rencana strategis inspektorat perpustakaan nasional ri
Post on 21-Apr-2022
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2020-2024
Inspektorat Perpustakaan Nasional RI
2020
i
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat
Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024 ini disusun sebagai penjabaran
perencanaan jangka menengah Inspektorat Perpustakaan Nasional sesuai dengan
Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.
Perubahan yang mendasar yang terdapat dalam Renstra ini adalah sasaran
strategis dan indikator kinerja (IK) Inspektorat yang lebih terukur yang
berorientasi pada dampak (outcome) dan keluaran (output) yang dalam mendukung
pencapaian dampak (outcome) yang diformulasikan dengan pendekatan metode
balanced scorecard dengan tiga pendekatan yaitu (i) Perspektif Pelanggan
(Customers Perspective) (ii) Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Process
Perspective); (iii) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth
sesuai dengan fungsi Inspektorat sebagai pengawas internal dalam memberikan
fungsi penjaminan (assurance) dan fungsi konsultasi (consulting) sebagaimana
dimanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Inspektorat Perpustakaan Nasional menyadari bahwa perencanaan strategis
bukanlah suatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis
dan terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
Renstra Inspektorat disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan
mendasari kegiatan organisasi sehari-hari dan akan menjadi bahan komunikasi
antara organisasi Inspektorat dengan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
Diharapkan Renstra Inspektorat ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi
seluruh komponen Inspektorat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran,
pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pengendalian, serta penyusunan Laporan
Kinerja Inspektorat.
Jakarta, Desember 2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL iii
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Kondisi Umum 1
B. Isu Strategis 7
C. Potensi dan Permasalahan 9
D. Faktor Kunci Keberhasilan 12
Bab II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
DAN NILAI ORGANISASI 13
A. Visi dan Misi Perpustakaan Nasional 13
B. Visi dan Misi Inspektorat 13
C. Tujuan 15
D. Sasaran Strategis 16
E. Nilai-Nilai 19
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan
Kerangka Kelembagaan 21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan 21
B. Kerangka Regulasi 23
C. Kerangka Kelembagaan 23
Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 25
A. Target Kinerja 25
B. Kerangka Pendanaan 26
Bab V PENUTUP 27
iii
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Inspektorat
Perpustakaan Nasional 5
Bagan 2 Peta Strategi Inspektorat 16
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan 5
Tabel 2 SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan 5
Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat (Output) 7
Tabel 4 Capaian Dukungan Kinerja Outcome 7
Tabel 5 Permasalahan Pencapaian Sasaran Inspektorat 11
Tabel 6 Target Kinerja Inspektorat 2020-2024 25
Tabel 7 Kerangka Pendanaan Inspektorat 2020-2024 26
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Manual Indikator Kegiatan Tahun 2020-2024 Inspektorat 28
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan
bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola rekaman gagasan, pemikiran,
pengalaman, dan pengetahuan umat manusia serta mempunyai fungsi utama
melestarikan hasil budaya umat manusia khususnya yang berbentuk dokumen
karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam lainnya, dengan tujuan
memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan
wahana belajar sepanjang hayat. Melalui keberadaan perpustakaan terjadi
transformasi pengetahuan sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memiliki karakter dalam berkebudayaan Indonesia.
Disamping itu, dalam rangka mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya
sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui
pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
dalam rangka menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman
bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia, telah
diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya
cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahn 1990.
Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan. Dalam mengembangan tugas, Perpusnas memiliki fungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring
perpustakaan di Indonesia.
Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi
kehidupan masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan
fungsi menuju industri 4.0 dan menghadapi era new normal akibat pandemi
2
COVID19, Perpusnas melakukan berbagai kegiatan terobosan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan dan informasi antara lain melalui
pengembangan layanan perpustakaan berbasis informasi teknologi melalui e-
Pusnas, e-Kastara, Indonesia Onesearch (IOS), transformasi perpustakaan
berbasis inklusi sosial, dan bantuan pengembangan perpustakaan di daerah
melalui bantuan fasilitasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Disamping itu, Perpusnas melakukan restrukturisasi organisasi melalui
penambahan Unit Kerja Eselon II yang disinkronkan dengan adanya kebijakan
penyelarasan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV ke Pejabat Fungsional.
Inspektorat sebagai unit pengawasan internal berdasarkan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perpustakaan Nasional, memiliki peran yang strategis dalam
mendukung keberhasilan pembangunan di bidang perpustakaan.
Peran Inspektorat sebaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah
melaksanakan fungsi sebagai auditor internal, sebagaimana definisi auditor intern
yang dikembangkan oleh organisasi auditor internasional (The Institute of Internal
Auditors/IIA): “Internal auditing is an independent, objective assurance and
consulting activity designed to add value and improve an organization’s. Its help an
organization accomplish its objectives by bringing systematic, diciplined approach to
evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance
process”.
Pelaksanaan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu
manajemen di lingkungan Perpusnas dalam mencapai tujuan organisasi secara
taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan
operasi organisasi. Karakter auditor intern adalah sebagai penjamin (assurance)
yang independen dan tidak berpihak (objective) dan aktivitas konsultasi
(consulting). Kegiatan Inspektorat secara sinergi antara proses manajemen resiko,
pengendalian dan tata kelola akan menghasilkan lingkungan pengendalian yang
kondusif.
3
Peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut sesuai dengan maksud
pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang
menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif adalah:
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko,
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.
Inspektorat Perpustakaan Nasional secara efektif harus dapat mewujudkan
peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada
Pimpinan Perpustakaan Nasional, dan memberikan keyakinan dan konsultasi
kepada seluruh Unit di lingkungan Perpusnas disesuaikan dengan perkembangan
lingkup tugas dan fungsi Perpusnas.
Sebagai bentuk penjabaran tugas dan fungsi, Inspektorat menyusun
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra
Perpusnas tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan
Perpusnas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Renstra Perpustakaan Nasional Tahun
2020-2024.
Renstra Inspektorat tahun 2020-2024 juga disusun mengacu pada Road Map
Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 khususnya pada area perubahan
Penguatan Pengawasan, agar terjadi sinkronisasi antara pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di
Perpusnas.
Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Inspektorat Perpusnas
agar terdapat sinkronisasi dan sinergisme pengawasan, baik di Pusat, Unit
4
Pelaksana Teknis (UPT) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perpustakaan
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Gambaran umum kondisi Inspektorat Perpusnas sampai dengan awal
tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, Inspektorat
Inspektorat merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Utama.
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan internal.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan internal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan internal;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan
internal;
d. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. Evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
f. Pengembangan dan pembinaan zona integritas;
g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i. Pengelolaan urusan ketatausahaan inspektorat.
Struktur organisasi Inspektorat Perpusnas terdiri dari Inspektur, Sub Bagian
Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
5
Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Perpusnas digambarkan
sebagai berikut:
Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Perpusnas
2. Sumber Daya Manusia di Inspektorat
SDM Inspektorat terdiri dari 33 orang pegawai, dengan profil pegawai
berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
NO PENDIDIKAN STRATA JUMLAH
1 Magister Strata 2 4 orang
2 Perpustakaan Strata 1 dan Diploma 3 4 orang
3 Ekonomi/Akuntansi Strata 1 dan Diploma 3 15 orang
4 Komputer Strata 1 dan Diploma 3 2 orang
5 Adm. Negara Strata 1 2 orang
6 Teknik Strata 1 2 orang
7 Pertanian Strata 1 1 orang
8 Komunikasi Strata 1 2 orang
9 SLTA Kejuruan SMEA 1 orang
Jumlah 33 orang
Tabel 1. SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan
KEPALA
PERPUSNAS
SEKRETARIAT
UTAMA
INSPEKTUR
KASUBAG TATA
USAHA
KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
6
NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1 Jabatan Struktural
a Inspektur 1
b Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
2 Jabatan Fungsional Auditor
a Auditor Ahli Madya 2
b Auditor Ahli Muda 11
c Auditor Ahli Pratama 6
e Auditor Terampil 7
3 Jabatan Fungsional Arsiparis
a Arsiparis Ahli Muda 1
4 Jabatan Fungsional Umum 4
Jumlah 33
Tabel 2. SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan
Dari komposisi SDM sesuai dengan tabel di atas, dirasakan bahwa
untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan
semakin tingginya harapan stakeholder terhadap kinerja Inspektorat, maka
perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM agar dapat mengantisipasi
perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan
organisasi dalam lima tahun ke depan.
3. Sarana dan Prasarana Kerja
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian
yang lebih berkualitas, Inspektorat Perpusnas menempati ruangan di Gedung
Blok C Lantai IV di Jalan Salemba Raya No.28A Jakarta Pusat yang dilengkapi
dengan sarana kerja pegawai.
4. Pencapaian Kinerja Inspektorat
Hasil kinerja Inspektorat sebagai unsur pengawas internal
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perpusnas tahun 2015-2019, sebagaimana
tabel di bawah ini:
SASARAN STRATEGIS
7
Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien di Perpustakaan Nasional
No. INDIKATOR KINERJA/
KOMPONEN SATUAN
TARGET 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH
T R T R T R T R T R T R %
1 Jumlah laporan hasil pengawasan
Perpusnas
Laporan 225 45 45 45 45 45 47 45 45 45 46 225 228 101,3
2 Jumlah kegiatan penguatan pelaksanaan pengawasan Perpusnas
Kegiatan 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 100,0
Keseluruhan 100,7
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat (Output)
Disamping itu, kinerja Inspektorat juga mendukung pencapaian kinerja
outcome Eselon I/Lembaga sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA
OUTCOME SATUAN
TARGET 2019
CAPAIAN KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas
Nilai 75 34 57 63 67 70
2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas
Opini WTP WDP WDP WTP WTP WTP
3 Tingkat kualitas Akuntabilitas Kinerja Perpusnas
Nilai B CC CC CC B B
4 Tingkat Maturitas SPIP Perpusnas
Level 3 1 1 2 2,03 3
5 Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 1 1 1 1 2 Dalam proses evaluasi oleh BPKP
Tabel 4. Capaian Dukungan Kinerja Outcome
B. Isu Strategis
1. Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Hasil evaluasi maturity SPIP Perpustakaan Nasional sampai dengan
tahun 2019 adalah pada level 3,00 (Terdefinisi).
Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain adalah evaluasi
pengendalian intern berbasis teknologi informasi, pendokumentasian hasil
pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan
keterlibatan dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.
8
2. Opini Laporan Keuangan
Opini Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu tahun 2016,
2017, 2018 dan 2019. Meskipun opini WTP, namun masih terdapat catatan-
catatan yang harus diselesaikan untuk dapat mempertahankan opini tersebut
antara lain: (1) pengelolaan aset dan persediaan; (2) pengelolaan pengadaan
barang dan jasa; (3) pengelolaan PNBP; (4) pengelolaan pemberian bantuan
perpustakaan; dan (5) pengelolaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
3. Penerapan Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Hasil penilaian SAKIP Perpustakaan Nasional tahun 2019 dengan
kategori B dengan nilai 67,62. Hal-hal yang masih perlu peningkatan adalah
pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
internal dan capaian kinerja.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Hasil evaluasi reformasi Perpustakaan Nasional sampai dengan tahun
2019 adalah dengan nilai 73,05. Beberapa catatan evaluasi yang masih harus
ditindaklanjuti antara lain adalah masih rendahnya pemahaman/persepsi
reformasi birokrasi, belum diterapkannya manajemen berbasis teknologi
informasi untuk penataan perundang-undangan, penilaian kinerja individu (e-
SKP) untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, pengembangan pegawai
berbasis kompetensi, dan pembangunan/pengembangan zona integritas pada
unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan
pada umunya masih terfokus pada temuan adanya kerugian negara, akan
tetapi penyelesain temuan administrasi dan pengelolaan masih lambat dan
cenderung berlarut-larut sehingga mengakibatkan adanya temuan berulang
pada pemeriksaan periode berikutnya.
9
6. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Berdasarkan assessment oleh BPKP atas kapabilitas APIP dengan
menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), Inspektorat
Perpustakaan Nasional masih berada pada level 2 menuju level 3 dari 5
kategori level kapabilitas APIP.
Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain adalah kapasitas auditor,
pemenuhan berbagai kebijakan dan pedoman pengawasan, penerapan
manajemen risiko, pendampingan dan konsultasi bidang pengawasan, evaluasi
pengeloaan anggaran termasuk Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dan
pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pengawasan melalui pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.
C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. Struktur organisasi Inspektorat
Kedudukan Inspektorat yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional memberikan
keleluasaan Inspektorat untuk melaksanakan tugas pengawasan internal ke
seluruh Unit-Unit Kerja. Dengan kewenangan dan keleluasaan tersebut,
diharapkan Inspektorat dapat optimal dalam melakukan tugas pokok dan
fungsi.
b. Komposisi dan jumlah Auditor
Inspektorat memiliki 26 (dua puluh enm) auditor dengan komposisi: 1
(satu) Auditor Ahli Madya; 12 (tiga belas) Auditor Ahli Muda; 2 (dua) Auditor
Ahli Pratama; 4 (empat) calon Auditor Ahli Pratama; dan 7 (tujuh) calon
Auditor Trampil. Dari 26 (dua puluh enam) auditor tersebut, 15 (lima belas)
auditor atau 57% telah mengikuti pendidikan penjenjangan dan
pendidikan/pelatihan teknis subsantif.
Dengan jumlah dan komposisi tenaga fungsional auditor tesebut,
Inspektorat sudah dapat melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan
sesuai tugas pokok dan fungsi.
10
c. Dukungan dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Apatatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
d. Kebijakan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian/Lembaga
lainnya yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan
dan pengadaan barang/jasa.
e. Semakin meningkatkan pemanfaatan layanan konsultasi di bidang
pengawasan oleh Unit-Unit Kerja terkait pengelolaan keuangan dan
pengadaan barang/jasa.
2. Permasalahan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada pasal 2 ayat (1) mengamanatkan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Audit internal merupakan salah satu
bentuk pengawasan internal dalam rangka pengendalian internal. Sebagai
unsur pengawasan internal, audit internal penting untuk dilakukan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi
dan nepotisme (good governance and clean government) di Perpustakaan
Nasional.
Inspektorat Perpustakaan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 merupakan unsur
pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal.
Dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengawasan sampai dengan tahun 2019, masih dijumpai adanya beberapa
permasalahan sebagaimana tabel berikut:
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Tujuan/Sasaran Program Kegiatan
1 Penerapan Good and
Clean Government
dalam Penyeleng-
Belum
tercapainya
pemerintahan
Integritas ASN belum
Optimal
Penerapan SPIP pada
11
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Tujuan/Sasaran Program Kegiatan
garaan Pemerintahan
di Lingkungan
Perpusnas Belum
Optimal
yang bersih
melalui
pendekatan SPIP
masing-masing Satker/
Unit Kerja belum optimal
Pengelolaan
keuangan belum
optimal
ASN belum optimal
dalam memahami
ketentuan pengelolaan
Keuangan
Kepatuhan pengelola
keuangan terhadap
ketentuan masih rendah
Kualitas laporan
keuangan Perpusnas
belum optimal
Pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Masih rendahnya
persepsi pegawai
terhadap reformasi
birokrasi
Tabel 5. Permasalahan Pencapaian Sasaran Inspektorat
Secara lebih rinci, permasalahan-permasalahan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Kecakapan/kemampuan auditor belum merata untuk melaksanakan
tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks sehingga menuntut
kecermatan dan kecepatan penyelesaian.
b. Pedoman dan SOP yang ada belum sesuai dengan proses bisnis yang
disesuaikan dengan pengembangan struktur baru dan kebijakan
penyesuaian jabatan Eslon III dan IV di Perpustakaan Nasional.
c. Perangkat kerja pengawasan yang sebagian besar belum sesuai dengan
perkembangan teknologi dan informasi.
d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Perpusnas yang masih memiliki
catatan yang harus dituntaskan.
12
e. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
belum optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi.
f. Persepsi yang masih rendah terhadap Reformasi Birokrasi di Perpustakaan
Nasional.
g. Kewajiban penerapan manajemen risiko (Risk Management) dalam upaya
peningkatan penerapan SPIP di Perpustakaan Nasional.
h. Kapabilitas APIP/Inspektorat yang masih pada level 2 menuju level 3.
i. Masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang
menyebabkan masih terdapatnya tunggakan penyelesaian kerugian Negara
dan tunggakan temuan administratif.
j. Belum terbangunnya Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Perpustakaan
Nasional.
D. Faktor Kunci Keberhasilan
Dengan menganalisis faktor lingkungan stratejik internal dan eksternal,
maka faktor kunci keberhasilan pengawasan di lingkungan Perpustakaan
Nasional tahun 2020-2024 adalah:
1. Meningkatknya penyelenggaraan SPIP Perpusnas.
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Perpusnas.
3. Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpusnas.
4. Opini WTP Laporan Keuangan Perpusnas.
5. Meningkatnya pembangunan Zona Integritas di Perpusnas.
6. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Perpusnas.
13
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS
DAN NILAI ORGANISASI
Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan
stratetgik merupakan suatu proses yang berorientasi padahasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana strategik mengandug visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuandan
sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.
A. Visi, dan Misi Perpustakaan Nasional
Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024
disesuaikan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, yaitu:
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Perpusnas menetapkan misi misi:
“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan
Prima Perpustakaandan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.
B. Visi, dan Misi Inspektorat
Visi
Mengacu pada Visi, Misi Perpusnas tahun 2020-2024 serta mencermati
lingkungan dan tuntutan publik yang dinamis dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya di sektor
pembangunan perpustakaan, maka visi Inspektorat Perpusnas tahun 2020-2024
adalah:
“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan
Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di lingkungan Perpustakaan
Nasional”.
14
Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat mendorong
terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
melalui transparansi, partisipasi, bebas Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
serta akuntabilitas sebagai unsur utama.
Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara
dan pembangunan di bidang perpustakaan yang akuntabel di setiap unit kerja di
lingkungan Perpustakaan Nasional dengan didukung oleh penyelenggara negara
yang produtif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.
Misi
Terwujudnya visi yang ditetapkan, merupakan tantangan yang harus
dihadapi oleh segenap personel Inspektorat. Sebagai bentuk nyata dari
pencapaian visi tersebut, ditetapkanlah misi Inspektorat yang menggambarkan
hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan
menjadi lebih nyata pada misi tersebut. Pernyataan misi Inspektorat
memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa
yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi
kebutuhan tersebut.
Untuk mencapai visi, maka misi Inspektorat tahun 2020-2024 adalah:
“Mendorong Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Perpustakaan
Nasional Memahami dan Mampu Mengimplementasikan Semua Regulasi Tentang
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang
Bersih (Clean Government)”.
Misi tersebut menjabarkan target Inspektorat sebagai unit pengawasan
intern untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan ASN Perpustakaan
Nasional terhadap tata kelola pemerintah yang akuntabel melalui pelaksanaan
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
15
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara secara taat azas, hemat, efisien,
dan akuntabel serta bebas dari KKN.
Inspektorat sebagai bagian integral dari Perpusnas harus dapat
memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam
pelaksanan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran
perbaikan/rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan yang
diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perpusnas yang berorientasi pada
pencapaian hasil, manfaat dan dampak yang optimal.
C. TUJUAN
Dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat tahun 2020-2024,
maka tujuan yang akan dicapai adalah: (1) Meningkatkan penerapan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas; (2) Meningkatkan kapabilitas
Inspektorat Perpusnas; (3) Mendorong optimalisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Perpusnas; (4) Mendorong optimalisasi pelaksanaan APBN dan
pengelolaan aset dalam rangka mempertahankan Opini WTP Laporan Keuangan
Perpusnas; (5) Mewujudkan zona integritas di lingkungan Perpusnas; dan (6)
Meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Perpusnas.
16
D. SASARAN STRATEGIS
SDM ORGANISASI
SS-10.
APIP Perpusnas Yang
Ditingkatkan
Kapabilitasnya
ANGGARAN / KEUANGAN
SS-12.Terkelolanya Anggaran Yang
Efektif dan Efisien
CU
ST
OM
ER
S
PE
RS
PE
CV
TIV
EIN
TE
RN
AL
PR
OC
ES
S
PE
RS
PE
CT
IVE
LE
AR
N A
ND
G
RO
WT
HP
ER
SP
EC
TIV
E
SS-11.
Tersedianya Hasil Evaluasi
dan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Yang Dibuat
SS-8.
Tersusunnya LaporanEvaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
SS-2.Terwujudnya
LayananPengawasan
InrternalIK-02 Persentase hasilpengawasan/pemeriksaan yang ditindaklanjuti
IK-03 Nilai Hasil Telaah Sejawat
IK-04 Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
ST
AK
EH
OL
DE
RS
PE
RS
PE
CV
TIV
E
SS-1.Terselenggaranya
Pengawasan Internal Perpusnas Yang
Efektif dan Esisien
IK-01 Tingkat maturitasSPIP PERPUSNAS
SS-5.
Terlaksananya PengawasanUntuk Tujuan tertentu atas
PenugasanKepala
SS-7.
Tersusunnya LaporanPemantauanHasil
Pemerfiksaan
SS-4.TersusunnyaNaskah Audit
Internal
SS-9.Tersusunnya Laporan Hasil
Reviu dan PelaporanKinerja
Perpusnas
SS-6.
Tersusunnya LaporanPenerapan SPIP Perpusnas
SS-3Terlaksananya PerumusanKebijakan Teknis di bidang
Pengawasan Internal
IK-05 Jumlah kebijakan and SOP
pengawasan internal yang disusun
IK-06 Jumlah naskah audit internal yang
disusunIK-07 Jumlah naskah audit khusus yang
disusun
IK-08 Jumlah laporan penerapan SPIP
Perpusnas
IK-09 Jumlah laporan tindak lanjut hasil
pemeriksaan LHP
IK-10 Jumlah laporan pengawasan dan
evaluasi peleksnaan Reformasi Birokrasi
IK-11 Jumlah laporan hasil reviu
perencanaan dan pelaporan kinerja
Perpusnas
IK-12 Jumlah laporan kinerja Inspektorat
Bagan 2. Peta Strategi Inspektorat
1. Sasaran Strategis Tingkat Stakeholder Perspective
Berdasarkan peta strategi Inspektorat sebagaimana Bagan 2, maka
sasaran strategis Inspektorat tahun 2020-2024 pada tingkat Stakeholder
Perspective adalah Terselenggaranya Pengawasan Internal PERPUSNAS yang
Efektif dan Efisien (SS-01).
Indikator keberhasilan sasaran ini adalah tingkat maturitas SPIP PERPUSNAS
(IKU-01) level 4 pada tahun 2024.
2. Sasaran Strategis Tingkat Costumers Perspective
Sasaran strategis Inspektorat tahun 2020-2024 pada tingkat Costumers
Perspective adalah Terwujudnya Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal
(SS-02).
Indikator keberhasilan sasaran ini adalah:
a. Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti (IKU-02) dengan
17
target 100% pada tahun 2024;
b. Nilai Hasil Telaah Sejawat (IKU-03) dengan target nilai 80% pada tahun
2024; dan
c. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) (IKU-04) dengan target level 4
pada tahun 2024.
3. Sasaran Strategis Tingkat Internal Process Perspective
Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2015-2019 pada tingkat Internal
Process Perspective adalah sebagai berikut:
a. Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan internal (SS-04), dengan indikator jumlah kebijakan dan SOP
pengawasan internal yang disusun (IKU-05) sebanyak 25 naskah pada
tahun 2024;
b. Tersusunnya Naskah audit internal (SS-05), dengan indikator Jumlah
Naskah audit internal yang disusun (IKU-06) sebanyak 260 naskah pada
tahun 2024;
c. Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Kepala (SS-06), dengan indikator Jumlah Naskah Audit Khusus
yang disusun (IKU-07) sebanyak 25 naskah pada tahun 2024;
d. Tersusunnya laporan penerapan SPIP Perpusnas (SS-07), dengan indikator
Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan LHP (IKU-08) sebanyak
120 laporan pada tahun 2024;
e. Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (SS-08), dengan indikator Jumlah
laporan penerapan SPIP Perpusnas (IKU-09) sebanyak 15 laporan pada
tahun 2024;
f. Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (SS-09),
dengan indikator Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (IKU-10) sebanyak 30 laporan pada tahun 2024;
g. Tersusunnya laporan hasil reviu dan pelaporan kinerja Perpusnas (SS-10),
dengan indikator:
1) Jumlah laporan hasil reviu perencanaan dan pelaporan kinerja
Perpusans (IKU-11) sebanyak 10 laporan pada tahun 2024; dan
18
2) Jumlah laporan pelaksanaan kinerja Inspektorat (IKU-12) sebanyak 10
laporan pada tahun 2024.
4. Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2020-2024 pada tingkat Learn and
Growth Perspective adalah:
Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2015-2019 pada tingkat Learn and
Growth Perspective adalah sebagai berikut:
a. APIP Perpusnas yang ditingkatkan kapabilitasnya (SS-10), dengan indikator:
1) Jumlah auditor Perpusnas yang ditingkatkan kapabilitasnya (IKU-13)
dengan target sebanyak >20% di tahun 2024;
2) Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (IKU-14) dengan target nilai rata-
rata SKP) 85 di tahun 2024;
b. Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien (SS-11), dengan indikator:
1) Realisasi anggaran (IKU-15) dengan target 99% pada tahun 2024;
2) Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (IKU-16) dengan target
100% pada tahun 2024; dan
c. Tersedianya hasil evaluasi dan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan (SS-12),
dengan indikator Persentasi evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang
dibuat (IKU-17) sebesar 100% pada tahun 2024).
Pencapaian indikator keberhasilan tujuan strategis Inspektorat (SS-01 sd.
SS-12) tahun 2020-2024 ini mendukung pencapaian indikator program sebagai
berikut:
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional, dengan Opini WTP
pada tahun 2024;
2. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional, dengan nilai 95
pada tahun 2024; dan
3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perpustakaan Nasional, dengan indeks 4,1 pada
tahun 2024.
19
E. Nilai-Nilai
Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan pengambilan
keputusan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, Inspektorat
Perpustakaan Nasional menganut nilai-nilai "Profesional, Akuntabilitas, Sinergi,
Transparan, Integritas, dan Independen (PASTII)"
1. Profesional
Auditor harus profesional yaitu bekerja maksimal dan bertanggung
jawab sesuai dengan kompetensinya dengan menjunjung tinggi kode etik
profesi dengan terus berusaha mengembangkan potensi diri sehingga mampu
mengambil keputusan baik secara mandiri maupun dalam tim.
2. Akuntabilitas
Auditor wajib memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3. Sinergi
Auditor harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan dengan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan
dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.
4. Transparan
Auditor harus transparan yaitu bersikap terbuka terhadap kinerja yang
dihasilkan.
5. Integritas
Auditor harus berintegritas yaitu berkarya dan berbakti untuk
organisasi dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab dan dedikasi,
menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial, kesesuaian antara
perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi
di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan menjunjung tinggi amanah.
20
6. Independen
Auditor harus independen yaitu tidak memihak, secara hati-hati
menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit, dan
tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan
pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundangan.
21
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan
Peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen
di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam mencapai tujuan organisasi secara
taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan
operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang
sistematis melakukan evaluasi, meningkatkan efektifitas manajemen resiko,
pengendalian serta proses tata kelola yang baik di lingkungan Perpustakaan
Nasional.
Dalam mewujudkan peran dan fungsinya secara efektif, Inspektorat dituntut dapat
memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Pimpinan Perpustakaan
Nasional. Untuk itu Inspektorat akan lebih meningkatnya perannya sebagai
penjamin (assurance) yang independen dan tidak berpihak (objective) dan aktivitas
konsultasi (consulting), maka arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2020-
2024 adalah:
1. Peningkatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas, dengan strategi:
a. Meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko di Perpusnas;
b. Melaksanakan audit internal melalui audit kepatuhan dan audit kinerja;
c. Melaksanakan reviu perencanaan dan pelaporan kinerja Perpusnas.
2. Peningkatan kapabilitas Inspektorat Perpusnas, dengan strategi:
a. Menyusunan perencanaan kinerja Inspektorat;
b. Menyusun dan menerbitkan kebijakan/pedoman di bidang pengawasan;
c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasan;
d. Melengkapi sarana dan perangkat pengawasan berbasis teknologi informasi;
dan
e. Menyusun dan menerbitkan laporan kinerja Inspektorat.
22
3. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpusnas, dengan strategi:
a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rrefromasi Birokrasi secara
berkala;
b. Melaksanakan Unit Reformasi Birokrasi Inspektorat;
c. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
Perpusnas.
4. Opini WTP Laporan Keuangan Perpusnas, dengan strategi:
a. Melaksanakan pemeriksaan internal melalui penugasan audit kepatuhan,
audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu (PDTT);
b. Memastikan penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil
pengawasan eksternal (BPK) maupun hasil pengawasan internal (APIP);
a. Mengoptimalkan reviu Laporan Keuangan, reviu/evaluasi LAKIP, evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, evaluasi LHKASN, reviu pengelolaan PBJ
dan penyerapan anggaran, serta reviu RKA-KL; dan
c. Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Perpusnas.
5. Peningkatan integritas pegawai Perpusnas, dengan strategi:
a. Membina pembangunan zona integritas Unit Kerja menuju WBK/WBBM di
Perpusnas, penanganan pengaduan melalui WBS, pengendalian gratifikasi,
penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan
kepentingan.
b. Meningkatkan integritas ASN Perpusnas melalui sosialisasi, workshop, serta
survey integritas dan nilai inisiatif anti korupsi Satker/Unit Kerja.
6. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Perpusnas, dengan strategi:
a. Melakukan asestensi penyusunan LAKIP Perpustakaan Nasional;
b. Mereviu Laporan LAKIP Perpustakaan Nasional; dan
c. Mengevaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I, II dan UPT di lingkungan
Perpustakaan Nasional.
23
B. Kerangka Regulasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat selaku Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit,
evaluasi, analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program
yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
Berbagai peraturan dan perundangan di bidang pengelolaan sumber SDM, APBN
dan kekayaan Negara (man, money material) dan bidang pengawasan telah
diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait, antara lain melalui
pedoman pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan APBN,
pengelolaan aset, pedoman audit operasional, evaluasi kinerja, review RKAKL,
review atas laporan keuangan, evaluasi PMPRB, evaluasi LHKASN, dan evaluasi
SAKIP serta peraturan/pedoman lainnya.
Sebagai unit pengawas internal, Inspektorat berkewajiban meningkatkan
sosialisasi dan menerapkan berbagai peraturan dan ketentuan yang diterbitkan
oleh Kementerian/Lembaga teknis tersebut dalam rangka meningkatkan
pemahaman ASN dan mempercepat terwujudnya good governance dan clean
government di Perpustakaan Nasional.
C. Kerangka Kelembagaan
Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011
tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah, kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan
tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu
kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar
dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.
Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat,
meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/
manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan
fungsi APIP yang efektif. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit
24
APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan,
proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM.
Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan
model Internal Audit Capability Model (IA-CM) oleh BPKP, Inspektorat
Perpustakaan Nasional masih berada pada level 2 menuju level 3 dari 5 level
kapabilitas APIP. Untuk itu, Inspektorat menargetkan kapabilitas APIP
Perpustakaan Nasional menjadi level 4 pada tahun 2024.
25
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA
INSPEKTORAT SATUAN TARGET
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terselenggaranya Pengawasan Internal PERPUSNAS yang Efektif dan Efisien
01 Tingkat Maturitas SPIP PERPUSNAS
Nilai 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal
02 Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 100 100 100
03 Nilai hasil telaah sejawat Nilai 60 65 70 75 80
04 Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)
Nilai 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan internal
05 Jumlah kebijakan dan SOP pengawasan internal yang disusun
Naskah 5 5 5 5 5
4 Tersusunnya Naskah audit internal 06 Jumlah Naskah audit internal yang disusun
Naskah 52 52 52 52 52
5 Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
07 Jumlah Naskah Audit Khusus yang disusun
Naskah 5 5 5 5 5
6 Tersusunnya laporan penerapan SPIP Perpusnas
08 Jumlah laporan penerapan SPIP Perpusnas
Laporan 3 3 3 3 3
7 Tersusunnya laporan pemantauan hasil pemeriksaan
09 Jumlah Laporan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan LHP
Laporan 22 22 22 22 22
8 Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
10 Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Laporan 6 6 6 6 6
9 Tersusunnya laporan hasil reviu dan pelaporan kinerja Perpusnas
11 Jumlah laporan hasil reviu perencanaan dan pelaporan kinerja Perpusans
Laporan 2 2 2 2 2
12 Jumlah laporan pelaksanaan kinerja Inspektorat
Laporan 2 2 2 2 2
LEARNING AND GROWTH
10 APIP Perpusnas yang ditingkatkan kapabilitasnya
13 Jumlah APIP Perpusnas yang ditingkatkan kapabilitasnya
Persen >20% >20% >20% >20% >20%
14 Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)
Nilai 81 82 83 84 85
11 Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien
15 Realisasi anggaran Persen 99 99 99 99 99
16 Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 100 100 100
12 Tersedainya hasil evaluasi dan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
17 Persentasi evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat
Persen 100 100 100 100 100
Tabel 7. Target Kinerja Inspektorat 2020-2024
26
B. KERANGKA PENDANAAN
No. PROGRAM/KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024 JUMLAH
57.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional
5204 Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional 2.239,0
5,000,0
5.830,5
6.287,1
6.761,6
26.118,2
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Inspektorat 2020-2024
27
BAB V
PENUTUP
Renstra Inspektorat Perpustakaan Nasional ini disusun dalam rangka
menyempurnakan indikator dan target sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
sebagai penjamin (assurance) dan konsultasi (consulting) menindaklanjuti Renstra
Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024. Renstra Inspektorat disusun dengan
melibatkan seluruh komponen Unit Kerja Inspektorat dengan mempertimbangkan
analisis internal, analisis eksternal dan isu strategis.
Renstra ini merupakan arah dan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan Inspektorat Perpustakaan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun, yaitu tahun 2020-2024. Renstra ini juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran
dan kegiatan yang menjadi tolok ukur atau indikator pencapaian kegiatan di bidang
pengawasan internal Perpustakaan Nasional.
Renstra Inspektorat ini dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dinamika
perkembangan yang terkait dengan kebijakan pembangunan di bidang perpustakaan
dan kebijakan di bidang pengawasan.
top related