rencana strategis (renstra) dinas koperasi ... -...
Post on 13-Nov-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAHKOTA SALATIGA
Jl. Dipomenggolo Salatiga
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
TAHUN 2017 - 2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisisan dan
pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik (Soekidjo, 2003). Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang
akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam
perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang
ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut
masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66).
Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis
dalam menjembatani perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai implementasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kualitas
dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi
1)Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2)Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
3)Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
4)Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan
Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota
Salatiga tahun 2017 - 2022 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga
tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 - 2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD Kota Salatiga tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017 - 2022. Selain itu Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat
Daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3
Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2030;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas koperasi,
usaha kecil dan menengah;
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor …. Tahun …. Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan satu pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi,misi,tujuan dan sasaran
program dan kegiatan.
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan jangka menengah
daerah dengan rencana pembangunan dibidang koperasi dan UMKM.
c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas
Koperasi dan UMKM.
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Salatiga Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolok ukur)
dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
selama 5 (lima) tahun.
b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan
menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun.
c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara
efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat
secara prima.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga Tahun
2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah
tahun
2017-2022.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat
daerah.
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra
Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi
Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.
Bab V Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.
Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
Sasaran RPJMD
Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu
pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022.
Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Renstra
perangkat daerah
Lampiran - lampiran
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pemerintahan
memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
2. Seksi Pengawasan Koperasi.
d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kecil danMenengah;
2.1.2. Uraian Tugas
Berdasarkan pasal 4 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun
2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, dan usaha kecil dan
menengah;
b. Pelaksana kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
d. Pelaksana administrasi Dinas, dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota yang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga
berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 dapat digambarkan
sebagai berikut:
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kota Salatiga didukung sumber daya, sebagai berikut :
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Salatiga per 30 September 2017 sebanyak 26 orang dengan susunan
kepegawaian dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan,
sebagai berikut
SEKRETARIA
SUBBAGIANUMUM DANKEPEGAWAI
SUBBAGIANPERENCANA
AN DAN
KEPALA DINAS
SEKSIPENGAWASAN KOPERASI
SEKSIKELEMBAGAAN DANPENGEMBANGAN
BIDANGKOPERASI
SEKSIPENGEMBANGAN DANPENGAWASAN USAHA
SEKSIPEMBERDAYAANUSAHA KECIL DAN
BIDANGUSAHA KECIL DAN
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 2.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017
NO TINGKATPENDIDIKAN
KATEGORI
JUMLAHPNS NON PNS
L P L P
1 STRATA 2 (S2) 2 1 - - 3
2 STRATA 1 (S1) 3 5 - - 8
3 DIPLOMA III 2 1 - - 3
4 SLTA 8 2 - - 10
5 SLTP 1 - - - 1
6 SD 1 - - - 1
JUMLAH 17 9 - - 26
Tabel 2.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongandi Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017
NO GOLONGANJUMLAH
L P
1 Golongan I 1 -
2 Golongan II 7 1
3 Golongan III 6 10
4 Golongan IV 2 ’-
JUMLAH 15 11
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)
Tabel 2.3Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Dinas Koperasi dan UKM Tahu 2017
No Nama BarangKondisi Jumlah
Baik Rusak
1 Tanah 3.543M2
2 Mobil 4 buah
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
3
A. Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 30 Juni 2017
1. Tanah : - buah
2. Peralatan dan Mesin : - buah
a. Alat-alat besar : - buah
b. Alat-alat angkutan : 14 buah
c. Alat-alat bengkel dan alat ukur : - buah
d. Alat-alat kantor dan rumah tangga : 114 buah
e. Alat-alat studio dan komunikasi : - buah
f. Alat-alat laboratorium : - buah
3. Bangunan Gedung : 1 buah
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : - buah
a. Jalan negara : -
b. Bangunan air : -
c. Jaringan : -
5. Aset tetap lainnya :
a. Buku perpustakaan : buah
b. Barang bercorak kebudayaan : buah
B. Sumber Daya Ekonomi
1. Kondisi Koperasi .yang ada di Kota Salatiga tahun 2016:
Jumlah Koperasi : 212 koperasi
Jumlah Anggota : 83.670 orang
Aset : Rp. 356.706.842.082,-
Omset : Rp. 163.937.157.383,-
SHU : Rp. 7.702.541.313,-
2. Kondisi Usaha Mikro yang ada di Kota Salatiga tahun 2016:
Jumlah UMKM : 1.450 Usaha Mikro
Jumlah Tenaga : 5.171 orang.
Nilai Produksi/Omzet : Rp.146.929.000.000,-
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Perkembangan koperasi simpan pinjam memiliki ijin di Kota Salatiga dari
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 secara umum meningkat. Pada tahun 2012
terdapat 5,97% koperasi simpan pinjam yang berijin, meningkat menjadi 21,23%
ditahun 2016. Jumlah koperasi di Kota Salatiga saat ini tercatat sebanyak 212
koperasi, dari jumah tersebut koperasei dengan status aktif sebesar 66% dan yang
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
statusnya kategori sehat lebih rendah yaitu 5,66%. Kondisi tersebut menunjukkan
banyaknya jumlah koperasi di Kota Salatiga masih perlu mendapatkan pembinaan
yang lebih serius terutama dalam aspek legalitas dan manajemen pengelolaan
koperasi.
Adapun dari sisi akses permodalan, koperasi dan UKM di Kota Salatiga
banyak yang telah mampu mengakses ke lembaga-lembaga keuangan yang ada.
UKM yang mampu mengakses permodalan persentasenya selalu meningkat dari
tahun ke tahun. Dengan kondisi terakhir tahun 2016 sebesar 60%. Adapun koperasi
yang sudah mampu mengakses permodalan mencapai 100% atau dengan kata lain
seluruh koperasi sudah mampu mengakses permodalan ke bank atau lembaga
keuangan lainnya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah rendahnya promosi
produk UKM, tahun 2016 UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk
hanya sebesar 0,82%.Perkembangan capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 2.4Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Kota Salatiga Tahun 2012-2016
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 2.5Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Kota Salatiga
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PAERAHELAYANAN
PERANGKAT
Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis
Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan
Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur).
Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kota Salatiga
adalah sektor perdagangan dan niaga karena posisi strategis Salatiga yang berada
diantara kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang dan Surakarta. Kebijakan
perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan
jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan
Kota Solo (Surakarta).
Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan
Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW
tersebut, koridor sepanjang Jalan Jendral Sudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan
kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa sehingga kegiatan
sosial ekonominya cukup tinggi.
Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap
lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat
(KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM diantaranya:
a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota
Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) perubahan pola hidup
petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah
pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan
mendorong munculnya kegiatan ekonomi sektor jasa dan usaha mikro.
b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa
pembangunan kampus 3 STAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan
dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor pedagangan dan jasa di
sekitar kawasan kampus (munculnya PKL baru).
c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD
melalui pajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan
industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar
meningkat.
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan
perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak
langsung seperti PKL.
e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa
munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha
jasa, dll.
f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya
perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan pemasaran
usaha kecil dan mikro.
2.4.1. Tantangan
Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga
tersebut dapat dirumuskan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Salatiga sebagai berikut:
a. Belum terpenuhinya peningkatan kualitas SDM aparatur Dinas Koperasi
dan UMKM;
b. Belum terpenuhinya kualitas SDM Koperasi, UMKM untuk menghadapi
era perdagangan bebas (CAFTA, MEA/AEC);
c. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran pelaku UMKM;
d. Rendahnya inovasi produk UKM
e. Belum terwujudnya peningkatan kualitas koperasi dan UKM;
f. Menurunnya masyarakat luar kota yang singgah berbelanja di Kota Salatiga
akibat beroperasinya JLS dan dibangunnya Jalan Tol Semarang – Tingkir.
2.4.2. Peluang
Peluang Pengembangan SKPD yang diinginkan dan proyeksi 5 (lima) tahun
kedepan:
a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-
Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan kawasan usaha mikro dan
kecil dan jasa di wilayah pinggiran kota;
b. Telah adanya landasan hukum yang jelas dalam pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga
Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
c. Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa berskala regional di kawasan Jl.
Jenderal Sudirman;
d. Adanya kemampuan masyarakat UMKM untuk memproduksi produk-
produk khas Salatiga;
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
e. Banyak fasilitas penginapan/perhotelan yang representatif sehingga
mendukung pengembangan perdagangan dan jasa;
f. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga
merupakan potensi pasar dalam pengembangan perdagangan dan jasa;
g. Dengan dioperasikannya jalan tol Semarang-Solo akan membuat waktu
tempuh menjadi lebih singkat sehingga pengguna jalan lebih mempunyai
waktu untuk berbelanja/singgah di Kota Salatiga.
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Koperasi dan UKM :
Bidang Koperasi:
a. Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perkoperasian sebagian masih rendah,
aturan normatif yang mengatur koperasi di daerah belum ada.
b. Peraturan Normatif yang mengatur kelembagaan koperasi belum ada
c. SDM pengelola dlm penyusunan laporan kurang memadai, Masih kurangnya
pemahaman manajemen perkoperasian baik anggota maupun pengurusnya
Bidang Usaha Kecil dan Menengah:
a. SDM Koperasi dan UKM, kualitas produk, kapasitas produksi, sarana dan
prasarana peralatan yang belum memenuhi standar, Standar dalam keiikutsertaan
pameran belum ada
b. Perluasan pemasaran produk masih belum optimal, Besaran modal pelaku Usaha
Mikro , Kurangnya promosi produk UM, Manajemen Bisinis pelaku masih
lemah/kurang.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih3.2.1. Visi
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Makna Visi:
Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan
kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT,
TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan
singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang
dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang
SMART adalah sebagai berikut :
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Penjelasan Makna VisiSalatiga HATI BERIMAN yang SMART
Unsur Visi Penjelasan
Hati Beriman Secara harfiah “HATI BERIMAN’ megandung arti“Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esamaka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insanyang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang MahaEsa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing”.
“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyaimakna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupankota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih,Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanyaadalah insan yang percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannyamasing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsayaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmurmateriil –spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga No.10Tahun 1993)
Sejahtera Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhanlayanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik danpembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagaipusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan sertaberperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi olehjiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkanpotensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhanmakna dimaksud, mandiri juga mengandung artimelestarikan nilai-nilai kearifan lokal danmengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi,dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagaipusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk padaprinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih,profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggisupremasi hukum dan penghormatan yang tinggiterhadap hak asasi manusia
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
3.2.2 Misi
Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan
9 (sembilan) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang
handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga
berencana
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang
berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan
permukiman kota
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan
memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan
anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik (good governance)
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
NoMisi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Mengembangkan
ekonomi kerakyatan
yang berorientasi
pada Usaha
Menengah, Kecil
dan Mikro
Kepatuhan koperasiterhadap peraturanperkoperasiansebagian masihrendah, aturannormatif yangmengatur koperasi didaerah belum ada
Peraturan Normatifyang mengaturkelembagaan koperasibelum ada
Tidakseimbangnyapertumbuhanjumlahpedagangdibandingketersediaantempat
Kesadaranmasyarakat(UKM) dalammentaati
Tingginyaanimomasyarakatuntuk bekerjadi sektor usahamikro
Semakinterbukanyajaringankerjasamadenganmasyarakat dan
Tujuan :
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
SDM pengelola dlmpenyusunan laporankurang memadai,Masih kurangnyapemahamanmanajemenperkoperasian baikanggota maupunpengurusnya
SDM Koperasi danUKM rendah,kualitas produk,kapasitas produksi,sarana dan prasaranaperalatan yang belummemenuhi standar,Standar dalamkeiikutsertaanpameran belum ada.
Perluasan pemasaranproduk masih belumoptimal, Besaranmodal pelaku UsahaMikro , Kurangnyapromosi produk UM,Manajemen Bisinispelaku masihlemah/kurang.
peraturandaerah belumoptimal
Belumoptimalnyaperan sertamasyarakat(UKM) dalammewujudkantemoat usahayang bersih,aman, tertibdan nyaman
badan usahaswastapengembanganUKM
Meningkatnyajumlahpenduduk KotaSalatiga
pendapatan
perkapita penduduk
Sasaran :
Meningkatnya
kuantitas dan daya
saing UMKM,
Koperasi dan
Industri
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran JangkaMenengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya kualitasKelembagaan dan usahakoperasi, serta penerapanPraktek berkoperasi danyang baik oleh masyarakat
Kepatuhan koperasiterhadap peraturanperkoperasian sebagianmasih rendah, aturannormatif yang mengaturkoperasi di daerah
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
No Sasaran JangkaMenengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
belum ada
Peraturan Normatif yangmengatur kelembagaankoperasi belum ada
2 Meningkatnya daya saingkoperasi dan UMKM
SDM pengelola dlmpenyusunan laporankurang memadai, Masihkurangnya pemahamanmanajemenperkoperasian baikanggota maupunpengurusnya
SDM Koperasi danUKM rendah, kualitasproduk, kapasitasproduksi, sarana danprasarana peralatan yangbelum memenuhistandar, Standar dalamkeiikutsertaan pameranbelum ada
3 Meningkatnya wirausahabaru dengan usaha yanglayak dan berkelanjutan
Perluasan pemasaranproduk masih belumoptimal, Besaran modalpelaku Usaha Mikro ,Kurangnya promosiproduk UM, ManajemenBisinis pelaku masihlemah/kurang
Tidakseimbangnyapertumbuhanjumlahpedagangdibandingketersediaantempat
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga berdasarkan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran JangkaMenengah RenstraPerangkat Daerah
Provinsi L
PermasalahanPelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1Meningkatnya peranKoperasi dalam
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
No
Sasaran JangkaMenengah RenstraPerangkat Daerah
Provinsi L
PermasalahanPelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
perekonomian Jawa Tengah
2Bertambahnya jumlahProduk OVOP berbasisKoperasi di Jawa Tengah
SDM Koperasi danUKM rendah, kualitasproduk, kapasitasproduksi, sarana danprasarana peralatan yangbelum memenuhistandar, Standar dalamkeiikutsertaan pameranbelum ada
3Meningkatnya daya saingKUMKM di Jawa Tengah
4Meningkatnya jumlahwirausaha baru di JawaTengah
5 Meningkatnya penyera-pantenaga kerja oleh KUMKM
6 Meningkatnya kualitas SDMPengelola Koperasi danUMKM
SDM pengelola dlmpenyusunan laporankurang memadai, Masihkurangnya pemahamanmanajemenperkoperasian baikanggota maupunpengurusnya
7 Meningkatnya kualitas SDMAparatur
8 Meningkatnya kualitas sertaintegrasi, sink-ronisasi dansinergitas perencanaan pem-berdayaan KUMKM anta-raPusat, Provinsi danKabupaten/Kota
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang WilayahDalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang,
struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini
dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun
waktu 5(lima) tahun kedepan, perangkat daerah tidak melaksanakan
kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat
berpengaruh terhadap pola ruang dan fungsi ruang.
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
tidak berimplikasi terhadap lingkungan.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Dari penjelasan diatas terdapat tiga isu strategis yang menjadi prioritas
pemberdayaan Koperasi dan UKM tahun 2017 - 2022, yaitu
1. Peraturan Normatif (regulasi) yang mengatur kelembagaan koperasi belum ada.
2. Akses pasar yang masih belum optimal, Besaran modal pelaku Usaha Mikro ,
Kurangnya promosi produk UM, Manajemen Bisnis pelaku masih lemah/kurang.
3. SDM Koperasi dan UKM rendah, kualitas produk, kapasitas produksi, sarana
dan prasarana peralatan yang belum memenuhi standar, Standar dalam
keiikutsertaan pameran belum ada
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM merupakan Kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran
masing-masing diuraikan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas Koperasi yang berkualitas dan sehat
Sasaran yang akan di capai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kuantitas
koperasi yang berkualitas dan sehat
2. Meningkatkan kualitas KSP/USP
Sasaran yang akan di capai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas
KSP/USP.
3. Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian
masyarakat
Sasaran yang akan di capai dari tujuan ini adalah Meningkatnya peran dan kinerja
UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kuantitas UKM dan Koperasi yang berdaya saing kuat dan Mandiri.
Sasaran yang akan di capai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kuantitas UKM
dan Koperasi yang berdaya saing kuat dan Mandiri
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Tahun 2017-2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB VSTRATEGI DAN KEBIJAKAN
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang perekonomian
sesuai visi dan misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, diperlukan strategi dan
kebijakan sebagai berikut:
5.1.1 Strategi :
Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai
berikut:
4. Meningkatkan kuantitas Koperasi yang berkualitas dan sehat melalui
penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM.
5. Meningkatkan kualitas KSP/USP melalui penguatan kapasitas dan
ketrampilan SDM
6. Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan
perekonomian masyarakat melalui pengembangan kemitraan usaha dengan
usaha besar.
5.1.2. Kebijakan :
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai
berikut :
1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama
kemampuan dalam tata kelola manajemen koperasi
2. Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama
kemampuan dalam tata kelola manajemen koperasi
3. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan Koperasi
terutama dalam peningkatan akses pasar, promosi dan permodalan
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat
Daerah tercantum pada Tabel 5.1.
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM
Tahun 2017-2022
Isu Strategis Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Satuan
Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran TargetAkhirRenstra
Strategi Kebijakan Program
Tahun 2016 Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2022
Peraturan Normatif(regulasi) yangmengaturkelembagaankoperasi belum ada
MeningkatkankuantitasKoperasi yangberkualitas dansehat
Meningkatnyakuantitas koperasiyang berkualitasdan sehat
Persentasekoperasiaktif
% 67,45 70 73 75 79 83 85 85 Meningkatkan kuantitasKoperasi yangberkualitas dan sehatmelalui penguatankapasitas danketrampilan SDM
Penguatan kapasitas danketrampilan lembagaKoperasi terutamakemampuan dalam tatakelola manajemenkoperasi
Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
MeningkatkankualitasKSP/USP
Meningkatnyakualitas KSP/USP
PersentaseKSP/USPkoperasisehat
% 5,66 5,69 6,16 7,11 7,58 8,06 8,53 8,53 Meningkatkan kualitasKSP/USP melaluipenguatan kapasitas danketrampilan SDM
Penguatan kapasitas danketrampilan lembagaKoperasi terutamakemampuan dalam tatakelola manajemenkoperasi
Akses pasar yangmasih belumoptimal, Besaranmodal pelakuUsaha Mikro ,Kurangnya promosiproduk UM,Manajemen Bisnispelaku masihlemah/kurang.
Meningkatkanperan dankinerja UMKMdalammenggerakkanperekonomianmasyarakat
Meningkatnyaperan dan kinerjaUMKM dalammenggerakkanperekonomianmasyarakat
Persentaseusaha mikromenjadiusaha kecil
% 39,59 43,54 47,91 52,69 57,96 63,77 69,86 69,86 Meningkatkan peran dankinerja UMKM dalammenggerakkanperekonomianmasyarakat melaluipengembangankemitraan usaha denganusaha besar.
Penguatan kapasitas danketrampilan pelakuUMKM terutamakemampuan dalammengakses permodalandan meningkatkanproduktivitas, kualitasdan pemasaran produk.
Program PengembanganSistem PendukungUsaha bagi UMKM
Program penciptaaniklim Usaha KecilMenengah yang kondusif
SDM Koperasi danUKM rendah,kualitas produk,kapasitas produksi,sarana danprasaranaperalatan yangbelum memenuhistandar, Standardalamkeiikutsertaanpameran belum ada
Meningkatkankuantitas UKMdan Koperasiyang berdayasaing kuat danMandiri
Meningkatnyakuantitas UKMdan Koperasi yangberdaya saingkuat dan Mandiri
ProporsiUMKM yangmengaksespembiayaanformal
% 0 41,2 41,9 42,6 43,3 44 44,8 44,8 Meningkatkan kuantitasUKM dan Koperasi yangberdaya saing kuat danMandiri melaluipenguatan kapasitas danketrampilan SDM
Penguatan kapasitas danketrampilan pelakuUMKM dan Koperasiterutama dalampeningkatan akses pasar,promosi dan permodalan
Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dinas Koperasi dan UKM merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Koperasi dan UMKM). Sebagai OPD yang
menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga
dicapai melalui program sebagai berikut:
a. Urusan Pemerintahan Umum
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
b. Urusan Pemerintahan Wajib Koperasi dan UMKM
1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM
3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program di atas diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Urusan Umum
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
(5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
(7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
(8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
(13) Penyediaan Makanan dan Minuman
(14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
(15) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan
(16) Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non-PNS
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung /Kantor
(5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
(2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
(3) Pembinaan Aparatur/Petugas Keamanan
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
(1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e. Program Perencanaan Pembangunan
(1) Penyusunan Renstra SKPD
2. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
(1) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
(2) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
(3) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
(4) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
(5) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
(6) Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi
(7) Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis
Usaha Koperasi
(8) Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP
(9) Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
(10) Pengawasan dan Pengendalian Koperasi/Prakoperasi
(11) Gelar produk dalam rangka Hari Jadi Koperasi dan Salatiga Expo
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM
(1) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
(2) Pengembangan Klaster Bisnis/Produk OVOP
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
(3) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
(4) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan
Industri Menengah
(5) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
(6) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
(7) Pendataan dan Pembuatan Profil UMKM
c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
(1) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM
(2) Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM
(3) Pembinaan dan Pendampingan UMKM
(4) Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau
dalam rangka pengentasan kemiskinan
d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
(1) Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
(2) Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM
(3) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
(4) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Perangkat DaerahKota Salatiga Tahun 2017-2022
Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini
ditampilkan dalam Tabel 7.1
Tabel 7.1Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022
top related