rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022 · rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil...
Post on 04-Jan-2020
24 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN 2017-2022
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA2017
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………..… iKATA PENGANTAR……………………………………………………… iiDAFTAR ISI……………………………………………………………….. iiiBAB I PENDAHULUAN………………………………………….. I-1
1.1 Latar Belakang……………………………………………. I-11.2 Landasan Hukum…………………………………………. I-21.3 Maksud dan Tujuan……………………………………… I-31.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH… II-12.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD………….. II-12.2 Sumber Daya PD………………………………………… II-52.3 Kinerja Pelayanan PD…………………………………… II-72.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah………………………………………… II-9BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI…………………………………………………… III-13.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan PD……………………………………. III-13.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan
wakil kepala daerah Terpilih…………………………….. III-23.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra…………………… III-33.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis…………………………….. III-53.5 Penentuan Isu-isu Strategis……………………………... III-5
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN………………………………. IV-14.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD…………... IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN…………………... V-15.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH…………………… V-15.2 ARAH KEBIJAKAN……………………………………….. V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN……………………………………………... VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.. VII-1BAB VIII PENUTUP…………………………………………………. VIII-1LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Derah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD
I-1
I BAB I
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di
tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak
politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang
sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263
ayat (3).
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang
merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator kinerja yang
harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra difokuskan pada bidang
kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program
yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut
urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari
belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, serta ketenagakerjaan sedangkan yang menjadi Urusan
Pilihan yaitu Urusan Transmigrasi
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima)
tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana
I-2
Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan RKA yang mengacu pada Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
1.2 LANDASAN HUKUM Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
I-3
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-
2025;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-
2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta No 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 117 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil
organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk
jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.
I-4
1.3.2 Tujuan Adapun penyusunan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini ditujukan
untuk :
1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai
dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima
tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib
yaitu pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM),
Ketenagakerjaan, dan untuk Urusan Pilihan yaitu Transmigrasi.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan
kebijakan pembangunan daerah.
1.2 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra perangkat daerah tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
II-1
II BAB II
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Mengacu
pada perda tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta termasuk Organisasi Perangkat Daerah Tipe A
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 beserta
perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:
2.1.1 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2.1.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha
Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; pelaksanaan
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha
Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan urusan
pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
II-2
2.1.3 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub BagianUmum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Koperasi, terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Kelembagaan;
b. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMK;
b. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan UMK.
5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja;
II-3
b. Seksi Bimbingan dan Penempatan Tenaga Kerja;
c. Seksi Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi.
6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
a. Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan;
b. Seksi Hubungan Industrial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsi kepala dinas, sekretaris, maupun kepala bidang dijabarkan
sebagai berikut:
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
1. Kepala Dinas, melaksanakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan
pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan,
umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan
pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
2. Sekretariat, melaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program
kerja di lingkungan Dinas;
b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol dan
II-4
e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan
program kerja Dinas.
Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan program dan kegiatan di bidang Koperasi.
3. Bidang Koperasi, melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
program kerja di bidang Koperasi;
b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah
dinas di bidang Koperasi;
c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang
Koperasi; d
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang
Koperasi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di
bidang Koperasi.
Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro.
4. Bidang Usaha Mikro dan Kecil, melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
program kerja di bidang Usaha Mikro;
b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan
naskah dinas di bidang Usaha Mikro;
c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang
Usaha Mikro;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Usaha
Mikro; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang
Usaha Mikro.
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pengembangan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan
fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
program kerja di bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
II-5
b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah
dinas di bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c
c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang
Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang
Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang
Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Kesejahteraan dan
Hubungan Industrial.
6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
program kerja di bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah
dinas di bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang
Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang
Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang
Kesejahteraan dan Hubungan Industrial.
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Sumber Daya manusia/ Kepegawaian
Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya,
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta terhitung per 1 November 2017 didukung oleh personil sebanyak 76
orang yang terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil
1. Berdasar jenis kelamin:
- Laki- laki : 23 orang
- Perempuan : 27 orang
2. Berdasar kepangkatan/ golongan
- Golongan IV : 13 orang
- Golongan III : 31 orang
- Golongan II : 6 orang
II-6
3. Berdasar tingkat pendidikan
Magister/S2 : 9 orang
Sarjana/S1 : 24 orang
Sarjana Muda/D3 : 4 orang
SMA/sederajat : 13 orang
b. Tenaga Bantuan (NABAN) : 4 orang
c. Tenaga Teknis : 22 orang Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017
2.2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta telah mempergunakan sarana dan prasarana
perkantoran secara optimal terutama dalam rangka memberikan pelayanan bagi
masyarakat. Sebagai Perangkat Daerah baru, secara umum sarana dan prasarana
relative sudah mencukupi, kekurangan sarana dan prasarana sudah dimasukkan
dalam usulan diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun
2018. Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah kondisi kendaraan
roda empat yang sudah tua, begitu juga dengan beberapa komputer yang ada perlu
diupgrade maupun diganti dengan yang baru. Sarana dan prasarana
perkantoran yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi : No Jenis Aset : Jumlah
1 Kendaraan roda dua : 23 buah
2 Kendaraan roda empat : 7 buah
3 Ruang rapat : 1 buah
4 Mesin ketik : 4 buah
5 Komputer : 11 buah
6 Lap top : 2 buah
7 Printer : 11 buah
8 LCD Proyektor : 1 buah
9 Telepon/mesin fax : 1 buah
10 Kamera : 1 buah
11 Handycam : 1 buah
12 TV Color : 1 buah
13 Wireless : 1 buah
14 Meja Kerja : 128 buah
15 Kursi Kerja : 204 buah
16 Meja Rapat : 5 buah
17 Kursi Rapat : 14 buah
II-7
18 Almari : 50 buah
19 Filling Cabinet : 38 buah
20 Cash Box : 1 buah Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat
Daerah Kota Yogyakarta, merupakan Perangkat Daerah peleburan dari Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Bidang Koperasi; dan Bidang
Pengembangan Sumber Daya UMKM) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Bidang
Kesejahteraan dan Hubungan Industrial). Untuk bisa mengetahui capaian kinerja
pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, maka akan dikaji capaian kinerja dari program maupun kegiatan yang
ada pada Bidang Koperasi dan Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM (Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian) serta Bidang Ketenagakerjaan
(Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
disajikan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.
Pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga
Keuangan Mikro, target kenaikan omset koperasi sebesar 10% pertahun rata- rata
tercapai, yakni masing- masing di tahun 2012 sebesar 10%, tahun 2013 sebesar
22,95%, tahun 2015 sebesar 18%, dan tahun 2016 sebesar 17,19%. Pada tahun
2014 target kenaikan omset tidak tercapai, yakni hamya sebesar 2,69%. Sementara
itu target kenaikan aset 10% per tahun tercapai pada tahun 2012, 2013, dan 2015,
yakni masing- masing sebesar 10%,30,24%, dan 48%. Sementara pada tahun 2014
dan 2016 target kenaikan aset tidak tercapai yakni masing- masing sebesar 0,99%
dan 8,07%. Target kenaikan omset dan aset koperasi tidak tercapai disebabkan
penyampaian laporan triwulan koperasi yang tidak optimal disampaikan ke dinas,
disamping hal tersebut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh dinas juga masih
sangat terbatas (hanya terhadap 30 koperasi) yang mengakibatkan update koperasi
tidak bisa dilakukan secara maksimal. Rasio capaian realisasi penggunaan
anggaran pada periode 2012- 2016 rata- rata 92,038. Rasio terendah terjadi pada
tahun 2014 yakni sebesar 89,11.
Pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah, target meningkatnya omset sebesar 5% per tahun dan
II-8
meningkatnya aset 10% per tahun dari tahun 2012- 2016 rata- rata tercapai.
Ketidaktercapaian omset hanya terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 4,35%.
Pada tahun tersebut terjadi gejolak ekonomi global, dimana Usaha Mikro Kecil
merupakan salah satu sektor yang terkena dampak perlambatan ekonomi tersebut.
Turunnya nilai rupiah juga berdampak pada pelaku usaha dimana bahan bakunya
berasal dari hasil impor. Sementara itu, daya beli masyarakat yang turun juga akan
berdampak pada menurunnya omset Usaha Mikro Kecil.
Pada Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas,
target peningkatan pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan selama
periode 2012- 2016 rata- rata adalah lebih dari 100%, hal ini terjadi karena
meningkatnya animo masyarakat pada jenis pelatihan tertentu, diantaranya adalah
pelatihan stir mobil, tata boga, pembuatan kue roti, menjahit, dan tata rias
kecantikan. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2012-
2016 cukup baik, yakni rata- rata sebesar 95,68, dengan capaian terendah pada
tahun 2014 yakni sebesar 90,00.
Pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja,
jumlah perusahaan kategori rawan dan setengah rawan selama periode 2012- 2016
rata- rata mengalami penurunan. Ketercapaian kinerja selama 5 tahun menunjukkan
di atas 100%. Hal ini menunjukkan semakin kondusifnya hubungan antara pihak
perusahaan dengan tenaga kerjanya serta upaya dalam pembinaan terhadap
perusahaan maupun serikat pekerja telah menunjukkan hasilnya. Rasio capaian
realisasi penggunaan anggaran selama periode 2012- 2016 cukup baik, yakni rata-
rata sebesar 92,27, dengan capaian terendah pada tahun 2012 yakni sebesar
83,48.
Pada Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja dengan
indikator kinerja menurunnya jumlah penganggur, selama periode 2012- 2016 rata-
rata telah melampaui target, dengan capaian masing- masing 103%, 107%, 22%,
108%, dan 158%. Dengan demikian penurunan angka pengangguran telah dapat
dicapai dengan baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain penempatan
tenaga kerja melalui kegiatan pemberdayaan maupun layanan informasi pasar
kerja. Rata- rata rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode
2012- 2016 sudah cukup baik, yakni 95,45.
Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi
penempatan transmigran selama periode 2012- 2016 cenderung mengalami
penurunan. Realisasi penempatan transmigran tertinggi adalah pada tahun 2012,
yakni sebanyak 19 KK atau 64 jiwa. Angka terendah tercatat pada tahun 2014 yakni
5 KK. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan jumlah kuota untuk Kota Yogyakarta.
Semakin menurunnya terget penempatan transmigrasi ini disebabkan turunnya
kuota untuk Pemerintah Daerah DIY yang berdampak pada penurunan kuota untuk
II-9
Pemerintah Kota Yogyakarta. Realisasi capaian kinerja cenderung masih di bawah
target. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup besar, akan
tetapi masyarakat hanya berminat pada lokasi- lokasi tertentu saja. Dengan
demikian meskipun daftar tunggu peminat transmigrasi cukup banyak, ketika sudah
ditentukan lokasi tujuan, belum tentu masyarakat berminat dengan lokasi tersebut.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERKEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
meliputi:
2.4.1 Faktor Internal A. Kekuatan 1. Tersedianya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta beserta
Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
2. Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus sebagai
pendorong pertumbuhan/ perkembangan UKM dan koperasi serta penyerapan
tenaga kerja
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai
4. Beragamnya jenis pelatihan maupun fasilitasi untuk masyarakat
5. Hubungan industrial yang harmonis di lembaga kerjasama tripartid, deteksi dini
dan dewan pengupahan
B. Kelemahan 1. Belum diterapkannya penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dengan
tegas dan jelas sehingga tak dapat digunakan sebagai alat memotivasi
karyawan
2. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
3. Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
4. Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi
2.4.2 Faktor Eksternal A. Peluang 1. Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata.
2. Tersedianya Infrastruktur yang memadai.
II-10
3. Keberadaan Lembaga BUMD/BUMN maupun perguruan tinggi sebagai mitra
dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi UKM maupun
koperasi
4. Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
5. Jumlah dan potensi (tumbuhnya) Usaha Mikro Kecil cukup besar
6. Keberadaan forum komunikasi (Forkom) UMKM sebagai sarana komunikasi
untuk pengembangan usaha
7. Banyaknya even pameran/promosi bagi UMKM
8. Banyaknya jumlah koperasi
9. Angkatan kerja yang cukup besar
10. Jumlah perusahaan cukup besar
11. Teknologi informasi yang semakin maju
B. Ancaman 1. Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran
2. Lemahnya UKM dalam mengakses bahan baku maupun permodalan
3. Persaingan produk sejenis dari luar daerah
4. Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah
5. Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah
6. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
7. Rendahnya motivasi tenaga kerja untuk bekerja di luar daerah/ luar negeri
8. Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji
kompetensi)
9. Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
10. Masih rendahnya kesejahteraan pekerja
11. Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu
12. Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi di
masyarakat
13. Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis
14. Terbukanya persaingan dengan tenaga kerja asing dengan adanya
pemberlakuan ACFTA
III-1
III BAB III
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi,
UKM, tenaga kerja dan transmigrasi maka keluaran (output) kegiatan yang
dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi,
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
serta pelayanan bidang ketenagakerjaan meliputi pengembangan dan penempatan
tenaga kerja dan transmigrasi serta perlindungan dan pengembangan lembaga
tenaga kerja.
Dilihat dari ketugasan dan potensi daerah yang ada, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Tahun
2017 – 2022 perlu mengambil langkah-langkah kongkrit dalam upaya mewujudkan
Visi Kota Yogyakarta yakni: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman
Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan
Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.
Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi, UKM,
ketenagakerjaan, dan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan
pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat
mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang
diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan
maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini
dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai
antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa
mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Salah satu masalah pokok yang dihadapi Kota Yogyakarta adalah
Ketimpangan Pendapatan antar penduduk yang masih tinggi. Salah satu penyebab
ketimpangan pendapatan antar pendududuk adalah tingginya angka pengangguran
di Kota Yogyakarta.
Angka pengangguran di Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah tertinggi
diantara 4 (empat) kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 5,08%.
Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:
a. Pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi belum
optimal
b. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja belum optimal
c. Kualitas koperasi belum optimal
d. Perlunya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan
III-2
kompetitif pelaku Usaha Mikro Kecil
Akar permasalahan dari beberapa permasalahan di atas antara lain:
a. Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendah
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja belum optimal
c. Penempatan calon tenaga kerja masih rendah
d. Perluasan kesempatan kerja belum optimal
e. Penempatan transmigrasi belum optimal
f. Kesejahteraan tenaga kerja masih rendah
g. Upah tenaga kerja masih rendah
h. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial
i. Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah.
j. Pengembangan usaha koperasi masih rendah
k. Fasilitasi dan kemitraan dan pembiayaan pelaku UMK belum optimal
l. Perlunya fasilitasi untuk wirausaha muda baru
m. Perkembangan usaha UMK lambat
n. Perlunya fasilitasi bagi pelaku UMK dalam mempromosikan produknya
terutama dengan hotel, restoran, mall, toko modern, dll
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 ini disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di samping itu,
RPJMD ini juga tetap memperhatikan RPJMD DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), serta RPJMD kabupaten sekitarnya.
Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 sebagaimana
termuat dalam RPJMD adalah : “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”
Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi
pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat ;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
III-3
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dari tujuh misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terkait dan mendukung misi ke-2,
yakni: memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
Dukungan atas visi ke-2 tersebut diwujudkan dalam sasaran Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni: menurunkan angka
pengangguran. Beberapa indikator program teknis diharapkan akan meningkat
persentasenya untuk mendukung ketercapaian sasaran di atas, yakni: penempatan
pekerja, penempatan transmigrasi, jumlah perusahaan yang sudah mempunyai
sarana hubungan industrial, upah minimum kota, aset koperasi, serta omset UKM.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY angka
pengangguran di Kota Yogyakarta selama 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) adalah
tergolong masih cukup tinggi, yakni: 6,35 (tahun 2014), 5,52 (tahun 2015), dan 5,08
(tahun 2016). Target penurunan angka pengangguran dengan dukungan
pencapaian target indikator program teknis tersebut di atas diharapkan dapat
mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi Dan UKM
Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kontribusi KUKM dalam perekonomian melalui pengembangan
komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor- sektor unggulan
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan
praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat
Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 diarahkan
untuk: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh
menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”)
dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai
berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan kelembagaan usaha
III-4
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 terkait koperasi dan Usaha Mikro
Kecil pada prinsipnya selaras dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan
UKM tahun 2015-2019. Peningkatan aset koperasi sebagai suatu hasil dari koperasi
yang semakin berdaya dan maju dalam pengelolaan maupun kelembagaannya, di
mana salah satu pendukung di dalamnya adalah aspek sumber daya manusianya.
Penumbuhan wirausaha baru sebagai upaya semakin memantapkan
motivasi dan jiwa kewirausahaan agar semakin fokus dalam mengembangkan
usaha yang sudah dirintis merupakan suatu proses yang sudah dilakukan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan daya
saing pelaku usaha. Sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Undang undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan
kabupaten/ kota hanya melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pada
skala usaha mikro saja.
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun 2015- 2019
meliputi:
a. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.
b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenagakerjaan.
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam
dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja.
e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan
indikator kinerja rating audit BPK.
f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan
g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan,
penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang
bermanfaat dan berkelanjutan.
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan
III-5
adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan
daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Melalui program transmigrasi, akan memberikan lapangan kerja baru bagi
transmigran, sehingga akan menurunkan angka pengangguran. Sementara
pembangunan di kawasan transmigrasi akan menyebabkan berkembangnya
kawasan transmigrasi, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Keterkaitan antara sasaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi dengan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah bahwa dengan
terealisirnya pengiriman transmigran merupakan salah satu upaya pengentasan
pengangguran. Pengiriman transmigran dari berbagai daerah akan turut mendukung
sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi terutama berkaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Perencanaan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah
menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Tidak ada program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan yang
berkaitan dengan lingkungan hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Yogyakarta.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Merujuk pada identifikasi permasalahan bidang koperasi, UMK, dan
ketenagakerjaan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa
III-6
Renstra Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kota
Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa
hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut:
a.
b.
Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja
Pengoptimalan jumlah penempatan transmigrasi sesuai kuota yang ada
c. Peningkatan jumlah perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan
industrial
d. Peningkatan upah minimum kota
e. Peningkatan aset koperasi
f. Peningkatan omset Usaha Mikro Kecil
IV-1
IV BAB I
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
5.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas
dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 64 Tahun 2016 beserta perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta, maka visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu :
”TERWUJUDNYA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN YANG BERKELANJUTAN”
Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta dijabarkan dalam misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yang sederhana, jelas,
pasti, dan transparan sesuai standar pelayanan.
b. Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui pengembangan
sumber daya manusia (SDM) , teknologi, dan kemitraan.
c. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan
kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang
berkelanjutan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang
mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menetapkan
tujuan dan sasaran selama 5 tahun ke depan. Tujuan jangka menengah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta adalah Menurunkan Angka Pengangguran. Sementara itu, sasaran
jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah Angka Pengangguran Menurun. Indikator
tujuan dan sasarannya adalah persentase jumlah penganggur. Persentase jumlah
penganggur ini didapatkan dari formula sebagai berikut:
IV-2
Persentase jumlah penganggur= ∑ angkatan kerja - ∑ yang bekerja × 100%
∑ angkatan kerja
Target tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke
depan, selengkapnya disajikan pada tabel 4.1.
V-1
V BAB I
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH
Strategi yang ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
2. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
3. Pengoptimalan Kualitas Koperasi
4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro
5.2 ARAH KEBIJAKAN
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengambil
kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja
2. Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
3. Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara
(AKAN)
4. Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur
5. Mengoptimalkan penempatan transmigrasi
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
7. Meningkatan upah minimum kota
8. Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
9. Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi
10. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
11. Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK
12. Menumbuhkan Wirausaha Baru melalui Home Business Camp (HBC) dan
Karang Mitra Usaha (KaMU)
13. Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha
Mikro
14. Meningkatkan Pengembangan Kemitraan UKM dengan hotel, restoran, toko dan
mall
Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 5.1.
VI-1
VI BAB I
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Terdapat 4
program teknis dengan 9 kegiatan dan 3 program penunjang dengan 7 kegiatan,
sebagaimana tersebut di bawah ini:
6.1 Program dan Kegiatan Internal Prangkat Daerah
Non Urusan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Urusan Wajib
1. Urusan Koperasi dan UKM
a. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
- Kegiatan Kemitraan dan Pembiayaan UMK
- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
2. Urusan Ketenagakerjaan
a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Kegiatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja
- Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
VI-2
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
- Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja
Urusan Pilihan
1. Urusan Transmigrasi
a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Kegiatan Penempatan Transmigrasi
Semua program dan kegiatan tersebut di atas dibiayai dengan APBD Kota
Yogyakarta. Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta jangka menengah 2017-2022
selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.
VII-1
VII BAB I
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian
perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas.
Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam
bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan
selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada
RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Yogyakarta disajikan pada tabel 7.1.
VIII-1
VIII BAB I
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah disusun dengan
memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022 serta isu-isu bidang koperasi, UKM, tenaga kerja dan
transmigrasi yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini telah memuat visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang
meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja
program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran
keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk jangka waktu
2017-2022. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah
Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya.
Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara
berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan
pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan visi dan misi Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta untuk tahun 2017-2022 akan tercapai , serta dapat memberikan
kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-
2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada
khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
SASARAN1 Peningkatan ekonomi masyarakat
berbasis ekonomi kerakyatanMeningkatnya jumlah koperasi aktif 453 460 467 474 481 464 466 456 469 469 102,43% 101,30% 97,64% 98,95% 97,51%Meningkatnya jumlah pelaku usahamikro, kecil, dan menengah
22.341 UMKM 22.591 UMKM
22.841 UMKM
23.091 UMKM
23.341 UMKM
22.403 UMKM
22.628 UMKM
22.916 UMKM
23170 UMKM
23486 UMKM
100,28% 100,16% 100,33% 100,34% 100,62%
2 Meningkatkan kualitas tenaga kerjasesuai dengan kebutuhan pasarsekaligus memberikan perlindunganketenagakerjaanBesaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis kompetensi
24% 37% 50% 62% 75% 72,76% 90,45% 52,75% 72,52% 53,15% 303,17% 244,46% 105,50% 116,97% 70,87%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis masyarakat
21% 31% 40% 50% 60% 45,71% 55% 80% 70,31% 75,36% 217,67% 178,19% 200,00% 140,62% 125,60%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan kewirausahaan
21% 31% 40% 50% 60% 68,86% 46,12% 9,21% 64,53% 72,83% 327,90% 148,77% 23,03% 129,06% 121,38%
Besaran Kasus yang diselesaikandengan Perjanjian Bersama (PB)
18% 26% 38% 44% 50% 100% 79% 55,56% 65,71% 85% 555,56% 302,19% 146,21% 149,34% 170,00%
Besaran pekerja/buruh yang menjadipeserta program Jamsostek
18% 26% 34% 42% 50% 44,41% 44,36% 44,74% 77,00% 98,39% 246,72% 170,62% 131,59% 183,33% 196,78%
Persentase Pemeriksaan Perusahaan 20% 26% 33% 39% 45% 39% 22,15% 11,38% 112,00% 26,37% 195,00% 85,19% 34,48% 287,18% 58,60%
Persentase pengujian peralatan diperusahaan
20% 28% 35% 43% 50% 37% 20,45% 32,80% 97,30% 100% 185,00% 73,04% 93,71% 226,28% 200,00%
Persentase pencari kerja yang terdaftaryang ditempatkan
25% 36% 47% 59% 70% 67,39% 48,61% 63,84% 109,54% 95,35% 269,56% 135,03% 135,83% 185,66% 136,21%
PROGRAM1 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dan LembagaKeuangan Mikro
- kenaikan omset pertahun 10% 10% 10% 10% 10% 10% 22,95% 2,69% 18% 17,19% 100,00% 229,50% 26,90% 179,30% 171,90%- kenaikan aset pertahun 10% 10% 10% 10% 10% 10% 30,24% 0,99% 48% 8,07% 100,00% 302,40% 9,90% 481,50% 80,70%
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- meningkatnya omset 5% (137 M) 5% (144 M) 5% (151 M) 5% (158 M) 5% (165 M) 5%(137M) 5% (144 M) 5% (151 M) 6,00% 4,35% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00% 87,00%
Tabel 2.1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta
Target IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra Perangkat Derah Tahun ke-No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Target IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra Perangkat Derah Tahun ke-No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
- meningkatnya nilai Aset 10% (1.170,2 M)
10% (1.650 M)
10% (1,900 M)
10% (2.260 M)
10% (2.550 M)
10% (1170M 10% (1.650 M)
10% (1,900 M)
12,00% 10,32% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00% 103,20%
3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
- Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan
5577 Pencaker 6077 pencaker
6577 pencaker
7077 pencaker
7577 pencaker
5654 Pencaker
6544 pencaker
7538 pencaker
7494 Pencaker
8045 pencaker
101,38% 107,68% 114,61% 105,68% 106,18%
4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan
686 Perusahaan
672 Perusahaan
658 perush 644 perush 630 perush 686 Perush 672 perush 644 perush 630 Perush
603 perush
100,00% 100,00% 102,13% 102,17% 104,29%
5 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Menurunnya jumlah penganggur 17821 orang 17401 orang 16981 orang 16561 orang 16141 orang 17217 orang 16097 orang 13137 orang
15181 Orang
6721 orang
103,39% 107,49% 122,64% 108,33% 158,36%
6 Program Pengembangan Kawasan transmigrasi
- Prosentase transmigrasi yang ditempatkan
75 80 85 90 95 19 KK/65 jiwa 15 KK/47 jiwa 5 KK/15 jiwa 12 KK/39 jiwa
13 KK/48 jiwa
86,67% 58,75% 17,65% 43,33% 50,53%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
1.168.532.500 846.310.960 869.411.500 811.823.950 785.021.900 1.087.899.334 770.944.168 774.769.302 747.647.248 744.194.976 93,10 91,09 89,11 92,09 94,80 -8,69 (0,33)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.768.897.805 1.591.367.428 2.003.754.882 2.151.004.768 2.043.053.610 1.475.435.086 1.205.629.453 1.782.585.932 2.048.901.290 1.983.789.782 83,41 75,76 88,96 95,25 97,10 4,55 12,30
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
1.762.515.500 1.582.918.500 2.246.006.500 2.283.557.500 1.989.091.400 1.748.186.700 1.565.671.900 2.021.430.000 2.231.620.500 1.841.261.200 99,19 98,91 90,00 97,73 92,57 5,12 (2,75)
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.819.661.800 1.883.283.501 2.075.047.500 1.701.234.122 1.447.760.450 2.777.626.100 1.833.248.676 1.936.591.450 1.607.583.601 1.354.509.327 98,51 97,34 93,33 94,50 93,56 -13,99 (4,25)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
269.960.000 297.322.000 1.293.416.375 1.298.704.850 1.750.136.750 225.363.350 276.027.000 1.175.314.275 1.230.210.511 1.739.846.219 83,48 92,84 90,87 94,73 99,41 95,08 12,42
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
281.187.250 411.880.000 312.747.000 302.048.000 301.837.000 219.324.650 288.425.900 201.278.600 247.752.500 277.844.550 78,00 70,03 64,36 82,02 92,05 4,73 6,53
Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta
Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -
Rata-rata Pertumbuhan
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah(1) (2) (3) (4)
Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendahPembinaan Lembaga Pelatihan Kerja belum optimal
Penempatan calon tenaga kerja masih rendah
Perluasan kesempatan kerja belum optimal
Penempatan transmigrasi belum optimal
Kesejahteraan tenaga kerja masih rendahUpah tenaga kerja masih rendahMasih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial
Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah.
Pengembangan usaha koperasi masih rendahFasilitasi dan kemitraan dan pembiayaan pelaku UMK belum optimal
Perlunya fasilitasi untuk wirausaha muda baruPerkembangan usaha UMK lambat
Perlunya fasilitasi bagi pelaku UMK dalam mempromosikan produknya terutama dengan hotel, restoran, mall, toko modern, dll
Tabel 3.1Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi belum optimal
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja belum optimal
Kualitas koperasi belum optimal
Perlunya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku Usaha Mikro Kecil
Ketimpangan pendapatan antar penduduk tinggi
1
1 2 3 4 5 62017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Menurunkan Angka Pengangguran
Angka Pengangguran Menurun
Persentase Jumlah Penganggur
5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86%
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ SasaranTarget Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Yogyakarta
Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan produktifitas tenaga kerjaMeningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan KerjaMeningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastrukturMengoptimalkan penempatan transmigrasiMeningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerjaMeningkatkan upah minimum kotaMeningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan IndustrialMeningkatan pembinaan kelembagaan koperasiMeningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasiMeningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMKMenumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dsb
Pengoptimalan Kualitas Koperasi
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro
Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta
VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak pada Nilai KeistimewaanMISI 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
Menurunkan angka pengangguran
Angka pengangguran menurun
Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Program Internal Perangkat DaerahNON URUSAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 100% 1.205.897.610 100% 1.710.689.375 100% 1.762.010.049 100% 1.814.870.349 100% 1.869.316.460 100% 1.925.395.954 100% 10.288.179.797
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya makanan dan minuman untuk:
289.568.000 410.781.890 423.105.345 435.798.506 448.872.460 462.338.635 2.470.464.836
rapat koordinasi 109 kali 79 kali 79 kali 79 kali 79 kali 79 kali
tamu 800 orang 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali
Minum harian pegawai 50 orang 58 orang 58 orang 58 orang 58 orang 58 orang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
2 kementrian/lem
baga
149 kali 149 kali 149 kali 149 kali 149 kali
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
742.686.250 1.053.576.580 1.085.183.869 1.117.739.385 1.151.271.570 1.185.809.719 6.336.267.373
Perangko 150 lbr 150 lbr 150 lbr 150 lbr 150 lbrMaterai 6000 yang tersedia 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbrMaterai 3000 yang tersedia 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr
Jasa Pengiriman / Paket 175 paket 175 buah 175 buah 175 buah 175 buah 175 buahSTNK roda 4 yang terbayar 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit
STNK roda 2 yang terbayar 20 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit
bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
57 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis
Retribusi Kebersihan Kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
alat tulis kantor yang tersedia 117jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis
barang cetakan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
Penggandaan 430.920 lembar 431.000 lbr 431.000 lbr
431.000 lbr
431.000 lbr 431.000 lbr
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
32 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis
Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia
16 bh 2 bh 2 bh 2 bh 2 bh 2 bh
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali
Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Jasa Pemeliharaan Kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jasa Pemeliharaan Komputer 12 bln 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja Telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Derah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Yogyakarta
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Menurunkan angka pengangguran
Angka pengangguran menurun
persentase jumlah penganggur
Dinas Koperasi UKM Nakertrans
Kota Yogyakarta
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
173.643.360 246.330.905 253.720.835 261.332.458 269.172.430 277.247.600 1.481.447.588
Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis
Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
75 dokumen ASN
53 dokumen
ASN
53 dokumen
ASN
53 dokumen
ASN
53 dokumen ASN
53 dokumen
ASNJasa Tenaga bantuan 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang
Jasa Pengelola Arsip - 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
II Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100% 100% 446.565.000 100% 633.498.225 100% 652.503.175 100% 672.078.268 100% 692.240.616 100% 713.007.835 100% 3.809.893.119
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
167.241.000 237.248.500 244.365.955 251.696.935 259.247.845 267.025.280 1.426.825.515
Pemeliharaan Griya UMKM 1 pkt 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans
1 pkt 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
279.324.000 396.249.725 408.137.220 420.381.333 432.992.771 445.982.555 2.383.067.604
kendaraan roda 4 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit
kendaraan roda 2 20 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 104.575.000 100% 148.350.350 100% 152.800.865 100% 157.384.894 100% 162.106.440 100% 166.969.633 100% 892.187.182
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
104.575.000 148.350.350 152.800.865 157.384.894 162.106.440 166.969.633 892.187.182
Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
5 dokumen
5 dokumen 5 dokumen
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)
5 dokumen - - - - -
Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)
- 3 dokumen 3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen 3 dokumen
URUSAN WAJIB
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
IV Program peningkatan kualitas koperasi
Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina
4,70% 4,70% 959.857.200 4,75% 752.924.400 4,80% 775.512.132 4,80% 798.777.496 4,85% 822.740.821 4,90% 847.423.045 4,90% 4.957.235.094
1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi
412.693.720 323.722.290 333.433.960 343.436.980 353.740.090 364.352.290 2.131.379.330
- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi
25 koperasi - - - - -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah 20 kopsyah - - - - -
- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP
25 koperasi - - - - -
- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi
25 koperasi - - - - -
Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah 20 kopsyah - - - - -
Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah
20 kopsyah - - - - -
Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah
20 kopsyah - - - - -
Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif 10 koperasi - - - - - Sosialisasi BPJS dan Perpajakan 30 orang - 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi 20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi
10 kelompok 10 kelompok
10 kelompok
10 kelompok
10 kelompok 10 kelompok
Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan - 14 kelompok
14 kelompok
14 kelompok
14 kelompok 14 kelompok
Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional
- 25 koperasi
25 koperasi
25 koperasi
25 koperasi 25 koperasi
Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah
- 20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional
- 20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah
- 20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
Sosialisasi Perkoperasian 14 kecamatan 7 kec - - - -
Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok
5 koperasi 4 jenis
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi
Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian
15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT
15 SMP, 15 SMA, 5
PT
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop
50 orang 250 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
Monev Koperasi Syariah 15 koperasi 15 koperasi
15 koperasi
15 koperasi
15 koperasi 15 koperasi
Monev Koperasi yang belum RAT 30 koperasi 30 Koperasi
30 Koperasi
30 Koperasi
30 Koperasi 30 Koperasi
Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi
- 20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi
20 koperasi 20 koperasi
2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
547.163.480 429.202.110 442.078.172 455.340.516 469.000.731 483.070.755 2.825.855.764
Monitoring dan Evaluasi : 17 macam :
1. Program Dana Bergulir APBD 11 LKM - - - - -
2. Program BBM 21 LKM/ Kop - - - - - 3.Program MAP 2 LKM/ Kop - - - - -
4. Program Agribisnis 2 LKM/kop - - - - -
5. Program P3KUM 21 LKM/kop - - - - -
6. Program DB Syariah 5 Kop - - - - -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
7. Program Mitigasi 7 LKM/ Kop - - - - -
8. Program PERKASA 1 LKM/kop - - - - -
9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan
72 LKM/ Kop - - - - -
10. Pinjaman Daerah MKPL 5 Kop - - - - -
11. Program Dana Bergulir DIY 30 Kop - - - - -
12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL
8 Kec - - - - -
13. UED SP 25 UED SP - - - - -
14. BUKP 14 BUKP - - - - -
15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan
20 Kop - - - - -
16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU 5 Kop - - - - -
17. Penerima LPDB 9 Kop - - - - -
Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM 5 Kegiatan - - - - -
Pengawasan Koperasi : - - - - -
- Pengawasan Koperasi dilapangan 20 Koperasi - - - - -
- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head
5 Koperasi - - - - -
- Forum updating data KKS 100 koperasi - - - - -
- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas
1 paket - - - - -
- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi
4 kali - - - - -
Monitoring dan Evaluasi - 17 macam 17 macam 17 macam 17 macam 17 macam
Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi 75 koperasi
100 koperasi
100 koperasi
100 koperasi 100 koperasi
Pengawasan Koperasi 30 koperasi
30 koperasi
30 koperasi
30 koperasi 30 koperasi
Forum Pembina Koperasi 2 kali
Klinik Koperasi Sehat (KKS) 1 Kegiatan 2 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
1 Kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Cooperative Fair 6 Koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi
Gelar Produk Koperasi dan UKM 8 Koperasi 6 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi
Jogja Expo 4 Koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi
Pemeringkatan Koperasi - 100 koperasi
100 koperasi
100 koperasi
100 koperasi 100 koperasi
V Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro
Persentase peningkatan omset UKM yang dibina
5% 5% 2.428.656.215 5% 2.281.002.000 5% 2.349.432.060 5% 2.419.915.022 5% 2.492.512.472 5% 2.567.287.847 5% 14.538.805.616
1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK
1.094.312.500 1.027.781.945 1.058.615.400 1.090.373.862 1.123.085.080 1.156.777.632 6.550.946.419
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK
9 kali - - - - -
UMK Promo dan peluang investasi 4 kali - - - - - Gebyar UMK 1 kali - - - - -
Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK
2 kali - - - - -
Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK
2 kali - - - - -
Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) - 14 Kecamatan
14 Kecamata
n
14 Kecamata
n
14 Kecamatan
14 Kecamata
nPameran dan Promosi Produk UMK - 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak
- 7 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK
- 6 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
Penyusunan Mekanisme Tentang UMK
- 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft
Fasilitasi Legalitas bagi UMK - 0 10 pelaku UMK
10 pelaku UMK
10 pelaku UMK
10 pelaku UMK
Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi
- 2 draft - - - -
Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta
- - 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft
Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi
- - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
1.334.343.715 1.253.220.055 1.290.816.660 1.329.541.160 1.369.427.392 1.410.510.215 7.987.859.197
Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp ) IV"
1 kali/paket - - - - -
"Pengembangan wawasan Dekranasda"
0 Kali - - - - -
Gathering kemitraan member dekranas
1 kali - - - - -
"Ajang promosi dekranas pameran" 2 kali - - - - -
"Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas"
4 orang ,2 lokasi
- - - - -
"Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja"
250 eksemplar - - - - -
"Cetak Buku batikwarna alam" 250 eksemplar - - - - - Pendampingan IUM 14 Kec - - - - -
"Operasional Pusat Pengembangan UMKM"
5 org/11bln - - - - -
"Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM"
3 org x 11 bln - - - - -
Pengembangan produk UMKM di luar Daerah"
3 kali - - - - -
Indonesia Fashion Week (IFW) 3 paket - - - - -
Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil 0 paket - - - - -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM
1 paket - - - - -
Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM
3 kali - - - - -
Studi Komparasi Kajian 3 kali - - - - -
Penumbuhan Wirausaha Baru - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda
- 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Promosi Produk UMK - 6 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi
Kajian Promosi Usaha Mikro - 1 kali - - - -
Pelatihan Manajemen Pemasaran - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kaliUpdating Database UMK 1 paket - - - - -
URUSAN WAJIB
TENAGA KERJA
VI Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
Persentase penempatan pekerja 60,74% 60,74% 3.556.504.600 62,50% 3.627.112.650 64,15% 3.735.926.030 66,50% 3.848.003.810 68,00% 3.963.443.925 70,00% 4.082.347.242 70,00% 22.813.338.257
1 Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
Pencari Kerja yang dilatih melalui: 2.352.786.400 2.399.496.775 2.471.481.675 2.545.626.125 2.621.994.910 2.700.654.757 15.092.040.642
Pelatihan MTU:Pelatihan Teknisi HP 20 orang - - - - - Pelatihan Sablon/Percetakan 20 orang - - - - -
Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi
20 orang - - - - -
Pelatihan Bengkel Mobil 20 orang - - - - - Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen)
- 20 orang - - - -
Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede)
- 20 orang - - - -
Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo)
- 20 orang - - - -
Pelatihan Institusional : - - - - Pelatihan Akupresur Lanjutan 20 orang - - - - -
Pelatihan Teknik Pendingin 20 orang - - - - -
Pelatihan Cleaning Service 20 orang - - - - - Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon
20 orang - - - - -
Pelayanan Perdagangan Retail 20 orang - - - - - peserta sertifikasi kompetensi Akupresur
20 orang - - - - -
Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK
20 orang - - - - -
Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK
20 orang - - - - -
Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK
20 orang - - - - -
Satpam 20 orang 20 orang - - - -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Stir Mobil dan SIM A 120 orang 120 orang - - - - Perhotelan 25 orang 20 orang - - - - Front Office 40 orang 20 orang - - - - Travel Agent 20 orang 20 orang - - - - Pembuatan Kue Roti 40 orang 40 orang - - - - Tata Boga 40 orang 40 orang - - - -
Tata Rias Kecantikan 20 orang 40 orang - - - - Tata Rias Pengantin 20 orang 40 orang - - - -
Tata Rias Pengantin Paes Ageng 20 orang 40 orang - - - -
Pelatihan Menjahit Dasar 20 orang 25 orang - - - -
Menjahit Mahir 20 orang 40 orang - - - -
Menjahit kebaya dan Surjan 20 orang 20 orang - - - -
Spa Terapis 20 orang 20 orang - - - -
Pelatihan untuk Difabel 20 orang 20 orang - - - -
Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website
- 20 orang - - - -
Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R
20 orang 20 orang - - - -
Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan
20 orang 20 orang - - - -
Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
50 orang 100 orang - - - -
Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya
30 orang 30 orang - - - -
Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan
20 orang 20 orang - - - -
Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK
- 20 orang - - - -
Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK
- 20 orang - - - -
Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK - 20 orang - - - -
LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi
5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK
LPK yang memperoleh penilaian Kinerja
20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK
LPK yang memperoleh pembinaan 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK
Pelatihan Institusional - - 700 orang 720 orang 720 orang 700 orangPelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R
- - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan
- - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- - 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya
- - 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Sertifikasi Kompetensi Perhotelan - - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
Sertifikasi Kompetensi Komputer - - 20 orang 20 orang - 20 orang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Bimtek dan Pelatihan bagi LPK - - 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang
2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
1.203.718.200 1.227.615.875 1.264.444.355 1.302.377.685 1.341.449.015 1.381.692.485 7.721.297.615
Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja
350 orang - - - - -
Data penganggur Kota YK yang tersedia
1 dokumen - - - - -
Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online
15 sekolah - - - - -
Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang 500 orang 1100 orang
1200 orang
1300 orang 1400 orang
Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN
- 1000 orang
1000 orang
1000 orang
1000 orang 1000 orang
Job Canvasing 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasiTemu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS
4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk
7 angkatan @16 orang
7 angkatan 6 angkatan
6 angkatan
6 angkatan 6 angkatan
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN
14 kec 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org
Data penganggur Kota YK yang tersedia
- 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)
100 perusahaan 50 perusahaa
n
40 perusahaa
n
40 perusahaa
n
40 perusahaan
40 perusahaa
n
Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK
- 2200org/15BKK
15 BKK 15 BKK 15 BKK 15 BKK
Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015
1 dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
Bursa kerja ( Job Fair ) 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Data IPK Kota Yk yang tersedia - 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA
- 30 perusahaa
n
40 perusahaa
n
40 perusahaa
n
50 perusahaan
50 perusahaa
nPerencanaan Tenaga Kerja Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1
dokumen1
dokumen1 dokumen 1
dokumen
Padat Karya Infrastruktur 48 orang 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
II Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial
32,65% 32,65% 883.930.950 34,46% 722.468.325 36,24% 744.142.375 38,06% 766.466.646 39,74% 789.460.645 41,45% 813.144.465 41,45% 4.719.613.406
Persentase peningkatan upah minimum kota
5,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 7,50%
1 Pembinaan , Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
361.381.500 295.370.000 304.231.100 313.358.036 322.758.780 332.441.540 1.929.540.956
FGD Jaminan Sosial 2 kali - - - - - Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta 11 Bulan - - - - -
Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial
40 perusahaan 24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaan
24 perusahaa
nPembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja
40 perusahaan 24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaan
24 perusahaa
n
Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015
3 kali 24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaan
24 perusahaa
nPemantauan THR Keagamaan dan uang servis
1 kali 24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaan
24 perusahaa
nSosialisasi Penetapan UMK 2019 1 kali 200
perusahaan
200 perusahaa
n
200 perusahaa
n
200 perusahaan
200 perusahaa
n
2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
522.549.450 427.098.325 439.911.275 453.108.610 466.701.865 480.702.925 2.790.072.450
Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .
2100 siswa - - - - -
Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh
1 buah - - - - -
Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
1 buah - - - - -
Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.
- 50 perusahaa
n
100 perusahaa
n
100 perusahaa
n
100 perusahaan
100 perusahaa
nPenyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
- 30 kasus 30 kasus 30 kasus 30 kasus 30 kasus
Deteksi Dini Ketenagakerjaan - 24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaa
n
24 perusahaan
24 perusahaa
n
Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB
- 40 perusahaa
n
40 perusahaa
n
40 perusahaa
n
40 perusahaan
40 perusahaa
n
Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
- 3 kesepakat
an
3 kesepakat
an
3 kesepakat
an
3 kesepakatan
3 kesepakat
an
Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta - 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.
- 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Verifikasi SP/SB - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain
- 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
URUSAN PILIHAN
TRANSMIGRASIProgram pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
Persentase penempatan transmigran
100,00% 100,00% 412.427.800 100,00% 491.176.000 100,00% 505.911.280 100,00% 521.088.618 100,00% 536.721.277 100,00% 552.822.915 100,00% 3.020.147.890
1 Penempatan Transmigrasi 412.427.800 491.176.000 505.911.280 521.088.618 536.721.277 552.822.915 3.020.147.890
Calon transmigran berkualitas 50 orang 0 0 0 0 0
Transmigran memperoleh pengarahan tentang transmigrasi
10 kali 0 0 0 0 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran
PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD
(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
2021 2022Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit
Kerja Perangkat Daerah
Tahun ke-62017 2018 2019 2020
Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian
7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK
Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan
10 kali 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali
Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat
5 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
Calon transmigran yang terealisir penempatannya
7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK
Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan
12 Lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi
Seleksi calon transmigran yang siap berangkat
40 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia
7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK
Calon transmigran Metode Sharing 0 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke5
Tahun ke-6
2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SASARANAngka Pengangguran Menurun 5,08% 5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86% 4,86%
PROGRAM1 Program pengembangan dan penempatan
tenaga kerja dan transmigrasia Persentase penempatan pekerja 60,74% 60,74% 62,50% 64,15% 66,50% 68,00% 70,00% 70,00%b Persentase penempatan transmigran 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
a Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial
32,65% 32,65% 34,46% 36,24% 38,06% 39,74% 41,45% 41,45%
b Persentase peningkatan upah minimum kota 5,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 7,50%
3 Program peningkatan kualitas koperasia Persentase peningkatan aset koperasi yang
dibina4,70% 4,70% 4,75% 4,80% 4,80% 4,85% 4,90% 4,90%
4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro
Target Program PD Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMDTabel 7.1
No Indikator Kinerja PDKondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke5
Tahun ke-6
2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Target Program PD Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
No Indikator Kinerja PDKondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
a Persentase peningkatan omset UKM yang dibina
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
top related