi anggaran belanja Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 ke
tahun 2014 dapat dilihat dengan menggunakan analisis procrustes.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan arah pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
melalui alokasi anggaran belanja daerah berdasarkan fungsi.
2. Mengetahui kemiripan alokasi anggaran belanja daerah kabupaten/kota pada
saat sebelum dan sesudah Pilkada di Provinsi Jawa Barat.
TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Biplot
Biplot merupakan suatu alat analisis data yang dapat meringkas informasi
dari suatu matriks data yang besar yang dikembangkan oleh Gabriel (1971)
(Kurnia et al. 2002). Biplot adalah salah satu upaya menggambarkan data yang
ada pada tabel ringkasan dalam grafik berdimensi dua. Informasi yang diberikan
oleh biplot mencakup objek dan peubah dalam satu gambar (Sartono et al. (2003)
dalam Mattjik dan Sumertajaya (2011)).
Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2011), informasi penting yang dapat
diberikan oleh biplot adalah:
1. Kedekatan antar objek yang diamati
2. Keragaman peubah
3. Korelasi antar peubah
Analisis biplot didasari oleh penguraian nilai singular atau singular value
decomposition. Pendeskripsian biplot dilakukan dengan mengambil sebuah nilai
sembarang dengan 0 < < 1 untuk pendefinisian matriks G (matriks objek) dan H
(matriks peubah). Pengambilan nilai ekstrem dan berguna untuk
interpretasi biplot (Gabriel 1971; Mattjik dan Sumertajaya 2011).
Besarnya keragaman yang mampu dijelaskan oleh biplot, dilambangkan
dengan . Ukuran keragaman biplot semakin baik ketika nilai . Hal ini
berarti penyajian informasi pada biplot akan semakin baik ketika .
Analisis Procrustes
Analisis Procrustes diperkenalkan oleh Hurley dan Cattell pada tahun
1962 (Siswadi et al. 2012). Analisis procrustes adalah salah satu analisis statistika
yang dikembangkan untuk membandingkan sebuah matriks data observasi dengan
matriks target. Kedua matriks yang dibandingkan harus memiliki jumlah objek
yang sama dan boleh memiliki jumlah variabel yang berbeda. Untuk memperoleh
kecocokan yang maksimal, analisis procrustes dapat membuat penyesuaian
3
konfigurasi yang mampu mengeliminasi ketidakmungkinan pembandingan
peubah di dalam sebuah set data dan perbedaan ukuran antara set data (Siswadi et
al. 2012). Sumertajaya et al. (1997) menyatakan bahwa metode procrustes
bertujuan untuk membandingkan dua konfigurasi titik yang mewakili n unit
pengamatan yang sama.
Misalkan dua buah matriks X dan Y akan dibandingkan, dimana X adalah
matriks berukuran n × p dan Y adalah matriks berukuran n × q. Konfigurasi
pertama berada pada ruang berdimensi p dan koordinat ke-i yaitu ( ).
Konfigurasi kedua berada pada ruang berdimensi q dan koordinat ke-i yaitu
( ). Jika p > q, maka konfigurasi keduanya berada pada subruang
berdimensi p. Analisis procrustes dapat menyelesaikan perbedaan dimensi ini
dengan menambahkan kolom 0 pada bagian mana saja dari konfigurasi Y
sebanyak p – q kolom (Siswadi et al.2012).
Siswadi et al. (2012) menyatakan bahwa untuk menentukan ukuran
kesesuaian dalam dua konfigurasi, analisis procrustes menggunakan jumlah
kuadrat jarak ( ) antara titik yang bersesuaian, yaitu:
D yang optimal (minimum) akan diperoleh dengan melakukan
transformasi geometris terhadap matriks Y. Tiga jenis transformasi dalam analisis
procrustes untuk mengoptimalkan jarak secara berurutan, yaitu translasi, rotasi
dan dilasi (Siswadi et al. 2012). Landasan analisis procrustes adalah fakta bahwa
suatu konfigurasi titik tidak akan berubah bentuknya jika konfigurasi tersebut
ditransformasi (Sumertajaya et al. 1997).
Translasi adalah pengubahan matriks data menjadi matriks yang terkoreksi
terhadap nilai tengah (Bangun 2012). Rotasi adalah pemindahan seluruh titik
dengan sudut yang tetap tanpa mengubah jarak setiap titik terhadap sentroidnya.
Transformasi rotasi ini dilakukan dengan mengalikan matriks Y dengan suatu
matriks ortogonal. Dilasi adalah penskalaran data dengan perbesaran atau
pengecilan jarak setiap titik dalam konfigurasi terhadap sentroidnya. Transformasi
dilasi ini dilakukan dengan mengalikan matriks Y dengan suatu scalar c sehingga
konfigurasi setelah transformasi dilasi akan menjadi cY.
Melalui transformasi translasi, rotasi, dan dilasi berturut-turut akan
diperoleh jarak minimum procrustes ( ) sebagai berikut:
Ukuran Kemiripan Procrustes
Ukuran yang digunakan dalam mengukur kemiripan konfigurasi data pada
analisis procrustes adalah R2. R
2 menunjukkan besarnya persentase pada kedua
konfigurasi yang dapat dianggap sama. Kemiripan konfigurasi data semakin tinggi
ketika nilai R2 semakin mendekati 100%.
= Jumlah Kuadrat Galat (JKG)
= Jumlah Kuadrat Total (JKT)
4
METODOLOGI
Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal
dari data publikasi pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penelitian ini difokuskan pada data belanja APBD Provinsi Jawa Barat menurut
fungsi pada tahun 2012 dan 2014.
Peubah yang digunakan dalam analisis biplot dan procrustes pada penelitian
kali ini adalah sembilan klasifikasi belanja daerah berdasarkan fungsi, yaitu:
pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan
perlindungan sosial. Semua nilai peubah dalam satuan juta rupiah. Objek
penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat
dengan penyatuan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis, sehingga
secara keseluruhan terdapat 26 objek. Hal ini disebabkan oleh adanya pemekaran
Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis pada 25 Oktober 2012. Analisis
pada penelitian ini menggunakan software Minitab 16 dan SAS.
Prosedur Analisis Data
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Melengkapi data kosong dengan metode imputasi menggunakan model
regresi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode imputasi dengan
model regresi, yaitu:
i. Mencari bentuk hubungan antara peubah yang mengandung data
kosong dengan peubah yang lain menggunakan regresi bertatar.
ii. Melakukan pendugaan peubah yang tidak diketahui datanya dengan
memasukkan nilai peubah-peubah yang diketahui ke dalam model
yang dihasilkan.
2. Menghitung perubahan nilai data alokasi belanja APBD 2012 di tahun
2014 akibat inflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Perhitungan dilakukan dengan mengalikan nilai APBD 2012 dengan rasio
antara IHK tahun 2014 dengan IHK tahun 2012.
3. Melakukan analisis statistika deskriptif pada data belanja APBD Provinsi
Jawa Barat tahun 2012 dan tahun 2014. Analisis statistika deskriptif yang
dilakukan antara lain:
i. Membuat diagram kotak garis pada data alokasi belanja APBD 2012
dan 2014 untuk memperoleh informasi mengenai pemusatan dan
penyebaran data pada masing-masing tahun anggaran.
ii. Membuat scatterplot untuk setiap klasifikasi belanja berdasarkan
fungsi. Sumbu vertikal merupakan alokasi anggaran belanja pada
tahun 2012, dan sumbu horizontal merupakan alokasi anggaran
belanja pada tahun 2014. Selanjutnya, scatterplot dibagi ke dalam 4
kuadran dengan rata-rata alokasi belanja pada tahun 2012 dan 2014
5
sebagai titik pusat. Penjelasan pada setiap kuadran adalah sebagai
berikut:
a. Kuadran I berisi kabupaten/kota yang memiliki nilai alokasi
belanja di atas rata-rata, baikpada tahun 2012 maupun pada
tahun 2014.
b. Kuadran II berisi kabupaten/kota yang memiliki nilai alokasi
belanja di atas rata-rata pada tahun 2012, namun di bawah rata-
rata pada tahun 2014.
c. Kuadran III berisi kabupaten/kota yang memiliki nilai alokasi
belanja di bawah rata-rata, baikpada tahun 2012 maupun pada
tahun 2014.
d. Kuadran IV berisi kabupaten/kota yang memiliki nilai alokasi
belanja di bawah rata-rata pada tahun 2012, namun di atas rata-
rata pada tahun 2014.
4. Melakukan analisis biplot pada data alokasi belanja APBD Provinsi Jawa
Barat tahun 2012 dan tahun 2014. Peubah yang digunakan adalah
sembilan klasifikasi belanja daerah berdasarkan fungsi, yaitu: pelayanan
umum, ketertiban dan ketenteraman, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya,
pendidikan, dan perlindungan sosial. Objek yang digunakan adalah 26
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah dalam
melakukan analisis biplot menurut Jollife (2002) adalah:
i. Menentukan matriks data alokasi belanja APBD pada tahun
bersangkutan sebagai matriks nXp, dengan n adalah banyaknya
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (objek) dan p adalah
banyaknya klasifikasi belanja berdasarkan fungsi (peubah).
ii. Mencari matriks X X.
iii. Mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks X X.
iv. Melakukan proses dekomposisi nilai singular dengan:
a. Mencari matriks Wyang kolom-kolomnya berasal dari vektor
ciri X X dengan sebagai kolom matriks W.
b. Mencari matriks U yang diperoleh dari , i = 1, 2, ...,
r dan adalah kolom matriks U.
c. Mendefinisikan dan dengan adalah matriks
diagonal yang berukuran r × r dengan unsur-unsur diagonal
> > ... > ,dan adalah matriks diagonaldengan
unsur-unsur diagonal > > ... > .
d. Memfaktorkan matriks X menjadi: .
e. Mendefinisikan matriks G = dan H’ = .
f. Mereduksi matriks G menjadi G* dengan mengambil dua kolom
pertama dari matriks G.
g. Mereduksi matriks H menjadi H* dengan mengambil dua kolom
pertama dari matriks H .
6
h. Menggambar biplot dengan matriks G sebagai koordinat bagi
objek dan matriks H sebagai koordinat bagi peubah.
i. Melakukan interpretasi pada biplot yang dihasilkan.
5. Melakukan analisis procrustes untuk membandingkan kedua konfigurasi,
yaitu matriks alokasi belanja APBD 2012 dan matriks alokasi belanja
APBD 2014. Analisis procrustes dilakukan dengan menetapkan matriks
alokasi belanja APBD 2014 sebagai matriks targetdan matriks alokasi
belanja APBD tahun 2012 sebagai matriks observasi. Algoritme dalam
melakukan analisis procrustes adalah sebagai berikut:
i. Menetapkan matriks alokasi belanja APBD 2014 sebagai matriks X
dan matriks alokasi belanja APBD 2012 sebagai matriks Y.
ii. Mengitung sentroid kolom dari matriks X dan Y, yaitu dan .
= dan =
iii. Melakukan proses translasi yang menghasilkan dan
.
iv. Menghitung nilai perbedaan minimum setelah penyesuaian translasi:
v. Menghitung nilai matriks ortogonal Q = UA .UΣAʹ berasal dari
hasil Dekomposisi Nilai Singular Bentuk Lengkap (DNSBL)dari
matriks .
vi. Menghitung nilai perbedaan minimum setelah proses rotasi:
vii. Menghitung konstanta sebagai besaran skala hasil
transformasi dilasi.
viii. Menghitung perbedaan minimum setelah proses dilasi:
ix. Menghitung ukuran kemiripan kedua konfigurasi (R2):
Penentuan ukuran kemiripan kedua konfigurasi berdasarkan nilai R2
menggunakan ketentuan berikut:
0% < R2< 25% = tidak mirip
25% < R2< 50% = cukup mirip
50% < R2< 75% = mirip
75% < R2< 100% = sangat mirip
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan Data
Persiapan data dilakukan dengan melengkapi data kosong dan menghitung
pengaruh nilai inflasi pada data APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012 di tahun
7
2014. Data kosong pada APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012 terdapat pada
alokasi anggaran belanja untuk pariwisata dan budaya di Kabupaten Bandung,
Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi. Data kosong pada APBD
Provinsi Jawa Barat tahun 2014 terdapat pada alokasi anggaran belanja untuk
pariwisata dan budaya di Kabupaten Majalengka.
Metode imputasi dengan model regresi dilakukan pada APBD Provinsi Jawa
Barat tahun 2012 dan 2014 untuk menghasilkan nilai dugaan bagi data kosong.
Hasil penerapan metode imputasi pada APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012
memberikan nilai dugaan bagi alokasi belanja untuk pariwisata dan budaya
di Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi secara
berturut-turut sebesar Rp12 349 000 000, Rp7 266 000 000, dan Rp1 260 000 000.
Sementara itu, hasil penerapan metode imputasi pada APBD Provinsi Jawa Barat
tahun 2014 memberikan nilai dugaan bagi alokasi belanja untuk pariwisata dan
budaya di Kabupaten Majalengka sebesar Rp75 726 091 768.
Perhitungan pengaruh inflasi pada data alokasi belanja APBD Provinsi Jawa
Barat tahun 2012 di tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga
Konsumen (IHK). IHK pada tahun 2012 dan 2014 adalah sebesar 101.7 dan 111.3.
Nilai aktual APBD Jawa Barat tahun 2012 di tahun 2014 diperoleh dengan
mengalikan nilai APBD Jawa Barat tahun 2012 dengan perbandingan IHK tahun
2014 terhadap tahun 2012. Nilai aktual yang diperoleh (Lampiran 3) digunakan
dalam analisis selanjutnya.
Diagram Kotak Garis dan Scatter Plot
Ukuran pemusatan dan penyebaran alokasi anggaran belanja menurut fungsi
setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2014 dapat
digambarkan dengan diagram kotak garis yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1 memperlihatkan ukuran pemusatan dan penyebaran alokasi belanja
APBD 2012. Urutan median alokasi untuk setiap klasifikasi berdasarkan fungsi
dari yang tertinggi hingga terendah adalah alokasi untuk pendidikan, pelayanan
umum, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, ekonomi, lingkungan hidup,
perlindungan sosial, ketertiban dan ketenteraman, serta pariwisata dan budaya.
Anggaran seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk ketertiban dan
ketenteraman, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial sangat kecil dan
cenderung seragam. Meskipun demikian, terdapat satu kabupaten/kota yang
menjadi pencilan atas dalam alokasi untuk ketertiban dan ketenteraman serta
pariwisata dan budaya.
Alokasi anggaran belanja untuk pendidikan memiliki median dan
keragaman yang tertinggi. Tidak terdapat pencilan pada alokasi untuk pendidikan
serta perumahan dan fasilitas umum. Alokasi untuk fasilitas umum relatif lebih
rendah dibandingkan dengan alokasi untuk pendidikan. Simpangan nilai median
terhadap quartil tiga untuk alokasi perumahan dan fasilitas umum hampir sama
dengan simpangan nilai median terhadap quartil pertama. Sementara itu,
simpangan nilai median terhadap quartil tiga pada alokasi untuk pendidikan lebih
kecil dibandingkan dengan simpangan nilai median terhadap quartil pertamanya.
Terdapat dua kabupaten/kota yang menjadi pencilan atas pada alokasi
anggaran untuk pelayanan umum dan alokasi anggaran untuk ekonomi.
8
Simpangan nilai median terhadap quartil tiga dan simpangan nilai median
terhadap quartil pertama pada alokasi pelayanan umum relatif sama. Demikian
pula dengan alokasi untuk ekonomi. Namun, alokasi untuk ekonomi memiliki
rata-rata yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi untuk
pelayanan umum.
Alokasi belanja untuk lingkungan hidup dan kesehatan masing-masing
memiliki sebuah pencilan atas. Simpangan nilai median terhadap quartil tiga lebih
besar dibandingkan dengan simpangan nilai median terhadap quartil pertama pada
alokasi untuk lingkungan hidup. Sebaran kabupaten/kota pada alokasi untuk
kesehatan, baik di atas maupun di bawah nilai median relatif sama.
Gambar 1 Diagram kotak garis belanja APBD Provinsi Jawa Barat menurut fungsi
tahun 2012
Gambar 2 memperlihatkan ukuran pemusatan dan penyebaran alokasi
belanja APBD 2014. Terlihat bahwa anggaran seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Barat pada tahun 2014 untuk ketertiban dan ketentraman, pariwisata dan
budaya, serta perlindungan sosial sangat kecil dan cenderung seragam. Ketiga
alokasi ini juga memiliki alokasi yang terkecil pada tahun 2012. Pada tahun 2014,
terdapat lebih dari satu kabupaten/kota yang menjadi pencilan pada anggaran
untuk ketertiban dan ketenteraman, serta pariwisata dan budaya.
Seperti pada tahun 2012, alokasi anggaran belanja untuk pendidikan pada
tahun 2014 memiliki median dan keragaman yang tertinggi. Tidak terdapat
pencilan pada alokasi untuk pendidikan serta perumahan dan fasilitas umum.
Alokasi untuk fasilitas umum relatif lebih rendah dibandingkan dengan alokasi
untuk pendidikan. Simpangan nilai median terhadap quartil tiga alokasi untuk
perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2014 mengalami peningkatan, sehingga
simpangan nilai median terhadap quartil tiga lebih besar dibandingkan dengan
simpangan nilai median terhadap quartil pertama. Demikian pula dengan
Perlin
dung
an S
osial
Pen
didika
n
Par
iwisa
ta d
an B
uday
a
Kes
ehat
an
Per
umah
an d
an F
asilit
as U
mum
Lingk
unga
n H
idup
Eko
nom
i
Ket
ertib
an d
an K
eten
tram
an
Pelay
anan
Um
um
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
9
persebaran kabupaten/kota berdasarkan alokasi untuk pendidikan, hal ini berbeda
dengan alokasi belanja APBD pada tahun 2012.
Terdapat satu kabupaten/kota yang menjadi pencilan atas pada alokasi
anggaran untuk pelayanan umum dan alokasi anggaran untuk ekonomi. Sebaran
kabupaten/kota yang memiliki alokasi pelayanan umum dan ekonomi di atas dan
di bawah nilai median relatif sama. Namun, alokasi untuk ekonomi kembali
memiliki median yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi
untuk pelayanan umum.
Gambar 2 Diagram kotak garis belanja APBD Provinsi Jawa Barat menurut fungsi
tahun 2014
Alokasi belanja untuk lingkungan hidup memiliki dua pencilan atas,
meskipun alokasi ini relatif kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja
lainnya. Pada alokasi untuk kesehatan, terdapat sebuah pencilan atas. Simpangan
nilai median terhadap quartil tiga lebih besar dibandingkan dengan simpangan
nilai median terhadap quartil pertama pada alokasi untuk kesehatan.
Urutan median alokasi untuk setiap klasifikasi berdasarkan fungsi pada
alokasi belanja APBD tahun 2014 masih sama dengan tahun 2012. Urutan median
alokasi dari yang tertinggi hingga terendah adalah alokasi untuk pendidikan,
pelayanan umum, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, ekonomi,
lingkungan hidup, perlindungan sosial, ketertiban dan ketenteraman, serta
pariwisata dan budaya.
Scatter plot alokasi dana untuk pelayanan umum (Gambar 3) menunjukkan
bahwa alokasi dana untuk pelayanan umum setiap kabupaten/kota di provinsi
Jawa Barat cenderung tetap dari tahun 2012 ke tahun 2014. Hal ini terlihat dari
kabupaten/kota yang tersebar pada kuadran I dan kuadran III. Pada kuadran I
terdapat Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota
Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur. Ketujuh kabupaten/kota
Perlin
dung
an S
osial
Pen
didika
n
Par
iwisa
ta d
an B
uday
a
Kes
ehat
an
Per
umah
an d
an F
asilit
as U
mum
Lingk
unga
n H
idup
Eko
nom
i
Ket
ertib
an d
an K
eten
tram
an
Pelay
anan
Umum
2000000
1500000
1000000
500000
0
An
gg
ara
n t
ah
un
20
14
(ju
ta r
up
iah
)
10
tersebut memiliki alokasi belanja untuk pelayanan umum yang konsisten di atas
rata-rata. Kesembilan belas kabupaten/kota yang lainnya berada pada kuadran III,
yang berarti konsisten memiliki alokasi belanja untuk pelayanan umum di bawah
rata-rata.
Gambar 3 Scatter plot untuk pelayanan umum
Lampiran 4 menggambarkan alokasi dana untuk ketertiban dan
ketenteraman yang juga cenderung konsisten. Kota dan Kabupaten Bandung, Kota
dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten
Bandung Barat memiliki alokasi belanja untuk ketertiban dan ketenteraman yang
berada di atas rata-rata, baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2014. Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi memiliki alokasi belanja
untuk ketertiban dan ketenteraman yang berada di atas rata-rata pada tahun 2012,
namun berada di bawah rata-rata tahun 2014. Sedangkan lebih dari setengah dari
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi belanja untuk
ketertiban dan ketenteraman yang berada di bawah rata-rata pada tahun 2012 dan
2014.
Alokasi belanja untuk ekonomi pada tahun 2012 dan 2014 (Lampiran 5)
memperlihatkan bahwa pada kuadran I terdapat Kabupaten Bogor, Kabupaten
Garut, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang,
Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten dan kota pada kuadran
I tersebut memiliki alokasi belanja untuk ekonomi yang berada di atas rata-rata,
baik pada tahun 2012 maupun tahun 2014. Kabupaten/kota yang memiliki alokasi
belanja untuk ekonomi yang cenderung meningkat antara lain: Kabupaten
Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Ciamis.
Pada Lampiran 6 terlihat bahwa alokasi belanja untuk lingkungan hidup
pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cenderung kecil dan
1400000120000010000008000006000004000002000000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
502680
427080
KotaBanjar
KotaBogorTasikmalayaBandungBarat
KotaCimahiPurwakarta
Subang
KuninganKotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebonKotaSukabumiMajalengka
CiamisSumedangIndramayu
Cianjur
Bekasi
GarutSukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
11
berada di bawah rata-rata. Satu kota yang memberikan alokasi belanja untuk
lingkungan hidup yang tertinggi dan merupakan pencilan adalah Kota Bandung.
Hal ini mengakibatkan tingginya nilai rata-rata alokasi belanja untuk lingkungan
hidup.
Lampiran 7 menunjukkan Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor,
Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, dan Kabupaten
Indramayu memiliki alokasi untuk perumahan dan fasilitas umum tahun 2012 dan
2014 di atas rata-rata. Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka memiliki
alokasi untuk perumahan dan fasilitas umum di bawah rata-rata pada tahun 2012,
namun berada di atas rata-rata pada tahun 2014. Kabupaten Cirebon dan Kota
Bogor memiliki alokasi untuk perumahan dan fasilitas umum di atas rata-rata pada
tahun 2012, namun berada di bawah rata-rata pada tahun 2014. Keempat belas
kabupaten/kota yang lainnya memiliki alokasi belanja untuk perumahan dan
fasilitas umum di bawah rata-rata pada tahun 2012 dan 2014.
Alokasi belanja untuk kesehatan setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Barat dapat dilihat pada Lampiran 8. Seluruh kabupaten/kota cenderung memiliki
alokasi belanja untuk kesehatan yang tetap berada di bawah maupun di atas rata-
rata pada tahun 2012 dan 2014. Daerah yang tetap berada di atas rata-rata adalah
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Garut, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu, daerah yang tetap
berada di bawah rata-rata adalah Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Banjar, dan Kota Bogor.
Hanya Kabupaten Indramayu yang memiliki alokasi belanja untuk kesehatan
di bawah rata-rata pada tahun 2012, namun berada di atas rata-rata tahun 2014.
Alokasi belanja untuk pariwisata dan budaya (Lampiran 9) menggambarkan
Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Majalengka berada
di atas rata-rata pada tahun 2012 dan 2014. Daerah yang berada di atas rata-rata
tahun 2012 namun di bawah rata-rata tahun 2014 antara lain Kabupaten Garut,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon, Kota
Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kota Tasikmalaya, Kota
Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu,
dan Kota Sukabumi memiliki alokasi belanja untuk pariwisata dan budaya
di bawah rata-rata, baik pada tahun 2012 maupun tahun 2014. Hanya Kabupaten
Sumedang yang memiliki alokasi belanja untuk pariwisata dan budaya di atas
rata-rata pada tahun 2014 dan di bawah rata-rata tahun 2012.
Lampiran 10 menggambarkan alokasi belanja untuk pendidikan.
Kabupaten/kota yang memiliki alokasi belanja untuk pendidikan di atas rata-rata
tahun 2012, namun di bawah rata-rata tahun 2014 adalah Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten/kota lainnya
memiliki alokasi belanja untuk pendidikan yang konsisten di atas maupun
di bawah rata-rata. Kabupaten/kota lainnya memiliki alokasi belanja untuk
pendidikan yang konsisten di atas rata-rata adalah Kabupaten dan Kota Bandung,
Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
12
Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan dua belas kabupaten/kota
sisanya memiliki alokasi belanja untuk pendidikan yang konsisten di bawah rata-
rata di tahun 2012 dan 2014.
Scatter plot alokasi dana untuk perlindungan sosial (Lampiran 11)
menunjukkan bahwa alokasi dana untuk perlindungan sosial Kabupaten Bogor,
Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota
Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi berada
di atas rata-rata tahun 2012 dan 2014. Hal ini terlihat dari kabupaten/kota yang
tersebar pada kuadran I. Pada kuadran III terdapat Kabupaten Majalengka, Kota
Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor,
Kabupaten Ciamis, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten
Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Cimahi. Kabupaten/kota pada
kuadran III tersebut memiliki alokasi belanja untuk perlindungan sosial di bawah
rata-rata, baik tahun 2012 maupun tahun 2014. Kabupaten Garut dan Kabupaten
Purwakarta memiliki alokasi belanja di atas rata-rata tahun 2012, namun di bawah
rata-rata tahun 2014. Sementara itu, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung
Barat memiliki alokasi belanja untuk perlindungan sosial di atas rata-rata tahun
2014 dan di bawah rata-rata tahun 2012.
Analisis Biplot
Analisis biplot digunakan untuk mengidentifikasi alokasi belanja
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk setiap klasifikasi belanja. Peubah
yang digunakan adalah sembilan klasifikasi belanja daerah berdasarkan fungsi.
Kabupaten/kota di Jawa Barat dijadikan sebagai objek. Analisis biplot dapat
memberikan informasi mengenai hubungan antar klasifikasi belanja daerah
berdasarkan fungsi, besarnya alokasi belanja setiap kabupaten/kota, keragaman
alokasi belanja pada setiap klasifikasi belanja berdasarkan fungsi, dan kedekatan
posisi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan alokasi belanja
daerah.
Analisis Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2012
Analisis biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2012 memberikan informasi sebesar 94.3%. Keragaman yang diberikan
oleh sumbu utama adalah sebesar 77.7% dan keragaman yang diberikan oleh
sumbu kedua adalah sebesar 16.6%. Besarnya keragaman yang dapat diberikan
oleh biplot tersebut menunjukkan bahwa biplot yang dihasilkan sudah baik dalam
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Gambar 4 menunjukkan bahwa alokasi untuk pendidikan memiliki
keragaman yang paling tinggi. Klasifikasi belanja yang memiliki keragaman
tertinggi berikutnya adalah pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Klasifikasi belanja yang memiliki
keragaman yang rendah adalah ketertiban dan ketenteraman, pariwisata dan
budaya, serta perlindungan sosial.
Seluruh klasifikasi belanja berdasarkan fungsi memiliki korelasi yang
positif. Hal ini terlihat dari sudut yang terbentuk di antara vektor-vektor peubah
13
Gambar 4 Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012
Dim
en
sio
n 2
(1
6.6
%)
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Dimension 1 (77.7%)
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Bandung
Bekasi
Bogor
Ciamis
CianjurCirebon
Garut
Indramayu
Karawang
KuninganMajalengka
Purwakarta Subang
SukabumiSumedang
Tasikmalaya
KotaBandungKotaBekasi
KotaBogor
KotaCirebon
KotaDepok
KotaSukabumiKotaTasikmalaKotaCimahi
KotaBanjar
BandungBarat
PelUmum
TibManEko
Lingk
Perum
KeshPar
Pend
PerlSos
14
yang mewakili membentuk sudut kurang dari 90 ˚. Korelasi terkuat yang
terbentuk adalah korelasi di antara ketiga klasifikasi belanja yang memiliki
keragaman terendah, yaitu ketertiban dan ketenteraman, pariwisata dan budaya,
serta perlindungan sosial. Korelasi terlemah terbentuk antara klasifikasi belanja
untuk lingkungan hidup dan pendidikan.
Karakteristik antara setiap kabupaten/kota dan klasifikasi belanja menurut
fungsi juga dapat diperlihatkan oleh biplot dari kedekatan setiap titik objek dan
vektor. Kota Bandung dan Kabupaten Bogor merupakan dua kabupaten/kota yang
memiliki alokasi belanja untuk pelayanan umum yang paling tinggi. Urutan
daerah yang memiliki alokasi untuk pendidikan yang tertinggi adalah Kota
Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Alokasi untuk pelayanan umum
serta perumahan dan fasilitas umum memiliki urutan yang sama untuk daerah
dengan alokasi tertinggi. Urutannya yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bogor,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Garut. Sementara itu, urutan daerah dengan alokasi untuk kesehatan
yang tertinggi adalah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi merupakan urutan
daerah dengan alokasi tertinggi untuk Ekonomi. Kabupaten/kota Provinsi Jawa
Barat jika diurutkan berdasarkan alokasi untuk lingkungan hidup tertinggi, yaitu:
Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung,
Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Garut.
Daerah-daerah yang memiliki alokasi di bawah rata-rata pada semua
klasifikasi belanja adalah Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota
Ciamis, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, dan Kota Depok.
Secara umum, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor merupakan dua daerah
yang memiliki alokasi tertinggi untuk seluruh klasifikasi belanja berdasarkan
fungsi. Dua daerah dengan alokasi terendah untuk seluruh klasifikasi belanja
berdasarkan fungsi adalah Kota Banjar dan Kota Sukabumi.
Analisis Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
tahun 2014
Lampiran 12 merupakan hasil analisis biplot alokasi belanja APBD
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Hasil tersebut memberikan
informasi sebesar 93.6%. Keragaman yang diberikan oleh sumbu utama adalah
sebesar 84.8% dan keragaman yang diberikan oleh sumbu kedua adalah sebesar
8.8%. Hal ini berarti bahwa biplot yang dihasilkan sudah baik dalam
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Klasifikasi belanja dengan keragaman tertinggi secara berurutan adalah
pendidikan, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, ekonomi,
dan lingkungan hidup. Urutan keragaman yang terbentuk sama dengan tahun 2012.
Klasifikasi belanja yang memiliki keragaman yang rendah adalah ketertiban dan
ketenteraman, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa karakteristik keragaman setiap klasifikasi belanja pada tahun
2014 cenderung serupa dengan tahun 2012.
15
Karakteristik korelasi yang terbentuk di antara klasifikasi belanja pada tahun
2014 juga serupa dengan tahun 2012. Seluruh klasifikasi belanja berdasarkan
fungsi juga memiliki korelasi yang positif pada tahun 2014. Korelasi terkuat
adalah korelasi antara tiga klasifikasi belanja yang memiliki keragaman terendah,
yaitu ketertiban dan ketenteraman, pariwisata dan budaya, serta perlindungan
sosial. Korelasi terlemah terbentuk antara klasifikasi belanja untuk lingkungan
dan pendidikan.
Karakteristik antara setiap kabupaten/kota dan klasifikasi belanja menurut
fungsi pada tahun 2014 tidak serupa dengan tahun 2012. Kabupaten/kota
berdasarkan urutan alokasi untuk pendidikan tertinggi secara berurutan adalah
Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan
Kabupaten Cirebon. Urutan kabupaten/kota yang memiliki alokasi tertinggi untuk
pendidikan, perumahan dan fasilitas umum, serta lingkungan hidup, yaitu: Kota
Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan
Kabupaten Cirebon. Alokasi untuk kesehatan dan ekonomi tertinggi secara
berurutan adalah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten
Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.
Kelompok kabupaten/kota yang memiliki alokasi yang rendah dan di bawah
rata-rata pada seluruh klasifikasi belanja adalah Kota Banjar, Kota Sukabumi,
Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten
Surakarta, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sumedang.
Secara umum, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor merupakan dua daerah
yang memiliki alokasi tertinggi untuk seluruh klasifikasi belanja berdasarkan
fungsi. Dua daerah dengan alokasi terendah untuk seluruh klasifikasi belanja
berdasarkan fungsi adalah Kota Banjar dan Kota Sukabumi. Hal ini serupa dengan
alokasi anggaran belanja pada tahun 2012.
Analisis Procrustes
Analisis procrustes dilakukan dengan menjadikan data alokasi belanja dalam
APBD tahun 2014 sebagai matriks target, dan data alokasi belanja dalam APBD
tahun 2012 sebagai matriks observasi. Besaran skalar yang dihasilkan adalah
sebesar 1.193835. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja pada APBD Provinsi Jawa
Barat tahun 2014 adalah 1.193835 kali dari alokasi belanja pada APBD Provinsi
Jawa Barat tahun 2012. Terjadi peningkatan alokasi belanja sebesar 19.38% pada
alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 dibandingkan tahun 2012.
Jika dilihat dari total APBD seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, total
APBD tahun 2014 sebesar Rp59 903 902 000 000 mengalami peningkatan sebesar
24.69% dari total APBD tahun 2012 yang mencapai Rp48 041 891 000 000.
Perbedaan persentase peningkatan ini disebabkan oleh analisis procrustes yang
memperhitungkan peningkatan alokasi pada setiap klasifikasi belanja di setiap
kabupaten/kota. Dapat dikatakan bahwa secara rata-rata alokasi belanja meningkat
sebesar 19.38% dari tahun 2012 ke tahun 2014.
16
Tabel 1 Hasil analisis procrustes
Nilai
Skalar (c) 1.193835
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 1.1272
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 9.4929
88.13%
Besaran R2 sebesar 88.13% dapat diartikan bahwa kemiripan antara
alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat antara tahun 2012 dan 2014 adalah
sebesar 88.13%. Hal ini berarti alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2012 dan 2014 sangat mirip. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki
pengaruh cukup besar sehingga kemiripan pada APBD kedua tahun tidak
mencapai 100% adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kota
Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung. Tiga daerah yang memiliki
jarak negatif terbesar, atau alokasi anggaran pada tahun 2014 lebih kecil dari
tahun 2012 adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Ciamis untuk
alokasi pendidikan, serta Kota Bekasi untuk alokasi pariwisata dan budaya. Tiga
daerah yang memiliki jarak positif terbesar, atau alokasi anggaran pada tahun
2014 lebih besar dari tahun 2012 adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur
untuk alokasi pendidikan, serta Kabupaten Bandung untuk alokasi perumahan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kota Bandung dan Kabupaten Bogor merupakan dua daerah yang memiliki
alokasi tertinggi untuk seluruh klasifikasi belanja berdasarkan fungsi pada tahun
2012 dan 2014. Dua daerah dengan alokasi terendah untuk seluruh klasifikasi
belanja berdasarkan fungsi pada kedua tahun penelitian adalah Kota Banjar dan
Kota Sukabumi. Klasifikasi belanja dengan keragaman dan nilai alokasi tertinggi
adalah alokasi belanja untuk pendidikan. Hasil analisis procrustes menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat dari tahun
2012 ke tahun 2014 sebesar 19.38%. Mesipun demikian, konfigurasi alokasi
belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2014 sangat mirip, dibuktikan
dengan besaran R2 yang diperoleh adalah sebesar 88.13%.
Saran
Metode pendugaan imputasi dengan model regresi yang digunakan pada
penelitian ini masih memiliki kelemahan, karena model yang dihasilkan masih
belum memenuhi asumsi kebebasan antar sisaan. Penelitian selanjutnya
diharapkan menggunakan metode pendugaan yang lebih baik dengan
memperhatikan pengujian asumsi pada model yang dihasilkan.
17
DAFTAR PUSTAKA
Bangun PBJ, Irmeilyana, Anasari. 2012. Penerapan analisis procrustes pada grafik
hasil analisis korespondensi hubungan lama studi, IPK, dan lama skripsi
alumni matematika FMIPA Unsri angkatan 2002. Jurnal Penelitian Sains.
15(1A):11-14.
Gabriel KR. 1971. The biplot graphic display of matrices with application to
principal component analysis. Biometrika. 58(3):453-467.
Jollife IT. 2002. Principal Component Analysis Second Edition. New York (US):
Springer-Verlag.
[Kemenkeu RI DJPK] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Deskripsi dan Analisis APBD 2014.
Jakarta (ID): Kemenkeu RI DJPK.
Kurnia A,Sartono B, Irvani D. 2002. Analisis biplot dan rantai Markov untuk
menelaah perilaku konsumen majalah berita mingguan. Forum Statistika dan
Komputasi. (Khusus): 18-27.
Mattjik AA, Sumertajaya IM. 2011. Sidik Peubah Ganda dengan Menggunakan
SAS. Bogor (ID): IPB Press.
Nordiawan D, Putra IS, Rahmawati M. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
(ID) : Salemba Empat.
Siswadi, Muslim A, Bakhtiar T. 2012. Variable selection using principal
component and procrustes analyses and its application in educational data.
Journal of Asian Scientifis Research. 2(12):856-865.
Siswadi, Bakhtiar T, dan Maharsi R. 2012. Procrustes analysis and the goodness-
of-fit of biplot: some thoughts and findings. Applied Mathematical Science.
6(72):3579-3590.
Sumertajaya IM, Sumantri B, Heriyanto. 1997. Analisis biplot dan procrustes
untuk mengidentifikasi karakteristik daya hasil beberapa galur padi. Forum
Statistika dan Komputasi.2(2):36-46.
18
Lampiran 1 Data belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012
No Daerah Pelayanan
Umum
Ketertiban
dan
Ketentraman
Ekonomi Lingkungan
Hidup
Perumahan
dan
Fasilitas
Umum
Kesehatan
Pariwisata
dan
Budaya
Pendidikan Perlindungan
Sosial
1 Kab. Bandung 545.323 19.573 182.550 6.163 248.064 297.072 12.349 1.313.527 33.012
2 Kab. Bekasi 693.442 12.140 140.128 73.118 463.017 204.465 8.031 805.877 19.798
3 Kab. Bogor 886.489 22.633 291.162 19.103 560.705 389.083 12.894 1.132.804 48.540
4 Kab. Ciamis 277.250 6.833 76.500 4.832 85.428 145.474 7.982 845.289 13.477
5 Kab. Cianjur 456.417 17.339 71.425 66.050 62.387 193.666 3.702 795.934 13.997
6 Kab. Cirebon 377.165 12.496 121.919 17.923 216.216 324.851 6.800 886.234 31.865
7 Kab. Garut 360.356 11.158 238.602 7.841 166.524 256.374 9.695 1.221.553 27.048
8 Kab. Indramayu 283.884 12.903 95.371 3.943 227.298 169.280 966 877.127 37.291
9 Kab. Karawang 434.134 18.862 154.407 54.480 465.566 275.132 17.715 915.358 27.947
10 Kab. Kuningan 247.822 15.333 71.831 11.675 66.948 143.757 5.968 687.342 15.523
11 Kab. Majalengka 229.586 9.982 119.254 11.913 178.568 164.712 7.266 810.276 18.265
12 Kab. Purwakarta 266.916 12.612 101.105 34.903 90.904 121.086 2.673 426.055 22.433
13 Kab. Subang 337.190 8.320 112.814 16.553 183.412 154.145 6.953 586.270 11.291
14 Kab. Sukabumi 395.174 10.872 125.318 6.086 189.660 220.079 7.136 897.862 22.430
15 Kab. Sumedang 285.895 11.014 95.837 14.694 111.696 183.931 5.853 680.327 16.105
16 Kab. Tasikmalaya 347.348 5.335 121.060 13.029 76.483 95.239 4.065 756.466 21.276
17 Kota Bandung 1.062.462 30.817 125.937 306.390 582.924 218.896 13.602 1.253.897 39.783
18 Kota Bekasi 689.618 10.711 103.486 70.948 492.877 262.889 3.050 738.032 28.341
19 Kota Bogor 305.465 24.031 76.143 96.255 231.622 93.199 4.373 432.339 15.799
20 Kota Cirebon 200.326 10.744 61.218 15.259 63.782 189.808 4.915 312.415 15.580
21 Kota Depok 362.880 3.450 98.611 71.563 433.495 145.490 1.298 403.762 31.321
22 Kota Sukabumi 185.663 8.751 37.624 22.266 23.342 169.236 1.260 215.661 13.074
23 Kota Tasikmalaya 252.308 2.556 40.484 3.446 49.931 149.846 3.412 327.739 10.184
24 Kota Cimahi 216.842 9.574 47.025 13.972 82.396 188.296 450 338.419 8.538
25 Kota Banjar 108.786 4.435 24.006 6.833 60.332 77.445 650 128.119 9.676
26 Kab. Bandung Barat 337.580 16.873 110.006 11.740 130.544 95.452 9.471 604.077 16.740
19
Lampiran 2 Data belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014
No Daerah Pelayanan
Umum
Ketertiban
dan
Ketentraman
Ekonomi Lingkungan
Hidup
Perumahan
dan Fasilitas
Umum
Kesehatan
Pariwisata
dan
Budaya
Pendidikan Perlindungan
Sosial
1 Kab. Bandung 664.586 42.869 233.125 44.913 590.507 462.119 59.124 1.481.056 46.976
2 Kab. Bekasi 975.149 19.607 175.320 105.390 687.306 359.633 12.463 1.222.403 35.997
3 Kab. Bogor 1.277.460 46.341 333.335 34.775 961.137 724.125 18.991 1.460.501 64.655
4 Kab. Ciamis 516.963 18.304 110.170 6.749 208.670 257.005 13.405 888.812 23.354
5 Kab. Cianjur 516.912 26.296 87.557 28.621 202.565 319.077 5.591 1.334.046 11.136
6 Kab. Cirebon 462.006 17.619 180.778 30.443 256.708 428.781 10.233 1.194.006 38.026
7 Kab. Garut 375.640 21.880 263.815 44.870 378.096 363.377 12.665 1.387.061 24.614
8 Kab. Indramayu 369.267 18.656 140.601 4.106 405.357 304.018 4.813 1.046.063 28.525
9 Kab. Karawang 695.387 33.756 216.912 58.350 698.149 489.744 13.353 1.087.713 37.074
10 Kab. Kuningan 314.281 20.092 96.827 15.142 153.120 188.174 9.450 639.332 21.479
11 Kab. Majalengka 266.315 11.955 131.075 12.938 348.549 256.617 75.726 992.370 21.176
12 Kab. Purwakarta 357.838 18.043 124.633 50.438 266.670 169.328 9.085 639.193 23.428
13 Kab. Subang 395.290 10.944 162.569 59.860 219.046 181.737 11.730 644.635 13.979
14 Kab. Sukabumi 437.494 14.285 227.693 16.874 368.017 392.163 8.775 795.358 29.901
15 Kab. Sumedang 358.601 15.828 161.587 18.295 194.858 259.475 16.588 862.893 23.735
16 Kab. Tasikmalaya 473.618 7.886 109.888 15.006 136.218 118.158 5.463 802.365 23.271
17 Kota Bandung 1.395.828 89.705 276.551 390.251 775.240 400.304 33.919 1.842.366 50.980
18 Kota Bekasi 795.753 16.834 172.659 111.442 760.156 407.831 4.549 1.443.010 36.995
19 Kota Bogor 402.650 22.267 110.303 123.360 324.433 110.081 6.401 580.962 18.955
20 Kota Cirebon 229.786 13.016 83.653 21.507 82.948 242.190 7.328 361.886 13.309
21 Kota Depok 438.200 7.247 124.802 47.194 599.733 200.777 2.241 642.694 35.028
22 Kota Sukabumi 192.130 15.975 47.368 36.594 67.632 251.855 2.365 298.893 11.164
23 Kota Tasikmalaya 289.245 4.146 62.920 3.947 117.390 193.136 5.273 381.889 13.977
24 Kota Cimahi 242.412 18.824 70.817 47.420 181.871 163.849 2.129 432.737 14.229
25 Kota Banjar 136.067 5.368 28.123 14.894 63.086 99.521 716 166.698 13.826
26 Kab. Bandung Barat 490.803 22.024 141.059 12.560 234.721 150.279 9.237 573.174 28.518
20
Lampiran 3 Data aktual belanja APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 di tahun 2014
No Daerah Pelayanan
Umum
Ketertiban
dan
Ketentraman
Ekonomi Lingkungan
Hidup
Perumahan
dan Fasilitas
Umum
Kesehatan Pariwisata
dan Budaya Pendidikan
Perlindungan
Sosial
1 Kab. Bandung 596.799 21.421 199.782 6.745 271.480 325.114 13.515 1.437.518 36.128
2 Kab. Bekasi 758.900 13.286 153.355 80.020 506.723 223.765 8.789 881.948 21.667
3 Kab. Bogor 970.169 24.769 318.647 20.906 613.633 425.810 14.112 1.239.736 53.122
4 Kab. Ciamis 303.421 7.478 83.721 5.288 93.492 159.206 8.735 925.080 14.750
5 Kab. Cianjur 499.500 18.976 78.167 72.285 68.277 211.947 4.051 871.067 15.318
6 Kab. Cirebon 412.768 13.676 133.428 19.615 236.626 355.515 7.442 969.890 34.872
7 Kab. Garut 394.371 12.211 261.125 8.581 182.244 280.574 10.611 1.336.862 29.601
8 Kab. Indramayu 310.681 14.121 104.374 4.315 248.754 185.259 1.057 959.924 40.811
9 Kab. Karawang 475.114 20.643 168.983 59.623 509.513 301.103 19.387 1.001.764 30.585
10 Kab. Kuningan 271.215 16.780 78.611 12.777 73.267 157.327 6.531 752.224 16.988
11 Kab. Majalengka 251.258 10.924 130.511 13.038 195.424 180.260 7.952 886.762 19.990
12 Kab. Purwakarta 292.111 13.803 110.648 38.197 99.485 132.516 2.925 466.273 24.551
13 Kab. Subang 369.019 9.106 123.463 18.115 200.725 168.695 7.609 641.611 12.356
14 Kab. Sukabumi 432.476 11.899 137.147 6.661 207.563 240.853 7.810 982.616 24.548
15 Kab. Sumedang 312.882 12.054 104.883 16.081 122.240 201.293 6.406 744.546 17.626
16 Kab. Tasikmalaya 380.136 5.838 132.487 14.259 83.703 104.229 4.449 827.873 23.284
17 Kota Bandung 1.162.753 33.726 137.825 335.312 637.949 239.559 14.886 1.372.259 43.539
18 Kota Bekasi 754.715 11.722 113.254 77.645 539.402 287.704 3.338 807.698 31.016
19 Kota Bogor 334.300 26.300 83.330 105.341 253.487 101.996 4.786 473.149 17.291
20 Kota Cirebon 219.235 11.759 66.997 16.700 69.803 207.725 5.379 341.905 17.051
21 Kota Depok 397.134 3.776 107.920 78.318 474.414 159.223 1.420 441.875 34.278
22 Kota Sukabumi 203.189 9.577 41.175 24.368 25.545 185.212 1.379 236.019 14.308
23 Kota Tasikmalaya 276.125 2.797 44.305 3.771 54.644 163.991 3.734 358.676 11.146
24 Kota Cimahi 237.311 10.478 51.463 15.291 90.174 206.070 492 370.365 9.344
25 Kota Banjar 119.055 4.854 26.272 7.477 66.027 84.756 711 140.213 10.590
26 Kab. Bandung Barat 369.446 18.466 120.390 12.849 142.867 104.462 10.365 661.098 18.320
21
Lampiran 4 Scatter plot untuk ketertiban dan ketenteraman
Lampiran 5 Scatter plot untuk ekonomi
9000080000700006000050000400003000020000100000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)21530
13863
KotaBanjar
KotaBogor
Tasikmalaya
BandungBarat
KotaCimahi
Purwakarta
Subang
Kuningan
KotaTasikmalayaKotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumiMajalengka
Ciamis
Sumedang
Indramayu
Cianjur
BekasiGarutSukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
BandungKarawang
Bogor
350000300000250000200000150000100000500000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
149005
119702
KotaBanjar
KotaBogor
TasikmalayaBandungBarat
KotaCimahi
PurwakartaSubang
Kuningan
KotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumi
Majalengka
Ciamis
SumedangIndramayu
Cianjur
Bekasi
Garut
Sukabumi KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
22
Lampiran 6 Scatter plot untuk lingkungan hidup
Lampiran 7 Scatter plot untuk perumahan dan fasilitas umum
4000003000002000001000000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
52151
41291
KotaBanjar
KotaBogor
TasikmalayaBandungBaratKotaCimahi
Purwakarta
SubangKuningan
KotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebonKotaSukabumi
MajalengkaCiamisSumedang
Indramayu
CianjurBekasi
GarutSukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
CirebonBandung
Karawang
Bogor
10000008000006000004000002000000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
357007
233364
KotaBanjar
KotaBogor
Tasikmalaya
BandungBarat
KotaCimahiPurwakarta
Subang
KuninganKotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumi
Majalengka
CiamisSumedang
Indramayu
Cianjur
Bekasi
GarutSukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
23
Lampiran 8 Scatter plot untuk kesehatan
Lampiran 9 Scatter plot untuk pariwisata dan budaya
800000700000600000500000400000300000200000100000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)288206
207468
KotaBanjar
KotaBogorTasikmalayaBandungBarat
KotaCimahi
Purwakarta
SubangKuningan
KotaTasikmalayaKotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumiMajalengka
Ciamis
SumedangIndramayu
CianjurBekasi
Garut
SukabumiKotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
80000700006000050000400003000020000100000
20000
15000
10000
5000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
13908
6841
KotaBanjar
KotaBogorTasikmalaya
BandungBarat
KotaCimahi
Purwakarta
Subang
Kuningan
KotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumi
MajalengkaCiamis
Sumedang
Indramayu
Cianjur
Bekasi
Garut
Sukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
24
Lampiran 10 Scatter plot untuk pendidikan
Lampiran 11 Scatter plot untuk perlindungan sosial
2000000150000010000005000000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
892389
774190
KotaBanjar
KotaBogor
Tasikmalaya
BandungBarat
KotaCimahi
Purwakarta
Subang
Kuningan
KotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumi
MajalengkaCiamis
Sumedang
Indramayu
CianjurBekasi
Garut
Sukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
Cirebon
Bandung
Karawang
Bogor
70000600005000040000300002000010000
50000
40000
30000
20000
10000
Anggaran tahun 2014 (juta rupiah)
An
gg
ara
n t
ah
un
20
12
(ju
ta r
up
iah
)
27089
23965
KotaBanjar
KotaBogor
Tasikmalaya
BandungBarat
KotaCimahi
Purwakarta
Subang
Kuningan
KotaTasikmalaya
KotaDepok
KotaCirebon
KotaSukabumi
Majalengka
Ciamis
Sumedang
Indramayu
Cianjur
Bekasi
Garut
Sukabumi
KotaBandung
KotaBekasi
CirebonBandung
Karawang
Bogor
25
Lampiran 12 Biplot alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014
Dim
en
sio
n 2
(8
.8%
)
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Dimension 1 (84.8%)
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Bandung
Bekasi
Bogor
Ciamis
Cianjur
Cirebon
Garut
Indramayu
Karawang
Kuningan
Majalengka
PurwakartaSubang Sukabumi
Sumedang
Tasikmalaya
KotaBandung
KotaBekasi
KotaBogor
KotaCirebon
KotaDepok
KotaSukabumiKotaTasikmalaKotaCimahi
KotaBanjar BandungBarat
PelUmum
TibMan Eko
Lingk
Perum
KeshPar
Pend
PerlSos
26
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1993 di Semarang dari Ayah
bernama Petrus Susiyanto dan Ibu bernama Eva Sri Muji Rahayu. Penulis
merupakan anak pertama dengan seorang adik bernama Vicho Dwindra
Arisandhi. Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada
tahun yang sama, penulis diterima di Departemen Statistika, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN) – Undangan.
Selama mengikuti pendidikan di Departemen Statistika – IPB, penulis aktif
menjadi asisten responsi Metode Statistika pada tahun akademik 2012/2013 dan
2013/2014, serta menjadi asisten responsi Analisis Regresi pada tahun akademik
2014/2015. Penulis juga aktif dalam beberapa organisasi, seperti Komisi
Pelayanan Anak (KPA) dan Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta (GSB).
Setelah menjadi anggota KPA selama satu tahun kepengurusan, penulis diberi
kepercayaan menjadi bendahara KPA untuk tahun kepengurusan 2013. Sepanjang
tahun 2012, penulis aktif sebagai staf departemen Survei dan Riset, kemudian
pada tahun 2013 penulis menjadi sekretaris Lembaga Struktural – Beta Club,
sebuah kelompok Bahasa Inggris milik GSB. Selain berorganisasi, penulis juga
mengikuti beberapa kepanitiaan, diantaranya: koordinator divisi dana dan usaha
Siang Keakraban KPA, sekretaris divisi acara pada Statistika Ria 2013, staf divisi
acara Welcome Ceremony of Statistics, staf divisi LO Komstat Jr 2014, dan LO
pada The 13th
Islamic Country Conference on Statistical Sciences (ICCS) 2014.
Selama bulan Juli – Agustus 2014 penulis melaksanakan Praktik Lapang
di PT. Essence Indonesia – IFF pada departemen Sensory and Consumer Insight.
Penulis juga sempat bekerja sebagai konsultan analisis data pada World
Agroforestry Centre (ICRAF), dan sebagai staff pengajar Metode Statistika pada
lembaga bimbingan Mafia.
Penulis aktif mengikuti lomba seni tingkat mahasiswa. Beberapa prestasi
yang diraih oleh penulis antara lain ialah Juara I Lomba Akustik pada Pekan
Olahraga Statistika (PORSTAT) 2014, Juara II Lomba Akustik pada PORSTAT
2013, dan Juara II Lomba Drama Musikal pada SPIRIT 2013. Penulis juga sempat
menjadi semi finalis Kompetisi Statistika Nasional pada Statistika Ria 2013.