perbaikan rencana strategis 2016-2021€¦ · strategis (renstra) tahun 2016 – 2021. renstra...
TRANSCRIPT
Perbaikan Rencana Strategis
2016-2021
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 – 2021
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANDUNG
Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Soreang 40911
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumwrwb.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam
senantiasa tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat,
sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi dan, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021.
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021
merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Koperasi dan UKM di
Kabupaten Bandung dalam jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta
sumber-sumber lainnya.
Penyusunan Perbaikan Renstra juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah,
Rencana Stategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 –
2021 dan Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan
pembangunan Koperasi dan UKM.
Sangatlah disadari bahwa penyajian Perbaikan Rencana Strategis ini masih belum
sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada
kami. Namun demikian, diharapkan Perbaikan Rencana Strategis ini dapat memberikan gambaran
yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.
Wassalamu’alaikum wr wb.
Soreang, Mei 2017
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG
Ir. H. HERMAWAN Pembina Utama Muda
NIP. 19590120 198603 1 008
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 3
I.3. Maksud dan Tujuan 5
I.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7
II.1. Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi 7
II.2. Sumber Daya PD 14
II.3.Kinerja Pelayanan PD 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28
III.1. Identifikasi Permasalahan 28
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 30
III.3. Penentu Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 39
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang da Kajian Lingkungan Hidup 42
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis 46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 48
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM 48
IV.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM 50
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
51
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
57
BAB VII PENUTUP 59
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LatarBelakang
Seiring dengan dicabutnya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka diterbitkan regulasi baru
yaitu Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan
tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari Undang-
Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas
berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti
pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada
lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya
ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung (Diskoperindag) sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah. Perubahan SOTK tersebut mengharuskan setiap Perangkat Daerah yang
berubah untuk menyusun dan menyesuaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang
baru.
Penyusunana Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang –
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)
untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu
tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.
Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, yang merupakan
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepandan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kabupaten Bandung 5
(lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2011 – 2015.
Proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung adalah merupakan bagian
dari pembangunan Propinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional yang tidak dapat
dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung
tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana pada hakekatnya merupakan
upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar
manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana
dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah melalui pengembangan
ekonomi dan pembangunan kawasan pedesaan.
Koperasi dan UKM diharapkan mampu membangun struktur perekonomian yang
lebih baik terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung
maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten Bandung yang
ke-5 (lima) yaitu Menciptakan Pembangunan ekonomi yang memiliki kunggulan kometitif,
dalam salah satu tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan
terhadap perekonomian daerah. Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut,
perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun
2016 – 2021 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan,
sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
3
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
I.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, mengacu pada Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Darah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
4
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 59 Tahun 2007 Tentang Peruabahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perancangan Pembangunan
Nasional/KepalaBappenas Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor
0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentan Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RRPJMN) 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No54 Tahu 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Gubernur Jawabarat No 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah;
16. PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daearah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 No 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo 17 Tahun 2007 Tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Dengan 2027 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
5
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahu 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati No 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan
Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
I.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bandung adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang
berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
Tujuan Rencana Strategis Perangakat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 adalah:
1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung
tahun 2016-2021;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung;
3. Sebagai indicator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Bandung;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas
kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
6
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
I.4 SistematikaPenulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksuddan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan
B. Telaahan Visi, Misi dan Program
C. Penentuan Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visidan Misi SKPD
B. Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD
C. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
7
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung yang merupakan Pemisahan dari Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang
bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi, dan
UKM di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis
dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi dan UKM, yang
meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan
koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan
ketatausahaan Dinas.
Dengan Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,
maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta bidang
perindustrian dan bidang perdagangan. Fungsi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
8
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian,
penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan
keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan.
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
Dinas.
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
n. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/
lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
Sekretaris membawahkan:
a. Sub Bagian Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
9
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
3) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, Mikro mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang
Pengelolaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang meliputi
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kemitraan dan Promosi Produk dan Pengolahan Data
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
a. Penetapan dan penyusunan rencana program kerja pelayanan Pemberdayaan
dan Pengembangan Usaha Mikro.
b. Penetapan kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
c. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam
menumbuhkan iklim usaha;
d. Penetapan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro meliputi produksi,
pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
e. Penetapan Pengkoordinir pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro;
f. Penetapan promosi akses pasar produk usaha mikro melalui Pameran dan
jejaring usaha.
g. Penetapan Pengkoordinir akses pembiayaan bagi usaha mikro;
h. Penetapan verifikasi data bahan perumusan, bahan operasional di Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
i. Penetapan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Memfasilitasi Kemitraan antara
usaha mikro dan badan usaha lainnya;
j. Penapan peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun
nasional;
k. Penapan peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi usaha mikro;
l. Penetapan monitoring dan evaluasi dalam upaya Pemberdayaan Usaha Mikro;
m. Pelaporan Pelaksanaan tugas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Mikro;
n. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan
usaha mikro;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
10
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya;
p. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi /
lembaga atau pihak ketiga di Bidang pengelolaan pengembangan usaha
mikro.
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahkan:
a. Seksi Pemberdayan Usaha Mikro;
b. Seksi Kemitraan dan Promosi Produk;
c. Seksi Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pengembangan usaha koperasi
yang meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa,
pengembangan permodalan koperasi serta pengawasan dan penilaian USP
koperasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Koperasi.
b. Penetapan kebiajakan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.
c. Penetapan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan
kebijakan pemerintah.
d. Penetapan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan
tahunan KSP dan USP;
e. Penetapan pembinaan KSP dan USP.
f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat
pembubaran KSP dan USP.
g. Penetapan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak
melaksanakan kewajibannya.
h. Penetapan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan
dan pemasyarakatan koperasi.
i. Penetapan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.
j. Penetapan dan perlindungan kepada koperasi.
k. Penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
11
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
l. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan
koperasi.
m. Penetapan fasilitasi penjaminan permodalan dan pembiayaan bagi koperasi
yang meliputi kredit perbankan / bukan bank, modal ventura pinjaman BUMN,
hibah dan jenis pembiayaan lain.
n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi.
o. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi.
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
q. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi
/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pengembangan usaha
koperasi.
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi
b. Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Koperasi;
c. Seksi Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
5) Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi
Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi yang
meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa, pengembangan
permodalan koperasi serta pengawasan dan pembinaan koperasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi
mempunyai fungsi :
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan
pembinaan koperasi;
b. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi;
c. Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP;
d. Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
e. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pemeriksaan koperasi meliputi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan,
pengawasan KSP/usaha simpan pinjam, dan penanganan kasus koperasi;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
12
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
f. Memverifikasi dan mengkoordinasi bahan kebijakan izin pembukaan kantor
cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
g. Memverifikasi data bahan kebijakan operasional di bidang fasilitasi koperasi;
h. Melaksanakan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi sektor Riil;
i. Melakukan bimbingan teknis akuntansi Koperasi;
j. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat
organisasi koperasi;
l. Memverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
fasilitasi koperasi;
m. Melaksanakan Fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan
anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi.
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi
/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi.
Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi membawahkan:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
c. Seksi Pengolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
mempunyai peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung
melalui gerakan dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Sehubungan dengan hal
tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 20016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bandung sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
13
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
STRUKTOR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
14
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
II.2. Sumberdaya Diskoperasi dan UKM Kabupaten Bandung
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung saat ini berjumlah 45 orang.
Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung terekam pada diagram berikut:
Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Menurut Pendidikan Tahun 2017 (orang)
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskop-UKM Kab. Bandung
Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bandung berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin : Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI JENIS KELAMIN
P L
1
Golongan I A 0
13 32
Golongan I B 0
Golongan I C 1
Golongan I D 0
2
Golongan II A 3
Golongan II B 1
Golongan II C 10
Golongan II D 0
3 Golongan III A 2
1
21
16
7
0
5
10
15
20
25
SLTP SLTA S 1 S 2
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
15
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Golongan III B 10
Golongan III C 3
Golongan III D 9
4
Golongan IV A 5
Golongan IV B 0
Golongan IV C 1
Golongan IV D 0
Golongan IV E 0 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskop-UKM Kab. Bandung
II.3. Kondisi Prasarana dan Saran
Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
dimiliki meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi.
Untuk ruang/bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih menumpang
dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kondisi prasarana dan sarana yang
tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan
kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada rincian
dari masing-masing tabel dibawah ini:
Tabel 2.2
Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Tahun 2017
NO JENIS KENDARAAN MERK/TYPE TAHUN
KENDARAAN JUMLAH
Roda 4
1. Mini Bus Toyota Inova 2013 1
2. Mini Bus Toyota Standart KF 40 1994 1
3. Mini Bus Isuzu Panther 2005 1
4. Mini Bus Toyota Standart KF 80 1998 1
5. Jeep Suzuki Katana 1996 1
6. Jeep Suzuki Katana 2001 1
7. Jeep Suzuki Katana 1996 1
8. Sepeda Motor Honda GLM II 1997 1
9. Sepeda Motor Honda GLP III Sport 1999 1
10. Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCD 2004 2
11. Sepeda Motor Honda Win 2005 1
12. Sepeda Motor Yamaha YT 115 cc 1999 1
13. Sepeda Motor Suzuki FD 125 XSD 2004 1
14. Sepeda Motor Suzuki RC 100 S 1997 1
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
16
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
NO JENIS KENDARAAN MERK/TYPE TAHUN
KENDARAAN JUMLAH
15. Sepeda Motor Suzuki FD 110 XCD 2003 1
16. Sepeda Motor Honda Astrea C100 1999 1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung memiliki
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 7 unit dan jenis serta kendaraan roda 2 sebanyak 10
unit dengan berbagai merk dan jenis sebagai sarana tranportasi pendukung
operasional dinas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini,
walaupun kebanyakan usia dari kendaraan tersebut sudah tua. Kondisi demikan
diharapkan kedepannya menjadi perhatian bagi pihak terkait dari Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah sebagai pendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.3
Peralatan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Tahun 2017
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
1. Komputer 6 Unit Baik
2. Printer 6 Unit Baik
3. Laptop 2 Unit Baik
4. Laptop 1 Unit Baik
5. Notebook 1 Unit Baik
6. Mesin Ketik Manual Portable (11-
13)
5 Unit Baik
7. Printer 5 Unit Baik
8. Air Conditioner Slipt 1 Unit Baik
9. Facsimile 1 Unit Baik
10. UPS 2 Unit Baik
11. Kamera 1 Unit Baik
12. Meja Kerja Pejabat Eselon V 3 Unit Baik
13. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1 Unit Baik
14. Kursi Tamu di Ruang Pejabat 1 Unit Baik
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
17
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
Eselon III
15. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 5 Unit Baik
16. Lemari Besi 9 Unit Baik
17. Filling Besi/Metal 7 Unit Baik
18. Papan Visuil 3 Unit Baik
19. White Board 1 Unit Baik
20. Zice 4 Unit Baik
21. Meja Rapat 1 Unit Baik
22. Kursi Tamu 2 Unit Baik
23. Kursi Putar 14 Unit Baik
24. Kursi Lipat 30 Unit Baik
25. Meja Komputer 2 Unit Baik
26. Meja Biro 46 Unit Baik
27. Lemari Pakaian 1 Unit Baik
28. Kursi Kerja 4 Unit Baik
29. Mesin Potong Rumput 1 Unit Baik
30. Tangga Alumunium 1 Unit Baik
31. Server 1 Unit Baik
32 Infocus 1 Unit Baik
II.4. Kinerja Pelayanan PD
Kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun
2017 Kabupaten Bandung dapat dilihat dari capain indikator kinerja baik dari indikator
kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan
indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan PD
dapat dilihat sejauhmana serapan anggarannya.
Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima
tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 masih bergabung dengan Dinas
Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja
indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode
sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
18
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
TABEL 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
***)
Target SPM
Target IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah koperasi
1.621 1.697 1.613 1.633 1.653 1.562 1.593 1.613 1.638 1.686 96% 94% 100% 100% 102%
2 Jumlah koperasi aktif
813 832 871 906 906 839 871 888 916 964 103% 105% 102% 101% 106%
3 Jumlah pelaku UMKM
6.982 7.545 8.109 8.672 9.236 7.218 7.894 8.432 9.003 9.615 103% 105% 104% 104% 104%
4 Jumlah tenaga kerja UMKM
57.120 60.120 34.043 35.962 37.480 57.120 61.088 34.043 64.664 67.209 100% 102% 100% 180% 179%
5 Jumlah omzet UMKM
3.075.548.668.
000
3.090.548.668.
000
3.145.828.061.16
0
3.208.744.622.
383
3.272.919.514.83
1
3.070.548.688.
000
3.084.145.158.00
0
3.145.828.061.160
3.094.869.600.625
3.099.772.278.6
25 100% 100% 100% 96% 95%
6
Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal (UMKM)
75 55 100 159 100 75 55 134 160 118 100% 100% 134% 101% 118%
7 Tingkat fasilitas advokasi perlindungan
0 10 35 40 40 0 10 35 20 - 100% 100% 50% 0%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
19
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
***)
Target SPM
Target IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
konsumen (kasus)
8 Nilai eksport barang dan jasa ($)
678.528.610,68
746.381.471,75
776.236.731,00
807.286.200,00
839.577.648,00
511.338.087,31
833.686.178,32
821.019.618,92
777.105.780,12
82.097.274.455
75% 112% 106% 96% 9778
%
9
Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata (Pasar)
2 3 2 6 4 2 3 2 3 4 100% 100% 100% 50% 100%
10 Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata (lokasi)
0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0% 100% 100% 100% 100%
11
Jumlah omzet unit usaha industry kecil dan menengah
2.219.738.065.8
00
2.249.788.590.
780
2.279.595.211.02
0
2.347.983.067.
351
2.418.422.559.37
1
2.205.675.089.0
00
2.213.199.234.0
00
2.213.756.984.000
2.215.506.616.4
00
2.324.829.208.9
69 99% 98% 97% 94% 96%
12
Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)
4.250 4.350 4.450 4.500 4.500 4.210 4.239 4.450 5.110 10.235 99% 97% 100% 114% 227%
13 Jumlah potensi produk unggulan IKM
22 40 80 0 88 22 40 80 0 100% 100% 100% 0% 0%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
20
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
TABEL 2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 s.d 2015
NO
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
169.200.000
150.000.000
275.000.000
200.000.000
205.539.000
158.865.000
148.140.000
268.076.000
194.141.000
201.413.900
93,89%
98,76%
97,48% 97,07
% 97,99
%
2
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1.028.421. 500
1.053.087. 004
1.527.658. 050
1.598.000.
000
1.410.489. 850
902.707. 750
1.006.999.
754
1.387.708. 050
1.497.983. 925
1.207.589. 850
87,78%
95,62%
90,84% 93,74
% 85,61
%
3
Program pengembangan sistem penduklung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
195.106.000
144.617.501
315.445.950
320.000.000
279.649.000
194.706.000
143.067.501
315.445.700
299.380.000
264.684.000
99,79%
98,93%
100,00%
93,56%
94,65%
4 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
286.220.000
321.325.003
319.174.000
875.000.000
901.686.000
275.960.000
309.685.003
298.773.500
833.261.400
644.825.600
96,42%
96,38%
93,61% 95,23
% 71,51%
TOTAL
1.678.947.500
1.669.029.508
2.437.278.000
2.993.000.000
2.797.363.850
1.532.238.750
1.607.892.258
2.270.003.250
2.824.766.325
2.318.513.350
29,07%
29,98%
29,38% 29,20
% 26,91
%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
21
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun
keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh
indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang berhasil
melampaui targetnya. Dari sisi kienrja keuangan selama tahun 2011–2015 menunjukan
realisasi serapan anggaran rata-rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang
tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan
penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Dinas Koperasi,
UKM Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan tugas untuk melaksanakan
program / kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sasaran prioritas
pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UKM
Perindustrian dan Perdagangan ialah “Meningkatnya pelaku Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Pelaku Usaha Modal Besar” sesuai dengan
penjabaran dari misi ke enam Bupati Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan
kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.
Pada sasaran prioritas tersebut terdapat beberapa indikator kinerja daerah
yang menjadi tugas dan kewajiban dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mencapai target indikator kinerja daerah
yang telah ditetapkan tersebut. Adapun uraian mengenai target indikator kinerja
adalah sebagai berikut:
1. Jumlah pertumbuhan pelaku UMKM.
Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM diwilayah
Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya
melalui beberapa program dan kegiatan salah satunya ialah program penciptaan
iklim usaha kecil menengah yang kondusif dan program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
Pada program kegiatan tersebut dilakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan
bagi pelaku UMKM dalam pengelolaan manajemen usaha, pemasaran produk dan
fasilitasi temu bisnis dalam memperluas akses pemasaran produk UMKM.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
22
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Pertumbuhan Jumlah UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2015 mencapai
9.615 UMKM dari target yang ditetapkan 9.236 UMKM. Pertumbuhan jumlah
UMKM setiap tahun mengalami pertumbuhan cukup baik terutama ketika
masyarakat mulai mengenal program kewirausahaan, banyak masyarakat yang
mulai tertarik untuk terjun ke dunia usaha. Data pertumbuhan setiap tahunya
dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 2.2 Pertumbuhan UMKM Per Tahun
2. Fasilitasi Sertifikasi produk Indsutri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal
bagi produk UMKM.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga
dapat bersaing dengan produk yang dibuat oleh perusahan besar bshksn produk
dari luar negeri mengingat pada tahun 2015 akan menghadapi MEA (Masyarakat
Ekonoi ASEAN) dimana arus produk Negara tetangga akan mengalir bebas masuk
ke wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya penguatan daya saing produk
UMKM dalam negeri, salah satunya ialah dengan memberikan fasilitasi sertifikasi
PIRT dan sertifikasi Halal untuk produk UMKM olahan makanan dan minuman.
Selama program ini dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, kami
telah memberikan faslitasi sertifikasi sebanyak 547 sertifkasi PIRT dan Halal bagi
UMKM. Perkembangan capaian target dari tahun ke tahun sebagai berikut:
6,982 7,545
8,109 8,672
9,236
7,218 7,894
8,432 9,003
9,615
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014 2015
Target Realisasi
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
23
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Gambar 2.3 Pencapain Target Fasilitasi Sertifikasi PIRT & Halal
Dari Tahun 2011 s.d 2015
3. Jumlah Omzet UMKM
Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika
perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang
oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk
dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi
perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini
sekitar 99% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus
tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi
penopang stabilitas perekonomian nasional.
Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam
pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk
meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang
berdaya saing tinggi. Dengan semakin meningkanya kulitas daya saing produk
UMKM akan berkontribusi dengan pertumbuhnya omzet UMKM yang akan
mendorong perekonomian daerah dan nasional.Pertumbuhan omzet UMKM
Kabupaten Bandung pada tahun 2015 mencapai Rp.3.099.772.278.625,- dari
sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp.3.094.869.600.625,-. Adapun data
perkembangan omzet UMKM dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
75
55
100 100 100
75
55
134
100
118
2011 2012 2013 2014 2015
Target Realisasi
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
24
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Gambar 2.4 Grafik pertumbuhan omzet pertahun
4. Perkembangan Koperasi
Perkembangan koperasi sampai tahun 2015 mencapai 1.686 koperasi
mengalami kenaikan dari pada setiap tahunnya, begitu pula dengan jumah
koperasi aktif yang mengalami peningkatan setiap tahunya. Perkembangan jumlah
koperasi keseluruhan dan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Koperasi
3,075,548,668,000
3,084,145,158,000
3,089,449,828,528
3,094,869,600,625
3,099,772,278,625
3,060,000,000,000
3,065,000,000,000
3,070,000,000,000
3,075,000,000,000
3,080,000,000,000
3,085,000,000,000
3,090,000,000,000
3,095,000,000,000
3,100,000,000,000
3,105,000,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Omset UMKM
371
888 916 964722 722 722 722
1593 1610 1638 1686
0
500
1000
1500
2000
2012 2013 2014 2015
AKTIF TIDAK AKTIF JUMLAH
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
25
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian
dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola
pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional,
maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara
keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan
isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung
tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.
Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait
dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan
lembaga/institusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan
kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.
III.1 Identifikasi Permasalahan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasidan Usaha
Mikro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan,
antara lain:
Bidang Koperasi
Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan
padaTabel I.5. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber
daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
26
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Tabel3.1PermasalahandalamPengembanganKoperasi Indonesia
Aspek Permasalahan
Organisasi
1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan
prinsip koperasi secara benar.
2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM,
organisasi, usaha dan inovasi)
3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam
pengelolaan koperasi.
4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung
pada bantuan pemerintah.
5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha
1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi
dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.
2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam
pengembangan produk dan layanan bagi anggota.
3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target
produksi (kualitas, kuantitas da nkontinuitas) sesuai
permintaan pasar
4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar
terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan
saluran pemasaran
5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan
antara koperasi dan usaha besar
Sumber Daya Manusia
1. Banyakanggota yang tidakmengertitentangkoperasi.
2. MentalitasdanorientasibisnisSDM koperasimasihrendah
3. Rendahnyakapasitas
SDMkoperasidalammengaksesteknologiinformasi,
jaringanproduksidanpemasaran
4. Kurangnyajangkauanpenyuluhandandiklatperkoperasian
Sistem Pendukung dan
Iklim Usaha
1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum
mendukung perkembangan koperasi
2. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai
perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan
pembinaan
4. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk
menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
27
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BIdang UMKM
1. Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro saat ini berkaitan dengan kualitas
SDM yang rendah, peran system pendukung yang kurang optimal. Permasalahan
SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan,
keterampilan dan pengalaman, serta akses keinformasi. Sebagian besar Usaha
Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak
dari polabisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan
permintaan pasar.
2. Sementara itu kurang optimalnya peran system pendukung telah meningkatkan
kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan
pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat
mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan,
mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran system pendukung
Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.
3. Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga
dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan
perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha
Mikro.
a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada di Kabupaten Bandung dan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen
rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta hasil identifikasi
terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan
perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima
tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah
Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi
potensi permasalahan di masa mendatang.
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah:
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan
Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
28
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka maksud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.2 Pejabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Periode 2016 s.d 2021
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
“Memantapkan
Kabupaten
Bandung yang
Maju, Mandiri
dan Berdaya
Saing, melalui
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Sinergi
Pembangunan
Perdesaan,
Berlandaskan
Religius,
Kultural dan
Berwawasan
Lingkungan”
Maju
Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang
didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki
intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik,
kreatif, dan inovatif sehingga membentuk
masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi
lingkungan yang lestari yang dapat mendukung
terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan
untuk mencapai kemajuan daerah.
Mandiri
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih
maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah
maju, dengan mengandalkan potensi dan
kemampuan yang dimiliki.
Berdayasaing
Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh
perekonomian yang kompetitif melalui
pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan
infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh
kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk
menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral,
mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk
memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada
tingkat regional, nasional dan internasional.
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Bandung yang dilakukan secara bersama- sama
antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan
bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas
interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
29
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan
masayrakat, dengan mempertimbangkan efisiensi,
efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum,
menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan,
responsif serta berorientasi pada konsensus,
kesetaraan dan akuntabel.
Sinergi
Pembangunan
Perdesaan
Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan
perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh
dalam berbagai aspek pembangunan, dengan
memperhatikan peningkatkan kualitas SDM
kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan
infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem
transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan
produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan
masyarakat perdesaan.
Religius
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah
agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi
ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan,
termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pemangunan, dengan tetap
menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup
beragama.
Kultural
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki
nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat dan
menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan
berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta
menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan
sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut
dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
30
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
kehidupan masayrakat secara proporsional.
Berwawasan
Lingkungan
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki
pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap
keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang
didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis
lingkungan terhadap keberlangsungan hidup
manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus
menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan,
agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang,
nyaman dan berkelanjutan.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
Misi Pertama : “Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”
Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan
visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas”. Perbaikan dalam sektor pendidikan
menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan
sektor pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya
aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat
Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan
pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas dan daya
saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten
Bandung. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten
Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana
antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama
fasilitas sekolah menengah atas yang tersebar secara merata dan
mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas- fasilitas
pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah, meningkatkan kualitas
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
31
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa melalui
penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.
Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”
Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi
mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan
dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.
Dalam hal ini drajat kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin
dicapai melalui misi ini. Drajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak
ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap
produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif
terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh
signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung
oleh drajat kesehatan penduduk yang tinggi. Untuk mendukung misi ini,
beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta upaya
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan
lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara
lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmasdan rumah sakit,
menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya
pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga
pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara
optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata
ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap
pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini
meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur
air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam
implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata
ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan
guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan
perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk
menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat dilakukan
dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan
keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
32
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan
perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata
ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan
ruang.
Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu
diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersbut didasari oleh
kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencan.
Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat
dihindarkan dan menggangu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa
pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko
bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan
aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk
diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan
fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.
Misi Keempat: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”
Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan
dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung
yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat,
diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan
wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya
pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), serta peningkatan partisipasi masayrakat dalam upaya
pengentasan masalah kesejahteraan sosial.
Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki
keunggulan kompetitif”
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa
sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri,
pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi
menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi
pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian
yang Berdaya Saing”. Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan
diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka
meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
33
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di
Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting
pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Sektor perdagangan
dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah,
untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya
meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas,
menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta
memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan.
Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan
berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam
pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan
sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi
terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai. Untuk sektor
industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan
potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting.
Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor
pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantge sektor
ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara
pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding
dan promosi pemasaran objek wisata. Untuk sektor industri,
pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan industri
konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.
Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi
industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal
produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan
imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu
dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.
Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih
diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta
penguasaan petani dna peternak terhadap teknologi pertanian dan
peternakan.
Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”
Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor
ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
34
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh
pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralisir dampak
lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu
perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara
dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan
pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.
Misi Ketujuh: ”Meningkatkan Kemandirian Desa”
Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung
eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan
perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan
infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu
mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku
utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan masyarakat
diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika
diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung
pembangunan Kabupaten Bandung. Misi meningkatkan kemandirian
desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya
pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang
berkualitas” serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain
dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta
meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.
Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”
Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang
Lestari”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini
unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga
keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi
katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Birokrasi dan
aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi
efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
35
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain
melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu
pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis
teknologi.
Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”
Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan
dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan
akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah.
Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan
Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan
ketetiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara
lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan
ketertiban masyarakat melalui peningkatan penegakan peraturan
daerah, serta Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman
masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan Pembangunan
Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan
ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan
“Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan
dirumuskan sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
36
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Tabel 3.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait Urusan
Koperasi dan UKM
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan
kapasitas,
kapabilitas serta
produktivitas
UMKM-IKM dan
kualitas produk
unggulan
1. Mengembangkan sentra
dan klaster
pengembangan UMKM
unggulan berbasis
eknomi kreatif
1. Pengembangan mesin dan peralatan
IKM pada sentra dan klaster UMKM
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan
quadrohelix
3. Pengembangan komunitas dan
penguatan kelembagaan
4. Peningkatan Pangsa Pasar dan
perluasan pemasaran
2. Meningkatkan akumulasi,
aksesibilitas dan
kemampuan permodalan
1. Peningkatan akses permodalan
terutama melalui koperasi
2. Penguatan permodalan koperasi
melalui penyertaan modal
3. Peningkatan keanggotaan koperasi
dari sektor pertanian, perdagangan
dan usaha kecil menengah
3. Meningkatkan
kemampuan dan kualitas
SDM pelaku usaha / UKM
1. Peningkatan kemampuan dan kualitas
SDM pelaku usaha / UKM
4. Meningkatkan mutu,
sertifikasi maupun
standarisasi mutu proses,
produksi dan produk
KUKM-IKM
1. Peningkatkan mutu pengelolaan
(management), proses produksi
UMKM dan IKM
2. Peningkatkan jaminan mutu produk-
produk UMKM dan IKM
3. Pegembangan Desain dan Kemasan
produkproduk UKM dan IKM
4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta
5. Pengembangan ciri khas/
keunikan produk
1. Peningkatan pendampingan dan
pembinaan dalam mengembangkan
ciri khas / keunikan produk
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
37
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
b. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Telaahan terhadap rencana strategis kementerian koperasi dan UKM, kementerian
ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan
kabupaten.
Telahaan Kementerian Koperasi dan UMKM RI
Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk
mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang
didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai
berikut:
“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG “
Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratisberlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati dirisebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dansejahtera.
5. Mewujudkanbangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:
“Mewujudkan Koperasidan UMKM yang berdaya saing dan
berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan
kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha,kemandirian
koperasi dan keterpaduan.”
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
38
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Gambar 3.1 Tujuan Kementrian Koperasi dan UKM
Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat
Disebutkan di dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 bahwa isu strategis pemberdayaan KUKM meliputi :
a) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam mengambangkan kegiatan usaha
koperasi,
b) Keterbatasan KUMKM dalam peningkatan kapasitas SDM,
c) Rendahnya akses pembiyaan bagi KUMKM,
d) Rendahnya akses pasar produk KUMKM,
e) Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan
KUMKM,
f) Terbatasnya aspek legalitas usaha KUMKM.
Prioritas pemberdayaan KUMKM yaitu :
a) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur,
b) Meningkatkan fungsi dan peran organisasi Dinas,
c) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku KUMKM,
d) Meningkatkan akses pasar dan daya saing KUMKM,
e) Meningkatkan kerjasama/kemitraan bagi pengembangan KUMKM,
f) Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM,
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
39
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi bagi peningkatan produktivitas KUMKM,
h) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi,
i) Meningkatkan penerapan jati diri koperasi,
j) Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan perkoperasian,
k) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemberdayaan KUMKM.
Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Barat TAHUN 2013-2018 mengacu
kepada Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
melalui ditetapkan visi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Barat, yaitu ”Menjadikan Lembaga
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Mampu Mewujudkan Koperasi UMKM yang Unggul di
Tingkat Nasional”, maksudnya adalah bahwa Koperasi UMKM didorong untuk mendiri,
kredibel, tangguh dan inivatif, sehingga mampu berdaya saing dengan pelaku ekonomi lainnya
baik secara nasional maupun internasional.
Sedangkan tujuan Dinas Koperasi KUMKM sebagai berikut :
a) Dinas Koperasi KUMKM mampu memberikan stimulus bagi tumbuh dan
berkembangnya koperasi dan UMKM di Jawa Barat,
b) Dinas Koperasi KUMKM mampu menjadi mitra guna meningkatkan permodalan
koperasi dan UMKM Jawa Barat,
c) Dinas Koperasi KUMKM mempu menjadi fasilitator pemasaran Produk koperasi dan
UMKM Jawa Barat,
d) Dinas Koperasi KUMKM mampu menjadi katalisator produktivitas dan daya saing
koperasi dan KUMKM Jawa Barat.
Sasaran Dinas Koperasi KUMKM Prov. Jawa Barat sebagai berikut :
a) SDM aparatur koperasi KUMKM memiliki kompetensi dalam pelayanan publik sektor
KUMKM,
b) Koordinasi kebijakan KUMKM dengan seluruh Dinas yang membidangi koperasi
KUMKM di Jawa Barat,
c) Pengembangan KUMKM Provinsi Jawa Barat,
d) Peningkatan jaringan kerjasama KUMKM seluruh Jawa Barat.
Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi KUMKM Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapisitas kelembagaan Dinas Koperasi
KUMKM Prov. Jawa Barat,
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
40
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
b) Koordinasi lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota dalam pengembangan KUMKM di
Jawa Barat,
c) Meningkatkan dukungan dan fasilitasi KUMKM di seluruh provinsi Jawa Barat.
c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkuangan Hidup Strategis
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, disebutkan
bahwa tujuan penataan ruang adalah :
a. mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan
pengelolaan ruang;
d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah kota
serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak
negatif terhadap lingkungan.
f. Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai hinterland dan kawasan produksi utama
dalam pengembangan Metropolitan Bandung. Selanjutnya dalam RTRW juga telah
ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan
pola ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling
melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta rencana pembangunan lainnya.
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di
wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana
wilayah Kabupaten. Wilayah Kabupaten Bandung dibagi dalam beberapa Wilayah
Pengembangan (WP), meliputi :
a) WP Soreang – Kutawaringin – Katapang berfungsi sebagai kawasan pemerintahan,
jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, pariwisata, dan industri non polutif
di Kecamatan Katapang;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
41
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
b) WP Banjaran berfungsi sebagai kawasan industri non polutif, jasa dan perdagangan,
permukiman, pertanian, dan pariwisata;
c) WP Baleendah berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri
non polutif, permukiman, dan pendidikan;
d) WP Majalaya berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri,
dan permukiman;
e) WP Cileunyi-Rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
pertanian, industri , permukiman, dan konservasi;
f) WP Cicalengka berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri
non polutif, dan permukiman.
g) Margahayu dan Margaasih berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
industri non polutif, dan permukiman;
h) Cilengkrang dan Cimenyan berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
pertanian, permukiman, pariwisata dan konservasi.
Kawasan perdagangan dan jasa dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu :
a. Kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan kecamatan
dicirikan dengan pengelompokkan letak, terletak di seluruh kecamatan;
b. Kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi untuk melayani
kecamatan-kecamatan lain terletak di kota-kota hirarki II dan III, yaitu
Kecamatan Soreang, Banjaran, Majalaya, dan Cileunyi dan kecamatan lain
sesuai pembagian hirarkinya. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
direncanakan seluas ± 2.251,22 Ha.
Kawasanperuntukan industri seperti yang dimaksud lebih diperuntukkan bagi jenis
industri yang tidak menghasilkan limbah cair dan atau tidak menggunakan air banyak.
Sedangkan untuk pengembangan industri polutif dikendalikan secara ketat dengan
persyaratan tidak banyak menggunakan air tanah dalam untuk proses produksi dan
memenuhi persyaratan lainnya sesuai hasil kajian detail/teknis. Rencana luas kawasan
peruntukan Industri adalah seluas ± 5.543,03 ha terdiri dari Kawasan Industri seluas ±
3.950 ha dan Zona Industri seluas ± 1.593,03 ha.
Kawasan strategis merupakan kawasan prioritas yang membutuhkan
pengembangan/penanganan mendesak atau kawasan yang mempunyai potensi
pengembangan yang dapat memajukan perekonomian wilayah, atau kawasan yang
mempunyai permasalahan yang harus segera ditangani. Dikaitkan dengan fungsi strategis,
struktur dan pola ruang , kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah : a. Kawasan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
42
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Kota Baru Tegalluar; b. Kawasan Industri Margaasih; c. Kawasan Terpadu Stadion Olah
Raga Si Jalak Harupat.
Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha
yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri,
pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi. Kawasan Industri Margaasih
merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan
industri non-polutif. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat c merupakan
kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (sport
centre) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di
Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan,
industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.
Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara
sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi
penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh
adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung.
Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke
non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh
kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten
Bandung terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder
menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi
fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan
rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan
produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun.
Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah
terjadinya kerusakan lingkungan di daerahpembangunan kawasan-kawasan industri.
Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat
mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih
fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat
mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan
potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.
Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif
terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara
berlebihan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bandung. Semakin
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
43
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat
berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah.
Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan
kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.
Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka perlu merancang
berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka
peningkatan kompetensi SDM tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya
perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai
sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting
lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan
informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga
kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.
d. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan
eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan
pendekatan seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan
atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima
tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif (50 % dari jumlah yang terdaftar).
2. Masih banyak koperasi yang kualitas kinerjanya perlu ditingkatkan (nilai kemanfaatan
untuk anggota, produktivitas, kondisi keuangan, belum menerapkan nilai & prinsip
koperasi secara benar, terbatasnya akses informasi & saluran pemasaran dan jaringan
usaha koperasi, terbatasnya pemanfaatan IT, skala usaha masih kecil, data base masih
kurang).
3. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan
UMKM yang handal.
4. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan.
6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara UMKM dengan Usaha Besar.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
44
BAB IV
TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangakat Daerah merupakan salah satu
tahap penting penyusunan dokumen Renstra PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang
terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan
mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah
diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas
dan fungsi yang diemban organisasi.
Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk
mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai
sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan
kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima
tahun.
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa
datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih
dari visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran
hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap
operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan.
Adapun tujuan dan saran jangka menegah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 setelah perbaikan atas hasil review oleh tim intern
Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah ialah sebagai berikut ini:
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
45
Tabel4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”
MisiV : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan Kondisi
Awal TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1.
Meningkatkan tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan
Meningkatnya
Kapasitas
Pengelolaan
Koperasi
Presentase Koperasi Aktif % 57,18 58,48% 59,98% 61,48% 62,98% 64,48%
Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi
% 1.182.971 0,5 0,6 0,8 0,9 1
2.
Mengingkatkan kontribusi Koperasi dan UKMM dalam perekonomian
Meningkatkan Kuantitas Produktivitas Koperasi dan UMKM
Pertumbuhan Volume
Usaha Koperasi % Rp.
684.323.512.368 10 12 15 18 20
Pertumbuhan Omset
Usaha Mikro Kecil
Menengah %
Rp. 3.099.772.27
8.625
0,5 0,7 1 1,2 1,5
Pertumbuhan Jumlah
Tenaga Kerja UMKM orang 67.209 0,5 1 1,5 2 2,5
3.
Mengingkatkan dayasaing Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Standarisasi Produk UMKM
Jumlah Koperasi Sehat dan Berprestasi
Unit 59 88 95 102 110 117
Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi (Halal, PIRTdll)
Produk 60 PIRT 58 Halal
110 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
Jumlah Produk UMKM yang terdafta runtuk mendafatkan sertifikasi HAKI
Produk 0 0 0 20 20 20
Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi dan dukungan pembiayaan
Unit 23 16 20 25 30 35
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
46
Tabel4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Review
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Hasil Review
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang lebih baik
Meningkatkan Tata kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Koperasi bekualitas
% 0 0 3% 4.5% 5% 6%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif
% 1.185.814 0,5 % 3 % 3 % 4 % 4 %
2
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
Meningkatkan Aksesibiltas usaha Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang melaksankana RAT
% 0 10 % 2 % 3 % 3 % 4 %
Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah
% 9.615 6% 8% 10% 12% 14%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM
% 0 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
47
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5
3 Meningkatnya daya Saing Usaha Koperasi dan UMKM
Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Produk koperasi dan UMKM
Jumlah Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi
UMKM Halal: 110 PRT: 60
110 28 210 200 200
4 Meningkatnya Kinerja Internal
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Diskop-UKM
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Predikat 0 0 CC B B BB
Persentase Aset Keadaan Kondisi Baik
% 0 70% 75% 80% 85% 85%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
48
IV.2. Strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bandung
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah
langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun
nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah
dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-
masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.
Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis PD merupakan strategi dan kebijakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2014-
2019 dan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
Tabel4.2. Strategi dan Kebijakan PD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi dan usaha koperasi secara berkelanjutan
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi
Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi dan Meningkatkan Kemampuan SDM Dibidang Koperasi
Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan
Pengembangan
Diklat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Mengingkatkan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
Meningkatkan Kuantitas Produktivitas Koperasi dan UMKM
Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama manajemen usaha Koperasi
Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor
simpan pinjam
perdagangan,
pertanian,
pariwisata dan
peternakan
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
49
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan
jaringan kerjasama
UMKM
Peningkatan pengembangan kerjasama UMKM dan informasi bisnis serta pengembangan
pemasaran
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Mengingkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Standarisasi Produk UMKM
Meningkatkan
standarisasi UMKM
dan Produk UMKM
Peningkatan standarisasi produk UMKM dan perlindungan HAKI produk UMKM
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Tabel 4.3. Hasil Review
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang lebih baik
Meningkatkan Tata kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi dan Meningkatkan Kemampuan SDM Dibidang Koperasi
Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
Meningkatkan Aksesibiltas usaha Koperasi dan UMKM
Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi dan UMKM serta jaringan kerjasama koperasi dan UMKM
Peningkatan kapasitas manajemen usaha koperasi dan UMKM serta jaringan kerjasama koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatnya daya Saing Usaha Koperasi dan UMKM
Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Produk koperasi dan UMKM
Memfasilitasi standarisasi produk UMKM dan Koperasi
Peningkatan fasilitasi standarisasi produk UMKM dan Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya Kinerja Internal
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Diskop-UKM
Meningkatkan produktifitas kerja pegawai inten Diskop-UKM
Peningkatkan produktifitas kerja pegawai inten Diskop-UKM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
50
Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UKM
diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kabupaten
Bandung yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek Ekonomis
Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung
harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil
bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi
Otonomi Daerah.
2. Aspek Kultural
Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung harus
mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka
terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur
bangsa.
3. Aspek Teknologis
Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung harus
mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang
teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah
menghadapi era globalisasi.
4. Aspek Kelembagaan
Pembangunan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan harus mampu
membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor koperasi, UKM,
perindustrian dan perdagangan dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis
dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.
5. Aspek Perencanaan
Pembangunan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan harus mampu
merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang
jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
53
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk
kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dengan tetap mengacu pada program
pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021.
Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target
sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel yang menjelaskan
tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.
Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan
outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan
yang dilaksanakan.
Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2015,
target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra
menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang
bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian
setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
53
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Print file yang di excel dengan nama renstra pemisahan sheet diskop halaman sesuai kan dengan jmlah tabel
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
54
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
55
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
56
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
57
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Rencana StrategisTahun2016-2021
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
57
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja
.Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-
bidangkewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk
standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan
merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah
daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus
merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban
yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah
dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan
misi organisasi.
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya,
bahwa Dinas Koperasi dam UKM Kabupaten Bandung mendukung tercapainya tujuan untuk
“Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi
kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah” dengan sasaran
a.) Meningkatnya transaksi pada sector perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung;
b.) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM dan kualitas produk
unggulan. Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Rencana StrategisTahun2016-2021
58
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan
Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi kinerja
pada awal
periode RPJMD
(2015)
Target Capain Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020
1 Presentase Koperasi Aktif 57,18 58,48% 59,98% 61,48% 62,98% 64,48% 64,48%
2 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi 1.182.971 0,5 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1 % 1 %
3 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 684.323. 512.368
10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 20 %
4 Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kecil Menengah
3.099.772.278.625
0,5 % 0,7 % 1 % 1,2 % 1,5 % 1,5 %
5 Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi (Halal, PIRTdll)
60 PIRT 58 Halal
110 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
120 PIRT 60 Halal
470PIRT 300 Halal
6 Jumlah Produk UMKM yang terdaftar untuk mendafatkan sertifikasi HAKI
0 0 0 20 20 20 60
Rencana StrategisTahun2016-2021
59
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Tabel 6.2 Tabel Hasil Review Indikator Kinerja PD Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
No. Indikator Kinerja Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
(2015)
Target Capain Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020
1. Persentase Pertumbuhan Koperasi bekualitas
0 0 3% 4.5% 5% 6% 6%
2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif
1.185.814 0,5 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 %
3. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang melaksankana RAT
0 10 % 2 % 3 % 3 % 4 % 4 %
4. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah
9.615 6% 8 % 10 % 12 % 14 % 14 %
5. Persentase Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM
0 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,5%
6.
Jumlah Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi
Halal: 110 PRT: 60
110 28 210 200 200 748
7.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
0 - CC B B BB BB
8. Persentase Aset Keadaan Kondisi Baik
0 0 70% 75% 80% 85% 85%
Rencana StrategisTahun2016-2021
60
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
Tabel 6.3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
1
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang lebih baik
Meningkatkan Tata kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Koperasi bekualitas
Jumlah Koperasi Sehat Rumus = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Koperasi Aktif
Diskop-UKM
Persentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif
Jumlah Anggota Koperasi Aktif Rumus = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Seluruh Anggota Koperasi
Diskop-UKM
2
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
Meningkatkan Aksesibiltas usaha Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang melaksankana RAT
Jumlah Volume Usaha Koperasi yang RAT Rumus = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Volume Usaha Koperasi Aktif
Diskop-UKM
Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM Akhir - Jumlah UMKM Awal Rumus = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Seluruh UMKM
Diskop-UKM
Persentase Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM
Jumlah Tenaga Kerja Akhir - Jumlah Tenaga Kerja Awal Rumus = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Seluruh Tenaga Kerja
Diskop-UKM
3
Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Produk koperasi dan UMKM
Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Produk koperasi dan UMKM
Jumlah Produk UMKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi
Rumus = Jumlah Produk UMKM yang Telah Terstandarisasi dan Tersertifikasi
Diskop-UKM
Rencana Strategis Tahun2016-2021
61
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
BAB VII
PENUTUP
Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung
2016–2021 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi dan UKM yang
mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan
dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung.
Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan
pengembangan tugas urusan Koperasi dan UMKM maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang
sudah ditetapkan dapat tercapai.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bandung
Ir. H. HERMAWAN Pembina Utama Muda
Nip : 1959 0120 198603 1 008