rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019
Post on 04-Nov-2021
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
2018
BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019
BUPATI KUNINGAN
Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019, secara partisipatif, sistematis, terukur dan terarah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahu 2011 Nomor 157 Seri D);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Kuningan 68 Nomor Tahun 2016 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 70).
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023)
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 33);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Definisi Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik yang selanjutnya disebut RPJMD Teknokratik adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 2
RKPD merupakan: a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode
tahun 2019, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019;
b. penjabaran dari RPJPD dan RPJMD Teknokratik yang memuat Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2019.
Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan Pasal 3
(1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan
dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan Renja SKPD; b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD
Pasal 4
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Buku I tentang Pendahuluan; Evaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2019; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.
Ditetapkan di : Kuningan Pada Tanggal : 29 Juni 2018
Diundangkan : Kuningan Pada Tanggal : 2 Juni 2018
BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR : 34 TAHUN 2018
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019
merupakan rencana kerja transisi dan merupakan tahun awal
penjabaran arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun yang akan
dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan tahun
2018 – 2023 dari Bupati terpilih nanti. Penyusunan RKPD
Kabupaten Kuningan 2019, menjadi langkah penting sebagai
pijakan awal mewujudkan Kabupaten Kuningan yang lebih baik di
tahun 2019.
Pelaksanaaan pembangunan adalah wujud semangat,
tekad dan keinginan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera,
berbudaya dan bermartabat. Oleh karenanya, peran serta semua
pihak dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan menjadi
kunci menuju keberhasilan yang kita cita-citakan bersama.
Membangun adalah menumbuhkan tenaga untuk
memulai perubahan, semoga penyusunan dokumen RKPD tahun
2019 menjadi langkah awal yang menjadi modal keberhasilan
pembangunan yang akan kita kerjakan bersama.
Kuningan, 29 Juni 2018
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD I-8
1.5. Maksud dan Tujuan I-10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-13
2.3. Permasalahan Pembangunan II-16
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan IV-5
4.3. Program Pembangunan Daerah IV-9
iii
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1
I - 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah. Proses Perencanaan
Pembangunan Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan
dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya dan kemampuan
Keuangan Daerah.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) Tahun. Menurut ketentuan perundang-undangan
bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Sehubungan
dengan RPJMD Tahun 2018 — 2023 belum ditetapkan pada saat
penyusunan RKPD Tahun 2019, maka dokumen RKPD ini
mengacu kepada RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005 - 2025,
yang diserasikan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKP) Tahun 2019, indikasi kebijakan RTRW Kabupaten
Kuningan Tahun 2009 – 2029 serta RPJMD Teknokratis
Kabupaten Kuningan 2018 – 2023.
Dengan demikian, sesuai dengan RPJPD Kabupaten
Kuningan Tahun 2005 – 2025, kedudukan RKPD Tahun 2019
berada pada masa transisi penyusunan perencanaan jangka
menengah yaitu pada tahapan awal mencapai pemantapan peran
daerah dalam pembangunan regional dan nasional 2023.
I - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Selanjutnya untuk menjaga keselarasan pembangunan
antara Pemerintah pusat dan daerah maka penyusunan RKPD
Tahun 2019 menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-
CITA) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 yang
kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2019 sebagai salah satu rujukan untuk
diselaraskan dengan arah pembangunan dan prioritas
pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan strategi dan
arah kebijakan pada RKPD 2019 ini yaitu “Memacu Produktivitas
dan Pemberdayaan Masyarakat” yang akan bermuara pada
“Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional
dan Nasional”
RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga
merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana
Kerja (Renja) untuk tahun yang sama.
Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar pelaksanaan
pembangunan yang menjamin legalitas dan akurasi program dan
kegiatan pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan, RKPD
akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(RAPBD). Berbagai tahapan tersebut membutuhkan alokasi waktu
yang memadai, sehingga RKPD tahun 2019 telah mulai disusun
pada awal tahun 2018 (T-1).
Secara sederhana posisi skema RKPD Tahun 2019 dapat
digambarkan dalam diagram berikut:
I - 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Ga
mb
ar
1.
Ba
ga
n A
lir
Ta
ha
pa
n T
ata
ca
ra P
en
yu
su
na
n R
KP
D K
ab
up
ate
n K
un
ing
an
I - 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
I - 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005
tentang Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
13 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan
Tahun 2011 – 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2017 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Teknokratik Kabupaten Kuningan Tahun 2019 - 2023;
I - 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019
memperhatikan RKP Nasional Tahun 2019, Rancangan Awal
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, masukan dan aspirasi
masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun
melalui penjaringan aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Mekanisme perencanaan
partisipatif juga diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, forum SKPD sampai dengan Musrenbang
Kabupaten.
Mengacu pada pendekatan perencanaan yang terintegrasi
dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai
dengan pemerintah pusat, maka sinergitas antar level
perencanaan menjadi keniscayaan. Untuk mendapat gambaran
yang lebih utuh mengenai perpaduan pendekatan rencana
kabupaten, provinsi dan pusat akan disajikan dalam tabel
berikut.
I - 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Gambar 1.2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kuningan Tahun 2019, mempunyai tema “Memacu Produktivitas
dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jika dikaji secara umum,
antara tema pembangunan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa
Barat dan Nasional serta prioritas pembangunannya terdapat
saling keterkaitan.
RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen
yang ada baik ditingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat,
serta memperhatikan daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk
sinergi perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:
I - 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Gambar 1.3. Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen RKPD ini tersusun menjadi 6 bab yang secara
garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab I memberikan uraian singkat mengenai latar
belakang dan proses penyusunan RKPD, dasar-dasar
hukum yang menjadi acuan penyusunan dokumen
RKPD, keterkaitan dengan berbagai dokumen
perencanaan, sistematika dokumen RKPD dan maksud
serta tujuan penyusunan dokumen RKPD 2018.
I - 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah
meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD sampai tahun berjalan. Identifikasi permasalahan
pembangunan daerah, meliputi permasalahan yang
berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan dan isu strategis.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab III memuat penjelasan tentang arah kebijakan
ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab IV menjelaskan tentang perumusan prioritas
pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah
serta prioritas program dan pembangunan daerah.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Bab V menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas
RKPD Tahun 2019 SKPD dan indikator masing-masing
program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan
dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
I - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII. PENUTUP
Bab VII menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan,
proses dan muatan RKPD Kabupaten Kuningan tahun
2019.
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2019 adalah
sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah tahun 2019 dengan tujuan yaitu:
• Mengarahkan pencapaian sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan dalam Visi dan
Misi pembangunan;
• Mewujudkan sinergitas pembangunan dengan perencanaan
skala regional dan nasional;
• Menetapkan program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah baik dari aspek pendapatan, belanja maupun
pembiayaannya;
• Sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD
Kabupaten Kuningan TA 2019.
II -1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Kondisi Geografis
Kabupaten Kuningan merupakan salah satu
kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat
dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.
Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki luas
wilayah kurang lebih 119.571,12 hektar atau 1.195,71 km2
(Kuningan Satu Data, 2017) dan dibagi dalam 32 Kecamatan,
361 Desa, 15 Kelurahan, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745
RW dan 5.675 RT. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan
terletak pada koordinat 108023’ – 108047’ Bujur Timur dan
6045’ -7013’ Lintang Selatan.
Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:
a) Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat;
b) Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa
Tengah;
c) Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
d) Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi
Jawa Barat.
II -2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang cukup
strategis apabila dilihat dari sudut pandang geografis,
antara lain disebabkan karena :
• Berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran
Sungai (DAS), yaitu DAS Cisanggarung, Ciberes-
Bangkaderes dan Cijolang, sehingga mempunyai
keterkaitan erat dalam pengaturan tata air
dengan daerah di bawahnya seperti
Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka,
dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
• Berada diantara Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Cirebon dan PKN Promosi (PKNp) Pangandaran,
terutama kaitan dengan pergerakan orang/barang
dari dan ke kedua PKN tersebut; dan
• Berdekatan dengan Bandar Udara Internasional
Kertajati yang saat ini dalam tahap penyelesaian,
rencana pembangunan jalan tol Cileunyi –
Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) dan jalan tol
Cikampek-Cirebon, sehingga ke depan dapat
meningkatkan akses transportasi.
Kondisi topografi Kabupaten Kuningan bervariasi
mulai dari dataran sampai pegunungan dengan
puncak tertinggi berupa Gunung Ciremai (± 3.078
meter). Kabupaten Kuningan sebagian besar berada
pada ketinggian 150 – 1.500 meter di atas permukaan
laut yaitu mencapai ± 76,35% dari seluruh wilayah.
II -3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, 2015
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan
2.1.1.2 Gambaran Demografi
Kondisi demografi Kabupaten Kuningan pada akhir
tahun 2017 tergambar dalam jumlah penduduk yang
tercatat, yaitu 1.068.201 jiwa (Laki-laki: 537.106;
perempuan: 531.095) dengan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 0,59 %. Kepadatan penduduk pada tahun 2017
tercatat 893 jiwa per km2 (BPS Kabupaten Kuningan, 2017).
Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten
Kuningan tergolong kedalam piramida expansive atau
piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel di bawah ini.
II -4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan
Menurut Kelompok Umur Tahun 2017
Kelompok Umur
(Tahun)
Jumlah Penduduk (Orang)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
> 75
46.020
45.621
46.891
43.667
36.067
36.968
37.422
38.360
40.442
37.050
33.584
28.197
24.034
17.066
12,143
13.574
42.990
42.390
43.654
39.429
34.627
36.807
37.459
39.279
40.201
37.318
33.512
29.657
23.663
18.007
14.105
17.997
89.010
88.011
90.545
83.096
70.694
73.775
74.881
77.639
80.643
74.368
67.096
57.854
47.697
35.073
26.248
31.571
Jumlah 537.106 531.095 1.068.201
Sumber: BPS Kabupaten Kuningan,2017
Dari data diatas, komposisi penduduk menurut
kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda
(<15 tahun) berjumlah 25,05%; kelompok umur produktif
(15 – 64 tahun) berjumlah 66,26% dan kelompok umur lanjut
usia (>65 tahun) berjumlah 7,56%, dengan Angka Beban
Tanggungan (ABT) sebesar 49,22% yang artinya setiap
penduduk usia produktif secara potensial akan menanggung
50 penduduk usia belum/tidak produktif.
II -5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kuningan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM metode baru,
selama kurun waktu tahun 2016-2017 komponen indeks
pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami
peningkatan, sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.2
Komponen-Komponen IPM Metode Baru Kabupaten Kuningan,
Tahun 2013-2017
Berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sampai
dengan tahun 2017, hal yang masih memerlukan prioritas
terutama yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat
adalah belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah pada
angka 9 tahun yang mengacu pada program wajib belajar
sembilan tahun.
Angka kematian ibu yang cenderung mengalami
peningkatan pada satu tahun terakhir perlu mendapat
Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017)*
AHH Tahun 72,21 72,24 72,64 72,76 73,01
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Tahun 11,70 12,01 12,03 12,04 12,11
Rata - Rata Lama
Sekolah (RLS) Tahun 6,98 7,04 7,20 7,34 7,44
Pengeluaran 000 rp 8.348 8.393 8.516 8.580 8.715
Indeks Kesehatan 80,33 80,37 80,99 81,17 81,56
Indeks HLS 65,02 66,70 66,81 66,89 67,27
Indeks RLS 46,57 46,94 48,03 48,93 49,60
Indeks Pendidikan 55,79 56,82 57,42 57,91 58,44
Indeks Pengeluaran 64,62 64,79 65,23 65,46 65,94
IPM 66,16 66,63 67,19 67,51 67,99
Pertumbuhan Persen 0,85 0,72 0,84 0,48 0,71
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
*) Angka sementara, hasil penghitungan BPS Kabupaten Kuningan
II -6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
perhatian lebih. Peningkatan pemerataan fasilitas kesehatan
di seluruh wilayah sampai ke pelosok desa adalah tuntutan
masyarakat bagi pelayanan pemerintah. Kecenderungan
pemusatan fasilitas kesehatan di daerah perkotaan masih
menunjukan ketimpangan yang memerlukan kebijakan
strategis dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi
Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak
terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi,
PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi
dalam kurun waktu 2014-2015 mengalami kenaikan, lebih
rinci sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015-2016
Indikator Satuan Tahun
2015* 2016**
Produks Domestik Regional Bruto (PDRB)
a. Nilai PDRB
a.1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Juta Rupiah
16.992.197,59 18.573.761,57
a.2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Juta Rupiah
13.175.671,70 13.977.774,20
b. PDRB Per Kapita Juta Rupiah
16,10 17,49
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Persen 6,38 6,09
d. Inflasi Persen - -
e. Indeks Gini Persen 0,34 0,33
*) Data Sementara ; **) Data sangat sementara
II -7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum
menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan
kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan
potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan
basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa
perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu
memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor
tersebut, diantaranya adalah:
1. Untuk sektor pertanian saat ini terus mengalami
penurunan baik produksi maupun produktivitas, baik
dikarenakan kondisi musim maupun berkurangnya luas
rata-rata yang dimiliki petani, hal tersebut perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
e) Perlindungan terhadap kegagalan panen;
f) Diversifikasi usaha pertanian.
2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja
perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk
pengembangan industri rumah tangga yang didukung
dengan penyediaan sarana prasarana maupun
pemasarannya serta peningkatan SDM.
3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah
seiring dengan pembukaan jalur Tol Cipali.
4. Promosi pariwisata Kabupaten Kuningan.
Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah
tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian.
Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten
II -8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Kuningan yang mengacu pada implementasi kebupaten
konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada
kegiatan ekonomi ramah lingkungan.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan
Kondisi pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten
Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan
No Uraian Tahun
2016 2017 Jumlah penduduk 1.061.886 1.068.201
1. Sekolah Dasar (SD)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
643
6
641 10
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
101.248
1.738
100.645
2.225
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
6.195
102
5.937
121
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
16 17
17 18
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
7
81
7
83
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
1.519
11.117
1.572
11.317
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
104 767
106 791
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
15 14
15 14
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
79 16
79 22
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
37.812 3.095
37.910 3.290
Jumlah Guru
II -9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
- Negeri - Swasta
2.082 277
2.019 239
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
18 11
19 14
4. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
12 49
12 51
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
8.393
10.415
8.432
10.650
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
440 863
444 916
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
19 12
19 12
5. Sekolah Menengah Atas (SMA)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
19 9
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
15.500 1.614
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
810 190
Kewenangan
Provinsi
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
19 8
Kewenangan
Provinsi
6. Madrasah Aliyah (MA)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
3
21
3
24
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
1.637 3.186
1.712 3.515
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
108 391
123 435
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
15 8
14 8
7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Jumlah Sekolah - Negeri - Swasta
9
36
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Murid - Negeri - Swasta
11.500 13.795
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Guru - Negeri - Swasta
660
1.001
Kewenangan
Provinsi
II -10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Sumber : Kuningan Satu Data 2017, Disdikbud dan Kemenag Kab. Kuningan,
2017
2.1.3.2 Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan
Kondisi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten
Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.5
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan
No Uraian Tahun
2015 2016 2017
1. Jumlah Rumah Sakit 7 8 8
2. Jumlah Puskesmas, 61 61 61
Terdiri dari :
Jumlah Puskesmas tanpa perawatan 31 31 31
Jumlah Puskesmas dengan Perawatan 6 6 6
Jumlah Puskesmas tanpa Perawatan + PONED 18 18 18
Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + PONED
6 6 6
3. Jumlah Puskesmas Pembantu 67 69 69
4. Jumlah Puskesmas Keliling 37 37 37
5. Jumlah Posyandu 1.417 1.419 1419
6. Jumlah Poskesdes 195 209 209
7. Jumlah Polindes - 8 8
8. Jumlah Balai Pengobatan 13 15 26
9. Jumlah Apotek 55 56 70
10. Jumlah Toko Obat 44 43 23
11. Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit 164.224 144.083 133.525
12. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas 18.845 18.896 28.870
13. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Pembantu
17.158 16.705 15.260
14. Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Keliling
31.069 31.453 28.111
15. Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes 5.895 5.515 4.414
16. Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu 811 812 751
17. Rasio Jumlah Penduduk Per Polindes - 144.083 356.067
18. Rasio Jumlah Penduduk Per Balai Pengobatan
88.428 76.844 41.085
19. Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat 26.127 26.806 46.443 Sumber : Kuningan Satu Data 2014-2017
Rasio Jumlah Murid dan Guru - Negeri - Swasta
17 14
Kewenangan
Provinsi
II -11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2.1.3.3 Kondisi Pelayanan Bidang Transportasi
Kondisi pelayanan di bidang transportasi di Kabupaten
Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.6
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Transportasi
No Uraian Tahun
2016 2017
1. Jumlah Terminal Tipe A 1 1
2. Jumlah Sub Terminal 10 9
3. Jumlah Rambu Lalin 2.239 2.308
4. Jumlah Traffic light 9 9
5. Jumlah Warning light 236 361
6. Jumlah Lampu PJU 4.093 4.093
7. Panjang Pagar Pengaman Jalan (m) 448 1.736
8. Shelter (buah) 13 13
9. Jumlah trayek layanan 64 80
10 Tempat Uji Kendaraan Bermotor 1 1
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, 2017
Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur
transportasi melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan
Kabupaten di Kabupaten Kuningan sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.7
Kinerja Kemantapan Jalan Kabupaten
No Kondisi Tahun 2015
(Km)
Tahun 2016
(Km)
Tahun 2017
(Km)
1 Baik 632,21 518,454 516,536
2 Sedang 269,115 192,551 189,551
3 Rusak 87,150 67,973 69,005
4 Rusak Berat
61,983 40,473 44.307
Total 1.050,458 819,451 819.452
Sumber : Dinas PUPR Kab. Kuningan, 2017
Berdasarkan hasil evaluasi ketersediaan sarana dan
prasarana dasar secara umum kualitas dan ketersediaan
II -12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
infrastruktur di Kabupaten Kuningan sudah cukup memadai,
baik kualitas jalan, jembatan maupun irigasi teknis.
Tantangan yang masih cukup besar adalah peningkatan
ketersediaan infrastruktur di daerah pedesaan dan
perbatasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi produktif.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pada tahun
2016 total panjang jalan di Kabupaten Kuningan mengalami
perubahan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan status
jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dan status jalan
provinsi menjadi jalan nasional.
II -13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan 5
(lima) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi
perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi misi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap
berbagai indikator RPJMD Tahun 2014-2018, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2017 dan
evaluasi terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian
misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.8 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2014-2018
NO Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku
Rp. Juta 11.837.069,02 16.009.984,73 12.120.505,64 17.491.295,27 12.410.729,10 -
2 PDRB per Kapita atas dasar harga konstan
Rp. Juta 4.533.501,95 12.483.335,37 4.585.836,28 13.163.158,98 4.638.774,76 -
3 Indeks daya Beli Masyarakat
% 59.07-59.28 59.51 59.29-59.51 65,46 59,52-59.74 65,94
4 Indeks Gini (poin) Poin 0.31 0.23 0.31 0.33 0,32 0,27
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
% 5.04 6.38 5.08 6,09 5,12 -
6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Tahun 8.82-8.85 8.82 8.90-8.92 8.83 8,94-8,96 7,44
7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
% 99.82 99.83 99.84 99.83 99,86 99,85
II -14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
% 90.86 90.61 91.03 90.65 91,20 91,37
9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C
% 56.15 54.67 58.37 61.34 60,68 -
10 Angka Melek Hurup % 98.32-98.40 98.71 98.45-98.53 98.79 98,58-98,88 -
11 Angka Harapan Hidup Tahun 71.04-71.08 71.46 71.10-71.14 72.62 71,16-71,20 73.01
12 Angka Kematian Bayi Kasus per seribu 5.04 6.10 4.69 5.64 4,37
13 Angka Kematian Ibu Kasus per 100 ribu
12 128.74 10 27 8 -
14 Jalan kabupaten dlm kondisi baik
% 78.01 60.20 82.41 63.27 84,12 63,27
15 Rumah tangga pengguna air baku
% 44.64 - 45.53 - 46,44 88,94
16 Cakupan pengendalian perencanaan pembangunan (Kec.)
Kecamatan 32 32 32 32 32 32
17 Rumah tidak layak huni yang ditangani
Rumah 4.500 - 3.800 - 2.500 -
18 Jumlah sarana dan prasarana olah raga
Buah 839 839 839 839 839 -
19 Cakupan pembinaan
kepada organisasi kepemudaan
Kecamatan 32 32 32 32 32 32
20 Nilai Investasi PMDN & PMA
Rp 435.560.992,262 397.813.949,380 479.117.091,488 576.411.621.949
21 Tingkat pengangguran terbuka
% 5.2 6.15 5.1 8,89 5,0 7,94
II -15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
23 Jumlah kerjasama media massa
%
55 55 55 55 55 -
24
Cakupan layanan informasi Kecamatan 32 32 32 32 32
32
25 Jumlah Ormas,LSM dan
Organisasi kemasyarakatan
yang terbina
% 56,96 - 58,04 93 59,12 -
26 Jumlah produk hukum Buah 14 21.00 12 9.00 18 12
27 Pencapaian target kawasan
lindung
% 30.61 - 31.11 - 31.61 -
28 Indeks pembangunan
Manusia
Poin 73.97-74.23 74.11 74.29-74.59 74.84 74,65-74,95 67,99
29 Laju pertumbuhan
penduduk/LPP
% 0.428 0.51 0.411 0.27 0,394 0,59
30 Pendapatan Asli Daerah Rp. milyar 159.99 229.20 180.82 253.44 207,52 384,72
Sumber : RPJMD, BPS, KSD
II -16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2.3 Permasalahan Pembangunan
2.3.1 Urusan Wajib
Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro
pembangunan maupun Indikator Kinerja Utama
pembangunan, terdapat permasalahan pembangunan daerah
yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan, program
dan kegiatan yang sifatnya spesifik. Berikut disampaikan
permasalahan-permasalahan pembangunan daerah menurut
bidang urusan:
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
a) Masih rendahnya capaian RLS;
b) Kondisi sarana prasarana pendidikan dasar masih ada
yang rusak;
c) Aksesibilitas pendidikan belum merata;
d) Belum optimalnya pendidikan vokasional.
2. Kesehatan
a) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
b) Masih terdapatnya angka kematian ibu dan bayi;
c) Ketahanan keluarga dan pengembangan kesejahteraan
keluarga belum optimal.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan masih tinggi;
b) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;
c) Rendahnya cakupan penyediaan air minum dan
sanitasi permukiman;
d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
dasar dan strategis pendukung sektor pembangunan
ekonomi;
e) Masih terbatasnya sarana prasarana pemerintahan
daerah;
f) Pengembangan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa
II -17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
lingkungan belum optimal;
g) Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
4. Perumahan Rakyat
a) Masih terdapat rumah tidak layak huni dan kawasan
kumuh permukiman.
5. Sosial
a) Penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi
sumber kesejahteraan sosial belum optimal;
b) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
c) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan
bencana.
II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Ketenagakerjaan
a) Meningkatnya angka pengangguran;
b) Rendahnya kualitas tenaga kerja.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Peran pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan masih rendah;
b) Perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
3. Ketahanan pangan
a) Terbatasnya Ketersediaan dan cadangan pangan;
b) Distribusi dan akses pangan belum optimal.
4. Pertanahan
a) Rendahnya kepemilikan sertifikat tanah oleh
masyarakat;
b) Belum efektifnya koordinasi dalam pembebasan tanah
untuk kepentingan umum.
II -18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
a) Masih rendahnya SDM penegak peraturan daerah;
b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mematuhi peraturan daerah.
6. Lingkungan Hidup
a) Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup;
b) Belum optimalnya penanganan persampahan;
c) Belum optimalnya penanganan daerah rawan bencana.
7. Kependudukan dan Catatan Sipil
a) Kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil
masih rendah;
b) Database dan informasi kependudukan dan catatan
sipil belum lengkap dan akurat.
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Kapasitas SDM dan kelembagaan desa masih rendah;
b) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
belum optimal;
c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan belum
optimal.
9. Pengendalian Penduduk dan KB
a) Masih rendahnya akses layanan KB;
b) Ketahanan keluarga dan pegembangan kesejahteraan
keluarga belum optimal.
10. Perhubungan
a) Belum optimalnya fungsi terminal dan sub terminal;
b) Terbatasnya penyedian sarana dan prasarana
perhubungan.
II -19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
11. Komunikasi dan Informatika
a) Minimnya infrastruktur di bidang layanan komunikasi
dan informatika;
b) Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi Daerah;
c) Rendahnya pemanfaatan IPTEK oleh masyarakat.
12. Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
a) Rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM;
b) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi
tepat guna, dan akses permodalan.
13. Penanaman Modal
a) Masih rendahnya investasi terutama di bidang
pariwisata, pertanian dan industri pengolahan
14. Kepemudaan dan Olah Raga
a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
generasi muda;
b) Belum optimalnya pembinaan pada organisasi
kepemudaan;
c) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
olahraga.
15. Statistik
a) Kurang lengkap dan akuratnya ketersediaan data
pembangunan;
b) Belum optimalnya integrasinya database antar sektor.
16. Persandian
a) Terbatasnya SDM yang menguasai persandian
b) Terbatasnya teknologi dan sarana prasarana
persandian daerah
17. Kebudayaan
a) Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap
II -20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
budaya lokal;
b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi
muda;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana bagi
pengembangan seni dan budaya masyarakat.
18. Perpustakaan
a) Belum memadai sarana prasarana pengelolaan
perpustakaan;
b) Terbatasnya taman bacaan masyarakat.
19. Kearsipan
a) Masih minimnya pengelolaan dokumen dan arsip
daerah;
b) Terbatasnya sarana dan prasarana dan manajemen
kearsipan;
c) Rendahnya pemahaman aparatur tentang pentingnya
arsip.
2.3.2 Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
a) Rendahnya kualitas sumberdaya petani dalam
budidaya perikanan;
b) Rendahnya produksi perikanan;
c) Belum terintegrasinya pengelolan perikanan antara
sektor hulu dan hilir.
2. Pariwisata
a) Belum optimalnya pengembangan, destinasi dan daya
tarik wisata;
b) Belum optimalnya promosi pariwisata;
c) Belum memadainya sarana dan prasarana serta
fasilitas pendukung pariwisata.
II -21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
3. Pertanian
a) Masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian;
b) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian masih
rendah;
c) Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan dan peternakan belum
optimal;
d) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan
produksi dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka
agribisnis;
e) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
peningkatan produksi pertanian.
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
a) Belum terinegrasinya pengelolaan wilayah
pertambangan yang berkelanjutan;
b) Terbatasnya SDM dalam pemanfaatan energi baru
dan terbarukan.
5. Perdagangan
a) Terbatasnya sarana prasarana pasar
desa/tradisional
6. Perindustrian
b) Masih rendahnya kualitas dan kontinuitas produk-
produk lokal;
c) Terbatasnya pemasaran produk unggulan dan
Industri Kecil Menengah (IKM).
7. Ketransmigrasian
a) Rendahnya minat calon transmigran antar pulau;
b) Terbatasnya informasi calon lokasi transmigrasi;
c) Rendahnya kualitas calon transmigran.
II -22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2.3.3 Penunjang Urusan
1. Fungsi Pengawasan
a) Terbatasnya SDM dibidang Pengawasan;
b) Belum optimalnya Implementasi Sistem
pengendalian Intern Pemerintah.
2. Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
a) Database perencanaan antar sektor belum akurat;
b) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana pembangunan antar pusat
dan daerah.
c) Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan −
penganggaran, hingga ke pengadaan barang/jasa
serta aset.
3. Fungsi Keuangan
a) Potensi sumber pendapatan daerah belum optimal;
b) Belum optimalnya kemampuan Fiskal Daerah.
4. Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
a) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme
SDM aparatur.
2.3.4 Fungsi Pendukung Urusan
a) Reformasi birokrasi belum optimal;
b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
2.3.5 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
a) Pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan;
b) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan
II -23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
ketertiban masyarakat.
III − 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka
Pendanaan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi
makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian
regional, nasional maupun perekonomian global. Perkiraan
sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-
sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk
mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah memperhatikan kebijakan
tingkat nasional dan regional dan tingkat Kabupaten dengan
mengacu pada strategi yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratis
Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, serta memperhatikan kondisi,
potensi dan permasalahan-permasalahan yang berkembang di
daerah. Sesuai amanat RPJMD Teknokratik, pengembangan
ekonomi diarahkan untuk meningkatkan investasi, membuka
lapangan kerja dan meningkatkan daya beli.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari
indikator ekonomi makro dan perekonomian daerah yang
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Terdapat faktor-faktor
perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti
kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan
III − 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan dunia
dewasa ini yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian
di Kabupaten Kuningan. Capaian beberapa indikator ekonomi
Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:
- Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu
daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut
menggambarkan laju pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi yang bisa digambarkan dengan data
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
PDRB atas dasar harga (ADH) konstan menggunakan harga
tetap dari suatu tahun dasar yang merupakan besaran yang
melambangkan tingkat perkembangan (naik turunnya)
produktifitas suatu daerah. Angka PDRB Konstan Kabupaten
Kuningan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terus
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini
menggambarkan produktifitas penduduk Kabupaten Kuningan
yang terus meningkat. Peningkatan ini tentunya perlu terus
didorong dan dipacu agar kinerja produksi dari sektor
perekonomian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Indeks
berantai dari PDRB ADH Konstan yang juga meningkat setiap
tahunnya menunjukkan semakin kondusifnya wilayah Kuningan
dalam melakukan proses produksi.
Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan
tahun 2016, laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan
tahun 2016 sebesar 6,09% dengan nilai PDRB atas dasar harga
konstan sebesar 13,98 trilyun rupiah, pertumbuhan ini meskipun
tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik jika dibandingkan
dengan provinsi, maupun nasional.
III − 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.1 PDRB Kab. Kuningan atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan (adh 2010), Tahun 2015-2016 (dalam juta rupiah)
LAPANGAN USAHA Harga Berlaku Harga Konstan
2015 2016 2015 2016
I. Primer 4.375,8 4.747,3 3.128,5 3.259,6
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 4,069,4 4.439,4 2,900,3 3.031,8
B. Pertambangan dan Penggalian 306,4 307,9 228,2 227,8
II. Sekunder 1.947,5 2.084,4 1.527,5 1.594,1
C. Industri Pengolahan 395,7 439,4 318,1 340.9
D. Pengadaan Listrik & Gas 12,7 15,9 12,7 13,4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 14,2 16,2 11,9 12,6
F. Kontruksi 1,524,9 1.612,9 1,184,8 1.227,2
III. Tersier 10.668,9 11,742,1 8.519,7 9.124,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2,647,1 2.811,2 2,257,8 2.353,7
H. Transportasi dan Pergudangan 2,585,6 2.863,0 1,847,3 1.974,1
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 292,6 326,7 232,5 251,1
J. Informasi dan Komunikasi 592,4 660,7 625,0 696,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 910,9 1.040,9 682,8 746,6
L. Real Estate 445,5 482,8 399,6 426,5
M,N Jasa Perusahaan 66,3 73,0 55,0 59,9
O. Administrasi Pemerintahan 760,3 799,5 499,8 514,9
P. Jasa Pendidikan 1,619,2 1.835,1 1,240,7 1.364,0
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 252,9 287,5 214,7 234,4
R,S,T,U . Jasa Lainnya 496,1 561,7 464,5 502,9
KABUPATEN KUNINGAN 16,992,2 18.573,8 13,175,7 13.977,8
Sumber : Buku PDRB 2012-2015
Pertumbuhan tahun 2015 - 2016 secara umum trendnya
positif kecuali untuk sektor pertambangan/penggalian, karena
sesuai tata ruang dan kepentingan lingkungan, beberapa lokasi
pertambangan sudah ditutup, sehingga tidak memberikan
kontribusi terhadap PDRB.
Tiga besar pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha,
berurutan dari yang tertinggi ke sektor yang terendah sebagai
berikut: Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar
11,36 persen, diikuti jasa Pendidikan sebesar 9,94 persen,
terakhir sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,34 persen.
III − 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kuningan
menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2014-2017
Lapangan Usaha
2014 2015 2016
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,53 1,10 4,53
B Pertambangan dan Penggalian 4,66 0,67 -0,20
C Industri Pengolahan 5,61 6,36 7,15
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,63 0,54 5,90
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5,82 6,13 5,83
F Konstruksi 6,58 8,30 3,58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4,38 3,25 4,25
H Transfortasi dan Pergudangan 8,22 8,96 6,86
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,81 8,58 8,02
J Inormasi dan Komunikasi 16,19 15,67 11,35
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,91 8,62 9,35
L Real Estate 4,69 5,04 6,74
M,N Jasa Perusahaan 6,48 7,96 8,80
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanana dan Jaminan Sosial Wajib
0,82 2,24 3,02
P Jasa Pendidikan 19,67 14,38 9,93
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,10 14,11 9,20
R,S,R,U Jasa Lainnya 10,80 11,94 8,27
Produk Domestik Regional Bruto 6,32 6,38 6,09
Sumber : Buku PDRB 2012-2016
-Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian Kabupaten Kuningan dapat dilihat
dari distribusi persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang
terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan
usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier.
Kelompok lapangan usaha primer terdiri atas lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan
Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari
lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas;
Pengadaan Air; Pengolahan sampah, Limbah dan Bangunan.
Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan
Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real
III − 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Jasa
Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa
Lainnya.
Tabel 3.3
Kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2012-2016
Kate gori
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
26,40 25,75 24,80 23,95 23,90
B Pertambangan dan Penggalian
1,99 1,91 1,90 1,80 1,66
C Industri Pengolahan 2,43 2,40 2,37 2,33 2,37
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
F Konstruksi 8,59 8,60 8,79 8,97 8,68
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
17,68 17,35 16,59 15,58 15,14
H Transportasi dan Pergudangan
12,60 13,13 13,99 15,22 15,41
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1,73 1,73 1,73 1,72 1,76
J Informasi dan Komunikasi 3,55 3,41 3,42 3,49 3,56
K Jasa Keuangan dan Asuransi
5,27 5,43 5,30 5,36 5,60
L Real Estate 3,01 2,96 2,80 2,62 2,60
M,N Jasa Perusahaan 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,84 4,56 4,48 4,47 4,30
P Jasa Pendidikan 7,10 8,03 8,95 9,53 9,88
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1,30 1,29 1,39 1,49 1,55
R,S,T,U
Jasa lainnya 2,91 2,90 2,92 2,92 3,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
100 100 100 100 100
III − 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.4 Kontribusi PDRB per Sektor
Kabupaten Kuningan Tahun 2012-2016
Lapangan Usaha Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai PDRB (Trilyun Rp)
I Primer 2,94 3,18 3,39 3,72 4,01 4,38 4,75
II Sekunder 1,07 1,20 1,34 1,50 1,70 1,95 2,08
III Tersier 5,80 6,49 7,22 8,24 9,30 10,67 11,74
Jumlah 9,82 10,87 11,95 13,46 15,0 16,99 18,57
Kontribusi Sektor (%)
I Primer 29,96 29,30 28,39 27,66 26,71 25,75 25,56
II Sekunder 10,94 11,01 11,20 11,15 11,32 11,46 11,22
III Tersier 59,10 59,69 60,42 61,19 61,97 62,78 63,22
Jumlah 100 100 100 100 100 100 100
Tabel 3.5
Kontribusi PDRB per Sektor Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2016
Lapangan Usaha Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai PDRB (Trilyun Rp)
I Primer 2,94 2,95 2,97 3,04 3,10 3,13 3,26
II Sekunder 1,07 1,15 1,23 1,33 1,42 1,53 1,59
III Tersier 5,80 6,27 6,77 7,27 7,87 8,52 9,12
Jumlah 9,82 10,37 10,96 11,65 12,39 13,18 13.98
Kontribusi Sektor (%)
I Primer 29,96 28,47 27,06 26,12 24,99 23,74 23,32
II Sekunder 10,94 11,11 11,21 11,43 11,44 11,59 11,40
III Tersier 59,10 60,42 61,73 62,45 63,57 64,66 65,28
Jumlah 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : Buku PDRB …..
III − 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Gambar 3.1. Kontribusi PDRB Tahun 2012 - 2016
- Inflasi
Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka
inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar
tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota
Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di
wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten
sekitarnya biasanya menggunakan data inflasi kota Cirebon, pada
tahun 2017, inflasi kota Cirebon adalah 4,36 persen (BPS
Kabupaten Cirebon). Angka inflasi tersebut berada diatas inflasi
Jawa Barat yaitu 3,63 % dan Nasional 3,61% pada tahun yang
sama (BPS).
- Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan
orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia
0
5
10
15
20
25
30
Kontribusi PDRB Tahun 2012 - 2016
2012
2013
2014
2015
2016
III − 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
kerja, sedangkan konsep usia kerja adalah kelompok penduduk yang
berusia 15 tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat
keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2017 tercatat
TPAK penduduk kabupaten kuningan telah mencapai 57,69 persen.
Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2017
tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi dinilai
masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan tpak penduduk perempuan
proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang masing-masing,
tpak perempuan sekitar 37,40 persen sedangkan TPAK laki-laki sekitar
78,16 persen.
Untuk melihat pengangguran, digunakan tingkat pengangguran
terbuka (tpt). Pada tahun 2017 TPT penduduk kabupaten kuningan
mencapai 7,94 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen bila
dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Dilihat menurut aspek laki-laki
dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan
proporsinya 2,57 persen lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran
terbuka laki-laki, yaitu TPT perempuan sebesar 9,67 persen, sedangkan TPT
laki-laki hanya sebesar 7,10 persen.
Tabel 3.6 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja,TPAK, TPT, dan TKK menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kuningan, Tahun 2015 – 2017
Indikator 2015 2016 2017
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas
417.314 424.176 841.490 422.643 418.074 840.717 399.056 402.462 801.518
Angkatan Kerja 299.297 117.829 417.126 348.024 158.346 506.370 311.898 150.505 462.403
Bekerja 288.760 102.728 391.488 323.656 146.239 469.895 289.748 135.952 425.700
Mencari Kerja 10.537 15.101 25.638 24.368 12.107 36.475 22.150 14.553 36.703
TPAK 71,72 27,78 49,57 82,34 37,88 60,23 78,16 37,40 57,69
TPT 3,52 12,82 6,15 7,00 7,65 7,20 7,10 9,67 7,94
TKK 96,48 87,18 93,85 93,00 92,35 92,80 92,90 90,33 92,06
Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dan Susenas Tahun 2017 Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan
III − 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tren meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun
akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat
Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran
yang tinggi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan
ekonomi. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat
berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil
produksi akan berkurang. Dengan demikian tingkat investasi
menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.
Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan
kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap
perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan
sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.
- Kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung
dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan).
Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase
penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah
penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran
per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang
dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
III − 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan
No Indikator Angka Kemiskinan
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Penduduk 142.257 139.353 133.572 147.210 144.070 Miskin (000 jiwa)
2 Garis Kemiskinan 245.476 261.858 271.015 276.154 289.901
3 Persentase 13,70 13,34 12,72 13,97 13,59 Penduduk Miskin
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan
- Pengeluaran Rumah Tangga
Perkembangan tingkat kesejahteraan rumahtangga dapat
diukur melalui besarnya konsumsi/pengeluaran yang
dikeluarkan oleh rumahtangga yang bersangkutan. Semakin
besar proporsi konsumsi/pengeluaran rumahtangga bukan
makanan, maka tingkat kesejahteraan rumahtangga yang
bersangkutan semakin baik.
Tabel 3.8. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Untuk
Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kuningan, Tahun 2016 – 2017
Kelompok Konsumsi 2016 2017
Makanan 43,72 61,36
Bukan Makanan 56,28 38,64
Jumlah 100,00 100,00
Sumber :BPS, Susenas
Proporsi pengeluaran makanan pada tahun 2017 sekitar
61,36 persen sedangkan yang bukan makanan sekitar 38,64
persen, perubahan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten
Kuningan pada tahun 2017 ini, tidak disertai dengan membaiknya
tingkat pemerataan pendapatannya (dalam hal ini didekatkan
dengan pengeluarannya).
III − 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Gambar 3.2. Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2012 – 2016
3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2018-2019
Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten
Kuningan, akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek
pada tataran global, nasional maupun
perkembanganperekonomian regional Kabupaten Kuningan
sendiri.
− Tantangan Global dan Nasional
Setelah mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang
mengesankan sebesar 3 persen sepanjang 2017, perekonomian
dunia diprediksi bakal stabil pada 2018 dan 2019 (Laporan
PBB).
Laporan ini mencatat bahwa prospek ekonomi global tetap
tunduk pada ketidakpastian signifikan dan risiko-risiko yang
berpeluang mendorong penurunan yang berpotensi
menghambat perkiraan pertumbuhan moderat tahun 2018-
2019. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan kerja
0,284 0,297
0,321
0,226
0,284 0,297
0,321
0,226
0,326
-
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
2012 2013 2014 2015 2016
III − 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
sama internasional yang lebih kuat di berbagai bidang, seperti
percepatan transfer teknologi bersih, mendukung iklim
pembiayaan, memperkuat kerja sama pajak internasional dan
menanggulangi arus keuangan terlarang.
Pertumbuhan investasi swasta iuga diperkirakan
meningkat oleh karena harga komoditas yang sudah pulih
kembali, serta efek dari pelonggaran moneter pada 2016 serta
reformasi ekonomi baru-baru ini. Pada saat yang sama, harga
komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi kendala
fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah, sedangkan
pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan ekspor.
Namun, Indonesia juga masih perlu mewaspadai kondisi
dalam negeri dan global saat ini. Beberapa tantangan yang akan
dihadapi perekonomian Indonesia yang berasal dari dalam
negeri dan juga dari global yang sudah dapat diprediksi (dan
dihitung dampaknya) dan juga tantangan yang belum diketahui
seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia adalah:
1. Sumber tantangan domestik. Sumber tantangan yang sudah
diketahui dan dapat diprediksi dampaknya adalah rencana
pemerintah untuk menaikkan kembali tarif listrik yang pada
akhirnya akan mendorong kenaikan inflasi administered
prices. Sementara tantangan yang belum diketahui
dampaknya diantaranya kenaikan harga pangan (inflasi
volatile foods) yang sangat tergantung hasil panen,
manajemen distribusi pangan dan juga impor pangan,
tantangan kedua adalah pelemahan nilai rupiah, diikuti
shortfall pajak dan juga kondisi likuiditas domestik.
2. Sumber tantangan global. Karena berada di luar kontrol
pemerintah dan Bank Indonesia maka tantangan global
sebenarnya sudah dapat diprediksi namun belum dapat
diketahui seberapa besar dampaknya terhadap
perekonomian Indonesia, diantaranya kenaikan suku bunga
III − 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
acuan the Fed yang akan mendorong penguatan dollar
Amerika dan juga akan mempengaruhi likuiditas global.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengurangan
produksi minyak OPEC yang tentunya akan mendorong naik
harga minyak dunia. Selain itu, hal lain yang perlu
diperhatikan adalah munculnya resiko geopolitik (terutama
di Timur Tengah) dan juga kecenderungan
berkembangannya proteksionisme perdagangan oleh negara-
negara maju.
Prediksi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya
merupakan kabar baik bagi kondisi perekonomian nasional
walaupun kemungkinan akan dicapai dengan upaya yang cukup
berat. Upaya-upaya tersebut harus didukung oleh peningkatan
kualitas perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk
Kabupaten Kuningan yang merupakan bagian dari Provinsi
Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibukota Negara.
− Tantangan Regional
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di
Kertajati Majalengka, akan memberikan dampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning.
Pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa merupakan
sektor yang paling utama memperoleh keuntungan dengan
hadirnya BIJB. Kabupaten Kuningan, yang berfungsi sebagai
penyangga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka dan
Indramayu harus bisa menangkap peluang ini dengan fokus
pada pembangunan sektor pariwisata dan infrastruktur
pendukungnya, termasuk didalamnya sektor perindustrian,
perdagangan dan jasa.
Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten
Kuningan tersaji pada tabel berikut.
III − 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.9. Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan
Strenghts Weakness Opportunities Threats
- Kepemilikan
potensi
sumberdaya
pertanian sebagai
sektor dominan
perekonomian.
- Kekayaan
destinasi
pariwisata alami
sebagai sektor
unggulan yang
dikembangkan
untuk sumber
pendapatan
daerah.
- Ketersediaan SDM
yang sebagian
besar pada usia
produktif.
- Keberadaan IKM
berbahan baku
produk pertanian.
- Stabilitas makro
ekonomi
daerahyang
terjaga
- Sektor Pertanian
sebagai sektor
dominan
mengalami
penurunan.
- Ketersediaan
SDM yang
terbatas dan
kualitas SDM di
bidang pertanian
dan
pariwisatayang
masih rendah.
- Terbatasnya
sarana
prasarana
pertanian dan
pariwisata.
- Rendahnya
pengembangan
produk,
destinasi dan
daya tarik
wisata.
- Inovasi dan
kualitas produk
masih rendah
dan sebagian
bahan baku
- Memiliki
topografi yang
indah dan
tanah yang
subur sehingga
dapat
mendukung
aktivitas di
sektor
pertanian dan
pariwisata.
- Peluang pasar
dalam negeri
dan luar negeri
produk
pertanian
Kuningan terus
berkembang.
- Stabilitas
ekonomi
regional, global
dan nasional.
- Infrastruktur
(Tol Cipali dan
BIJB) yang
telah
mempercepat
jarak tempuh
wisatawan
- Potensi bencana
akibat aktivitas
gunung berapi
(Gunung
Ciremai) yang
bisa terjadi
kapan saja dapat
mengganggu
aktivitas
perekonomian.
- Daya saing
ekonomi
Kabupaten
tetangga yang
meningkat.
- Persaingan
produk serupa
yang semakin
tinggi.
- Masuknya
produk impor
yang lebih
bersaing dari
produk lokal.
- Infrastruktur
dan sarana
prasarana
ekonomi yang
lebih baik di
III − 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Strenghts Weakness Opportunities Threats
produksi masih
tergantung pada
daerah lain
- Pertumbuhan
ekonomi disertai
meningkatnya
ketimpangan
pendapatan dan
wilayah.
- Pertumbuhan
ekonomi belum
berdampak pada
penurunan
pengangguran
dan kemiskinan
secara signifikan
- Keterbatasan
wirausahawan
lokal sebagai
penggerak
ekonomi daerah.
dalam dan luar
negeri masuk
ke wilayah
Kabupaten
Kuningan.
- Adanya tematik
sektoral dan
kewilayahan.
- Adanya
common goal
dan janji
Gubernur yang
memperkuat
arah
pembangunan
ekonomi.
- Adanya arah
pengelolaan
metropolitan
Cirebon Raya
dan Pusat
Pertuumbuhan
Wilayah
Cirebon.
daerah tetangga
yang lebih
menarik investor
dari luar untuk
masuk.
III − 16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 3.10
Indikator Makro Kabupaten Kuningan
No Indikator Makro Satuan
Realisasi Angka Sementara
2017* Tahun 2015
Tahun 2016
1 PDRB atas Dasar Harga Konstan (Angka Agregatif) (TDH 2010)
Trilyun Rp
13,17 13,98 Na
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Angka Agregatif)
% 6,38 6,09 Na
3 Prosentase Penduduk Miskin % 13,97 13,59 13,27
4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,15 7,20 7,94
5 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
- PDRB Perkapita(TDH 2010) Rp (juta)
16,10 17,49 Na
- Besaran Gini Rasio 0,226 0,326 Na
- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Metode Perhitungan baru
67,19 67,51 67,99
Sumber: BPS Kab. Kuningan, PDRB Kab. Kuningan Tahun 2012-2016, SUSEDA Kab.Kuningan Tahun 2016, dan Bappeda Kab. Kuningan. *Susenas, Data Sementara
3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan
Daerah
Kebijakan pembangunan ekonomi tidak terpisah dari
permasalahan-permasalahan diluar kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan dirancang untuk
tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan
dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Hal ini juga
selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang pro-
poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. Masalah-masalah
kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kondisi
lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan
kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan kedepan.
III − 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di
Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang
dihadapi pada tahun 2019 yang perlu dipecahkan bersama, antara
lain:
1. Masih rendahnya upaya penanggulangan kemiskinan.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan
masih terbilang tinggi, yaitu 13,59% pada tahun 2016.
Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin
Jawa Barat sebesar 8,77% dan nasional sebesar 10,64%.
Meskipun ada penurunan angka, tetapi belum signifikan,
sehingga masih dibutuhkan upaya masif dari pemerintah
daerah untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan di
Kabupaten Kuningan.
2. Masih rendahnya Daya Beli/Pengeluaran
Berdasarkan pola perhitungan baru istilah yang digunakan
yaitu pengeluaran sebagai acuan untuk mengukur kemajuan
pembangunan manusia adalah konsumsi riil per kapita
berdasarkan paritas pengeluaran dalam rupiah. Kemampuan
pengeluaran penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2015 berada
pada kisaran Rp 8.516.000,- ada kenaikan pada tahun 2016
menjadi Rp.8.580.000,00 sedangkan pada tahun 2017 naik
menjadi Rp. 8.715.000,- (Kajian Dimensi Pembangunan Manusia
Kabupaten Kuningan 2017 – Data Susenas).
Berdasarkan data terlihat pengeluaran masyarakat
Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tiga tahun trennya terus
naik, namun demikian masih tergolong rendah sehingga masih
dibutuhkan upaya yang lebih lagi dalam peningkatan indeks
pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang rendah merupakan salah
satu penyebab utama lingkaran setan kemiskinan yang saling
terkait. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya
kemiskinan, dengan kemiskinan tersebut menyebabkan seseorang
III − 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta
membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.
3. Kenaikan angka pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data
Susenas 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar
7,20% menjadi 7,94%. Dari masyarakat yang bekerja, status
pekerjaan didominasi sektor informal sebesar 65,05% dan hanya
34,95% saja yang bekerja pada sektor formal. Berdasarkan data
tersebut maka kebijakan yang harus diambil untuk menekan
angka pengangguran dan meningkatkan pekerja sektor formal
adalah peningkatan life skill bagi angkatan kerja sehingga
penduduk Kabupaten Kuningan memiliki daya saing dan mampu
berkompetisi dengan wilayah yang lain.
4. Kerentanan Ketahanan Pangan Daerah
Kerentanan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan
diantaranya adalah disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan
pertanian yang berkonsekuensi pada pengurangan produksi padi
dan juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk,
dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah
pula kebutuhan pangan daerah.
Selain itu kerentanan pangan juga dipicu oleh belum
optmalnya distribusi dan akses pangan; penganekaragaman dan
keamanan pangan; penanganan kerawanan pangan. Dalam hal
ini diperlukan konsistensi kebijakan terhadap perlindungan lahan
pertanian produktif dan keberpihakan anggaran terhadap sektor
pertanian dari hulu sampai ke hilir.
5. Pembangunan antar wilayah dan sektor belum merata
Masyarakat kawasan perbatasan merupakan bagian
masyarakat Kabupaten Kuningan yang mempunyai hak dasar
yang sama dalam menikmati pembangunan. Fokus pembangunan
pada kawasan perbatasan dan kawasan terisolir yang selama ini
III − 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
dikembangkan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan
sehingga kawasan perbatasan bukan lagi menjadi kawasan yang
termarjinalkan namun harus menjadi pintu gerbang yang
mencirikan kemajuan suatu wilayah.
Pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 juga
telah diwadahi melalui pencapaian misi keempat yaitu
Mewujudkan pemerataan Pembangunan Daerah. Misi ini adalah
mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara
bagian-bagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan
permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi
alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil;
pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan
perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah
perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan
pendapatan antar kelompok masyarakat.
6. Pembangunan corebussines ekowisata daerah yang belum
terintegrasi
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat, pengembangan Metropolitan Cirebon Raya diarahkan
kepada pengembangan metropolitan budaya dan sejarah dengan
sektor unggulan wisata, industri dan kerajinan. Untuk
pengembangan kawasan metropolitan Cirebon Raya tersebut,
beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati,
pembangunan tol Cisumjati dan rencana pengembangan
pelabuhan Cirebon. Diharapkan dengan selesainya mega proyek
pembangunan infrastruktur tersebut akan lebih meningkatkan
aksesibilitas baik Jakarta - Cirebon – Kuningan dan sekitarnya
(dalam negeri) maupun mancanegara dengan waktu tempuh lebih
III − 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
cepat. Menangkap beberapa peluang tersebut, Kabupaten
Kuningan siap menempatkan diri sebagai kawasan ekowisata
dalam mendukung pengembangan Metropolitan Cirebon Raya.
Basis alam yang masih asri dan alami diharapkan menjadi daya
tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung ke
Kabupaten Kuningan.
Pembangunan kawasan ekowisata masih sektoral dan belum
mendapat perhatian serius, baik dari aspek keberpihakan
pendanaan maupun kebijakan pelaksanaan dokumen yang ada
(RIPPDA dan Masterplan Agropolitan). Namun saat ini sudah mulai
dirintis kawasan ekowisata yang terintegrasi dan menjadi program
bersama yang diintervensi oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah).
7. Pelayanan publik dan peningkatan SDM aparatur
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah
beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka
menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari pemerintahan yang
baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif,
efisien dan akuntabel dari pemerintah daerah yang diarahkan
kepada masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak kendala
yang dihadapi pemerintah daerah, baik itu menyangkut aspek
sumberdaya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta
ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang
terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat.
Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk
mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih.
Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata
ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan
III − 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan
dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efiisien dan
akuntabel kepada masyarakat.
Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang
sebagian besar diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai dari
total APBD perlu diimbangi dengan kinerja birokrasi yang lebih
baik, kinerja tersebut diawali dengan perbaikan manajemen
kepegawaian, peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai,
tata laksana dan penerapan prosedur pelayanan publik.
III − 22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1.Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2019 Kabupaten Kuningan
Sumber : Bappenda & BPKAD Kabupaten Kuningan
URAIAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 APBD 2018 PROYEKSI 2019
1 PENDAPATAN DAERAH
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 253.441.689.733 384.398.431.333 314.100.609.333 334.294.147.136
1 1 1 Pajak Daerah 67.933.216.064 79.631.682.535 80.450.000.000 88.495.000.000
1 1 2 Retribusi Daerah 38.015.060.600 37.748.101.889 59.679.160.612 62.895.945.642
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.142.130.883 3.619.287.974 4.663.606.740 5.129.967.414
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 144.351.282.186 263.399.358.935 169.307.841.981 177.773.234.080
1 2 DANA PERIMBANGAN 1.717.088.119.273 1.721.906.216.207 1.543.570.476.000 1.728.820.202.605
1 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 78.384.642.360 74.480.198.732 65.343.487.000 66.977.074.175
1 2 2 Dana Alokasi Umum 1.218.601.913.000 1.197.194.996.000 1.197.194.996.000 1.221.138.895.920
1 2 3 Dana Alokasi Khusus (Reguler dan Penugasan) 420.101.563.913 450.231.021.475 281.031.993.000 440.704.232.510
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 458.930.928.288 510.405.052.404 425.264.819.999 489.437.155.338
1 3 1 Pendapatan Hibah 254.723.703.558 6.000.000.000 - 10.000.000.000
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 102.280.026.830 108.337.995.389 103.263.619.599 105.845.210.088
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 294.605.211.000 261.945.042.000 268.493.668.050
1 3 5 Bantuan Keuangan Provinsi 101.927.197.900 101.461.846.015 60.056.158.400 105.098.277.200
JUMLAH PENDAPATAN 2.429.460.737.294 2.616.709.699.944 2.282.935.905.332 2.552.551.505.079
Nomor Urut
III − 22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
2 BELANJA DAERAH
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.620.516.319.736 1.607.067.746.797 1.634.028.101.932 1.905.239.476.107
2 1 1 Belanja Pegawai 1.238.137.487.961 1.122.732.992.436 1.182.444.537.867 1.397.040.100.896
2 1 4 Belanja Hibah 14.613.000.000 51.872.290.332 33.018.400.000 36.320.240.000
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4.294.000.000 3.574.500.000 9.032.000.000 9.935.200.000
2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 2.548.389.575 3.991.616.229 7.242.916.061 14.012.916.061
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol 359.681.419.200 423.677.407.800 396.300.926.500 435.931.019.150
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 1.242.023.000 1.218.940.000 5.989.321.504 12.000.000.000
2 2 BELANJA LANGSUNG 879.503.153.788 1.022.475.386.253 719.681.399.000 981.876.553.020
2 2 1 Belanja Pegawai 77.226.534.109 87.295.344.192 86.537.474.896 95.191.222.386
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 473.719.157.199 607.302.211.434 483.743.278.830 687.324.545.738
2 2 3 Belanja Modal 328.557.462.480 327.877.830.627 149.400.645.274 199.360.784.896
JUMLAH BELANJA 2.500.019.473.524 2.629.543.133.050 2.353.709.500.932 2.887.116.029.127
SURPLUS/ (DEFISIT) (70.558.736.230) (12.833.433.106) (130.829.754.000) (334.564.524.048)
3 3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 3 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3 3 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 163.699.708.123 60.265.990.365 0 0
3 3 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0
3 3 6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0
3 3 7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 163.699.708.123 60.265.990.365 0 0
3 3 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3 3 1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000 0 0 0
3 3 2 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah 18.839.443.983 7.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000
3 3 3 Pembayaran Pokok Utang 4.249.204.485 1.784.857.679 1.000.000.000 2.500.000.000
3 3 4 Hibah IPDM-IP 0 0 0 10.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 33.088.648.468 8.784.857.679 4.000.000.000 16.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 130.611.059.655 51.481.132.686 (4.000.000.000) (16.500.000.000)
SILPA TAHUN BERKENAAN (SILPA) 60.052.323.425 38.647.699.580
III - 23
III- 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah untuk masing-masing
komponen adalah sebagai berikut:
1) Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-
langkah prioritas sebagai berikut:
• Pemantapan kelembagaan dan peningkatan
operasional pemungutan pendapatan daerah;
• Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi;
• Peningkatan sarana prasarana pelayanan,
penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan
profesionalisme pegawai dalam pemungutan
pendapatan;
• Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) agar memberikan konstribusi pendapatan
daerah;
• Pengembangan kerjasama baik dalam upaya
peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan
asset daerah;
• Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran
melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan
pemungutan pendapatan asli daerah;
• Peningkatan penegakan peraturan daerah yang
mengatur pendapatan daerah.
2) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh
OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat
dan Provinsi;
3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan.
III - 24
III- 24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
4) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai
dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan:
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah disusun
dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta
menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke
dalam program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan
pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,
upaya tersebut antara lain adalah:
1) Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar
diupayakan kepada belanja kepentingan publik.
2) Pengalokasian belanja diupayakan fokus pada
pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten
Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan,
dan kebutuhan masyarakat.
3) Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan
dilaksanakan secara efisien dan efektif serta memiliki
manfaat jangka panjang.
4) Alokasi Belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat secara
sinergis.
5) Pengalokasian anggaran belanja langsung urusan
(program dan kegiatan) efektif untuk memenuhi
kebutuhan publik.
III- 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang
disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan
dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama
terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan
pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan
pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan
mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu
dari:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang
manfaatnya akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun
pembayaran pokok utang.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan akan ditempuh
melalui kebijakan penggunaannya yaitu:
1) Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah;
2) Kewajiban membayar cicilan BPJS; dan
3) Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu
sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak
menambah asset daerah.
Alokasi Belanja Langsung APBD diupayakan memenuhi
amanat amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan agar
dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD
III - 25 III - 26
III- 26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan serta
mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan
pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Bidang kesehatan
diupayakan dengan besaran alokasi 10 persen sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
III - 27
IV-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Perencanaan pembangunan Tahun 2019 merupakan Tahun
perencanaan transisi, setelah masa perencanaan RPJMD
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 - 2018 berakhir. Menyikapi
kondisi tersebut perencanaan pembangunan Tahun 2019 mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2005 - 2025 dan hasil evaluasi
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2013 - 2018,
serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun RKPD Tahun
2019 dengan tetap berusaha menyajikan strategi untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan
sasaran pembangunan daerah.
Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2019, mengacu dan memperhatikan:
(1) Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kuningan
Tahun 2005 - 2025; (2) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 - 2018; (3) Hasil evaluasi kinerja
RKPD Tahun 2017; (4) RPJMD Teknokratis Kabupaten Kuningan
2019 – 2023; (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015 - 2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan
(Nawacita); (6) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global); dan
pokok pikiran DPRD; (7) Rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan; (8) Isu Strategis Tahun 2019.
Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan
IV-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tahun 2019 merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan
RKPD Tahun 2019. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2019
merupakan penjabaran dari sasaran RPJPD Tahun 2005 - 2025,
dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan
terjadi pada Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kuningan
Tahun 2019. Selanjutnya prioritas dan sasaran pembangunan
merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan
untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan
arah pembangunan RPJPD Tahun 2005 - 2025, yaitu Dengan
Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan
Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjadikan
masyarakat sebagai pondasi utama. Masyarakat merupakan
subjek sekaligus objek pembangunan yang perlu dibina dan
ditingkatkan produktivitasnya melalui pemberdayaan. Oleh karena
itu, tema pembangunan yang diusung dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019
yaitu “Memacu Produktivitas dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Berdasarkan data dan hasil evaluasi yang telah dijabarkan
dalam bab sebelumnya, isu strategis daerah tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Penanggulangan kemiskinan
2. Pengurangan pengangguran
3. Peningkatan ketahanan pangan
4. Peningkatan investasi tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat desa
5. Peningkatan kualitas SDM
IV-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
6. Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi
pasca bencana
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Penjabaran Isu Strategis, Tujuan Pembangunan dan Sasaran
Pembangunan secara lengkap disajikan dalam bentuk matrik pada
tabel berikut:
Tabel 4.1. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Kabupaten
Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Tujuan Sasaran
1. Penanggulangan Kemiskinan
1 Meningkatkan kesejehateraan
Rakyat
1 Meningkatnya stimulan/bantuan modal awal wirausaha
2 Meningkatnya produktivitas pertanian
3
Meningkatnya kemudahan akses Perbankan
4
Meningkatnya jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin
5
Meningkatnya penerapan jaring pengaman sosial
6 Meningkatnya pemakaian produk lokal
7
Tertanganinya Kawasan Kumuh Perkotaan
8 Berkurangnya jumlah RUTILAHU
2. Pengurangan Pengangguran
2 Membuka lapangan kerja
1
Meningkatnya modal/(sarana prasarana) usaha kecil dan menengah
2
Meningkatnya kualitas tenaga kerja daerah
3 Meningkatnya kesempatan berusaha
4
Meningkatnya ekonomi produktif pedesaan
5 Optimalisasi potensi lahan
6
Meningkatnya program padat karya infrastruktur
3. Peningkatan investasi tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah (desa)
1 Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi lokal
2 Menguatnya jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku ekonomi
3 Meningkatnya daya saing produk lokal
IV-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Tujuan Sasaran
desa 4 Berkembangnya industri kreatif
5 Berkembangnya kelembagaan jaminan pemasaran produk unggulan desa
6
Pembangunan infrastruktur ekonomi desa
7 Peningkatan kerjasama antar desa
4 Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan Desa sebagai sektor unggulan daerah
1 Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
(Desa)
2 Berkembangnya kurikulum pariwisata pada pendidikan formal dan informal
3
Berkembangnya Desa Wisata dan Wisata Desa
4
Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif
5 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata
6 Roadmap pengembangan pariwisata
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
5 Meningkatkan transparansi,
kecepatan, dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik
1 Diterapkannya e-purchasing untuk pelayanan sektor publik
2 Meningkatnya penerapan IT (e-Planning, e-Budgetiing, e-Sakip, e-Monev, e-procurement, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online,) pada SKPD sesuai Tupoksinya
3
Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi publik
4
Diterapkannya SPM di setiap sektor pelayanan publik
5
Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan
6
Terbangunnya Sistem Informasi Desa (SID)
5. Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi pasca bencana
6 Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan yang sensitive pada bencana
1 Meningkatnya infrastruktur perdesaan
2
Pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi
3
Peningkatan ketahanan ekonomi untuk wilayah rawan bencana
4 Penguatan Masyarakat Siaga Bencana
5
Pembangunan infrastruktur berbasis bencana alam
6
Pengendalian kerusakan kawasan lindung
IV-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Tujuan Sasaran
7 Pembangunan konservasi air
6. Peningkatan Ketahanan Pangan
7 Meningkatkan produktivitas,
ketersediaan dan kecukupan pangan
1 Peningkatan produksi pertanian
2 Pengembangan jaring pengaman pangan (food stocking)
3
Pengembangan aktifitas agribisnis dan agroindustri
4
Peningkatan kemitraan pemasaran komoditas pangan
5 Optimalisasi pemanfaatan lahan
7. Peningkatan Kualitas SDM
8 Meningkatkan kualitas SDM
1 Pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan dan masyarakat
2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola)
3 Meningkatnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Sehubungan RKPD Tahun 2019 merupakan masa transisi
antara RPJMD Tahun 2014-2018 dan RPJMD Tahun 2019-2023
(belum disusun), maka penentuan prioritas pembangunan di
Kabupaten Kuningan dilaksanakan dengan memperhatikan
tahapan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun
2005-2025, tema pembangunan daerah, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional, prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Barat dan isu strategis yang ada di
Kabupaten Kuningan. Di dalam RPJPD Kabupaten Kuningan
disebutkan bahwa Pembangunan tahap IV (2019 – 2023) yaitu
Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan
Nasional.
Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran
daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Barat dan
lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Barat, hal
IV-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang telah terbangun,
khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, sehingga menjadi
Kabupaten agropolitan dan pariwisata yang paling diperhitungkan.
Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya
menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk
menjadi Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa
Barat.
Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional,
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis
Daerah tahun 2019
Prioritas
Pembangunan
Nasional
Prioritas Pembangunan Jawa Barat Isu Strategis Daerah
1. Pembangunan
Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar
2. Pengurangan
Kesenjangan
Antarwilayah
melalui Penguatan
Konektivitas dan
Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi
melalui Pertanian,
Industri, dan Jasa
Produktif
4. Pemantapan
Ketahanan Energi,
Pangan, dan
1. Penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran,
2. Pemanfaatan modal alam untuk
pemantapan ketahanan pangan
dan mendorong pertumbuhan
agroindustri berkelanjutan,
3. Mendorong pengembangan
pariwisata dan ekonomi kreatif
berbasis Koperasi dan Usaha
Kecil (KUK),
4. Peningkatan interkoneksi pusat-
pusat pertumbuhan dan
infrastruktur wilayah pendukung
kegiatan ekonomi,
5. Peningkatan akses dan kualitas
pendidikan rintisan wajib belajar
12 tahun, pelayanan kesehatan
masyarakat, dan pelayanan
dasar,
6. Peningkatan kualitas lingkungan
1. Penanggulangan
kemiskinan
2. Pengurangan
Pengangguran
3. Peningkatan
ketahanan
pangan
4. Peningkatan
investasi tingkat
desa dan
pemberdayaan
masyarakat desa
5. Peningkatan
kualitas SDM
6. Peningkatan
kualitas
infrastruktur
perdesaan dan
rekonstruksi
pasca bencana
IV-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan
Nasional dan
Kesuksesan Pemilu
hidup dan pengendalian
pemanfaatan ruang,
7. Peningkatan Modal Sosial
Masyarakat untuk meningkatkan
Daya Saing Jawa Barat, serta
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan tata
kelola
pemerintahan
dan pelayanan
publik
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas
pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. Pengurangan pengangguran;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana di bidang
pendidikan dan kesehatan;
4. Peningkatan investasi tingkat desa;
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Pelayanan publik melalui penerapan e-government;
7. Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi
pasca bencana; dan
8. Peningkatan produktivitas pertanian untuk menunjang
ketahanan pangan
Kedelapan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut
diarahkan pada :
1. Pengurangan Pengangguran, prioritas ini diarahkan pada
peningkatan modal/(sarana prasarana) usaha kecil dan
menengah, peningkatan kualitas tenaga kerja daerah,
peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan ekonomi
produktif pedesaan, optimalisasi potensi lahan, dan
peningkatan program padat karya infrastruktur.
2. Penanggulangan kemiskinan, prioritas ini diarahkan pada
Peningkatan produktivitas pertanian, stimulan/bantuan
modal awal wirausaha, kemudahan akses Perbankan,
peningkatan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga
IV-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
miskin, peningkatan penerapan jaring pengaman sosial,
peningkatan pemakaian produk lokal, tertanganinya Kawasan
Kumuh Perkotaan, dan Berkurangnya jumlah rumah tidak
layak huni, maupun kumuh.
3. Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana di bidang
pendidikan dan kesehatan, prioritas ini ditempuh terutama
dalam rangka peningkatan kelulusan pendidikan wajib belajar
dua belas tahun, sarana prasarana pendidikan, kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan, minat baca masyarakat,
peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan pencegahan
dan pengobatan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat,
promosi kesehatan, dan kualitas kesehatan lingkungan.
4. Peningkatan investasi tingkat desa, prioritas ini diarahkan
pada Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi
lokal, penguatan jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku
ekonomi tingkat desa, peningkatan daya saing produk lokal,
berkembangnya industri kreatif, berkembangnya kelembagaan
jaminan pemasaran produk unggulan desa, pembangunan
infrastruktur ekonomi desa, pengembangan wisata berbasis
potensi lokal (Desa), pengembangan Desa Wisata dan Wisata
Desa, berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif, dan
peningkatan kerjasama antar desa;
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas ini
diarahkan pada pengembangan kualitas SDM aparatur
pemerintahan, peningkatan kualitas SDM pariwisata di dan
antar desa, peningkatan kapasitas kelompok swadaya
masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola).
6. Pelayanan publik melalui penerapan e-government, prioritas
ini diarahkan pada penerapan e-purchasing untuk pelayanan
sektor publik, peningkatan penerapan IT (e-Planning,
e-Budgeting, e-Sakip, e-Monev, e-procurement, Simpeg,
IV-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Perijinan Online, Pajak Online), peningkatan kemudahan akses
data dan informasi publik, penerapan SPM di setiap sektor
pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana
Pemerintahan, serta pembangunan Sistem Informasi Desa
(SID).
7. Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan
rekonstruksi pasca bencana, prioritas ini diarahkan pada
peningkatan infrastruktur perdesaan, pembangunan sarana
prasarana penunjang ekonomi, peningkatan ketahanan
ekonomi untuk wilayah rawan bencana, Penguatan Masyarakat
Siaga Bencana, Pembangunan infrastruktur berbasis bencana
alam, pengendalian kerusakan kawasan lindung, dan
pembangunan konservasi air.
8. Peningkatan produktivitas pertanian untuk menunjang
Ketahanan Pangan, prioritas ini diarahkan pada peningkatan
produksi pertanian, pengembangan jaring pengaman pangan
(food stocking), pengembangan aktifitas agribisnis dan
agroindustri, peningkatan kemitraan pemasaran komoditas
pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan.
4.3. Program Pembangunan Daerah
Dari Isu Strategis dan Prioritas pembangunan yang telah
dijelaskan diatas dapat dijabarkan melalui beberapa program
pembangunan di Kabupaten Kuningan, sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel 4.3 dibawah ini.
Tabel 4.3. Isu Strategis, Prioritas, Sasaran dan Program
Pembangunan Kabupaten Kuningan
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
1. Pengurangan Pengangguran
1 Pengurangan Pengangguran
1 Meningkatnya modal/(sarana prasarana) usaha kecil dan menengah
1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;
IV-10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
2
Meningkatnya kualitas tenaga kerja daerah
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Peningkatan IPTEK Sistem Produksi
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa
8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
9. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
10. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
11. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13. Peningkatan Informasi Perizinan
14. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
15. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
16. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3
Meningkatnya kesempatan berusaha
4
Meningkatnya ekonomi produktif pedesaan
5
Optimalisasi potensi lahan
6 Meningkatnya program padat karya infrastruktur
2. Penanggulangan Kemiskinan
2 Penanggulangan Kemiskinan 1
Meningkatnya stimulan/bantuan modal awal wirausaha
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Meningkatnya produktivitas pertanian
3
Meningkatnya kemudahan akses Perbankan
IV-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
4
Meningkatnya jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin
4. Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Pengembangan Perumahan/Pemukiman;
7. Lingkungan Sehat dan Perumahan;
8. Peningkatan Kualitas Pemukiman.
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
11. Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
12. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5
Meningkatnya penerapan jaring pengaman sosial
6
Meningkatnya pemakaian produk lokal
7
Tertanganinya Kawasan Kumuh Perkotaan
8 Berkurangnya jumlah RUTILAHU
3 Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan
1 Meningkatkan kelulusan pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Pendidikan Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Non Formal dan Informal (PNFI)
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Kesehatan Khusus
9. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
10. Program Imunisasi dan Surveilans
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
3
Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
4
Meningkatkan minat baca masyarakat
5
Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
6
Meningkatkan pencegahan dan pengobatan
7
Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat
8
Meningkatkan Promosi Kesehatan
9 Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
IV-12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
14. Program Lintas Batas Kesehatan
15. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
17. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
18. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
19. Program Pengawasan Obat dan Makanan
20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
21. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
22. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Peningkatan investasi tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
4 Peningkatan Investasi Tingkat Desa
1 Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi lokal
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3. Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Kemitraan
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa
2
Penguatan jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku ekonomi tingkat desa
3
Peningkatan daya saing produk lokal
4
Berkembangnya industri kreatif
5
Berkembangnya kelembagaan jaminan pemasaran produk unggulan desa
6
Pembangunan infra-struktur ekonomi desa
7
Pengembangan wisata berbasis potensi lokal (Desa)
8
Pengembangan Desa Wisata dan Wisata Desa
9
Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif
IV-13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
10 Peningkatan kerjasama antar desa
11. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12. Peningkatan Informasi Perizinan
13. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Peningkatan Kualitas SDM
5 Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
1 Pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan
1. Non Formal dan Informal (PNFI)
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Peningkatan dan Fasilitasi Keprofesian ASN
5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
6. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
2
Meningkatnya kualitas SDM pariwisata di dan antar desa
3
Meningkatnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat
4
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola)
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
6 Pelayanan publik melalui penerapan e-government
1
Diterapkannya e-purchasing untuk pelayanan sektor publik
1. Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan
5. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
6. Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
7. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
8. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
10. Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM
2 Meningkatnya penerapan IT (e-Planning, e-Budgetiing, e-Sakip, e-Monev, e-procurment, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online)
3
Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi publik
4
Diterapkannya SPM di setiap sektor pelayanan publik
5
Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan
6 Terbangunnya Sistem Informasi Desa (SID)
IV-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12. Peningkatan Informasi Perizinan
13. Pengembangan Data/Informasi
14. Pengelolaan Persandian 15. Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan 16. Perencanaan
Pembangunan Daerah 17. Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
19. Peningkatan Pendapatan Daerah
20. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
21. Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
22. Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi pasca bencana
7 Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi pasca bencana
1 Meningkatnya infrastruktur perdesaan
1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya
4. Pengembangan dan Penyediaan Air Baku
5. Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
6. Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
7. Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana
8. Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
9. Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik
10. Pemulihan melalui Rehabilitasi
11. Pemulihan melalui
2
Pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi
3
Peningkatan keta-hanan ekonomi untuk wilayah rawan bencana
4
Penguatan Masyarakat Siaga Bencana
5
Pembangunan infra-struktur berbasis bencana alam
6
Pengendalian kerusa-kan kawasan lindung
7 Pembangunan konservasi air
IV-15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Isu Strategis Prioritas Sasaran Pembangunan Program
Rekontruksi 12. Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Alam
13. Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan
7. Peningkatan Ketahanan Pangan
8 Peningkatan produktivitas pertanian untuk menunjang ketahanan pangan
1 Peningkatan produksi pertanian
1. Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
4. Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
9. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
10. Peningkatan Kesejahteraan Petani
11. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
12. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
14. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
15. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2 Pengembangan jaring pengaman pangan (food stocking)
3
Pengembangan aktifitas agribisnis dan agroindustri
4
Peningkatan kemitraan pemasaran komoditas pangan
5 Optimalisasi pemanfaatan lahan
V- 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang
menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (output)
kegiatan maupun hasil (outcome) program, sasaran dari kegiatan,
satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya.
Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam
Matrik Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Matrik
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan evaluasi
capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2018 dan
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan 2018. Evaluasi
dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya
sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini
tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun
demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan
diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,
terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana penganggaran pada Tahun 2019 direncanakan
untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.905.239.476.107,-
dan belanja langsung Kabupaten Kuningan sebesar
V- 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Rp. 981.876.553.020,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2019
BELANJA DAERAH %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.905.239.476.107 0,660
Belanja Pegawai 1.397.040.100.896 0,484
Belanja Hibah 36.320.240.000 0,013
Belanja Bantuan Sosial 9.935.200.000 0,003
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 14.012.916.061 0,005
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pem. Desa/Parpol 435.931.019.150 0,151
Belanja Tidak Terduga 12.000.000.000 0,004
BELANJA LANGSUNG 981.876.553.020 0,340
Belanja Non Urusan 199.360.784.896 0,069
Belanja Urusan 782.515.768.124 0,271
JUMLAH BELANJA 2.887.116.029.127
SURPLUS/ (DEFISIT) (334.564.524.048)
Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung urusan
sebesar Rp. 782.515.768.124,- dan belanja langsung non urusan
sebesar Rp 199.360.784.896, -
Anggaran Program Prioritas Kabupaten Kuningan per
SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
V- 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 5.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan Prioritas Kesatu SKPD Tahun 2019
URUSAN PROGRAM KEGIATAN TOTAL BIAYA (RP) %
1 SEKRETARIAT DAERAH 4 21 150 27.177.120.000 3,47
2 SEKRETARIAT DPRD 1 1 10 12.865.560.000 1,64
3 INSPEKTORAT 1 5 31 4.640.000.000 0,59
4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 8 318 52.233.363.000 6,68
5 DINAS KESEHATAN 1 11 57 65.048.775.128 8,31
6DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG1 8 211 152.896.237.200 19,54
7DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN2 7 356 58.277.999.936 7,45
8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 4 29 3.726.680.000 0,48
9DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2 9 47 8.492.000.000 1,09
10DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI2 5 28 6.112.500.000 0,78
11DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN2 5 45 6.856.000.000 0,88
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 7 76 20.086.462.000 2,57
13DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL1 4 19 2.997.607.800 0,38
14DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA1 4 98 18.599.800.000 2,38
15DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA1 5 22 3.040.000.000 0,39
16 DINAS PERHUBUNGAN 1 6 26 6.840.000.000 0,87
17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 6 28 6.345.093.000 0,81
18DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH1 5 42 7.138.583.000 0,91
19DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN2 6 55 9.946.731.000 1,27
20DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1 4 12 3.280.000.000 0,42
21DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA2 7 145 22.569.500.000 2,88
22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 4 25 3.815.500.000 0,49
23 DINAS PERTANIAN 1 8 394 84.539.228.240 10,80
24 BAPPEDA 2 5 46 9.478.518.016 1,21
25BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH1 2 30 6.052.200.000 0,77
26BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH1 5 24 8.126.794.000 1,04
27BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM2 6 30 11.299.120.000 1,44
28 RUMAH SAKIT UMUM '45 1 2 2 115.500.002.304 14,76
29 RUMAH SAKIT UMUM LINGGARJATI 1 2 15 22.682.060.000 2,90
30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 3 26 3.337.000.000 0,43
31BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH1 4 28 10.000.000.000 1,28
32 32 KECAMATAN 1 2 7 8.515.333.500 1,09
34 195 2.432 782.515.768.124 100,00
No SKPDPRIORITAS KESATU
JUMLAH
V- 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tabel 5.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan SKPD Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4.908.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.525.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.203.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
5 Program Peringatan Hari-Hari Besar 95.000.000
2 DINAS KESEHATAN 2.389.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.444.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
825.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
5 Pogram Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI 22.779.167.976
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.561.520.008
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.707.319.968
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
18.445.328.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.715.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.090.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
540.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 60.000.000
V- 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
5 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.120.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.000.000
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 905.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
200.000.000
4 Program peningkatan informasi pembangunan 40.000.000
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.838.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.278.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
445.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
7 DINAS PERHUBUNGAN 17.487.449.712
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.778.349.712
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.392.100.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 102.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.188.000.000
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.356.300.128
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.421.900.128
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.730.400.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 80.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.000.000
V- 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 908.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
242.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 44.000.000
10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.295.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 698.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
467.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
11 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.502.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
738.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 48.000.000
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
1.003.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 446.500.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
491.750.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 964.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
389.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
V- 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.149.749.984
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.239.499.984
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.314.750.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
225.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
280.500.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 90.000.000
15 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.485.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
770.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.027.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
422.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.883.080.096
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.070.880.096
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
765.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
6 Program Peningkatan Hari-Hari Besar 872.200.000
V- 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
18 SEKRETARIAT DAERAH 23.164.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.434.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.030.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
400.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 650.000.000
5 Program Peringatan Hari-hari Besar 650.000.000
19 SEKRETARIAT DPRD 7.677.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.422.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.565.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
600.000.000
20 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.085.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.290.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
730.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
21 INSPEKTORAT 1.386.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 730.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
566.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
22 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2.908.230.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.648.290.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.101.940.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 108.000.000
V- 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
23 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
2.388.900.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.391.300.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
582.600.000
3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
350.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
24 KECAMATAN KUNINGAN 1.722.500.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.474.520.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187.980.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
25 KECAMATAN CIAWIGEBANG 455.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.615.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
208.385.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 30.000.000
26 KECAMATAN CILIMUS 465.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.600.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.400.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 15.000.000
27 KECAMATAN LURAGUNG 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.856.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.144.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
28 KECAMATAN JALAKSANA 450.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.636.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 201.364.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
V- 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
29 KECAMATAN KRAMATMULYA 463.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.600.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
226.900.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25.500.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 25.000.000
30 KECAMATAN DARMA 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.998.700
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
192.001.300
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 30.000.000
31 KECAMATAN MANDIRANCAN 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.360.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
193.640.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
32 KECAMATAN GARAWANGI 450.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.727.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
199.273.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
33 KECAMATAN CIGUGUR 1.006.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 762.250.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179.000.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 25.000.000
34 KECAMATAN MALEBER 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.300.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187.700.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
V- 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
35 KECAMATAN LEBAKWANGI 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.605.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
213.395.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
36 KECAMATAN CIGANDAMEKAR 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.346.800
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
172.653.200
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
37 KECAMATAN CIWARU 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.131.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.869.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
38 KECAMATAN CIBINGBIN 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.750.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.250.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
39 KECAMATAN KADUGEDE 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.880.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
167.120.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
40 KECAMATAN CIDAHU 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.400.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
189.600.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
V- 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
41 KECAMATAN PANCALANG 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.799.250
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
184.200.750
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
42 KECAMATAN CINIRU 370.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.038.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
190.962.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
43 KECAMATAN CIMAHI 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.000.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
207.000.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
44 KECAMATAN SINDANGAGUNG 470.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.550.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
238.450.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
45 KECAMATAN SUBANG 380.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.060.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
177.940.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
46 KECAMATAN CIPICUNG 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.772.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.228.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
V- 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
47 KECAMATAN CIBEUREUM 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.490.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
141.510.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
48 KECAMATAN NUSAHERANG 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.500.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
159.500.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
49 KECAMATAN PASAWAHAN 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.319.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
161.681.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
50 KECAMATAN HANTARA 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.230.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
168.770.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
51 KECAMATAN KALIMANGGIS 347.087.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.023.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
132.064.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
52 KECAMATAN SELAJAMBE 380.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.705.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
165.295.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
V- 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
53 KECAMATAN CILEBAK 380.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.964.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179.036.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
54 KECAMATAN KARANGKANCANA 475.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.228.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
229.772.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
55 KECAMATAN JAPARA 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.299.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
142.701.000
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 20.000.000
56 KELURAHAN KUNINGAN 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.600.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.500.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
57 KELURAHAN WINDUHERANG 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.750.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.350.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
58 KELURAHAN WINDUSENGKAHAN 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.745.500
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.354.500
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
59 KELURAHAN CIRENDANG 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.808.300
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.291.700
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
V- 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
60 KELURAHAN AWIRARANGAN 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.150.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.950.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
61 KELURAHAN PURWAWINANGUN 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.700.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.400.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
62 KELURAHAN CIJOHO 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.350.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
36.750.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
63 KELURAHAN CIGINTUNG 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.716.400
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.383.600
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
64 KELURAHAN CIPORANG 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.500.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.600.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
65 KELURAHAN CIGUGUR 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.500.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.600.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
66 KELURAHAN CIGADUNG 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.006.485
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61.093.515
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
V- 16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
67 KELURAHAN SUKAMULYA 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.325.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
47.775.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
68 KELURAHAN WINDUHAJI 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.908.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.192.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
69 KELURAHAN CIPARI 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.091.500
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.008.500
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
70 KELURAHAN CITANGTU 131.250.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.500.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.600.000
3 Program Perencanaan Pembangunan 3.150.000
71 DINAS PERTANIAN 3.227.200.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.577.200.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
580.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 45.000.000
72 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.455.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
610.000.000
3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur -
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
V- 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
73 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.380.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 715.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
575.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
74 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.223.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
543.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
75 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.248.050.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
672.050.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
5 Program Peringatan Hari-Hari Besar 1.500.000.000
76 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.381.570.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.764.820.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
366.750.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 75.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000
77 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.363.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 756.000.000
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
537.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 45.000.000
V- 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
No. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp)
78 RUMAH SAKIT UMUM '45 -
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan
TOTAL ANGGARAN NON URUSAN (Rp.) 199.360.784.896
Rincian kegiatan per SKPD untuk belanja urusan dan non urusan
disajikan lebih lengkap dalam lampiran.
VI − 1
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi.
dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak
serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai
dengan perundang - undangan yang berlaku. Dengan hal
tersebut maka setiap kepala daerah mempunyai tugas dan
tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang
dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita
- cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator - indikator
yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minumum (SPM)
merupakan indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu,
karena SPM menjadi kewenangan masing - masing daerah.
Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap
aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang –
undangan.
Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan
di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, merupakan
informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya a d a
pada setiap kecamatan di wilayah masing - masing.
Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan
dan/atau melakukan seleksi informasi yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
VI − 2
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator
dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap
perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk
menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.
6. 1. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator
pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2017, serta
mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan
eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Kuningan pada
Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dikawal
dan dicapai. yaitu :
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kuningan 2019
INDIKATOR SATUAN 2019 *)
Angka Harapan Hidup Tahun 73,29
HLS/ Harapan Lama Sekolah Tahun 12,50
RLS/ Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,71
Pengeluaran Rp. 000 8,866
Indeks Kesehatan
81,98
Indeks HLS
69,45
Indeks RLS
51,38
Indeks Pendidikan
60,42
Indeks Pengeluaran
66,46
IPM
69,06
Prosentase Kemiskinan % 12,80
VI − 3
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Tingkat Pengangguran Terbuka
% 7,10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
% 6,30
Indeks Gini Rasio 0,27
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
% 0,59
VI − 4
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
7.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1
Pendidikan
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pd jenjang TK/RA/Penitipan Anak : 37.996
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 51.312
74,05 % 76 %
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis : 886.501 -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas : 896.910
98,84 %
99 %
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A : 115.735 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn : 115.909
99,85 %
99,90 %
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B : 57.180 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn : 62.581
91,37 % 93 %
5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD ----------------------------------------------------------- x 100 % jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD
VI − 5
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SMP ----------------------------------------------------------- x 100 % jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP
7 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI : 15
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya : 115.597
0,01 % 0,01 %
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs : 154
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs : 59.067
0,26 % 0,15 %
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI : 19.212
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya : 19.212
100 % 100 %
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs : 18.684
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs
pada tahun ajaran sebelumnya : 18.684
100 % 100 %
VI − 6
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : 18.388 ------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya : 18.392
99,98 % 100 %
12 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV : 10.595
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jmlh Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA : 11.126
95,23 %
96 %
13 Prosentase Guru PAUD terlatih/bersertifikat
Jumlah guru PAUD terlatih/bersertifikat ------------------------------------------------- x 100 % Total jumlah guru PAUD
14 Prosentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik
Jumlah ruang Kelas SD kondisi baik ------------------------------------------------- x 100 % Total jumlah ruang kelas SD
15 Prosentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik
Jumlah ruang Kelas SMP kondisi baik ------------------------------------------------- x 100 % Total jumlah ruang kelas SMP
16 Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal/Kursus yang legal
Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal/Kursus yang memiliki legalitas izin
17 Rasio guru terhadap jumlah murid pendidikan dasar
Jumlah guru SD --------------------- Jumlah Siswa SD
VI − 7
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18 Rasio jumlah murid dan Guru SMP negeri/swasta non tsanawiyah
Jumlah guru SMP --------------------- Jumlah Siswa SMP
2
Kesehatan
19 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 4.674 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama : 4.674
100 % 100 %
20
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 19.421 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama : 22.304
87,07 % 90 %
21 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 344 x 100 %
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 376
91,49 % 92 %
22 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu : 35
------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama : 35
100 % 100 %
VI − 8
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
23 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di 1 wil. kerja selama 1 thn : 860
----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama : 1.237
69,52 % 70 %
24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn : 728
------------------------------------------------ x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama : 728
100 % 100 %
25 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 = 740.725 ------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh masyarakat maskin = 740.725
100 % 100 %
26 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada Kurun waktu tertentu : 19.709 ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama : 21.243
92,78 % 94 %
27 Prosentase desa bebas ODF
Prosentase desa bebas ODF ------------------------------------------------- x 100 % Jumlah desa dan kelurahan
28
Prosentase penderita stunting
Jumlah penderita stunting ------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk
29
Prosentase Puskesmas dalam kondisi baik
Jumlah puskesmas kondisi baik ------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh puskesmas
30
Jumlah puskesmas dengan perawatan
Jumlah puskesmas dengan perawatan
VI − 9
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
31 Prosentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS
Jumlah penduduk yang mempunyai BPJS/KIS ------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk
32 Jumlah PBI BPKJS/KIS Jumlah PBI BPKJS/KIS
3
Lingkungan Hidup
33 Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (m3) : 91.980 M³
-------------------------------------------------------- x 100 % Volume produksi sampah (m3) : 112.565 M³
81,71 % 83 %
34 Kebersihan
Jumlah Pasar Tradisional tergolong baik : 12 pasar
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh Pasar Tradisional : 32 pasar
37.5 % 40.62 %
35 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3) : 343 M³
-------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa
0,30 0,40
36 Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan : 1
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada : 1
100 % 100 %
37
Rasio ketersediaan daya listrik
Daya listrik terpasang --------------------------- x 100 % Jumlah kebutuhan
4
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik : 648,025 KM
------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten : 800,900 KM
80,91 % 82 %
39 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
Panjang seluruh jalan kabupaten --------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk
VI − 10
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
40 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : 13.111 Ha
---------------------------------------------------------- x 100 % Luas irigasi kabupaten : 21.853 Ha
60 %
100 %
41 Rumah Tangga ber Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi : 241.824 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumla total rumah tangga : 275.933
87,64 % 88,50 %
42 Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh : 140,16 Ha
-------------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah : 119.571,12 Ha
0,12 % 0,10 %
43 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau : 22.243,28 Ha
------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB : 162,494 Ha
13,79 % 14 %
44 Ketaatan terhadap RTRW
Realisasi RTRW --------------------------- x 100 % Rencana peruntukan
5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
45 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : 250.471 ----------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh rumah tangga : 275.933
90,99 % 92 %
46 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh 3.339,61 Ha
------------------------------------------------------ x 100 % Luas wilayah : 119.571,12 Ha
2,79 % 2, 6 %
47 Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni : 216.436 unit
----------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah : 275.933 unit
78,44 % 79,05 %
VI − 11
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Kepemudaan dan Olahraga
48 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja : 2 unit -------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa
0,0018 % 0,0018
%
49 Lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga : 1.092 unit ---------------------------------------------------- x 100% Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa
0,096 % 0,096 %
7 Penanaman Modal
50 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2016 (Rp. 567.554.521.949) – Realisasi PMDN 2015 (Rp. 397.813.949.380) ------------------------------------------------------ x 100 %
Realisasi PMDN 2015 : 397.813.949.380
42,67 % 45 %
8 Koperasi dan UKM
51 Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif : 444 Unit ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi : 547 Unit
81,17 %
83 %
52 Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro dan kecil : 14.265 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM : 14.265
100 %
100 %
9 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 53 Kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP : 782.362 jiwa ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) : 830.679 jiwa
94,18 % 96 %
VI − 12
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
54 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran :857.602 jiwa ---------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk : 1.132.610 jiwa
757,19 800
55 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah/belum Sudah Sudah
10 Tenaga Kerja
56 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh
Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif : 5.410 orang ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja/buruh : 8.190 orang
66,01%
80 %
57 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : 8.016 orang ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar : 8.068 orang
99,36 % 99,50 %
11 Pangan
58 Regulasi ketahanan pangan
SK Bupati Kuningan No.520/KPTS.153-DP3/2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kuningan
Ada Ada
59 Ketersediaan pangan utama
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun(kg) : 608.569.000 kg -----------------------------------------------------------x 1000 Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa
527.315,60
kg/jiwa
530 kg/jiwa
VI − 13
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
60
Penanganan daerah rawan pangan
Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani ... org ... org
12 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
61 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah : 5.941
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan : 152.371
3.90 % 4 %
62 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf : 411.549 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlahanak perempuan usia > 15 tahun : 420.592
97,85 % 98 %
63 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan : 152.371 ------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah angkatan kerja perempuan : 347.025
43,91 % 45 %
64 Rasio KDRT
Jumlah KDRT ------------------------- x 100 % Jumlah rumah tangga
65
Jumlah PMKS yang ditangani
Jumlah PMKS yang ditangani
66
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak
13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
67 Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif : 158.765 ----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah pasangan usia subur : 217.098
73,13 % 75 %
68 Rasio Petugas Lapangan KB/PLKB di setiap Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan : 376
---------------------------------------------x 100 %
3,65 % 3,8 %
VI − 14
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah PLKB : 103
69 Prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Keluarga
14
Perhubungan
70 Angkutan darat
Jumlah angkutan darat : 1.465 unit ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat : 441.650 orang
0,33 % 0,4 %
71 Rasio ijin trayek
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan --------------------------------------------- x 100 Jumlah penduduk
72
Kepemilikan KIR angkutan umum
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR ------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah angkutan umum
73 Pemasangan Rambu-rambu
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n ------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia
15
Komunikasi & Informatika
74 Web site milik pemerintah daerah
www.Kuningankab.go.id Ada Ada
75 Pameran/expo
Pameran Expo : 1. Pameran Pembangunan 2. Pameran Food Festival 3. Pameran UMKM Expo Tahun 2017
Ada 3 x
setahun
4 x setahun
76
Prosentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi
Jumlah SKPD yang tersambung jaringan terintegrasi -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah SKPD/Kecamatan
n/a 100%
77
Jumlah informasi publik yang dipublikasikan
Jumlah informasi publik daerah yang dipublikasikan di media
10 buah
VI − 15
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
78
Jumlah kelompok informasi masyarakat
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) n/a 1165 KIM
79
Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian
Jumlah informasi yang diterima ---------------------------------------- x 100 % Jumlah informasi yang didistribusikan dg aman
n/a
80 Jumlah BTS Jumlah Menara 260
81 Jumlah Operator Jumlah Operator 10
16
Pertanahan 82 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat : 3.385.203 Ha
----------------------------------------------------- x 100 %
Luas lahan yg harus bersertifikat : 30.067.708 Ha
1,92 % 2,1 %
83 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan : 2 kasus ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar : 2 kasus
100 %
100 %
84 Penyelesaian Ijin Lokasi Jumlah Ijin Lokasi : 60 izin
--------------------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi : 60 izin
100 % 100 %
17
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
85 PKK aktif
Jumlah PKK aktif : 376 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PKK : 376
100 % 100 %
86 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif : 1.405 ---------------------------------------------------- x 100 % Total Posyandu : 1.405
100 % 100 %
87
Jumlah Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang,
Jumlah masing-masing dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal
Mandiri : 3 Maju : 61 Berkembang
VI − 16
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dan Desa Tertinggal : 260 Tertinggal : 41
88
Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya
Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah usaha ekonomi masyarakat
89
Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total lembaga kemasyarakatan
18
Sosial (Dinsos)
90 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
38 Panti 38 Panti
91
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun : 281 orang -------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun : 3.193 orang
8,8 % 9,2 %
92 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 32.899 orang -------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan : 113.127 orang
29,08 % 30 %
Sosial (BPBD) 93
Menurunnya prosentase ancaman bencana
Jumlah kejadian bencana -------------------------------- x 100 % Desa rawan bencana
62 %
VI − 17
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
94
Sistem peringatan dini bencana
Tersedianya alat peringatan dini bencana (Early Warning System)
Ada
95
Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total korban bencana
19
Kebudayaan
96 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya : 1. Parade Seni 2. Pentas Seni 3. Binokjakrama Padalangan 4. Gelar Budaya 5. Sapton dan Panahan 6. Penyambutan Api PON 7. Babarit dan Sabumi 8. Peresmian Gedung Serbaguna Desa
Jamberama 9. Nyuguh 10. Lomba Pasanggiri Silat 11. Teater Luragung 12. Pertunjukan Sanggar DNR 13. Festival Film Jawa Barat 14. Kolaborasi Musik Lokananta dalam Acara
Festival Feret 15. Pentas Seni Calung Galeor 16. Helaran Ngarumat Jagat 17. Pentas Seni Pangbage dalam Rangka Kongres
Bahasa Sunda ke X 18. Pentas Seni Budaya Tradisional Cingcowong
18 kegiatan
20 kegiata
n
VI − 18
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
97 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya : 1. Gedung Gelanggang Pemuda Kuningan 2. ODTW Waduk Darma 3. Open Space Galery (OSG) 4. Pandapa Paramarta 5. Auditorium Linggarjati 6. GOR Ewangga 7. Taman Kota 8. ODTW Linggarjati Indah 9. Lapangan olahraga ditiap kecamatan 10. Gedung Raksawacana (Kesenian Kuningan) 11. ODTW Cibuntu
11 sarana
12 sarana
98 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan : 128 buah --------------------------------------------------------- x 100 %
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki : 128 buah
100 % 100 %
20
Statistik 99
Buku ”kabupaten dalam angka”
Ada
Ada Ada
100 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada
101
Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah
Jumlah dokumen statistik daerah n/a 23
21
Kearsipan 102
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku : 62 SKPD
100 % 100 %
VI − 19
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah SKPD : 62 SKPD
103 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan : 1. Bimbingan Teknis Para Pengelola Arsip SKPD 2. Bimbingan Teknis Para Pengelola Arsip Sekolah 3. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Desa /
Kelurahan
3 kegiatan
3 kegiata
n
14 Perpustakaan
104 Koleksi Buku di Perpustakaan
Jumlah Koleksi Buku : 37.567 judul
------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah koleksi buku yang tersedia : 49.248 Eksemplar
76,28 % 78 %
105 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun : 701.492 orang ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani : 817.982 jiwa
86 % 88 %
15 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
107 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban
Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pelanggaran Perda
80 %
VI − 20
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
108 Cakupan petugas perlindungan masyarakat
Jumlah anggota Limas / jumlah RT
1 org / 1 RT
109 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Kelompok patroli (x 3 patroli dalam sehari) ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Kecamatan
80 %
110 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota
Luas WMK (luas lingkaran) ---------------------------------- x 100 % Luas potensi Kebakaran
0,30
111 Tingkat Waktu tanggap (response time rate)
Kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu tanggap -----------------------------------------------------------x 100 % Kasus kebakaran dalam jangka WMK
1,00
112
Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
Satgas Damkar memiliki sertifikasi standar kualifikasi ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah satgas Damkar
0,52
113 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK
Jumlah WMK memiliki mobol/mesin Damkar yang laik pakai ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah WMK/lingkungan dan kawasan potensi kebakaran
0.02
VI − 21
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
1
Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan
Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 17.072 Ton ------------------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton) : 21.692 Ton
86,03 %
Atas Dasar Harga
Berlaku
Atas dasar harga berlaku Atas dasar harga berlaku Per bulan Des 2017
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 24,60 Kg ------------------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg) : 26,00 Kg
94,62 % 95 %
2
Pertanian
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) : 412.209 Ton ------------------------------------------------------------ Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) : 65.732 Ha
6,27 Ton/Ha
6,4 Ton/Ha
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016**)
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB : 4.439.444,59 -------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2016 : 18.573.761,57
23,90 % 25 %
VI − 22
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3
Pariwisata
5 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan tahun 2017
3.124.948
orang
2.155.483
orang
6 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sector Pariwisata 3.512,96
-------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2016 : 18.573,76
18.91 %
6
Industri
7 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sector Industri : 439.419,09 -------------------------------------------------------- x 100%
PDRB Tahun 2016 : 18.573.761,57
2,37 % 2,44 %
8 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PDRB sektor Industri
9 Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri tahun 2017 - Jumlah Industri tahun 2016 : (11.686 – 11.121) ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2017 : 11.686
4.83 % 4.97 %
7
Perdagangan
10 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sector Perdagangan : 2.811.241,81
-------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2016 : 18.573.761,57
15,14 % 17 %
11 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
Rp. 93.565.698.840
Rp. 93.565.698.840
VI − 23
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Jumlah kelompok pedagang yang mendapat bantuan binaan pemda -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah kelompok pedagang
8
Transmigrasi 13 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa : 12 KK --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran : 12 KK
100 % 100 %
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Perda No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2009 tentang RPJPD 2005 – 2025
Ada Ada
2
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Perda No.9 Tahun 2014 tentang RPJMD 2009 - 2013
Ada Ada
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Perbub No.18 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2017
Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 189 program -------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan : 191 program
98 % 100 %
5 Sistim Informasi Manajemen Pemda
SIAK, SIMPEG, SIMKUDA, Sistem Informasi dan Komunikasi, LPSE, SIRUP, SIMDA, RKPD ONLINE
8 9
VI − 24
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
2017
TARGET 2019*)
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada Ada
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(Kesbangpol)
1 Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah: - Verifikasi Dana Bantuan Parpol - Pembinaan Politik Bagi Partai Politik
2 x kegiatan
2 x kegiata
n
2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP : 1. Forum Komunikasi dan Koordinasi Parpol,
Ormas dan LSM 2. Pemutakhiran Data Parpol, Ormas dan LSM
2 x kegiatan
2 x kegiata
n
(Kecamatan) 3
Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes dan RKPDes tepat waktu
Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes dan RKPDes tepat waktu
4
Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa
Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa
5
Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk desa
6
Prosentase desa yang mantap pembangunan sarana prasarana infrastruktur perdesaan (jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, permukiman, persampahan)
Jumlah desa yang mantap pembangunan sarana prasarana infrastruktur perdesaan ----------------------------------------------- x 100 % Jumlah desa
VI − 25
Rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
VII − 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
penjabaran arahan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan
dalam RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025. Proses
penelaahan terhadap isu-isu strategis yang berkembang dengan
mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari
masyarakat proses penyusunan RKPD tahun 2019 telah
menerapkan asas perencanaan partisipatif.
Proses perencanaan pembangunan daerah telah
melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas
keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan
RKPD 2019 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan
pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh,
harmonis dan berdaya saing tinggi.
Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk
menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai
daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada
akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
top related