rule of law
Post on 31-Dec-2015
35 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RULE of LAW
1.Wahyu Dwi S (2211100 013)2.Yudo Kusuma W (2211100 014)3.S. Andri Murtopo (2211100 048)4.Yoga Dewangga (2211100 061)5.M. Feisal Hakim (2211100 072)6.Alfa Kusnal Faizin (2211100 133)
Outline
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Pembahasan
Solusi
Kesimpulan
Latar Belakang
Pembukaan UUD 1945 menyatakan terbentuknya negara dalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masih adanya penindasan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa merupakan realita yang sering kita lihat dan kita dengar dalam setiap pemberitaan media, baik elektronik maupun cetak. Contohnya adalah kasus penindasan terhadap keberadaan hak tanah yang diambil penguasa dengan alasan pembangunan pada Orde Baru.
Diperlukannya pengkajian kembali kekuatan masyarakat dalam konteks interaksi-relationship, baik antara rakyat dengan negara, maupun rakyat dengan rakyat. Kemungkinan akan adanya kekuatan masyarakat sebagai komunitas bangsa ini akan menghantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni Masyarakat Madani.
Rumusan Masalah
Bagaimana sejarah terbentuknya Rule of Law ?
Apa itu Rule of Law?
Bagaimana cara menegakkan keadilan menurut Rule of Law?
Bagaimana perkembangan Rule df Law di Indonesia?
Latar Belakang Rule of Law
• Diawalai oleh adanya gagasan untuk melakukan
pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara
• Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu
Demokrasi Konstitusional
• Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional
adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul
pada abad ke-19, seiring dengan negara
konstitusi dan demokrasi. Rule of Law adalah
konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek
negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang
dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.
Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by
the man.
Sejarah Rule of LawHukum juga di
kembangkan oleh para ahli hukum Islam
sebelum abad kedua belas. Pada tahun 1215 M,
perkembangan hukum terjadi di Inggris.
Raja John menandatangani
Magna Carta
Pada tahun 1776, gagasan bahwa Tidak
ada yang di atas hukum.
Berdasarkan pertemuan ICJ di
Bangkok tahun 1965 posisi rule of law makin
diperkuat dalam kehidupan bernegara.
Thomas Paine menulis dalam pamflet Common
Sense “bahwa di Amerika, hukum adalah
raja.
Pengertian Rule of Law
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa
kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus
dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-
undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan
segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering
diistilahkan dengan Rule of Law.
Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi
masyarakat terutama keadilan sosial.
RULE OF LAW adalah RULE BY THE LAW. Maksudnya adalah bahwa hukum menjadi petunjuk bagi praktek kenegaraan suatu
negara. Dengan kata lain, hukumlah yang tertinggi dan bukan Pemerintah.
Rule of law identik dengan KEADILAN.
Menurut Prof. Sunarjati Hartono
Mengutip pendapat yang digunakan Friedman bahwa kata “rule of law” dapat dipakai dalam arti formil dan dalam arti
materiil. Dalam arti formil ini, maka the rule of law adalah “orgenised public power” atau
kekuasaan umum yang terorganisir. Sedangkan dalam arti materil, the rule of law
adalah berbicara tentang just law (hukum yang mengandung keadilan).
Menurut T. D. Weldon
Negara yang menganut paham rule of law yang berarti Negara tersebut tidak hanya memiliki suatu peradilan yang sempurna diatas kertas saja.
Tetapi Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik dari sesama warga Negara maupun dari pemerintah.
Unsur – unsur Rule of Law(menurut AV Dicey)
• Supremasi hukum, dlam artian tidaka boleh ada
kesewenang-wenangan, sehingga seseorang
hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
• Kedudukan yang sama di depan hukum, baik
bagi rakyat baisa maupun bagi pejabat.
• Terjamin hak-hak manusia dalam undang-
undang atau keputusan pengandilan.
Syarat Dasar Terselenggaranya Pemerintahan Demokrasi
(menurut rule of law)
• Adanya perlindungan konstitusional
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
• Pemilihan umu yang bebas.
• Kebebasan untuk menyatakan pendapat
• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan
beroposisi
• Pendidikan kewarganegaraan
Ada tidaknya rule of law pada suatu negara
ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat
menikmati keadilan, dalam arti perlakuan
adil, baik sesama warga Negara maupun
pemerintah.
Untuk mewujudkan poin ke-3 perlu
hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004),
yang memihak hanya pada keadilan itu
sendiri, bukan sebagai alat politik atau
keperluan lain. Asumsi dasar hukum
progresif bahwa ”hukum adalah untuk
manusia”, bukan sebaliknya.
Hukum progresif memuat kandungan
moral yang kuat.
Ciri-ciri Negara Hukum
1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta
tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan
apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup
di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).
Kasus dan IlustrasiPenegakan Rule of Law
• Kasus korupsi KPU dan KPUD
• Kasus illegal logging
• Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan
pejabat Mahkamah Agung (MA)
• Kasus-kasus perdagangan narkoba dan
psikotripika
• Kasus perdagangan wanita dan anak.
Kasus dan IlustrasiPenegakan Rule of Law
• Kasus korupsi KPU dan KPUD
• Kasus illegal logging
• Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan
pejabat Mahkamah Agung (MA)
• Kasus-kasus perdagangan narkoba dan
psikotripika
• Kasus perdagangan wanita dan anak.
Solusi
• Kesadaran untuk mempelajari Undang-Undang 1945 berserta butir-butir nilainya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya agar terjadi kehidupan yang stabil dan taat hukum.
• Seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakan penegakan hukum dan diharapkan aspek-aspek tersebut dapat mentaati hukum.
Kesimpulan
• Rule of Law sangat diperlukan untuk Negara seperti
Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi
harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu
orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan
keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk.
• Ada tidaknya Rule of Law pada suatu Negara ditentukan
oleh “Kenyataan”. Apakah rakyat dapat menikmati
keadilan, baik sesama warga Negara maupun
pemerintah.
• Keberhasilan “the enforcement of the rules of
law” harus didasarkan pada corak masyarakat
hukum yang bersangkutan dan kepribadian
masing-masing setiap bangsa
• Agar kita dapat menikmati keadilan maka
seluruh aspek Negara harus bersih, jujur,
mentaati undang-undang, juga bertanggung
jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan
baik.
Terima Kasih
top related