strategi pengelolaan kerusakan taman hutan …
Post on 03-Dec-2021
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STRATEGI PENGELOLAAN KERUSAKAN TAMAN HUTAN
RAYA (TAHURA) NIPA-NIPA DI KOTA KENDARI
La Sensu
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi
pengelolaan atas perusakan Taman Hutan Raya (Tabura) Nipa- Nipa dan
Schepalaya hukum bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menjaga konservasi
Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa -Nipa dari semula bentuk kerusakan hutan dan
lingkungan hidup.
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari
Barat dan teknik untuk memperoleh data yang digunakan adalah wawancara
(interview), dan observasi serta melalui quesioner yang dibagikan kepada
responden, serta data dianalisis berdasarkan deskriptis kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan
kerusakan dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa merupakan satu kegiatan yang
mengubah keutuhan hutan.
Upaya-upaya yang perlu dilakukan terhadap perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada kawasan Tahura Nipa-Nipa, dalam penelitian ini, penulis
menggambarkan perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk
menghasilkan penataan yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan dengan
mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan, yaitu pendekatan atur awasi
(command and control atau CAC approach); pendekatan atur diri sendiri (ADS);
pendekatan ekonomi (economic approach); pendekatan perilaku (behavior
approach); dan pendekatan tekanan publik (public pressure approach).
Kata kunci: eksploitasi, tanaman, tahura, dan ekosistem.
Abstract
This study aims to identity and describe management strategies for the
destruction of Forest Park (Tahura) Nipa-Nipa and astemedies for Kendari City
Government in maintaining the conservation of Forest Park (Tahura) Nipa Nipa
from all forms of forest destruction and the environment
The research was conducted in Sub Watu Watu West Kendari District and
techniques for obtaining data used were the interview (interview), and observation
and through questionet who distributed to the respondents, and data were analyzed
based on qualitative descriptive. The results of this study indicate that the criminal
liability associated with damage in the area of Nipa- Nipa Tahura is an activiry that
alter the integrity of the forest.
Efforts need to be made to the protection and environmental management
in the region Tahura Nipa-Nipa, in this study, the authors describe de design
requirements of a pood environment to produce an effective and efficient
arrangement which can be performed using a least five kinds of approaches, manage
and monitor (command and control or CAC approach) approach to set yourself
(ADS); economic approach (economic approach, approach behavior lapproach
behavior), and public pressure approach (public pressure approach).
Key words: exploitation, plants, Tabure, and ecosystems.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa merupakan salah satu kawasan
Pelestarian Alam Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 7.877,5 Ha (Kepmenhut No.
103/Kpts-II/1999 tanggal 1 Maret 1999). Tahura Nipa-Nipa ini merupakan kawasan
atas (upland) yang di bawahnya dikelilingi oleh pemukiman, Teluk Kendari, Teluk
Lasolo dan Laut Banda. Sebelum ditunjuk sebagai Tahura, kelompok hutan Gunung
Nipa-Nipa terdiri dari Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas ±972 Ha, Hutan
Produksi Terbatas seluas ±4.209 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ±2.965 Ha.
Melalui SK gubernur KDH Tk. Nomor 808 Tahun 1993 tanggal 6 Desember
1993 Kelompok Hutan Gunung Nipa-Nipa tersebut dinyatakan sebagai Tamah
Hutan Raya dengan nama Murhum (nama Raja Buton terakhir dan Sultan Buton
yang pertama (perubahan dari sistem kerajaan menjadi kesultanan)). Selanjutnya
oleh Menteri Kehutanan ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya MURHUM
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 289/Kpts-11/95 tanggal 12 Juni 1995.
Seiring dengan perkembangan kebijakan pengelolaan Tahura, melalui Perda No. 5
Tahun 2007, nama Tahura Murhum berubah menjadi Tahura Nipa-Nipa.
Taman Hutan Raya Nipa-Nipa diharapkan mempunyai fungsi perlindungan
sistem penyangga kehidupan antara lain pemeliharaan tata air dan tangkapan air
dalam rangka pencegahan banjir dan erosi serta pendangkalan pantai di bawahnya
(khususnya Teluk Kendari), pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
serta keunikan panorama alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk
konservasi, koleksi, edukasi, rekreasi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan
sosial ekonomi masyarakat sekitarnya serta menjadi sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Kendari.
Tujuan pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa adalah untuk pertama,
Terjaminnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan ekosistemnya, kedua,
Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi sumber daya alam kawasan
Taman Hutan raya, ketiga, Optimalnya manfaat Taman Hutan Raya untuk wisata
alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya bagi
kesejahteraan masyarakat, keempat, Terkelolanya Taman Hutan Raya Nipa-Nipa
yang terpadu dan selaras dengan pengembangan wilayah. Bersama Teluk Kendari,
Tahura Nipa-Nipa dapat menjadi landmark Kota Kendari (sebagai kota teluk dan
bukit), dan kelima adalah Terjaganya Taman Hutan Raya yang menjadi kebanggaan
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Masyarakat yang tinggal dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa diindikasikan
telah melakukan perusakan hutan tersebut telah melakukan suatu perubahan yang
mengakibatkan lingkungan hidup perkotaan tidak baik, dibutuhkan suatu pola
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
berbunyi:
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.”
Untuk memastikan alternatif mana yang sesuai perlu pendekatan akademis
secara komprehensif melalui sistem penelitian keilmuan bidang hukum. Dalam
penelitian ini penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “ Strategis
Pengelolaan kerusakan Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa di Kota
Kendari”. Dan penelitian tersebut menggambarkan perihal yang dirumuskan dalam
rumusan masalah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di depan tadi, penulis
mengemukakan rumusan masalah untuk ditindaklanjuti dengan penelitian sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah strategi pengelolaan kerusakan atas Taman Hutan Raya
(TAHURA) Nipa-Nipa di Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari?
2. Tindakan apakah yang harus dilakukan pemerintah Kota Kendari agar
Tahura Nipa-Nipa berfungsi kembali sebagai penyangga kehidupan di masa
depan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi terpadu pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat 2,
UU Nomor 32 tahun 2009).
Selain itu juga dalam Undang- Undang ini mengarti kan Lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
(Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009).
Menurut Naughton dan Larry L Wolf mengartikan lingkungan Hidup adalah
hal-hal yang berhubungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat ilmu biologi
dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan,
dan reproduksi organisme (Siahaan : 2009: 3).
B. Kerangka Pikir
Khusus untuk kasus-kasus perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh
kegiatan perusakan hutan, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya
diterapkan atas tanggung Jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara
untuk menyelesaikan kasus-kasus perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan
oleh kegiatan industri atau akibat ulah tangan manusia. Oleh karena itu, maka orang
atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, UU Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi:
1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.
2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
dan/atau
d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah
Dengan sadar terhadap lingkungan akan mendidik masyarakat untuk
mencintai lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan
berpijak pada tatanan yang telah diperikan, sehingga pula perlakuan yang berkaitan
dengan malah kehidupan yang berpengaruh pada perubahan lingkungan hidup perlu
mendapat perhatian sepenuhnya.
BAGAN KERANGKA PIKIR
UU Nomor 32
Tahun 2009
Hutan Lidung
Tahura Nipa-Nipa
Stategi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa:
1. Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
2. Konsep Hak dan Kewajiban
Masyarakat Kawasan Tahura Nipa-
Nipa
Sikap Pemerintah daerah Kota Kendari
terhadap masyarakat hutan tani Tahura
Nipa- Nipa :
1. Penyuluhan hukum secara terus
menerus
2. Pendampingan masyarakat terhadap
pemahaman pentingnya kelestarian
hutan
3. Pemahaman terhadap fungsi ekologi
bagi masyarakat kawasan Tahura Nipa-
Nipa
Masyarakat kawasan Tahura :
1. Menjaga kelestarian hutan dan
lingkungan hidup di wilayah
Tahura Nipa-Nipa
2. Mencegah terjadinya penebangan
hutan tanpa izin dari pemerintah
III. HASIL PENELITIAN
A. Kondisi Geologi dan Tanah Dalam Kawasan Tahura Nipa-Nipa
Kondisi geologi kawasan Tahura Nipa-Nipa seluruhnya termasuk dalam jenis
Meozoikum tak dibedakan. Jenis tanah di kawasan Tahura Nipa-Nipa seluruhnya
terdiri dari asosiasi tanah Tropepts Udults (podsolik merah kuning). Jenis-jenis
tanah tersebut mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang cukup.
1. Kondisi Biotik
a. Tumbuhan (Flora)
Secara umum Tahura Nipa-Nipa memiliki tipe vegetasi hutan tropika dataran
rendah dan pegunungan rendah non dipterocarpaceae. Jenis-jenis pohon yang
ditemukan pada kawasan Tahura Nipa-Nipa antara lain: Damar (Shorea sp.),
Bolongita (Tetrameles nudiflora), Ponto (Buchanania arbirences), Kuma
(Drypentes longifolia), Bintaragur (Calophyllum sp.) Nona (Metrocyderos
petiolata), Kayu besi (Metrosideros petiolata), Eha (Castanopsis buruana), Bolo-
bolo (Adenandra celebica), Bolo-bolo putih (Thea lanceolata), Waru (Hibiscus
tiliceus), Kayu puta (Baringtoniaracemosa) Parinail sp. , berbagai jenis palem
(Nongella sp., Pinanga Caesia, dan Licualas sp.) serta rotan (Daemonorops sp.)
rotan batang (Calamus zollingeri), rotan lambang (Calamus omatur var. Celebicus).
b. Satwa Liar (Fauna)
Jenis-jenis Satwa yang terdapat di kawasan Tahun adalah jenis mamalia antara
lain anoa (Babalus depressicornis), rusa (Cervus timerensis), monyet hitam
sulawesi (Macaca ochreata), musang (Macrogallidia musschenbroeki), babi hutan
(Sussp).
Dan jenis satwa reptilia adalah biawak (Yaranus salvator), ular phyton
(Phyton morulus) serta jenis ular lainnya yang belum teridentifikasi. Sedangkan dari
jenis aves dapat ditemukan antara lain merpati hutan (Turcoena manadensis),
tekukur (Punix tumixitator) dan elang laut dada putih (Hadiastus leucogaster)
2. Potensi Wisata
Terdapat beberapa lokasi yang cukup potensi untuk dikembangkan sebagai
objek wisata antara lain :
a. Air Terjun Kain di Kemaraya, memiliki ketinggian air terjun sekitar 10
metet dan di bawahnya terdapat kolam alami sedalam ±2,5 meter.
b. Air Terjun Sadi di Mangsa Dua, memiliki ketinggian air terjun sekitar ±5
meter dengan debit air yang kecil.
B. Strategi Pengelolaan Tahura Nipa Nipa
Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan bahwa Strategi
pengelolaan dan perlindungan serta lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat
nyata (Actual harm), tetapi juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap
lingkungan hidup maupun hutan umum, Hal ini sebagai upaya hukum, sur para pihak
yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa senantiasa menjaga dan
melestarikan lingkungan dalam penataan kawasan tersebut. Di samping itu pula
bahwa tindakannya perusakan atau kelalaian terhadap perusakan dimaksud yang
berakibat pada ancaman hukuman dan selanjutnya dapat kita saburkan antara lain :
1. Strategi Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa
Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sumber daya hutan dan
lahan dalam kawasan tahura Nipa-Nipa merupakan satu kesatuan alam yang
mempunyai saling ketergantungan (interdependence) yang sangat tinggi. Sehingga
penulis memahami bahwa hutan sebagai suatu biotic community dan piramida
kehidupan secara absolut membutuhkan abiotic community, yakni lahan, sebagai
habitatnya. Adapun lahan dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa sangat rentan terhadap
bahaya erosi sehingga dibutuhkan suatu perlindungan dan pengelolaan secara
berkelanjutan. Selanjutnya hutan dan bahan dalam kawasan Tahura Nipa- Nipa
merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam
banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun
dari segi obat-obatan. Hubungan timbul balik antara biotic dan abiotic community
tersebut, termasuk tingkah laku manusia, dikenal sebagai ekosistem dan ilmu yang
mempelajari hubungan tersebut, yaitu ekologi.
Selanjutnya menurut penulis bahwa untuk mencapai tujuan sustainable forest
management, maka setiap daerah harus menetapkan jumlah panen maksimum yang
berkelanjutan (maximum sustainable harvest). Dengan ini berarti daerah tidak boleh
mengizinkan pemanfaatan hutannya melebihi kemampuan hutan untuk
beregenerasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kendari harus menetapkan jumlah
hutan yang dapat diproduksi pada batas yang berkelanjutan.
Pengawasan penaatan (monitoring compliance) merupakan faktor yang
sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum
lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam
sistem pengelolaan dan pemeliharaan hutan dan lingkungan hidup maka pemerintah
Kota Kendari mencoba menerapkan beberapa bentuk pengawasan yaitu antara lain
: pertama, pengawasan sendiri (self monitoring), untuk tidak melakukan perusakan
hutan atau lingkungan termasuk pencatatan bila ada indikasi terjadinya perusakan
hutan yang dilakukan oleh orang lain, dan kedua adalah perpaduan masyarakat
(citizen complaints), pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sekitar fasilitas
kegiatan.
2. Strategi Penanggulangan dan Perlindungan kawasan Tahura Nipa-Nipa
Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan perancangan persyaratan
lingkungan yang baik untuk menghasilkan penataan yang efektif dan efisien yang
dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan,
yaitu pendekatan atur dan awasi (command and control atau CAC approach),
pendekatan atur diri sendiri (ADS); pendekatan ekonomi (economic approach);
pendekatan perilaku (behaviour approach), dan pendekatan tekanan publik (public
pressure approach).
Pendekatan atur dan awasi atau yang dikenal juga command and control
(CAC) approach menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui
pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan
melalui ini yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Ini disebut
dengan command approach. Pengaturan seperti yang diuraikan diatas, harus diikuti
dengan suatu sistem pengawasan agar penataan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai
control approach. Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai
pendekatan atur dan awasi (CAC approach). Selanjutnya sistem pengawasan agar
penataan dapat dijamin melalui :
a. Baku Mutu Lingkungan
Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup. zat,
energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur percemar yang ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan
hidup. Pengertian di atas memberi pemahaman bahwa baku mutu lingkungan
merupakan rambu-rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik
untuk kehidupan. Seperti diketahui bahwa secara umum media lingkungan itu
dapat dibagi kepada air, udara, tanah, dan laut.
b. Perizinan
Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi
preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Melalui izin, Pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu
yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Ada beberapa izin yang relevan
untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Amdal (Environmental Impact Analysis) telah secara luas digunakan oleh
banyak negara atau daerah sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas Indonesia
mulai memperkenalkan instrumen ini tahun 1986 dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, yang telah diubah dua kali yaitu dengan Peraturan Pemerintah No.
51 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.
d. Audit Lingkungan
Dalam praktik hukum lingkungan di beberapa negara, ada dua macam audit
lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela (voluntary environmental audit)
dan audit lingkungan wajib (mandatory environmental audit).
e. Pengawasan Penaatan (Monitoring Compliance)
Pengawasan penaatan (monitoring compliance) merupakan faktor yang sangat
krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum
lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup
f. Penjatuhan Sanksi Administrasi
Salah satu instrumen atur dan awasi yang juga sangat penting adalah
penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan
dengan putusan pengadilan tata usaha negara (administrative judicial decision).
Sanksi administrasi didefinisikan sebagai satu tindakan hukum (legal action)
yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas
pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.
C. Sikap Pemerintah Kota Kendari Terhadap Tahura Nipa-Nipa
Sikap Pemerintah daerah Kota Kendari dalam usaha mengembalikan fungsi
taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa berfungsi kembali sebagai penyangga
kehidupan, melalui Kepala UPTD Tahura Nipa-Nipa, Bapak Rustam (wawancara
tanggal 12 April 2010) berpendapat bahwa usaha Pemerintah Kota Kendari untuk
mengembalikan Fungsi Tahura Nipa-Nipa sebagai penyangga kehidupan :
"Diarahkan pada pola pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap
pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan hutan
berbasis masyarakat dimaksudkan bahwa masyarakat yang tinggal dalam
wilayah taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa agar tidak merusak hutan atau
tidak menambah areal hutan yang telah ditentukan oleh Pemerintah".
Di samping itu persepsi masyarakat dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa
(wawancara tanggal 11 April 2010), yang diperlukan masyarakat adalah penyuluhan
hukum dan tata cara pengelolaan lingkungan hidup yang mengkaji pengetahuan
tentang keberlangsungan fungsi ekologi yang dapat dilihat secara langsung berupa
keberlangsungan fungsi hidro-orologi, keanekaragaman hayati dan obyek wisata
yang masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Persepsi masyarakat ini akan
melahirkan pandangan dalam melakukan suatu tindakan atau upaya dalam
melakukan pengelolaan hutan secara lestari.
Karena menurut penulis, bahwa seseorang itu dapat dipengaruhi oleh tingkat
Pendidikan yang dimilikinya, karena tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi
cara berpikir dan pemahaman responden dalam menentukan persepsi. Selain
dipengaruhi oleh cara berpikir juga karena adanya perbedaan dalam tingkat
pendidikan, responden juga membentuk persepsi tersebut dari berbagai sifat dasar
yang mereka miliki baik itu melalui berbagai media komunikasi seperti TV dan
koran. Informasi tentang persepsi masyarakat Tahura Nipa-Nipa mengenai
keberlangsungan ekologi Tahura Nipa-Nipa selengkapnya dapat dilihat pada tabel
dbawah ini :
Persepsi Mengenai Keberlangsungan Fungsi Ekologi Tahura Nipa-Nipa
No. Persepsi Mengenai
Keberlangsungan Fungsi Ekologi
Jumlah Anggota
(orang)
Persentase
(%)
1
2
Ketersediaan air untuk menunjang
kebutuhan masyarakat
Ketersediaan potensi sumber daya
berupa air terjun dan panorama
alam yang eksotik dan diminati
oleh para wisatawan
30
30
100
100
3 Ketersediaan berbagai jenis
tumbuhan (flora) dan hewan
(fauna) yang berada di Kelurahan
Watu-Watu
17 56,67
Sumber : Data primer, diolah 2010
Persepsi Masyarakat Tani Hutan Mengenai Keberlangsungan
Fungsi Ekologi Tahura Nipa-Nipa
35
30
25
20
15
10
5 Persepsi Mengenai Keberlangsungan
0 Fungsi Ekologi Jumlah Responden
Ketersediaan air untuk
Ketersediaan potensi sumber
Ketersediaan berbagai jenis
(orang)
menunjang daya berupa air tumbuhan (flora)
kebutuhan masyarakat
terjun dan panorama alam yang eksotik dan
diminati oleh para wisatawan
dan hewan (fauna) yang
berada di Kelurahan Watu-
Watu
Grafik Persepsi Mengenai Keberlangsungan Fungsi Ekologi
Tahura Nipa-Nipa
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, 30 responden memiliki penilaian bahwa
keberadaan Tahura Nipa-Nipa masih berfungsi sebagai penyedia air bersih untuk
kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dengan persentase 100%, kemudian 30
responden memiliki penilaian bahwa keberadaan Tahura Nipa-Nipa masih
berfungsi sebagai penyedia potensi sumber daya alam berupa air terjun dan
panorama alam yang eksotik dan masih diminati oleh para wisatawan dengan
persentase 100% dan 17 responden memiliki penilaian bahwa keberadaan Tahura
Nipa-Nipa masih berfungsi sebagai penyedia berbagai jenis tumbuhan (flora) dan
hewan (fauna) yang berada di kelurahan Watu-Waru dengan persentase 56,67%.
Persepsi responden secara keseluruhan terhadap fungsi keberadaan Tahura
Nipa-Nipa sebagai penyedia air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-
hari terlihat persamaan, akan tetapi dalam pengungkapan berbagai alasan yang
dilontarkan diperoleh berbagai informasi yaitu berupa permasalahan kerusakan
yang terjadi pada ketersediaan air yang mereka gunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
Ada sebagian responden lagi memiliki sudut pandang yang lain lagi yaitu
mereka mengetahui bahwa terjadi kerusakan pada fungsi hidro-orologi yaitu
terjadinya perubahan warna akibat perusakan kawasan yang terjadi akan tetapi
masyarakat memiliki penilaian bahwa pengelolaan yang dilakukan memiliki
konsekuensi terhadap kerusakan tersebut akan tetapi mereka mencoba untuk
menanggulangi tingkat kerusakan yang terjadi dengan berusaha mengelola lahan
secara lestari dengan cara menerapkan pola tanam agroforestry tersebut yang
diharapkan sebagai cara yang tepat untuk mengelola kawasan hutan dengan tetap
menjaga kelestarian.
Sistem pola tanam agroforestry di kawasan Tahura Nipa-Nipa memiliki
aturan main yang menyatakan bahwa pada blok pemanfaatan, jenis tanaman
kehutanan tidak diperbolehkan untuk diambil hasil hutan berupa kayu untuk tetap
menjaga keberlangsungan jenis flora. Jika jenis flora tetap terjaga kelestariannya
maka jenis fauna akan tetap memperoleh sumber makanan yang berlimpah pula dan
hal yang demikianlah yang diharapkan agar tetap dapat menjaga keberlangsungan
jenis flora dan fauna baik yang berada pada blok perlindungan maupun pada blok
pemanfaatan.
Keberlangsungan tingkat keanekaragaman hayati secara keseluruhan hanya
terjadi pada jenis hewan (fauna) seperti anca (Babalus depressicomis) dan monyet
hitam sulawesi (Macaca ochreata), yang dulunya masih dapat dijumpai di dalam
kawasan pada sepanjang jalan menuju air terjun dan puncak tapi sekarang sudah
tidak lagi terlihat, akan tetapi pada blok perlindungan jenis hewan maupun
tumbuhan yang ada pada kawasan Tahura Nipa-Nipa masih dapat dijumpai walau
jarak yang ditempuh relatif jauh hingga ke tengah kawasan Tahura Nipa-Nipa.
Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat
berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah
konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara
dan mampu mewujudkan keseimbangan pembangunan itu sendiri. Konservasi
sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan:
a. Perlindungan sistem penyangga.
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan sarwa beserta ekosistemnya.
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai
unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses
ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan
wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengelolaan dan
penanggulangan Tahura Nipa-Nipa Di Kota Kendari dalam hubungannya dengan
keberlangsungan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, maka dapat ditarik
kesimpulan :
1. Strategi pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa terhadap pelaku
perusakan pada kawasan Tahura Nipa-Nipa maka sebagai jalan tengah
dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Nipa-
Nipa yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi, maka
diharapkan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin
kesinambungan persediaan air dan tumbuh-tumbuhan dengan tetap menjaga
dan memelihara kualitas keanekaragaman dan nilainya.
2. Penetapan kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa sebagai kawasan hutan
yang dijaga dan dilindungi maka diperlukan suatu upaya yang bertujuan
sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat secara umum dan koleksi
tumbuhan dan atau satwa yang alami, jenis asli atau bukan asli, yang
dimanfaatkan sebagai kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pariwisata
dan rekreasi alam.
B. Saran
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi di Tahura Nima-Nipa, upaya-
upaya pelestarian yang telah dilakukan polis blok pemanfaatan yang
telah mengalami kerusakan fungsi ekologi akibat aktivitas perusakan
hutan dengan menerapkan pola tanam agroforestry perlu dipertahankan
dan disosialisasikan pada seluruh masyarakat tani hutan yang berada di
sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa.
2. Sebagai rekomendasi kebijakan, perlu didorong upaya-upaya melibatkan
masyarakat dalam mendukung program Strategi pengelolaan dan
penanggulangan perusakan Tahura Nipa-Nima di Kota Kendari yang
berasaskan kelestarian sebagai jalan tengah yang ditempuh untuk
memulihkan kerusakan hutan agar keberlangsungan fungsi ekologi tetap
berlangsung secara terus menerus.
Daftar Pustaka
Adijaya, Sarlan. 1999. "Monda'u dan Kelestarian Hutan: Suatu Kajian Mengenai
Sistem Perladangan Pada Masyarakat Tlaki Di Desa Pama lati." Kendari.
Ali. Achmad. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia
Anwar, D. 2002 . Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Kelestarian Hutan. Jakarta
Arief, A.1994. Hutan : Habitat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta
Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Sulawesi Tenggara. 2003. Data dan
Informasi: Kendari. Sulawesi Tenggara.
Balai UPTD TAHURA Nipa-Nipa. 2003. Data dan Informasi. Kendari, Sulawesi
Tenggara.
Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Sub Balai
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara: 1997: Informasi
Kawasan Konserwsi Propinsi Sulawesi Tenggara. Proyek Pengembangan
Kawasan Konservasi Propinsi Sulawesi Tenggara. Kendari
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1991. Hukum Perlindungan Lingkungan , Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Yogyakarta. Gadjah Mada
University Press.
Hasrul, Yos. 2007. Nestapa Warga Kampung Baru di Bukit Tahura.RIC. Sulawesi
Kendari
Ide Aju Pradnja Resosudarmo & Carol J. Pierce Collur. 2003 Ke Mana Harus
Melangkah? Masyarakat. Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia.
Yayasan Obor. Jakarta
I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelola Sumber Daya Alam, Dalam Perpektif
Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta
Indriyanto, 2006, Ekologi Hutan Bumi Aksara. Jakarta.
Junus, Mas'ud. dkk. 1985. Dasar Umum Ilmu Kehutanan. Badan Kerja sama
Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur, Jakarta.
Kloeng Jaya, 2008. Pelestarian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam
Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, Jakarta.
Koesnadi, Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.
Muhammad Erwin, 2007. Hukum Lingkungan, dalam Sistem Kebijaksanaan
Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Palembang.
Mukri Aji. 2009. Manajemen kolaboratif: Alternatif Solusi Atas Konflik
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Njuruma, G.NG, 2004. Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan,
Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara.
Nur, Hafida, 2005. Motifatti Petan Dalam Pengelolet Tahra di Areal Hutan Rakyat
(Kasus: Kecamatan Sawerigading Kab:Muna. Tesis: Boqor Program
Pascasarjana IPB.
Nurdu'a, M. Arief. Sudharsono, Nursyam B. 1991. Aspek Hukum Penyelesaian
Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup: Surya Wacana
Semarang.
Nurrochmar, DR. 2005. Strategi Pemasaran Hasil Hutan Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI 2007. Mengungkap Kearifan
Lingkungan Sulawesi Tenggara. Masa pena Press Makassar.
Saefullah, 2007, Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang
Konservasi Keanekaragaman hayatı, Sukses Offset Jogja. Yogyakarta.
Saejono, S. 1384. Teori Sosiologi Dinamika Perubahan Sosial, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum . Binacipta. Bandung.
Sudikno Mertokusuma. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
Liberty, Yogyakarta.
Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat
dalamPembangunan Hukum. Bina Cipta, Bandung.
Usman, Rachmadi. 2003. Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional. Citra
Aditya Bakti. Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan :
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konversi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara
llegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia.
PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
PP Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam.
top related