skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan … · bapak teguh santosa selaku dosen pembimbing...
Post on 31-Mar-2018
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN
DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT PERSOALAN DI
PERBATASAN
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial ( S.Sos)
Disusun oleh :
Uum Humairoh
1110113000072
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA 2014
v
ABSTRAK
Nama : Uum Humairoh
NIM : 1110113000072
Kepentingan India dalam Kerjasama Pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013
Terkait Persoalan di Perbatasan
Penelitian ini berisi tentang analisa kepentingan India dalam kerjasama
pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan.
Analisa kepentingan dengan melihat artikel atau pasal yang terdapat dalam perjanjian
kerjasama India dan Tiongkok pada tahun 2013. Penulisan penelitian ini
menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber dan media. Metode yang digunakan
dalam penulisan ini adalah kualitatif analisis deskriptif.
Kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun
2013 terkait persoalan di perbatasan adalah demi mencapai keamanan di perbatasan
dan mengatasi persoalan penyelundupan atau smuggling. Analisa kepentingan ini
menggunakan kerangka pemikiran dari berbagai konsep, yakni konsep keamanan,
kepentingan nasional dan kerjasama keamanan.
Keyword : Kepentingan nasional, kerjasama pertahanan, perbatasan, India dan
Tiongkok.
vi
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Allhamdulillahi rabbilalamin
Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan dan segala rahmat penulis
ucapkan karena telah diberi kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul
Kepentingan India dalam Kerjasama Pertahanan dengan Tiongkok 2013 Terkait
Persoalan di Perbatasan.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai proses yang harus
dihadapi demi kelancaran penulisan ini. Namun, kelancaran proses ini tak lepas dari
dukungan dan bantuan keluarga dan para sahabat dan para dosen yang senantiasa
menemani hingga penulis mampu melewati berbagai kendala dan hambatan. Untuk
itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu, yakni :
1. Kedua orang tua penulis yakni ayahanda Alm Agus Salim yang saat ini
telah berada disamping Allah SWT dan ibunda Samaah yang telah
memberikan segala bentuk dukungan. Serta kepada keluarga besar penulis
yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Teguh Santosa selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa
memberikan dukungan, bimbingan dan arahan selama proses penulisan
skripsi.
vii
3. Ibu Debbie selaku ketua jurusan hubungan internasional dan dosen di
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah memberikan pengalaman
dan ilmu serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman hidup selama masa perkuliahan yakni Heni Lupita Sari, Fauziah
Hayatunnufus, Zathira Meca, Meri Silvita, Aji Nadia, Tiara Wenti, Ulfah
Fauziah, Disa Fajria dan Meylia yang selalu memberi semangat.
5. Sahabat dekat penulis yakni Khalilah Mukarramah, Rifkah Nurulita, Sri
Windy Rizki, Siskawati, Dede Rifaatul Mahmudah, Dwi Meli, dan Rizka
Dhiany. Senantiasa menemani dan mendukung dalam suka maupun duka.
6. Sahabat perkumpulan penulis yakni Dessy Iryanti, Yuni Budiawati, Saman
al Yamani, Bella Handayanti, Herri Heryanto, Albert Ferdinan, Kamil,
Fiki dan Fajar Fuadi yang selalu mendukung dan menghibur penulis.
7. Sahabat HI B yakni Fini Rubianti, Fahmi Ramadani, Asri Kusumastuti,
Shofia Nida, Rahmi Kamilah yang senantiasa memberikan masukan dalam
pembuatan skripsi.
8. Kepada sahabat dan pihak lain yang tidak disebutkan namanya satu
persatau. Penulis mengucapkan banyak terima lasih atas dukungan dan
dorongan sehingga mampu menyelesaikan penulisan ini.
Tangerang, 22 September 2014
Penulis
viii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ………………………………………………………………………...v
KATA PENGANTAR ………………………………………………………..vi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………viii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………..xi
DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………….xii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………xiii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………...1
A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………...1
B. Pertanyaan Penelitian ……………………………………………..…9
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………….10
D. Manfaat penelitian ……………………………………………………….11
E. Kerangka Pemikiran ……………………………………………………….18
F. Metode Penelitian ……………………………………………………….24
G. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….25
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN TIONGKOK ……………….28
A. Hubungan Sebelum Konflik Perbatsan tahun 1962 ……………………….30
B. Konflik India dan Tiongkok tahun 1962 …………………………….…32
C. Permasalahan Penyelundupan / Smuggling ………………………….……48
D. Permasalahan Terorisme ……………………………………….………50
E. Permasalahan Perompak ……………………………………………….53
BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGKOK PADA TAHUN
2013 ……………………………………………………………………………….56
ix
A. Rangkaian Pertemuan dan Perjanjian ……………………………….56
B. Capaian Keamanan Terkait Persoalan Perbatasan Hingga Tahun 2012.......63
C. Perjanjian Pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013 Terkait Persoalan
di Perbatasan ……………………………………………………………….66
BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA
PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT
PERSOALAN DI PERBATASAN ……………………………………………….70
A. Kepentingan Keamanan dan Perdamaian di Perbatasan ……………….71
B. Kepentingan untuk Mengatasi Penyelundupan/ Smuggling ……………….78
C. Kepentingan untuk Mengatasi Terorisme …………………………...…..84
D. Kepentingan untuk Mengatasi Perompak / Piracy …………………………..87
BAB V KESIMPULAN ……………………………………………………… 90
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Wilayah Konflik ………………………………………………...5
xi
DAFTAR TABEL
Tabel I Kerugian akibat Penyelundupan ……………………………… 84
xii
DAFTAR SINGKATAN
BDCA Border Defense Agreement
CBM Confidence Building Measure
JWG Joint Working Group
LAC Line Actual Control
PLA People Liberation Army
PM Perdana Menteri
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Agreement on the Maintenance of Peace along the Line of
Actual Control in the India-China Border
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
India dan Tiongkok adalah dua negara tempat Asia Selatan Asia Timur
bertemu di sepanjang Pegunungan Himalaya. Kedua negara ini memulai
hubungan diplomatik pada 30 Desember 1949 yang ditandai dengan pengakuan
India yang pada masa itu dibawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru, terhadap
pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Pengakuan ini menempatkan India
sebagai negara non-sosialis pertama yang menjalin hubungan diplomatik
denganTiongkok.1Perbedaan mendasar sistem politik Tiongkok yang sentralistis
dan sosialis dengan sistem politik India yang demokratis tidak menjadi
penghalang bagi keduanya untuk saling berhubungan.
Namun demikian, India dan Tiongkok masih memiliki sejumlah persoalan
bilateral, termasuk konflik di kawasan perbatasan. Bagaimanapun juga, batas yang
jelas dengan negeri tetangga penting bagi setiap negara berdaulat. Persoalan di
kawasan perbatasan yang masih belum tuntas hingga mendorong India dan
Tiongkok menjalin kerjasama di perbatasan termasuk dalam bidang pertahanan.
Dinamika hubungan India dan Tiongkok dirangkum dalam empat fase
yang dimulai sejak tahun 1949 hingga saat ini. Fase pertama adalah pada rentang
1Zhang Li, China-India Relations: Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok: Center forAsian Studies, Sichuan University, 2010) Hal 10. Beberapa sumber lain menyebutkan Indiaadalah negara kedua setelah Burma yang mengakui Tiongkok.
2
waktu 1950 hingga 1960. Pada tahun 1949 India melakukan pengakuan terhadap
RRC atau saat ini disebut Tiongkok namun kedua negara melakukan hubungan
kerjasama pada tahun 1950 an. Pada fase ini keduanya memiliki hubungan yang
baik hingga memunculkan istilah Hindi-Chini Bhai-Bhai atau India dan Tiongkok
yang Bersaudara. Sikap saling mempercayai dan memahami di antara kedua
negara berkembang pada saat itu dan didasarkan pada lima prinsip atau Pancsheel
yang berasal dari perjanjian pembukaan hubungan dagang antara Tiongkok yang
melingkupi wilayah Tibet dengan India. Perjanjian tersebut ditandatangani
Dutabesar India Nedyam Raghavan dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok
Chang Han Fu pada 29 April 1954 di Beijing. Kelima prinsip itu adalah sikap
saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara,
tidak saling menyerang, tidak saling ikut mencampuri terhadap urusan dalam
negeri, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, serta hidup
berdampingan secara damai.2
Fase kedua adalah tahun 1960 hingga tahun 1962. Pada Fase ini mulai
muncul persoalan perbatasan yang disebabkan keduanya memiliki perspektif yang
berbeda mengenai batas negara.Puncak dari fase ini adalah konflik bersenjata
selama 31 hari yang terjadi pada Oktober hingga November 1962. Konflik
berakhir setelah Tiongkok secara sepihak menghentikan serangan. Fase
selanjutnya dari 1962 hingga 1980. Ketegangan di antara kedua negara menurun,
namun, masih dipenuhi rasa saling curiga terkait persoalan perbatasan. Kemudian,
2Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence(Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014)Hal 60
3
hubungan baik muncul kembali menyusul perpecahan Uni Soviet pada tahun
1991. Pembubaran Uni Soviet ini mengurangi pengaruh kubu komunis di
Tiongkok. Pada fase ini hubungan perdagangan dan ekonomi secara umum kedua
negara meningkat hingga tahun 2000.3
Kedua negara ini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda untuk
garis perbatasan India dan Tiongkok. Tiongkok mengklaim bahwa tidak ada batas
yang jelas disepanjang bukit Himalaya. Dengan begitu dibutuhkan garis batas
yang jelas untuk memisahkan India dan Tiongkok. Sedangkan India mengklaim
bahwa sudah adanya garis perbatasan yang jelas yang ditentukan sejak
pemerintahan Inggris di India.4
India merdeka dari Inggris tahun 1947, dengan begitu Inggris memberikan
warisan yang salah satunya adalah mengenai warisan teritorial. Isi warisan
territorial itu adalah Garis McMahon5 sebagai garis perbatasan antara India dan
Tiongkok. Tiongkok menolak batas tersebut, dengan alasan bahwa yang
menandatangani adalah Tibet dan Inggris sedangkan Tiongkok tidak ikut serta
dalam pembuatan kesepakatan tersebut.6 Sejak saat itu keduanya menggunakan
dasar masing-masing untuk mempertahankan klaim masing-masing.
3Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence(Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014):614 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges. Hal 77.5 Garis ini berada di antara India dan Tiongkok bagian timur, garis ini berada terluar wilayahAksai Chin yang mengarah ke Tiongkok.6 Aldo Abitbol D, Causes Of The 1962 Sino-Indian War: A Systems Level Appraoch (Universityof Denver) Hal 76. Diunduh 07 Maret 2014..(http://www.du.edu/korbel/jais/journal/volume1/volume1_abitbol.pdf)
4
Konflik antara India dan Tiongkok pecah tahun 1962.7 Konflik ini
memperebutkan tiga wilayah, yakni wilayah bagian timur, tengah dan barat. Pada
wilayah bagian timur meliputi garis McMahon yang membentang dari jalur atau
garis penghubung antara India, Tiongkok dan Butan. Wilayah tersebut saat ini
disebut Arunachal Pradesh. Sedangkan untuk Bagian Barat dimulai dari
Karakoram di Utara ke jalur Administrasi Tibet Ngari, La Dwags dan Himachal
Pradesh.8 (gambar 1)
Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hingga
tahun 2013 pun upaya tetap dilakukan, hal ini terjadi karena kedua negara
menginginkan hubungan yang lebih erat tdalam bidang keamanan di perbatasan
serta masih munculnya persoalan di perbatasan.
7 Konflik ini terjadi antara India dan Tiongkok pada Oktober 1962, terjadi selama 31 hari dankonflik dimenangkan Tiongkok.8 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
5
Gambar 1 Wilayah Konflik India dan Tiongkok
Sumber : www.heritage.org
Penyelesaian permasalahan diawali pada Desember 1988, dimana PM
India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. India mengajak Tiongkok untuk
membentuk JWG atau Joint Working Group dan ini menjadi kerangka dasar untuk
melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara.
Selama pertemuan berlangsung, keduanya menyepakati pertukaran pengembangan
akademik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Menteri
Pertahanan India Sharad Pawar mengunjungi Tiongkok pada Juli 1992 yang
mengawali untuk melakukan hubungan dalam bidang militer. Selain itu,
kunjungan ini pun menghasilkan dilakukannya Perjanjian untuk Memelihara
6
Perdamaian dan Keamanan di sepanjang Garis Kontrol Aktual atau LAC yang
ditandatangani pada 7 September 1993 .9
Kemudian dibuat pula kerangka CBM atau Confidence Building Measures
pada 29 November 1996 untuk menyatakan dan menegaskan kembali perjanjian
yang di buat pada tahun 1993. Implementasi dan pelaksanaan CBM dalam
penerapan disepanjang LAC ini, maka dibentuk dalam bentuk protokol. Protokol
ini dilaksanakan setelah kunjungan PM Tiongkok Wen Jiabao ke India pada April
2005 dan menandatangani pada 11 April 2005. Dalam protokol ini diuraikan
ketentuan yang harus dilakukan untuk implementasi CBM yang ditandatangani
pada 1996. Hal ini semakin menjelaskan komitmen keduanya untuk meningkatkan
hubungan alam bidang pertahanan dan keamanan.
Dalam kesepakatan CBM ini keduanya menyepakati untuk membatasi
penggunaan peralatan militer seperti tank, kendaraan militer, senjata-senjata
dengan standar tinggi, penggunaan misil darat, misil udara dan sistem
persenjataan lain. Kemudian keduanya melakukan pertukaran data dan informasi
dalam bidang pertahanan untuk mengurangi dan melindungi wilayah atau zona
pengawasan di sepanjang perbatasan India dan Tiongkok.10
Pertemuan selanjutnya dilakukan dalam rangka kewajiban untuk menjalin
hubungan secara berlanjut semenjak perjanjian sebelumnya disepakati. Kunjungan
ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan India, Praneb Mukherjee ke Tiongkok pada
9 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110.10 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 111
7
Mei 2006 dan menghasilkan poin penting yakni ditandatanganinya MoU. MoU ini
membahas tentang mekanisme dan waktu mengenai kunjungan-kunjungan yang
dilakukan Menteri Pertahanan. MoU ini kemudian dipertegas dengan
ditandatanganinya Joint Declaration pada 21 November 2006. Joint Declaration
ini pada dasarnya membahas tentang diperkuatnya rasa saling percaya dan rasa
saling memahami diantara kedua negara.
Kemudian pada tahun 2012 India dan Tiongkok membuat mekanisme
untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara di sepanjang garis
LAC dan memperkuat kemampuan komandan yang bertugas di sepanjang wilayah
guna menghilangkan kesalahpahaman.11 Hal ini dilakukan agar pelaksanaan
perjanjian-perjanjian sebelumnya berjalan lancar.
Kemudian, India dan Tiongkok kembali melakukan kerjasama pertahanan
terkait persoalan di perbatasan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kembali
kerjasama demi mencapai keamanan dan perdamaian di wilayah perbatasan.
Wilayah perbatasan sesungguhnya sangat mudah bagi keduanya memicu dalam
memunculkan masalah12, karena hal ini terkait dengan kedaulatan wilayah suatu
negara.
Penulis memilih masalah ini untuk dijadikan bahan penelitian karena
persoalan perbatasan menjadi bagian yang vital bagi suatu negara. Perbatasan
memilik peran yang sangat krusial karena sebagai jalur dalam menjalin hubungan
11 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hal 312 Masalah ini berupa serangan-serangan dari kedua pihak dengan menggunakan peralatanmiliter yang ditempatkan di perbatasan.
8
dengan negara luar. Batas suatu negara dengan negara lain akan menyediakan
berbagai kesempatan dalam manjalin hubungan dalam bidang ekonomi dan sosial
budaya dengan negara lain.13 Dengan begitu kerjasama India dan Tiongkok ini
menjadi persoalan yang penting utuk dibahas karena berkaitan dengan perbatasan
dengan kerjasama yang dilakukan secara terus menerus.
Penelitian ini merujuk pada perjanjian kerjasama di perbatasan India dan
Tiongkok pada tahun 2013, karena perjanjian ini merupakan bentuk lanjutan dari
kesepakatan atau perjanjian yang sebelumnya dibuat. Sehingga perjanjian ini
terdiri dari poin-poin penting yang sebelumnya tecantum dalam perjanjian
sebelumnya dan poin penting yang baru ditambahkan. Penulis akan mengenalisa
kepentingan India dalam melanjutkan untuk melakukan kerjasama keamanan di
perbatasan dengan Tiongkok. Pada dasarnya kepentingan ini tidak hanya
bertujuan pertahanan di perbatasan saja, melainkan kepentingan lain yakni
kepentingan untuk memerangi permasalahan lintas batas seperti penyelundupan,
terorisme dan perompakan disekitar perairan Samudera Hindia.
Penulis mengambil sudut pandang India dalam melihat kepentingan dalam
perjanjian ini adalah karena India memiliki kemampuan untuk berperan dalam
tataran global dengan melakukan hubungan baik dengan negara tetangga.14
Kemudian karena India berbatasan dengan beberapa negara yang selain
memudahkan untuk melakukan hubungan kerjasama, memudahkan pula untuk
13 Shreesh K.Pathak, India’s Border and Cross-Border Issues: Problems and Prospect, (NewDelhi: Centre for South Asian Studies) Hal 4.14 Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India,and The Emerging Global Order() Hal 135.
9
masuknya ancaman dari negara lain. Dengan begitu, kerjasama keamanan perlu
dilakukan dengan negara tetangga. Hal ini pun berlaku bagi India untuk
melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki sejarah terkait persoalan
perbatasan.
Perdana Menteri India Manmohan Singh mengatakan bahwa “India will
not be able to realize its own destiny without the partnership of its South Asian
neighbours”. 15 Hal ini semakin menegaskan bagi India untuk melakukan
kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan baik dapat tercapai apabila keduanya
menjalin rasa saling percaya dan menghilangkan rasa saling curiga.
Kemudian konsep yang digunakan penulis adalah konsep keamanan yang
merupakan tujuan utama India dalam menjalin kerjasama ini. Tujuan keamanan
dapat tercapai dengan melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan karena hal
ini berkaitan dengan pencapaian keamanan dan perdamaian di perbatasan.
B. Pertanyaan Penelitian
Penulis melihat potensi ancaman yang di hadapi India di perbatasan yang
tidak hanya terkait keamanan wilayah perbatasan saja, melainkan ancaman lain
yang muncul yang bersifat lintas batas. Maka perlu bagi India untuk melakukan
kerjasama pertahanan di perbatasan. Persoalan di perbatasan India perlu di
selesaikan adalah dengan dilakukannya kerjasama pertahanan di perbatasan
dengan Tiongkok. Dengan begitu pertanyaan penelitian ini adalah :
15 Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India,and The Emerging Global Order Hal 136.
10
Mengapa India Ingin melanjutkan kerjasama pertahanan dengan
Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui beberapa poin yang berkaitan
dengan hubungan antara India dan Tiongkok. Tujuan tersebut adalah :
1. Mengetahui dinamika hubungan India dan Tiongkok.
2. Untuk mengetahui kerjasama pertahanan di perbatasan India dan
Tiongkok pada tahun 2013.
3. Untuk mengetahui kepentingan India dalam melakukan kerjasama
pertahanan di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013.
Selain tujuan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat, yakni :
1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang
telah diperoleh di perguruan tinggi dan untuk menambah wawasan mengingat
adanya proses pengumpulan berbagai referensi.
2. Untuk civitas akademik dapat menjadi sumber informasi ilmiah
dan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk studi Hubungan Internasional.
3. Sebagai informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi
penelitian selanjutnya.
11
D. Tinjauan Pustaka
Penulis menggunakan artikel dan skripsi sebagai bahan perbandingan
terhadap penelitian yang bekaitan dengan kerjasama pertahanan perbatasan India
dan Tiongkok tahun 2013. Bahan perbandingan pertama adalah tesis yang dibuat
oleh Johan Svensson dari Universitas Halmstad di Sweddia yang membahas
tentang Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship16
tahun 2012.
Tesis ini membahas hubungan India dan Tiongkok dari dua persepsi, yakni
neo-realisme dan neo-liberalisme. Dari pandangan neo-realisme hubungan India
dan Tiongkok lebih dilihat sebagai dua negara yang saling bersaing dengan
kekuatan militer, sedangkan dari persepsi neo-liberalisme hubungan keduanya
lebih dilihat sebagai suatu kerjasama yang kemudian dapat menghasilkan
kerjasama yang lainnya.17
Neo-realisme melihat konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok di
Arunachal Pradesh akan mengakibatkan dilema diantara keduanya. Dilema ini
terjadi karena ketidakyakinan dari kedua negara dalam menilai kemampuan
militer masing-masing negara. Dilemma dan permasalahan yang mudah dipicu ini
mengakibatkan kedua negara membangun pertahanan militer di perbatasan. Hal
ini diperlukan sebagai strategi persiapan apabila salah satunya melakukan
16 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship,(Sweden: Halmstad University, 2012) Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)17 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
12
penyerangan. Keadaan seperti ini akan tetap pada status qou, karena keduanya
memiliki kekuatan nuklir.18
Kedua negara mempertahankan kekuatannya di perbatasan ini, neo-
realisme memandang bahwa masing-masing negara hendak meningkatkan
pengaruhnya tidak hanya di Asia Selatan melainkan menyebar ke wilayah lain.
Selain pengaruh, neo-realis memandang hal ini sebagai zero sum game, dimana
keuntungan yang didapat adalah dengan bertambahnya jumlah sekutu di kawasan
Asia Selatan. Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan Pakistan, maka
keuntungan Tiongkok akan didapat lebih apabila Tiongkok mencari sekutu lain.
Keuntungan relatif yang akan diperoleh adalah bahwa hubungan ini akan
memunculkan terjadinya kerjasama perdagangan, dan hal ini akan memperluas
distribusi perdagangan Tiongkok.19
Sedangkan neo-liberalisme melihat bahwa kerjasama perdagangan yang
terjalin antara kedua negara selain akan menambah keuntungan ekonomi, juga
akan memulihkan hubungan kedua negara.20 Selain hubungan dalam bentuk
kerjasama perdagangan, kerjasama juga terjalin dalam dimensi lain, seperti
militer, antar lembaga bahkan pertemuan yang dilakukan rutin tiap tahun. Neo-
18 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)19 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal40. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)20 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
13
liberalisme melihat bahwa kerjasama perdagangan akan menciptakan efek spill
over kedua negara.
Kemudian, kedua negara ini percaya bahwa dalam meraih tujuan masing-
masing dengan menggunakan cara-cara ekonomi ini akan lebih menguntungkan
dan mengurangi resiko dibanding menggunakan cara kekerasan (konflik).
Meskipun keduanya memiliki kekuatan nuklir, namun solusi damai yang harus
dipilih dalam menjalin hubungan dari masing-masing negara.21
Berbeda dengan penelitian ini, penulis melihat adanya upaya yang
dilakukan India dan Tiongkok dalam mengatasi persoalan di perbatasan dengan
melakukan berbagai pertemuan dan perundingan yang kemudian membentuk
suatu forum Joint Working Group (JWG). JWG merupakan kerangka kerja kedua
negara untuk melakukan kerjasama pertahanan pada tahun 1993, 1996, 2005,
2012, dan 2013.
Bahan selanjutkan yang dijadikan perbandingan adalah artikel yang ditulis
oleh Mandip Singh dari Intsitute Defence Studies & Analyses (IDSA), New Delhi
pada tahun 2012, yang berjudul China's Defence Minister in India: Raising
Military Relations to the Next Level?. Artikel ini membahas tentang hubungan
21 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal40. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
14
India dan Tiongkok dalam bidang keamanan yang dicapai dengan melakukan
hubungan dengan negara lain.22
India dan Tiongkok melakukan kerjasama untuk tujuan keamanan, ini
terjadi karena Tiongkok mendapatkan ancaman teroris Pakistan yang tidak
menyetujui kedekatan Tiongkok dengan India. Teroris yang berkembang di
Pakistan ini diduga berasal dari Taliban Afganistan. Maka, Tiongkok melalui
kerjasama dengan India dapat mengurangi dan mencegah ancaman teroris ini.
Ketika India memberikan bantuan dengan jumlah 2 miliar dollar AS kepada
Afganistan untuk membantu rekonstruksi dan pengembangan Afganistan,
Tiongkok pun berkontribusi sebesar 200 juta dollar AS.23
Hubungan selanjutnya adalah Tiongkok dengan Nepal dan Butan yang
mendapat perhatian dari India. Tiongkok memberikan bantuan militer ke Nepal.
Keduanya penandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan. Selain
itu, Tiongkok pun memberikan bantuan dalam perlengkapan komunikasi,
peralatan kesehatan, transportasi untuk angkatan bersenjata Nepal. Kedekatan
Tiongkok dan Nepal ini membuat India menghargai perilaku Tiongkok. India juga
melihat bahwa kerjasama antara Tiongkok dan Nepal ini akan memberikan
pengaruh yang baik dalam sistem politik Nepal. Dengan begitu, sebagai negara
22 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hal 2. Diunduh07 Maret 2014 (http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)23 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?. Hal 3. Diunduh 07 Maret 2014(http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)
15
tetangga Nepal, maka India dan Tiongkok akan terjalin hubungan yang damai dan
menciptakan stabilitas di negara masing-masing.24
India juga menghargai hubungan Butan yang saat ini mulai
mengembangkan demokrasi dengan Tiongkok. India melihat bahwa hubungan
baik Butan dan Tiongkok akan menciptakan stabilitas di wilayah Lembah
Chumby, yang merupakan wilayah sensitif yang terletak diantara Butan, India dan
Tiongkok.25
Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis menganalisa kepentingan
yang akan dicapai India dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan
Tiongkok pada tahun 2013 ini adalah perdamaian dan keamanan di perbatasan.
India melihat Tiongkok terkait persoalan di perbatasan adalah dari peningkatan
kekuatan muliter di perbatasan yang akan mengancam keamanan dan perdamaian.
Dengan begitu, kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini akan menghasilkan
batasan-batasan pada penggunaan senjata serta upaya-upaya lain demi mencapai
keamanan di perbatasan.
Penelitian ketiga yang dijadikan perbandingan adalah mengenai Sino-
Indian Border Dispute yang dibuat oleh Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, dari
ISPI pada tahun 2013, yang menerangkan tentang konflik di perbatasan India dan
24 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?. Hal 5. Diunduh 07 Maret 2014(http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)25 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?. Hal 6. Diunduh 07 Maret 2014(http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)
16
Tiongkok, kemudian penyelesaiannya dalam bentuk hubungan kerjasama baik
dalam bidang militer maupun dalam bidang ekonomi.
Penelitian ini membahas hubungan India dan Tiongkok pasca konflik
1962, dimana keduanya sepakat untuk memperkuat pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan
meningkatkan standar hidup masyarakat di masing-masing negara. Stabilitas dan
perdamaian yang terjadi di perbatasan merupakan prasyarat negara untuk fokus
pada keadaan sosial ekonomi internalnya. Ini mungkin saja penyebab mengapa
keduanya melakukan usaha yang serius untuk melakukan negosiasi mengenai
perbatasan.
Keduanya pun melakukan pertemuan dalam rangka konsultasi mengenai
pertahanan dan latihan militer bersama, meskipun upaya ini dilakukan dalam
skala kecil namun mampu mengurangi permasalahan di wilayah yang sensitif.
Ketika kedunya memprioritaskan pada pemikiran strategik, maka hasilnya adalah
terjadi peningkatan pada perdagangan keduanya. Ini menunjukan bahwa
hubungan bilateral yang dekat akan menghasilkan keuntungan dan juga berasal
dari espek ekonomi yang lain.26
India dan Tiongkok tergabung dalam RCEP atau Regional Comprehensive
Economic Partnership. RCEP merupakan organisasi Kemitraan ini menunjukan
bahwa keduanya memiliki keinginan untuk berpasrtisipasi dalam integrasi
26 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 8. Diunduh 07Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
17
kawasan Asia Timur. Pada level global, keduanya sepakat bahwa dunia harus
menjadi multi-polar dan kekuatan yang sedang berkembang harus memainkan
peran yang penting dalam urusan internasional. Keduanya juga memiliki
pandangan yang sama mengenai kebijakan dalam merespon fenomena global
seperti perubahan iklim, perdagangan dan keuangan inetrnasional, dankebijakan
non-interfensi terhadap urusan domestic negara lain.27
Meskipun pada dasarnya terdapat kesamaan dengan penelitian skripsi ini,
dimana kedua negara melakukan demi mencapai stabilitas dan perdamaian.
Namun, skripsi ini tidak menganalisa kepentingan atau tujuan ekonomi kedua
negara, melainkan kepentingan di perbatasan seperti keamanan dan perdamaian,
mengatasi penyelundupan, terorisme dan perompakan.
E. Kerangka Pemikiran
Untuk menganalisa hubungan yang terjadi antara India dan Tiongkok,
maka penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, keamanan dan
kerjasama internasional.
Kepentingan Nasional
Sama halnya dengan manusia, negara memiliki kepentingan masing-
masing. Dalam memandang konflik, menurut Sorensen dan Jackson negara pun
melihat bahwa pencapaian perdamaian bukanlah hal yang mustahil, karena setiap
negara akan bertindak secara rasional untuk mencapai kepentingan tersebut dan
27 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes. Hal 9. Diunduh 07 Maret2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
18
negara-negara akan menundukkan diri pada hukum internasional yang akan
mengatur kehidupannya dalam pergaulan internasional.28
Kemudian Jeremy Bentham menambahkan bahwa konflik tidak akan
terjadi jika segala kepentingan diberikan wadah.29 Wadah ini berupa kerjasama
yang dilakukan dua negara atau lebih untuk menyatukan kepentingan yang
kemudian dicapai daalam bentuk praktek kerjasama.
Scott Burchill menambahkan bahwa, dalam hubungan internasional jika
diantara negara-negara ditumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati
kepentingan orang lain dan bahwa kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi melalui
kerjasama.30 Dengan kerjasama memudahkan negara-negara untuk menyampaikan
infromasi terkait kepentingan negaranya, sehingga muncul batasan-batasan agar
negara-negara saling menghormati.
Konsep kepentingan nasional seperti yang dikutip dari George Kennan
pada tahun 1954 menjelaskan mengenai kepentingan sebagai suatu kewajiban
yang harus dicapai negara dimana kepentingan ini adalah representasi dari
masyarakat.31 Dengan begitu bentuk kebijakan suatu negara merupakan cerminan
dari kepentingan dalam negerinya yang berasal dari kepentingan masyarakatnya.
Dalam melihat persoalan India dan Tiongkok, kepentingan yang dicapai oleh
28 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).29 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2012) Hal 81.30 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional Hal 81.
31 Scott Burchill, ed.. Theories of International Relation 3rd Edition. (New York : PalgraveMacmillan, 2005) Hal 50.
19
India adalah keamanan, maka bentuk kebijakan negaranya adalah kerjasama
keamanan.
Kepentingan nasional merupakan kebutuhan negara terhadap unsur-unsur
yang membentuk negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer,
dan kesejahteraan ekonomi.32. Dengan begitu, maka biasanya kebijakan suatu
negara terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan kebutuhuan negara yang
paling penting.
Nuechterlein berpendapat bahwa kepentingan nasional dapat dilihat dari
hubungan yang dilakukan dengan negara lain. Nuechterlein menambahkan bahwa
dasar kepentingan nasional berasal dari kepentingan pertahanan, kepentingan
ekonomi, kepentingan untuk keamanan terhadap tatanan dunia, dan kepentingan
ideologi. Kepentingan perthanan meliputi, perlindungan terhadap negara dan
masyarakatnya dari ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang dapat
mengancam sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi meliputi, pencapaian
kesejahteraan suatu negara dengn menjalin hubungan dengan negara lain.
Kepentingan pencapaian keamana tatanan dunia meliputi pemeliharaan sistem
ekonomi dan politik guna mencapai keamanan dalam melakukan inetraksi.
Kepentingan ideologi meliputi perlindungan dan dorongan terhadap nilai-nilai
yang orang-orang percaya dan yakini guna mencapa keadaan yang lebih baik.33
32 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Hal35.33 Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework forAnalysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976)pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in theNational Security Debate (Inggris :, 2012) Hal 32
20
Adam Smith mengatakan bahwa konflik dan perang tidak dapat
dihindarkan, ketika manusia memakai akal pikirannya mereka dapat mencapai
kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara melainkan
lintas batas internasional.34 Hal ini membuktikan bahwa konflik semata-mata
prilaku negara untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, ketika manusia
berpikir secara rasional dan mempertimbangkan untung dan rugi, maka negara
akan memilih cara yang lebih efektif untuk mencapai kepentingan tersebut.
Keamanan
Untuk mencapai tujuan negara berdasarkan kepentingan nasional, maka
dibutuhkan keadaan yang aman dari segala bentuk ancaman yang mengganggu.
Ancaman dalam persoalan ini adalah berasal dari luar wilayah suatu negara.
Penulis menggunakan konsep keamanan untuk menganalisa kepentingan
keamanan yang hendak dicapai India dari kerjasama pertahanan yang dilakukan
dengan Tiongkok terkait persoalan perbatasan pada tahun 2013.
Bary Buzan mengatakan bahwa keamanan berkaitan dengan masalah
kelangsungan hidup. Masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidup
suatu unit kolektif tertentu dianggap sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu
diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera
mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada dalam menangani masalah
tersebut. Keamanan tersebut dibagi ke dalam lima jenis, yaitu politik, milliter,
34 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal 144.
21
ekonomi, sosial, dan lingkungan.35 Dalam melihat persoalan yang dihadapi India
maka keamanan yang berkaitan perbatasan adalah keamanan militer. Wilayah
perbatasan India dan Tiongkok dilakukan pengawasan dengan menggunakan
perlengkapan militer.
Dengan melihat masalah yang dihadapi India dan Tiongkok, dimana
masalah perbatasan ini berimplikasi terhadap kedua negara. Maka perlu adanya
upaya dari masing-masing negara dan juga upaya keduanya untuk melakukan
kerjasama guna menyelsaikan permasalahan di perbatasan India dan Tiongkok ini.
Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam bidang ekonomi begitu juga keuntungan
tidak hanya mutlak di peroleh dengan ekonomi saja, melainkan keamanan dapat
menghasilkan keuntungan bagi stabilitas negara.
Cooperative Security berdasarkan kutipan dari buku Anak Agung dan
Yanyan menjelaskan bahwa kejasama keamanan dilakukan dalam upaya untuk
menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling
percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional. Konsep-
konsep pelaksanaan Cooperative Security pada dasarnya dibentuk dengan
menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nilai-nilai bersama tentang
keamanan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bahwa
35 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 122.
22
masing-masing aktor harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab sebagai
anggota masyarakat internasional.36
Common Security di perkenalkan oleh Komisi Palme (the Palme
Commission) pada akhir tahun 1980-1981 yang percaya bahwa hubungan antar
aktor yang saling bermusuhan bisa diubah dengan mencapai dengan menciptakan
kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif dikutip dari buku
Anak Agung dan Yanyan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa saling
curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata.37 Common
Security atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keamanan bersama,
dimana negara merasa perlu adanya keamanan untuk mencapai kepentingan
bersama. Dengan begitu pencapaian keamanan ini dapat tercapai jika adanya
pandangan yang sama mengenai tujuan masing-masing negara mengenai
keamanan.
Kerjasama Internasional
Hubungan internasional dapat berupa kerjasama dan konflik. Dalam
kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari
berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
Jeremy Bentham menjelaskan bahwa jika diantara negara-negara ditumbuhkan
36 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 129.37 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Hal129.
23
kesadaran untuk saling menghormati kepentingan nasionalnya dan kebutuhan itu
dapat dicapai melalui kerjasama internasional.38
Kerjasama internasional suatu negara berasal dari kepentingan nasional
yang dibentuk dalam suatu kebijakan dan dipraktikan dalam bentuk kerjasama
dengan negara lain. Pada dasarnya, dalam mencapai tujuan negara memerlukan
mitra yang dapat membantu pencapaian tujuan tersebut.
Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional
meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan
hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal ini akan memunculkan
kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan bebagai masalah
sosial. Maka untuk mencari solusinya beberapa negara membentuk suatu
kerjasama internasional.39
Berkaitan dengan tujuan dalam bidang pertahanan di perbatasan, India
melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan di perbatasan dengan Tiongkok.
Ini terjadi karena Tiongkok merupakan negara yang berbatasan langsung dengan
India dan hubungan kedua negara mengalami hubungan pasang surut.
Immanuel Kant percaya bahwa ada hal yang mendorong manusia untuk
menghindari konflik dan menegakan keadila dalam hubungan internasional, yaitu
Perpectual Peace atau perdamaian abadi. Perdamaian abadi ini akan dapat
diwujudkan dengan jalan mentransformasikan kasadaran individu bahwa
38Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2012). Hal 8039Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Hal 80
24
pengelolaan kebutuhan mereka hanya dapat tercapai dengan jalan pengelolaaan
dengan baik hubungan antar mereka dan juga antar negara.40
Selain adanya keamanan yang dicapai, maka pengelolaan dalam bentuk
kerjasama pun menciptakan suatu perdamaian yang abadi yang secara langsung
mendorong pada stabilitas negara yang aman dari ancaman. Stabilitas negara
selain terbentuk karena terbebas dari ancaman, juga mendorong negara dalam
mencapai keamanan dalam bidang lain, seperti ekonomi dan politik.
Kerjasama dilihat sebagai kegiatan yang saling menguntungkan daripada
sebaliknya. Dengan segala hubungan suatu keanggotaan yang saling bersilangan
antara kelompok dengan melewati batas negara maka resiko konflik serius
semakin dapat ditekan.41
F. Metodologi Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode ini berkembang di abad 19
yakni penelitian yang dilakukan Engel, The Condition of Working Class in
England. Menurut Sugiyono, dalam buku Metode Penelitian Kuantitif Kualitatif
dan R&D menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian
interpretif karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap
40 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2012) . Hal 80.41 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’,. Hal 83.
25
data yang ditemukan di lapangan.42 Penelitian kualitatif dilakukan guna mencari
makna yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan secara
gabungan, dimana pengumpulan data yang utama dilakukan dengan Library
Research dan pengumpulan data lainnya hanya sebagai pelengkap untuk
penelitian. Pengumpulan data dengan proses kepustakaan, peneliti akan
mengumpulkan data dari berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dengan
penelitian ini.
Kemudian teknik selanjutnya adalah referensi media. Meskipun secara
akademik tidak termasuk dalam materi, namun media pers dalam hal ini majalah,
koran, radio dan televisi menjadi bahan pertimbangan apabila itu adalah satu-
satunya sumber informasi terbaru tentang permasalahan dan kejadian politik.
Sumber yang digunakan penulis untuk melakukan analisis adalah dari internet.
Internet berguna dalam menyediakan ulasan buku, artikel jurnal online, kelompok
diskusi, data statistik dan sumber daya lain yang di peroleh secara online. 43
Internet membantu penulis dalam menemukan referensi ketika munculnya
kesulitan untuk mencari data dalam bentuk cetak.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini berisi tentang gambaran secara umum isi dari
penelitian ini. Yakni berupa bab dan sub-sub bab yang disusun sesuai urutan
dalam pembuatan penelitian.
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) Hal7.43 Day, S. 1997. Breaking Free Through the Use of Unusual Source. Dalam Harrison, Lisa.2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Hal 184.
26
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian,
pertanyaan penelitian yang kemudian akan dipaparkan dalam bab analisa yakni
bab IV, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. kemudian yaitu tinjauan pustaka
dari penelitian sebelumnya, kerangka pemikian yang berisi konsep-konsep yang
akan digunakan dalam menganalisa kepentingan serta metode yang digunakan
dalam penelitian ini.
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN TIONGKOK
Pada bab dinamika hubungan India dan Tiongkok ini akan dijelaskan
mengenai hubungan India dan Tiongkok sebelum konflik 1962 dimana India dan
Tiongkok memiliki hubungan baik. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai
konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok pada tahun 1962 dengan melihat
unsure yang menjadi penyebab konflik, wilayah yang menjadi penyebab konflik,
serta solusi dalam menyelesaikan konflik. Solusi konflik ini adalah dengan
melakukan berbagai pertemuan atau Join Working Group (JWG) yang
berlangsung hinga tahun 2013 yakni dalam bentuk kerjasama pertahanan India
dan Tiongkok. Dalam pembahasan ini terdapat pula persoalan perbatasan yang
dihadapi India dan Tiongkok, yakni penyelundupan atau smuggling, terorisme,
dan perompak.
BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGOK
PADA TAHUN 2013
27
Dalam pembahasan kerjasama pertahanan ini akan dipaparkan mengenai
perjanjian yang disepakati pertama kali terkait persoalan perbatasan yakni pada
tahun 1993, kemudian 1996, 2005, 2012, dan 2013. Pada tahun 2013 merupakan
rangkaian Join Working Group yang kelima. Namun, sebelum pada pembahasan
kerjasama pertahanan India dan Tiong pada tahun 2013, akan dijelaskan pula
mengenai capaian yang diraih kedua negara terkait persoalan perbatasan.
BAB IV ANALISA KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA
PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT
PERSOALAN DI PERBATASAN
Analisa ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dilihat
dari kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Analisa ini berisi
kepentingan India dalam kerajama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013.
Berdasarkan pada isi perjanjian dan persoalan yang dihadapi India pada tahun
2013 maka kepentingan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai keamanan dan
perdamaian di perbatasan dan mengatasi persoalan penyelundpan atau smuggling.
Pemaparan analisa ini dengan menggunakan kerangkan pemikiran yang terdiri
dari kepentingan nasional dan kerjasama keamanan.
BAB V KESIMPULAN
Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian mengenai
kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013
terkait persoalan di perbatasan dengan menggunakan konsep pemikiran dan
metode penelitian.
28
BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN KEAMANAN PERBATASAN INDIA DAN
TIONGKOK
Dinamika hubungan India dan Tiongkok tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang terkadang menjadi hambatan dalam menjalin hubungan
kerjasama. Hubungan keduanya dibayangi oleh sejarah, sehingga sejarah dapat
membentuk kedua negara untuk melakukan kerjasama di masa depan.
Hubungan India dan Tiongkok dipengaruhi oleh berbagai persitiwa. Tahun
1950 Tiongkok melakukan invasi ke Tibet, invasi ini disebabkan karena adanya
kedekatan sejarah antara India dan Tibet, sehingga pada saat itu India memiliki
pengaruh di Tibet. Tahun 1959 Tibet melakukan perlawanan terhadap Tiongkok
yang ketika itu masih berkuasa. Pasukan pembebasan rakyat Tiongkok atau PLA
meningkatkan pemberontakan di ibukota Tibet, Lhasa. Akibat perlawanan
Tiongkok, pada 30 Maret 1959 Dalai Lama melarikan diri dari Tibet ke India,
kemudian India memberikan suaka kepada pemimpin Tibet tersebut. Tiongkok
mengutuk perbuatan India terhadap Dalai Lama dan dianggap telah merusak isi
dari perjanjian Panchshell pada tahun 1954.44
Peristiwa lain yang mempengaruhi hubungan India dan Tiongkok adalah
pembuatan keputusan mengenai status Sikkim45. Sikkim merupakan wilayah yang
memiliki hubungan dekat secara budaya dengan Tibet dan wilayah ini dibawah
44 Aldo D. Abitbol, Cause of the 1962 Sino-Indian War: A System Level Aproach. (University ofDenver) Hal 76.45 Sikkim berokasi di bagian tengah perbatasan India dan Tiongkok.
29
pengawasan pemerintah Inggris sejak tahun 1888. Secara de facto 46 Sikkim
dimiliki Inggris dan secara de jure 47 dimiliki Tibet. Untuk status Sikkim ini
kemudian dilakukannya negosiasi.
Tahun 1890 dibuat perjanjian mengenai status Sikkim antara pemeritah
Inggris dan Tiongkok.48 Hasil perjanjian itu menunjukan adanya batas jalur air
Himalaya yang memisahkan Tibet dan Sikkim. Posisi pemerintah Inggris di
Sikkim adalah sebagai negara perwalian dimana Pemerintah Inggris melakukan
pengawasan terhadap Sikkim baik dalam urusan internal maupun dalam urusan
eksternal. Setelah perjanjian tahun 1890, otoritas Sikkim masuk ke dalam wilayah
Tibet.
Muncul permasalahan ketika Tiongkok tidak menyerahkan hak Sikkim
kepada pemerintah Inggris. Tiongkok menunjukan sikap tidak konsisiten dari
perjanjian sebelumnya terhadap posisi Inggris di Sikkim. Hal ini memunculkan
persoalan tidak hanya pada Pemerintah Inggris melainkan juga terhadap
Pemerintah India pasca merdeka dari Inggris pada tahun 1947.
Pada tahun 1950, hubungan antara India dan Sikkim mengalami kemajuan
yang dibuktikan dalam sebuah perjanjian yang berisi tentang pemberian hak
otonomi kepada Sikkim untuk mengurusi urusan dalam negeri sedangkan India
bertanggung jawab dalam mengawasi pertahanan wilayah territorial Sikkim.
46 Diakui secara wilayah dan kedaulatan.47 Diakui secara hukum.48 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Rsearch Student inInternational Law, 1960) Hal 111.
30
A. Konflik Perbatasan
1. Hubungan Sebelum Konflik Perbatasan tahun 1962
Hubungan suatu negara tidak lepas dari alasan dan latar belakang sejarah.
Dalam hal ini baik berupa kerjasama maupun perang. Berkaitan dengan penelitian
ini, hubungan yang terjadi antara India dan Tiongkok adalah kerjasama yang
terbentuk karena adanya latar belakang sejarah.
Sebelum keduanya menjalin hubungan kejasama seperti sekarang ini, India
dan Tiongkok telah melakukan hubungan ekonomi(dagang) sejak jaman kerajaan.
Pada masa kerajaan Wu (222-280) M, Tiongkok menjalin hubungan dagang
dengan India dengan menggunakan jalur laut.49 Bahan dagang pada masa itu
adalah sutra, garam, dan hasil pertanian lainnya. Hubungan pada masa kerajaan
ini membuktikan bahwa kedua negara telah melakukan kerjasama dalam bidang
ekonomi.
Setelah hubungan pada masa kerajaan dimana keduanya telah menjadi
negara, India dan Tiongkok melakukan hubungan diplomatik pada 30 Desember
1949. India menjadi negara non-sosialis pertama yang melakukan hubungan
diplomatik dengan Tiongkok. India membuktikannya dalam memberikan
dukungan serta dorongan dalam pencapaian Tiongkok, yakni India memediasi
dalam Perang Korea serta mendukung Tiongkok terkait permasalahannya dengan
Taiwan. 50
49 Ivan Taniputera, History of China, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Gropu, 2008) Hal 231.50 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok :Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 10.
31
Hubungan kerjasama yang terbentuk pada awal mula India dan Tiongkok
menjadi suatu negara, merupakan titik pembuka keduanya melakukan kerjasama
pada tingkat dan jangkauan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan bahwa
kerjasama antara India dan Tiongkok terbentuk berdasarkan sejarah.
Pada tahun 1952, Pandit Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri
disingkat PM India melakukan kunjungan ke Tiongkok dan menghasilkan
berbagai pencapaian. Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa perlu
adanya kerjasama pada ukuran dan tingkat yang lebih tinggi. PM Nehru pada saat
itu melihat Tiongkok sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk
meningkatkan keuntungan bagi India.51 Setelah kunjungan tersebut, India
mengirimkan perwakilan untuk mempelajari metode dan pengaturan dalam bidang
pertanian.
Pada tahun 1954 secara resmi India mengakui kedaulatan Tiongkok
melingkupi wilayah Tibet. Kemudian kedua melakukan hubungan ekonomi
melalui penggunaan jalur Himalaya.52 Jalur Himalaya merupakan jalur yang
membentang yang memisahkan India dan Tiongkok. Penggunaan jalur ini dalam
hubungan dagang (ekonomi) merupakan bukti bahwa dalam keduanya sudah
terbentuk rasa saling percaya untuk melakukan kerjasama.
Pada tahun yang sama, tahun 1954 India dan Tiongkok melakukan
kesepakatan untuk berhubungan dan kerjasama dagang di Tibet, kesepakatan ini
51 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok :Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 10.52 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, Hal 10.
32
menciptakan Five Principles of Peaceful Co-existence atau lima prinsip dalam
palaksanaan hidup berdampingan secara damai. 53 Lima prinsip itu adalah saling
menghormati masing-masing wilayah dan kedaulatan, tidak saling melakukan
serangan, tidak saling mecampuri urusan masing-masing, saling menguntungkan,
dan hidup berdampingan secara damai.
B. Konflik India dan Tiongkok (1962)
Dengan melihat hubungan India dan Tiongkok sebelumnya dimana
keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai manfaat yang akan dicapai
jika dengan melakukan kerjasama. Hal ini pun menunjukan adanya kesamaan
pandangan mengenai pencapaian tujuan ekonomi melalui kerjasama. Dengan
begitu, ketika muncul perbedaan pandangan dalam tujuan dan kepentingan maka
akan ada perubahan dalam bentuk kerjasama. Berkaitan dengan perbatasan
dimana India dan Tiongkok merupakan neagar yang berbatasan langsung,
keduanya memiliki perbedaan persepsi mengenai garis dan wilayah. Perbedaan ini
menimbulkan persoalan dan kemudian berkembang menjadi konflik.
1. Penyebab Terjadinya Konflik 1962
Kerjasama pertahanan India dan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan
dilatarbelakangi adanya perbedaan persepsi mengenai batas wilayah perbatasan.
Permasalahan di perbatasan ini dimulai jauh sebelum India merdeka dan juga
sebelum Tiongkok menjadi negara republik. Hubungan yang di jelaskan
53 Naville Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered, (Economic and Political Weekly,1999) Hal 909.
33
sebelumnya, mengenai hubungan India dan Tiongkok sebelum konflik
sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
masalah di perbatasan. Hal ini terjadi karena hubungan baik yang terjadi dan
persoalan perbatasan berjalan seiringan.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik yang terjadi antara India
dan Tiongkok terkait permasalahan di perbatasan, terdapat dasar dari keduanya
dalam mempertahankan klaim wilayah perbatasan masing-masing. Klaim yang
dikeluarkan India berdasarkan pada : 54
1. Klaim yang dikeluarkan India ini berdasarkan keabsahan dari
perjanjian yang tidak di ratifikasi oleh pemerintahan Tiongkok, seperti Perjanjian
Simla55 pada tahun 1914 yang hanya diratifikasi oleh pemerintahn Tibet, dan
perjanjian 1842 yang membahas tentang Ladakh yang ditandatangani oleh
perwakilan dari Kerajaan Tiongkok namun tidak diratifikasi oleh Tiongkok
2. Klaim India pun berdasarkan pada sejarah yang kemudian
membentuk prilaku dan nilai terkait persoalan perbatasan. Misalnya, India
melakukan aktivitas dan deklarasi secara sepihak terkait kedaulatan wilayah yang
disengketakan dan tidak diikuti oleh Tiongkok. Dalam sudut pandang India,
alasan Tiongkok untuk tetap diam adalah terkait dengan pernyataan Nehru pada
tahun 1950 mengenai status McMahon Line sebagai batas timur laut India, dan
54 Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis. Journalof Contemporary History (London and Beverly Hills:,SAGE,1982) Hal 608.55 Konferensi pada 1913-1914 yang membahas status Tibet dimana dibahas pula mengenaibatas-batas wilayah Tibet.
34
Tiongkok tidak menunjukan ketidaksetujuannya mengenai hal ini pada pertemuan
yang dilakukan oleh Nehru dan Chou Enlai tahun 1954 dan 1956.
3. Klaim selanjutnya berdasarkan pada sejarah kepemilikan teritori
atau pengakuan terhadap wilayah yang disengketakan.
4. Kemudian berkaitan dengan keadaan geografi di garis perbatasan.
Keadaan ini dengan melihat secara fisik dari topografi dan garis perbatasan pun
harus mengikuti bentuk tanahnya, seperti garis batas air dan batas pegunungan.
5. Klaim berdasarkan pada pengaruh dari perubahan rezim yang dapat
saja membatalkan perjanjian. Namun, dalam sudut pandang India perubahan
rezim tidak merubah pada keptusan perjanjian.
6. Klaim yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan pada saat
penandatangan dan dapat berubah pada saat yang lain.
Pemerintah India menggunakan perjanjian dan dokumen sebagai dasar
untuk mendukung klaim perbatasan yang berada pada wilayah barat, tengah dan
timur sebagai batas yang sah dan diakui.
Sedangkan Tiongkok, menggunakan dasar yang menjelaskan yang
berdasarkan pada sejarah, terutama pada wilayah barat dimana India tidak
mempelajari konstruksi jalan antara Tibet dan Sinkiang hingga akhir tahun 1957.
Mereka menolak klaim ini karena Tibet memiliki hak untuk menandatangani dan
meratifikasi perjanjian kapan saja.56 Dasar yang diungkapkan Tiongkok ini
berdasarkan pada bentuk geografis yang membentang dan secara jelas
56 Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis. Journalof Contemporary History (London and Beverly Hills:,SAGE,1982) Hal 609.
35
memisahkan India dan Tiongkok dan terlihat jelas pula pada garis atau kontur
tanah dan jalur yang dialiri air.
Persoalan perbedaan persepsi mengenai perbatasan dimulai pada tahun
1913-1914, dimana pada saat itu diadakannya Konferensi Simla yang dihadiri tiga
negara yakni, delegasi Tibet, perwakilan dari Tiongkok dan sekretaris pemerintah
Inggris yang bekuasa di India, Sir Henry McMahon. Pihak Inggris dan Tibet
menadatangani perjanjian mengenai Garis McMahon atau McMahon Line, yakni
garis batas negara yang memisahkan India dan Tibet. Meskipun secara wilayah,
sebagian besar wilayah Tiongkok tidak berbatasan langsung dengan Garis
McMahon, namun Tiongkok masih memiliki kekuasaan atas Tibet. Hal ini yang
membuat Tiongkok menolak mengenai keputusan letak Garis McMahon tersebut.
Secara resmi Inggris mencantumkan Garis McMahon pada bagian peta India pada
tahun 1937 dan mempublikasikan pada tahun 1938. Selama masa Perang Dunia II,
Inggris berusaha untuk memperluas daerah pengawasannya dengan mengklaim
Garis McMahon. Pada 1947 India merdeka dan Garis McMahon menjadi batas
timurlaut India.57
Pada 23 Mei 1951, perjanjian mengenai status Tibet mulai tercatat di
pemerintahan Tibet di Lhasa dan di Pemerintahan Komunis Tiongkok di Peking.
Secara de jure Tibet merupakan bagian dari kedulatan Tiongkok. Status ini diakui
oleh India pada 1954. Kemudian untuk memperbaharui status Tiongkok di Tibet,
maka diadakannya konferensi antara PM India dan dan PM Tiongkok pada April
57 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 4.
36
1954. Pada pertemuan ini pun menghasilkan pula mengenai batas wilayah India
dan Tiongkok. Setelah konferensi pada Juli 1954, mulai muncul ketidaksepakatan
mengenai garis batas India dan Tiongkok.58
Secara ekonomi hubungan keduanya dituangkan dalam bentuk kerjasama.
Namun, terkait garis perbatasan keduanya memiliki pandangan yang berbeda yang
mengakibatkan timbulnya permasalahan. Permasalahan ini timbul karena sejarah
atau awal mula ketika penentuan garis perbatasan India dan Tiongkok sebelum
India merdeka dan sebelum Tiongkok menjadi suatu negara republik.
Perselisihan mengenai perbatasan dimulai diwilayah tengah kemudian ke
barat dan terakhir ke timur dan di timur menyebabkan terjadinya konflik 1962.
Awal mula persoalan perbatasan muncul di wilayah tengah, dimana pada tahun
1954 pasukan India mendirikan pos pengawasan di wilayah tengah.59 Hal ini
bertujuan untuk mengawasi seluruh wilayah perbatasan dengan Tiongkok.
Pada tahun 1958, Duta Besar Tiongkok untuk India mengrimkan dua
memo kepada Menteri Luar Negeri India yang berisi tentang ajakan negosiasi dan
permintaan terhadap pasukan India untuk meninggalkan pos wilayah tengah.60 Hal
ini terjadi karena pasukan India menempatkan pos dalam wilayah yang
disengketakan.
58 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Research Student inInternational Law, 1960) Hal 9659 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 5.60 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, Hal 5.
37
Perselisihan kemudian menyebar ke wilayah barat, dimana Tiongkok
mempublikasikan mengenai proyek pembangunan jalan yang melintasi Aksai
Chin dan menghubungkan Sinkiang dan Tibet Barat. Pembangunan jalan ini
dibawah administrasi dan pengawasan pemerintah Tiongkok yang dimulai pada
1953 hingga 1957. Berdasarkan peta terbaru yang dimiliki pada 1954 menunjukan
wilayah teritorial India dilalui pembangunan jalan oleh Tiongkok. Kemudian
India mengirimkan memo tidak setuju karena pembangunan jalan dan juga
mengenai batas negara yang tergambar pada peta Tiongkok.61
Tensi meningkat ke wilayah barat dimana wilayah yang dijadikan
Tiongkok untuk mendirikan projek pembangunan jalan raya (1953-1957) guna
menegaskan kedudukannya di Tibet.62 Wilayah barat ini mencakupi daerah Aksai
Chin.
Tensi meningkat menjadi konflik terjadi di wilayah timur, yakni di
Aruchnachal Pradesh dimana hal ini dipicu oleh India yang mengklaim garis
McMahon dan menempatkan bagian utara sebagai garis batas dengan Tiongkok.
Konflik ini di Longu pada Agustus 1959.63
Pada dasarnya kedua negara telah melakukan berbagai protes sejak 18
Oktober 1958, dimana Pemerintah India mengirimkan memo atau catatan kepada
Pemerintah India dan mengatakan bahwa secara resmi wilayah barat yakni Aksai
61 Naville Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered, (Economic and Political Weekly,1999) Hal 91162 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Research Student inInternational Law, 1960) Hal 96.63 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. Hal 96.
38
Chin merupakan bagian dari wilayah India. Pada Januari 1959 Zhou dari
pemerintah Tiongkok membalas memo tersebut dengan mengatakan bahwa:64
1. Batas wilayah kedua negara secara formal belum terbentuk.
2. Masih adanya perselisihan mengenai batas wilayah antara India
dan Tiongkok.
3. Wilayah Aksai Chin merupakan bagian dari Tiongkok dan selalu
menjadi wilayah yuridiksi Tiongkok.
4. Tiongkok akan mempertimbangan untuk menerima garis
McMahon apabila India mengubah klaimnya atas Aksai Chin.
Pengajuan Zhou ini kemudian di tolak oleh Nehru dan dibalas dengan
mengirimkan pasukan militer ke wilayah yang diklaim oleh India. Melihat hal ini,
Zhou mengunjungi India dan mengharapkan untuk menyelesaikan permasalahan
di perbatasan dengan jalur negosiasi. Pada saat itu Zhou mengajukan untuk
adanya timbal balik untuk saling menerima kedua wilayah dan konstitusi yang
dibuat oleh Komisi Perbatasan.65
Upaya PM Tiongkok, Zhou Enlai ini menunjukan bahwa negosiasi
merupakan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan permasalahan di
perbatasan ini. Pada dasarnya permasalahan timbul akibat adanya benturan
kepentingan antara India dan Tiongkok mengenai wilayah perbatasan.
64 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 5.65 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes. Hal 6.
39
Melihat upaya yang dilakukan Zhou gagal, maka tahap selanjutnya adalah
dengan dilakukannya kunjungan secara diplomatik dimana keduanya
mengungkapkan pendapat mengenai wilayah perbatasan berdasarkan sejarah dan
geografi.66 Hal ini dianggap sangat menentukan mengenai penentuan garis
perbatasan karena awal mula timbulnya klaim-klaim dari masing-masing negara
yakni India dan Tiongkok adalah berdasarkan sejarah. Sejarah sebelum Tiongkok
menjadi negara republik dan sejarah sebelum India merdeka, yakni ketika
pemerintahan Inggris masih menduduki India. Kemudian berdasarkan geografi
adalah dengan melihat aliran air dan pegunungan yang membentang yang
memisahkan kedua negara tersebut.
Kunjungan ini kemudian menemui jalan buntu dan India menerapkan
Forward Policy67 atau kebijakan untuk masa depan pada 1961 dan 1962.
Kebijakan ini mengakibatkan munculnya konfrontasi, bentrokan senjata dan
berakhir pada perang. Kebijakan India ini membuat pihak Tiongkok
meningkatakan pasukan militernya disemua wilayah yang diklaim. Tensi
meningkat disemua wilayah perbatasan India dan Tiongkok.68
Pada Oktober 1962, konflik ini terjadi di sektor barat dan pasukan militer
India mendirikan pos-pos mliter di wilayah yang diklaim Tiongkok. Peningkatan
66 Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly :1999) Hal 912.67 Kebijakan pada 2 November 1961, dalam kebijakan ini India meningkatkan kekuatanmiliternya di wilayah perbatasan sebagai bentuk respon terhadap kekuatan militer Tiongkok diwilayah yang disengketakan.68 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 6.
40
tensi militer India ini mengakibatkan Tiongkok untuk menutup pintu negosiasi.69
Keputusan ini diambil ketika dilihat tidak terbukanya pintu negosiasi dari India.
bisa dikatakan ini merupakan bentuk prilaku balasan terhadap India yang terus
menerus meningkatkan kekuatan militernya di wilayah yang menjadi masalah.
Pada 20 Okteober 1962, Tiongkok meningkatkan kekuatan militer yang
lebih ofensif dan hal ini merupakan titik awal terjadinya perang India dan
Tiongkok. Kemudian Tiongkok menunda serangannya dan secara pribadi Zhou
menemui Nehru untuk mengupayakan dilakukannya gencatan senjata dan
penarikan pasukan dari wilayah yang disengketakan.70 Zhou masih berupaya
untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan ini dan menghindari terjadinya
perang dalam skala besar.
Namun, Nehru menolak upaya yang diajukan oleh Zhou. Setelah
penolakan upaya tersebut, tiga minggu kemudian Tiongkok meningkatkan
kekuatan militernya secara besar-besaran dan hanya dalam waktu tiga hari
pasukan Tiongkok berhasil mengalahkan pasukan militer India.71
Perang berkahir pada 22 November 1962 dengan kemenangan di Tiongkok
dan secara unilateral atau sepihak memutuskan untuk melakukan gencatan senjata
di perbatasan yang disengketakan. Satu bulan kemudian, pasukan militer
69 Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly :1999) Hal 91170 Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis (London:Sage) Hal 619.71 Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly :1999) Hal 913
41
Tiongkok meninggalkan Garis McMahon sejauh 20 KM dibelakang garis
tersebut.72
2. Wilayah yang menjadi Penyebab Konflik
Wilayah yang menjadi penyebab konflik antara India dan Tiongkok dibagi
ke dalam tiga sektor wilayah yakni Barat, Timur dan Tengah. Total wilayah yang
diperebutkan adalah 135.000 km2 yang dibagi menjadi tiga bagian yakni, sektor
barat sebesar 38.000 km2 yang akui oleh Tiongkok meliputi wilayah Aksai Chin,
Leh dan Ladakh dan 5180 km2 dibawah pengawasan Tiongkok meliputi Lembah
Shakgam. Sektor tengah hanya 1820 km2 meliputi wilayah Uttarakhand dan
Himachal Pradesh dan sektor timur sebesar 90.000 km2 dibagian wilayah Timur
Laut India yakni Arunachal Pradesh.73
Wilayah Timur
Wilayah ini terletak di sebelah timur India dan berbatasan dengan
Tiongkok. Wilayah tersebut saat ini disebut Arunachal Pradesh. Wilayah ini
memiliki luas sekitar 90.000 km2 dan memiliki populasi lebih dari satu juta
orang.74 Kemudian di wilayah ini terdapat Garis McMahon yang membentang
dari garis India, Tiongkok dan Butan.
Ketika dilakukannya konferensi Simla untuk menentukan batas Tiongkok
dan Tibet, status McMahon masih belum ditentukan secara pasti. Pada 23 Juli
72Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly :1999) Hal 91373 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 3674 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
42
1914 Raja Hardinge75 dalam sebuah memo menyebutkan bahwa batas wilayah
timur antara India dan Tiongkok atau batas terdepan timurlaut dari India tidak
ditentukan dalam konferensi ini (Simla 1913-1914). Hal ini yang membuat PM
Tiongkok, Chou Enlai menolak keputusan yang dibuat pada 1956-1957.76
Tiongkok tidak mengakui mengenai status Garis McMahon karena Tiongkok
tidak pernah menandatangani mengenai batas wilayah India dan Tibet ini, karena
perjanjian ini hanya disepakati oleh India dan Tibet.77
Sebelum India merdeka pada tahun 1947, pemerintah terdahulu India
yakni masih dibawah pemerintah Inggris, memberikan perlakuan terhadap Garis
McMahon sebagai bagian dari wilayahnya. India pun melakukan hal yang sama
terhadap status Garis McMahon pada tahun 1950.78 Sebagai wilayah warisan yang
diturunkan setelah merdeka, maka India menganggap wilayah ini sebagai bagian
dari wilayahnya.
Selain India memasukan Garis McMahon ke dalam wilayahnya sama
seperti pemerintahan terdahulu, India pula melakukan hal yang sama dalam
menolak untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok dalam memutuskan
mengenai kepemilkan Garis McMahon tersebut.79 India melakukan ini karena
alasan sejarah yang menentukan kepemilikan wilayah tersebut yakni pada masa
pemerintahan Inggris.
75 Raja Hardinge merupakan Raja Muda kerajaan Inggris ketika berkuasa di India.76 Perjanjian pada tahun 1956-1957 membahas tentang batas wilayah Butan dengan India danTiongkok77 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. (Cambridge UniversituPress: The Tiongkok Quarterly, 1970) Hal 4778 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48.79 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48.
43
Persoalan mengenai perbatasan antara India dan Tiongkok sempat
teralihkan setelah dilakukannnya negosiasi antara India dan Tibet pada tahun
1954. Keduanya berupaya untuk menjalin hubungan ekonomi. Perjanjian
ditandatangani pada 1954. India berencana memperluas kerjasama ini ke dalam
lingkup dalam pembahasan persoalan perbatasan. India menggunakan dasar Five
Principles sebagai dasar untuk memperkuat status Garis McMahon atas India.80
India meminta Tiongkok untuk menghormati kedaulatan dan wilayah otoritas
India atas Garis McMahon.
Hingga konflik yang terjadi pada tahun 1962 antara India dan Tiongkok,
status Garis McMahon menjadi status quo. Keduanya masih belum menentukan
titik temu untuk menentukan mengenai kepemilikan Garis McMahon. Apabila
melihat bagaimana permasalahan ini muncul, maka jalan satu-satunya untuk
menyelesaikan persoalan perbatasan ini adalah dengan membicarakan kembali
mengenai hasil dari Konferensi Simla pada 1913-1914 dan melibatkan Tibet
dalam perundingan ini.
Wilayah Tengah
Wilayah selanjutnya adalah wilayah tengah. Wilayah Tengah di hitung
dari garis yang menghubungkan wilayah Administrasi Ngari, Tibet, La Dwags
80 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48.
44
dan Punjab menuju ke garis yang menghubungkan Tiongkok, India dan Nepal.
Luas wilayah ini sekitar 2000 km2 .Wilayah ini disebut Sikkim.81
Pada tahun 1890, Pemerintah Inggris dan Tiongkok menyepakati bahwa
India memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol urusan luar negeri Sikkim.
Sedangkan untuk posisi Butan, Pemerintah Inggris dan Butan menyepakati bahwa
India mengontrol urusan luar negeri Butan.82 Keputusan ini menjadikan India
sebagai negara yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengakui wilayah tengah
sebagai bagian dari wilayahnya.
Pada tahun 1950, India dan Sikkim menyepakati untuk memberikan
otonomi kekuasaan pada Sikkim dalam mengurus urusan dalam negeri, namun
urusan lingkungan luar akan mendapatkan pengawasan dari India.83 Secara
kepemilikan, wilayah Sikkim sendiri menyetujui untuk menjadi bagian dari
wilayah kekuasaan India meskipun tidak sepenuhnya.
Dengan melihat sejarah kepemilikan wilayah tengah, hal ini berasal dari
perubahan pengakuan yang dilakukan oleh Tiongkok. pada tahun 1959, Tiongkok
menegaskan bahwa kepemilikah wilayah tengah diberikan kepada pemerintah
India. Pada tahun 1960, PM Tiongkok Chou Enlai mengakui India sebagai negara
81 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)82 Surya P.Sharma, The India-Chia Border Dispute: An Indian Perspective,The AmericanJournal of International Law (Januari 1965) Hal 2783 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Rsearch Student inInternational Law, 1960) Hal 112.
45
yang memiliki kekuasaan atas Sikkim dan Butan yang ketika itu masih menjadi
negara perlindungan.84
Wilayah Barat
Wilayah barat memiliki luas wilayah 33.500 km2, wilayah ini disebut
Aksai Chin. Wilayah ini di klaim oleh Tiongkok. India mengklaim wilayah Garis
Johnson yang membentang di wilayah Aksai Chin.85 Disebut Garis Johnson atau
Johnson Line berasal dari W.H Johnson, pegawai negeri sipil Inggris yang
diperintahkan Pemerintah Inggris yang menguasai India untuk mencantumkan
wilayah Aksai Chin ke dalam wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir pada saat itu
yakni tahun 1846 berada dibawah pengawasan Pemerintah Inggris. Untuk
mengamankan wilayah klaimnya, maka Pemerintah Inggris menginginkan
wilayah Aksai Chin.
Nehru memiliki keyakinan yang besar untuk mengklaim Garis McMahon
dengan alasan sejarah, yakni ketika pemerintah Inggris masih menguasai India.
Namun, di wilayah barat, yakni Aksai Chin, keyakinan Nehru tidak sebesar ketika
mengklaim Garis McMahon.
Kebingungan ini terjadi karena Nehru tidak memiliki dasar yang kuat
dalam mengeluarkan kalim menengenai wilayah atau sektor barat (Aksai Chin).
Dalam peta yang ditunjukan setelah India merdeka, sektor barat (Aksai Chin)
84 Surya P.Sharma, The India-Chia Border Dispute: An Indian Perspective. Hal 2785 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: RajaratnamSchool of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
46
masih tertanda ‘Boundary Undefined’.86 Hal ini menunjukan bahwa setelah
merdeka pun, India tidak mencantumkan Aksai Chin ke dalam bagian wilayahnya.
Ketika pemerintah Inggris masih berkuasa di India, Aksai Chin dimasukan
ke dalam wilayah India. Namun pada 1896, Tiongkok memasukan Aksai Chin ke
dalam bagian wilayahnya.87 Perbedaan persepsi India dan Tiongkok sehingga
memasukan Aksai Chin kedalam wilayah masing-masing.
Sejak tahun 1950-an, Aksai Chin sudah digunakan oleh Tiongkok sebagai
rute perjalanan tentara Tiongkok atau PLA menuju Tibet Timur.88 Hal ini
berkaitan dengan proyek pembangunan jalan raya yang dibangun oleh Tiongkok
dari tahun 1950 hingaa tahun 1957.
Pembangunan dan penggunaan jalan di Aksai Chin oleh Tiongkok pada
tahun 1950-an, menunjukan bahwa Tiongkok telah menganggap dan
menggunakan dataran tinggi Aksai Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya.
Sedangkan India, tidak memberikan prilaku untuk menunjukan bahwa Aksai Chin
merupakan bagian dari wilayahnya. Kemudian yang terpenting adalah, jalan yang
dibangun di Aksai Chin saat ini digunakan sebagai jalur komunikasi yang penting
oleh Tiongkok.89
86 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 5687 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 5788 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 5789 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 57
47
Pada tahun 1954, mulai timbul permasalahan mengenai klaim atas Aksai
Tiongkok. Pada tahun ini, India mulai mengkalim Aksai Chin dan hal ini bertolak
belakang dengan klaim Aksai Chin oleh Tiongkok.
3. Solusi untuk Menyelesaikan Konflik
Perang berlangsung selama 31 hari dan kemenangan diraih oleh Tiongkok
dengan secara sepihak melakukan gencatan senjata. Setelah perang, keduanya
tidak membahas permasalahan perbatasan, namun India masih menolak untuk
melakukan negosiasi dengan Tiongkok dan hubungan keduanya membeku hingga
akhir tahun 1970.90 Masalah perbatasan dianggap sebagai permasalahan yang
sensitif sehingga keduanya memilih untuk tidak membahas persoalan ini.
Kedua negara mulai membuka hubungan diplomatik pada 1976 dan India
mulai menunjukan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan di
perbatasan dengan jalur negosiasi. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri India ke
Tiongkok pada 1979, Deng Xiaoping mengajukan rencana untuk kedua negara.
Rencana tersebut adalah membagi wilayah klaim dimana untuk Tiongkok di
Timur dan India di Barat. India kembali menolak pengajuan ini dan memaksa
Tiongkok untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diklaim India.91
Setelah India dipimpin oleh Rajiv Gandhi, kebijakan mengenai perbatasan
berubah drastis. India tidak lagi memaksa Tiongkok untuk menarik pasukannya
dari wilayah klaim India. Pada 1981, Wakil PM dan menteri Luar Negeri
90 Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, ISPI (Juni 2013) Hal 6.91 Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 6.
48
Tiongkok, Huang Hua mengunjungi India dan hal ini menjadi awal keduanya
untuk melakukan perundingan terkait persoalan di perbatasan.92 India mulai
menunjukan perubahan sikap untuk membawa permasalahan perbatasan kedalam
forum negosiasi.
Tahun 1981 hingga 1987 sudah dilakukan delapan kali pertemuan pada
tingkat menteri. Beberapa pertemuan ini tidak menemukan hasil dan antara 1986
dan 1987 terjadi ketegangan antara India dan Tiongkok di Lembah Sumdorong
Chu93.94 Persoalan ini menjadi hambatan bagi kedua negara untuk melakukan
perundingan terkait persoalan di perbatasan.
Penyelesaian permasalahan perbatasan dimulai kembali pada Desember
1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. India mengajak
Tiongkok untuk membentuk JWG atau Joint Working Group dan ini menjadi
kerangka dasar untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan di
perbatasan kedua negara. Selama pertemuan berlangsung, keduanya menyepakati
untuk pertukaran pengembangan akademik, militer, ilmu pengetahuan dan
teknologi.95
C. Permasalahan Penyelundupan/smuggling
Persoalan yang muncul terkait lintas batas antara India dan Tiongkok
adalah penyelundupan. Barang-barang yang dijadikan subjek penyelundupan
92 Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 7.93 Sumdorong Chu terletak di sekitar Garis McMahon. Di wiliyah ini tiongkok melakukanserangan pada 16 Juni 1986. Pemerintah India melakuka protes pada 26 Juni 1986.94 Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 7.95 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110.
49
seperti hewan liar, bagian dari tubuh hewan liar (tulang, belalai, dan kulit), dan
obat-obatan terlarang serta barang-barang illegal lainnya. Penyelundupan ini
terjadi di wilayah perbatasan timurlaut India yang berbatasan langsung dengan
Myanmar dan Tiongkok.96
Pada tahun 2013 terjadi peningkatan perdagangan lintas batas. Sebanyak
12 jenis barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 di wilayah Nathu
La mengalami peningkatan sebanyak 23 persen dan di Shipki La meningkat
sebanyak 380 persen dengan total keuntungan mencapai 5.33 Rs atau setara
dengan Rp 1.050,57. Namun, disisi lain terjadi peningkatan pula pada
penyelundupan pada hewan ternak, obat-obatan dan narkotika di sepanjang
perbatasan. Misalnya saja, di sepanjang perbatasan India-Banglades
penyelundupan meningkat hingga 16234 Rs lakh atau setara dengan Rp
319.979.820.319,64 dibulatkan menjadi 319 miliar dalam rupiah. Pada tahun 2013
mencapai 10329 Rs Lakh atau setara dengan Rp 203.589.476.658,96 dibulatkan
menjadi 203 miliar dalam rupiah. Di sepanjang perbatasan India-Nepal
penyelundupan mencapai 10153 Rs lakh atau setara dengan Rp
200.120.433.393,20 dibulatkan menjadi 200 miliar dalam rupiah. 97
Persoalan ini muncul menjadi fokus kedua negara yakni India dan
Tiongkok karena akan mengganggu perekonomian dan merusak kelestarian
hewan. Hewan yang dijadikan objek penyelundupan ini basanya hewan langka
96 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 3797 Puspita Das, Trend in 2013, (New Delhi: IDSA,2014) Hal 5.
50
yang satwanya sudah hampir punah. Penyelundupan ini bersifat illegal sehingga
pajak pelaku penyelundupan tidak dikenakan biaya pajak.
Pihak yang telibat dalam penyelundupan ini biasanya aktor negara dan
aktor non-negara seperti produsen, pedagang, dan masyarakat biasa.98 Berbagai
pihak dapat saja menjadi pelaku penyelundupan ini, sehingga sangat sulit bagi
negara untuk menangkap dan mencari pelaku guna mencegah penyelundpan
berkelanjutan ini.
Penyelundupan ini berdampak pada perdamaian kawasan, konsevasi
hewan dan lingkungan. Sehingga perlu bagi keduanya melakukan kerjasama guna
menyelesaikan persoalan ini. India dan Tiongkok perlu terlibat karena dampak
yang diakibatkan tidka hanya dalam satu negara saja, melainkan menyebar ke
negara lain khususnya negara yang berbatasan langsung.
D. Permasalahan Terorisme
Selain persoalan perbatasan, permasalahan keamanan yang dihadapi
keduanya adalah terorisme. Penyebaran terorisme berawal dari Timur Tengah
menuju Asia Tenggara dan kemudian berkembang. Setelah berkembang ancaman
terorisme ini menyebar ke wilayah Asia Selatan99. Penyebaran terorisme ini
melewati perbatasan.
Pasca merdeka dari Inggris pada 1947, India menghadapi permasalahan
baru yakni kekacauan dan tindakan kekerasan yang ditimbulkan oleh Pakistan.
98 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute Hal 3799 Brahma Challaney, India: Regional Security Challenges, Hal 167.
51
Sejak saat itu, India menghadapi masalah terorisme yang kemudian menjadi
masalah yang serius dan India menjadi negara target utama dari para kelompok
militant Islam.100 Hal ini terjadi karena India berada di wilayah yang dikelilingi
negara-negara yang menjadi tempat berkembangnya kelompok-kelompok
terorisme. Pakistan dan Afganistan merupakan negara tempat berkembangnya
kelompok islamis militant yang dengan mudah menyebar ke India melewati
perbatasan.
India berada pada posisi keempat setelah Irak, Afganistan dan Pakistan
sebagai negara yang menjadi korban penyerangan terorisme. Kedekatan wilayah
yang menjadi alasan secara geografis mengapa India menjadi korban yang serius
dalam hal terorisme ini. Kedekatan ini yang menjadikan India dengan mudah
menjadi sasaran bagi tindakan kelompok terorisme ini.
Pemerintah India melakukan pendekatan secara politik yakni soft strategy
untuk mencegah perkembangan dan tindakan kelompok terorisme yang dapat
mengancam masyarakat banyak. India menolak untuk menggunakan kekuatan
militer untuk melawan tindakan terorisme.101 Hal ini dilihat karena apabila upaya
dalam menggunakan militer diterapkan maka akan meningkatkan tindakan
terorisme dalam mengancam masyarakat.
Meskipun pemerintah menggunakan pendekatan secara soft strategy
namun masih banyaknya kendala dalam menyelesaikan permasalahan terorisme
100 Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies andChallenges, ACDIS (Juni:2010) hal 1.101 Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies andChallenges, ACDIS (Juni:2010) hal 2.
52
ini. Dalam beberapa kasus, misalnya saja pada penyerangan terorisme ke Mumbai
pada 26 November 2008, India gagal dalam merespon tindakan ini, sehingga
pendekatan yang dilakukan India pun dianggap gagal. Kegagalan ini berasal dari
struktur institusi dan birokrasi yang bermasalah. India memiliki badan inteligen
yang kurang canggih dan masih kurangnya penerapan hukum di India dalam
melindungi masyarakatnya.102 Fungsi badan hukum dan inteligen hanya sebagai
unit mata-mata dan perlindungan hukum, padahal fungsi sesungguhnya adalah
sebagai unit investigasi dan inteligen yang berfungsi dalam mencari dan
pertukaran informasi dengan agen lain.
Sejak tahun 2001, India menjadi target penyerangan kelompok teroris dari
Pakistan.103 Target serangan kelompok teroris ini biasanya fasilitas atau tempat
umum dan fasilitas yang berkaitan dengan pemerintahan. Pada dasarnya tujuan
kelompok teroris ini adalah memberikan ancaman kepada masyarakat.
Kemudian pada tahun 2008, teroris kembali menyerang fasilitas umum di
India. Teroris ini menggunakan senjata yang dapat membunuh ratusan korban.
Tempat yang manjadi target serangan adalah Istana Taj Mahal, stasiun kereta api,
pusat kebudayaan, rumah sakit, dan gedung teater.104
Tahun 2007 tentara India dan Tiongkok melakukan latihan militer bersama
dimana 150 kontingen pasukan tentara India tiba di Kota Chengdu dalam rangka
102 Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies andChallenges, ACDIS (Juni:2010) hal 8.103 Brahma Challaney, India: Regional Security Challenges Hal 170104 Alan Kronstadt, Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for U.S. Interest,Congresional Research Service, (Desember 2008) Hal 1.
53
latihan memerangi terorisme. Tahun 2008 juga melakukan latihan militer di kota
Kunming, Tiongkok dan kemudian diikuti latihan tahap kedua di Belgaum
Karanataka.105 Dalam mengatasi persoalan terorisme India dan Tiongkok
memiliki kerangka kerjasama khusus yakni kerjasama dalam memerangi
terorisme yang dilakukan sejak tahun 2007.
Pada November 2013, Rusia, India dan Tiongkok membentuk Joint
Communique untuk mengatasi persoalan terorisme.106 Upaya selanjutnya India
dan Tiongkok melibatkan Rusia dalam persoalan terorisme.
E. Permasalahan Perompak
India dan Tiongkok menghadapi permasalahan lain di perabatasan. Namun
persoalan ini muncul di wilayahperairan Samudera Hindia. Salah satu perompak
tersebut berasal Sri Lanka, dimana target perompak ini adalah kapal India yang
sedang beroperasi di Samudera Hindia.107 Dalam menghadapi persoalan ini maka
India dan Tiongkok melakukan kerjasama. Namun, keduanya melakukan
kerjasama dalam kerangka menghadapi persoalan perompakan.
Kepala pasukan angkatan laut laksamana Suresh Mehta mengatakan
bahwa wilayah Samudera Hindia maka berkaitan dengan misi kemanusiaan
dengan menghentikan perompak dan penyelundup senjata dan lainnya. Hal ini
105 Indian Army To Hold Joint Military Exercise With China To Combat Terrorism diunduh darihttp://archive.indianexpress.com/news/indian-army-to-hold-joint-military-exercise-with-china-to-combat-terrorism/1190777/ pada 21 September 2014 pukul 20.00.106 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 45107 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal8
54
bertujuan untuk menjaga stabilitas Samudera Hindia dimana perairan ini
merupakan sumber kebutuhan perikanan bagi negara disekitar. Ancaman yang
muncul disekitar perairan ini adalan perompak. Pemberontak yang berasal dari Sri
Lanka membajak kapal-kapal yang melewati perairan Samudera Hindia.
Kelompok ini adalah Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE) atau tentara
pembebasan rakyat Tamil.108
Persoalan ini kemudian menjadi alasan India untuk mencari cara dalam
mengatasi persoalan ini. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama
dengan negara lain. Hal ini terbukti pada April 2009, angkatan laut India
melakukan kerjasama dengan angkatan laut Tiongkok. Pasukan angkatan laut
Tiongkok kemudian melakukan operasi di sepanjang Samudera Hindia dalam
mengatasi perompak tersebut.109 Wilayah perairan memungkinkan kedua negara
untuk melakukan operasi perairan guna memantau dan mengawasi wilayah
perairan.
Ancaman perompak lainnya adalah terjadi pada Februari 2011, dimana
perompak yang berasal dari Somalia melakukan serangan terhadap kapal dagang
Yunani di perairan Samudera Hindia. Kelompok ini menggunakan kapal pukan
Harimau Thailand untuk melakukan serangan. Namun, kelompok perompak ini
berhasil di tangkap oleh pihak keamanan India yang melakukan patroli di sekitar
108 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal18109 China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of Power toCooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012) Hal 2.
55
perairan.110 Ancaman perompak ini muncul disekitar jalur perdagangan yang
menggunakan jalur perairan.
Kemudian pada tahun 2012, India, Tiongkok dan Jepang melakukan
kerjasama kordinasi di Teluk Eden. Kordinasi tersebut akan dilakukan dengan
aktivitas operasi dan usaha perlindungan di wilayah perairan.111 Wilayah Teluk
Eden menjadi tempat yang digunakan perompak, sehingga perl dilakukan
pengawasan di teluk ini.
110 India Tangkap Kapal Perompak diunduh darihttp://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110206_india_pirate.shtml pada 8 Oktober 2014pukul 20.00.
111 China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of Power toCooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012) Hal 3.
56
BAB III
KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGKOK TAHUN 2013
A. Rangkaian Pertemuan dan Perjanjian Keamanan
Pasca konflik 1962, India dan Tiongkok melakukan pertemuan guna
membahas lebih lanjut persoalan perbatasan. Hal ini dilakukan karena status
perbatasan pasca konflik adalah berada dalam status quo. Denga begitu, perlu
bagi keduanya untuk melakukan perundingan lebih lanjut terkait persoalan ini.
Perundingan yang dilakukan India dan Tiongkok kemudian dituangkan ke
dalam bentuk kerjasama keamanan dengan dasar dibentuknya perjanjian
keamanan. Hingga tahun 2013, keduanya menyepakati perjanjian sebanyak lima
kali.
1. The Agreement on Maintaining Peace and Tranquility in the
Border Areas aling the Line Actual Control, 1993.
Dasar dan kerangka India dan Tiongkok untuk membuat kerjasama
pertahanan adalah dengan dilakukannya Joint Working Group atau Kelompok
Kerja pada Desember 1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi
Tiongkok. Kemudian kunjungan selanjutnya adalah pada Juli 1992 dimana
Menteri Pertahanan India Sharad Pawar mengunjungi Tiongkok, dalam kunjungan
ini kedua pihak menyepakati untuk dilakukannya pengembangan
akademik/pendidikan, militer, ilmu pengetahuan, dan pertukaran kemampuan
teknologi antara India dan Tiongkok. Hal penting lainnya yang disepakati adalah
berkaitan dengan persoalan perbatasan, dimana Tiongkok menekankan untuk
57
mengurangi penggunaan kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan karena hal
ini pun menimbulkan kerugian.112 Selain kerugian, hal yang terasa bagi India
adalah ancaman dari penggunaan militer ini.
Kemudian, pada pertemuan itu kedua pihak yakni R.L Bhatia sebagai
Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India dan Tang Jiaxuan sebagai Wakil
Menteri Luar Negeri Tiongkok, menandatangani perjanjian Maintaining Peace
and Tranquility in the Border Areas aling the Line Actual Control atau Perjanjian
untuk Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Disepanjang Garis Pengawasan
pada 7 September 1993. Perjanjian ini dibuat sebagai bentuk pemeliharaan
perdamaian di sepanjang LAC serta bertujuan untuk mewujudkan dan
mengimplementasikan Five Principle.113 Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Lima Prinsip ini berisi bahwa kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan
dan batas negara, tidak saling menyerangan, tidak saling ikut mencampuri urusan
dalam negeri masing-masing, seimbang dan saling menguntungkan, serta
melaksanaan perdamaian.
Perjanjian ini berisi sembilan pasal atau artikel dan pada intinya membahas
mengenai penyelesaian persoalan perbatasan India dan Tiongkok dengan cara
damai dan keduanya tidak diijinkan untuk menggunakan kekuatan yang
mengancam masing-masing pihak. Keduanya perlu memperhatikan batas LAC
112 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110113 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen BilateralConfidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 13.
58
sehingga aktivitas yang dilakukan salah satau atau keduanya tidak diijinkan untuk
melewati LAC atau garis pengawasan.
Kemudian, Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan kedua negara untuk
mengurangi kekuatan militer di sepanjang garis control atau LAC sehingga
kedunya perlu membatasi dalam penggunaan kekuatan militer disekitar LAC demi
menciptakan hubungan yang damai sebagai negara yang berbatasan.114
Pembatasan penggunaan kekuatan militer ini dilakukan guna menghindari
kekuatan yang dapat menyebabkan peningkatan tensi di sepanjang perbatasan.
Dalam penggunaan kekuatan militer, masing-masing pihak perlu
dilakukannya pemberitahuan terlebih dahulu. Jika muncul permasalahan
mengenai perbatasan di sepanjang LAC, maka keduanya perlu melakukan
konsultasi dan pertemuan secara damai. Meskipun menggunakan jalur udara,
kedua negara perlu memastikan jalur yang digunakan melewati LAC dan kedua
negara perlu untuk saling konsultasi mengenai penggunaan jalur udara.115 Isi
perjanjian ini pada dasarnya untuk menghindari kembali terjadi konflik di
perbatasan. Sehingga kedua negara perlu mengambil sikap dalam pencegahan
tersebut.
Dengan begitu keduanya perlu menghomati batas masing-masing negara
yang dengan adanya pengawasan dari masing-masing atau disebut sebagai Line
Actual Control (LAC). Kedua negara ini tidak diperkenankan untuk melakukan
114 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110115 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 110
59
aktivitas yang melewati garis perbatasan di sepanjang LAC. Aktivitas ini dapat
saja berupa kegiatan penggunaan kekuatan militer ataupun hanya sebatas pada
latihan militer saja.
2. The Agreement on Confidence-Building Measures in Military
Fields along the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border, 1996.
Perjanjian selanjutnya dibuat pada tahun 1996 yang ditandangani pada 29
November. Perjanjian ini membahas tentang membangun rasa saling percaya
dalam penggunaan kekuatan militer disepanjang Garis Pengawasan (LAC). Pada
dasarnya perjanjian ini dibuat untuk menjelaskan perjanjian tahun 1993 ke dalam
hal-hal yang lebih spesifik. Perjanjian pada 1996 pun dibuat sebagai bentuk
penegasan kembali perjanjian tahun 1993. Perjanjian ini disetujui ketika
kunjungan presiden Tiongkok Ziyang Zemin ke India116
Dalam perjanjian ini terdapat 12 pasal atau artikel. Pada masing-masing
artikel dijelaskan secara lebih spesifik penggunaan kemampuan militer di
perbatasan. Penjelasan dilakukan pada bagain yang sensitif untuk menyamakan
persepsi dan menghindari permasalahan yang diakibatkan dari perbedaan persepsi.
Misalnya penjelasan ke dalam bentuk yang lebih spesfik ini seperti dalam
pembatasan dan pengurangan peralatan perang, dalam perjanjian ini di jelaskan
bahwa peralatan militer tersebut seperti mobil tank, kendaraan perang, senjata
dengan caliber 77 mm, mortar dengan caliber 129 mm, misil darat, misil udara,
116 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen BilateralConfidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 14
60
dan sistem persenjataan lainnya.117 Penjelasan ini dilakukan agar tidak adanya
kesalahpahaman persepsi dalam mengimplementasikan kandungan dalam
perjanjian.
Dalam pengurangan penggunaan kekuatan militer, keduanya perlu
melakukan pertukaran data dan informasi mengenai kekuatan militer atau
persenjataan perang.118 Hal ini yang bertujuan agar masing-masing pihak
menegatahui kapasitas kekuatan militer sehingga berdampak pula pada
berkurangnya ancaman yang disebabkan dari ketidakpastian dalam mengukur
kekuatan masing-masing negara. Ancaman ini timbul karena keduanya akan
meningkatkan kekuatan militer masing-masing sebagai bentuk pertahanan
sementara hal ini dapat dicegah dengan adanya pertukaran informasi.
3. Protocol between the Government of the Republic of India and
the Government of the People’s Republic of Tiongkok on Modalities for the
Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field along
the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border Areas, 2005.
Motivasi untuk melakukan kerjasama pertahanan semakin ditegaskan
dengan ditandatanganinya perjanjian pada 11 April 2005, yang membahas
mengenai protokol yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan
pelaksanaan CBM disekitar wilayah yang disengketakan. Protokol ini dibuat
dengan tujuan untuk menguraikan ketentuan yang terdapat pada perjanjian 1996
117 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 111118 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 111
61
dengan menjelaskan secara rinci perjanjian yang disepakati India dan
Tiongkok.119
Protokol ini dibuat dalam tujuh pasal atau artikel dimana terdapat beberapa
artikel perjanjian tahun 1996 dijelaskan secara lebih spesifik. Protokol ini dibuat
dan ditandatangani setelah adanya dorongan dari PM Tiongkok Wen Jiabao dalam
kunjungannya ke India pada April 2005.120 Protokol ini dibuat untuk menjelaskan
dan menegaskan perjanjian yang dibuat pada tahun 1996.
Dalam pencegahan terjadinya serangan dan larangan untuk menggunakan
perlengkapan udara sejauh 10 KM ddari LAC seperti yang terdapat pada arikel 5
(lima) pada tahun 1996. Pada tahun 2005 dijelaskan bahwa apabila terjadinya
serangan udara maka kedua negara perlu adanya pertemuan untuk mencari
klarifikasi. Apabila kedua negara telah melakukan aktivitas udara melewati jarak
kontrol maka perlu adanya pemberitahuan kepada pihak lain serta dilakukan
secara aman tidak mengganggu pihak lain.
4. Agreement between the Government of the Republic of India and
the Government of the People's Republic of Tiongkok on the Establishment of a
Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-Tiongkok
Border Affairs, 2012.
119 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen BilateralConfidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 15120 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010). Hal 115.
62
Pada Januari 2012, India dan Tiongkok melakukan perundingan ke 15
yang membahas tentang persoalan perbatasan. Perundingan ini diwakili oleh
Anggota Dewan Dai Bingguo dan Penasehat Keamanan Negara India Shivshankar
Menon, menandatangani perjanjian dalam membangun mekanisme kerja untuk
konsultasi dan kordinasi terkait persoalan perbatasan India dan Tiongkok.
Setalah penandatanganan ini, keduanya melakukan pertemuan pada tingkat
sekretaris di Beijing pada 5-6 Maret 2012 untuk membahas kelanjutan dari
perjanjian ini. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, keduanya membuat mekanisme
untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara di sepanjang garis
LAC dan memperkuat kemampuan komandan yang bertugas di sepanjang wilayah
guna menghilangkan kesalahpahaman.121
Perjanjian ini berisi delapan pasal atau artikel yang membahas tentang
mekanisme yang dibangun untuk melakukan konsultasi dan kordinasi di
perbatasan India dan Tiongkok. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah
persoalan agar tidak muncul kembali. Mekanisme tersebut akan dilakukan sekali
atau dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan perjanjian ini, pelaksanaan
mekanisme dilakukan oleh Sekretaris dari Kementerian Urusan Luar Negeri India
dan Direktur Umum pada Kementerian Urusan Luar Negeri Tiongkok, serta akan
disertakan pejabat diplomatik dan militer kedua pihak.
121 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the NextLevel?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hall 3
63
B. Capaian Keamanan Terkait Persoalan Perbatasan Hingga Tahun 2012
Perjanjian untuk melakukan kerjasama dibuat dengan tujuan untuk
mencapai kepentingan masing-masing pihak, dalam hal ini India dan Tiongkok.
Berkaitan dengan persoalan perbatasan, maka kepentingan keduanya adalah
keamanan dan perdamaian disekitar wilayah perbatasan. Perjanjian yang dibuat
keduanya diawali dengan membangun rasa saling percaya atau CBMs. Upaya
untuk memperbaiki keadaan terkait permasalahan di perbatasan dituangkan dalam
bentuk capaian setelah disepakatinya perjanjian dari tahun 1993. Perjanjian ini
bersifat keberlanjutan, jadi perjanjian yang dibuat atas dasar perjanjian
sebelumnya.
Pada Desember 1993 tentara pembebasan rakyat atau PLA Tiongkok
mengunjungi India dan kunjungan ini diikuti oleh Menteri Pertahanan Tiongkok
pada September 1994. Pada Agustus 1995, terjadi penarikan pasukan yang
sebelumnya menempati empat pos pengawasan di wilayah Lembah Samdorong
Chu. Kemudian pada tahun yang sama keduanya sepakat untuk menentukan
waktu pertemuan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh Komandan
Pasukan di perbatasan.122 Kedua pihak melakukan berbagai upaya untuk mencapai
keamanan di perbatasan.
Tahun 1997, kedua pihak sepakat untuk melakukan konsultasi pada tingkat
Kementerian Luar Negeri. Pertemuan juga dilakukan pada tingkat Komandan
Pasukan perbatasan yang dilakukan dua kali dalam setahun di sektor barat, tengah
122 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal5
64
dan timur. Tahun 1999, kedua negara membuat jaringan komunikasi antara pihak
India dan Tiongkok.123 Komunikasi yang berjalan lancar akan memudahkan
keduanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di sekitar
perbatasan.
Pada 2003, Menteri Pertahanan India mengunjungi Beijing selama tujuh
hari untuk melakukan latihan militer bersama dan dalam melawan terorisme.
Kemudian pada Oktober tahun 2003 enam kapal laut India mengunjungi Shanghai
untuk melakukan latihan militer disekitar maritim dalam hal search and rescue
dan mengunjungi pelabuhan di Shanghai.124 Latihan militer ini menunjukan
keduanya sudah menjalin hubungan yang terkait persoalan keamanan.
Setelah itu, sejak tahun 2005 India dan Tiongkok melakukan berbagai
pertemuan dengan tujuan untuk lebih memperkuat kordinasi pada tingkat yang
lebih tinggi serta membahas permasalahan disekitar perbatasan, seperti keinginan
India untuk masuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena India telah
melakukan kebijakan non-poliferasi nuklir, persoalan terorisme, dan keamanan
regional.125 Kordinasi terkait perbatasan berisi informasi yang dapat digunakan
keduanya untuk menentukan langkah dan strategi dalam melakukan pengawasan
di perbatasan.
123 Wahegur Pal Singh Sidhu dan Jing-dong Yuan, Resolving The Sio-Indian Border Dsipute,Asian Survey, (April 2011) Hal 357.124 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal6.125 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok :Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 11
65
Pada tahun 2007, India dan Tiongkok melakukan konsultasi kembali
dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
keamanan, kepercayaan dan kordinasi pertahanan yang bersifat tidak mengikat,
mekanisme untuk membagi kepentingan masing-masing, konflik yang terjadi
dikawasan, dan konsultasi dalam menghadapi tantangan yang berasal dari
ancaman non-tradisional.126 Dialog ini menjadi bukti bahwa kedua negara mampu
menyatukan perspektif mengenai tujuan yang hendak dicapai demi mencapai
keamanan dan perdamaian.
Pada tahun 2007 pun India dan Tiongkok melakukan latihan militer di
Yunnan, kemudian latihan militer dalam melawan teroris yang dilakukan pada 6
Desember 2008 di Karnakata.127 Selama acara latihan berlangsung, keduanya
menampilkan kemampuan militer yang dimiliki masing-masing negara. Tiongkok
menunjukan kemampuan melawan terror dengan keahlian menembaknya,
sedangkan India menampilkan kemampuan seni berperangnya.
Pada April 2010, PM India Manmohan Singh mengunjungi Beijing dan
keduanya sepakat untuk membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan
Perdana Menteri kedua negara, hal ini dibangun untuk menghubungkan
komunikasi pemimpin kedua negara.128 Capaian ini merupakan langkah besar
karena berhasil menghubungkan komunikasi dua negara pada tingkat pemimpin.
126Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, Hal 16.127 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (NewDelhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 118128 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges Hal 12
66
C. Perjanjian Pertahanan terakait Permasalahan di Perbatasan India dan
Tiongkok tahun 2013
Indo-Tiongkok Border Defence Cooperation Agreement, 2013.
Perjanjian pertahanan ini berasal dari visi kepala negara India dan
Tiongkok untuk melakukan berbagai mekanisme dan dialog serta pertemuan
terkait persoalan global. Dalam pertemuan yang berlangsung hal yang di bahas
adalah berkaitan dengan tujuan dan kepentingan negara.129 Tujuan dan
kepentingan kedua negara kemudian di buat dalam kerangka kerjasma.
Kepentingan nasional kedua negara terkait perbatasan adalah dengan
mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan yang merupakan tujuan dasar
masyarakat di kedua negara.130 Kepentingan ini yang menjadi dasar kedua negara
untuk melakukan kerjasama pertahanan di perbatasan.
Gagasan untuk melakukan kerjasama pertahanan ini diawali oleh
Tiongkok. Hal ini dipicu oleh adanya kecurigaan India terhadap Tiongkok yang
mengembangkan kekuatan militernya di perbatasan.131 Kecurigaan ini
dikhawatirkan akan berkembang menjadi tensi yang kemudian akan
memunculkan konflik kembali. Sehingga perlu bagi Tiongkok untuk mengatasi
kecurigaan ini.
129 Foreign Ministry of the People’s Republic of China, Joint Statement – A Vision for FutureDevelopment of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013/10/23,http://www.fmprc.gov.cn/en g/zxxx/t1092256.shtml dalam P.S Suryanarayana, A New Way toManagae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 2130 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 3.131 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 4
67
Tujuan gagasan perjanjian ini adalah demi menciptakan stabilitas di
perabatasan maka pada 4 Maret 2013 Tiongkok mengajukan untuk diadakannya
kerjasama pertahanan di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013.
Meskipun pada awalnya India ragu untuk menerima kerjasama ini, yakni karena
adanya insiden yang terjadi pada April-Mei 2013, dimana serangan bom kedua
pihak terjadi selama beberapa minggu. Peristiwa ini terjadi di Depsang, Ladakh.
Peristiwa terjadi ketika tentara Tiongkok atau PLA mendirikan tiga tenda pada 15
April 2013 di dalam wilayah klaim India yakni di Raki Nala, Depsang. Pendirian
tenda ini kemudian diketahui Indo-Tibetan Border Police (ITBP) atau polisi
perbatasan India dan Tibet yang kemudian mengusir mundur pasukan Tiongkok
dari Raki Nala, Depsang.132
Tidak hanya itu, pada 27 April 2013, polisi perbatasan India-Tibet
kemudian menemukan empat tenda yang di bangun pasukan Tiongkok sebagai
basis administrasi sementara. Basis sementara ini menyediakan kebutuhan logistik
pasukan yang melakukan pengawasan di perbatasana India-Tiongkok.133
Pembangunan tenda yang dilakukan Tiongkok ini menimbulkan keraguan bagi
India untuk melakukan perundingan terkait persoalan perbatasan.
Namun, India kemudian menerima ajakan kerjasama ini ketika melakukan
kunjungan pada 23 Oktober 2013 ke Beijing. Kemudian kedua pihak
menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Perbatasan (BDCA) dan
kemudian pada 23 Oktober 2013. Perjanjian Kerjasama ini merupakan rangkaian
132 Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution (Mei, 2013) Hal 2.133 Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution (Mei, 2013) Hal 3.
68
CBM kelima, dimana perjanjian sebelumnya adalah pada tahun 1993, 1996, 2005,
dan 2012.134 Kerjasama pertahanan ini merupakan langkah lanjutan dari perjanjian
sebelumnya. Meskipun status perbatasan masih status quo, namun keduany
berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama demi tercapainya keamanan dan
perdamaian di perbatasan.
Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama pertahanan di perbatasan atau
BDCA ini adalah untuk memperluas hubungan dan meresmikan aturan dalam
melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya ketegangan diantara
keduanya.135 Persoalan perbatasana India dan Tiongkok manjadi persoalan yang
sensitif, sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk menimbulkan konflik.
Dengan bagitu perlu upaya untuk meencegah hal-hal yang dapat menjadi akar
permasalahan.
Prinsip yang termuat dalam perjanjian ini berasal dari CBM India dan
Tiongkok dalam perjanjian pada tahun 1993 dan 1996, kedua perjanjian ini
membahas kebijakan dan prosedur dalam memelihara perdamaian dan keamanan
di sepanjang LAC. Selain dijadikan sebagai dasar, prinsip ini pun membuat India
dan Tiongkok untuk menerima doktrin saling dan keamanan yang sama atau
mutual and equal security. 136
134 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute,Hal 2.135 Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence(Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014)Hal 60.136 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 4
69
Doktrin mengenai keamanan dimana keduanya saling mewujudkan dan
menaapatkan keamanan yang sama diterapkan baik dala perjanjian terbaru
maupun dalam perjanjian yang terdahulu. Doktrin ini memberikan dorongan
keduanya untuk mencegah terjadinya perang di perbatasan. 137
Berdasarkan BDCA, kedua negara tidak diperbolehkan untuk
menggunakan kekuatan militer untuk melawan masing-masing. Kemudian,
masing-masing kekuatan militer yang dimiliki tidak diperbolehkan untuk
menyerang masing-masing, India dan Tiongkok. Dalam BDCA, India dan
Tiongkok sepakat untuk tidak menggunakan ancaman dalam melawan masing-
masing dengan maksud apapun ataupun untuk mencari kekuatan tunggal.
Kemudian, dalam BDCA ini kedua negara bertanggung jawab ntuk menangani
masalah non-militer seperti bencana alam.138
Prosedur yang terdapat dalam BDCA diantaranya adalah pertemuan yang
dilakukan secara berkala. Pertemuan ini dimulai pada level atau tingkat komandan
yang bertugas di sepanjang LAC dan pada tingkat tinggi dilakukan oleh lembaga
yang berkaitan dengan militer. Hal ni sesuai dengan butir pasal IV yang tercantum
dalam isi perjanjian BDCA pada tahun 2013. Pasal tersebut berisi tentang
pembangunan tempat disemua wilayah sengketa yang berfungsi sebagai tempat
untuk dilakukannya pertemuan antara pasukan di perbatasan dan penggunaan
fasilitas telepon antara kedua pihak dalam berbagai tingkat di sepanjang LAC. 139
137 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 5138 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 5139 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 6
70
BAB IV
ANALISIS KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA
PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT
PERSOALAN DI PERBATASAN
Kerjasama keamanan ini penting karena di dalamnya menyangkut
kehidupan masyarakat kedua negara. Bary Buzan mengatakan bahwa keamanan
berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Masalah-masalah yang
mengancam kelangsungan hidup dianggap sebagai ancaman yang eksistensial.
Untuk itu diperlukan tindakan dalam memprioritaskan isu tersebut agar ditangani
sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada.140 Hal ini
menunjukan bahwa keamanan menjadi tujuan yang sangat penting manyangkut
stabilitas negara yang akan berpengaruh pada bidang lain yang menopang suatu
negara.
PM Manmohan Singh mengatakan bahwa ‘India will not be able to realize
its own destiny without the partnership of its South Asian neighborhood’.141
Pernyataan ini menegaskan bahwa India memiliki keinginan dan tujuan untuk
memiliki hubungan baik dengan negara lain disekitar Asia Selatan. Dalam hal ini
hubungan baik dalam bidang pertahanan dengan melihat sejarah hubungan India
dan Tiongkok ketika terjadinya konflik 1962.
140 Barry Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in thePost-Cold War Era, Hampstead: Harvester Wheatsheaf, hak 203, 1991) dalam Anak Agung B.P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2006). Hal 122.141 Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India,and The Emerging Global Order. Hal 136.
71
A. Kepentingan Keamanan dan Perdamaian di Perbatasan
Hubungan India dan Tiongkok yang terkait dengan keamanan di
perbatasan dilatarbelakangi konflik yang saling memperebutkan wilayah
perbatasan keduanya. Pasca konflik, kedunya melakukan kerjasama keamanan
pada tahun 1993 yang bertujuan untuk perdamaian dan keamanan di perbatasan.
Hal ini menjadi kerangka dan tujuan utama keduanya melakukan kerjasama
keamanan hingga saat ini. Meskipun isi perjanjian dan bentuk kerjasama dalam
setiap perjanjian berbeda, namun tujuan utama kedua negara adalah keamanan dan
perdamaian di perbatasan.
Tujuan keamanan dan perdamaian tertera dalam perjanjian terbaru antara
India dan Tiongkok pada tahun 2013. Kerjasama keamanan pada tahun 2013 ini
dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Perbatasan India dan Tiongkok yang
bertujuan untuk memperluas kerjasama dan mencegah kembali terjadinya
pertempuran dengan melakukan pengawasan atau patroli yang dijadikan suatu
kewajiban sehingga hal ini tertera dalam perjanjian.142 Persoalan perbatasan India
dan Tiongkok menjadi hal mudah dipicu oleh hal-hal yang kecil. Dengan adanya
pengawasan atau patroli ini, kedunaya akan mengurangi hal-hal yang dapat
menimbulkan konflik.
Jika melihat konsep kepentingan nasional seperti yang dikutip dari George
Kennan pada tahun 1954 menjelaskan mengenai kepentingan sebagai suatu
142 Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence(Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014)Hal 61
72
kewajiban yang harus dicapai negara dimana kepentingan ini adalah representasi
dari masyarakat.143 Dengan begitu bentuk kebijakan suatu negara merupakan
cerminan dari kepentingan dalam negerinya yang berasal dari kepentingan
masyarakatnya.
Kemudian kepentingan nasional juga merupakan kebutuhan negara
terhadap unsur-unsur yang membentuk negara yang paling vital, seperti
pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.144 Dengan melihat
persoalan yang dihadapi India, sesuai yang dielaskan sebelumnya maka
kepentingan India adalah dalam bidang keamanan dan pertahanan. Kepentingan
India akan berpengaruh kepada bentuk kerjasama yang kemudian disepakati.
Berkaitan dengan perjanjian pertahanan India-Tiongkok tahun 2013, India
memiliki kepentingan sebagai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang145 itu
adalah untuk mengurangi serangan yang berasal dari Tiongkok dan serangan yang
disebabkan adanya peningkatan kapasitas militer Tiongkok di perbatasan.
Peningkatan kapasitas ini didukung oleh adanya peningkatan pada transportasi
dan peralatan logistik di sepanjang perbatasan.146
143 Scott Burchill, ed.. Theories of International Relation 3rd Edition. (New York : PalgraveMacmillan, 2005) Hal 50.144 Jack Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Bandung: Abardin, 1999) hal 17dalam Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.Hal 35.145 Tujuan jangka panjang ini disampaikan oleh ahli strategis India pada 2011, ahli dalam bidangnmiliter India pada 2011, dan pengamat politik dan kebijakan luar negeri India pada tahun 2011.
146 Murray Scot Tanner dan Kerry B Dumbaugh, Distracted Antagonosts, Wary Partners:Chinaand India Assess their Security Relations. CAN (September 2011). Hal 22.
73
Peningkatan kapasitas militer di perbatasan ini akan mengancam stabilitas
kedua negara terutama bagi stabilitas India. Penulis menganalisa bahwa perlu ada
upaya yang harus dilakukan India untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya.
Dalam kasus perbatasan ini maka perlu bagi India untuk mengambil kebijakan
dalam bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan
Nuechterlein bahwa kepentingan pertahanan meliputi, perlindungan terhadap
negara dan masyarakat dari ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang
dapat mengancam sistem pemerintahan.147
Sama halnya dengan Tiongkok, kepentingan India dalam melakukan
kerasama pertahanan ini adalah dengan tujuan keamanan dan perdamaian di
perbatasan. Penulis melihat kepentingan dari persepektif India karena dengan
alasan ‘ketidakseimbangan’. Hal ini dilihat dari adanya upaya dari pihak India
untuk meningkatkan kapasitas kemampuan di sepanjang garis LAC atau garis
pengawasan. Peningkatan ini menunjukan bahwa sebelum adanya perjanjian
pertahanan ini kapasitas kemampuan India di sepanjang LAC belum pada tingkat
yang sesuai.
Peningkatan kapasitas kemampuan ini diungkapkan oleh Duta Besar India
untuk Tiongkok, S Jaishankar mengatakan bahwa:
“... there is recognition that the situation on the border is
asymmetrical, that what is there on their side is different from what is
147 Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework forAnalysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976)pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in theNational Security Debate (Inggris :, 2012) Hal 32.
74
there on our side. So, each side in a sense will approach its security in
its own way”.148
Dari pernyataan di atas tersirat adanya keuntungan ataupun manfaat yang
akan diperoleh India dengan melakukan kerjasama pertahanan ini. Keuntungan ini
akan memperkuat kapasitas kemampuan India di perbatasan. Peningkatan
kapasitas ini akan mendorong terciptanya rasa kesamaan dalam menciptakan
keamanan dalam mewujudkan perjanjian pertahanan ini.
Dalam hal ini India dan Tiongkok memiliki kepentingan masing-masing di
perbatasan. Meskipun dalam hal ini penulis menekankan pada kepentingan India,
namun Tiongkok tidak terlepas dari kepentingannya. Demi mancapai
kepentingannya, khususnya India maka perlu bagi keduanya untuk melakukan
kerjasama. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa apabila diantara negara-negara
ditumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati kepentingan nasionalnya
melalui kerjasama internasional. Hal ini berkaitan dengan kepentingan negara
yang bermacam-macam.149 Untuk mengambil jalan tengah dari berbagai
kepentingan ini, maka diperlukan forum untuk menginformasikan kepentingan
masing-masing, sehingga kepentingan negara yang satu tidak mengganggu
kepentingan negara lain.
Dalam joint statetment perjanjian kerjasama pertahanan ini tertera
berbagai upaya yang harus ditaati keduanya untuk pencapaian keamanan dan
perdamaian. Upaya tersebut dibagi kedalam beberapa pasal atau artikel. Upaya
148 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 8.149 Iva Rahcmawati ,2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’,Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal 80
75
atau bentuk kerjasama tersebut diimplementasikan kedalam bentuk patroli,
kegiatan lintas batas, pertukaran informasi, dan pertemuan dalam berbagai tingkat
atau level.
Tujuan keamanan dan perdamaian di perbatasan dicapai dengan
dilakukannya kunjungan keamanan pada tingkat lembaga dan komandan militer
yang membahas persoalan pertahanan di perbatasan dan dilakukan secara berkala
atau rutin sesuai dengan ketentuan keduanya. Hal tercantum dalam pasal tiga (III)
perjanjian kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013.
Article III
Border deference cooperation visualized in this agreementshall be implemented through the following mechanisms:
1. Flag meeting or border personnel meeting at designated places alongthe line of actual control in the India-China border areas.
2. Periodic meeting between officers of the relevant Military Regions ofChina and Army Commands of India and between departmentsresponsible for military operations.
3. Periodic meeting of the representatives of the Ministry of Defence ofthe Government of India and the Ministry of National Defence of thePeople’s Republic of China.
4. Meeting of the Working Mechanism for Consultation andCoordination on India-China Border Affairs.
5. Meeting of India-China Annual Defence Dialogue.150
Seperti yang kita tahu, dalam sebuah forum dialog atau pertemuan,
biasanya pihak yang bertemu membahas persoalan yang berkaitan dengan
hubungan keduanya. Dalam kasus ini, India dan Tiongkok menggunakan forum
dialog sebagai upaya untuk membahas persolatan terkait di perbatasan. Seperti
dalam insiden yang terjadi pada April-Mei 2013, keduanya menggunakan forum
150 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China BorderDefence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
76
dialog untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan di
perbatasan.
Hal ini menunjukan bahwa keduanya akan menggunakan kunjungan dalam
aspek keamanan yang berisi dialog dari perwakilan masing-masing negara, untuk
membahas dan menyelesaikan persoalan yang timbul seputar perbatasan.
Hal yang muncul terkait persoalan perbatasan diselesaikan dalam forum
pertemuan perwakilan kedua negara dipertegas dalam pasal tujuah (VII).
Article VIIIn case a doubtful situation arises with reference to any activity by
either side in border areas where there is no common understandingof the line of actual control, either side has the right to seek aclarification from the other side. In such cases, the clarification shallbe sought and replies to them shall be conveyed through any of themechanisms established under Article III of this Agreement.151
Upaya untuk mencapai tujuan keamanan dan perdamaian di perbatasan
India dan Tiongkok berikutnya adalah dengan kedunya melakukan pertukaran
informasi. Pertukaran infromasi ini bertujuan menghindari kesalahpahaman
keduanya yang akan menjadi pemicu munculkan permasalahan di perbatasan.
Dalam pasal dua (II) ayat satu (I) menjelaskan bahwa:
The two sides shall implement border defence cooperation in thefollowing ways:
1. Exchange information-including information about militaryexercises, aircrafts, demolition operations and unmarked mines andtake consequent measures conducive to the maintenance of peace,stability and tranquility along the line of actual control in the India-China border areas,152
151 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China BorderDefence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx152 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China BorderDefence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
77
Jika melihat latar belakang keduanya muncul konflik adalah berdasarkan
persepsi masing-masing mengenai wilayah perbatasan negaranya. Persepsi ini
selamanya akan menimbulkan masalah apabila tidak tidak adanya titik temu untuk
mencapai persepsi umum dalam menyatukan pandangan keduanya. Pertukaran
informasi perlu dilakukan untuk menyatukan pandangan dan persepsi masing-
masing. Jika pada perjanjian sebelumnya menjelaskan apabila salah satu diantara
keduanya hendak melakukan kegiatan militer di sepanjang LAC maka perlu
adanya perijinan terlebih dahulu kepada salah satunya. Perijinan tersebut
dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi.
Pertukaran infomasi pun dapat saja berisi mengenai konsultasi kedua
pihak. Dalam perjanjian pertahanan di perbatasan India-Tiongkok tahun 2013
tertera pada pasal empat (IV)
In implementing border defence cooperation and to facilitatecontacts and meetings between relevant organizations, the two sidesmay establish Border Personnel Meeting sites in all sectors, as well astelephone contacts and telecommunication links at mutually agreedlocations along the line of actual control. The two sides may alsoconsider establishing a Hotline between the military headquarters ofthe two countries. Specific arrangements shall be decided uponthrough mutual consultation between the two sides.153
Konsultasi keduanya difasiltasi oleh alat komunikasi untuk
mempermudahkan keduanya dalam menyampaikan infomasi. Konsultasi biasanya
berisi mengeni informasi yang akan disampaikan kepada salah satu pihak. Dalam
konsultasi pada dasarnya terdapat proses pertukaran informasi antara kedua pihak
153 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China BorderDefence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
78
karena terdapat pula proses komunikasi di dalamnya. Pertukaran informasi ini
akan mengurangi kecurigaan diantara keduanya.
Konsultasi dan pertukaran informasi ini kemudian penulis pahami sebagai
bagian dari kerjasama keamanan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikutip dalam
Anak Agung dan Yanyan yang menyebutkan bahwa Cooperative Security atau
kerjasama keamanan dilakukan dalam upaya untuk menciptakan keamanan
melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui
pendekatan-pendekatan formal institusional.154
Kerjasama keamanan keduanya bertujuan mencapai keamanan dan
perdamaian di perbatasan. Keamanan ini akan tercapai jika aktor di dalamnya
melakukan komunikasi guna menghilangkan kesalahpahaman yang dapat saja
berakhir pada konflik dengan skala yang besar. Untuk itu, perlu komunikasi demi
tercapainya keamanan dan perdamaian.
B. Kepentingan Untuk Melawan Penyelundupan/ Smuggling
Masalah lain yang dihadapi India di perbatasan adalah peneyelundupan
atau perdagangan dalam bentuk ekspor-impor yang dilakukan secara illegal.
Barang-barang yang diselundupkan berupa persenjataan, obat-obatan dan
margasatwa.155 Persenjataan yang diselundupkan berupa senapan, pistol, senapan
semi otomatis, peluru biasa dan peluru berlapis baja, tambang, dan garanat tangan.
Obat-obatan yang diselundupkan berupa opium, heroin dan ampetamin.
154 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal 129.155 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 37.
79
Sedangkan untuk margasatwa yang diselundupkan berupa bagian tubuh badak,
domba, harimau, kayu cendana merah, hewan toke, macan tutul, pangolin, dan
tumbuhan obat-obatan.
Permasalahan penyelundupan ini tidak hanya dihadapi oleh India saja,
negera-negara lain seperti Myanmar, Thailand, Vietnam dan Tiongkok pun
menghadapi permasalahan yang sama. Pemberontak yang terdapat di perbatasan
India dan Myanmar memiliki kesamaan dengan pemberontak yang terdapat di
Yunnan, Tiongkok. Tiongkok dan negara-negara lain di Asia Tenggara pun
menjadi tempat penyelundupan persenjataan dan amunisi.156
Dengan melihat permasalahan di perbatasan yang tidak hanya berkaitan
dengan perebutan wilayah, India dan Tiongkok menghadapi penyelundupan
barang-barang yang telah disebutkan di atas. Dalam menghadapi hal ini, keduanya
melakukan kerjasama dalam kerangka kerjasama pertahanan terkait persoalan
perbatasan. Ini dilakukan disebabkan ancaman yang timbul di perbatasan tidak
hanya berasal dari perebutan wilayah saja, melainkan aktivitas ataupun kegiatan
yang dilakukan secara illegal di perbatasan.
Dalam perjanjian pertahanan India dan Tiongkok pada pasal II (dua) ayat
II (dua) berisi tentang :
The two sides shall implement border defence cooperation in thefollowing ways:
156 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 37.
80
2. Jointly combat smuggling of arms, wildlife, wildlife articlesand other contrabands;157
Isi perjanjian di atas menjelaskan bahwa kedua (India dan Tiongkok)
sepakat untuk melakukan kerjasama pertahanan terkait persoalan perbatasan
dengan bergabung dalam melawan penyelundupan barang-barang yang terdiri dari
persenjataan, margasatwa, bagian-bagian dari margasatwa, dan barang-barang
ilegal lainnya. Hal ini penting dilakukan dengan melihat rute atau jalaur yang
digunakan para penyelundup atau smuggler ini menggunakan berbagai jalur dan
melewati perbatasan.
Pada tahun 2013 terjadi peningkatan perdagangan lintas batas. Sebanyak
12 jenis barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 di wilayah Nathu
La mengalami peningkatan sebanyak 23 persen dan di Shipki La meningkat
sebanyak 380 persen dengan total keuntungan mencapai 5.33 Rs atau setara
dengan Rp 1.050,57. Namun, disisi lain terjadi peningkatan pula pada
penyelundupan pada hewan ternak, obat-obatan dan narkotika di sepanjang
perbatasan. Misalnya saja, di sepanjang perbatasan India-Banglades
penyelundupan meningkat hingga 16234 Rs lakh atau setara dengan Rp
319.979.820.319,64 dibulatkan menjadi 319 miliar dalam rupiah. Pada tahun 2013
mencapai 10329 Rs Lakh atau setara dengan Rp 203.589.476.658,96 dibulatkan
menjadi 203 miliar dalam rupiah. Di sepanjang perbatasan India-Nepal
157 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China BorderDefence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
81
penyelundupan mencapai 10153 Rs lakh atau setara dengan Rp
200.120.433.393,20 dibulatkan menjadi 200 miliar dalam rupiah. 158
Masing-masing barang yang di selundupkan melalui jalurnya masing-
masing. Untuk margasatwa maupun bagian-bagian dari margasatwa, penyelundup
menggunakan rute perbatasan timurlaut India untuk mengeluarkannya dari India.
Margasatwa tersebut adalah badak dan bagian-bagiannya, rusa, harimau, kayu
cendana merah, toke, pangolin, macan tutul, dan tumbuh-tumbuhan untuk obat.159
Wilayah di India yang menyediakan margasatwa untuk diselundupkan ini adalah
Assam, Manipur dan Mizoram. Margasatwa ini kemudian disebar ke negara-
negara lain untuk digunakan sebagai obat, hiasan, ataupun aksesoris yang
dugunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Obat-obatan yang diselundupkan menggunakan tiga rute, yakni udara,
darat dan laut. Para penyelundup obat-obatan ini menggunkan rute atau jalur yang
sama yang digunakan penyelundup sebelumnya seperti, penyelundup penjualan
manusia, senjata, barang-barang illegal lainnya. Penyebaran obat-obatan yang
diselundupkan menggunakan jalur laut dengan tujuan negaranya seperti Malaysia,
Singpura, Thailand, Taiwan dan Tiongkok. Lain halny dengan jalur laut,
penyebaran obat-obatan terlarang melalui jalur udara adalah dengan jalur New
Delhi-Lagos-Adis Ababa dan Mumbay-Lagos-Addis Ababa. Penyelundupan
melaui jalur udara ini dimudahkan dengan menggunakan kartel obat-obatan yang
terdapat di Nigeria dan negara di Afrika lainnya. Jalur udara ini digunakan untuk
158 Puspita Das, Trend in 2013, (New Delhi: IDSA,2014) Hal 5.159 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 37.
82
mengekspor heroin dan mengimpor kokain masuk kedalam wilayah India. jalur
udara pun digunakan menuju wilayah di Asia Timur maupun negara Asia
Tenggara. Rute tersebut adalah Chennai-Kuala Lumpur, Hydrabad-Kathmandu,
Chennai-Tiongkok, New Delhi-Hong Kong, dan New Delhi-Makau. Jalur rute
yang dugunakan untuk perdagangan internasional adalah New Delhi-
Kathmandu.160
Untuk penyelundupan persenjataan dan amunisi, penyelundup
menggunakan jalur perbatasan timurlaut India untuk memasukannya ke India.
Persenjataan ini berasal dari Tiongkok dan negara Asia Tenggara lainnya. Negara-
negara lain yang juga memiliki peran dalam penyelundupan barang-barang illegal
ini adalah Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand,
Kamboja dan Vietnam.161
Akibat dari penyelundupan ini pemerintah mengelami kerugian pada
sektor industri. Kerugian pada sektor industri sebnyak 100.000 Rs crore.162 Dalam
rupiah jumlah ini mencapai 197 triliun.
Penyelundupan ini dapat menggangu stabilitas ekonomi India. Dibawah
ini terdapat beberapa sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh adanya
penyelundupan dan kegiatan illegal lainnya.163
160 Pushpita Das, Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute, Occasional Paper no 24(New Delhi: IDSA), 2013, hal 37161 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi:IDSA, 2014) Hal 37.162 Government loses Rs 26K crore in taxes to smuggling, counterfeiting: FICCI diunduh darihttp://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-20/news/35933683_1_fmcg-tobacco-sector-ficci pada 21 September 2014 pukul 20.00.
83
Tabel Kerugian dalam Sektor Industri pada tahun 2012
Sumber : Dewan Perdagangan Internasional India
Dampak yang paling terasa adalah dampak terhadap ekonomi, karena akan
menggangu stabilitas pajak. Dampak ekonomi lainnya adalah terhadap lapangan
kerja. Seperti terjadi penurunan pada jumlah lapangan kerja karena adanya adanya
jumlah penuruan pada penjualan dan keuntungan. Hal ini karena bisnis yang
berkembang adalah penjualan barang-barang illegal. Kemudian, penurunan pada
lapangan kerja ini pun disebabkan karena adanya penurunan pada permintaan
pelayanan. Penurunan ini secara keseluruhan akan berpengaruh pada
pengembangan lapangan kerja diberbagai bidang.164
Dengan melihat dari banyaknya kasus penyelundupan yang dihadapi India,
maka melalui kerjasama pertahanan ini India memiliki kepentingan untuk
menyelesaika persoalan penyelundupan. Penyelundupan ini bersifat illegal,
sehingga barang-barang selundupan menyebar dengan bebas tanpa melalui proses
hukum. Persenjataan dan obat-obatan terlarang yang menyebar bebas akan
163 Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential Solutions, InternationalChamber and Commerce India. Hal 5.164 Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential Solutions, InternationalChamber and Commerce India. Hal 5.
84
mengancam keamanan negara, dengan begitu perlu bagi India untuk mengambil
tidakan dalam mengatasi masalah ini.
Konsep kepetingan nasional yang sebelumnya dipakai dalam menganalisa
kepentingan keamanan, dalam hal ini pun dapat digunakan kembali. Nuechterlein
menjelaskan konsep kepentingan keamanan bahwa dasar dari kepentingan
national adalah terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi,
kepentingan untuk tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kepentingan
pertahanan meliputi, perlindungan terhadap negara dan masyarakatnya dari
ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang dapat mengancam ssstem
pemerintahan.165
Bentuk kerjasama India dan Tiongkok dalam menangani permasalahan
penyelundupan adalah dengan latihan atau peningkatan kekuatan khusus yang
berkaitan dengan upaya melawan penyelundupan. Pemerintah India dan Tiongkok
mengupayakan agar kelompok pemberontak yang terdapat di dalam kedua negara
tidak menggunakan persenjataan. Sehingga akan mengurangi perilaku kekerasan
yang ditimbulkan kelompok pemberontak ini. Karena penyelundupan persenjataan
akan mendorong semakin kuatnya pemberontak dalam mendapatkan persenjataan.
C. Kepentingan untuk Mengatasi Persoalan Terorisme
Penyelundupan obat-obatan muncul berkaitan meningkatnya tren
terorisme. Serangan yang dilakukan terorisme ke Mumbay pada tahun 1993,
165 Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework forAnalysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in the NationalSecurity Debate (Inggris :, 2012) Hal 32.
85
dijadikan para penyelundup obat-obatan ini sebagai jalan untuk memasuki India.
Para penyelundup obat-obatan ini menggunakan rute atau jalur yang sama yang
digunakan penyelundup sebelumnya seperti penyelundup manusia, senjata,
barang-barang illegal lainnya.166 Meningkatnya ancaman terorisme berkaitan
dengan peningkatan penyelundupan di India. Penulis melihat keterkaitan ini
sebagai kepentingan lain dalam kerjasama di perbatasan.
Kepentingan bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme di India. Pada
tahun 2008, terjadi serangan teroris pada fasilitas umum di India. Teroris ini
menggunakan senjata yang dapat membunuh ratusan korban. Tempat yang
manjadi target serangan adalah Istana Taj Mahal, stasiun kereta api, pusat
kebudayaan, rumah sakit, dan gedung teater.167
Dalam mengatasi serangan ini, India dan Tiongkok kemudian melakukan
latihan militer bersama guna mengantisipasi persoalan terorisme selanjutnya.
Keduanya melakukan latihan militer paa 6-14 Desember 2014 di Belgaum
Karnataka. Latihan militer ini fokus pada penggunaan peralatan dan latihan untuk
melaksanakan prosedur komunikasi komandan pos perbatasan.168 Hal ini berguna
dalam mencegah ancaman terorisme.
Kelompok terorisme ini berpusat di Kashmir, India dan provinsi Xinjiang,
Tiongkok. sehingga kedua negara melakukan kolabirasi dan kerjasama dalam
166 Pushpita Das, Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute, Occasional Paper no 24(New Delhi: IDSA), 2013, hal 6.167 Alan Kronstadt, Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for U.S. Interest,Congresional Research Service, (Desember 2008) Hal 1.168 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen BilateralConfidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 9.
86
mengatasi ancaman terorisme. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk latihan
militer bersama dan pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini diterapkan
ketika terjadi seranga terorisme di Mumbay pada tahun 2008. Penasehat
Keamanan Nasional India dan Sekretaris Luar Negeri India, Shiv Shankar Menon
memberikan informasi secara mendetail mengenai serangan di Mumbay kepada
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, He Yafei.169
Kerjasama pertahanan di perbatasan pada tahun 2013 ini terdapat artikel
yang menjelaskan tentang pertukaran informasi pada artikel 2 (dua) dan latihan
militer bersama tercantum dalam artikel 5 (lima). Meskipun tidak dicantumkan
mengenai persoalan terorisme, namun kedua negara melakukan upaya dan cara
terkait kerjasama perbatasan dalam mengatasi persoalan lain. Penyebaran
terorisme melewati perbatasan suatu negara. Dengan begitu penulis melihat
bahwa kerjasama pertahanan di perbatasan pada tahun 2013 akan mengatasi
persoalan perbatasan yang lain seperti terorisme.
Sebagai bentuk implementasi kerjasama pertahanan India dan Tiongkok
pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan, India dan Tiongkok pada
November 2014 sepakat untuk melakukan latihan militer bersama dalam
menangani persoalan terorisme. Selain bertujuan mengatasi persoalan terorisme,
latihan militer bersama ini juga untuk mengatasi pemberontak, mengatasi taktik
terorisme dan serangan terorisme.170 Latihan militer bersama ini merupakan bentu
169 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen BilateralConfidence Building Measures. Hal 10.
170 India-China joint military exercise on 'counter terrorism' on Pakistan border in Novemberdiunduh dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-China-joint-military-exercise-on-
87
preventif terhadap ancaman terorisme, sehingga upaya ini akan mencegah
timbulnya ancaman terorisme.
Latihan militer bersama ini merupakan latihan militer yang keempat
dimana akan dilakukan pada November 2014 di India. Latihan militer pertama
pada 2007 dan kedua pada 2008 di Karnataka dan latihan militer ketiga pada
November 2013 di Kota Chengdu, Tiongkok.171 kerjasama kedua negara yang
berkelanjutan ini membuktikan bahwa persoalan terorisme ini merupakan
persoalan bersama sehingga upaya yang dilakukan berdasarkan kepentingan
bersama.
D. Kepentingan untuk Mengatasi Persoalan Perompak/Piracy
Kerjasama pertahanan di perbatasan ini memunculkan kepentingan lain.
Penulis melihat adanya kepentingan India dalam mengatasai perompak yang
mengganggu aktivitas perairan Samudera Hindia. Kepentingan ini muncul karena
di perairan Samudera Hindia terjadi berbagai serangan yang berasal dari
kelompok perompak.
India melakukan berabgai upaya guna mnegatasi persoalan perompak ini.
Sala satunya adalah melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Implementasi
kerjasama mengatasi perompakan ini dilakukan dalam bentuk latihan militer
counter-terrorism-on-Pakistan-border-in-November/articleshow/37650954.cms pada 8 Oktober2014 pukul 20.00.
171Fourth India-China military exercise in Nov diunduh darihttp://indianexpress.com/article/india/india-others/fourth-india-china-military-exercise-in-nov/pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00
88
bersama dan pengamanan.172 Sama seperti upaya yang dilakukan dalam mengatasi
persoalan di perbatasan, India dan Tiongkok melakukan strategi yang sama.
Kepentingan ini berkaitan dengan keamanan di perairan Samudera Hindia.
Bary Buzan mengatakan bahwa keamanan berkaitan dengan masalah
kelangsungan hidup. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu
tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang
ada dalam menangani masalah tersebut. Keamanan tersebut dibagi ke dalam lima
jenis, yaitu politik, milliter, ekonomi, sosial, dan lingkungan.173 Dengan begitu,
India melakukan kerjasama dengan Tiongkok guna mengatasi persoalan ini.
Dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait
persoalan diperbatasan. India memiliki kepentingan lain selain keamanan di
perbatasan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dicantumkan adanya latihan
militer bersama guna mengatasi persoalan yang timbul yang dapat mengancam
kedua negara. Artikel tersebut adalah artikel 5 (lima)
In order to enhance understanding and cooperation between the borderdefence forces of the two sides, each side may invite the other side for jointcelebrations on major national or military days or festivals and organizecultural activities, non-contact sports events and small scale tacticalexercises along the line of actual control in the India-China border areas. Inaddition, the two sides may also conduct joint military training exercises, atArmy level, in each other’s country on a regular basis. The theme of suchjoint exercises will be decided through mutual consultations.
172 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal6.173 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 122.
89
Implementasi ertikel ini dalam kepentingan untuk mengatasi persoalan
perompak dengan latihan militer bersama yang dilakukan pada tahun 2014. Pada
24 Februari 2014 di New Delhi, India dan Tiongkok sepakat untuk melakukan
latihan militer bersama dalam kerangka program pertahanan dan keamanan.
Latihan militer ini diberi tajuk Hand in Hand 2014 dengan melibatkan angkatan
laut kedua negara. Latihan militer bersama ini bertujuan untuk memperkuat
komunikasi strategis tingkat tinggi dan mendorong hubungan militer ke tingkatan
yang lebih tinggi.174
Latihan militer bersama ini penulis melihat sebagai langkah kedua negara
untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman perompak di
perairan Samudera Hindia. Keamanan Samudera Hindia berdampak langsung
pada keamanan jalur transportasi yang digunakan berbagai negara untuk
melakukan kegiatan ekonominya. Dengan begitu, perlu bagi India dan Tiongkok
untuk melakukan kerjasama dalma mengatasi ancaman di Samudera Hindia dalam
hal ini perompak.
174Victor Maulana,China Dan India Siap Latihan Militer Bersama diunduh darihttp://international.sindonews.com/read/839845/40/china-dan-india-siap-latihan-militer-bersamapada 8 Oktober 2014 pukul 20.00.
90
BAB V KESIMPULAN
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertahana India
dan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan perbatasan dibuat atas dasar
kepentingan kedua negara. Pada dasarnya kepentingan kedua negara adalah demi
mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan. Tujuan ini kemudian
dituangkan dalam bentuk perjanjian pertahanan India dan Tiongkok pada tahun
2013.
Namun, dalam hal ini penulis mengambil sudut pandang India untuk
melihat kepentingannya dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan
Tiongkok. Dengan menggabungkan teori dan konsep dara berbagai scholar,
penulis menyimpulkan bahwa kepentingan India perbatasan adalah untuk
mencapai keamanan dan perdamaian. Hal ini berkaitan dengan kekuatan militer
Tiongkok yang ditingkatkan di sepanjang garis perbatasan atau LAC.
Untuk mencapai kepentingan tersebut, sesuai dengan isi perjanjian India
melakukan pertukaran informasi dengan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan.
Hal ini pun bertujuan untuk menghilangakn rasa saling curiga dan salah paham
dinatara keduanya. Selain berisi infromasi, komunikasi keduanya berisi mengenai
konsultasi-konsultasi yang kemudian akan dijadikan masukan dalam menghindari
perselihan keduanya. Komuikasi ini dilakukan dengan berbagai tingkatan, baik
dalam tingkat personil maupun tingkat komandan.
Kemudian, komunikasi selanjutnya dilakukan dengan kunjungan militer
yang dilakukan oleh lembaga militer terkait dengan waktu yang ditentukan secara
91
berkala guna menjaga tingkat komunikasi dengan baik. Pertemuan ini membahas
tentang kosultasi dan kordinasi lanjutan terkait pencapaian keamanan dan
perdamaian.
Dengan kerjasama pertahanan ini di harapkan dapat digunakan sebagai
dasar dalam mencegah persoalan yang timbul di perbatasan. Kemudian juga dapat
digunakan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di
perbatasan.
Selain tujuan atau kepentingan keamanan dan perdamaian, India memiliki
kepentingan terkait memerangi penyelundupan atau smuggling, terorisme dan
perompak di Samudera Hindia. Hal ini penting karena persoalan-persoalan ini
akan mengganggu stabilitas kawasan khususnya India.
Penulis melihat kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun
2013, sebagai kerangka kedua negara untuk mengatasi persoalan yang muncul di
wilayah perbatasan yang dapat mengancam keamanan kedua negara. Pencapaian
keamanan ini berkaitan dengan persoalan lain yang muncul di perbatasan. Maka
kerjasama ini pun berlaku pada persoalan lain yang muncul disekitar perbatasan.
Dengan kerjasama ini diharapkan akan memudahkan kedua negara dalam
mengatasi persoalan di perbatasan. Hal ini karena dalam perjanjian kerjasama
pertahanan ini terdapat mekanisme dan tata cara yang dapat di gunakan kedua
negara ketika mengalami persoalan di perbatasan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agung, Anak B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.
Burchil, Scott., ed. 2005. Theories of International Relation 3rd Edition.
New York : Palgrave Macmillan. Dalam buku Rahcmawati, Iva,2012, ‘memahami
perkembangan studi hubungan internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International
Security Studies in the Post-Cold War Era, Hampstead: Harvester Wheatsheaf,
1991.
Jack Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Bandung:
Abardin, 1999. Hal 17 dalam Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y,
Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.
Jackson, Robert dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan
Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
Jacques, Martin. When Tiongkok Rules The World: Kebangkitan Dunia
Timur dan Akhir Dunia Barat. Jakarta: Kompas, 2011.
Jill, Steans dan Pettiford, Llyod, 2009. Hubungan Internasional Perspektif
dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Dalam buku Rahcmawati, Iva, 2012,
‘Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’, Yogyakarta: Aswaja
Pressindo.
Rahcmawati, Iva. ‘Memahami Perkembangan Studi Hubungan
Internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
Taniputera, Ivan. History of China, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Gropu,
2008) Hal 25.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2012) .
S, Day. 1997. Breaking Free Through the Use of Unusual Source. Dalam
Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana.
Jurnal
Abitbol D, Aldo. Causes Of The 1962 Sino-Indian War: A Systems Level
Appraoch. University of Denver. Hal 76. Diunduh 07 Maret 2014..
(http://www.du.edu/korbel/jais/journal/volume1/volume1_abitbol.pdf)
Chansoria, Monika. India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen
Bilateral Confidence Building Measures. Callifornia: Sansia National
Laboratories, 2012. Hal 15
China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of
Power to Cooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012).
Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution
(Mei, 2013).
Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential
Solutions, International Chamber and Commerce India.
Das, Bijoy. Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in
Making. New Delhi: IDSA, 2014.
Das, Pushpita. Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute. New
Delhi: IDSA, 2013. Occasional Paper no 24.
Foreign Ministry of the People’s Republic of China, Joint Statement – A
Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative
Partnership 2013/10/23, http://www.fmprc.gov.cn/en g/zxxx/t1092256.shtml
dalam P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Singapura:
ISAS, 2013.
Holslag, Jonathan. Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma,
Brussel: BICCS.
Kronstadt, Alan. Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for
U.S. Interest. Congresional Research Service (Desember 2008).
Li, Zhang Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and
Challenges. Tiongkok : Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010.
Maxwell, Navile. Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. Economic and
Political Weekly : 1999..
Narayan Das, Rup. India-Tiongkok Defence Cooperation and Military
Engagement. New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises,
2010.
Nuechterlein, Donald. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual
Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International
Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams,
The Role of the National Interest in the National Security Debate (Inggris :,
2012).
Pal Singh, Wahegur Sidhu. dan Jing-dong Yuan, Resolving The Sio-Indian
Border Dsipute, Asian Survey, (April 2011).
Pal Singh, Yaacov. India’s Border Conflict with China: A Perpectual
Analysis, Jounal of Contemporary 17. London :SAGE, 1982.
Pathak, Shreesh K. India’s Border and Cross-Border Issues: Problems and
Prospect, New Delhi: Centre for South Asian Studies.
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-
China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
Raghavan, Srinath. Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of
Asia:China, India, and The Emerging Global Order.
Rubin, Alfred P. The Sino-Indian Boder Disputes. Columbia University :
Research Student in International Law, 1960.
Scot Tanner, Murray dan Kerry B Dumbaugh, Distracted Antagonosts, Wary
Partners:China and India Assess their Security Relations. CAN (September 2011).
Sharma, Surya P. The India-Chia Border Dispute: An Indian
Perspective,The American Journal of International Law (Januari 1965).
Sharma, Vishaka. dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of
Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of
Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014).
Singh, Mandiph. Tiongkok's Defence Minister in India: Raising Military
Relations to the Next Level?. New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies &
Analyses), 2012.
Suryanarayana, P. S. Tiongkok-India Defence Diplomacy: Weaving a New
Sense Stabilty. Singapura: ISAS, 2012.
Zhang, Hongzhou dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes,
Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang
Technological University. Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014
(http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
Skripsi
Svensson, Johan. Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex
Relationship, Sweden: Halmstad University, 2012. Diunduh 07 Maret 2014
(http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
Media Online
Government loses Rs 26K crore in taxes to smuggling, counterfeiting:
FICCI diunduh dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-
20/news/35933683_1_fmcg-tobacco-sector-ficci pada 21 September 2014 pukul
20.00.
Indian Army To Hold Joint Military Exercise With China To Combat
Terrorism diunduh dari http://archive.indianexpress.com/news/indian-army-to-
hold-joint-military-exercise-with-china-to-combat-terrorism/1190777/ pada 21
September 2014 pukul 20.00.
India-China joint military exercise on 'counter terrorism' on Pakistan
border in November diunduh dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-
China-joint-military-exercise-on-counter-terrorism-on-Pakistan-border-in-
November/articleshow/37650954.cms pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00.
Fourth India-China military exercise in Nov diunduh dari
http://indianexpress.com/article/india/india-others/fourth-india-china-military-
exercise-in-nov/ pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00
Victor Maulana,China Dan India Siap Latihan Militer Bersama diunduh
dari http://international.sindonews.com/read/839845/40/china-dan-india-siap-
latihan-militer-bersama pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00
Lampiran I
Agreement on the Maintenance of Peace along the Line of Actual
Control in the India-China Border
September 7, 1993
The Government of the Republic of India and the Government of the
People's Republic of China (hereinafter referred to as the two sides), have entered
into the present Agreement in accordance with the Five Principles of mutual respect
for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in
each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence and
with a view to maintaining peace and tranquility in areas along the line of actual
control in the India-China border areas.
1. The two sides are of the view that the India-China boundary question shall
be resolved through peaceful and friendly consultations. Neither side shall use or
threaten to use force against the other by any means. Pending an ultimate solution to
the boundary question between the two countries, the two sides shall strictly respect
and observe the line of actual control between the two sides. No activities of either
side shall overstep the line of actual control. In case personnel of one side cross the
line of actual control, upon being cautioned by the other side, they shall immediately
pull back to their own side of the line of actual control. When necessary, the two
sides shall jointly check and determine the segments of the line of actual control
where they have different views as to its alignment.
2. Each side will keep its military forces in the areas along the line of actual
control to a minimum level compatible with the friendly and good neighbourly
relations between the two countries. The two sides agree to reduce their military
forces along the line of actual control in conformity with the requirements of the
principle of mutual and equal security to ceilings to be mutually agreed. The extent,
depth, timing, and nature of reduction of military forces along the line of actual
control shall be determined through mutual consultations between the two countries.
The reduction of military forces shall be carried out by stages in mutually agreed
geographical locations sector-wise within the areas along the line of actual control.
3. Both sides shall work out through consultations effective confidence
building measures in the areas along the line of actual control. Neither side will
undertake specified levels of military exercises in mutually identified zones. Each
side shall give the other prior notification of military exercises of specified levels near
the line of actual control permitted under this Agreement.
4. In case of contingencies or other problems arising in the areas along the
line of actual control, the two sides shall deal with them through meetings and
friendly consultations between border personnel of the two countries. The form of
such meetings and channels of communications between the border personnel shall be
mutually agreed upon by the two sides.
5. The two sides agree to take adequate measures to ensure that air intrusions
across the line of actual control do not take place and shall undertake mutual
consultations should intrusions occur. Both sides shall also consult on possible
restrictions on air exercises in areas to be mutually agreed near the line of actual
control.
6. The two sides agree that references to the line of actual control in this
Agreement do not prejudice their respective positions on the boundary question.
7. The two sides shall agree through consultations on the form, method, scale
and content of effective verification measures and supervision required for the
reduction of military forces and the maintenance of peace and tranquility in the areas
along the line of actual control under this Agreement.
8. Each side of the India-China Joint Working Group on the boundary
question shall appoint diplomatic and military experts to formulate, through mutual
consultations, implementation measures for the present Agreement. The experts shall
advise the Joint Working Group on the resolution of differences between the two
sides on the alignment of the line of actual control and address issues relating to
redeployment with a view to reduction of military forces in the areas along the line of
actual control. The experts shall also assist the Joint Working Group in supervision of
the implementation of the Agreement, and settlement of differences that may arise in
that process, based on the principle of good faith and mutual confidence.
9. The present Agreement shall come into effect as of the date of signature
and is subject to amendment and addition by agreement of the two sides.
Signed in duplicate at Beijing on the Seventh day of September 1993 in the
Hindi, Chinese and English languages, all three texts having equal validity.
[Signed:]
R. L. Bhatia
Minister of State for External Affairs
Republic of India
Tang Jiaxuan
Vice-Foreign Minister
People's Republic of China
Sumber :http://www.stimson.org/research-pages/agreement-on-the-maintenance-of-
peace-along-the-line-of-actual-control-in-the-india-china-border/
top related