program jaminan pensiun - bpjsketenagakerjaan.go.id · pengeluaran negara buat pensiunan cepat...
Post on 15-Aug-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
@BPJSTKinfo
BPJS Ketenagakerjaan
Call Center: 1500910
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
VO
LU
ME
09
l T
AH
UN
20
15
APA ITUJAMINAN
SOSIAL
PROGRAM
JAMINANPENSIUN
TETAP SEHATDI USIA TUA
MENYIKAPI POLEMIKJAMINAN HARI TUA
3www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09www.bpjsketenagakerjaan.go.id
[ elvyn@bpjsketenagakerjaan.go.id ]
Elvyn G Masassya
Direktur Utama
A
HALO
gar pekerja bisa mandiri, tentu pekerja itu harus
memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai
hidupnya kelak. Penghasilan tambahan untuk
hidupnya itu, harus disiapkan sejak dini. Sejak ketika dia masih
bekerja dan masih produktif. Agar itu bisa terpenuhi, maka
munculah program pensiun. Itu falsafah kenapa program
pensiun ini harus ada dan termasuk bagian dari implementasi
jaminan sosial.
Dalam konteks jaminan sosial itu sendiri, maknanya
kira-kira, kalau seorang pekerja sakit dan bisa berobat tanpa
perlu memberikan beban pada keluarganya atau pihak lain.
Kalau dia mengalami kecelakaan kerja, dia juga bisa diobati
dan kemudian bekerja kembali. Kalau pekerja itu sudah tidak
produktif lagi dan sudah tua, dia tidak menjadi beban istrinya,
anaknya dan cucunya. Kalau pekerja itu meninggal, ahli
warisnya tidak mengalami kesusahan. Itulah konsep dari
jaminan sosial yang tujuannya, adalah memberikan
kemandirian bagi pekerja.
Dengan falsafah itu, maka pemerintah kemudian
membuat peraturan terhadap program jaminan pensiun ini.
Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari
undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2004 dan turunan dari
UU nomor 24 tahun 2011, maka munculah peraturan
pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 tentang program
jaminan pensiun. Bagaimana mengimplementasikan, apa
jenisnya, apa manfaatnya, berapa iurannya dan lain
sebagainya. Secara ringkas, kira-kira seperti itu substabsi dari
PP nomor 45 tersebut.
Program jaminan pensiun bisa disebut defined benefit
atau disebut juga program pensiun manfaat pasti. Dan
program pensiun manfaat pasti ini, berbeda dengan program
lain yang dikenal oleh masyarakat dengan nama iuran pasti.
Kalau manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan.
Sedangkan kalau iuran pasti itu, mirip seperti tabungan dan
bersifat individual.
Selamat membaca
Program Jaminan PensiunUntuk Kemandirian Pekerja
Program jaminan pensiun
adalah salah satu
implementasi program
jaminan sosial. Falsafah
jaminan sosial itu, salah
satunya, bagaimana agar
para pekerja ketika sudah
tidak produktif lagi
hidupnya tidak susah,
hidupnya tidak
terlunta-lunta dan bisa
tetap mandiri terhadap
dirinya sendiri.
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id4
Investment
FigurCotta Sembiring
23 26
30
DAFTAR ISI BRIDGE
Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Purwanto
Eddyl Photographer: Afrianto
Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.
Cover : Program Jaminan Pensiun
Ilustrasi : Menyikapi PolemikJaminan Hari Tua
HALO
TEKNOLOGI
Manfaat
Pekerja PHK Bisa Cairkan Dana JHT
@BPJSTKInfo
Main Report19
36
8
5
Seberang
Pensiunan di Negeri Ginseng Masih Harus Mencari Tambahan
Apa Itu Jaminan Sosial
3
NEW SOSIALISASI
PROGRAM JAMINAN
PENSIUN
BPJS KETENAGAKERJAAN
BERIKAN JAMINAN
PENSIUN BAGI PEKERJA
Program jaminan pensiun adalah salah satu implementasi program jaminan sosial. Falsafah jaminan sosial itu, salah satunya, bagaimana agar para pekerja ketika sudah tidak produktif lagi hidupnya tidak susah, hidupnya tidak terlunta-lunta dan bisa tetap mandiri terhadap dirinya sendiri.
DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD
Kepala DivisiHubungan AntarLembaga danKemitraan
5www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
@bpjstkinfo
irut BPJS Ketenagakejaan Elvyn G
Masassya dan jajaran pimpinan di pusat
maupun di daerah akan terus
mensosialisasikan ke seluruh Wilayah BPJS
Ketenagakerjaan, agar perusahaan-perusahaan
pemerintah maupun nasional mengikutsertakan
pegawainya pada program jaminan pensiun (JP).
“Kami melakukan kegiatan sosialisasi Era Baru
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menggelar
BPJS Ketenagakerjaan Fair di 11 Kantor Wilayah, “
tukas Agus Supriyadi
Seperti dikemukakan Direktur Perencanaan
Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan Agus
Supriyadi, bahwa sosialisasi yang diselenggarakan
satu bulan penuh – sepanjang Agustus 2015. Diawali
di Kantor Wilayah Bandung, Jawa Barat pada 4
Agustus 2015; DKI Jakarta pada 6 Agustus 2015,
palembang, Sumbagsel pada 10 Agustus 2015;
Medan, Sumbagut pada 11 Agustus 2015.
Selanjutnya, Pekanbaru, Sumbar, Riau pada 13
Agustus 2015; Banten, Serang pada 14 Agustus 2015;
Bali, Banuspa pada 18 Agustus 2015; Surabaya, Jawa
Timur pada 20 Agustus 2015; Makassar, Sulama
pada 21 Agustus 2015, Jawa Tengah & DIY pada 27
Agustus 2015 dan berakhir di Balikpapan,
Kalimantan pada 28 Agustus 2015.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum
dan peserta mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang
telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015," kata
Agus.
BPJS Ketenagakerjaan kini menyelenggarakan
empat program, antara lain: Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JK) dan yang terakhir Jaminan Pensiun (JP). Dalam
operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan juga
diikuti dengan beberapa penambahan dari sisi
regulasi serta benefit masing-masing jaminan.
Untuk program baru Jaminan Pensiun,
pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah
(PP) No 45 tahun 2015, yang telah ditandatangani
oleh Presiden Joko Widodo, pada 30 Juni 2015
lalu.n
D
New SosialisasiProgram JPRespons positif terhadap Program
Jaminan Pensiun (JP) BPJS
Ketenagakerjaan, yang baru start
operasional 1 Juli 2015 lalu, ditandai
dengan maraknya perusahaan
nasional yang mendaftar program
tersebut. Belum lagi sebulan, sudah
ada sekitar 4500 perusahaan yang
ikut serta.
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id6
Peraturan
PP. No. 45/2015
Tentang ProgramJaminan Pensiun
P
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Foto Wikipedia
eraturan Pemerintah (PP) mengenai
Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP)
meliputi tujuh bab, 38 pasal. Menurut PP ini,
peserta Program Jaminan Pensiun terdiri
atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja
penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja
pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
“Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun
mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran
pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,”
bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.
Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat
Peserta: a. Meninggal dunia; atau b. Mencapai Usia
Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus.
PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.
Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan
Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya
sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya
dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” bunyi
Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2015 itu.
Manfaat PensiunMenurut PP ini, Penerima Manfaat Pensiun terdiri
atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; c. Paling banyak 2 (dua) orang
Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua.
Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk
pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57
(lima puluh tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana
dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk
setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia
Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu.
Adapun Manfaat Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua;
b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda atau Duda; d. Pensiun
Anak; atau e. Pensiun Orang Tua.
“Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun
pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula
Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun
selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat
Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi,” bunyi
Pasal 17 ayat (1) PP ini.
Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata
Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12.
Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah
disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum
yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.
“Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit
ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 untuk setiap bulan,
paling banyak Rp 3.600.000,00, dan disesuaikan setiap
tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun
sebelumnya,” bunyi Pasal 18 ayat (1,2,3) PP tersebut.
Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima
Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah
memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara
dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini
dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan
dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur
dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah
yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat
inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
“Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan
mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta
mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat
Peserta meninggal dunia,” bunyi Pasal 19 ayat (3,4) PP
No. 45 Tahun 2015 itu.
Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh
Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum
mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan
formula di atas.
Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan
Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan
dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15
tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar
Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%; b.
Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi
setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan
Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
Untuk besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda
yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta
yang meninggal dunia, menurut PP ini, adalah 50% dari
formula sebagaimana di atas; atau 50% dari dari
Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat,
untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima
Manfaat Pensiun.
Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat
Pensiun Anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan
tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau
Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya
adalah angka 20%.
Hak Peserta dan IuranDalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun
sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak
mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah
hasil pengembangannya, yang akan dibayarkan
kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya
setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen
telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat
akan diatur dengan Peraturan Menteri (Tenaga Kerja,
red).
PP ini menegaskan, bahwa Iuran Jaminan Pensiun
wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah
per bulan. Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung
bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah
ditanggung oleh Peserta.
Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dilakukan
evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang
akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8%.
Adapun Upah setiap bulan yang dijadikan dasar
perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan,
dengan batas paling tinggi yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun
2015 adalah sebesar Rp 7.000.000,00.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2015,” bunyi Pasal 38 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang telah
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna
H. Laoly pada 30 Juni 2015 itu. n
Untuk penyelenggaraan
Program Jaminan Pensiun,
Presiden Jokowi telah
menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) No 45 tahun
2015, pada akhir Juni lalu.
Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun ini
merupakan amanat Pasal 41
dan Pasal 42 dari
Undang-Undang (UU) No 40
tahun 2004 mengenai Sistem
Jaminan Sosial Nasional.
7www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Peraturan
eraturan Pemerintah (PP) mengenai
Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP)
meliputi tujuh bab, 38 pasal. Menurut PP ini,
peserta Program Jaminan Pensiun terdiri
atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja
penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja
pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
“Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun
mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran
pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,”
bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.
Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat
Peserta: a. Meninggal dunia; atau b. Mencapai Usia
Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus.
PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.
Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan
Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya
sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
“Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya
dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” bunyi
Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2015 itu.
Manfaat PensiunMenurut PP ini, Penerima Manfaat Pensiun terdiri
atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; c. Paling banyak 2 (dua) orang
Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua.
Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk
pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57
(lima puluh tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana
dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk
setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia
Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu.
Adapun Manfaat Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua;
b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda atau Duda; d. Pensiun
Anak; atau e. Pensiun Orang Tua.
“Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun
pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula
Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun
selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat
Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi,” bunyi
Pasal 17 ayat (1) PP ini.
Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata
Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12.
Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah
disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum
yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.
“Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit
ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 untuk setiap bulan,
paling banyak Rp 3.600.000,00, dan disesuaikan setiap
tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun
sebelumnya,” bunyi Pasal 18 ayat (1,2,3) PP tersebut.
Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima
Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah
memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara
dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini
dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan
dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur
dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah
yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat
inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
“Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan
mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta
mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat
Peserta meninggal dunia,” bunyi Pasal 19 ayat (3,4) PP
No. 45 Tahun 2015 itu.
Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh
Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum
mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan
formula di atas.
Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan
Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan
dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15
tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar
Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%; b.
Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi
setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan
Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
Untuk besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda
yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta
yang meninggal dunia, menurut PP ini, adalah 50% dari
formula sebagaimana di atas; atau 50% dari dari
Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat,
untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima
Manfaat Pensiun.
Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat
Pensiun Anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan
tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau
Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya
adalah angka 20%.
Hak Peserta dan IuranDalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun
sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak
mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah
hasil pengembangannya, yang akan dibayarkan
kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya
setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen
telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat
akan diatur dengan Peraturan Menteri (Tenaga Kerja,
red).
PP ini menegaskan, bahwa Iuran Jaminan Pensiun
wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah
per bulan. Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung
bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah
ditanggung oleh Peserta.
Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dilakukan
evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang
akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8%.
Adapun Upah setiap bulan yang dijadikan dasar
perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan,
dengan batas paling tinggi yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun
2015 adalah sebesar Rp 7.000.000,00.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2015,” bunyi Pasal 38 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang telah
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna
H. Laoly pada 30 Juni 2015 itu. n
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id8
MainReport
BERIKAN JAMINANPENSIUN BAGI PEKERJA
BPJS KETENAGAKERJAAN
PJS Ketenagakerjaan secara resmi
mengelola empat program utama, yaitu
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
program Jaminan Hari Tua (JHT), program
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41
Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
Terkait peserta program jaminan pensiun (JP)
yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta,
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur
mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3
ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada
program jaminan pensiun mulai berlaku sejak
pekerja terdaftar dan iuran pertama telah
dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS
Ketenagakerjaan.
Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika
perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun
dan menerima akumulasi iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP
menegaskan, agar pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak
tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal
pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib bertanggung jawab
pada pekerjanya dengan memberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam
PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib
dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan.
Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara sebesar dua persen dan
satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut
akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju
delapan persen.
Penerima pensiun adalah peserta, satu orang
istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang
anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun
pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1
Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia
pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya
bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun
berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,
sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G Masassya mengatakan, dengan penambahan
penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS
Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan
kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia.
"Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan
menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya.
Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program
jaminan pensiun disebut defined benefit atau
disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah,
program pensiun manfaat pasti ini, berbeda
dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat
dengan nama iuran pasti,” terangnya.
Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti
dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu,
mirip seperti tabungan dan bersifat individual.
Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala
dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya
itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta
program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat
pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40
persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan
manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran
iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan
pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan
ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun
bergantung dari kondisi perekonomian dan
kebutuhan aktuaria,” imbuhnya.
Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3
persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.
Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan
Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10
juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7
juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena
program pensiun manfaat pasti yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini
bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang
pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan
manfaat yang diterima dari program pensiun
manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti
program pensiun di tempat lain,” pungkasnya.
Dengan kata lain, program jaminan pensiun
yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan
tidak bersaing dengan program pensiun yang
diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling
melengkapi. Karena program jaminan pensiun
BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat
mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk
ikut program ini.
Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan,
seorang pekerja yang menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus
membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di
tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa
mendapatkan manfaat dari program pensiun ini
dengan konsep manfaat berkala.
Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua
jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan
manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya,
seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta
memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak
bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40
persen dari penghasilannya atau upahnya ketika
menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia.
Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh
istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan
diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu.
“Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan
program jaminan hari tua. Kalau program jaminan
hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa
kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun
akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya
sekaligus,” ucap Elvyn.
Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada
juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para
pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15
tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan
ditambah pengembangannya akan diberikan
sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya
berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya
diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat
berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya
dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah
tergantung pada kondisi si peserta.
Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja
sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun
pekerja bukan penerima upah.
Elvyn pun mengajak, para pekerja formal
maupun informal harus sudah memikirkan dari awal
mereka mulai bekerja, untuk merancang program
pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan
dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh
hari,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang,
mengatakan, masa transisi program jaminan
pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan
pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada
pemberi kerja yang sudah mendaftarkan
pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela
lewat DPPK/ DPLK.
Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa
memberikan solusi secara formal untuk
menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika
program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan
beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia
berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN
akan menyelesaikan satu satu persoalannya,”
katanya. n
9www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
MainReport
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
BPJS Ketenagakerjaan secara resmi
mengelola empat program utama, yaitu
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
program Jaminan Hari Tua (JHT), program
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41
Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
Terkait peserta program jaminan pensiun (JP)
yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta,
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur
mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3
ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada
program jaminan pensiun mulai berlaku sejak
pekerja terdaftar dan iuran pertama telah
dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS
Ketenagakerjaan.
Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika
perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun
dan menerima akumulasi iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP
menegaskan, agar pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak
tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal
pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib bertanggung jawab
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah siap menjalankan empat program jaminan sosial sejak 1 Juli 2015. Yang terbaru, adalah program Jaminan Pensiun yang iurannya telah ditetapkan pemerintah sebesar 3%. Pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Cilacap, Jawa Tengah, medio 30 Juni 2015.
pada pekerjanya dengan memberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam
PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib
dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan.
Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara sebesar dua persen dan
satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut
akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju
delapan persen.
Penerima pensiun adalah peserta, satu orang
istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang
anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun
pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1
Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia
pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya
bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun
berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,
sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G Masassya mengatakan, dengan penambahan
penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS
Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan
kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia.
"Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan
menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya.
Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program
jaminan pensiun disebut defined benefit atau
disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah,
program pensiun manfaat pasti ini, berbeda
dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat
dengan nama iuran pasti,” terangnya.
Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti
dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu,
mirip seperti tabungan dan bersifat individual.
Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala
dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya
itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta
program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat
pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40
persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan
manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran
iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan
pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan
ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun
bergantung dari kondisi perekonomian dan
kebutuhan aktuaria,” imbuhnya.
Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3
persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.
Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan
Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10
juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7
juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena
program pensiun manfaat pasti yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini
bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang
pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan
manfaat yang diterima dari program pensiun
manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti
program pensiun di tempat lain,” pungkasnya.
Dengan kata lain, program jaminan pensiun
yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan
tidak bersaing dengan program pensiun yang
diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling
melengkapi. Karena program jaminan pensiun
BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat
mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk
ikut program ini.
Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan,
seorang pekerja yang menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus
membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di
tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa
mendapatkan manfaat dari program pensiun ini
dengan konsep manfaat berkala.
Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua
jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan
manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya,
seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta
memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak
bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40
persen dari penghasilannya atau upahnya ketika
menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia.
Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh
istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan
diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu.
“Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan
program jaminan hari tua. Kalau program jaminan
hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa
kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun
akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya
sekaligus,” ucap Elvyn.
Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada
juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para
pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15
tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan
ditambah pengembangannya akan diberikan
sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya
berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya
diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat
berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya
dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah
tergantung pada kondisi si peserta.
Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja
sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun
pekerja bukan penerima upah.
Elvyn pun mengajak, para pekerja formal
maupun informal harus sudah memikirkan dari awal
mereka mulai bekerja, untuk merancang program
pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan
dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh
hari,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang,
mengatakan, masa transisi program jaminan
pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan
pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada
pemberi kerja yang sudah mendaftarkan
pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela
lewat DPPK/ DPLK.
Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa
memberikan solusi secara formal untuk
menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika
program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan
beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia
berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN
akan menyelesaikan satu satu persoalannya,”
katanya. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id10
MainReport
PJS Ketenagakerjaan secara resmi
mengelola empat program utama, yaitu
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
program Jaminan Hari Tua (JHT), program
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41
Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
Terkait peserta program jaminan pensiun (JP)
yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta,
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur
mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3
ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada
program jaminan pensiun mulai berlaku sejak
pekerja terdaftar dan iuran pertama telah
dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS
Ketenagakerjaan.
Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika
perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun
dan menerima akumulasi iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP
menegaskan, agar pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak
tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal
pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib bertanggung jawab
pada pekerjanya dengan memberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam
PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib
dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan.
Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara sebesar dua persen dan
satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut
akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju
delapan persen.
Penerima pensiun adalah peserta, satu orang
istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang
anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun
pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1
Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia
pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya
bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun
berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,
sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G Masassya mengatakan, dengan penambahan
penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS
Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan
kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia.
"Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan
menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya.
Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program
jaminan pensiun disebut defined benefit atau
disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah,
program pensiun manfaat pasti ini, berbeda
dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat
dengan nama iuran pasti,” terangnya.
Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti
dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu,
mirip seperti tabungan dan bersifat individual.
Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala
dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya
itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta
program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat
pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40
persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan
manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran
iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan
pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan
ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun
bergantung dari kondisi perekonomian dan
kebutuhan aktuaria,” imbuhnya.
Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3
persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.
Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan
Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10
juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7
juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena
program pensiun manfaat pasti yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini
bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang
pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan
manfaat yang diterima dari program pensiun
manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti
program pensiun di tempat lain,” pungkasnya.
Dengan kata lain, program jaminan pensiun
yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan
tidak bersaing dengan program pensiun yang
diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling
melengkapi. Karena program jaminan pensiun
BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat
mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk
ikut program ini.
Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan,
seorang pekerja yang menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus
membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di
tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa
mendapatkan manfaat dari program pensiun ini
dengan konsep manfaat berkala.
Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua
jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan
manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya,
seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta
memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak
bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40
persen dari penghasilannya atau upahnya ketika
menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia.
Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh
istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan
diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu.
“Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan
program jaminan hari tua. Kalau program jaminan
hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa
kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun
akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya
sekaligus,” ucap Elvyn.
Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada
juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para
pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15
tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan
ditambah pengembangannya akan diberikan
sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya
berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya
diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat
berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya
dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah
tergantung pada kondisi si peserta.
Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja
sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun
pekerja bukan penerima upah.
Elvyn pun mengajak, para pekerja formal
maupun informal harus sudah memikirkan dari awal
mereka mulai bekerja, untuk merancang program
pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan
dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh
hari,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang,
mengatakan, masa transisi program jaminan
pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan
pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada
pemberi kerja yang sudah mendaftarkan
pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela
lewat DPPK/ DPLK.
Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa
memberikan solusi secara formal untuk
menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika
program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan
beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia
berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN
akan menyelesaikan satu satu persoalannya,”
katanya. n
11www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
MainReport
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
PJS Ketenagakerjaan secara resmi
mengelola empat program utama, yaitu
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
program Jaminan Hari Tua (JHT), program
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41
Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
Terkait peserta program jaminan pensiun (JP)
yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta,
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur
mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3
ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada
program jaminan pensiun mulai berlaku sejak
pekerja terdaftar dan iuran pertama telah
dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara kepada BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya
tanda bukti pembayaran dari BPJS
Ketenagakerjaan.
Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika
perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun
dan menerima akumulasi iuran beserta hasil
pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP
menegaskan, agar pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh
pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak
tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal
pekerja belum terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain
penyelenggara negara wajib bertanggung jawab
pada pekerjanya dengan memberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam
PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib
dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan.
Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain
penyelenggara negara sebesar dua persen dan
satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut
akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju
delapan persen.
Penerima pensiun adalah peserta, satu orang
istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang
anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun
pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1
Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia
pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya
bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun
berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,
sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G Masassya mengatakan, dengan penambahan
penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS
Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan
kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia.
"Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan
menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya.
Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program
jaminan pensiun disebut defined benefit atau
disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah,
program pensiun manfaat pasti ini, berbeda
dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat
dengan nama iuran pasti,” terangnya.
Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti
dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu,
mirip seperti tabungan dan bersifat individual.
Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala
dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya
itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta
program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat
pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40
persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan
manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran
iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan
pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan
ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun
bergantung dari kondisi perekonomian dan
kebutuhan aktuaria,” imbuhnya.
Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3
persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.
Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan
Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10
juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7
juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena
program pensiun manfaat pasti yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini
bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang
pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan
manfaat yang diterima dari program pensiun
manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti
program pensiun di tempat lain,” pungkasnya.
Dengan kata lain, program jaminan pensiun
yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan
tidak bersaing dengan program pensiun yang
diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling
melengkapi. Karena program jaminan pensiun
BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat
mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk
ikut program ini.
Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan,
seorang pekerja yang menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus
membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di
tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa
mendapatkan manfaat dari program pensiun ini
dengan konsep manfaat berkala.
Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua
jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan
manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya,
seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta
memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak
bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40
persen dari penghasilannya atau upahnya ketika
menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia.
Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh
istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan
diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu.
“Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan
program jaminan hari tua. Kalau program jaminan
hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa
kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun
akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya
sekaligus,” ucap Elvyn.
Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada
juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para
pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15
tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan
ditambah pengembangannya akan diberikan
sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya
berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya
diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat
berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya
dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah
tergantung pada kondisi si peserta.
Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja
sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun
pekerja bukan penerima upah.
Elvyn pun mengajak, para pekerja formal
maupun informal harus sudah memikirkan dari awal
mereka mulai bekerja, untuk merancang program
pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan
dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh
hari,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang,
mengatakan, masa transisi program jaminan
pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan
pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada
pemberi kerja yang sudah mendaftarkan
pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela
lewat DPPK/ DPLK.
Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa
memberikan solusi secara formal untuk
menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika
program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan
beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia
berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN
akan menyelesaikan satu satu persoalannya,”
katanya. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id12
MainReport
Dunia usaha di dalam negeri belakangan ini,
tengah menghadapi cobaan berat. Mereka
harus bisa survive menghadapi kondisi
perekonomian nasional yang tengah
terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap
dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per
dolar AS.
Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter
ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang
diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha.
Khususnya industri besar berbahan baku impor,
seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik,
serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti
pabrik tempe.
Dalam kondisi situasi perekonomian seperti
itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan
lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start
full operational. Menjalankan penuh empat program
jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan
Pensiun (JP).
Tentunya, tidak mudah buat BPJS
Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling
yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan
PP (Peraturan Pemerintah) tentang program
Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan
di antara para pemangku kepentingan, khususnya
mengenai besaran premi dan waktu pencairannya,
hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati
hari H peluncurannya.
Para pemangku kepentingan, yang meliputi
pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR
RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta
serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun
informal.
Pemerintah, berkeinginan ke empat program
jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD
dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan,
tapi konsep dari program JP yang disepakati
bersama para pemangku kepentingan yang lain,
yang sesuai / memenuhi kehendak bersama..
Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili
APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan
besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi
5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya
premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi
perekonomian – setahun terakhir, yang kurang
kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi
pengusaha.
Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya
bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP
berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang
saling menguntungkan. Melalui kinerjanya
melakukan dengar pendapat – hearing, dengan
institusi terkait yang lainnya, seperti dengan
pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan
tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS
Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO.
Misal, sepekan pasca peresmian full operasional,
Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum
kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif
Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah
(PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam
kurun waktu 2x24 jam atau dua hari.
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka
menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun
merupakan salah satu contoh mismanajemen
pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di
Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di
PP.
"Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam
kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat
kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka
mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu.
Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri
itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp
197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi
uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan
uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari
potongan upah dan sebagainya.
Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi
PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut
PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan
aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil
dengan masa kepesertaan 5 tahun.
"Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah.
Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan
lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun
harus bisa diambil," paparnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap
pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan
diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain.
Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3
persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2
persen.
"Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya
cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling
besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan
Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat
pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya
60 persen," jelas Rieke lagi.
Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan
ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial
(JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa
berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum)
tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan
DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil
pemerintah.
Komentar senada dengan Rieke juga datang
dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky
Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak
hal program jaminan sosial yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP
lebih buruk dari program yang sama yang
ditawarkan oleh Asuransi Komersil.
Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil
BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi
UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT
dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak
peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
"JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya
sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah
Pemerintah meresmikan full operational program BPJS Ketenagakerjaan di saat kondisi perekonomian nasional tengah terpuruk, para pemangku kepentingan melontarkan saran dan kritik untuk perbaikan sistem jaminan sosial nasional.
JAMINAN PENSIUNDI MASA TRANSISI
menyalahi UU BPJS,
Jamsostek dulu 5 tahun sudah
boleh di ambil sekarang jadi 10
tahun itu kan sudah
mencederai UU BPJS, karena
harusnya tidak boleh di
kurangi benefit yang di miliki
peserta yang lama," tukas
Okky di gedung DPR RI
Sedangkan untuk
program Jaminan Pensiun,
mantan peragawati dan dosen
itu lebih melihat besaran
premi yang harus dibayar
untuk program tersebut, Okky
menilai untuk saat ini terlalu
besar – bila dipatok 8% (5%
pengusaha dan 3% pekerja)
akan membebani dunia usaha
dan pekerja.
Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan
lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk
kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian
saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan
menggaji secara normal para pekerjannya, banyak
perusahaan yang tidak mampu. Gelombang
pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi
dimana-mana.
Okky menyarankan lebih baik BPJS
Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN –
yang akan mencover para pekerja dan perusahaan
yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang
terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang
baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan
terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi
peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi.
Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky
tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps
yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara
jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan
perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta
program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda
kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah
satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki
iklim usaha.
Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN,
menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan
mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga
masa pensiun yang laksanakan oleh Negara
sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan,
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib
sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen.
"Sudah seharusnya asuransi
sosial negara lebih baik dari
asuransi komersial, oleh karena
itu harus terus ditingkatkan
segala aspek dari program
jaminan sosial negara," jelas Okky
lagi.
Selain kritik daan saran dari
para srikandi masyarakat buruh.
Masukan pemikiran juga datang
dari DJSN – salah satunya dari
unsur pengusaha (APINDO) di
DJSN, Soeprayitno yang
mengemukakan bahwa program
Jaminan Pensiun yang baru
masih dalam masa transisi.
Menurut Soeprayitno,
sebaiknya para pekerja atau
perusahaan yang sudah
mendaftarkan pekerjanya dalam
DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi,
mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS
Ketenagakerjaan.
“Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun.
Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut
DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS
Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300
perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya.
Kritik dan saran dari para stake holder
diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian
pula, pemerintah harus tebal kuping – mau
mendengar dan berani menghadapi kritik dari para
pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial
pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX
DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca
peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri
Tenagakerja.
Padahal di negara-negara maju yang
menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat
mendengar kritik dan saran dari pemangku
kepentingan, untuk menjadi masukan dalam
melakukan perubahan. Mulai dari
peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim,
dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem
jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi
standar yang ditetapkan oleh ILO.
Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan
diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif
untuk perbaikan dari keempat program sistem
jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan
pekerja formal maupun informal benar-benar
tercapai. n
13www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
MainReport
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
unia usaha di dalam negeri belakangan ini,
tengah menghadapi cobaan berat. Mereka
harus bisa survive menghadapi kondisi
perekonomian nasional yang tengah
terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap
dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per
dolar AS.
Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter
ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang
diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha.
Khususnya industri besar berbahan baku impor,
seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik,
serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti
pabrik tempe.
Dalam kondisi situasi perekonomian seperti
itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan
lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start
full operational. Menjalankan penuh empat program
jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan
Pensiun (JP).
Tentunya, tidak mudah buat BPJS
Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling
yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan
PP (Peraturan Pemerintah) tentang program
Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan
di antara para pemangku kepentingan, khususnya
mengenai besaran premi dan waktu pencairannya,
hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati
hari H peluncurannya.
Para pemangku kepentingan, yang meliputi
pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR
RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta
serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun
informal.
Pemerintah, berkeinginan ke empat program
jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD
dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan,
tapi konsep dari program JP yang disepakati
bersama para pemangku kepentingan yang lain,
yang sesuai / memenuhi kehendak bersama..
Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili
APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan
besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi
5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya
premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi
perekonomian – setahun terakhir, yang kurang
kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi
pengusaha.
Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya
bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP
berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang
saling menguntungkan. Melalui kinerjanya
melakukan dengar pendapat – hearing, dengan
institusi terkait yang lainnya, seperti dengan
pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan
tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS
Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO.
Misal, sepekan pasca peresmian full operasional,
Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum
kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif
Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah
(PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam
kurun waktu 2x24 jam atau dua hari.
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka
menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun
merupakan salah satu contoh mismanajemen
pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di
Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di
PP.
"Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam
kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat
kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka
mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu.
Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri
itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp
197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi
uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan
uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari
potongan upah dan sebagainya.
Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi
PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut
PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan
aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil
dengan masa kepesertaan 5 tahun.
"Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah.
Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan
lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun
harus bisa diambil," paparnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap
pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan
diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain.
Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3
persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2
persen.
"Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya
cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling
besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan
Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat
pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya
60 persen," jelas Rieke lagi.
Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan
ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial
(JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa
berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum)
tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan
DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil
pemerintah.
Komentar senada dengan Rieke juga datang
dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky
Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak
hal program jaminan sosial yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP
lebih buruk dari program yang sama yang
ditawarkan oleh Asuransi Komersil.
Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil
BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi
UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT
dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak
peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
"JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya
sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah
menyalahi UU BPJS,
Jamsostek dulu 5 tahun sudah
boleh di ambil sekarang jadi 10
tahun itu kan sudah
mencederai UU BPJS, karena
harusnya tidak boleh di
kurangi benefit yang di miliki
peserta yang lama," tukas
Okky di gedung DPR RI
Sedangkan untuk
program Jaminan Pensiun,
mantan peragawati dan dosen
itu lebih melihat besaran
premi yang harus dibayar
untuk program tersebut, Okky
menilai untuk saat ini terlalu
besar – bila dipatok 8% (5%
pengusaha dan 3% pekerja)
akan membebani dunia usaha
dan pekerja.
Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan
lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk
kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian
saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan
menggaji secara normal para pekerjannya, banyak
perusahaan yang tidak mampu. Gelombang
pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi
dimana-mana.
Okky menyarankan lebih baik BPJS
Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN –
yang akan mencover para pekerja dan perusahaan
yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang
terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang
baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan
terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi
peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi.
Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky
tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps
yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara
jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan
perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta
program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda
kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah
satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki
iklim usaha.
Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN,
menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan
mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga
masa pensiun yang laksanakan oleh Negara
sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan,
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib
sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen.
"Sudah seharusnya asuransi
sosial negara lebih baik dari
asuransi komersial, oleh karena
itu harus terus ditingkatkan
segala aspek dari program
jaminan sosial negara," jelas Okky
lagi.
Selain kritik daan saran dari
para srikandi masyarakat buruh.
Masukan pemikiran juga datang
dari DJSN – salah satunya dari
unsur pengusaha (APINDO) di
DJSN, Soeprayitno yang
mengemukakan bahwa program
Jaminan Pensiun yang baru
masih dalam masa transisi.
Menurut Soeprayitno,
sebaiknya para pekerja atau
perusahaan yang sudah
mendaftarkan pekerjanya dalam
DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi,
mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS
Ketenagakerjaan.
“Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun.
Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut
DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS
Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300
perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya.
Kritik dan saran dari para stake holder
diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian
pula, pemerintah harus tebal kuping – mau
mendengar dan berani menghadapi kritik dari para
pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial
pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX
DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca
peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri
Tenagakerja.
Padahal di negara-negara maju yang
menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat
mendengar kritik dan saran dari pemangku
kepentingan, untuk menjadi masukan dalam
melakukan perubahan. Mulai dari
peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim,
dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem
jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi
standar yang ditetapkan oleh ILO.
Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan
diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif
untuk perbaikan dari keempat program sistem
jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan
pekerja formal maupun informal benar-benar
tercapai. n
Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. Foto: twitter
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id14
MainReport
unia usaha di dalam negeri belakangan ini,
tengah menghadapi cobaan berat. Mereka
harus bisa survive menghadapi kondisi
perekonomian nasional yang tengah
terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap
dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per
dolar AS.
Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter
ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang
diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha.
Khususnya industri besar berbahan baku impor,
seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik,
serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti
pabrik tempe.
Dalam kondisi situasi perekonomian seperti
itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan
lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start
full operational. Menjalankan penuh empat program
jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan
Pensiun (JP).
Tentunya, tidak mudah buat BPJS
Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling
yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan
PP (Peraturan Pemerintah) tentang program
Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan
di antara para pemangku kepentingan, khususnya
mengenai besaran premi dan waktu pencairannya,
hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati
hari H peluncurannya.
Para pemangku kepentingan, yang meliputi
pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR
RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta
serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun
informal.
Pemerintah, berkeinginan ke empat program
jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD
dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan,
tapi konsep dari program JP yang disepakati
bersama para pemangku kepentingan yang lain,
yang sesuai / memenuhi kehendak bersama..
Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili
APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan
besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi
5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya
premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi
perekonomian – setahun terakhir, yang kurang
kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi
pengusaha.
Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya
bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP
berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang
saling menguntungkan. Melalui kinerjanya
melakukan dengar pendapat – hearing, dengan
institusi terkait yang lainnya, seperti dengan
pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan
tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS
Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO.
Misal, sepekan pasca peresmian full operasional,
Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum
kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif
Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah
(PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam
kurun waktu 2x24 jam atau dua hari.
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka
menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun
merupakan salah satu contoh mismanajemen
pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di
Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di
PP.
"Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam
kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat
kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka
mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu.
Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri
itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp
197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi
uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan
uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari
potongan upah dan sebagainya.
Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi
PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut
PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan
aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil
dengan masa kepesertaan 5 tahun.
"Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah.
Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan
lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun
harus bisa diambil," paparnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap
pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan
diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain.
Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3
persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2
persen.
"Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya
cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling
besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan
Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat
pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya
60 persen," jelas Rieke lagi.
Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan
ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial
(JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa
berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum)
tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan
DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil
pemerintah.
Komentar senada dengan Rieke juga datang
dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky
Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak
hal program jaminan sosial yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP
lebih buruk dari program yang sama yang
ditawarkan oleh Asuransi Komersil.
Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil
BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi
UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT
dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak
peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
"JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya
sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah
menyalahi UU BPJS,
Jamsostek dulu 5 tahun sudah
boleh di ambil sekarang jadi 10
tahun itu kan sudah
mencederai UU BPJS, karena
harusnya tidak boleh di
kurangi benefit yang di miliki
peserta yang lama," tukas
Okky di gedung DPR RI
Sedangkan untuk
program Jaminan Pensiun,
mantan peragawati dan dosen
itu lebih melihat besaran
premi yang harus dibayar
untuk program tersebut, Okky
menilai untuk saat ini terlalu
besar – bila dipatok 8% (5%
pengusaha dan 3% pekerja)
akan membebani dunia usaha
dan pekerja.
Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan
lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk
kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian
saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan
menggaji secara normal para pekerjannya, banyak
perusahaan yang tidak mampu. Gelombang
pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi
dimana-mana.
Okky menyarankan lebih baik BPJS
Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN –
yang akan mencover para pekerja dan perusahaan
yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang
terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang
baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan
terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi
peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi.
Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky
tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps
yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara
jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan
perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta
program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda
kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah
satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki
iklim usaha.
Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN,
menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan
mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga
masa pensiun yang laksanakan oleh Negara
sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan,
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib
sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen.
"Sudah seharusnya asuransi
sosial negara lebih baik dari
asuransi komersial, oleh karena
itu harus terus ditingkatkan
segala aspek dari program
jaminan sosial negara," jelas Okky
lagi.
Selain kritik daan saran dari
para srikandi masyarakat buruh.
Masukan pemikiran juga datang
dari DJSN – salah satunya dari
unsur pengusaha (APINDO) di
DJSN, Soeprayitno yang
mengemukakan bahwa program
Jaminan Pensiun yang baru
masih dalam masa transisi.
Menurut Soeprayitno,
sebaiknya para pekerja atau
perusahaan yang sudah
mendaftarkan pekerjanya dalam
DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi,
mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS
Ketenagakerjaan.
“Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun.
Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut
DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS
Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300
perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya.
Kritik dan saran dari para stake holder
diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian
pula, pemerintah harus tebal kuping – mau
mendengar dan berani menghadapi kritik dari para
pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial
pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX
DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca
peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri
Tenagakerja.
Padahal di negara-negara maju yang
menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat
mendengar kritik dan saran dari pemangku
kepentingan, untuk menjadi masukan dalam
melakukan perubahan. Mulai dari
peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim,
dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem
jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi
standar yang ditetapkan oleh ILO.
Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan
diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif
untuk perbaikan dari keempat program sistem
jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan
pekerja formal maupun informal benar-benar
tercapai. n
Anggota DPR RI Okky Asokawati. Foto: instagram
residen Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
15www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
MainReport
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
unia usaha di dalam negeri belakangan ini,
tengah menghadapi cobaan berat. Mereka
harus bisa survive menghadapi kondisi
perekonomian nasional yang tengah
terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap
dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per
dolar AS.
Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter
ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang
diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha.
Khususnya industri besar berbahan baku impor,
seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik,
serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti
pabrik tempe.
Dalam kondisi situasi perekonomian seperti
itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan
lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start
full operational. Menjalankan penuh empat program
jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan
Pensiun (JP).
Tentunya, tidak mudah buat BPJS
Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling
yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan
PP (Peraturan Pemerintah) tentang program
Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan
di antara para pemangku kepentingan, khususnya
mengenai besaran premi dan waktu pencairannya,
hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati
hari H peluncurannya.
Para pemangku kepentingan, yang meliputi
pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR
RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta
serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun
informal.
Pemerintah, berkeinginan ke empat program
jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD
dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan,
tapi konsep dari program JP yang disepakati
bersama para pemangku kepentingan yang lain,
yang sesuai / memenuhi kehendak bersama..
Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili
APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan
besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi
5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya
premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi
perekonomian – setahun terakhir, yang kurang
kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi
pengusaha.
Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya
bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP
berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang
saling menguntungkan. Melalui kinerjanya
melakukan dengar pendapat – hearing, dengan
institusi terkait yang lainnya, seperti dengan
pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan
tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS
Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO.
Misal, sepekan pasca peresmian full operasional,
Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum
kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif
Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah
(PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam
kurun waktu 2x24 jam atau dua hari.
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka
menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun
merupakan salah satu contoh mismanajemen
pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di
Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di
PP.
"Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam
kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat
kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka
mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu.
Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri
itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp
197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi
uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan
uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari
potongan upah dan sebagainya.
Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi
PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut
PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan
aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil
dengan masa kepesertaan 5 tahun.
"Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah.
Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan
lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun
harus bisa diambil," paparnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap
pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan
diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain.
Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3
persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2
persen.
"Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya
cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling
besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan
Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat
pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya
60 persen," jelas Rieke lagi.
Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan
ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial
(JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa
berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum)
tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan
DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil
pemerintah.
Komentar senada dengan Rieke juga datang
dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky
Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak
hal program jaminan sosial yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP
lebih buruk dari program yang sama yang
ditawarkan oleh Asuransi Komersil.
Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil
BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi
UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT
dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak
peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
"JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya
sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah
menyalahi UU BPJS,
Jamsostek dulu 5 tahun sudah
boleh di ambil sekarang jadi 10
tahun itu kan sudah
mencederai UU BPJS, karena
harusnya tidak boleh di
kurangi benefit yang di miliki
peserta yang lama," tukas
Okky di gedung DPR RI
Sedangkan untuk
program Jaminan Pensiun,
mantan peragawati dan dosen
itu lebih melihat besaran
premi yang harus dibayar
untuk program tersebut, Okky
menilai untuk saat ini terlalu
besar – bila dipatok 8% (5%
pengusaha dan 3% pekerja)
akan membebani dunia usaha
dan pekerja.
Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan
lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk
kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian
saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan
menggaji secara normal para pekerjannya, banyak
perusahaan yang tidak mampu. Gelombang
pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi
dimana-mana.
Okky menyarankan lebih baik BPJS
Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN –
yang akan mencover para pekerja dan perusahaan
yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang
terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang
baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan
terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi
peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi.
Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky
tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps
yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara
jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan
perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta
program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda
kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah
satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki
iklim usaha.
Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN,
menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan
mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga
masa pensiun yang laksanakan oleh Negara
sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan,
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib
sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen.
"Sudah seharusnya asuransi
sosial negara lebih baik dari
asuransi komersial, oleh karena
itu harus terus ditingkatkan
segala aspek dari program
jaminan sosial negara," jelas Okky
lagi.
Selain kritik daan saran dari
para srikandi masyarakat buruh.
Masukan pemikiran juga datang
dari DJSN – salah satunya dari
unsur pengusaha (APINDO) di
DJSN, Soeprayitno yang
mengemukakan bahwa program
Jaminan Pensiun yang baru
masih dalam masa transisi.
Menurut Soeprayitno,
sebaiknya para pekerja atau
perusahaan yang sudah
mendaftarkan pekerjanya dalam
DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi,
mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS
Ketenagakerjaan.
“Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun.
Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut
DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS
Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300
perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya.
Kritik dan saran dari para stake holder
diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian
pula, pemerintah harus tebal kuping – mau
mendengar dan berani menghadapi kritik dari para
pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial
pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX
DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca
peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri
Tenagakerja.
Padahal di negara-negara maju yang
menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat
mendengar kritik dan saran dari pemangku
kepentingan, untuk menjadi masukan dalam
melakukan perubahan. Mulai dari
peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim,
dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem
jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi
standar yang ditetapkan oleh ILO.
Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan
diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif
untuk perbaikan dari keempat program sistem
jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan
pekerja formal maupun informal benar-benar
tercapai. n
Program Jaminan Pensiun merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kebutuhan hidup yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
JAMINAN PENSIUNUNTUK HIDUP LAYAK
Foto: kspi.or.id
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id16
MainReport
residen Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
17BRIDGE VOLUME 09
MainReport
residen Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
BRIDGE VOLUME 0918
MainReport
residen Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
19www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Manfaat
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Elvyn
Masassya patut bersyukur, mulai 1 Juli 2015
lalu, secara resmi penyelenggaraan 4
(empat) program, antara lain: Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP)
melengkapi jaminan sosial yang sebelumnya sudah
diselenggarakan.
Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan ini
juga diikuti dengan beberapa perubahan dari sisi
regulasi serta benefit (manfaat) masing-masing
jaminan, sbb:
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), benefit yang
didapatkan oleh peserta bertambah dengan
dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan
perawatan yang sebelumnya sebesar Rp 20 Juta,
per 1 Juli 2015 tindakan medis yang dilakukan
karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung
oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja
dinyatakan sembuh.
Selain biaya pengobatan dan perawatan sampai
sembuh, benefit lainnya yang mengalami
peningkatan antara lain biaya angkutan darat,
laut dan udara, biaya pemakaman serta
pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta
yang meninggal dunia atau cacat total tetap
karena kecelakaan kerja.
Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja
juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar
tetap bisa kembali bekerja melalui
penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan
Kerja - Return To Work (JKK-RTW), di samping
santunan cacat yang diterima. Dengan demikian
pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan
dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang
dijalani.
Para buruh yang terkena PHK masal, karena kondisi perekonomian nasional yang tengah terpuruk, bisa sedikit lega
bila mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan – khususnya program JHT. Pasalnya, para korban PHK bisa mencairkan dana
BISA CAIRKAN DANA JHTPEKERJA PHK
1.
residen Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial,
termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip
utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.
Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna
bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam
program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip
gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung
bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan
pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat
upahnya.
Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,
besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh
karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah
terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% ×
(masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang.
Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji
rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat
(15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan.
Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji
rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30%
dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan.
Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka
layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan
Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan
derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar
semua pihak untuk bertindak serius dan tidak
setengah hati dalam menjalankan program Jaminan
Pensiun.
Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja
(pengusaha) yang telah melaksanakan atau
mengikutkan pekerjanya dalam program dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK)
diharapkan agar program tersebut tetap
dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program
yang diterima pekerja jauh lebih besar dan
dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.
Sementara itu, hak pesangon yang selama ini
diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak
hilang dengan berlakunya program Jaminan
Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
Antara pesangon dan jaminan pensiun yang
diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem,
mekanisme dan prinsipnya. Pesangon
menggunakan mekanisme manfaat uang diterima
bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,
manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau
manfaat berkala setiap bulan.
Penuhi Kebutuhan HidupMenurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh
dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara
seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di
Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di
Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen.
Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan
dananya menjadi kuat tetapi juga menopang
perekonomian mereka kuat dan mandiri.
Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia
menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka
manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan
juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas.
Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran
jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12
persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya
mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional mengusulkan delapan persen.
Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang
hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata
tertimbang jauh dari angka yang layak dan
menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya.
Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti
gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak
boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.
KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut
manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja
minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal,
akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para
pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun
minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan,
pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya
sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun
penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala
yang diterima pekerja sangat kecil.
Selain itu, para pekerja juga tidak dapat
menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat
besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja
atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam
bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal
60% dari gaji terakhir.
Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh
terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015
dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta
menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan
dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60
item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah
berbasis perundingan 5 tahun.
Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk
memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah
pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding
dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah
pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta,
Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta),
Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta),
Australia (Rp 42,8 juta).
KSPI menuntut pemerintah serius untuk
meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh
tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,
dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang
dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu,
pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan
pengupahan yang selama ini bermasalah.
Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang
menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat
ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang
menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum
jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih
jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang
didasarkan pada survei KHL saja tanpa
menambahkan metode regresi, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama
upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena
survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun
sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun
berikutnya.
DPLK Untuk KesejahteraanDi tengah tuntutan para pekerja
terhadap pelaksanaan jaminan
pensiun yang masih perlu diperbaiki,
muncul kebimbangan akan
keberadaan dan keberlanjutan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).
Kebimbangan tersebut seharusnya
tidak perlu muncul ke permukaan
karena sejumlah pihak telah
menegaskan bahwa DPLK
sebagaimana program Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,
keduanya memiliki orientasi untuk
menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat
tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat
saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
DPLK merupakan dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan
karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan
DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan
penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa.
DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang
tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.
Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program
employee benefits, baik yang bersifat Wajib
(Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun).
DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun
yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi
yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan
dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak
bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu
diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga
tidak merugikan iklim industri yang sudah
berkembang di Indonesia.
DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku
usaha, selama mereka memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di
masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun
pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena
pekerja adalah aset penting pelaku usaha.
BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan
“kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi
hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi
kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam
pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup
yang bermartabat di masa pensiun.
Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam
Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi
penyelenggaran mampu melaksanakan program),
adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit
30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity
(kemampuan peserta mengiur).
Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir
pasarnya akan tenggangu dengan adanya
pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS
Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun
tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan
membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab,
pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk
karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus
ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di
BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus
Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal
tersebut sangat memberatkan bagi para
pengusaha. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id20
Manfaat
Besarnya iuran sebesar 0,24% - 1,74% dari upah
sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari
resiko kecelakaan kerja. Perlindungan JKK
dimulai sejak berangkat kerja, saat dilingkungan
kerja sampai kembali ke rumah.
Jaminan Kematian (JK) memberikan benefit
kepada ahli waris pekerja yang mengalami
musibah meninggal dunia, yang bukan karena
kecelakaan kerja.
Peningkatan manfaat terdapat pada santunan
sekaligus, santunan berkala dan biaya
pemakaman dengan total santunan sebesar
Rp24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak
pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp12 Juta bagi
peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun.
Pemberian beasiswa ini merupakan penambahan
manfaat pada Jaminan Kematian yang
sebelumnya tidak ada.
Hal ini diberikan kepada peserta agar apabila
terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang
ditinggalkan, terutama anak dari pekerja,
mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan
untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3
persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah
terlindungi pada program Jaminan Kematian.
Jaminan Pensiun (JP) program baru yang
diselenggarakan BPJS yang merupakan
program jaminan sosial dengan skema manfaat
pasti, yang diberikan kepada pekerja setiap
bulannya. Saat pekerja memasuki masa pensiun
56 tahun atau mengalami cacat total permanen
dan atau meninggal dunia, yang diberikan
kepada pekerja atau ahli waris yang sah.
Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk
tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat
memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan
iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen
pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan
masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana
pensiun di masa pensiunnya nanti.
Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat
diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta
yang meninggal dengan benefit mencapai 50
persen dari formulasi manfaat pensiun. Sampai
ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi.
Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang
meninggal juga mendapatkan benefit pensiun
mencapai 50 persen dari formulasi manfaat
pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau
menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal
dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua
sampai batas waktu tertentu dengan benefit
mencapai 20 persen dari formulasi manfaat
pensiun.
Jaminan Hari Tua (JHT), yakni jaminan yang
memberikan perlindungan kepada para pekerja
terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana
produktivitas pekerja sudah menurun.
JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang
besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah
hasil pengembangannya.JHT ini dapat dicairkan
saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau
meninggal dunia atau cacat total tetap.
Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan
mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen
untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk
pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat
pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat
dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua
ataupun pembiayaan perumahan.
Terkait dengan aspirasi yang berkembang di
masyarakat tentang mekanisme pencairan dana
hari tua BPJS Ketenagakerjaan, Presiden RI
memberikan jawaban atas polemik yang
berkembang tersebut.
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar
aspirasi masyarakat dapat diakomodir melalui
mekanisme pencairan dana hari tua yang sesuai
dengan kondisi saat ini.
Arahan dari Presiden berupa pengecualian bagi
peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) atau berhenti bekerja, sehingga
dapat langsung mencairkan dana hari tua mereka
dengan masa tunggu selama 1 bulan tanpa
menunggu masa kepesertaan 10 tahun. n
2.
3.
4.
21www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Katiga
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
PENANGGULANGANKEBAKARAN LINGKUNGANINDUSTRIKeselamatan pekerja di lingkungan industri harus menjadi prioritas utama. Peluang terjadinya kebakaran di industri yang banyak mempekerjakan tenaga kerja harus selalu diawasi dan dihindari secara terus menerus.
Kebakaran yang terjadi di lingkungan
industri PT Mandom Indonesia Tbk, di
kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi, Jawa
Barat, pada 10 Juli 2015 lalu harus menjadi
pelajaran berharga bagi semua pihak agar kejadian
serupa tidak terulang lagi. Kalangan industri
dituntut agar lebih memperhatikan kepastian
pelaksanaan sistem manajemen K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) untuk memberikan
perlindungan kepada para pekerja.
PT Mandom Indonesia Tbk merupakan
produsen produk perawatan rambut, minyak wangi
dan kosmetik. Merek yang dimilikinya antara lain
Gatsby, Pixy, dan Pucelle. Perusahaan ternama ini
memiliki dua pabrik di Indonesia yaitu di Sunter,
Jakarta dan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik
Cibitung bertugas memproduksi wadah plastik
(plastic package) yang kemudian dikirim ke Sunter
untuk proses pengisian produk (filling).
Kebakaran di PT Mandom Indonesia Tbk
tersebut mengakibatkan 58 orang menjadi korban
dan 17 di antaranya meninggal dunia. Menteri
Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan
agar kalangan industri memperhatikan K3 bagi
para pekerja. Perusahaan yang tidak
memperhatikan dan menerapkan K3 melanggar
peraturan dan akan dikenakan hukuman pidana.
Menurut Dhakiri, kebakaran industri tersebut
harus dijadikan pelajaran dan mengingatkan bahwa
pelanggaran terhadap K3 akan dikenakan hukuman
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id22
Katiga
pidana. Pihak perusahaan harus selalu
memperhatikan keselamatan dan kesehatan para
pekerjanya.
Kebakaran di lingkungan industri dapat
menyebabkan para pekerja mengalami luka dan
bahkan meninggal dunia. Dhakiri berharap agar
para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja
segera pulih dan dapat bekerja kembali.
Sedangkan, untuk para pekerja yang meninggal,
disampaikan duka cita yang mendalam kepada
keluarga yang ditinggalkan.
Menurut Direktur HRD PT Mandom Indonesia
Tbk, Sanyata Adisaputra, perusahaan mempunyai
3.300 orang pekerja. Akibat kebakaran yang terjadi
menyebabkan para pekerja tidak dapat bekerja
selama beberapa hari. Sanyata mengungkapkan
bahwa pihaknya memfokuskan agar pekerja yang
mengalami kecelakaan segera sembuh dan dapat
bekerja kembali.
Diduga kebakaran di industri PT Mandom
Indonesia Tbk akibat gas aerosol yang digunakan
dalam pembuatan hairspray (kosmetik rambut).
Gas tersebut tidak berbau namun mudah terbakar
dan menimbulkan ledakan bila terkena percikan
api.
Kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran
bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak
terulang. Sejumlah literatur menyebutkan cara
penanggulangan kebakaran di lingkungan industri.
Kebakaran dapat terjadi pada umumnya
disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor
manusia, faktor teknis dan faktor alam.
Kebakaran akibat faktor manusia meliputi
tenaga kerja dan manajemen. Kebakaran akibat
faktor tenaga kerja disebabkan karena beberapa
hal sebagai berikut: (1) mereka tidak tahu atau
kurang tahu prinsip dasar pencegahan/
penanggulangan bahaya kebakaran, (2)
menempatkan barang mudah terbakar tanpa
menghiraukan norma pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran, (3) pemakaian
listrik berlebihan, melebihi kapasitas, (4) merokok
di tempat terlarang, membuang puntung rokok
sembarangan, (5) adanya unsur kesengajaan.
Selanjutnya, kebakaran akibat faktor manajemen
disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1)
manajemen tidak komitmen terhadap K3, (2)
kurang pengawasan terhadap kegiatan di
lingkungan industri, (3) tidak ada standar kode yang
dapat diandalkan atau penerapannya tidak tegas, (4)
sistem penanggulangan kebakaran tidak memadai,
(5) tidak dilakukan pelatihan penanggulangan bahaya
kebakaran bagi tenaga kerja, (6) sarana proteksi
kebakaran tidak ada atau kurang memadai.
Kebakaran karena faktor teknis meliputi aspek
fisik, proses kimiawi dan terkait dengan energi
listrik. Pada aspek fisik terdapa dua faktor yang
berperan dalam proses timbulnya panas akibat
kenaikan suhu atau timbulnya api karena gesekan,
benturan atau pukulan. Aspek proses kimiawi
dapat terjadi pada saat pengujian atau pengetesan
zat kimia tanpa prosedur yang benar. Selanjutnya,
aspek energi listrik karena terjadi hubungan singkat
(short sircuit) yang menimbulkan panas dan
menyalakan api.
Selanjutnya, faktor alam yang dapat
menyebabkan kebakaran antara lain karena adanya
petir, letusan gunung merapi, dan gesekan kayu
kering pada musim panas di sekitar lingkungan
industri.
Apabila terjadi kebakaran di lingkungan
industri, meskipun semua orang tidak
menginginkannya, maka perlu dilakukan prosedur
penanggulangannya.
Pertama, semua pihak harus tenang dan tidak
panik.
Kedua, bunyikan alarm tanda kebakaran dan
melakukan tindakan pengamanan, membatasi
area kebakaran agar api tidak menjalar lebih luas.
Ketiga, pergunakan alat pemadam api ringan
(APAR), jika api membesar gunakan pemadam
api yang lebih memadai, hindari menjadi korban
akibat kecebohan.
Keempat, matikan aliran listrik, gas dan aliran
bahan bakar, segera kurangi semua
kemungkinan yang dapat membesarkan api.
Kelima, segera memberitahukan kepada dinas
kebakaran.
Keenam, melaporkan kejadian kepada pimpinan
perusahaan untuk dilakukan tindak lanjut
penanggulangan.
Ketujuh, hubungi pihak kepolisian setempat,
batasi area kebakaran, orang yang tidak
berkepentingan dilarang masuk area.
Kedelapan, segala tindakan yang dilakukan agar
tidak terlepas dari petunjuk atasan dan pihak
manajemen area kerja.
Selain prosedur penanggulangan kebakaran
tersebut di atas, yang paling utama untuk
mendapatkan perhatian semua pihak adalah
keselamatan pekerja. Para pekerja harus segera
dievakuasi dari area kebakaran melalui jalur aman
yang telah dipersiapkan. n
23www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
PENSIUN DI NEGERI GINSENGMASIH HARUS MENCARI TAMBAHAN
Seberang
S
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Pensiunan di Korea Selatan mendapatkan tunjangan pensiun yang lumayan besar, tapi dikarenakan biaya hidup di kota besar – di negara modern itu tinggi. Para pensiunan di sana masih harus bekerja mencari tambahan.
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id24
Seberang
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
25www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Testimoni
PENTINGNYA PROGRAMJAMINAN PENSIUN
BAGI PEKERJA
Dengan penambahan penjaminan
pensiun bagi para pekerja maka BPJS
Ketenagakerjaan akan meng-
implemetasikan kepada seluruh pekerja di seluruh
Indonesia. Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita
akan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP)
tentang penjaminan pensiun untuk para pekerja."
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G
Masassya
Masa transisi program jaminan pensiun
sangat diperlukan untuk menyelaraskan
pelaksanaannya dengan Dana Pensiun
Pemberi Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini
ada pemberi kerja yang sudah mendaftarkan
pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela
lewat DPPK/ DPLK.”
- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
Chazali Husni Situmorang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
termasuk Jaminan Pensiun (JP)
merupakan program negara yang
bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi pekerja dan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Jaminan sosial, termasuk Jaminan
Pensiun mempunyai dua prinsip utama, yaitu
prinsip wajib dan gotong royong.”
- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id26
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
APA ITU JAMINAN SOSIALOLEH: ELVYN G. MASASSYA
Investment
S
ejak 1 Januari 2014, BPJS memang sudah ada
dua lembaga dengan baju BPJS, yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, itu dalam arti yang berbeda. Lebih
jelasnya, BPJS Kesehatan memang beroperasi penuh
sejak 1 Januari 2015 dengan menjalankan program
jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi
masih dengan tiga program, yakni Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan
Kematian (JK). Sejatinya, BPJS Ketenagakerjaan harus
menjalankan empat program, termasuk program
Jaminan Pensiun. Dan keempat program itu baru resmi
dilaksanakan secara penuh mulai 1 Juli 2015,
berdasarkan aturan-aturan yang baru. Setelah
menjalankan semua program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan disebut beroperasi penuh.
Apa itu jaminan sosial? Kenapa negara mesti
menyelenggarakan jaminan sosial? Kenapa rakyat dan
khususnya pekerja diwajibkan ikut serta? Apakah
jaminan sosial semacam investasi? Asuransi?
Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk
mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa
aman sepanjang hidup. Makna kesejahteraan itu adalah
adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika
seseorang mengalami risiko, yang berdampak secara
keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan,
mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami
sakit, dan bahkan tatkala meninggal.
Semua peristiwa tersebut memberikan pengaruh
terhadap kondisi keuangan atau bahkan menyebabkan
seseorang kehilangan pendapatan total. Untuk
menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam
kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang
digagas oleh negara yang tujuannya adalah
memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Pertanyaan berikutnya, apa beda antara jaminan
sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan semua yang
berbau sosial lainnya? Jelas ada bedanya. Jaminan
sosial yang sekarang dilaksanakan di Indonesia hanya
diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendiriannya
didasarkan atas undang-undang. Artinya, jika dasar
hukumnya adalah undang-undang, akan mengikat
seluruh warga negara untuk mematuhinya. Dengan kata
lain, tidak boleh ada lembaga lain yang menjalankan
peran sebagai penyelenggara jaminan sosial.
Selain itu, lembaga yang menjalankan peran
sebagai penyelenggara itu tidak boleh memungut laba
alias bersifat nirlaba. Ini juga yang membedakan
dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah
profit. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta
jaminan sosial bersifat gratis. Harus ada iuran yang
dibayarkan oleh peserta untuk bisa mendapatkan
jaminan sosial tersebut. Hanya saja, iuran itu bisa
dibayarkan oleh peserta seluruhnya, bisa juga
bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah
perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga
pemerintah.
Beda dengan asuransiBagaimana dengan asuransi sosial yang juga
sering digaungkan oleh pemerintah? Asuransi sosial
sebenarnya sama dengan asuransi komersial, hanya
saja lingkup perlindungan yang diberikan bersifat
dasar. Ada batasan-batasan manfaat sehingga tidak
bisa terlalu besar seperti yang diberikan oleh asuransi
komersial. Kenapa? Karena iurannya kecil. Tetapi, dari
sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama. Yakni, jika tidak
ada risiko yang dialami peserta, iuran akan menjadi
milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun
komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial,
iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik
peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran
santunan, premi atau iuran akan dicatatkan sebagai
hak peserta.
Di sisi lain ada juga istilah bantuan sosial. Kalau ini,
mereka yang menikmatinya tidak perlu membayar
iuran atau premi apa pun. Negara memang memiliki
tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak
mampu sehingga mereka mesti diberi bantuan. Nah,
bantuan itu disebut sebagai bantuan sosial, sekadar
untuk bisa membuat rakyat tidak jatuh ke jurang
kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi
negara.
Lantas bagaimana implementasi sistem jaminan
sosial tersebut? Setiap negara memiliki sistem yang
berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara
tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi,
budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara yang
sudah maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan
sosial yang sepenuhnya menjadi beban negara.
Artinya, rakyat tidak perlu membayar apa pun.
Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada
negara yang juga mampu memberikan manfaat atau
santunan bagi pengangguran. Namun, hal semacam
itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena
kemampuan keuangan pemerintah belum sehebat
negara-negara maju. Maka, konsep jaminan sosial di
Indonesia adalah dengan mengenakan pungutan iuran
bagi peserta. Dan khusus untuk jaminan kesehatan,
pemerintah menanggung iuran bagi rakyat yang
miskin. Ini disebut dengan penerima bantuan iuran
(PBI). Kenapa hanya untuk program kesehatan yang
ditanggung pemerintah? Ya karena itu tadi,
keterbatasan anggaran negara.
Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rakyat atau
pekerja mesti ikut serta dalam program jaminan sosial
tersebut? Ini sebenarnya sesuai dengan falsafah
jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang
dari ketergantungan terhadap pihak lain jika
mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya,
kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani
sanak saudara.
Kalau memasuki pensiun, tidak perlu bergantung
pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya
hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan
upaya menjadikan seseorang bisa hidup mandiri,
dalam situasi apa pun. Nah, untuk bisa mandiri, tentu
wajar rakyat dan pekerja wajib ikut serta dalam
program jaminan sosial tersebut.
Tidak kalah menarik sebenarnya, di era
pengelolaan jaminan sosial secara modern,
pembayaran iuran yang dilakukan peserta juga bisa
dianggap sebagai investasi. Kenapa demikian? Karena
oleh penyelenggara, iuran tersebut akan diinvestasikan
di berbagai instrumen investasi yang bisa memberikan
imbal hasil besar. Imbal hasil itu sendiri sepenuhnya
akan menjadi milik peserta. Dalam realitasnya, imbal
hasil investasi tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan
dengan sekadar menaruh dana di tabungan atau
deposito.
Dan lebih hebat lagi, risiko terhadap investasi
tersebut tidak perlu ditanggung oleh peserta, tetapi
oleh lembaga penyelenggara. Jadi, menjadi peserta
BPJS, baik itu untuk program kesehatan maupun
program ketenagakerjaan, semestinya merupakan
bagian dari life style untuk bisa hidup mandiri secara
cerdas dan terlindungi dari berbagai risiko. Selamat
mengikuti jaminan sosial.n
Pada 1 Juli lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh.
27BRIDGE VOLUME 09
Investment
ejak 1 Januari 2014, BPJS memang sudah ada
dua lembaga dengan baju BPJS, yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, itu dalam arti yang berbeda. Lebih
jelasnya, BPJS Kesehatan memang beroperasi penuh
sejak 1 Januari 2015 dengan menjalankan program
jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi
masih dengan tiga program, yakni Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan
Kematian (JK). Sejatinya, BPJS Ketenagakerjaan harus
menjalankan empat program, termasuk program
Jaminan Pensiun. Dan keempat program itu baru resmi
dilaksanakan secara penuh mulai 1 Juli 2015,
berdasarkan aturan-aturan yang baru. Setelah
menjalankan semua program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan disebut beroperasi penuh.
Apa itu jaminan sosial? Kenapa negara mesti
menyelenggarakan jaminan sosial? Kenapa rakyat dan
khususnya pekerja diwajibkan ikut serta? Apakah
jaminan sosial semacam investasi? Asuransi?
Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk
mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa
aman sepanjang hidup. Makna kesejahteraan itu adalah
adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika
seseorang mengalami risiko, yang berdampak secara
keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan,
mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami
sakit, dan bahkan tatkala meninggal.
Semua peristiwa tersebut memberikan pengaruh
terhadap kondisi keuangan atau bahkan menyebabkan
seseorang kehilangan pendapatan total. Untuk
menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam
kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang
digagas oleh negara yang tujuannya adalah
memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Pertanyaan berikutnya, apa beda antara jaminan
sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan semua yang
berbau sosial lainnya? Jelas ada bedanya. Jaminan
sosial yang sekarang dilaksanakan di Indonesia hanya
diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendiriannya
didasarkan atas undang-undang. Artinya, jika dasar
hukumnya adalah undang-undang, akan mengikat
seluruh warga negara untuk mematuhinya. Dengan kata
lain, tidak boleh ada lembaga lain yang menjalankan
peran sebagai penyelenggara jaminan sosial.
Selain itu, lembaga yang menjalankan peran
sebagai penyelenggara itu tidak boleh memungut laba
alias bersifat nirlaba. Ini juga yang membedakan
dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah
profit. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta
jaminan sosial bersifat gratis. Harus ada iuran yang
dibayarkan oleh peserta untuk bisa mendapatkan
jaminan sosial tersebut. Hanya saja, iuran itu bisa
dibayarkan oleh peserta seluruhnya, bisa juga
bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah
perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga
pemerintah.
Beda dengan asuransiBagaimana dengan asuransi sosial yang juga
sering digaungkan oleh pemerintah? Asuransi sosial
sebenarnya sama dengan asuransi komersial, hanya
saja lingkup perlindungan yang diberikan bersifat
dasar. Ada batasan-batasan manfaat sehingga tidak
bisa terlalu besar seperti yang diberikan oleh asuransi
komersial. Kenapa? Karena iurannya kecil. Tetapi, dari
sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama. Yakni, jika tidak
ada risiko yang dialami peserta, iuran akan menjadi
milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun
komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial,
iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik
peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran
santunan, premi atau iuran akan dicatatkan sebagai
hak peserta.
Di sisi lain ada juga istilah bantuan sosial. Kalau ini,
mereka yang menikmatinya tidak perlu membayar
iuran atau premi apa pun. Negara memang memiliki
tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak
mampu sehingga mereka mesti diberi bantuan. Nah,
bantuan itu disebut sebagai bantuan sosial, sekadar
untuk bisa membuat rakyat tidak jatuh ke jurang
kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi
negara.
Lantas bagaimana implementasi sistem jaminan
sosial tersebut? Setiap negara memiliki sistem yang
berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara
tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi,
budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara yang
sudah maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan
sosial yang sepenuhnya menjadi beban negara.
Artinya, rakyat tidak perlu membayar apa pun.
Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada
negara yang juga mampu memberikan manfaat atau
santunan bagi pengangguran. Namun, hal semacam
itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena
kemampuan keuangan pemerintah belum sehebat
negara-negara maju. Maka, konsep jaminan sosial di
Indonesia adalah dengan mengenakan pungutan iuran
bagi peserta. Dan khusus untuk jaminan kesehatan,
pemerintah menanggung iuran bagi rakyat yang
miskin. Ini disebut dengan penerima bantuan iuran
(PBI). Kenapa hanya untuk program kesehatan yang
ditanggung pemerintah? Ya karena itu tadi,
keterbatasan anggaran negara.
Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rakyat atau
pekerja mesti ikut serta dalam program jaminan sosial
tersebut? Ini sebenarnya sesuai dengan falsafah
jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang
dari ketergantungan terhadap pihak lain jika
mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya,
kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani
sanak saudara.
Kalau memasuki pensiun, tidak perlu bergantung
pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya
hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan
upaya menjadikan seseorang bisa hidup mandiri,
dalam situasi apa pun. Nah, untuk bisa mandiri, tentu
wajar rakyat dan pekerja wajib ikut serta dalam
program jaminan sosial tersebut.
Tidak kalah menarik sebenarnya, di era
pengelolaan jaminan sosial secara modern,
pembayaran iuran yang dilakukan peserta juga bisa
dianggap sebagai investasi. Kenapa demikian? Karena
oleh penyelenggara, iuran tersebut akan diinvestasikan
di berbagai instrumen investasi yang bisa memberikan
imbal hasil besar. Imbal hasil itu sendiri sepenuhnya
akan menjadi milik peserta. Dalam realitasnya, imbal
hasil investasi tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan
dengan sekadar menaruh dana di tabungan atau
deposito.
Dan lebih hebat lagi, risiko terhadap investasi
tersebut tidak perlu ditanggung oleh peserta, tetapi
oleh lembaga penyelenggara. Jadi, menjadi peserta
BPJS, baik itu untuk program kesehatan maupun
program ketenagakerjaan, semestinya merupakan
bagian dari life style untuk bisa hidup mandiri secara
cerdas dan terlindungi dari berbagai risiko. Selamat
mengikuti jaminan sosial.n
Artikel ini telah dimuat di harian Kompas edisi 9 Agustus2015, di halaman 11 dengan judul "Apa itu Jaminan Sosial".
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id28
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
6 JULI 2015
DZIKIR AKBAR
Galeri
Dalam rangka Nuzulul Qur’an tahun 1436 H BPJS Ketenagakerjaan menggelar Dzikir Akbar yang menghadirkan Kiyai Arifin Ilham bertempat di halaman parkir kantor pusat. Tampak dalam gambar jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersama para jamaah yang lain dalam suasana dzikir akbar tanggal 6 Juli 2015.
24 Juli 2015
HALAL BI HALALUsai berpuasa penuh
sebulan Ramadhan, BPJS Ketenagakerjaan gelar
Silaturrahmi yang dikemas dalam Halal Bi Halal yang
dihadiri oleh segenap internal dan mitra BPJS
Ketenagakejaan pada tanggal 24 Juli 2015
bertempat di Balai Kartini.
UPACARA HUT RIGuna mengenang
perjuangan para pahlawan BPJS Ketenagakerjaan
melakukan Upacara Bendera Merah Putih yang
diikuti oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Halaman Kantor Pusat. Tampak
dalam gambar Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan selaku Pembina Upacara
memberikan hormat kepada sang merah putih diikuti oleh para peserta
lainnya.
29www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Galeri
MUDIK GEMBIRASebagai Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan gelar mudik
bersama bertajuk “Mudik Gembira” yang diikuti oleh
sebanyak 400 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tampak dalam
gabar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dzakiri bersama jajaran
Direksi BPJS Ketenagakerjaan melepas 75 BUS pemudik dari
titik keberangkatan “Monas” menuju kampung halaman
masing masing.
24-25 Agustus 2015
RAKERNASDirektur Utama Elvyn G Masassya didampingi Ketua Dewan Pengawas Mulabasa Hutabarat dan Ketua Panitia RAKERNAS Paryudianto membuka Rapat Kerja Nasional BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Bandung yang berlansung selama 2 hari tanggal 24-25 Agustus 2015 dan menghasilkan beberapa rumusan dan akan menjadi strategi di tahun 2016.
3 Agustus 2015
SANTUNANPT MANDOM
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan santunan pada 22 ahli waris pekerja tewas akibat kebakaran hebat yang terjadi di pabrik PT. Mandom, Tbk di kawasan industri Cibitung, Bekasi tanggal 3 Agustus 2015. Tampak dalam gambar Direktur Pelayanan dan Pengaduan Ahmad Riadi, Kepala Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama ahli waris.
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id30
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Figur
Dalam meningkatkan kepesertaan dan
pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di dukung
oleh beberapa perangkat kerja yang
terbagi dalam divisi-divisi kerja. Salah satunya, Divisi
Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Kemitraan
yang dipimpin Cotta Sembiring.
Sebagai Kepala Divisi HAL dan Kemitraan, Cotta
Sembiring menjelaskan, hubungan antar lembaga
BPJS adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas
BPJS dalam pelaksanaan tugas atau dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada
masyarakat. “Tata cara hubungan antar lembaga
dalam penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan
Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang
tata cara hubungan antar lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Muatan hubungan
antar lembaga BPJS dituangkan dalam perjanjian
kerja sama (PKS), dalam bentuk nota kesepahaman,
kerjasama operasional, atau bentuk lain yang
disepakati bersama,” ucapnya.
Menurut Cotta, sapaan akrabnya, dalam
menjalankan tugasnya di hubungan antar lembaga,
BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fungsi-fungsi
aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di
Daerah. Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan
dalam bentuk upaya memadukan
(mengintegrasikan), menyerasikan, dan
menyelaraskan berbagai kepentingan Dan kegiatan
yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan
tujuan bersama. Ketiga upaya ini dikenal dengan
koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan
kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian.
Dan dalam menjalankan fungsi hubungan antar
lembaga, lanjutnya, kami selalu bermitra dengan
bagian hukum, karena nomenkalutur hukum kami
tidak paham. Jadi, redaksi maupun poin per poin
pasalnya bagian hukum yang membuat. “Konten
isinya, itu kapasitasnya di kami,” tutur Cotta.
Di hubungan antar lembaga ini, lanjut Cotta,
lebih kepada pihak eksternal. Apa yang dibutuhkan
untuk meningkatkan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan, maka kita akan melakukan
kerjasama dengan pihka-pihak yang terkait. Seperti,
kita akan menggaet para nelayan untuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami dulu yang
melakukan komunikasi ke komunitas nelayan dan
kementerian kelautan dan perikanan. “Istilahnya, kami
yang melakukan pendekatan terlebih dahulu ke
kementerian dan nanti kita gol-kan perjanjian
kerjasama atau MoU-nya,” tuturnya.
Sedangkan di bidang kemitraan, terang Cotta,
dulunya kita menangani dana peningkatan
kesejahteraan peserta dan PKBL. Dan alokasi
dananya, di dapat dari sebagian laba yang disisihkan
setiap tahun. Tujuannya, untuk memberikan manfaat
tambahan bagi peserta. Namun, seiring dengan
transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terhitung 1 Juli
2015 semua stimulus melekat di program. Seperti
dulu ada beasiswa dan perumahan tapi sekarang
sudah melekat di program. “Yang tinggal di kami,
hanya rusunawa sesuai dengan revisi PP 99 menjadi
PP 55,” ujarnya.
Jadi sekarang ini, ungkap Cotta, di kemitraannya
itu hanya tinggal mengelola yang lama karena
sebelumnya kita sudah membuat perumahan untuk
peserta. Seperti uang pinjaman perumahan, masih di
kolektif. Dan setelah itu, dikembangkan hanya untuk
rusunawa. Jadi satu-satunya produk kita hanya
rusunawa.
Rusunawa ini, tambahnya, lebih kepada
mendorong atau ikut berkontribusi dalam hal
program sejuta rumah yang dicanangkan oleh
pemerintah. Tentu, prosesnya melalui pemerintahan
daerah (pemda). Karena kita tidak ada lahan, jadi kita
melakukan MoU dengan pemda. Nanti, pemda yang
menyediakan lahan, dan kita yang membangun.
Modelnya itu, lebih kepada membangun, kelola dan
hibah. “Begitulah model rusunawa kita, Paling lama
30 tahun, baru asetnya kita serahkan
kepemerintahan daerah,” imbuh Cotta.
Sekarang ini, jelas Cotta, pihaknya sudah
membuat program pembuatan rusunawa sampai
tahun 2020. “Tahun ini saja, ada empat lokasi yang
akan dibangun rusunawa, di daerah Sumatera Utara,
Jogjakarta, Surabaya dan Jawa Tengah,” ungkapnya.
Terkait untuk pemberian beasiswa, Cotta
menerangkan, kalau dulu kita yang selekasi kalau ada
yang mau mendapat beasiswa. Tapi kalau sekarang,
bila ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja,
cacat tetap atau meninggal maka otomatis beasiswa
melekat pada program tersebut.
Sedangkan, dalam hal penegakkan pengawasan
dan pemeriksaan (wasrik), Cotta mengaku, sudah
berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional
(BPN), dalam rangka menggiring, setiap pengurusan
sertifikat tanah wajib mendaftar dulu menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Itulah beberapa tugas yang
diemban Cotta Sembiring, sebagai pimpinan di Divisi
HAL dan Kemitraan.
Cotta pun mengisahkan, sebelum dipercaya
sebagai kepala divisi, pada tahun 2014 ia ditugaskan
sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan
di Balikpapan. Di sana ia bertugas hanya 11 bulan,
kemudian di mutasi ke Kanwil Jawa Tengah (Jateng)
dan DIY. Di Kanwil Jateng dan DIY Cotta pun hanya 7
bulan. “Lalu per 1 Juli 2015, saya dimutasi lagi dan
ditempatkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar
Lembaga dan Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan,”
tuturnya.
Pria kelahiran Medan, 19 Maret 1965 ini
mengakui, memang agak sedikit berbeda tugasnya
sebagai kepala wilayah dan di kantor pusat. “Kalau
sebagai Kanwil, saya berperan sebagai operator dan
eksekutor. Kita mempunyai wewenang
mengeksekusi dari segala kebijakan dari kantor
pusat. Sementara, kalau di kantor pusat, kita sebagai
pembuat kebijakan dan sekaligus eksekutor,”
imbuhya.
Menurut Cotta, kalau di wilayah sebetulnya lebih
kepada bagaimana target yang telah ditetapkan itu
bisa terealisir, terutama di kepesertaan dan iuran
serta pelayanan. Karena itu merupakan betul-betul
core business dan implementasinya ada di lapangan.
Ketika di Divisi Hubungan Antar Lembaga dan
Kemitraan, lanjutnya, tugas yang saya emban agak
berbeda. Disini, secara bidangnya ada dua. Yang
pertama menangani kemitraan, dan kedua
menangani hubungan antar lembaga.
Cotta menyadari, tugas yang kini diembannya
tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dinamikanya luar biasa. Karena setiap pihak yang
akan kami ajak kerjasama mempunyai regulasi
sendiri, tapi memadukan. “Tugas kami di divisi
hubungan antar lembaga dan kemitraan lebih
bagaimana regulasi BPJS Ketenagakerjaan bisa
dijalankan dan mendoromg semua pihak-pihak yang
berkepentingan bisa bekerjasama,” urai Cotta.
Moto Cotta dalam bekerja, pekerjaan jangan
dijadikan beban, semua pekerjaan itu dieksekusi
dengan baik. “Jangan menunda-nunda pekerjaan,
selesaikan dengan segera. Kalau ditunda akan datang
pekerjaan baru, maka pekerjaan akan menumpuk,”
ucap pehobi main tenis ini. n
Dalam penyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan Kementerian atau Lembaga lain di dalam dan luar negeri. Lalu, bagaimana tata cara hubungan antar lembaganya ?
Cotta Sembiring
Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan
Cotta Sembiring, Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan
“DINAMIKA PEKERJAANKAMI LUAR BIASA”
31www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Figur
alam meningkatkan kepesertaan dan
pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di dukung
oleh beberapa perangkat kerja yang
terbagi dalam divisi-divisi kerja. Salah satunya, Divisi
Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Kemitraan
yang dipimpin Cotta Sembiring.
Sebagai Kepala Divisi HAL dan Kemitraan, Cotta
Sembiring menjelaskan, hubungan antar lembaga
BPJS adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas
BPJS dalam pelaksanaan tugas atau dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada
masyarakat. “Tata cara hubungan antar lembaga
dalam penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan
Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang
tata cara hubungan antar lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Muatan hubungan
antar lembaga BPJS dituangkan dalam perjanjian
kerja sama (PKS), dalam bentuk nota kesepahaman,
kerjasama operasional, atau bentuk lain yang
disepakati bersama,” ucapnya.
Menurut Cotta, sapaan akrabnya, dalam
menjalankan tugasnya di hubungan antar lembaga,
BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fungsi-fungsi
aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di
Daerah. Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan
dalam bentuk upaya memadukan
(mengintegrasikan), menyerasikan, dan
menyelaraskan berbagai kepentingan Dan kegiatan
yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan
tujuan bersama. Ketiga upaya ini dikenal dengan
koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan
kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian.
Dan dalam menjalankan fungsi hubungan antar
lembaga, lanjutnya, kami selalu bermitra dengan
bagian hukum, karena nomenkalutur hukum kami
tidak paham. Jadi, redaksi maupun poin per poin
pasalnya bagian hukum yang membuat. “Konten
isinya, itu kapasitasnya di kami,” tutur Cotta.
Di hubungan antar lembaga ini, lanjut Cotta,
lebih kepada pihak eksternal. Apa yang dibutuhkan
untuk meningkatkan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan, maka kita akan melakukan
kerjasama dengan pihka-pihak yang terkait. Seperti,
kita akan menggaet para nelayan untuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami dulu yang
melakukan komunikasi ke komunitas nelayan dan
kementerian kelautan dan perikanan. “Istilahnya, kami
yang melakukan pendekatan terlebih dahulu ke
kementerian dan nanti kita gol-kan perjanjian
kerjasama atau MoU-nya,” tuturnya.
Sedangkan di bidang kemitraan, terang Cotta,
dulunya kita menangani dana peningkatan
kesejahteraan peserta dan PKBL. Dan alokasi
dananya, di dapat dari sebagian laba yang disisihkan
setiap tahun. Tujuannya, untuk memberikan manfaat
tambahan bagi peserta. Namun, seiring dengan
transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terhitung 1 Juli
2015 semua stimulus melekat di program. Seperti
dulu ada beasiswa dan perumahan tapi sekarang
sudah melekat di program. “Yang tinggal di kami,
hanya rusunawa sesuai dengan revisi PP 99 menjadi
PP 55,” ujarnya.
Jadi sekarang ini, ungkap Cotta, di kemitraannya
itu hanya tinggal mengelola yang lama karena
sebelumnya kita sudah membuat perumahan untuk
peserta. Seperti uang pinjaman perumahan, masih di
kolektif. Dan setelah itu, dikembangkan hanya untuk
rusunawa. Jadi satu-satunya produk kita hanya
rusunawa.
Rusunawa ini, tambahnya, lebih kepada
mendorong atau ikut berkontribusi dalam hal
program sejuta rumah yang dicanangkan oleh
pemerintah. Tentu, prosesnya melalui pemerintahan
daerah (pemda). Karena kita tidak ada lahan, jadi kita
melakukan MoU dengan pemda. Nanti, pemda yang
menyediakan lahan, dan kita yang membangun.
Modelnya itu, lebih kepada membangun, kelola dan
hibah. “Begitulah model rusunawa kita, Paling lama
30 tahun, baru asetnya kita serahkan
kepemerintahan daerah,” imbuh Cotta.
Sekarang ini, jelas Cotta, pihaknya sudah
membuat program pembuatan rusunawa sampai
tahun 2020. “Tahun ini saja, ada empat lokasi yang
akan dibangun rusunawa, di daerah Sumatera Utara,
Jogjakarta, Surabaya dan Jawa Tengah,” ungkapnya.
Terkait untuk pemberian beasiswa, Cotta
menerangkan, kalau dulu kita yang selekasi kalau ada
yang mau mendapat beasiswa. Tapi kalau sekarang,
bila ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja,
cacat tetap atau meninggal maka otomatis beasiswa
melekat pada program tersebut.
Sedangkan, dalam hal penegakkan pengawasan
dan pemeriksaan (wasrik), Cotta mengaku, sudah
berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional
(BPN), dalam rangka menggiring, setiap pengurusan
sertifikat tanah wajib mendaftar dulu menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Itulah beberapa tugas yang
diemban Cotta Sembiring, sebagai pimpinan di Divisi
HAL dan Kemitraan.
Cotta pun mengisahkan, sebelum dipercaya
sebagai kepala divisi, pada tahun 2014 ia ditugaskan
sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan
di Balikpapan. Di sana ia bertugas hanya 11 bulan,
kemudian di mutasi ke Kanwil Jawa Tengah (Jateng)
dan DIY. Di Kanwil Jateng dan DIY Cotta pun hanya 7
bulan. “Lalu per 1 Juli 2015, saya dimutasi lagi dan
ditempatkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar
Lembaga dan Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan,”
tuturnya.
Pria kelahiran Medan, 19 Maret 1965 ini
mengakui, memang agak sedikit berbeda tugasnya
sebagai kepala wilayah dan di kantor pusat. “Kalau
sebagai Kanwil, saya berperan sebagai operator dan
eksekutor. Kita mempunyai wewenang
mengeksekusi dari segala kebijakan dari kantor
pusat. Sementara, kalau di kantor pusat, kita sebagai
pembuat kebijakan dan sekaligus eksekutor,”
imbuhya.
Menurut Cotta, kalau di wilayah sebetulnya lebih
kepada bagaimana target yang telah ditetapkan itu
bisa terealisir, terutama di kepesertaan dan iuran
serta pelayanan. Karena itu merupakan betul-betul
core business dan implementasinya ada di lapangan.
Ketika di Divisi Hubungan Antar Lembaga dan
Kemitraan, lanjutnya, tugas yang saya emban agak
berbeda. Disini, secara bidangnya ada dua. Yang
pertama menangani kemitraan, dan kedua
menangani hubungan antar lembaga.
Cotta menyadari, tugas yang kini diembannya
tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dinamikanya luar biasa. Karena setiap pihak yang
akan kami ajak kerjasama mempunyai regulasi
sendiri, tapi memadukan. “Tugas kami di divisi
hubungan antar lembaga dan kemitraan lebih
bagaimana regulasi BPJS Ketenagakerjaan bisa
dijalankan dan mendoromg semua pihak-pihak yang
berkepentingan bisa bekerjasama,” urai Cotta.
Moto Cotta dalam bekerja, pekerjaan jangan
dijadikan beban, semua pekerjaan itu dieksekusi
dengan baik. “Jangan menunda-nunda pekerjaan,
selesaikan dengan segera. Kalau ditunda akan datang
pekerjaan baru, maka pekerjaan akan menumpuk,”
ucap pehobi main tenis ini. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id32
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Produk/Layanan1-Stop
Guna mempercepat dan mempermudah
layanan teknologi informasi (TI), Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan medio full operation
membagi dua biro teknologi informasi menjadi divisi
operasional TI dan divisi pengembangan TI.
Alasan dibagi dua, karena dalam peran dan
fungsinya, divisi operasional TI berbeda dengan
divisi pengembangan TI. “Bedanya operasional TI
sama pengembangan, kalau pengembangan hanya
mengembangkan aplikasi saja, kalau di divisi
operasional TI, perencanaan mulai dari hardware
kemudian menjalankan produk yang ada di aplikasi,
mengelola hardware dan penanganan masalah TI,
ucap Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi
Operasional TI.
Menurut Alilu, sapaan akrabnya, secara
keseluruhan tugas yang dijalankan divisi operasional
TI yang dipimpinnya, mengelola data base,
mengelola user services dan penyediaan hardware.
“Jadi, di bagian divisi operasional TI, ada tiga tugas
utama yang dikerjakan,” tuturnya.
Terkait data center, Alilu melanjutkan, divisinya
menjalakan operasional data center (DC) dan
operasional deserter recovered center (DRC).
Semua aplikasi tersentralisasi di data base, yang
disimpan di DC dan di back up di DRC.
Alilu menambahkan, data center yang
digunakan, sistemnya sewa tempat. Karena saat ini,
BPJS Ketenagakerjaan belum mampu untuk
membuat data center sendiri. “Jadi kita masih
menyewa lokasi DC milik Telkom, di daerah
Serpong. Kemudian, DRC-nya kita ada di Surabaya,”
imbuhnya.
Data center yang dimiliki BPJS Ketenagakerjan
saat ini berada di daerah Serpong yang disewa dari
Telkom. DC tersebut berperan menyimpan setiap
data yang masuk dari user-user di cabang dari mana
saja, kemudian data tersebut dikirim dan disimpan
secara real time ke DRC di Surabaya.
Ke depan, karena semakin banyaknya data
base yang harus disimpan, BPJS Ketenagakerjaan
berencana mau membuat DC sendiri. “Mungkin
tahun depan kita akan analisa keuntungan dan
kerugiannya memiliki DC sendiri,” ucap Alilu.
Selain mengelola operasional DC dan DRC,
terang Alilu, divisi operasional TI juga mengurusi
technical support, yang tugasnya melakukan
perencanaan untuk kebutuhan hardware sampai
pembelian hardware dan termasuk
pemeliharaannya. “Dari aplikasi yang ada sekarang
ini dan yang akan dikembangkan yang mengelola
kita,” tuturnya.
Selain itu, divisinya juga menangani aplikasi dari
core business-nya sampai dengan aplikasi berbasis
web services. Aplikasi web services merupakan
aplikasi yang bisa mandiri. Seperti, untuk mencari
informasi saldo atau mau mendaftarkan sendiri
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan
semuanya sudah terintegrasi ke data center.
Alilu juga menjelaskan, divisinya juga
mengurusi user services yang mengelola
permasalahan. Mulai masalah dari cabang, dari unit
maupun dari perusahaan. Jadi tugas user services,
mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat
solusi permasalahan sampai menyelesaikan
masalah.
“Intinya, untuk mendukung beroperasi penuh
BPJS Ketenagakerjaan, IT menjadi penyokong
utama kelangsungan bisnis yang dijalankan BPJS
Ketenagakerjaan. Seperti untuk pelayanan prima,
tentu harus memakai system IT yang baik,” tutur
Alilu.
Untuk menyiapkan infrastrukturnya, Alilu
melakukan penambahan kapasitas untuk server-nya.
Server-nya kita beli dua, untuk DC dan DRC dan
kekuatan kapasitas server-nya sampai 2018.
Sedangkan untuk server yang lama, kita optimalkan
untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk server lama kita buat untuk aplikasi
pendukung bisnis, seperti untuk kepegawaian dan
data kerjasama dengan dukcapil. Karena kekuatan
server lama masih bagus, sehingga kita tetap
memakainya,” imbuhnya.
Alilu mengatakan, dari segi operasional TI, ia
menjamin ketersediaan layanan IT dan kondisi
server-nya diupayakan tidak down. Sedangkan dari
segi perawatan, ia menggunakan pihak ketiga dan
penyedia server. “Untuk perawatan server yang
lama, kita memakai pihak ketiga. Sedangkan untuk
yang baru kita memakai pihak Telkom yang
merawatnya. Tapi semua operasionalnya kita yang
menangani,” ujarnya.
Rencananya, menurut Alilu, BPJS
Ketenagakerjaan akan membangun data center
sendiri di Jakarta, tetapi DRC-nya di luar Jakarta.
Namun saat ini, tambahnya, masih focus untuk
layanan dulu. “Kita upayakan system pelayanannya
cepat dan jaringan komunikasi juga kita dukung.
Jadi dari cabang mana pun, kalau ada masyarakat
yang mau mendaftar menjadi peserta prosesnya
maksimal 30 menit,” tuturnya. n
KETERSEDIAANLAYANAN ITTERJAMINAplikasi akan terus di kembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program pelayanan yang selalu hadir real time.
Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi Operasional TI BPJS Ketenagakerjaan
33www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Produk/Layanan1-Stop
una mempercepat dan mempermudah
layanan teknologi informasi (TI), Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan medio full operation
membagi dua biro teknologi informasi menjadi divisi
operasional TI dan divisi pengembangan TI.
Alasan dibagi dua, karena dalam peran dan
fungsinya, divisi operasional TI berbeda dengan
divisi pengembangan TI. “Bedanya operasional TI
sama pengembangan, kalau pengembangan hanya
mengembangkan aplikasi saja, kalau di divisi
operasional TI, perencanaan mulai dari hardware
kemudian menjalankan produk yang ada di aplikasi,
mengelola hardware dan penanganan masalah TI,
ucap Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi
Operasional TI.
Menurut Alilu, sapaan akrabnya, secara
keseluruhan tugas yang dijalankan divisi operasional
TI yang dipimpinnya, mengelola data base,
mengelola user services dan penyediaan hardware.
“Jadi, di bagian divisi operasional TI, ada tiga tugas
utama yang dikerjakan,” tuturnya.
Terkait data center, Alilu melanjutkan, divisinya
menjalakan operasional data center (DC) dan
operasional deserter recovered center (DRC).
Semua aplikasi tersentralisasi di data base, yang
disimpan di DC dan di back up di DRC.
Alilu menambahkan, data center yang
digunakan, sistemnya sewa tempat. Karena saat ini,
BPJS Ketenagakerjaan belum mampu untuk
membuat data center sendiri. “Jadi kita masih
menyewa lokasi DC milik Telkom, di daerah
Serpong. Kemudian, DRC-nya kita ada di Surabaya,”
imbuhnya.
Data center yang dimiliki BPJS Ketenagakerjan
saat ini berada di daerah Serpong yang disewa dari
Telkom. DC tersebut berperan menyimpan setiap
data yang masuk dari user-user di cabang dari mana
saja, kemudian data tersebut dikirim dan disimpan
secara real time ke DRC di Surabaya.
Ke depan, karena semakin banyaknya data
base yang harus disimpan, BPJS Ketenagakerjaan
berencana mau membuat DC sendiri. “Mungkin
tahun depan kita akan analisa keuntungan dan
kerugiannya memiliki DC sendiri,” ucap Alilu.
Selain mengelola operasional DC dan DRC,
terang Alilu, divisi operasional TI juga mengurusi
technical support, yang tugasnya melakukan
perencanaan untuk kebutuhan hardware sampai
pembelian hardware dan termasuk
pemeliharaannya. “Dari aplikasi yang ada sekarang
ini dan yang akan dikembangkan yang mengelola
kita,” tuturnya.
Selain itu, divisinya juga menangani aplikasi dari
core business-nya sampai dengan aplikasi berbasis
web services. Aplikasi web services merupakan
aplikasi yang bisa mandiri. Seperti, untuk mencari
informasi saldo atau mau mendaftarkan sendiri
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan
semuanya sudah terintegrasi ke data center.
Alilu juga menjelaskan, divisinya juga
mengurusi user services yang mengelola
permasalahan. Mulai masalah dari cabang, dari unit
maupun dari perusahaan. Jadi tugas user services,
mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat
solusi permasalahan sampai menyelesaikan
masalah.
“Intinya, untuk mendukung beroperasi penuh
BPJS Ketenagakerjaan, IT menjadi penyokong
utama kelangsungan bisnis yang dijalankan BPJS
Ketenagakerjaan. Seperti untuk pelayanan prima,
tentu harus memakai system IT yang baik,” tutur
Alilu.
Untuk menyiapkan infrastrukturnya, Alilu
melakukan penambahan kapasitas untuk server-nya.
Server-nya kita beli dua, untuk DC dan DRC dan
kekuatan kapasitas server-nya sampai 2018.
Sedangkan untuk server yang lama, kita optimalkan
untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk server lama kita buat untuk aplikasi
pendukung bisnis, seperti untuk kepegawaian dan
data kerjasama dengan dukcapil. Karena kekuatan
server lama masih bagus, sehingga kita tetap
memakainya,” imbuhnya.
Alilu mengatakan, dari segi operasional TI, ia
menjamin ketersediaan layanan IT dan kondisi
server-nya diupayakan tidak down. Sedangkan dari
segi perawatan, ia menggunakan pihak ketiga dan
penyedia server. “Untuk perawatan server yang
lama, kita memakai pihak ketiga. Sedangkan untuk
yang baru kita memakai pihak Telkom yang
merawatnya. Tapi semua operasionalnya kita yang
menangani,” ujarnya.
Rencananya, menurut Alilu, BPJS
Ketenagakerjaan akan membangun data center
sendiri di Jakarta, tetapi DRC-nya di luar Jakarta.
Namun saat ini, tambahnya, masih focus untuk
layanan dulu. “Kita upayakan system pelayanannya
cepat dan jaringan komunikasi juga kita dukung.
Jadi dari cabang mana pun, kalau ada masyarakat
yang mau mendaftar menjadi peserta prosesnya
maksimal 30 menit,” tuturnya. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id34
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Idea
WIRAUSAHAUNTUK PENSIUNAN
Hidup setelah pensiun rupanya tidak selalu
dapat dinikmati dengan nyaman oleh
setiap orang. Tidak sedikit dari para
pensiunan yang menghadapi persoalan
keuangan jauh lebih berat. Sebab, penghasilan
setelah pensiun jauh menurun, sementara
pengeluarannya justru meningkat seiring dengan
munculnya berbagai persoalan kehidupan keluarga
yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Banyak pensiunan yang belum siap melepas
kebiasaan hidup dan pekerjaan yang sudah
dikerjakan selama puluhan tahun. Mereka terbiasa
memperoleh penghasilan gaji bulanan dari tempat
pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pensiun
penghasilan yang mereka terima jauh menurun
sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan
keluarga.
Untuk memperoleh tambahan penghasilan
setelah pensiun tidak sedikit dari para pensiunan
yang memilih menjadi wirausaha. Banyak jenis usaha
yang cocok dijalankan oleh para pensiunan dengan
usia yang sudah tidak muda lagi dan energi yang
dimilikinya sudah mulai menurun.
Sejumlah pakar pengembangan sumberdaya
manusia sering mengidentifikasi setiap karyawan
yang menghadapi masa pensiun biasanya gagap
dan rikuh, mau apa dan mau bagaimana? Ada
beberapa hal penting yang menjadi rujukan apa dan
bagaimana bagi para calon pensiunan. Merekan
harus terus berupaya menciptakan kegiatan positif
dan penghasilan tambahan, membangun kegiatan
baru yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan
sosial dan spiritual dengan menjalin pertemanan
dengan komunitas baru, menyesuaikan gaya hidup,
mengelola asset secara bijak, serta jika
memungkinkan mengembangkan kewirausahaan
yang sesuai dengan potensi dan visi diinginkan.
Dari pengalaman sejumlah pensiunan yang
berwirausaha, terdapat sejumlah jenis bidang usaha
yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan.
Pertama, usaha rental mobil. Usaha ini bisa
dilakukan oleh para pensiunan. Memang, usaha ini
memerlukan modal awal yang lumayan besar,
karena harus menyediakan sejumlah mobil. Meski
demikian, jika direncanakan secara matang
jauh-jauh hari sebelum masa pensiun tiba maka
menyediakan armada untuk rental di masa pensiun
rasanya tidak akan terlalu menyulitkan.
Pada usaha rental mobil tidak menuntut para
pensiunan harus turun langsung sebagai driver. Para
pensiunan bisa mempekerjakan para pekerja yang
lebih muda, yang kondisi fisiknya lebih
memungkinkan untuk mengemudi terutama untuk
jarak jauh. Di bidang usaha rental mobil ini hanya
diperlukan penyediaan armada dan tindakan
manajerial yang tepat dan efektif agar bisnis bisa
berjalan dengan baik. Selain itu, satu hal yang
mudah dilakukan, bisnis rental mobil dapat dikelola
dan dijalankan dari rumah.
Kedua, usaha sewa rumah. Bidang usaha sewa
rumah merupakan jenis usaha yang paling sering
jumpai dan banyak dilakukan oleh para pensiunan.
Bisnis sewa rumah banyak dipilih oleh para
pensiunan, bahkan mereka telah
mempersiapkannya jauh sebelum masa pensiun
tiba. Pada saat masih bekerja dan banyak
kesempatan dan peluang, tidak sedikit para pekerja
telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan
membeli sebidang tanah, yang kemudian dibangun
menjadi rumah atau kost-kostan untuk disewakan.
Meski perlahan, usaha ini terbukti bisa memberi
penghasilan yang cukup stabil bagi seorang
pensiunan.
Ketiga, usaha perkebunan, peternakan atau
perikanan. Berwirausaha di bidang perkebunan,
peternakan atau perikanan bisa jadi alternatif yang
ideal bagi para pensiunan. Di bidang usaha
perkebunan dapat dipilih bidang usaha
buah-buahan, sayur mayor atau tanaman hias.
Sementara itu, pada bidang peternakan dapat
dikembangkan usaha peternakan ayam potong,
ayam petelur, penggemukan kambing atau sapi
potong, peternakan sapi perah, atau penangkaran
burung berkicau yang tidak sedikit penggemar dan
permintaan pasarnya. Selanjutnya, pada bidang
perikanan dapat dikembangkan usaha pembesaran
ikan, usaha terpadu pemancingan ikan dan rumah
makan, penangkaran ikan hias dan sebagainya.
Bidang usaha perkebunan, peternakan dan
perikanan memang membutuhkan modal awal yang
tidak sedikit. Terutama untuk penyediaan lahan
perkebunan, peternakan atau peternakan. Lokasi
usaha ini dapat dipilih daerah yang agak sepi, karena
diperlukan faktor ketenangan, seperti di desa atau di
perkampungan. Selain itu, harga tanah di pedesaan
lebih murah ketimbang harga tanah di perkotaan.
Ketiga bidang usaha di atas hanyalah beberapa
contoh, masih banyak bidang usaha lain yang cukup
propektif dan bisa dilakukan para pensiunan di masa
pensiunnya. Pensiun memang bukanlah akhir
segalanya, di masa pensiun masih banyak peluang
pekerjaan yang dapat dilakukan para pensiunan.
Menurut pakar perencana keuangan, Budi
Cahyadi, salah satu pilihan yang banyak diambil
para pensiunan adalah melakukan bisnis wirausaha.
Namun, tidak sedikit para pensiunan yang
mengurungkan niatnya menjadi wirausahawan
karena tidak mampu mengatasi rasa takut untuk
memulai usaha. Takut gagal (bangkrut), takut
tertipu dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang
lain.
Ketakutan yang berlebihan sebenarnya tidak
akan membawa kita menuju sukses. Budi Cahyadi
menegaskan bahwa sukses diawali dengan
tindakan. Bayangkan saja seperti kita buang air di
WC. Kita tidak pernah berfikir, akan sukseskah
buang air kita sekarang? Kita bertindak dan tiba-tiba
semuanya mencapai titik akhir. Melegakan berarti
sukses. Kalau belum sukses, siasati dengan makan
pepaya atau obat pencahar.
Menurut Budi Cahyadi, wirausaha dapat dimulai
dengan mengembangkan ide-ide yang orisinal dan
unik. Yang terpenting adalah para pensiunan yang
akan berwirausaha menyukai ide-ide tersebut.
Bagaimana unik dan orisinalnya ide tersebut, kalau
para pensiunan yang akan menjalankannya tidak
menyukainya, maka hal tersebut akan dilakukannya
dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan
dengan setengah hati maka hasilnya tidak akan
maksimal. n
Banyak jenis usaha dapat
dijalankan para pensiunan untuk
tetap memperoleh penghasilan.
Bahkan tidak sedikit dari
mereka yang memperoleh
kesuksesan di bidang wirausaha
setelah mereka pensiun dari
pekerjaannya.
35www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Idea
idup setelah pensiun rupanya tidak selalu
dapat dinikmati dengan nyaman oleh
setiap orang. Tidak sedikit dari para
pensiunan yang menghadapi persoalan
keuangan jauh lebih berat. Sebab, penghasilan
setelah pensiun jauh menurun, sementara
pengeluarannya justru meningkat seiring dengan
munculnya berbagai persoalan kehidupan keluarga
yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Banyak pensiunan yang belum siap melepas
kebiasaan hidup dan pekerjaan yang sudah
dikerjakan selama puluhan tahun. Mereka terbiasa
memperoleh penghasilan gaji bulanan dari tempat
pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pensiun
penghasilan yang mereka terima jauh menurun
sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan
keluarga.
Untuk memperoleh tambahan penghasilan
setelah pensiun tidak sedikit dari para pensiunan
yang memilih menjadi wirausaha. Banyak jenis usaha
yang cocok dijalankan oleh para pensiunan dengan
usia yang sudah tidak muda lagi dan energi yang
dimilikinya sudah mulai menurun.
Sejumlah pakar pengembangan sumberdaya
manusia sering mengidentifikasi setiap karyawan
yang menghadapi masa pensiun biasanya gagap
dan rikuh, mau apa dan mau bagaimana? Ada
beberapa hal penting yang menjadi rujukan apa dan
bagaimana bagi para calon pensiunan. Merekan
harus terus berupaya menciptakan kegiatan positif
dan penghasilan tambahan, membangun kegiatan
baru yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan
sosial dan spiritual dengan menjalin pertemanan
dengan komunitas baru, menyesuaikan gaya hidup,
mengelola asset secara bijak, serta jika
memungkinkan mengembangkan kewirausahaan
yang sesuai dengan potensi dan visi diinginkan.
Dari pengalaman sejumlah pensiunan yang
berwirausaha, terdapat sejumlah jenis bidang usaha
yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan.
Pertama, usaha rental mobil. Usaha ini bisa
dilakukan oleh para pensiunan. Memang, usaha ini
memerlukan modal awal yang lumayan besar,
karena harus menyediakan sejumlah mobil. Meski
demikian, jika direncanakan secara matang
jauh-jauh hari sebelum masa pensiun tiba maka
menyediakan armada untuk rental di masa pensiun
rasanya tidak akan terlalu menyulitkan.
Pada usaha rental mobil tidak menuntut para
pensiunan harus turun langsung sebagai driver. Para
pensiunan bisa mempekerjakan para pekerja yang
lebih muda, yang kondisi fisiknya lebih
memungkinkan untuk mengemudi terutama untuk
jarak jauh. Di bidang usaha rental mobil ini hanya
diperlukan penyediaan armada dan tindakan
manajerial yang tepat dan efektif agar bisnis bisa
berjalan dengan baik. Selain itu, satu hal yang
mudah dilakukan, bisnis rental mobil dapat dikelola
dan dijalankan dari rumah.
Kedua, usaha sewa rumah. Bidang usaha sewa
rumah merupakan jenis usaha yang paling sering
jumpai dan banyak dilakukan oleh para pensiunan.
Bisnis sewa rumah banyak dipilih oleh para
pensiunan, bahkan mereka telah
mempersiapkannya jauh sebelum masa pensiun
tiba. Pada saat masih bekerja dan banyak
kesempatan dan peluang, tidak sedikit para pekerja
telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan
membeli sebidang tanah, yang kemudian dibangun
menjadi rumah atau kost-kostan untuk disewakan.
Meski perlahan, usaha ini terbukti bisa memberi
penghasilan yang cukup stabil bagi seorang
pensiunan.
Ketiga, usaha perkebunan, peternakan atau
perikanan. Berwirausaha di bidang perkebunan,
peternakan atau perikanan bisa jadi alternatif yang
ideal bagi para pensiunan. Di bidang usaha
perkebunan dapat dipilih bidang usaha
buah-buahan, sayur mayor atau tanaman hias.
Sementara itu, pada bidang peternakan dapat
dikembangkan usaha peternakan ayam potong,
ayam petelur, penggemukan kambing atau sapi
potong, peternakan sapi perah, atau penangkaran
burung berkicau yang tidak sedikit penggemar dan
permintaan pasarnya. Selanjutnya, pada bidang
perikanan dapat dikembangkan usaha pembesaran
ikan, usaha terpadu pemancingan ikan dan rumah
makan, penangkaran ikan hias dan sebagainya.
Bidang usaha perkebunan, peternakan dan
perikanan memang membutuhkan modal awal yang
tidak sedikit. Terutama untuk penyediaan lahan
perkebunan, peternakan atau peternakan. Lokasi
usaha ini dapat dipilih daerah yang agak sepi, karena
diperlukan faktor ketenangan, seperti di desa atau di
perkampungan. Selain itu, harga tanah di pedesaan
lebih murah ketimbang harga tanah di perkotaan.
Ketiga bidang usaha di atas hanyalah beberapa
contoh, masih banyak bidang usaha lain yang cukup
propektif dan bisa dilakukan para pensiunan di masa
pensiunnya. Pensiun memang bukanlah akhir
segalanya, di masa pensiun masih banyak peluang
pekerjaan yang dapat dilakukan para pensiunan.
Menurut pakar perencana keuangan, Budi
Cahyadi, salah satu pilihan yang banyak diambil
para pensiunan adalah melakukan bisnis wirausaha.
Namun, tidak sedikit para pensiunan yang
mengurungkan niatnya menjadi wirausahawan
karena tidak mampu mengatasi rasa takut untuk
memulai usaha. Takut gagal (bangkrut), takut
tertipu dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang
lain.
Ketakutan yang berlebihan sebenarnya tidak
akan membawa kita menuju sukses. Budi Cahyadi
menegaskan bahwa sukses diawali dengan
tindakan. Bayangkan saja seperti kita buang air di
WC. Kita tidak pernah berfikir, akan sukseskah
buang air kita sekarang? Kita bertindak dan tiba-tiba
semuanya mencapai titik akhir. Melegakan berarti
sukses. Kalau belum sukses, siasati dengan makan
pepaya atau obat pencahar.
Menurut Budi Cahyadi, wirausaha dapat dimulai
dengan mengembangkan ide-ide yang orisinal dan
unik. Yang terpenting adalah para pensiunan yang
akan berwirausaha menyukai ide-ide tersebut.
Bagaimana unik dan orisinalnya ide tersebut, kalau
para pensiunan yang akan menjalankannya tidak
menyukainya, maka hal tersebut akan dilakukannya
dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan
dengan setengah hati maka hasilnya tidak akan
maksimal. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id36
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Teknologi
Pada 2015 merupakan full operation,
bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa
men-deliver full operation, maka secara
otomatis informasi teknologi (IT) dalam hal
ini berperan sebagai bisnis partner. Karena sudah
menjadi kapabilitas dan kapasitas IT untuk
mendukung full operation ini.
Secara spesifik, Divisi IT bisa men-deliver
seluruh kebutuhan layanan teknologi untuk
mendukung operasional penuh BPJS
Ketenagakerjaan. “Kami bisa memperluas channel
kami, karena di dalam goals nya adalah any time, any
where, any how. Otomastis seluruh channel ini
distribusi dibuka infrastrukturnya, semata-mata
untuk kemudahan akses peserta ke BPJS
Ketenagakerjaan,” ucap Romie Erfianto, Kepala
Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mendukung full operation, Romie
melanjutkan, ada pelayanan yang kita kembangkan
dan kita bangun untuk kepentingan peserta. Dari sisi
untuk tenaga kerja, ada pendekatannya adalah
bagaimana tenagakerja bisa melakukan akses
dimana saja, berarti channel yang kita buka adalah
channel untuk registrasi atau pendaftaran. “Channel
registrasi ini, maupun channel untuk layanan
informasi ada channel yang sifatnya fisik, seperti
mereka bisa datang langsung ke kantor cabang, ke
mobil keliling yang kita kembangkan,” uajrnya.
Belum lama ini, jelas Romie, BPJS
Ketenagakerjaan meluncurkan 11 Unit Outlet keliling
berbentuk mobil. Peluncuran mobil ini dilakukan
oleh Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan, Elvyn G
Masassya bertempat di Gedung Kantor Pusat BPJS
Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ke-11
Unit mobil telah disiapkan untuk dioperasionalkan di
setiap Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia.
Outlet Keliling ini berfungsi membantu Kantor
Operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan perluasan kepesertaan, pengelolaan
kepesertaan dan pelayanan jaminan kepada
peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam melaksanakan kegiatannya mobil keliling ini
dilakukan dengan berpindah-pindah dari satu
tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan atau
ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan
akan ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas
disetiap unitnya.
Selain itu, lanjut Romie, BPJS Ketenagakerjaan
juga dengan menjalin kerja sama dengan berbagai
pihak agar bisa mempunyai jaringan yang luas. Pada
medio Juni 2013 lalu, BPJS Ketenagakerjaan
menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan
yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di sini
Jamsostek akan membuka Jamsostek Service Point
Office (JSPO) di kantor-kantor cabang BRI.
Dalam kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan
menggunakan kantor BRI baik Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas sampai
dengan Kantor BRI Unit sebagai salah satu service
point office bagi Jamsostek. “Di kantor BRI tersebut
nantinya akan terdapat layanan informasi program
Jamsostek, pendaftaran peserta, pembayaran iuran
maupun pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT),”
terang Romie.
Selain itu, tambahnya, nantinya nasabah BRI
juga akan mendapat pelayanan berupa informasi
tentang program Jamsostek. Selain itu, BRI pun
dapat membantu memberikan formulir pendaftaran
dan brosur-brosur program Jamsostek dan
membantu menerima pengajuan klaim JHT bagi
peserta Jamsostek yang sudah memiliki hak
pengambilan JHT-nya. “Kita juga kerjasama dengan
mitra payment point online banking (PPOB).
Dimana ada sekitar 150 ribu PPOB yang tersebar di
seluruh Indonesia. Ini fisikalnya dalam bentuk loket,
warung, dan biasanya layanan tersebut menyatu
dengan layanan listrik dan air dan biasanya dekat
dengan domisili pekerja,” ujarnya.
“Kami juga bekerjasama dengan beberapa
pemerintahan daerah, yaitu dengan membuka
pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu
pintu. Saat ini sudah bekerjasama dengan Pemda
Banda Aceh, dimana seluruh pelayanan terpadunya
persyaratan utamanya harus sudah menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita sudah terintegrasi
dengan Pemda Banda Aceh,” terang Romie.
BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan kios
elektronik untuk menggaet peserta pekerja bukan
penerima upah atau non formal. Kios elektronik itu
menawarkan pendaftaran kepesertaan secara
mandiri khusus kepada pekerja bukan penerima.
Untuk dapat mendaftarkan diri, calon peserta harus
sudah memiliki elektronik kartu tanda penduduk
atau nomor induk kependudukan dan berusia tidak
lebih dari 65 tahun. “Kios elektronik dan alternatif
pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disebar di
seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima
upah, seperti penjaga toko, tukang parkir, pedagang
dan lain sebagainya,” imbuh Romi.
Selain kios elektronik, BPJS Ketenagakerjaan
juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat
yang ingin mendaftarkan diri lewat aplikasi ponsel
pintar, termasuk juga menempatkan petugas
keliling. Diharapkan, kemudahan ini akan menjaring
lebih banyak peserta non formal.
Romie juga menerangkan, dalam rangka
meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan,
dan transparansi administrasi data dalam pelaporan
bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode
pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan
Peserta secara Online (SIPP Online) yang
merupakan aplikasi berbasis website yang dapat
dijalankan menggunakan koneksi internet bagi
seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mengingat pentingnya hal ini, BPJS
Ketenagakerjaan mengharapkan kerjasama dari
pihak perusahaan (HR dan Payroll) untuk dapat
menggunakan aplikasi SIPP Online terbaru sebagai
pengganti cara pelaporan lama yang dilakukan
secara manual.
“Proses sosialisasi SIPP tersebut dilakukan
dengan memberikan penjelasan dan penggunaan
aplikasi SIPP kepada perusahan, dengan memahami
sistem instalisasi aplikasi pada PC sebagai sarana
pengolahan data. Penerapannya cukup mudah,
peserta tinggal download atau meng-copy data
aplikasi yang diberikan pada acara sosialisasi untuk
di instal pada PC dan dijelaskan bagaimana cara
mengoperasikan aplikasi untuk kepentingan
rekonsiliasi,” imbuh Romie. n
Sesuai dengan amanah undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memangku amanat sebagai pelaksana BPJS Ketenagakerjaan diharuskan untuk memiliki kantor layanan di semua kabupaten atau Kota dengan perangkat IT yang lengkap di seluruh Indonesia. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan pun berusaha keras agar bisa menjalankan amanat tersebut dengan maksimal.
DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD
Romie Erfianto, Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan
37www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Teknologi
ada 2015 merupakan full operation,
bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa
men-deliver full operation, maka secara
otomatis informasi teknologi (IT) dalam hal
ini berperan sebagai bisnis partner. Karena sudah
menjadi kapabilitas dan kapasitas IT untuk
mendukung full operation ini.
Secara spesifik, Divisi IT bisa men-deliver
seluruh kebutuhan layanan teknologi untuk
mendukung operasional penuh BPJS
Ketenagakerjaan. “Kami bisa memperluas channel
kami, karena di dalam goals nya adalah any time, any
where, any how. Otomastis seluruh channel ini
distribusi dibuka infrastrukturnya, semata-mata
untuk kemudahan akses peserta ke BPJS
Ketenagakerjaan,” ucap Romie Erfianto, Kepala
Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mendukung full operation, Romie
melanjutkan, ada pelayanan yang kita kembangkan
dan kita bangun untuk kepentingan peserta. Dari sisi
untuk tenaga kerja, ada pendekatannya adalah
bagaimana tenagakerja bisa melakukan akses
dimana saja, berarti channel yang kita buka adalah
channel untuk registrasi atau pendaftaran. “Channel
registrasi ini, maupun channel untuk layanan
informasi ada channel yang sifatnya fisik, seperti
mereka bisa datang langsung ke kantor cabang, ke
mobil keliling yang kita kembangkan,” uajrnya.
Belum lama ini, jelas Romie, BPJS
Ketenagakerjaan meluncurkan 11 Unit Outlet keliling
berbentuk mobil. Peluncuran mobil ini dilakukan
oleh Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan, Elvyn G
Masassya bertempat di Gedung Kantor Pusat BPJS
Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ke-11
Unit mobil telah disiapkan untuk dioperasionalkan di
setiap Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia.
Outlet Keliling ini berfungsi membantu Kantor
Operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan perluasan kepesertaan, pengelolaan
kepesertaan dan pelayanan jaminan kepada
peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam melaksanakan kegiatannya mobil keliling ini
dilakukan dengan berpindah-pindah dari satu
tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan atau
ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan
akan ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas
disetiap unitnya.
Selain itu, lanjut Romie, BPJS Ketenagakerjaan
juga dengan menjalin kerja sama dengan berbagai
pihak agar bisa mempunyai jaringan yang luas. Pada
medio Juni 2013 lalu, BPJS Ketenagakerjaan
menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan
yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di sini
Jamsostek akan membuka Jamsostek Service Point
Office (JSPO) di kantor-kantor cabang BRI.
Dalam kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan
menggunakan kantor BRI baik Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas sampai
dengan Kantor BRI Unit sebagai salah satu service
point office bagi Jamsostek. “Di kantor BRI tersebut
nantinya akan terdapat layanan informasi program
Jamsostek, pendaftaran peserta, pembayaran iuran
maupun pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT),”
terang Romie.
Selain itu, tambahnya, nantinya nasabah BRI
juga akan mendapat pelayanan berupa informasi
tentang program Jamsostek. Selain itu, BRI pun
dapat membantu memberikan formulir pendaftaran
dan brosur-brosur program Jamsostek dan
membantu menerima pengajuan klaim JHT bagi
peserta Jamsostek yang sudah memiliki hak
pengambilan JHT-nya. “Kita juga kerjasama dengan
mitra payment point online banking (PPOB).
Dimana ada sekitar 150 ribu PPOB yang tersebar di
seluruh Indonesia. Ini fisikalnya dalam bentuk loket,
warung, dan biasanya layanan tersebut menyatu
dengan layanan listrik dan air dan biasanya dekat
dengan domisili pekerja,” ujarnya.
“Kami juga bekerjasama dengan beberapa
pemerintahan daerah, yaitu dengan membuka
pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu
pintu. Saat ini sudah bekerjasama dengan Pemda
Banda Aceh, dimana seluruh pelayanan terpadunya
persyaratan utamanya harus sudah menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita sudah terintegrasi
dengan Pemda Banda Aceh,” terang Romie.
BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan kios
elektronik untuk menggaet peserta pekerja bukan
penerima upah atau non formal. Kios elektronik itu
menawarkan pendaftaran kepesertaan secara
mandiri khusus kepada pekerja bukan penerima.
Untuk dapat mendaftarkan diri, calon peserta harus
sudah memiliki elektronik kartu tanda penduduk
atau nomor induk kependudukan dan berusia tidak
lebih dari 65 tahun. “Kios elektronik dan alternatif
pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disebar di
seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima
upah, seperti penjaga toko, tukang parkir, pedagang
dan lain sebagainya,” imbuh Romi.
Selain kios elektronik, BPJS Ketenagakerjaan
juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat
yang ingin mendaftarkan diri lewat aplikasi ponsel
pintar, termasuk juga menempatkan petugas
keliling. Diharapkan, kemudahan ini akan menjaring
lebih banyak peserta non formal.
Romie juga menerangkan, dalam rangka
meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan,
dan transparansi administrasi data dalam pelaporan
bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS
Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode
pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan
Peserta secara Online (SIPP Online) yang
merupakan aplikasi berbasis website yang dapat
dijalankan menggunakan koneksi internet bagi
seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mengingat pentingnya hal ini, BPJS
Ketenagakerjaan mengharapkan kerjasama dari
pihak perusahaan (HR dan Payroll) untuk dapat
menggunakan aplikasi SIPP Online terbaru sebagai
pengganti cara pelaporan lama yang dilakukan
secara manual.
“Proses sosialisasi SIPP tersebut dilakukan
dengan memberikan penjelasan dan penggunaan
aplikasi SIPP kepada perusahan, dengan memahami
sistem instalisasi aplikasi pada PC sebagai sarana
pengolahan data. Penerapannya cukup mudah,
peserta tinggal download atau meng-copy data
aplikasi yang diberikan pada acara sosialisasi untuk
di instal pada PC dan dijelaskan bagaimana cara
mengoperasikan aplikasi untuk kepentingan
rekonsiliasi,” imbuh Romie. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id38
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Detail Buku
Resensi
SERI PERENCANAANKEUANGAN KELUARGA
MERANCANGPROGRAM PENSIUN
Oleh : Safir Senduk
Format : Soft Cover
ISBN : 9792013008
ISBN13 : 9789792013009
Bahasa : Indonesia
Penerbit : Elex Media Komputindo
Suku Merancang Program Pensiun, dikemas dengan sederhana. Mulai dari cover dengan ilustrasi gambar celengan tanah coklat, disertai uang-uang logam recehan yang berserakan dan buku tabungan bank yang tergeletak di sisinya, berwarna biru. Dengan latarbelakang block warna hijau lumut.
39www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Resensi
Topik yang dibahas
Sementara itu judul buku “MERANCANG
PROGRAM PENSIUN” menggunakan huruf
besar, dengan warna putih menggunakan
font (jenis huruf) seperti Arial, dan size yang
besar serta dibolt. Untuk memberi kesan terhadap
para pembaca judul buku ini yang terpenting, karena
menutup 1/3 bagian tengah dari soft cover.
Secara keseluruhan, mengajak para pekerja
formal maupun informal harus sudah memikirkan dari
awal mereka mulai bekerja, untuk merancang
prograam pensiunnya. Upaya itu sangat mudah dan
ringan dilakukan kalau mereka merancangnya
jauh-jauh hari.
Tidak sesulit ilmu merancang keuangan
perusahaan, atau merancang keuangan untuk
membeli rumah, mobil atau membiayai sekolah anak.
Buku Merancang Program Pensiun ini hanya
menyampaikan cara sederhana menyisihkan uang
recehan –yang lebih kecil dari uang pulsa anda, untuk
kepentingan hari tua / setelah memasuki masa
pensiun.
Buku ini merupakan salah satu buku Serie
Perencanaan Keuangan Keluarga yang ditulis oleh
pakar keuangan keluarga Safir Senduk. Penulis
seringkali diminta menjadi pembicara dalam
seminar-seminar mengenai jurus mengelola
keuangan keluarga, sekaligus memberikan pelatihan
singkat.
Dalam Bukunya yang berjudul “Merancang
Program Pensiun”, Safir Senduk ingin menyadarkan
pembaca –khususnya para pekerja di institusi
pemerintahan maupun swasta, akan pentingnya
merencanakan program pensiun sejak dini. Penulis
memancing pembaca dengan sejumlah pertanyaan.
Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan
terjadi pada penghasilan Anda kelak ketika Anda
sudah tidak lagi bekerja? Sudahkah Anda
mempersiapkannya dan menyusun suatu program
yang bisa menjamin agar Anda bisa tetap
mendapatkan penghasilan walaupun sudah tidak lagi
bekerja?
Buku ini membahas secara lengkap bagaimana
Anda bisa tetap mendapatkan penghasilan kelak
walaupun Anda sudah pensiun. Anda akan diajarkan
bagaimana membuat sendiri Program Pensiun Anda,
dan bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan orang dalam mempersiapkan
Masa Pensiun. n
* Bagaimana menghitung perkiraan Biaya Hidup Anda kelak ketika sudah
pensiun?
* Bagaimana caranya agar kebutuhan Biaya Hidup Pensiun tersebut dapat
terpenuhi?
* Apa kelemahan dan kelebihan Program Pensiun yang ada di pasaran saat ini
seperti DPLK, Asuransi Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua BPJS
Ketenagakerjaan?
Buku ini juga dilengkapi dengan panduan tentang bagaimana mengevaluasi
Program Pensiun Anda dari tahun ke tahun, serta bagaimana mengantisipasi
Biaya Kesehatan yang biasanya meningkat pada Masa Pensiun.
Tidak lupa juga dilampiri dengan contoh kasus dan "Kalkulator Program
Pensiun" yang akan memudahkan Anda melakukan perhitungan.
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id40
egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya
bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah
satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu
generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975
menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih
dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia
diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih
dari setengah berusia di atas 75.
Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu
demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri
Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat
meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan
menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi
yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea
Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini
4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi
hanya 1,4 persen pada tahun 2050.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara
bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat
ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.
Skema Desain Pensiun Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil
bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan
National Pension Service (NPS), sistem pay serverance
(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak
- disukai.
National Pension Service (NPS)
NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti
(DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang
tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan
rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja
wiraswasta yang tidak tetap pendapatan.
Pengusaha dan karyawan masing-masing
memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi
9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan
laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum
digunakan untuk menghitung kontribusi yang
₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan
untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000.
Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai
pembayaran yang diberikan secara periodik dalam
jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun
penuh pada usia 60.
Skema Umum Lain
Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun
tambahan untuk karyawan sektor publik, yang
diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara
independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari
angkatan kerja), yang meliputi, al:
- Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960)
- Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan
- Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975)
Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan
pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda
kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi
17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama
dibagi antara pemerintah dan karyawan.
Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat
penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik
yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di
masa depan.
Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon
Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah
skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu
adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih
karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja,
yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas
uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus.
Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk
memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam
kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan
eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak,
sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat
berbeda untuk anuitas.
• Sistem Pensiun Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun
Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi
atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih
karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan.
Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara
pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari
karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak
seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan
kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu)
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru.
Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela.
Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid
(DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran
pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka
inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang
setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari
layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat
menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan.
Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat
kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan..
Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan
diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account
Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada
peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor
harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi
dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan
jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk
anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan,
sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).
Kehidupan PensiunanBiaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di
Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai
angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City)
AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit
lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas
tertentu.
Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari
590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah
satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya
yang tinggal di mini-apartment di Seoul.
"Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan
hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena
hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim
Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih
dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di
Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan
empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won
per bulan.
Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di
perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full
time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus
menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya.
Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah
tua, ambil atau tinggalkan.”
Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain,
karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan
bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.
Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia
di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif
miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50
persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut
kantor data negara, Statistik Korea Selatan.
Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan
memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji
bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa
dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi
ekonomi yang kurang baik.
Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus
pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang
menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun.
Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk
mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif
pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi
kedua di belakang Meksiko. n
Relasi
Menjadi peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan hari tua kepada karyawannya. Kalau karyawannya terjamin masa depannya, otomatis produktifitasnya akan meningkat.
PT. Daya Mitra Serasi merupakan salah satu
anak perusahaan dari Group TRAC Astra,
yang berperan menangani dan mengelola
driver TRAC di seluruh Indonesia. “Saat ini,
jumlah driver TRAC sekitar 9 ribu orang yang
tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Masrana,
Direkrtur PT Daya Mitra Serasi.
Dalam menjalankan roda bisnisnya, Masrana
menjelaskan, PT Daya Mitra Serasi selalu berpegang
teguh kepada asas good corporate governance
(GCG). Dan menurutnya, fondasi yang
membesarkan bisnis Group TRAC Astra karena
memegang teguh asas good corporate governance
dan penerapan asas GCG tersebut menurun ke
seluruh anak perusahaannya termasuk PT Daya
Mitra Serasi. “Sampai saat ini, kita selalu
mengimplementasikan yang namanya GCG,”
ujarnya.
Terkait dengan kepesertaan TRAC Astra di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Masrana memaparkan, hal
tersebut merupakan salah satu implementasi dari
GCG. Apalagi, menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan hal yang diwajibkan oleh
undang-undang (UU) yang berlaku, pasti akan
dilakukan. “Prinsip kita, ingin menerapkan GCG di
perusahaan Astra Group,” ucapnya.
Apalagi, lanjutnya, perusahaannya memang
sudah berhubungan cukup lama dengan BPJS
Ketenagakerjaan. Bahkan, hubungan ini sudah
terjalin dari dulu, sewaktu masih bernama Astek lalu
berubah menjadi Jamsostek dan kini
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Dan perusahaannya juga sudah beberapa kali
menerima penghargaan dari BPJS
Ketenagakerjaan, salah satunya sebagai
perusahaan yang taat membayar iuran tepat waktu.
Saat ini, Menurut Masrana, perusahaannya
sudah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi
peserta program jaminan pensiun. Walaupun boleh
dibilang sangat mendadak, tapi karena
perusahannya memang memegang prinsip akan
taat pada setiap peraturan pemerintah, maka
semua karyawan TRAC Astra Group di daftarkan
dalam program jaminan pensiun.
Akhirnya, pada bulan Juli 2015, sekitar 9 ribu
karyawan TRAC Astra Group di seluruh Indonesia,
semuanya sudah terdaftar menjadi peserta
program jaminan pensiun. “Berkat kerja tim, kami
akhirnya bisa mendaftarkan seluruh karyawan
perusahaan untuk ikut program jaminan pensiun,”
tuturnya.
Dan ternyata, lanjut Masrana, TRAC Astra
Group merupakan perusahaan satu-satunya yang
mendaftar pertamakali menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya
kemudian, perusahaannya dipanggil oleh BPJS
Ketenagakerjaan ketika mengadakan gathering di
Balai Kartini, Jakarta. Di acara gathering tersebut,
TRAC Astra Group mendapatkan penghargaan
sebagai perusahaan yang mendaftar pertamakali di
program jaminan pensiun.
Menurut Masrana, keberhasilan perusahaannya
mendaftarkan sebagai peserta program jaminan
pensiun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang
sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu
kepada seluruh karyawan.
Apalagi lanjutnya, perusahaannya selalu
melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh
karyawan. Termasuk untuk program jaminan
pensiun, perusahaannya juga sudah melakukan
sosialisasi dengan seluruh karyawan. Komunikasi
diperlukan, karena program jaminan pensiun ini
akan memotong gaji mereka untuk dibayarkan ke
BPJS Ketenagakerjaan. “Karena akan ada potongan
terhadap gaji mereka, maka kita sosialisasikan
terlebih dahulu,” terang Masrana.
Masrana pun memaparkan, alasan
perusahaannya mendaftrakan seluruh karyawannya
menjadi peserta program jaminan pensiun, selain
karena ingin menerapkan prinsip GCG, juga ingin
memberikan perlindungan kepada seluruh
karyawannya. Perlindungan dan perhatian
perusahaan terhadap karyawan, lanjutnya,
diterapkan dalam bentuk konkritnya, yaitu
memberikan jaminan pensiun. Jadi, bukan sekadar
jargon-jargon saja bahwa karyawan merupakan
asset perusahaan yang harus diperhatikan tapi
tidak ada wujud nyatanya. “Kita terapkan itu dan
kita implementasikan dalam bentuk memberikan
jaminan pensiun kepada seluruh karyawan TRAC,”
ungkapnya.
Karena menurutnya, karyawan adalah mitra,
partner dan merupakan asset perusahaan yang
sangat berharga. “Kita tahu, tanpa karyawan
perusahaan tidak bisa berjalan. Begitu juga
sebaliknya, tanpa perusahaan karyawan juga tidak
akan mempunyai penghasilan,” tutur Masrana.
Masrana berkeyakinan, kalau karyawan itu
merasa terlindungi. Mereka akan bekerja dengan
nyaman dan sepenuh hati. Kalau sudah seperti itu,
karyawan akan loyal terhadap perusahaan. Tinggal
bagaimana karyawan tersebut bisa lebih produktif.
Kalau karyawan produktif, tentu akan
meningkatkan kinerja perusahaan. “Dengan adanya
perlindungan dalam bentuk jaminan pensiun, kami
yakin karyawan akan bekerja dengan baik,”
tuturnya.
Bagi Masrana, pemberian jaminan untuk masa
depan menjadi faktor penentu karyawan nyaman
bekerja. Salah satunya, program jaminan pensiun
yang merupakan jaminan untuk masa depan.
Menurutnya, kalau bekerja tapi masih ragu akan
jaminan untuk masa depan, maka kerjanya tidak
akan produktif. Salah satu solusi untuk mengatasi
hal tersebut, adalah ikut dalam program jaminan
pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. “Dan saya
sangat mendukung program ini diterapkan kepada
seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Masrana, mendaftarkan seluruh
karyawan dalam program jaminan pensiun, salah
satu tujuannya untuk meningkatkan produktifitas
karyawan. “Kalau karyawan produktifitasnya
meningkat, otomatis perusahaan pun pasti akan
menuai panen dalam bentuk peningkatan
keuntungan,” pungkasnya. n
PROGRAM JAMINAN PENSIUNUNTUK MENINGKATKANPRODUKTIFITAS KARYAWAN
41www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Relasi
T. Daya Mitra Serasi merupakan salah satu
anak perusahaan dari Group TRAC Astra,
yang berperan menangani dan mengelola
driver TRAC di seluruh Indonesia. “Saat ini,
jumlah driver TRAC sekitar 9 ribu orang yang
tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Masrana,
Direkrtur PT Daya Mitra Serasi.
Dalam menjalankan roda bisnisnya, Masrana
menjelaskan, PT Daya Mitra Serasi selalu berpegang
teguh kepada asas good corporate governance
(GCG). Dan menurutnya, fondasi yang
membesarkan bisnis Group TRAC Astra karena
memegang teguh asas good corporate governance
dan penerapan asas GCG tersebut menurun ke
seluruh anak perusahaannya termasuk PT Daya
Mitra Serasi. “Sampai saat ini, kita selalu
mengimplementasikan yang namanya GCG,”
ujarnya.
Terkait dengan kepesertaan TRAC Astra di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Masrana memaparkan, hal
tersebut merupakan salah satu implementasi dari
GCG. Apalagi, menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan hal yang diwajibkan oleh
undang-undang (UU) yang berlaku, pasti akan
dilakukan. “Prinsip kita, ingin menerapkan GCG di
perusahaan Astra Group,” ucapnya.
Apalagi, lanjutnya, perusahaannya memang
sudah berhubungan cukup lama dengan BPJS
Ketenagakerjaan. Bahkan, hubungan ini sudah
terjalin dari dulu, sewaktu masih bernama Astek lalu
berubah menjadi Jamsostek dan kini
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Dan perusahaannya juga sudah beberapa kali
menerima penghargaan dari BPJS
Ketenagakerjaan, salah satunya sebagai
perusahaan yang taat membayar iuran tepat waktu.
Saat ini, Menurut Masrana, perusahaannya
sudah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi
peserta program jaminan pensiun. Walaupun boleh
dibilang sangat mendadak, tapi karena
perusahannya memang memegang prinsip akan
taat pada setiap peraturan pemerintah, maka
semua karyawan TRAC Astra Group di daftarkan
dalam program jaminan pensiun.
Akhirnya, pada bulan Juli 2015, sekitar 9 ribu
karyawan TRAC Astra Group di seluruh Indonesia,
semuanya sudah terdaftar menjadi peserta
program jaminan pensiun. “Berkat kerja tim, kami
akhirnya bisa mendaftarkan seluruh karyawan
perusahaan untuk ikut program jaminan pensiun,”
tuturnya.
Dan ternyata, lanjut Masrana, TRAC Astra
Group merupakan perusahaan satu-satunya yang
mendaftar pertamakali menjadi peserta program
jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya
kemudian, perusahaannya dipanggil oleh BPJS
Ketenagakerjaan ketika mengadakan gathering di
Balai Kartini, Jakarta. Di acara gathering tersebut,
TRAC Astra Group mendapatkan penghargaan
sebagai perusahaan yang mendaftar pertamakali di
program jaminan pensiun.
Menurut Masrana, keberhasilan perusahaannya
mendaftarkan sebagai peserta program jaminan
pensiun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang
sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu
kepada seluruh karyawan.
Apalagi lanjutnya, perusahaannya selalu
melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh
karyawan. Termasuk untuk program jaminan
pensiun, perusahaannya juga sudah melakukan
sosialisasi dengan seluruh karyawan. Komunikasi
diperlukan, karena program jaminan pensiun ini
akan memotong gaji mereka untuk dibayarkan ke
BPJS Ketenagakerjaan. “Karena akan ada potongan
terhadap gaji mereka, maka kita sosialisasikan
terlebih dahulu,” terang Masrana.
Masrana pun memaparkan, alasan
perusahaannya mendaftrakan seluruh karyawannya
menjadi peserta program jaminan pensiun, selain
karena ingin menerapkan prinsip GCG, juga ingin
memberikan perlindungan kepada seluruh
karyawannya. Perlindungan dan perhatian
perusahaan terhadap karyawan, lanjutnya,
diterapkan dalam bentuk konkritnya, yaitu
memberikan jaminan pensiun. Jadi, bukan sekadar
jargon-jargon saja bahwa karyawan merupakan
asset perusahaan yang harus diperhatikan tapi
tidak ada wujud nyatanya. “Kita terapkan itu dan
kita implementasikan dalam bentuk memberikan
jaminan pensiun kepada seluruh karyawan TRAC,”
ungkapnya.
Karena menurutnya, karyawan adalah mitra,
partner dan merupakan asset perusahaan yang
sangat berharga. “Kita tahu, tanpa karyawan
perusahaan tidak bisa berjalan. Begitu juga
sebaliknya, tanpa perusahaan karyawan juga tidak
akan mempunyai penghasilan,” tutur Masrana.
Masrana berkeyakinan, kalau karyawan itu
merasa terlindungi. Mereka akan bekerja dengan
nyaman dan sepenuh hati. Kalau sudah seperti itu,
karyawan akan loyal terhadap perusahaan. Tinggal
bagaimana karyawan tersebut bisa lebih produktif.
Kalau karyawan produktif, tentu akan
meningkatkan kinerja perusahaan. “Dengan adanya
perlindungan dalam bentuk jaminan pensiun, kami
yakin karyawan akan bekerja dengan baik,”
tuturnya.
Bagi Masrana, pemberian jaminan untuk masa
depan menjadi faktor penentu karyawan nyaman
bekerja. Salah satunya, program jaminan pensiun
yang merupakan jaminan untuk masa depan.
Menurutnya, kalau bekerja tapi masih ragu akan
jaminan untuk masa depan, maka kerjanya tidak
akan produktif. Salah satu solusi untuk mengatasi
hal tersebut, adalah ikut dalam program jaminan
pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. “Dan saya
sangat mendukung program ini diterapkan kepada
seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Masrana, mendaftarkan seluruh
karyawan dalam program jaminan pensiun, salah
satu tujuannya untuk meningkatkan produktifitas
karyawan. “Kalau karyawan produktifitasnya
meningkat, otomatis perusahaan pun pasti akan
menuai panen dalam bentuk peningkatan
keuntungan,” pungkasnya. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id42
TETAP SEHATDI USIA TUA
Tips
Tubuh manusia pada usia tua akan mengalami banyak penurunan fungsi organ tubuh. Selain itu, manusia di usia tua akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.
Usia tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu,
harus dilakukan upaya agar di usia tua tetap
terjaga kesehatan baik jasmani maupun
rohani. Sejumlah informasi menyebutkan
bahwa banyak risiko penyakit yang menyertai usia tua,
seperti serebrovaskular, ginjal, paru-paru, hati dan
lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah
datangnya penyakit dan gangguan kesehatan pada
usia tua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui
pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
Pencegahan primer merupakan upaya yang
dilakukan untuk menghindari atau menunda
munculnya penyakit atau gangguan kesehatan.
Pencegahan primer terhadap penyakit jantung dan
pembuluh darah dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut: (a) berhenti merokok, (b) rajin berolahraga,
(c) menjaga berat badan normal, (d) menurunkan
kolesterol, dan (e) mengelola tingkat stres.
Pencegahan primer terhadap penyakit kanker
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a)
mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok,
(b) melakukan diet tinggi serat dan rendah lemak, dan
(c) melakukan pemeriksaan pap smear (bagi wanita).
Sedangkan, pencegahan primer terhadap
penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: (a) memperbanyak konsumsi kalsium,
(b) melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga
kepadatan tulang.
Selanjutnya, pencegahan sekunder dilakukan
untuk mengetahui sejak dini adanya penyakit yang
berpotensi membahayakan tubuh supaya penyakit
tersebut bisa segera dicegah atau diatasi.
Pencegahan sekunder terhadap penyakit kanker
dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan
pap smear setiap 1-3 tahun sekali, pemeriksaan
payudara setiap bulan setelah mengalami menstruasi,
mamografi setiap tahun pasca melewati usia 40 tahun
(bagi wanita). Kemudian, melakukan pemeriksaan
rectal atau colok dubur setiap tahunnya pada usia di
atas 40 tahun, pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun,
pemeriksaan elektrokardiogram, serta pemeriksaan
tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun
dan setiap tahun pasca berusia 40 tahun.
Adapun pencegahan tersier sebagai upaya
pencegahan penyakit harus dilakukan secara saksama.
Pada umumnya, berbagai macam penyakit kronik
degeneratif memerlukan kedisiplinan dan ketekunan
dalam diet atau latihan jasmani. Demikian pula di dalam
pengobatannya memerlukan waktu cukup, bahkan
selama bertahun-tahun, sehingga diperlukan
kesabaran. Selain kesabaran juga diperlukan
konsistensi dan tekad yang kuat untuk menjaga kondisi
tubuh agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar pada
usia tua.
Selain dilakukan upaya pencegahan agar
terhindar dari penyakit juga perlu dilakukan aktivitas
rutin yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga tubuh
agar tetap sehat di usia tua. Tujuh aktivitas yang harus
dilakukan agar tubuh tetap sehat di usia tua adalah
sebagai berikut:
(1) Berjalan kaki secara rutin setiap pagi. Berjalan
kaki selama sekitar 30 menit setiap pagi
merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang
menyehatkan bagi anda yang berusia tua.
(2) Tidur lebih awal di malam hari. Tidur di malam
hari sangat penting bagi semua orang, terlebih
bagi anda yang berusia tua. Kamar tidur agar
dibuat senyaman mungkin, kosongkan pikiran,
matikan televisi, dan jauhkan handphone dari
jangkauan agar anda dapat cepat tidur lelap dan
nyenyak.
(3) Mengkonsumsi buah-buahan dan aneka sayuran
sehat. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi dan
vitamin, terlebih hal ini perlu mendapat perhatian
serius bagi anda yang memasuki usia tua. Aneka
buah dan sayuran sangat baik untuk mencukupi
kebutuhan nutrisi dan vitamin serta serat yang
diperlukan oleh tubuh.
(4) Selalu mencoba hal-hal yang baru. Kemampuan
memori atau mengingat otak pada usia tua
makin menurun. Untuk itu perlu dilakukan
berbagai hal baru yang dapat melatih dan
mengasah kemampuan otak, seperti mengisi
teka-teki silang, berjalan melewati rute yang
belum pernah dilalui, dan lain-lain.
(5) Mengontrol tingkat stress agar tidak semakin
meningkat. Memasuki usia tua mungkin mulai
merasa kesepian dan ditinggal oleh orang-orang
yang dicintai. Kondisi seperti ini dapat
meningkatkan stres dan depresi yang pada
gilirannya dapat menimbulkan gangguan
kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk
mengatasi hal ini, banyak sumber yang
memberikan solusi, yaitu agar banyak melalukan
silaturahmi, bersosialisasi dengan tetangga atau
teman baru maupun bergabung pada komunitas
yang disenangi.
(6) Melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang
menyenangkan dan menyehatkan. Seiring
dengan memasuki usia tua atau telah pensiun
dari pekerjaan akan banyak waktu luang yang
anda miliki. Waktu luang tersebut perlu diisi
dengan berbagai aktivitas atau kegiatan hobi
yang menyenangkan dan menyehatkan, seperti
berlibur ke tempat yang indah, berkebun
tanaman hias, memelihara ikan dan lain-lain.
(7) Berpikiran positif saat menginjak usia tua. Jangan
biarkan berbagai pikiran negatif meracuni pikiran
anda. Gunakan masa tua untuk membahagiakan
orang lain di sekitar anda. Dengan demikian,
anda dapat hidup tenang dan bahagia di tengah
lingkungan masyarakat yang anda tempati.
Pada usia tua dapat menyengkan apabila dapat
menjaga kondisi tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari
penyakit. Beberapa penyakit yang diderita di usia tua
sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai gaya
hidup yang tidak sehat yang dilakukan pada saat masih
muda. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dilakukan
sejak masih muda agar kita tetap sehat di usia tua. n
43www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Tips
sia tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu,
harus dilakukan upaya agar di usia tua tetap
terjaga kesehatan baik jasmani maupun
rohani. Sejumlah informasi menyebutkan
bahwa banyak risiko penyakit yang menyertai usia tua,
seperti serebrovaskular, ginjal, paru-paru, hati dan
lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah
datangnya penyakit dan gangguan kesehatan pada
usia tua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui
pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
Pencegahan primer merupakan upaya yang
dilakukan untuk menghindari atau menunda
munculnya penyakit atau gangguan kesehatan.
Pencegahan primer terhadap penyakit jantung dan
pembuluh darah dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut: (a) berhenti merokok, (b) rajin berolahraga,
(c) menjaga berat badan normal, (d) menurunkan
kolesterol, dan (e) mengelola tingkat stres.
Pencegahan primer terhadap penyakit kanker
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a)
mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok,
(b) melakukan diet tinggi serat dan rendah lemak, dan
(c) melakukan pemeriksaan pap smear (bagi wanita).
Sedangkan, pencegahan primer terhadap
penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: (a) memperbanyak konsumsi kalsium,
(b) melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga
kepadatan tulang.
Selanjutnya, pencegahan sekunder dilakukan
untuk mengetahui sejak dini adanya penyakit yang
berpotensi membahayakan tubuh supaya penyakit
tersebut bisa segera dicegah atau diatasi.
Pencegahan sekunder terhadap penyakit kanker
dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan
pap smear setiap 1-3 tahun sekali, pemeriksaan
payudara setiap bulan setelah mengalami menstruasi,
mamografi setiap tahun pasca melewati usia 40 tahun
(bagi wanita). Kemudian, melakukan pemeriksaan
rectal atau colok dubur setiap tahunnya pada usia di
atas 40 tahun, pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun,
pemeriksaan elektrokardiogram, serta pemeriksaan
tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun
dan setiap tahun pasca berusia 40 tahun.
Adapun pencegahan tersier sebagai upaya
pencegahan penyakit harus dilakukan secara saksama.
Pada umumnya, berbagai macam penyakit kronik
degeneratif memerlukan kedisiplinan dan ketekunan
dalam diet atau latihan jasmani. Demikian pula di dalam
pengobatannya memerlukan waktu cukup, bahkan
selama bertahun-tahun, sehingga diperlukan
kesabaran. Selain kesabaran juga diperlukan
konsistensi dan tekad yang kuat untuk menjaga kondisi
tubuh agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar pada
usia tua.
Selain dilakukan upaya pencegahan agar
terhindar dari penyakit juga perlu dilakukan aktivitas
rutin yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga tubuh
agar tetap sehat di usia tua. Tujuh aktivitas yang harus
dilakukan agar tubuh tetap sehat di usia tua adalah
sebagai berikut:
(1) Berjalan kaki secara rutin setiap pagi. Berjalan
kaki selama sekitar 30 menit setiap pagi
merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang
menyehatkan bagi anda yang berusia tua.
(2) Tidur lebih awal di malam hari. Tidur di malam
hari sangat penting bagi semua orang, terlebih
bagi anda yang berusia tua. Kamar tidur agar
dibuat senyaman mungkin, kosongkan pikiran,
matikan televisi, dan jauhkan handphone dari
jangkauan agar anda dapat cepat tidur lelap dan
nyenyak.
(3) Mengkonsumsi buah-buahan dan aneka sayuran
sehat. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi dan
vitamin, terlebih hal ini perlu mendapat perhatian
serius bagi anda yang memasuki usia tua. Aneka
buah dan sayuran sangat baik untuk mencukupi
kebutuhan nutrisi dan vitamin serta serat yang
diperlukan oleh tubuh.
(4) Selalu mencoba hal-hal yang baru. Kemampuan
memori atau mengingat otak pada usia tua
makin menurun. Untuk itu perlu dilakukan
berbagai hal baru yang dapat melatih dan
mengasah kemampuan otak, seperti mengisi
teka-teki silang, berjalan melewati rute yang
belum pernah dilalui, dan lain-lain.
(5) Mengontrol tingkat stress agar tidak semakin
meningkat. Memasuki usia tua mungkin mulai
merasa kesepian dan ditinggal oleh orang-orang
yang dicintai. Kondisi seperti ini dapat
meningkatkan stres dan depresi yang pada
gilirannya dapat menimbulkan gangguan
kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk
mengatasi hal ini, banyak sumber yang
memberikan solusi, yaitu agar banyak melalukan
silaturahmi, bersosialisasi dengan tetangga atau
teman baru maupun bergabung pada komunitas
yang disenangi.
(6) Melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang
menyenangkan dan menyehatkan. Seiring
dengan memasuki usia tua atau telah pensiun
dari pekerjaan akan banyak waktu luang yang
anda miliki. Waktu luang tersebut perlu diisi
dengan berbagai aktivitas atau kegiatan hobi
yang menyenangkan dan menyehatkan, seperti
berlibur ke tempat yang indah, berkebun
tanaman hias, memelihara ikan dan lain-lain.
(7) Berpikiran positif saat menginjak usia tua. Jangan
biarkan berbagai pikiran negatif meracuni pikiran
anda. Gunakan masa tua untuk membahagiakan
orang lain di sekitar anda. Dengan demikian,
anda dapat hidup tenang dan bahagia di tengah
lingkungan masyarakat yang anda tempati.
Pada usia tua dapat menyengkan apabila dapat
menjaga kondisi tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari
penyakit. Beberapa penyakit yang diderita di usia tua
sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai gaya
hidup yang tidak sehat yang dilakukan pada saat masih
muda. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dilakukan
sejak masih muda agar kita tetap sehat di usia tua. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id44
HRClinic
Tentang Pengasuh Rubrik:
Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris
Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku
Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis
dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang
tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari
Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.
Halo salam sejahtera Pak Brian,
Saya Sita tinggal di Depok. Saya bekerja
mengelola surat-menyurat dan arsip di suatu
perusahaan BUMN. Sampai sekarang saya sudah 5
tahun bekerja dan merasa jenuh. Sebenarnya saya
menyukai tempat kerja saya, atasan saya sabar dan
saya akrab dengan rekan kerja. Bagaimana ya agar
kita lebih termotivasi bekerja? Tolong masukannya
ya Pak.
Jawab
Terima kasih Bu Sita untuk pertanyaannya,
setiap karyawan pernah mengalami menurunnya
motivasi kerja. Biasanya disebabkan oleh kebosanan,
butuh tantangan atau ingin mencoba sesuatu yang
baru. Namun bila kita hanya menuruti mood semata,
kita akan mengalami penyesalan karena bisa saja
sebenarnya kita hanya butuh istirahat sejenak untuk
menghilangkan kejenuhan. Berikut tips dari saya
untuk meningkatkan motivasi kerja:
Motivasi terbaik untuk bekerja yaitu motivasi
yang berasal dari tugas dan pekerjaan itu sendiri.
Karena menyukai apa yang dikerjakan, maka tugas
tersebut sudah merupakan sumber motivasi orang
yang mengerjakannya. Carilah hal yang paling
menyenangkan dari pekerjaan anda sehingga anda
selalu suka pekerjaan anda.
Carilah motif anda bekerja. Motif merupakan
alasan yang mendasari suatu sikap atau tindakan.
Motif membuat bekerja lebih antusias dan
melakukan suatu kegiatan menjadi bersemangat.
Misalnya setelah anda gajian akan membeli baju baru
atau liburan bersama keluarga.
Ciptakan imbalan dan hukuman bagi diri anda
dalam bekerja. Berilah imbalan bila berhasil
mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, misalnya
makan siang di restoran. Sebaliknya bila anda gagal
mencapai target anda hanya makan siang di warteg.
Bila anda merasa pekerjaan anda sulit, harus
berhubungan dengan banyak orang atau
menghadapi pelanggan yang mengeluh, anda dapat
fokus pada pengembangan diri anda untuk
membuat anda bersemangat. Menghadapi pekerjaan
yang sulit minimal memberikan seseorang keahlian
atau mengembangkan diri menjadi lebih terampil
berempati, sabar, komunikatif dan percaya diri.
Pengembangan diri anda akan membawa anda ke
jabatan yang lebih tinggi dengan tanggungjawab
lebih besar.
Ubah suasana kerja untuk membuat anda
bersemangat. Dengan mendengarkan musik sambil
bekerja atau merubah dekorasi tempat kerja maka
kebosanan dapat dikurangi. Beberapa tempat kerja
memperbolehkan karyawannya mendekorasi meja
kerjanya, membolehkan karyawan membawa
boneka kesayangan dan membawa akuarium.
Semoga tips di atas dapat bermanfaat
membuat Ibu kembali termotivasi bekerja.
ibuan pekerja di berbagai daerah
menggelar unjuk rasa menuntut agar
pemerintah segera merevisi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai
regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai
dengan aspirasi dan keinginan mereka.
Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di
depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan
P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015.
Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti
unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan
perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil
Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota
Bandung, dan Sukabumi.
Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho,
bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi
menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP
No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta
selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) bagi pekerja yang mengundurkan
diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada
kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan.
Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT
memuat aturan yang sangat merugikan para
pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum
bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun
kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa
transisi sambil menunggu hasil revisi tetap
diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa
mencairkan jaminan hari tuanya.
Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung
tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya,
mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3
Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo
mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang
melandasi model baru pencairan JHT.
Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur
pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10
tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari
saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo
JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia
56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut
sangat merugikan mereka.
Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS
Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan
dalam menyosialisasikan program baru tersebut.
Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani
tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian
langsung beroperasi tanpa sosialisasi.
Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para
pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta
program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK
atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab,
pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk
dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu,
pada umumnya perusahaan menerapkan batas
pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta
program JHT minimal harus menunggu setahun
untuk dapat mengambil haknya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja
menginginkan aturan mengenai JHT yang
disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi.
Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil
setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan
nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil.
Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil
ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun.
Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja
karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja
dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan
JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari
saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun
kepesertaan.
Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
memastikan akan segera melakukan revisi.
Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena
memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan
sistem pesangon.
Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya
pemerintah tidak mengambil langkah yang salah,
tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa
kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan
tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan
sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di
lapangan masih banyak pekerja yang belum
mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu
perusahaan.
Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja
baru mendapakan pesangon setelah tiga atau
empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom
tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan
menekankan agar PP tersebut nantinya dapat
memberikan pengecualian kepada para pekerja
yang terkena PHK, sehingga mereka bisa
mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan
setelah keluar dari perusahaan tempat mereka
bekerja.
Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf,
untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut,
pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi
bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya langsung rapat untuk mencari solusi
terbaik bagi kepentingan program dan pekerja.
Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT
menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai
pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan
bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru,
sebagaimana yang banyak diduga oleh publik.
Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif.
Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara
ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji
pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT.
Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila
pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, dan berhenti sebagai peserta program
tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30
persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi
peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT
sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat
tetap total. n
BAGAIMANA AGAR LEBIHTERMOTIVASI BEKERJA?
45www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
NewsFeed
MENYIKAPI POLEMIKJAMINAN HARI TUA
Para pekerja di Indonesia belum sepenuhnya menerima Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan
Hari Tua. Mereka menuntut agar peraturan yang belum lama dikeluarkan pemerintah tersebut agar segera direvisi.
Ribuan pekerja di berbagai daerah
menggelar unjuk rasa menuntut agar
pemerintah segera merevisi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai
regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai
dengan aspirasi dan keinginan mereka.
Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di
depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan
P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015.
Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti
unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan
perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil
Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota
Bandung, dan Sukabumi.
Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho,
bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi
menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP
No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta
selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) bagi pekerja yang mengundurkan
diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada
kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan.
Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT
memuat aturan yang sangat merugikan para
pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum
bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun
kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa
transisi sambil menunggu hasil revisi tetap
diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa
mencairkan jaminan hari tuanya.
Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung
tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya,
mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3
Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo
mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang
melandasi model baru pencairan JHT.
Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur
pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10
tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari
saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo
JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia
56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut
sangat merugikan mereka.
Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS
Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan
dalam menyosialisasikan program baru tersebut.
Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani
tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian
langsung beroperasi tanpa sosialisasi.
Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para
pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta
program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK
atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab,
pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk
dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu,
pada umumnya perusahaan menerapkan batas
pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta
program JHT minimal harus menunggu setahun
untuk dapat mengambil haknya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja
menginginkan aturan mengenai JHT yang
disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi.
Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil
setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan
nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil.
Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil
ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun.
Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja
karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja
dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan
JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari
saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun
kepesertaan.
Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
memastikan akan segera melakukan revisi.
Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena
memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan
sistem pesangon.
Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya
pemerintah tidak mengambil langkah yang salah,
tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa
kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan
tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan
sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di
lapangan masih banyak pekerja yang belum
mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu
perusahaan.
Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja
baru mendapakan pesangon setelah tiga atau
empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom
tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan
menekankan agar PP tersebut nantinya dapat
memberikan pengecualian kepada para pekerja
yang terkena PHK, sehingga mereka bisa
mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan
setelah keluar dari perusahaan tempat mereka
bekerja.
Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf,
untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut,
pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi
bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya langsung rapat untuk mencari solusi
terbaik bagi kepentingan program dan pekerja.
Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT
menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai
pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan
bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru,
sebagaimana yang banyak diduga oleh publik.
Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif.
Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara
ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji
pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT.
Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila
pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, dan berhenti sebagai peserta program
tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30
persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi
peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT
sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat
tetap total. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id46
ibuan pekerja di berbagai daerah
menggelar unjuk rasa menuntut agar
pemerintah segera merevisi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai
regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai
dengan aspirasi dan keinginan mereka.
Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di
depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan
P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015.
Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti
unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan
perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil
Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota
Bandung, dan Sukabumi.
Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho,
bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi
menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP
No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta
selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) bagi pekerja yang mengundurkan
diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada
kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan.
Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT
memuat aturan yang sangat merugikan para
pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum
bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun
kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa
transisi sambil menunggu hasil revisi tetap
diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa
mencairkan jaminan hari tuanya.
Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung
tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya,
mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3
Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo
mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang
melandasi model baru pencairan JHT.
Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur
pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10
tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari
saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo
JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia
56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut
sangat merugikan mereka.
Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS
Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan
dalam menyosialisasikan program baru tersebut.
Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani
tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian
langsung beroperasi tanpa sosialisasi.
Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para
pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta
program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK
atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab,
pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk
dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu,
pada umumnya perusahaan menerapkan batas
pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta
program JHT minimal harus menunggu setahun
untuk dapat mengambil haknya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja
menginginkan aturan mengenai JHT yang
disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi.
Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil
setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan
nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil.
Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil
ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun.
Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja
karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja
dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan
JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari
saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun
kepesertaan.
Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
memastikan akan segera melakukan revisi.
Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena
memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan
sistem pesangon.
Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya
pemerintah tidak mengambil langkah yang salah,
tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa
kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan
tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan
sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di
lapangan masih banyak pekerja yang belum
mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu
perusahaan.
Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja
baru mendapakan pesangon setelah tiga atau
empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom
tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan
menekankan agar PP tersebut nantinya dapat
memberikan pengecualian kepada para pekerja
yang terkena PHK, sehingga mereka bisa
mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan
setelah keluar dari perusahaan tempat mereka
bekerja.
Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf,
untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut,
pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi
bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya langsung rapat untuk mencari solusi
terbaik bagi kepentingan program dan pekerja.
Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT
menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai
pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan
bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru,
sebagaimana yang banyak diduga oleh publik.
Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif.
Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara
ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji
pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT.
Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila
pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, dan berhenti sebagai peserta program
tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30
persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi
peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT
sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat
tetap total. n
NewsFeed
47www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Tawa
ibuan pekerja di berbagai daerah
menggelar unjuk rasa menuntut agar
pemerintah segera merevisi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai
regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai
dengan aspirasi dan keinginan mereka.
Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di
depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan
P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015.
Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti
unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan
perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil
Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota
Bandung, dan Sukabumi.
Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho,
bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi
menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP
No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta
selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua
(JHT) bagi pekerja yang mengundurkan
diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada
kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan.
Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT
memuat aturan yang sangat merugikan para
pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum
bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun
kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa
transisi sambil menunggu hasil revisi tetap
diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa
mencairkan jaminan hari tuanya.
Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung
tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya,
mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3
Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo
mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang
melandasi model baru pencairan JHT.
Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur
pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10
tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari
saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo
JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia
56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut
sangat merugikan mereka.
Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS
Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan
dalam menyosialisasikan program baru tersebut.
Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani
tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian
langsung beroperasi tanpa sosialisasi.
Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para
pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta
program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK
atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab,
pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk
dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu,
pada umumnya perusahaan menerapkan batas
pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta
program JHT minimal harus menunggu setahun
untuk dapat mengambil haknya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja
menginginkan aturan mengenai JHT yang
disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi.
Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil
setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan
nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil.
Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil
ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun.
Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja
karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja
dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan
JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari
saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun
kepesertaan.
Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
memastikan akan segera melakukan revisi.
Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena
memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan
sistem pesangon.
Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya
pemerintah tidak mengambil langkah yang salah,
tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa
kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan
tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan
sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di
lapangan masih banyak pekerja yang belum
mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu
perusahaan.
Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja
baru mendapakan pesangon setelah tiga atau
empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom
tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan
menekankan agar PP tersebut nantinya dapat
memberikan pengecualian kepada para pekerja
yang terkena PHK, sehingga mereka bisa
mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan
setelah keluar dari perusahaan tempat mereka
bekerja.
Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf,
untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut,
pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi
bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G
Masassya langsung rapat untuk mencari solusi
terbaik bagi kepentingan program dan pekerja.
Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT
menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai
pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan
bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru,
sebagaimana yang banyak diduga oleh publik.
Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif.
Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara
ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji
pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT.
Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila
pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, dan berhenti sebagai peserta program
tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30
persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi
peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT
sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat
tetap total. n
Sejarah Ir. Soekarno Di sebuah SMA, sedang berlangsung pelajaran
Sejarah. Mereka sedang mempelajari tentang sejarah
Kemerdekaan Indonesia.
Bu Nani : Anak-anak,, apa ada yang tahu siapa yang
membacakan pidato kemerdekaan waktu dulu?
Usro : Saayyaaa buu,,saya tauu
Bu Nani : Iya Usro, siapa nama yang
membacakannya?
Usro : Kalo menurut saya sih, setelah saya fikirkan itu
ada beberapa tokoh, namun setelah saya
pertimbangkan dengan matang-matang, bahwa
yang membacakan proklamasi kemerdekaan itu
adalah Ir. Soekarno, bu..betul,,??
Bu Nani : Panjang sekali jawabanmu nak. Tapi
jawabanmu itu benar sekali Usro.
Nah sekarang coba kamu ceritakan tentang Sejarah
Ir.Soekarno!!
Otong : Enggg,,enggak ah bu gak mauuuu!!
Bu Nani : Loh,,?? Kenapa emangnyaa,,??
Otong : Soalnya gini bu,,kata Kakek saya tuh gak baik
kalau ngomongin orang yang sudah nggak ada bu,,,!!
MenyontekPak guru: Pak, si Budi anak Bapak kerjaannya
nyontek.
Pak Bejo: Gak mungkin pak Guru, wong anakku
pinter kok.
Pak guru: Buktinya hasil ulangan sejarah ini pak
Pak Bejo: Coba pak Guru buktikan.
Pak guru: ini hasil ulangan Budi dan Rudi, anak yang
disebelahnya. Coba Bapak perhatikan. Pertanyaan
pertama, siapa nama Presiden RI pertama? Si Rudi
menjawab Bung Karno, anak Bapak juga Bung Karno.
Pak Bejo: Semua orang juga tau kalo presiden
pertama kita itu Bung Karno. Jadi gak mungkin dong
hanya karena jawaban yang sama, terus anak saya
nyontek.
Pak guru: Oke… kita lanjutkan pak Bejo. Pertanyaan
kedua, kapan Indonesia merdeka? Si Rudi jawab 17
Agustus 1945 dan anak bapak juga menjawab sama.
Ini pasti karena Budi nyontek Rudi pak, saya yakin itu
Pak Bejo: Wah Pak Guru ini gak objektif ia , wong
kenyataannya emang begitu kok anak saya dituduh
nyontek! Saya gak terima !
Pak guru: Sabar Pak Bejo, mari kita cek lagi pada
pertanyaan ketiga, kapan terjadinya Perang Paderi
Coba bapak perhatikan jawaban mereka berdua. Si
Rudi Jawab, “Mana Saya Tau?”.. Dan anak Bapak
Jawabannya “Apalagi Saya?”
Pak Bejo:????????
Lambang Burung GarudaSeorang murid Sekolah Dasar yang mempunyai
sifat kritis bertanya kepada gurunya.
Murid : "Pak, kenapa lambang negara kita burung
garuda?"
Guru : "Karena sesuai dengan hari kemerdekaan
kita, 17 Agustus 1945, 17 adalah jumlah bulu di
sayap, 08 (Agustus) adalah jumlah bulu di ekor,
dan 45 adalah jumlah bulu yang berada di leher."
Murid :"Lalu mengapa negara kita merdeka tanggal
17 Agustus bukan tanggal yang lain, tanggal 02
Januari misalnya...?"
Guru : "Ehmmm, karena kalau kita merdeka tanggal
02 Januari maka lambang negara kita bukan lagi
burung garuda melainkan capung, dengan dua
sayap dan satu ekor."
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id48
BANYAK CARASOSIALISAKANPROGRAMJAMINAN SOSIAL
sayaTanya
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi,
Jawa Barat, beberapa waktu lalu,
memberikan santunan kepada kepada 159
anak yatim dan dhuafa di Yayasan Baitul
Muslimin, Jakamulya, Bekasi Selatan. Penyerahan
santunan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi
kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri
dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada acara penyerahan santunan tersebut,
masyarakat diperkenalkan program “Tanya Saya”.
Melalui program “Tanya Saya”, masyarakat
dipersilahkan bertanya apa saja terkait dengan
program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa bertanya
bagaimana cara menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, baik sebagai seorang pekerja
perusahaan atau sebagai seorang wiraswasta.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa
siapa saja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
baik karyawan yang bekerja formal di perusahaan
maupun pekerja nonformal. Bahkan di sekitar kawasan
Jakamulya, Bekasi, banyak tukang ojek yang
bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain kepesertaan, juga disosialisasikan program
BPJS Ketenagakerjaan yang disebut “Return To Work”
(RTW). Dalam program ini seorang karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja dapat dikembalikan untuk
bekerja setelah pulih dari kondisi kesehatannya meski
mengalami cacat fisik.
Di Jakarta, sosialisasi program jaminan sosial yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak
dilakukan dengan mengadakan acara di titik
keramaian. Program jaminan pensiun (JP) untuk
pekerja swasta yang digulirkan mulai 1 Juli 2015,
misalnya, disosialisasikan pada saat hari bebas
kendaraan bermotor (car free day) serta melalui
program “Tanya Saya” di tempat umum.
Program jaminan sosial seperti program JP
sangat penting disosialisasikan karena merupakan
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang
melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM).
Sementara itu, di Semarang, sosialisasi melalui
program “Tanya Saya” dilakukan di Taman Marga
Satwa Mangkang. Acara yang diselenggarakan di
Semarang, beberapa waktu lalu, tersebut mendapat
sambutan positif dari pengunjung. Sebanyak 20 orang
yang mendaftar pertama sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan diberikan stimulus gratis iuran
pertama.
Selain itu, pengunjung yang mendaftar juga dapat
kesempatan gratis berfoto bersama satwa atau
berkeliling dengan menunggangi gajah. Kegiatan
tersebut merupakan salah satu upaya
memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus
mengajak masyarakat untuk menjadi peserta.
Sosialisasi perlu terus dilakukan kepada seluruh
lapisan masyarakat mengingat masih banyak warga
masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Kota Semarang, Jawa Tengah, pada
tahun 2015 ini tidak hanya fokus dengan pekerja
penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima
upah, seperti tukang ojek, petani, dan lainnya.
Di Jember, sosialisasi melalui program “Tanya
Saya” dilakukan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
Jember, Jawa Timur, dengan cara mendekati para
pekerja bukan penerima upah di Pasar Tanjung,
Jember. Pada acara tersebut disosialisasikan empat
program perlindungan jaminan sosial yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Sosialisasi di Pasar Tanjung disambut positif
masyarakat pekerja terutama para para pedagang.
Dengan hanya menyisihkan uang Rp 46.200 per bulan
atau Rp 1.600 per hari, maka para pedagang bisa
mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jika terjadi
kecelakaan kerja maka biaya pengobatan dan
perawatan di rumah sakit ditanggung maksimal Rp 20
juta, santunan kematian sebesar Rp 68,5 juta, dan
sudah termasuk santunan berkala Rp 4,8 juta serta
biaya uang kubur Rp 2 juta. Sedangkan untuk Jaminan
Kematian diberikan santunan sebesar Rp 21 juta,
apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang
program Jaminan Kecelakaan Kerja yang lama. Namun
dengan mengacu PP terbaru yakni PP No. 44 tahun
2015, tentang Jaminan Kerja, maka biaya pengobatan
dan perawatan akan ditanggung rumah sakit sampai
sembuh, sesuai dengan kebutuhan medis.
Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
bukan hanya menarik bagi para pedagang, tetapi juga
banyak tukang ojeg, supir angkot, warung rokok,
warung kopi, pedagang asongan dan lain-lainnya yang
merupakan pekerja bukan penerima upah atau
informal ikut bergabung. Para pedagang di Pasar
Tanjung bersyukur karena dengan adanya program
tersebut mereka memiliki keamanan dan perlindungan
dalam melakukan pekerjaannya.
Di Bengkulu, sosialisasi kampanye “Tanya Saya”
dilakukan di pusat keramaian Kota Bengkulu.
Sosialisasi ini merupakan program komunikasi
pemasaran yang dilakukan demi mendukung kegiatan
akuisi kepesertaan dengan beberapa pesan penting
yang disampaikan secara terus-menerus kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi
Kampanye Tanya Saya bertujuan agar masyarakat bisa
lebih dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan serta
mengetahui secara detail tentang program yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada acara sosialisasi yang di gelar di halaman
depan parkir Bengkulu Indah Mall (BIM) dan kawasan
Sport Center, pada 19 April 2015, mengusung tema
“Return to Work” menggelar berbagai kegiatan
meliputi senam sehat, pemberian kuis berhadiah dan
pembagian brosur kampanye Tanya Saya bersama
loper koran. Masyarakat sangat antusias mengikuti
jalannya acara, terlihat hampir 300 ratus pengunjung
yang datang mengikuti kegiatan ini.
Selanjutnya, sosialisasi bertajuk “Tanya Saya” di
Kota Dumai dilakukan di pasar tradisional Bunda Sri
Mersing di Jalan Pulau Dayung, Dumai, pada tanggal 18
April 2015. Sebelumnya kegiatan serupa sudah
dilaksanakan di Jaya Mukti dan pusat perbelanjaan
modern Ramayana di Jalan Jenderal Sudirman Dumai.
Sosialisasi “Tanya Saya” ini bertujuan
memberikan pamahaman bagi masyarakat tentang
manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui
manfaat yang sangat besar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. n
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki cara sendiri untuk mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat. Ada sosialisasi yang dilakukan melalui pemberian santunan kepada anak yatim, menggelar acara di titik keramaian, memberi kesempatan berfoto gratis dengan satwa di kebun binatang, mendekati pedagang di pasar dan lain-lain.
49www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
sayaTanya
antor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi,
Jawa Barat, beberapa waktu lalu,
memberikan santunan kepada kepada 159
anak yatim dan dhuafa di Yayasan Baitul
Muslimin, Jakamulya, Bekasi Selatan. Penyerahan
santunan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi
kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri
dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada acara penyerahan santunan tersebut,
masyarakat diperkenalkan program “Tanya Saya”.
Melalui program “Tanya Saya”, masyarakat
dipersilahkan bertanya apa saja terkait dengan
program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa bertanya
bagaimana cara menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, baik sebagai seorang pekerja
perusahaan atau sebagai seorang wiraswasta.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa
siapa saja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
baik karyawan yang bekerja formal di perusahaan
maupun pekerja nonformal. Bahkan di sekitar kawasan
Jakamulya, Bekasi, banyak tukang ojek yang
bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain kepesertaan, juga disosialisasikan program
BPJS Ketenagakerjaan yang disebut “Return To Work”
(RTW). Dalam program ini seorang karyawan yang
mengalami kecelakaan kerja dapat dikembalikan untuk
bekerja setelah pulih dari kondisi kesehatannya meski
mengalami cacat fisik.
Di Jakarta, sosialisasi program jaminan sosial yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak
dilakukan dengan mengadakan acara di titik
keramaian. Program jaminan pensiun (JP) untuk
pekerja swasta yang digulirkan mulai 1 Juli 2015,
misalnya, disosialisasikan pada saat hari bebas
kendaraan bermotor (car free day) serta melalui
program “Tanya Saya” di tempat umum.
Program jaminan sosial seperti program JP
sangat penting disosialisasikan karena merupakan
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang
melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM).
Sementara itu, di Semarang, sosialisasi melalui
program “Tanya Saya” dilakukan di Taman Marga
Satwa Mangkang. Acara yang diselenggarakan di
Semarang, beberapa waktu lalu, tersebut mendapat
sambutan positif dari pengunjung. Sebanyak 20 orang
yang mendaftar pertama sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan diberikan stimulus gratis iuran
pertama.
Selain itu, pengunjung yang mendaftar juga dapat
kesempatan gratis berfoto bersama satwa atau
berkeliling dengan menunggangi gajah. Kegiatan
tersebut merupakan salah satu upaya
memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus
mengajak masyarakat untuk menjadi peserta.
Sosialisasi perlu terus dilakukan kepada seluruh
lapisan masyarakat mengingat masih banyak warga
masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Kota Semarang, Jawa Tengah, pada
tahun 2015 ini tidak hanya fokus dengan pekerja
penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima
upah, seperti tukang ojek, petani, dan lainnya.
Di Jember, sosialisasi melalui program “Tanya
Saya” dilakukan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
Jember, Jawa Timur, dengan cara mendekati para
pekerja bukan penerima upah di Pasar Tanjung,
Jember. Pada acara tersebut disosialisasikan empat
program perlindungan jaminan sosial yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Sosialisasi di Pasar Tanjung disambut positif
masyarakat pekerja terutama para para pedagang.
Dengan hanya menyisihkan uang Rp 46.200 per bulan
atau Rp 1.600 per hari, maka para pedagang bisa
mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jika terjadi
kecelakaan kerja maka biaya pengobatan dan
perawatan di rumah sakit ditanggung maksimal Rp 20
juta, santunan kematian sebesar Rp 68,5 juta, dan
sudah termasuk santunan berkala Rp 4,8 juta serta
biaya uang kubur Rp 2 juta. Sedangkan untuk Jaminan
Kematian diberikan santunan sebesar Rp 21 juta,
apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang
program Jaminan Kecelakaan Kerja yang lama. Namun
dengan mengacu PP terbaru yakni PP No. 44 tahun
2015, tentang Jaminan Kerja, maka biaya pengobatan
dan perawatan akan ditanggung rumah sakit sampai
sembuh, sesuai dengan kebutuhan medis.
Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
bukan hanya menarik bagi para pedagang, tetapi juga
banyak tukang ojeg, supir angkot, warung rokok,
warung kopi, pedagang asongan dan lain-lainnya yang
merupakan pekerja bukan penerima upah atau
informal ikut bergabung. Para pedagang di Pasar
Tanjung bersyukur karena dengan adanya program
tersebut mereka memiliki keamanan dan perlindungan
dalam melakukan pekerjaannya.
Di Bengkulu, sosialisasi kampanye “Tanya Saya”
dilakukan di pusat keramaian Kota Bengkulu.
Sosialisasi ini merupakan program komunikasi
pemasaran yang dilakukan demi mendukung kegiatan
akuisi kepesertaan dengan beberapa pesan penting
yang disampaikan secara terus-menerus kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi
Kampanye Tanya Saya bertujuan agar masyarakat bisa
lebih dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan serta
mengetahui secara detail tentang program yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada acara sosialisasi yang di gelar di halaman
depan parkir Bengkulu Indah Mall (BIM) dan kawasan
Sport Center, pada 19 April 2015, mengusung tema
“Return to Work” menggelar berbagai kegiatan
meliputi senam sehat, pemberian kuis berhadiah dan
pembagian brosur kampanye Tanya Saya bersama
loper koran. Masyarakat sangat antusias mengikuti
jalannya acara, terlihat hampir 300 ratus pengunjung
yang datang mengikuti kegiatan ini.
Selanjutnya, sosialisasi bertajuk “Tanya Saya” di
Kota Dumai dilakukan di pasar tradisional Bunda Sri
Mersing di Jalan Pulau Dayung, Dumai, pada tanggal 18
April 2015. Sebelumnya kegiatan serupa sudah
dilaksanakan di Jaya Mukti dan pusat perbelanjaan
modern Ramayana di Jalan Jenderal Sudirman Dumai.
Sosialisasi “Tanya Saya” ini bertujuan
memberikan pamahaman bagi masyarakat tentang
manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui
manfaat yang sangat besar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id50
Sakit Kepala
atau Vertigo?
SehatInfo
Jika pusing memburuk, ini dapat
menyebabkan gejala akan pingsan atau
syncope. Kadang-kadang pusing dapat
menyebabkan mual dan muntah. Pusing
jenis ini salah satu penyebabnya adalah vertigo. Yuk,
kita kenali perbedaan antara sakit kepala biasa dan
vertigo.
VertigoVertigo adalah perasaan bahwa Anda, atau
sekitar Anda bergerak berputar-putar, tapi
sesungguhnya tak ada gerakan nyata yang terjadi.
Anda mungkin merasa berputar, jatuh, atau mau
jatuh ke jurang. Jika vertigonya parah, akan sangat
mual dan muntah. Anda mungkin sulit berjalan atau
berdiri, kehilangan keseimbangan dan jatuh.
Vertigo terjadi saat ada konflik antara
sinyal-sinyal yang dikirim ke otak, oleh berbagai
keseimbangan dan sistem, yang merasakan posisi
tertentu dari tubuh. Otak menggunakan input dari
empat sistem sensor untuk menjaga indra agar
seimbang dan orientasi terhadap sekeliling Anda.
• Penglihatan memberi informasi tentang posisi
dan gerakan yang tercipta. Ini adalah bagian
penting dari mekanisme keseimbangan, dan
sering menolak informasi dari sistem indra
keseimbangan yang lain.
• Saraf-saraf sensor di sendi-sendi mengijinkan
otak menjaga trek posisi kaki, lengan, dan
batang tubuh. Tubuh secara otomatis mampu
untuk membuat perubahan kecil pada postur
yang membantu menjaga keseimbangan
(proprioception).
• Sensasi tekanan kulit memberi informasi,
tentang posisi tubuh dan gerakan, terkait
dengan gaya berat.
• Bagian di telinga dalam (labirin), termasuk
saluran-saluran semicircular, mengandung
sel-sel khusus yang mendeteksi gerakan dan
perubahan posisi. Cedera atau penyakit pada
telinga dalam, dapat mengirim sinyal-sinyal
yang salah ke otak, mengindikasikan
mekanisme keseimbangan pada (labirin), saat
mendeteksi gerakan. Jika sinyal-sinyal yang
salah berkonflik dengan sinyal-sinyal dari
keseimbangan lain, dan dari posisi pusat tubuh,
vertigo mungkin terjadi.
Penyebab umum vertigo:
• Gangguan pada telinga dalam, seperti benign
paroxysmal positional vertigo (BPPV), penyakit
Maniere, vestibular neuritis, atau labyrinthis.
• Cedera pada telinga atau kepala.
• Migren yang parah, memperburuk sakit kepala
yang sudah terjadi – dengan vertigo, mual,
muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara,
dan bau.
• Turunnya aliran darah melalui arteri yang
mensuplai darah di dasar otak (vertebrobasilar
insufficiency).
Penyebab lain vertigo, tapi ini jarang terjadi
adalah:
• Pertumbuhan non kanker di area belakang
gendang telinga (cholesteatoma).
• Tumor dan kanker otak yang menyebar ke
bagian tubuh lain (metastatis).
• Pertolongan medis harus segera dilakukan jika
vertigo yang terjadi diikuti hilangnya fungsi di
salah satu bagian tubuh, masalah pada otak –
seperti stroke atau transient ischemic attack
(TIA).
• Alkohol dan beberapa obat, baik yang
diresepkan oleh dokter atau yang tidak, dapat
menyebabkan sakit kepala atau vertigo.
Masalah ini mungkin berkembang dari:
- Terlalu banyak minum obat.
- Interaksi alkohol dan obat.
- Salah minum obat atau penyalahgunaan
obat-obatan dan alkohol.
- Intoksifikasi obat-obatan atau efek-efek
penolakan terhadap suatu obat.
Jika Anda mengalami sakit kepala hebat,
segeralah pergi ke dokter.
Sakit Kepala BiasaSakit kepala atau pusing dapat terjadi di segala
usia, tapi lebih umum dialami orang dewasa. Pusing
umumnya datang sewaktu-waktu, dan biasanya
tidak disebabkan oleh hal serius. Ini sering
disebabkan karena kejadian turunnya tekanan
darah, atau karena aliran darah ke kepala yang
terjadi, saat seseorang bangun tiba-tiba dari posisi
duduk atau tidur (orthostatic hypotension).
Pusing dapat disebabkan oleh banyak hal,
misalnya:
• Alergi tertentu.
• Penyakit seperti flu.
• Muntah, diare, demam, dan penyakit lain
yang menyebabkan dehidrasi.
• Bernafas sangat cepat dan sangat dalam
(hyperventilation).
• Kecemasan dan stres.
• Merokok, alkohol, atau narkoba.
Penyebab pusing yang lebih serius adalah
pendarahan. Kebanyakan, lokasi pendarahan dan
kebutuhan perawatan medis dapat diketahui
dengan jelas. Tapi kadang, terjadi pendarahan yang
tidak tampak (occult bleeding). Seseorang mungkin
mengalami pendarahan kecil di saluran cerna
selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tanpa
menyadari adanya pendarahan. Saat ini terjadi,
gejala yang dirasakan mungkin adalah pusing dan
kelelahan. Menstruasi yang sangat banyak
mengeluarkan darah, juga dapat menyebabkan
pusing tipe ini (occult bleeding).
Penyebab yang tidak umum dari pusing adalah
ritme jantung yang abnormal (arrhythmia), yang
dapat menyebabkan perasaan akan pingsan
(syncope). Perasaan akan pingsan yang tak dapat
dijelaskan akan diperiksa oleh dokter. Pasien dapat
mencek detak jantungnya sendiri dengan
memeriksa nadi tangannya.
Banyak obat yang diresepkan dokter atau obat
bebas yang dapat menyebabkan pusing atau
vertigo. Parah tidaknya pusing atau vertigo yang
disebabkan oleh obat-obat tertentu – bervariasi.
(*webMD)
Anda sering sakit kepala? Seberapa parahkah? Sakit kepala
ringan biasanya cepat hilang atau membaik jika si penderita
berbaring dan minum obat bebas pereda pusing.
51www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
SehatInfo
ika pusing memburuk, ini dapat
menyebabkan gejala akan pingsan atau
syncope. Kadang-kadang pusing dapat
menyebabkan mual dan muntah. Pusing
jenis ini salah satu penyebabnya adalah vertigo. Yuk,
kita kenali perbedaan antara sakit kepala biasa dan
vertigo.
VertigoVertigo adalah perasaan bahwa Anda, atau
sekitar Anda bergerak berputar-putar, tapi
sesungguhnya tak ada gerakan nyata yang terjadi.
Anda mungkin merasa berputar, jatuh, atau mau
jatuh ke jurang. Jika vertigonya parah, akan sangat
mual dan muntah. Anda mungkin sulit berjalan atau
berdiri, kehilangan keseimbangan dan jatuh.
Vertigo terjadi saat ada konflik antara
sinyal-sinyal yang dikirim ke otak, oleh berbagai
keseimbangan dan sistem, yang merasakan posisi
tertentu dari tubuh. Otak menggunakan input dari
empat sistem sensor untuk menjaga indra agar
seimbang dan orientasi terhadap sekeliling Anda.
• Penglihatan memberi informasi tentang posisi
dan gerakan yang tercipta. Ini adalah bagian
penting dari mekanisme keseimbangan, dan
sering menolak informasi dari sistem indra
keseimbangan yang lain.
• Saraf-saraf sensor di sendi-sendi mengijinkan
otak menjaga trek posisi kaki, lengan, dan
batang tubuh. Tubuh secara otomatis mampu
untuk membuat perubahan kecil pada postur
yang membantu menjaga keseimbangan
(proprioception).
• Sensasi tekanan kulit memberi informasi,
tentang posisi tubuh dan gerakan, terkait
dengan gaya berat.
• Bagian di telinga dalam (labirin), termasuk
saluran-saluran semicircular, mengandung
sel-sel khusus yang mendeteksi gerakan dan
perubahan posisi. Cedera atau penyakit pada
telinga dalam, dapat mengirim sinyal-sinyal
yang salah ke otak, mengindikasikan
mekanisme keseimbangan pada (labirin), saat
mendeteksi gerakan. Jika sinyal-sinyal yang
salah berkonflik dengan sinyal-sinyal dari
keseimbangan lain, dan dari posisi pusat tubuh,
vertigo mungkin terjadi.
Penyebab umum vertigo:
• Gangguan pada telinga dalam, seperti benign
paroxysmal positional vertigo (BPPV), penyakit
Maniere, vestibular neuritis, atau labyrinthis.
• Cedera pada telinga atau kepala.
• Migren yang parah, memperburuk sakit kepala
yang sudah terjadi – dengan vertigo, mual,
muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara,
dan bau.
• Turunnya aliran darah melalui arteri yang
mensuplai darah di dasar otak (vertebrobasilar
insufficiency).
Penyebab lain vertigo, tapi ini jarang terjadi
adalah:
• Pertumbuhan non kanker di area belakang
gendang telinga (cholesteatoma).
• Tumor dan kanker otak yang menyebar ke
bagian tubuh lain (metastatis).
• Pertolongan medis harus segera dilakukan jika
vertigo yang terjadi diikuti hilangnya fungsi di
salah satu bagian tubuh, masalah pada otak –
seperti stroke atau transient ischemic attack
(TIA).
• Alkohol dan beberapa obat, baik yang
diresepkan oleh dokter atau yang tidak, dapat
menyebabkan sakit kepala atau vertigo.
Masalah ini mungkin berkembang dari:
- Terlalu banyak minum obat.
- Interaksi alkohol dan obat.
- Salah minum obat atau penyalahgunaan
obat-obatan dan alkohol.
- Intoksifikasi obat-obatan atau efek-efek
penolakan terhadap suatu obat.
Jika Anda mengalami sakit kepala hebat,
segeralah pergi ke dokter.
Sakit Kepala BiasaSakit kepala atau pusing dapat terjadi di segala
usia, tapi lebih umum dialami orang dewasa. Pusing
umumnya datang sewaktu-waktu, dan biasanya
tidak disebabkan oleh hal serius. Ini sering
disebabkan karena kejadian turunnya tekanan
darah, atau karena aliran darah ke kepala yang
terjadi, saat seseorang bangun tiba-tiba dari posisi
duduk atau tidur (orthostatic hypotension).
Pusing dapat disebabkan oleh banyak hal,
misalnya:
• Alergi tertentu.
• Penyakit seperti flu.
• Muntah, diare, demam, dan penyakit lain
yang menyebabkan dehidrasi.
• Bernafas sangat cepat dan sangat dalam
(hyperventilation).
• Kecemasan dan stres.
• Merokok, alkohol, atau narkoba.
Penyebab pusing yang lebih serius adalah
pendarahan. Kebanyakan, lokasi pendarahan dan
kebutuhan perawatan medis dapat diketahui
dengan jelas. Tapi kadang, terjadi pendarahan yang
tidak tampak (occult bleeding). Seseorang mungkin
mengalami pendarahan kecil di saluran cerna
selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tanpa
menyadari adanya pendarahan. Saat ini terjadi,
gejala yang dirasakan mungkin adalah pusing dan
kelelahan. Menstruasi yang sangat banyak
mengeluarkan darah, juga dapat menyebabkan
pusing tipe ini (occult bleeding).
Penyebab yang tidak umum dari pusing adalah
ritme jantung yang abnormal (arrhythmia), yang
dapat menyebabkan perasaan akan pingsan
(syncope). Perasaan akan pingsan yang tak dapat
dijelaskan akan diperiksa oleh dokter. Pasien dapat
mencek detak jantungnya sendiri dengan
memeriksa nadi tangannya.
Banyak obat yang diresepkan dokter atau obat
bebas yang dapat menyebabkan pusing atau
vertigo. Parah tidaknya pusing atau vertigo yang
disebabkan oleh obat-obat tertentu – bervariasi.
(*webMD)
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id52
Wisdom
Masih terngiang di telinga seluruh rakyat
Indonesia, lengkingan perintah
komandaan upacara untuk mengenang
para pahlawan, dalam setiap upacara
Hari Kemerdekaan 17 an atau upacara Hari Pahlawan
10 November. “Mengheningkan cipta di mulai...”
Suasana senyap terpecah oleh lamat-lamat musik
dan lagu Mengheningkan Cipta – Ciptaan T.Prawit, :
Dengan seluruh angkasa raya memuji
Pahlawan negara
Nan gugur remaja diribaan bendera
Bela nusa bangsa
Kau kukenang wahai bunga putra bangsa
Kau Cahya pelita
Bagi Indonesia merdeka....
Dulu, setiap kali lagu itu dikumandangkan saat
upacara, akan menciptakan suasana sakral yang
menyebabkan bulu kuduk anak bangsa yang
mendengarnya berdiri. Dan, bahkan acapkali
mereka yang hanyut mengenang jasa para
pahlawan, tak jarang yang meneteskan air mata.
Upacara mengheningkan cipta itu, semula
diselenggarakan untuk mengenang jasa para
pahlawan yang telah rela mengorbankan harta dan
nyawanya untuk memperjuangkan serta
mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu,
pemerintah pun telah mencanangkan Hari
Pahlawan, pada tanggal 10 November.
Tanggal ditetapkan sebagai Hari Pahlawan
dipilih hari H peristiwa perjuangan heroik tentara
rakyat, 70 tahun silam. Ketika tentara rakyat
Indonesia berhasil menghadang invasi tentara
sekutu Inggris dan Belanda yang akan masuk
kembali di Surabaya.
Kendati tentara rakyat Indonesia hanya
memiliki beberapa pucuk senjata api, selebihnya
menggunakan bambu runcing. Mereka berani
berhadapan dengan tentara sekutu yang bersejata
modern. Rakyat dan Bangsa Indonesia tidak
pernah melupakan perjuangan heroik Bung Tomo,
yang membakar semangat rakyat lewat
siaran-siarannya radionya, kala itu.
Setiap tahun rakyat dan bangsa Indonesia
mengenang jasa para pahlawan perang
kemerdekaan. Namun, mutu peringatan
mengenang jasa pahlawan menurun dari waktu ke
waktu. Rakyat dan bangsa Indonesia – khususnya
generasi muda, sudah makin tidak mampu
menghayati makna mengenang jasa para pahlawan.
Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung
bersifat seremonial.
Tugas generasi muda saat ini adalah memberi
makna baru kepahlawanan dalam mengisi
kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan
berarti orang yang menonjol karena keberanian dan
pengorbanannya dalam membela kebenaran dan
bermakna untuk kepentingan orang banyak.
Seperti halnya, Andre Graff, orang asing asal
Perancis yang mengabdikan hidupnya buat
masyarakat Sumba. Sudah sepuluh tahun, pria
baya berprofesi pilot balon gas itu tinggal di
wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Membantu
masyarakat Sumba untuk mendapatkan air bersih.
Sejak tahun 2005 sd 2012, sudah lebih 60 sumur
air bersih digali untuk masyarakat Sumaba Timur
dan Barat.
Tanpa berhenti bekerja, dia terus menggali
sumur air bersih, dengan biaya sendiri serta
bantuan dari lembaga kemanusian internasional.
Hingga pria baya itu di juluki “Andre Sumur”,
tekadnya untuk membantu masyarakat Sumba
bermula karena rasa prihatin melihat ibu-ibu di
daerah tandus itu, untuk mendapatkan air bersih
harus berjalan 2-3 jam.
Di Kampung Ledetadu, Sumba Barat dan juga
Kampung Woru Wora, tempat tinggal Andre
selama bertualang sebagai penggali sumur di
berbagai tempat di Sumba. Kerja kerasnya tanpa
menuntut imbalan, untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan air bersih – sehingga Ia dianggap
pahlawan di Sumba dengan julukan amaenudu –
orang yang baik hati.
Selain Andre, ada banyak orang yang juga
mengabdikan hidupnya untuk negeri ini, khusus
melestarikan lingkungan. Namanya, H Chaerudin
yang akrab disebut Mang Idin (59 tahun), sudah
puluhan tahun menjaga kebersihan dan
menghijaukan bantaran sepanjang Kali
Pesangrahan, yang mengalir mulai dari hulu – di kaki
Gunung Pangrango, sampai muara di Teluk
Jakarta, sepanjang 136 Km.
Pada dekade 80 an, sangat jauh berbeda –
dengan masa lalu. Sepanjang Sungai Pesanggrahan
banyak menjadi tempat pembuangan sampah,
limbah industri rumah tangga. Kondisi bantaran kali
menjadi kumuh – tidak ada tanaman, dan airnya
yang dulu jernih berubah manjadi hitam dan bau.
Kondisi sungai yang memprihatinkan itu
membuat Mang Idin terpanggil untuk menjaga,
menghijaukan kembali, serta melestarikan. Bahkan,
Mang Udin sempat membangun Kelompok
Kelompok Tani Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga
Buana, pada tahun 1998, mengajak para petani
untuk menghijaukan bantara kali Pesanggrahan.
Bersama rekan-rekannya di KTLH, Mang Idin
mampu menghijaukan kembali Sungai
Pesanggrahan. Mereka berhasil menanam 40 ribuan
pohon produktif di sepanjang bantaran kali.
Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya
kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah,
kembali mengalir jernih, hingga Ikan-ikan bisa hidup
dan berkembang biak.
Atas kerja kerasnya, pengorbanannya, dan
ketulusannya menjaga kelestarian Sungai
pesanggrahan. Mang Idin pun yang dijuluki
Pahlawan Penghijauan yang tidak sekedar
merehabilitasi dan melakukan konservasi alam,
tetapi juga berhasil meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar bantaran kali. Sehingga mereka
bisa hidup dari kegiatan bertani dan beternak.
Pasca kemerdekaan, bangsa kita berharap
muncul banyak pahlawan dalam segala bidang
kehidupan, seperti halnya Andre Sumur dan Mang
Idin. Pahlawan-pahlawan yang mau mewujudkan
Indonesia yang damai, yang adil dan demokratis,
serta Indonesia yang sejahtera. Tidak semata
tentara – ABRI, yang menjaga wilayah NKRI.
Seperti juga obsesi Direktur Utama (Dirut)
BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, yang
disampaikannya dalam pidato memperingati Hari
Kemerdekaan, tahun lalu. Ia menghendaki seluruh
karyawan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya
menjadi pahlawan, yang bekerja keras dengan tulus
ikhlas, jujur, serta siap mengorbankan diri untuk
mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. n
MAKNA PAHLAWANDI MASA KINI
foto: iki-saiin.blogspot.co.id
53www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Wisdom
asih terngiang di telinga seluruh rakyat
Indonesia, lengkingan perintah
komandaan upacara untuk mengenang
para pahlawan, dalam setiap upacara
Hari Kemerdekaan 17 an atau upacara Hari Pahlawan
10 November. “Mengheningkan cipta di mulai...”
Suasana senyap terpecah oleh lamat-lamat musik
dan lagu Mengheningkan Cipta – Ciptaan T.Prawit, :
Dengan seluruh angkasa raya memuji
Pahlawan negara
Nan gugur remaja diribaan bendera
Bela nusa bangsa
Kau kukenang wahai bunga putra bangsa
Kau Cahya pelita
Bagi Indonesia merdeka....
Dulu, setiap kali lagu itu dikumandangkan saat
upacara, akan menciptakan suasana sakral yang
menyebabkan bulu kuduk anak bangsa yang
mendengarnya berdiri. Dan, bahkan acapkali
mereka yang hanyut mengenang jasa para
pahlawan, tak jarang yang meneteskan air mata.
Upacara mengheningkan cipta itu, semula
diselenggarakan untuk mengenang jasa para
pahlawan yang telah rela mengorbankan harta dan
nyawanya untuk memperjuangkan serta
mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu,
pemerintah pun telah mencanangkan Hari
Pahlawan, pada tanggal 10 November.
Tanggal ditetapkan sebagai Hari Pahlawan
dipilih hari H peristiwa perjuangan heroik tentara
rakyat, 70 tahun silam. Ketika tentara rakyat
Indonesia berhasil menghadang invasi tentara
sekutu Inggris dan Belanda yang akan masuk
kembali di Surabaya.
Kendati tentara rakyat Indonesia hanya
memiliki beberapa pucuk senjata api, selebihnya
menggunakan bambu runcing. Mereka berani
berhadapan dengan tentara sekutu yang bersejata
modern. Rakyat dan Bangsa Indonesia tidak
pernah melupakan perjuangan heroik Bung Tomo,
yang membakar semangat rakyat lewat
siaran-siarannya radionya, kala itu.
Setiap tahun rakyat dan bangsa Indonesia
mengenang jasa para pahlawan perang
kemerdekaan. Namun, mutu peringatan
mengenang jasa pahlawan menurun dari waktu ke
waktu. Rakyat dan bangsa Indonesia – khususnya
generasi muda, sudah makin tidak mampu
menghayati makna mengenang jasa para pahlawan.
Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung
bersifat seremonial.
Tugas generasi muda saat ini adalah memberi
makna baru kepahlawanan dalam mengisi
kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan
berarti orang yang menonjol karena keberanian dan
pengorbanannya dalam membela kebenaran dan
bermakna untuk kepentingan orang banyak.
Seperti halnya, Andre Graff, orang asing asal
Perancis yang mengabdikan hidupnya buat
masyarakat Sumba. Sudah sepuluh tahun, pria
baya berprofesi pilot balon gas itu tinggal di
wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Membantu
masyarakat Sumba untuk mendapatkan air bersih.
Sejak tahun 2005 sd 2012, sudah lebih 60 sumur
air bersih digali untuk masyarakat Sumaba Timur
dan Barat.
Tanpa berhenti bekerja, dia terus menggali
sumur air bersih, dengan biaya sendiri serta
bantuan dari lembaga kemanusian internasional.
Hingga pria baya itu di juluki “Andre Sumur”,
tekadnya untuk membantu masyarakat Sumba
bermula karena rasa prihatin melihat ibu-ibu di
daerah tandus itu, untuk mendapatkan air bersih
harus berjalan 2-3 jam.
Di Kampung Ledetadu, Sumba Barat dan juga
Kampung Woru Wora, tempat tinggal Andre
selama bertualang sebagai penggali sumur di
berbagai tempat di Sumba. Kerja kerasnya tanpa
menuntut imbalan, untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan air bersih – sehingga Ia dianggap
pahlawan di Sumba dengan julukan amaenudu –
orang yang baik hati.
Selain Andre, ada banyak orang yang juga
mengabdikan hidupnya untuk negeri ini, khusus
melestarikan lingkungan. Namanya, H Chaerudin
yang akrab disebut Mang Idin (59 tahun), sudah
puluhan tahun menjaga kebersihan dan
menghijaukan bantaran sepanjang Kali
Pesangrahan, yang mengalir mulai dari hulu – di kaki
Gunung Pangrango, sampai muara di Teluk
Jakarta, sepanjang 136 Km.
Pada dekade 80 an, sangat jauh berbeda –
dengan masa lalu. Sepanjang Sungai Pesanggrahan
banyak menjadi tempat pembuangan sampah,
limbah industri rumah tangga. Kondisi bantaran kali
menjadi kumuh – tidak ada tanaman, dan airnya
yang dulu jernih berubah manjadi hitam dan bau.
Kondisi sungai yang memprihatinkan itu
membuat Mang Idin terpanggil untuk menjaga,
menghijaukan kembali, serta melestarikan. Bahkan,
Mang Udin sempat membangun Kelompok
Kelompok Tani Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga
Buana, pada tahun 1998, mengajak para petani
untuk menghijaukan bantara kali Pesanggrahan.
Bersama rekan-rekannya di KTLH, Mang Idin
mampu menghijaukan kembali Sungai
Pesanggrahan. Mereka berhasil menanam 40 ribuan
pohon produktif di sepanjang bantaran kali.
Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya
kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah,
kembali mengalir jernih, hingga Ikan-ikan bisa hidup
dan berkembang biak.
Atas kerja kerasnya, pengorbanannya, dan
ketulusannya menjaga kelestarian Sungai
pesanggrahan. Mang Idin pun yang dijuluki
Pahlawan Penghijauan yang tidak sekedar
merehabilitasi dan melakukan konservasi alam,
tetapi juga berhasil meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar bantaran kali. Sehingga mereka
bisa hidup dari kegiatan bertani dan beternak.
Pasca kemerdekaan, bangsa kita berharap
muncul banyak pahlawan dalam segala bidang
kehidupan, seperti halnya Andre Sumur dan Mang
Idin. Pahlawan-pahlawan yang mau mewujudkan
Indonesia yang damai, yang adil dan demokratis,
serta Indonesia yang sejahtera. Tidak semata
tentara – ABRI, yang menjaga wilayah NKRI.
Seperti juga obsesi Direktur Utama (Dirut)
BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, yang
disampaikannya dalam pidato memperingati Hari
Kemerdekaan, tahun lalu. Ia menghendaki seluruh
karyawan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya
menjadi pahlawan, yang bekerja keras dengan tulus
ikhlas, jujur, serta siap mengorbankan diri untuk
mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id54
Peresmian operasional penuh BPJS
Ketenagakerjaan itu ditandai dengan
penekanan tombol sirene oleh Presiden
Jokowi didampingi oleh Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri,
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.
Dengan peresmian ini, BPJS Ketenagakerjaan
secara resmi mengelola program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri minta
agar BPJS Ketenagakerjaan mampu melayani
seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai
dengan daerah-daerah yang terpencil secara
profesional, mandiri, dan akuntabel. “Selama ini
penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya
diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya,
BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu
menyelenggarakan program jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang
merupakan angkatan kerja nasional,” katanya.
Dengan beroperasinya penuh BPJS
Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh
pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha
harus secara sinergi membantu mensukseskan
penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan ini.
Menurut Menaker, Keberlangsungan ke-4
program tersebut sangat ditentukan kepercayaan
masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran.
“BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan
pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi
seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai
dengan daerah-daerah yang terpencil secara
profesional, mandiri dan akuntabel,”ujar Hanif.
Dikatakan, Jaminan sosial bidang
ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi
pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak
dalam suatu hubungan kerja mengingat
perlindungan jaminan sosial universal merupakan
keharusan di era industrialisasi saat ini.
Hanif menambahkan, Konsep peraturan
pemerintah tentang penyelenggaraan program
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan
jaminan hari tua secara umum tidak mengalami
perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima
oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut
akan mengalami peningkatan secara signifikan.
“Dengan terjaminnya pekerja dari risiko kerja, maka
diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja
bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi
dunia usaha, secara makro akan meningkatkan
produktivitas kerja yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan,
jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial
untuk pekerja setiap bulannya saat memasuki masa
pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total
permanen dan atau meninggal dunia, yang
diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.
Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja
untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di
saat memasuki usia yang tidak produktif lagi.
Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan
ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa
tuanya.
Dikatakan, operasi penuh BPJS
Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan
manfaat pada program-program lainnya, di
antaranya peningkatan manfaat pada jaminan
kematian, yang sebelumnya mendapat santunan
sebesar Rp 21 juta bertambah menjadi Rp 24 juta.
Menurut Elvyn, pada jaminan kecelakaan kerja,
peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan
perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar
maksimal Rp 20 juta, ditingkatkan menjadi
pengobatan dan perawatan sampai sembuh.
Selain itu, kata dia, jika terjadi cacat sebagian
permanen, pekerja juga akan mendapatkan
pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja
melalui penyempurnaan manfaat jaminan
kecelakaan kerja - return to work (JKK-RTW), di
samping santunan cacat yang diterima. Dengan
demikian pekerja tetap bisa mendapatkan
penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan
yang dijalani.
Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan juga
mengembangkan manfaat di luar program utama
yang disebut total benefit. Manfaat yang diperoleh
meliputi housing benefit atau kemudahan pemilikan
rumah, food benefit atau penyediaan pangan murah,
education benefit atau pemberian beasiswa
pendidikan, transportation benefit atau kemudahan
akses transportasi publik, dan health benefit atau
dukungan akses fasilitas kesehatan. "Semua
manfaat tambahan tersebut melengkapi financial
benefit yang telah disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan kepada para peserta," katanya. n
PRESIDEN MERESMIKANBPJS KETENAGAKERJAANBEROPERASI PENUH
Presiden Joko Widodo meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 yang ditandai dengan tambahan program, yakni program Jaminan Pensiun.
Review
55www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
eresmian operasional penuh BPJS
Ketenagakerjaan itu ditandai dengan
penekanan tombol sirene oleh Presiden
Jokowi didampingi oleh Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri,
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.
Dengan peresmian ini, BPJS Ketenagakerjaan
secara resmi mengelola program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan
Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja
penerima upah (formal) maupun pekerja bukan
penerima upah (informal).
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri minta
agar BPJS Ketenagakerjaan mampu melayani
seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai
dengan daerah-daerah yang terpencil secara
profesional, mandiri, dan akuntabel. “Selama ini
penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya
diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya,
BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu
menyelenggarakan program jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang
merupakan angkatan kerja nasional,” katanya.
Dengan beroperasinya penuh BPJS
Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh
pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha
harus secara sinergi membantu mensukseskan
penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan ini.
Menurut Menaker, Keberlangsungan ke-4
program tersebut sangat ditentukan kepercayaan
masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran.
“BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan
pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi
seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai
dengan daerah-daerah yang terpencil secara
profesional, mandiri dan akuntabel,”ujar Hanif.
Dikatakan, Jaminan sosial bidang
ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi
pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak
dalam suatu hubungan kerja mengingat
perlindungan jaminan sosial universal merupakan
keharusan di era industrialisasi saat ini.
Hanif menambahkan, Konsep peraturan
pemerintah tentang penyelenggaraan program
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan
jaminan hari tua secara umum tidak mengalami
perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima
oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut
akan mengalami peningkatan secara signifikan.
“Dengan terjaminnya pekerja dari risiko kerja, maka
diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja
bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi
dunia usaha, secara makro akan meningkatkan
produktivitas kerja yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan,
jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial
untuk pekerja setiap bulannya saat memasuki masa
pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total
permanen dan atau meninggal dunia, yang
diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.
Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja
untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di
saat memasuki usia yang tidak produktif lagi.
Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan
ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa
tuanya.
Dikatakan, operasi penuh BPJS
Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan
manfaat pada program-program lainnya, di
antaranya peningkatan manfaat pada jaminan
kematian, yang sebelumnya mendapat santunan
sebesar Rp 21 juta bertambah menjadi Rp 24 juta.
Menurut Elvyn, pada jaminan kecelakaan kerja,
peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan
perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar
maksimal Rp 20 juta, ditingkatkan menjadi
pengobatan dan perawatan sampai sembuh.
Selain itu, kata dia, jika terjadi cacat sebagian
permanen, pekerja juga akan mendapatkan
pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja
melalui penyempurnaan manfaat jaminan
kecelakaan kerja - return to work (JKK-RTW), di
samping santunan cacat yang diterima. Dengan
demikian pekerja tetap bisa mendapatkan
penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan
yang dijalani.
Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan juga
mengembangkan manfaat di luar program utama
yang disebut total benefit. Manfaat yang diperoleh
meliputi housing benefit atau kemudahan pemilikan
rumah, food benefit atau penyediaan pangan murah,
education benefit atau pemberian beasiswa
pendidikan, transportation benefit atau kemudahan
akses transportasi publik, dan health benefit atau
dukungan akses fasilitas kesehatan. "Semua
manfaat tambahan tersebut melengkapi financial
benefit yang telah disampaikan BPJS
Ketenagakerjaan kepada para peserta," katanya. n
Review
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id56
GABUNG ISSABPJS WUJUDKAN VISI
Agenda
Guna mewujudkan visi menjadi lembaga
penyelenggara jaminan sosial berkelas
dunia, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) menjadi anggota International
Social Security Association (ISSA). ISSA merupakan
asosiasi jaminan sosial berskala global.
“ISSA merupakan lembaga organisasi jaminan
sosial internasional yang memiliki anggota 170
negara dan 340 institusi. BPJS Ketenagakerjaan
sendiri telah menjadi anggota aktif ISSA sejak tahun
1999,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan
Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus
Supriyadi di Jakarta baru-baru ini.
Untuk yang kedua kalinya, BPJS
Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari kegiatan
ISSA bertajuk seminar internasional. Pada tahun
2010 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan
rumah bagi ISSA Technical Seminar for South East
Asia Bali, dan belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan
kembali menjadi tuan rumah dalam acara ISSA
bertajuk International Seminar on Social Security
Reform yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada
19 – 20 Agustus 2015 lalu.
Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dan
pembicara dari 15 negara wilayah Asia, Australia
hingga Eropa. Turut hadir dalam seminar tersebut
Presiden ISSA Errol Frank Stoove, Ketua Dewan
Jaminan Sosial Nasional Chazali Husni Situmorang,
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang
Widianto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elvyn G. Masassya serta pembicara dari berbagai
negara dan institusi jaminan sosial.
Agus mengatakan, reformasi dan trasformasi
jaminan sosial menjadi ulasan utama dalam acara
yang mengusung tema Providing Adequate Benefits
for all and adopting to employment Future
Megatrends tersebut. “Saat ini Indonesia memang
sedang melakukan transformasi jaminan sosial. Kita
selenggarakan di Agustus karena kita baru saja
beroperasi penuh sebagai BPJS Ketenagakerjaan
yang mana itu mengimplementasikan seluruh
transformasi yang sifatnya fundamental di negeri
ini,” paparnya.
Adapun aspek transfromasi yg ada pada
lembaga jaminan sosial disuatu negara, imbuh Agus,
bisa dari berbagai aspek seperti aspek
ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga aspek
teknologi. “Kalau temanya itu mengulas tentang
bagaimana memberikan benefit yang memadai untuk
semua penduduk dan mengatasi yang sifatnya
kedepan. Ya kita musti peka terhadap semua
perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita,
seperti di aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga
teknologi itu mempengaruhi kesemuanya. Mulai
skemanya, kebutuhan program design juga the way to
deliver services itu karena kemajuan teknologi.”
Tak hanya mengulas tentang reformasi dan
tranformasi jaminan pensiun, dalam acara yang
dibuka resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif
Dhakiri itu juga mengulas terkait praktek investasi
dana jaminan sosial hingga praktek implementasi
return-to-work dari negara-negara anggota ISSA.
Agus memaparkan, tujuan dari
penyelenggaraan seminar internasional tersebut
antara lain untuk memperkuat peran BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal transformasi jaminan
sosial di taraf internasional. Seminar ini juga untuk
membagi pengalaman BPJS Ketenagakerjaan
tentang transformasi institusi penyelenggaraan
jaminan sosial, implementasi jaminan pensiun dan
metode investasi dan ajaminan sosial.
“Seminar tersebut juga bertujuan untuk
memprakarsai peningkatan manfaat program
jaminan kecelakaan kerja melalui pengembangan
program return-to-work sebagai investasi untuk
mempertahankan program jaminan sosial yang
berkelanjutan,” tambahnya.
Atas upaya transformasi dan inovasi-inovasi
yang telah dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan pun
mendapat apresiasi positif dari negara lain. Agus
mengungkapkan, Presiden ISSA Mr. Errol Frank
Stoove turut memberi testimoni dan apresiasi
kepada BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS
Ketenagakerjaan telah memulai awal dari era baru
jaminan sosial dan ini merupakan langkah yang luar
biasa dengan banyak hal yang harus dipersiapkan,”
ungkap Agus menirukan perkataan Errol Frank
Stoove pada sambutannya di seminar internasional
tersebut.
Dalam seminar tersebut, Director of Internasional
Relation AUVA Austria, Dominique Dressler
mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah
menunjukkan kemampuannya mewujudkan visi BPJS
Ketenagakerjaan berkelas dunia. “Saya melihat
mereka tiga tahun yang lalu sewaktu masih di awal
era transformasi dan sekarang sudah melihat
hasilnya.”
Pun dengan yang diungkapkan CEO SOCSO
Malaysia, Dato Muhammad Azman, “sungguh luar
biasa dapat melihat proses transformasi yang telah
dilakukan oleh BPJS Ketengakaerjaan dan sangat
menantikan kerjasama yang akan dibangun
kedepannya, khususnya di wilayah Asean.”
Dalam keanggotaannya di organisasi ISSA, jelas
Agus, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam hal
memberikan masukan mengenai perkembangan
jaminan sosial di Indonesia kepada semua orang serta
menjadi anggota Biro ISSA dan wakil ketua komite
teknis pengembangan jaminan pensiun.
Sementara itu, selain positioning kelembagaan,
ISSA juga memberi manfaat untuk BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal benchmarking dan
update perkembangan jaminan sosial serta akses ke
jurnal yang diterbitkan oleh ISSA. “Dukungan teknis
dari ISSA terkait pengembangan manfaat program
dan peningkatan pelayanan dan kinerja operasional
melalui akses ISSA guidelines, ISSA best practice, dan
pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh
ISSA,” ungkap Agus.
Adapun akses ke ISSA Centre of Excellence,
imbuh Agus, meliputi ISSA Guidelines for Social
Security Administration, ISSA Academy Workshop,
ISSA Diploma Training, ISSA Assessment and
Benchmarking, serta ISSA Recognation.
Dalam hal mencapai visi sebagai lembaga
penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, belum
ada lembaga social security suatu negara anggota
ISSA yang dijadikan acuan dan rujukan BPJS
Ketenagakerjaan. Karena menurut Agus, karakter
setiap negara berbeda-beda demikian dengan
Indonesia.
“No one size fits all, tidak ada yang satu negara
itu terjadi cocok pas, yang ada setiap negara punya
kekhasannya masing-masing. Mulai dari skema
programnya, karakter ketenagkerjaannya, kondisi
makroekonominya dan sebagainya, jadi yang ada kita
belajar dan melihat dari semua mana yang cocok dan
baik itu kita implementasikan di kita.
Begitupun dengan program jaminan sosial, tidak
ada kiblat khusus dari negara maju di dunia yang
menjadi acuan BPJS dalam praktik jaminan sosial di
Indonesia.
Kita ambil dari semuanya, praktek terbaik di
Eropa tidak seluruhnya kita tiru, tapi juga praktik di
South East Asia sangat menarik. Banyak hal positif
terkait praktik jaminan sosial di wilayah Asean, tidak
harus selalu dari negara maju. Kita akan selalu
mengambil positif dari mana saja, tidak ada kiblat
kemanapun.” n
JADI LEMBAGA PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL BERKELAS DUNIA
57www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 09
Agenda
una mewujudkan visi menjadi lembaga
penyelenggara jaminan sosial berkelas
dunia, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) menjadi anggota International
Social Security Association (ISSA). ISSA merupakan
asosiasi jaminan sosial berskala global.
“ISSA merupakan lembaga organisasi jaminan
sosial internasional yang memiliki anggota 170
negara dan 340 institusi. BPJS Ketenagakerjaan
sendiri telah menjadi anggota aktif ISSA sejak tahun
1999,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan
Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus
Supriyadi di Jakarta baru-baru ini.
Untuk yang kedua kalinya, BPJS
Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari kegiatan
ISSA bertajuk seminar internasional. Pada tahun
2010 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan
rumah bagi ISSA Technical Seminar for South East
Asia Bali, dan belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan
kembali menjadi tuan rumah dalam acara ISSA
bertajuk International Seminar on Social Security
Reform yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada
19 – 20 Agustus 2015 lalu.
Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dan
pembicara dari 15 negara wilayah Asia, Australia
hingga Eropa. Turut hadir dalam seminar tersebut
Presiden ISSA Errol Frank Stoove, Ketua Dewan
Jaminan Sosial Nasional Chazali Husni Situmorang,
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang
Widianto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elvyn G. Masassya serta pembicara dari berbagai
negara dan institusi jaminan sosial.
Agus mengatakan, reformasi dan trasformasi
jaminan sosial menjadi ulasan utama dalam acara
yang mengusung tema Providing Adequate Benefits
for all and adopting to employment Future
Megatrends tersebut. “Saat ini Indonesia memang
sedang melakukan transformasi jaminan sosial. Kita
selenggarakan di Agustus karena kita baru saja
beroperasi penuh sebagai BPJS Ketenagakerjaan
yang mana itu mengimplementasikan seluruh
transformasi yang sifatnya fundamental di negeri
ini,” paparnya.
Adapun aspek transfromasi yg ada pada
lembaga jaminan sosial disuatu negara, imbuh Agus,
bisa dari berbagai aspek seperti aspek
ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga aspek
teknologi. “Kalau temanya itu mengulas tentang
bagaimana memberikan benefit yang memadai untuk
semua penduduk dan mengatasi yang sifatnya
kedepan. Ya kita musti peka terhadap semua
perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita,
seperti di aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga
teknologi itu mempengaruhi kesemuanya. Mulai
skemanya, kebutuhan program design juga the way to
deliver services itu karena kemajuan teknologi.”
Tak hanya mengulas tentang reformasi dan
tranformasi jaminan pensiun, dalam acara yang
dibuka resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif
Dhakiri itu juga mengulas terkait praktek investasi
dana jaminan sosial hingga praktek implementasi
return-to-work dari negara-negara anggota ISSA.
Agus memaparkan, tujuan dari
penyelenggaraan seminar internasional tersebut
antara lain untuk memperkuat peran BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal transformasi jaminan
sosial di taraf internasional. Seminar ini juga untuk
membagi pengalaman BPJS Ketenagakerjaan
tentang transformasi institusi penyelenggaraan
jaminan sosial, implementasi jaminan pensiun dan
metode investasi dan ajaminan sosial.
“Seminar tersebut juga bertujuan untuk
memprakarsai peningkatan manfaat program
jaminan kecelakaan kerja melalui pengembangan
program return-to-work sebagai investasi untuk
mempertahankan program jaminan sosial yang
berkelanjutan,” tambahnya.
Atas upaya transformasi dan inovasi-inovasi
yang telah dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan pun
mendapat apresiasi positif dari negara lain. Agus
mengungkapkan, Presiden ISSA Mr. Errol Frank
Stoove turut memberi testimoni dan apresiasi
kepada BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS
Ketenagakerjaan telah memulai awal dari era baru
jaminan sosial dan ini merupakan langkah yang luar
biasa dengan banyak hal yang harus dipersiapkan,”
ungkap Agus menirukan perkataan Errol Frank
Stoove pada sambutannya di seminar internasional
tersebut.
Dalam seminar tersebut, Director of Internasional
Relation AUVA Austria, Dominique Dressler
mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah
menunjukkan kemampuannya mewujudkan visi BPJS
Ketenagakerjaan berkelas dunia. “Saya melihat
mereka tiga tahun yang lalu sewaktu masih di awal
era transformasi dan sekarang sudah melihat
hasilnya.”
Pun dengan yang diungkapkan CEO SOCSO
Malaysia, Dato Muhammad Azman, “sungguh luar
biasa dapat melihat proses transformasi yang telah
dilakukan oleh BPJS Ketengakaerjaan dan sangat
menantikan kerjasama yang akan dibangun
kedepannya, khususnya di wilayah Asean.”
Dalam keanggotaannya di organisasi ISSA, jelas
Agus, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam hal
memberikan masukan mengenai perkembangan
jaminan sosial di Indonesia kepada semua orang serta
menjadi anggota Biro ISSA dan wakil ketua komite
teknis pengembangan jaminan pensiun.
Sementara itu, selain positioning kelembagaan,
ISSA juga memberi manfaat untuk BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal benchmarking dan
update perkembangan jaminan sosial serta akses ke
jurnal yang diterbitkan oleh ISSA. “Dukungan teknis
dari ISSA terkait pengembangan manfaat program
dan peningkatan pelayanan dan kinerja operasional
melalui akses ISSA guidelines, ISSA best practice, dan
pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh
ISSA,” ungkap Agus.
Adapun akses ke ISSA Centre of Excellence,
imbuh Agus, meliputi ISSA Guidelines for Social
Security Administration, ISSA Academy Workshop,
ISSA Diploma Training, ISSA Assessment and
Benchmarking, serta ISSA Recognation.
Dalam hal mencapai visi sebagai lembaga
penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, belum
ada lembaga social security suatu negara anggota
ISSA yang dijadikan acuan dan rujukan BPJS
Ketenagakerjaan. Karena menurut Agus, karakter
setiap negara berbeda-beda demikian dengan
Indonesia.
“No one size fits all, tidak ada yang satu negara
itu terjadi cocok pas, yang ada setiap negara punya
kekhasannya masing-masing. Mulai dari skema
programnya, karakter ketenagkerjaannya, kondisi
makroekonominya dan sebagainya, jadi yang ada kita
belajar dan melihat dari semua mana yang cocok dan
baik itu kita implementasikan di kita.
Begitupun dengan program jaminan sosial, tidak
ada kiblat khusus dari negara maju di dunia yang
menjadi acuan BPJS dalam praktik jaminan sosial di
Indonesia.
Kita ambil dari semuanya, praktek terbaik di
Eropa tidak seluruhnya kita tiru, tapi juga praktik di
South East Asia sangat menarik. Banyak hal positif
terkait praktik jaminan sosial di wilayah Asean, tidak
harus selalu dari negara maju. Kita akan selalu
mengambil positif dari mana saja, tidak ada kiblat
kemanapun.” n
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id58
Q
Q
A
A
JawabTanya
ARJUNA RINALDY
Saya adalah anggota peserta jamsostek dari
tahun 2007-2009 tepatnya masuk kerja
27-9-2007 s/d 20-02-2009. Apakah saya
bisa untuk mencairkan dana saya? untuk
persyaratannya apa saja ? Untuk paklaring
yang hilang bisa bikin surat keterangan dari
pihak kepolisian yah? Mohon kiranya bisa
dijawab dan dijelaskan. Terima kasih.
BPJS KETENAGAKERJAAN
Sesuai PP 60 tahun 2015, bahwa JHT bisa
dicairkan jika peserta mencapai usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia. Mencapai usia pensiun
termasuk di dalamnya adalah:
mengundurkan diri, terkena PHK atau
meninggalkan wilayah NKRI untuk
selamanya, tanpa melihat masa kepesertaan
10 tahun. Jika saat ini saudara tidak sedang
aktif bekerja, JHT saudara dapat dicairkan
dengan melengkapi syarat sbb:
a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
dan copy
b. Copy KTP dengan menunjukan aslinya
c. Copy Kartu Keluarga dengan menunjukan
aslinya
d. Verklaring dari perusahaan
e. Copy buku rekening tabungan (untuk
pembayaran transfer)
Apabila kehilangan verklaring, bila
perusahaan masih aktif dapat diusahakan
untuk dimintakan kembali ke perusahaan.
Namun jika perusahaan sudah bubar dapat
dilampiri dengan surat keterangan hilang
dari pihak kepolisian.
RINALDI MULIYA
Jamsostek berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan, apakah artinya kartu
kepesertaan jamsostek tidak laku/tidak
berguna lagi? Apakah harus mendaftar
ulang BPJS Ketenagakerjaan lagi? Dan
apakah jika mendaftar ulang BPJS
Ketenagakerjaan, maka itu artinya hitungan
menjadi anggota kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dihitung dari ketika
mendaftar ulang kembali BPJS
Ketenagakerjaan tersebut dan artinya
masa dimana ketika menjadi
kepesertaan jamsostek terhapus
sia-sia? Mohon penjelasannya.
BPJS KETENAGAKERJAAN
Apabila sahabat sebelumnya sudah
terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan /jamsostek maka
sahabat tidak perlu mendaftar
kepesertaan baru, bila sahabat
berpindah perusahaan kepesertaan
sahabat bisa diteruskan. Dan jangan
khawatir meskipun kepesertaan
sahabat sudah tidak aktif dana
sahabat tidak akan hilang justru
semakin bertambah dengan hasil
pengembangan saldo yg diberikan
BPJS Ketenagakerjaan setiap bulanya.
Apabila kepesertaan sahabat
diteruskan maka hitungan kepesertaan
adalah dihitung dari kepesertaan
terlama, tetapi bila sahabat memiliki
>1kpj maka disarankan untuk digabung
selain saldo menjadi satu ,masa
kepesertaan sahabat juga dihitung dari
kartu yg terlama. Untuk informasi
lebih lanjut silahkan hub call center
1500910. Terima kasih.
KUIS BRIDGE O9
Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan for-
mat (Jawaban)#BRIDGE09@BPJSTKinfo. Jawaban
pa ling lambat kami terima pada 31 Oktober 2015.
Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @
BPJSTKinfo.
Kapan dan Dimanakah Peresmian BPJS
Ketenagakerjaan Full Operation
dilaksanakan?
BRIDGE VOLUME 09 www.bpjsketenagakerjaan.go.id6060 BRIDGE VOLUME 03 www.bpjsketenagakerjaan.go.id
top related