pptsp cimahi
Post on 23-Dec-2015
280 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SELAMAT DATANG SELAMAT DATANG
DIDIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA CIMAHIKOTA CIMAHI
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN
PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHIKOTA CIMAHI
Cimahi, Cimahi, Agustus Agustus 200 20099
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN
PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHIKOTA CIMAHI
Cimahi, Cimahi, Agustus Agustus 200 20099
PERAN PEMERINTAHPERAN PEMERINTAHPERAN PEMERINTAHPERAN PEMERINTAH
Paradigma pemerintahan berdasarkan Paradigma pemerintahan berdasarkan Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :Pemerintahan Daerah, bahwa :
Pemerintah berperan sebagai Fasilitator dan Pemerintah berperan sebagai Fasilitator dan regulator, yaitu fungsi pelayanan masyarakatregulator, yaitu fungsi pelayanan masyarakat
Paradigma pemerintahan berdasarkan Paradigma pemerintahan berdasarkan Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :Pemerintahan Daerah, bahwa :
Pemerintah berperan sebagai Fasilitator dan Pemerintah berperan sebagai Fasilitator dan regulator, yaitu fungsi pelayanan masyarakatregulator, yaitu fungsi pelayanan masyarakat
KONDISI PELAYANAN PERIZINAN KONDISI PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA CIMAHI SAAT INIDI KOTA CIMAHI SAAT INI
KONDISI PELAYANAN PERIZINAN KONDISI PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA CIMAHI SAAT INIDI KOTA CIMAHI SAAT INI
• ADA 25 PERATURAN DAERAH KOTA ADA 25 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI YANG MENGATUR PERIZINAN CIMAHI YANG MENGATUR PERIZINAN
• BERDASARKAN PERDA TERSEBUT, BERDASARKAN PERDA TERSEBUT, TERCATAT ADA 95 JENIS IZIN YANG TERCATAT ADA 95 JENIS IZIN YANG TERSEBAR DI 10 (SEPULUH) SKPD;TERSEBAR DI 10 (SEPULUH) SKPD;
• PERINCIAN SETIAP JENIS IZIN DAN UNIT PERINCIAN SETIAP JENIS IZIN DAN UNIT PENGELOLA (TERLAMPIR)PENGELOLA (TERLAMPIR)
• ADA 25 PERATURAN DAERAH KOTA ADA 25 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI YANG MENGATUR PERIZINAN CIMAHI YANG MENGATUR PERIZINAN
• BERDASARKAN PERDA TERSEBUT, BERDASARKAN PERDA TERSEBUT, TERCATAT ADA 95 JENIS IZIN YANG TERCATAT ADA 95 JENIS IZIN YANG TERSEBAR DI 10 (SEPULUH) SKPD;TERSEBAR DI 10 (SEPULUH) SKPD;
• PERINCIAN SETIAP JENIS IZIN DAN UNIT PERINCIAN SETIAP JENIS IZIN DAN UNIT PENGELOLA (TERLAMPIR)PENGELOLA (TERLAMPIR)
KONDISI PELAYANAN PERIZINAN KONDISI PELAYANAN PERIZINAN YANG TIDAK TERATURYANG TIDAK TERATUR
KONDISI PELAYANAN PERIZINAN KONDISI PELAYANAN PERIZINAN YANG TIDAK TERATURYANG TIDAK TERATUR
PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Dengan tersebarnya pelayanan izin di Dengan tersebarnya pelayanan izin di beberapa SKPD, menimbulkan berbagai beberapa SKPD, menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain :permasalahan, antara lain : Terjadinya Terjadinya iinefisiensi : waktu, biaya, nefisiensi : waktu, biaya,
tenaga, sarana dan prasarana;tenaga, sarana dan prasarana; Munculnya jasa informal (percaloan, Munculnya jasa informal (percaloan,
tambahan biaya tinggi, dan lain-lain;tambahan biaya tinggi, dan lain-lain; Citra pelayanan pemerintah tidak Citra pelayanan pemerintah tidak
memuaskan masyarakatmemuaskan masyarakat
Dengan tersebarnya pelayanan izin di Dengan tersebarnya pelayanan izin di beberapa SKPD, menimbulkan berbagai beberapa SKPD, menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain :permasalahan, antara lain : Terjadinya Terjadinya iinefisiensi : waktu, biaya, nefisiensi : waktu, biaya,
tenaga, sarana dan prasarana;tenaga, sarana dan prasarana; Munculnya jasa informal (percaloan, Munculnya jasa informal (percaloan,
tambahan biaya tinggi, dan lain-lain;tambahan biaya tinggi, dan lain-lain; Citra pelayanan pemerintah tidak Citra pelayanan pemerintah tidak
memuaskan masyarakatmemuaskan masyarakat
Untuk suksesnya otonomi dan mengusung tata pemerintahan yang baik, salah satunya perbaikan pelayanan perizinan dengan “PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU”
Untuk suksesnya otonomi dan mengusung tata pemerintahan yang baik, salah satunya perbaikan pelayanan perizinan dengan “PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU”
LATAR BELAKANG PELAYANAN PERIZINAN LATAR BELAKANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
LATAR BELAKANG PELAYANAN PERIZINAN LATAR BELAKANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom, Menegaskan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi.
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Cimahi, menetapkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal (Bidang Perizinan)
3. Sejak Januari 2005 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mulai dikelola Dinas Penanaman Modal (Bidang Perizinan sebagai embrio PPTSP), baru 11 izin yang dikelola (sampai dengan 20 Februari 2007).
4. Sebanyak 84 izin masih dikelola 9 (sembilan) SKPD
5. Ada tambahan 49 izin saat peluncuran/peresmian tanggal 07 Maret 2007
1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom, Menegaskan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi.
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Cimahi, menetapkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal (Bidang Perizinan)
3. Sejak Januari 2005 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mulai dikelola Dinas Penanaman Modal (Bidang Perizinan sebagai embrio PPTSP), baru 11 izin yang dikelola (sampai dengan 20 Februari 2007).
4. Sebanyak 84 izin masih dikelola 9 (sembilan) SKPD
5. Ada tambahan 49 izin saat peluncuran/peresmian tanggal 07 Maret 2007
SOLUSI DAN KEBIJAKANSOLUSI DAN KEBIJAKAN
• Untuk percepatan terlaksananya PPTSP dengan mencari mitra yang bisa memberikan pendampingan dan bantuan teknis.
BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS
• BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN THE ASIA BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN THE ASIA FOUNDATION PADA BULAN JULI 2006, PEMERINTAH FOUNDATION PADA BULAN JULI 2006, PEMERINTAH KOTA CIMAHI DISETUJUI UNTUK MENDAPAT BANTUAN KOTA CIMAHI DISETUJUI UNTUK MENDAPAT BANTUAN TEKNIS/PENDAMPINGAN DARI TAF.TEKNIS/PENDAMPINGAN DARI TAF.
• LEMBAGA YANG DITUNJUK TAF UNTUK PROGRAM LEMBAGA YANG DITUNJUK TAF UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PPTSP TERSEBUT ADALAH BANDUNG PENINGKATAN PPTSP TERSEBUT ADALAH BANDUNG TRUST ADVISORY GROUP (B-TRUST), BERDASARKAN TRUST ADVISORY GROUP (B-TRUST), BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA :NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA :
180/9.a – Perj/2006180/9.a – Perj/2006• NOMOR :NOMOR : 002/btrust/P.OSS.C/2006 002/btrust/P.OSS.C/2006 • TANGGAL : 7 Agustus 2006TANGGAL : 7 Agustus 2006
PENANDATANGANAN KERJASAMA PENANDATANGANAN KERJASAMA BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS
PENANDATANGANAN KERJASAMA PENANDATANGANAN KERJASAMA BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS
KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN WAKIL THE ASIA DENGAN WAKIL THE ASIA
FOUNDATIONFOUNDATION
KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN WAKIL THE ASIA DENGAN WAKIL THE ASIA
FOUNDATIONFOUNDATION
13 TAHAPAN KEGIATAN :13 TAHAPAN KEGIATAN :
1. 1. Penyamaan Persepsi Tentang PPTSPPenyamaan Persepsi Tentang PPTSP
Arahan Walikota Cimahi tentang Kebijakan Arahan Walikota Cimahi tentang Kebijakan Nasional (Permendagri No. 24 Tahun 2006)Nasional (Permendagri No. 24 Tahun 2006)
1. 1. Penyamaan Persepsi Tentang PPTSPPenyamaan Persepsi Tentang PPTSP
Arahan Walikota Cimahi tentang Kebijakan Arahan Walikota Cimahi tentang Kebijakan Nasional (Permendagri No. 24 Tahun 2006)Nasional (Permendagri No. 24 Tahun 2006)
2. PEMBENTUKAN KOMITMEN OLEH 2. PEMBENTUKAN KOMITMEN OLEH WALIKOTA CIMAHIWALIKOTA CIMAHI
PEMBENTUKAN KOMITMEN DENGAN DPRD PEMBENTUKAN KOMITMEN DENGAN DPRD KOTA CIMAHIKOTA CIMAHI
KOMITMENT KAMIKOMITMENT KAMIKOMITMENT KAMIKOMITMENT KAMI
3. PENYIAPAN ANGGARAN APBD3. PENYIAPAN ANGGARAN APBD
KEBUTUHAN ANGGARAN YANG PERLU KEBUTUHAN ANGGARAN YANG PERLU DIALOKASIKAN DALAM APBD :DIALOKASIKAN DALAM APBD :
•TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-
•TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-
•TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-
•TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-
KEBUTUHAN ANGGARAN YANG PERLU KEBUTUHAN ANGGARAN YANG PERLU DIALOKASIKAN DALAM APBD :DIALOKASIKAN DALAM APBD :
•TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-
•TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-
•TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-
•TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-
4.4. PENYUSUNAN PENYUSUNAN GRAND GRAND DESIGN & DESIGN &
- Analisa Perda terkait PPTSP
- Analisa Permasalah Posedur
Perizinan existing- Menyusun Arah Kebijakan PPTSP & Rencana
Tindak
5. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT 5. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PPTSPPPTSP- SK Pelimpahan Kewenangan- SK Pelimpahan Kewenangan- SK Mekanisme Pelayanan Perizinan- SK Mekanisme Pelayanan Perizinan- SK Tupoksi Lembaga PPTSP- SK Tupoksi Lembaga PPTSP- SK Pembentukan Tim Teknis & Pembina - SK Pembentukan Tim Teknis & Pembina PPTSPPPTSP
6. PENYUSUNAN 6. PENYUSUNAN STANDAR STANDAR PELAYANANPELAYANAN
6. PENYUSUNAN 6. PENYUSUNAN STANDAR STANDAR PELAYANANPELAYANAN
7. 7. PENYUSUNAN PENYUSUNAN
SOPSOP
7. 7. PENYUSUNAN PENYUSUNAN
SOPSOP
8. PENETAPAN 8. PENETAPAN MEKANISME MEKANISME PENGADUANPENGADUAN - - Langsung Langsung - Tidak Langsung - Tidak Langsung
8. PENETAPAN 8. PENETAPAN MEKANISME MEKANISME PENGADUANPENGADUAN - - Langsung Langsung - Tidak Langsung - Tidak Langsung
99. PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA. PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA - Kebutuhan Kantor PPTSP/Operasional - Kebutuhan Kantor PPTSP/Operasional - Tata Ruang - Tata Ruang - Peralatan - Peralatan
KANTOR PPTSP LAMA KANTOR PPTSP LAMA (EXISTING)(EXISTING)
PEMERINTAH KOTA CIMAHIPEMERINTAH KOTA CIMAHIPEMERINTAH KOTA CIMAHIPEMERINTAH KOTA CIMAHI
Rencana Kantor Rencana Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduPelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuSatu Pintu
Rencana Kantor Rencana Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduPelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuSatu Pintu
DENAH/LAYOUT KANTOR PPTSP YANG DENAH/LAYOUT KANTOR PPTSP YANG BARUBARU
DENAH/LAYOUT KANTOR PPTSP YANG DENAH/LAYOUT KANTOR PPTSP YANG BARUBARU
FRONT OFFICEFRONT OFFICE
BACK OFFICEBACK OFFICE
Tampak Depan LoketTampak Depan Loket(Ruang Tunggu)(Ruang Tunggu)
Tampak Depan LoketTampak Depan Loket(Ruang Tunggu)(Ruang Tunggu)
Ruang Proses(Back Office)
Ruang Proses(Back Office)
Information DeskInformation DeskInformation DeskInformation Desk
Loket PelayananLoket Pelayanan(Front Office)(Front Office)
Loket PelayananLoket Pelayanan(Front Office)(Front Office)
10. PENINGKATAN SDM10. PENINGKATAN SDM
Pegawai PPTSP hasil recruitmentPegawai PPTSP hasil recruitment
10. PENINGKATAN SDM10. PENINGKATAN SDM
Pegawai PPTSP hasil recruitmentPegawai PPTSP hasil recruitment
PELATIHAN/OUTBOUND SDM PELATIHAN/OUTBOUND SDM PPTSPPPTSP
PELATIHAN/OUTBOUND SDM PELATIHAN/OUTBOUND SDM PPTSPPPTSP
Pelatihan Perubahan Pelatihan Perubahan
Mindset PegawaiMindset Pegawai
Pelatihan SDMPelatihan SDM Pelatihan Pelatihan Peningkatan KapasitasPeningkatan Kapasitas
STUDI BANDING PASURUANSTUDI BANDING PASURUAN STUDI BANDING PAREPARESTUDI BANDING PAREPARE
STUDI BANDING PAREPARESTUDI BANDING PAREPARESTUDI BANDING PROBOLINGGOSTUDI BANDING PROBOLINGGO
11. PENINGKATAN SISTEM 11. PENINGKATAN SISTEM INFORMASIINFORMASI
11. PENINGKATAN SISTEM 11. PENINGKATAN SISTEM INFORMASIINFORMASI
• Pengembangan Software SIM PPTSP dari 20 Pengembangan Software SIM PPTSP dari 20 Modul menjadi 60 Modul perizinan.Modul menjadi 60 Modul perizinan.
• Pengembangan jaringan LANPengembangan jaringan LAN
• Updating Website perizinan :Updating Website perizinan :- http://pptsp.cimahikota.go.idhttp://pptsp.cimahikota.go.id
- http://dispenmo.cimahikota.go.id- http://dispenmo.cimahikota.go.id• Pengadaan sarana & prasarana : komputer, server, Pengadaan sarana & prasarana : komputer, server,
CCTV, touchscreenCCTV, touchscreen, barcode system, GIS , barcode system, GIS PerizinanPerizinan dll. dll.
• Billing system Kerjasama dengan Bank Jabar.Billing system Kerjasama dengan Bank Jabar.
12. PERESMIAN (12. PERESMIAN (LAUNCHING)LAUNCHING) PPTSP PPTSP12. PERESMIAN (12. PERESMIAN (LAUNCHING)LAUNCHING) PPTSP PPTSP
Peresmian PPTSPPeresmian PPTSP Kota Cimahi dilaksanakan pada Kota Cimahi dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 7 Maret 2007 oleh Gubernur Jawa Barat
Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si.Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si.
Peresmian PPTSPPeresmian PPTSP Kota Cimahi dilaksanakan pada Kota Cimahi dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 7 Maret 2007 oleh Gubernur Jawa Barat
Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si.Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si.
PERESMIAN PPTSP KOTA CIMAHI
PERESMIAN PPTSP KOTA CIMAHI
SOSIALISASI PPTSPSOSIALISASI PPTSP
13. PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN 13. PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)MASYARAKAT (IKM)
13. PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN 13. PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)MASYARAKAT (IKM)
• Pengukuran IKM sudah dirintis sejak tahun 2005, Pengukuran IKM sudah dirintis sejak tahun 2005, dilakukan terhadap 150 responden yang dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk 11 jenis izin mengajukan permohonan untuk 11 jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 76,69 (Baik)dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 76,69 (Baik)
• Unsur-unsur penilaian meliputi 14 unsur yaitu :Unsur-unsur penilaian meliputi 14 unsur yaitu :Prosedur,Prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab petugas, kedisiplinan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan kemampuan petugas, kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan biaya kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayananlingkungan dan keamanan pelayanan
• Pengukuran IKM sudah dirintis sejak tahun 2005, Pengukuran IKM sudah dirintis sejak tahun 2005, dilakukan terhadap 150 responden yang dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk 11 jenis izin mengajukan permohonan untuk 11 jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 76,69 (Baik)dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 76,69 (Baik)
• Unsur-unsur penilaian meliputi 14 unsur yaitu :Unsur-unsur penilaian meliputi 14 unsur yaitu :Prosedur,Prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab petugas, kedisiplinan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan kemampuan petugas, kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan biaya kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayananlingkungan dan keamanan pelayanan
UNSUR-UNSUR PENILAIAN IKMUNSUR-UNSUR PENILAIAN IKMNo.No. UNSUR PELAYANANUNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATANILAI RATA-RATAU1U1 Prosedur pelayananProsedur pelayanan 3,0763,076
U2U2 Persyaratan pelayananPersyaratan pelayanan 3,0003,000
U3U3 Kejelasan petugas pelayananKejelasan petugas pelayanan 3,2073,207
U4U4 Kedisiplinan petugas pelayananKedisiplinan petugas pelayanan 3,1523,152
U5U5 Tanggung jawab petugas pelayananTanggung jawab petugas pelayanan 3,1633,163
U6U6 Kemampuan petugas pelayananKemampuan petugas pelayanan 3,1323,132
U7U7 Kecepatan pelayananKecepatan pelayanan 3,0433,043
U8U8 Keadilan mendapatkan pelayananKeadilan mendapatkan pelayanan 3,0763,076
U9U9 Kesopanan dan keramahan petugasKesopanan dan keramahan petugas 3,1963,196
U10U10 Kewajaran biaya pelayananKewajaran biaya pelayanan 3,0113,011
U11U11 Kepastian biaya pelayananKepastian biaya pelayanan 3,0543,054
U12U12 Kepastian jadwal pelayananKepastian jadwal pelayanan 2,9242,924
U13U13 Kenyamanan lingkunganKenyamanan lingkungan 3,0763,076
U14U14 Keamanan pelayananKeamanan pelayanan 3,0983,098
• Pengukuran IKM tahun 200Pengukuran IKM tahun 20088, dilakukan terhadap 150 , dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk responden yang mengajukan permohonan untuk 6060 jenis jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 996,6,339 (9 (Amat Amat Baik)Baik)
• Pengukuran IKM tahun 200Pengukuran IKM tahun 20088, dilakukan terhadap 150 , dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk responden yang mengajukan permohonan untuk 6060 jenis jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 996,6,339 (9 (Amat Amat Baik)Baik)
No.No. UNSUR PELAYANANUNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATANILAI RATA-RATA
U1U1 Prosedur pelayananProsedur pelayanan 33.920.920
U2U2 Persyaratan pelayananPersyaratan pelayanan 33.9.90000
U3U3 Kejelasan petugas pelayananKejelasan petugas pelayanan 33.947.947
U4U4 Kedisiplinan petugas pelayananKedisiplinan petugas pelayanan 33.940.940
U5U5 Tanggung jawab petugas pelayananTanggung jawab petugas pelayanan 33.867.867
U6U6 Kemampuan petugas pelayananKemampuan petugas pelayanan 33.820.820
U7U7 Kecepatan pelayananKecepatan pelayanan 33.780.780
U8U8 Keadilan mendapatkan pelayananKeadilan mendapatkan pelayanan 33.893.893
U9U9 Kesopanan dan keramahan petugasKesopanan dan keramahan petugas 33.860.860
U10U10 Kewajaran biaya pelayananKewajaran biaya pelayanan 33.927.927
U11U11 Kepastian biaya pelayananKepastian biaya pelayanan 33.760.760
U12U12 Kepastian jadwal pelayananKepastian jadwal pelayanan 3.7403.740
U13U13 Kenyamanan lingkunganKenyamanan lingkungan 33.967.967
U14U14 Keamanan pelayananKeamanan pelayanan 33.987.987
REALISASI PELAYANAN IZIN S/D MINGGU KE 1 REALISASI PELAYANAN IZIN S/D MINGGU KE 1 BULAN SEPTEMBER 2009BULAN SEPTEMBER 2009
No.No. UNSURUNSUR JumlahJumlah11 Jumlah Izin yang terbit Jumlah Izin yang terbit Bulan Bulan Ini Ini 254254
22 Jumlah Izin yang terbit s/d Minggu iniJumlah Izin yang terbit s/d Minggu ini 22..925925
33 Retribusi izin Retribusi izin bulan bulan iniini Rp. Rp. 331331..654654..788,788,--
44 Retribusi izin s/d Retribusi izin s/d BulanBulan ini iniRp. Rp. 22.752.752..349349..964964,- ,-
((9696,,6666%)%)
55 Target retribusi izin tahun 200Target retribusi izin tahun 20099 Rp. Rp. 2.847.4782.847.478..125125,-,-
66 Kelebihan target s/d minggu iniKelebihan target s/d minggu ini --
Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2005 = 1839 Izin
Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2006 = 1194 Izin
Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2007 = 2275 Izin ( 221,16 % dari target)
Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2008 = 4012 Izin ( 137,87 % dari target)
REALISASI PENERBITAN IZIN TAHUN 2005 - 2006
No.
Dinas Teknis Jenis Ijin
Jumlah Ijin yang Pernah diterbitkan
2005 2006
1 2 3 4 5
1 BAPEDA Ijin Lokasi (IL)
2 BAPEDA Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) 10 10
3 DINAS TATA KOTA Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
4 DINAS TATA KOTA Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 359 -
5 DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO) 158 189
6 DINAS PENANAMAN MODAL Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 184 35
7 DINAS PENANAMAN MODAL Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 348 224
8 DINAS PENANAMAN MODAL Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 260 221
9 DINAS PENANAMAN MODAL Tanda Daftar Gudang (TDG) - 1
10 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI
Surat Ijin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB) - -
11 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI Surat Ijin Usaha Pasar Modern (SIUPM) - -
12 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI
Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN) - -
13 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal (PPPDN/L) - -
1 2 3 4 5
14 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL) - -
15 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI
Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi (TDO-UN/A) - -
16 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI Angka Pengenal Eksportir (APE) - -
17 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI Angka Pengenal Importir (API) - -
18 DINAS PEREKONOMIAN & KOPERASI Ijin Pemakaian Kios/Lapak (IPK/IPL) 51/337 110/248
19 DINAS PERHUBUNGAN Ijin Trayek - -
20 DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah Tanah - -
21 DINAS PENDAPATAN Ijin Reklame - -
22 DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - 15
23 DINAS PENANAMAN MODAL Surat Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP) 2 5
24DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) - -
25DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah - -
1 2 3 4 5
26 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) 66 91
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ijin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE) - -
28 DINAS KESEHATAN Ijin Balai Pengobatan Umum Perusahaan/Institusi
- -
29 DINAS KESEHATAN Ijin Balai Pengobatan Umum Swasta Perorangan 11 5
30 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin 5
31 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Apotik 12 4
32 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Toko Obat 4 -
33 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Optik - -
34 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani - -
35 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 2 1
36 DINAS KESEHATAN Ijin Balai Asuhan Keperawatan - -
37 DINAS KESEHATAN Ijin Balai Konsultasi Gizi - -
38 DINAS KESEHATAN Ijin Laboratorium 1 1
39 DINAS KESEHATAN Ijin Rontgen / Pelayanan Radiologi - -
40 DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan CT Scan - -
41.DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan
Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.
1 2 3 4 5
42. DINAS KESEHATAN Ijin Penyelenggaraan JPKM - 143. DINAS KESEHATAN Rekomendasi Rumah Sakit
44. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan
45. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) 1
46. DISNAKERDUKCASIP Ijin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI
47. DISNAKERDUKCASIP Ijin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta
48. DISNAKERDUKCASIP Ijin Pemakaian Lift
49. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik
50. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut
51. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pendingin
52. DISNAKERDUKCASIP Ijin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap
53. DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Perluasan Industri (IPI) 1 -54. DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Usaha Industri (IUI) 2 -55. DINAS PENANAMAN MODAL Tanda Daftar Industri (TDI) 2 656. DINAS TATA KOTA Ijin Pemakaian Tanah
57. DINAS PENANAMAN MODAL Ijin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri
58. DINAS PENDIDIKAN Ijin Pendirian Sanggar/Kursus Seni - 159. DINAS PENDIDIKAN Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Non
Formal 27 21
60. DINAS PENDIDIKAN Ijin Pendirian Sekolah Swasta
66 JENIS IZIN YANG DIKELOLA66 JENIS IZIN YANG DIKELOLA1.1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)2.2. Izin Lokasi (IL)Izin Lokasi (IL)3.3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 4.4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin Mendirikan Bangunan (IMB)5.5. Izin Pemakaian TanahIzin Pemakaian Tanah6.6. Tanda Daftar Industri (TDI)Tanda Daftar Industri (TDI)7.7. Izin Usaha Industri (IUI)Izin Usaha Industri (IUI)8.8. Izin Perluasan Industri (IPI)Izin Perluasan Industri (IPI)9.9. Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)
10.10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)11.11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
12.12. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)
13.13. Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)
14.14. Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)
15.15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
16.16. Tanda Daftar Gudang (TDG)Tanda Daftar Gudang (TDG)
17.17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
18.18. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk IndustriIzin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri
19.19. Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah TanahIzin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah Tanah
20.20. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)
2121 Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL) Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL)
22.22. Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi (TDO-UN/A)Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi (TDO-UN/A)
23.23. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal (PPPDN/L) Nasional/Lokal (PPPDN/L)
24.24. Angka Pengenal Eksportir (APE)Angka Pengenal Eksportir (APE)
25.25. Angka Pengenal Importir (API)Angka Pengenal Importir (API)
26.26. Izin Pemakaian Kios/Lapak (IPK/IPL)Izin Pemakaian Kios/Lapak (IPK/IPL)
27.27. Izin Penggunaan dan Pengawasan Bejana TekanIzin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan
28.28. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat UapIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap
29.29. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/AngkutIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut
30.30. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat PendinginIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pendingin
31.31. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit ListrikIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik
32.32. Izin Pemakaian LiftIzin Pemakaian Lift
33.33. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKIIzin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI
34.34. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan SwastaLatihan Swasta
35.35. Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)Negeri (BLKLN)
36.36. Izin TrayekIzin Trayek
37.37. Izin ReklameIzin Reklame
38.38. Izin Pendirian BP. Swasta PeroranganIzin Pendirian BP. Swasta Perorangan
39.39. Izin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan / InstansiIzin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan / Instansi
40.40. Izin Penyelenggaraan Rumah BersalinIzin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
41.41. Izin Penyelenggaraan ApotikIzin Penyelenggaraan Apotik
42.42. Izin Penyelenggaraan Toko ObatIzin Penyelenggaraan Toko Obat
43.43. Izin Penyelenggaraan OptikIzin Penyelenggaraan Optik
44.44. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran JasmaniIzin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani
45.45. Izin Penyelenggaraan Pengobatan TradisionalIzin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
46.46. Izin Balai Asuhan KeperawatanIzin Balai Asuhan Keperawatan
47.47. Izin Balai Konsultasi GiziIzin Balai Konsultasi Gizi
48.48. Izin LaboratoriumIzin Laboratorium
49.49. Izin Rontgen / Pelayanan RadiologiIzin Rontgen / Pelayanan Radiologi
50.50. Izin Penyelenggaraan CT ScanIzin Penyelenggaraan CT Scan
51.51. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan RehabilitasiIzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.
52.52. Izin Penyelenggaraan JPKM Izin Penyelenggaraan JPKM
53.53. Rekomendasi Rumah SakitRekomendasi Rumah Sakit
54.54. Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)
55.55. Izin Pengeboran Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Air Bawah Tanah
56.56. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)
57.57. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
58.58. Izin Pendirian Sanggar/Kursus SeniIzin Pendirian Sanggar/Kursus Seni
59.59. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non FormalIzin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
60.60. Izin Pendirian Sekolah SwastaIzin Pendirian Sekolah Swasta
61.61. Izin Izin Penyelengaraan Usaha ParkirPenyelengaraan Usaha Parkir
62.62. Izin Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan BermotorPenyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor
63.63. Izin Izin Penyelenggaraan Pendidikan MengemudiPenyelenggaraan Pendidikan Mengemudi
64.64. Izin Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/AgenPenyelenggaraan Penjualan Tiket/Agen
65.65. Izin Izin Usaha Angkutan/Petikan SIPAUsaha Angkutan/Petikan SIPA
66.66. Izin Izin Penggunaan Jalan selain untuk Lalu LintasPenggunaan Jalan selain untuk Lalu Lintas
TERIMA KASIH ATAS SEGALA TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYAPERHATIANNYA
TERIMA KASIH ATAS SEGALA TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYAPERHATIANNYA
60 JENIS IZIN YANG DIKELOLA60 JENIS IZIN YANG DIKELOLA1.1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)2.2. Izin Lokasi (IL)Izin Lokasi (IL)3.3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 4.4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin Mendirikan Bangunan (IMB)5.5. Izin Pemakaian TanahIzin Pemakaian Tanah6.6. Tanda Daftar Industri (TDI)Tanda Daftar Industri (TDI)7.7. Izin Usaha Industri (IUI)Izin Usaha Industri (IUI)8.8. Izin Perluasan Industri (IPI)Izin Perluasan Industri (IPI)9.9. Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)
10.10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)11.11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
12.12. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)
13.13. Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)
14.14. Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)
15.15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1 2 342.42.
43.43.
44.44.
45.45.
46. 46.
47.47.
48.48.
49.49.
5050
51.51.
52.52.
53.53.
54.54.
55.55.
56.56.
Izin TrayekIzin Trayek
Izin Usaha AngkutanIzin Usaha Angkutan
Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam TrayekIzin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Izin InsidentilIzin Insidentil
Izin Bongkar Muat BarangIzin Bongkar Muat Barang
Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan
BermotorBermotor
Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.
Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Lalu LintasIzin Penggunaan Jalan Selain untuk Lalu Lintas
Izin Penyelenggaraan Pendidikan MengemudiIzin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi
Izin Penyelenggaraan Derek UmumIzin Penyelenggaraan Derek Umum
Izin Usaha Parkir UmumIzin Usaha Parkir Umum
Izin Penyelenggaraan Wartel dan WarnetIzin Penyelenggaraan Wartel dan Warnet
Izin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota.Izin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota.
Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
SatelitSatelit
Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah dan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah dan
Gudang (IKR/G)Gudang (IKR/G)
DISHUB DISHUB
DISHUB DISHUB
DISHUB DISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
1 2 357.57.
58.58.
59.59.
60.60.
61.61.
62.62.
63. 63.
64.64.
65.65.
66.66.
67.67.
68. 68.
69.69.
70.70.
71.71.
Izin Penyelenggaraan Penjualan TiketIzin Penyelenggaraan Penjualan Tiket
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus/ Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus/
Telepon SelulerTelepon Seluler
Izin ReklameIzin Reklame
Izin Praktek perorangan Dokter Umum / Dokter Gigi/Izin Praktek perorangan Dokter Umum / Dokter Gigi/
Dokter SpesialsDokter Spesials
Izin Praktek gabungan Dokter / Dokter GigiIzin Praktek gabungan Dokter / Dokter Gigi
Izin Praktek BidanIzin Praktek Bidan
Izin Kerja Apoteker/Asisten ApotekerIzin Kerja Apoteker/Asisten Apoteker
Izin Apoteker Pengelola ObatIzin Apoteker Pengelola Obat
Izin Kerja FisioterapisIzin Kerja Fisioterapis
Izin Kerja Refraksionis OptikIzin Kerja Refraksionis Optik
Izin Kerja Tekniker GigiIzin Kerja Tekniker Gigi
Izin Pendirian BP. Swasta PeroranganIzin Pendirian BP. Swasta Perorangan
Izin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan / Izin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan /
InstitusiInstitusi
Izin Penyelenggaraan Rumah BersalinIzin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
Izin Penyelenggaraan ApotikIzin Penyelenggaraan Apotik
DISHUBDISHUB
DISHUBDISHUB
DISPENDADISPENDA
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKES DINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKES DINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
1 2 372.72.
73.73.
74.74.
75.75.
7676
77.77.
78.78.
79.79.
80.80.
81.81.
82.82.
83.83.
84.84.
85.85.
86.86.
87.87.
88 88
Izin Penyelenggaraan Toko ObatIzin Penyelenggaraan Toko Obat
Izin Penyelenggaraan OptikIzin Penyelenggaraan Optik
Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran JasmaniIzin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani
Izin Penyelenggaraan Pengobatan TradisionalIzin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
Izin Penyelenggaraan Praktek SinsheIzin Penyelenggaraan Praktek Sinshe
Izin Penyelenggaraan Praktek AkupunturIzin Penyelenggaraan Praktek Akupuntur
Izin Penyelenggaraan Praktek TabibIzin Penyelenggaraan Praktek Tabib
Izin Balai Asuhan KeperawatanIzin Balai Asuhan Keperawatan
Izin Balai Konsultasi GiziIzin Balai Konsultasi Gizi
Izin LaboratoriumIzin Laboratorium
Izin Rontgen / Pelayanan RadiologiIzin Rontgen / Pelayanan Radiologi
Izin Penyelenggaraan CT ScanIzin Penyelenggaraan CT Scan
Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan RehabilitasiIzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi
Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan dan KKetergantungan Napzaetergantungan Napza
Izin Penyelenggaraan JPKMIzin Penyelenggaraan JPKM
Rekomendasi Rumah SakitRekomendasi Rumah Sakit
Izin PemboranIzin Pemboran
Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DINKESDINKES
DIS LH DIS LH
DIS LHDIS LH
DIS LH DIS LH
1 2 3
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)
Izin Pengambilan Mata Air
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
Izin Pendirian Sanggar/Kursus Seni
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
Izin Pendirian Obyek dan Sarana Wisata
Izin Pendirian Sekolah Swasta
DIS LH
DIS LH
DIS LH
DISDIK
DISDIK
DISDIK
DISDIK
JUMLAH IZIN YANG DIKELOLA BIDANG PERIZINAN JUMLAH IZIN YANG DIKELOLA BIDANG PERIZINAN DISPENMO (SEBELUM ADA PPTSP) DISPENMO (SEBELUM ADA PPTSP)
11 IZIN DARI 95 IZIN YANG ADA, TERDIRI11 IZIN DARI 95 IZIN YANG ADA, TERDIRI : :
1.1. Izin Undang-undang Gangguan/HOIzin Undang-undang Gangguan/HO2.2. Izin Tempat Usaha (SITU)Izin Tempat Usaha (SITU)3.3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Izin Usaha Perdagangan (SIUP)4.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)5.5. Izin Usaha Kebudayaan dan PariwisataIzin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata6.6. Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk IndustriIzin Penyimpanan Bahan Bakar untuk Industri7.7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)8.8. Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di Bawah TanahIzin Pemasangan Jaringan Instalasi di Bawah Tanah9.9. Izin Usaha Industri (IUI)Izin Usaha Industri (IUI)10.10. Izin Perluasan Industri (IPI)Izin Perluasan Industri (IPI)11.11. Tanda Daftar Industri (TDI)Tanda Daftar Industri (TDI)
MEKANISME/ALUR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DI KOTA CIMAHI
PEMOHONLOKET
INFORMASILOKET
PENDAFTARAN PEMROSESAN
LOKETPENYERAHAN
SKRD & SURATIZIN
M encariIn fo rm asi
M em berikanInform asi dan
Form ulir
M engis iForm ulir &
M elengkapiPersyaratan
M enerim a danM em eriksa
BerkasBerm ohonan
Lengkap
M em buatT anda T erim a
BerkasPerm ohonan
R e s iP e n e rim a a n
B e rkas
Pem bahasandan
Pem eriksaanLapangan
D iizinkan
C etak SuratIzin dan
Pengadm inis tras ian Surat Izin
R e s iP e n e rim a a n
B e rkas
C etak SKR DM em berikan
SKR DM enerim aSKR D danM em bayarR etribusi
S u ra t Iiz in
M enerim a Buk tiPem bayaran &M enyerahkan
Surat Izin
Tidak
YA
Tidak
YA
Contoh format SKRD
top related