talkshow klhs paparan deputi tata lingkungan-klh
Post on 14-Jul-2015
827 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Deputi Bidang Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup
Tantangan Implementasi Tantangan Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Talkshow Pekan Lingkungan Hidup Indonesia
Jakarta Convention Center, 31 Mei 2013
Banjir di Jakarta 2013.....perencanaan tata ruang
sudah memperhatikan aspek lingkungan?
Selamat datang banjir
Laju perubahan tutupan hutan di Sumatera
Beberapa contoh gambaran penurunan kondisi lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia
• Kebijakan di berbagai wilayah/sektor sangat potensial berpengaruh terhadap kondisi lingkungan
• Berbagai persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan harus diselesaikan pada skala kebijakan
• Aspek lingkungan hidup harus “dipastikan” telah dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, agar dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dapat dicegah sejak proses di hulu
Diperlukan adanya kekuatan hukum dalam memastikan bahwa aspek llingkungan hidup telah diperhatikan (seimbang dengan aspek sosial dan
ekonomi), pada tataran kebijakan
Bagaimana mengubah pola berpikir agar pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang dapat dipertimbangkan dalam setiap arahan stratejik pembangunan
KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)(Strategic Environmental Assessment / SEA)
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
Pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program
Rangkaian analisis (assessment) yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
12
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) AMDAL
RTRW, RPJP/RPJM, KRP Lain
KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN
Kebijakan Rencana Program Proyek
Perbedaan posisi/tataran penerapan KLHS dan AMDALPerbedaan posisi/tataran penerapan KLHS dan AMDAL
Kegiatan/usaha
AMDAL/EIA - good design KLHS/SEA - good strategy
Sumber: Maria Partidario
Perbedaan cara pandang KLHS dan AMDALPerbedaan cara pandang KLHS dan AMDAL
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan LH Pasal 15 s.d 18
Dasar Hukum (1)
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS (Pasal 63 ayat 1 huruf d).
Tugas dan wewenang Pemerinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pasal 64).
Dasar Hukum (2)UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH Pasal 63 dan 64
31 2
Pelaksanaan KLHS dikecualikan terhadap KRP yang terkait dengan keadaaan darurat bencana dan darurat hankam
adalah KRP yang berpotensi berdampak dan/atau risiko terhadap:a.Perubahan iklimb.Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan kehatic.Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana antara lain banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahand.Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alame.Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahanf.Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/ataug.Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia
Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU 32/2009
Produk:KRP
Proses penyusunan/evaluasi KRP sesuai prosedur KRP
KRP yang mengintegrasikan
prinsip pembangunan berkelanjutan
Penyusunan/evaluasi KRP
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Lingkup kajian/telaahan ditentukan berdasarkan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah, isu strategis pembangunan berkelanjutan dan muatan KRP
Pasal 16 UU 32/2009
Terima kasihTerima kasih
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Green Consitution
Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009
“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat
nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi
lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
Green Legislation
KLHS
top related