perubahan renstra kpu kabupaten pangandaran...
Post on 03-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENSTRA KPU KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015-2019
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
2017
ii
KATA PENGANTAR
Perencanaan yang baik merupakan dasar yang baik dalam menentukan arah kebijakan
strategis melelui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang baik mempunyai
ciri-ciri simple, sederhana dan mudah dimengerti, dapat menyesuaikan dengan keadaan
(fleksibel); tidak perlu selalu mengalami perombakan (stabil); dibuat berdasarkan fakta-fakta
yang ada dan diselaraskan dengan kejadian-kejadian yang akan timbul tindakan pelaksanaanya
(faKtual); dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan
(rasional); dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus menerus dan berkelanjutan (kontinyu);
dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus menerus dan berkelanjutan (kontinyu); mencapai
kemajuan (dinamis); mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi
(praktis dan pragmatis); dibuat secara terperinci dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata
kerja, metode, sumber daya manusia, pembiayaan, jadwal dan target (akurat); dan susunannya
teratur baik (sistematik).
Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran periode
2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan kinerja dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2010-2014. Renstra
ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi
pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.
Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaanya dan
mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yaitu Menjadi
Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
PANGANDARAN, 19 JULI 2017
KETUA
KPU KABUPATEN PANGANDARAN,
WIYONO BUDI SANTOSA.
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................................. i
Daftar Isi ....................................................................................................................... ii
Bab I. Pendahuluan ...................................................................................................... 1
1.1 Kondisi Umum KPU Kabupaten Pangandaran ............................................... 2
1.2 Potensi Umum dan Permasalah KPU Kabupaten Pangandaran....................... 16
1.2.1 Potensi............................................................................................... .........
17
1.2.2 Permasalahan .............................................................................. ......... 20
1.2.2 Isu Strategis KPU Kabupaten Pangandaran............................................... 26
Bab II. Visi, Misi dan Tujuan KPU Kabupaten Pangandaran ................................. ......... 29
2.1 Visi KPU Kabupaten Pangandaran ................................................................. 29
2.2 Misi KPU Kabupaten Pangandaran........................................................ ......... 29
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Pangandaran.................................................. ......... 30
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pangandaran................................... ......... 30
Bab III. Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka regulasi dan Kerangka Kelembagaan....... 33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional .......................................................... 33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pangandaran ......................... 36
3.3.Kerangka Regulasi............................................................................. ............. 44
3.4 Kerangka Kelembagaan .................................................................................. 48
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan............................................................ 49
4.1 Target Kinerja....................................... .......................................................... 49
4.2 Kerangka Pendanaan............................................................ ......................... 56
4.3.Kerangka Regulasi............................................................................. ............. 44
4.4 Kerangka Kelembagaan .................................................................................. 48
Bab V. Penutup ............................................................................................................ 62
1
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,
membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja
organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan
fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.
Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan
dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring
dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah
melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan
permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis
organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran untuk periode 2015-2019.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran disusun
dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran 2014-2018,
dan disesuaikan dengan Surat Edaran KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015, tentang pelaksanaan
sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka Renstra Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan
serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi akitivitas di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
2
1.1. KONDISI UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak
sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam
kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu, dimaksudkan
untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu
pemerintahan yang didukung oleh rakyat.
Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh suatu badan yang disebut Komisi
Pemilihan Umum yang independen dan non partisan. Fungsi dan peranan KPU sangat
penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara negara terpilih melalui hasil
kerja KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum.
Gambaran umum Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah kerja KPU Kabupaten
Pangandaran, dimana Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Daerah (DOB)
di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012
tentang Pembentukan Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, luas wilayah : 168.509 Ha,
Luas Wilayah Laut : 67.340 Ha, Panjang Pantai 91 Km, Batas Wilayah Utara : Kabupaten
Ciamis, Selatan : Samudera Hindia, Barat : Kabupaten Tasikmalaya, Timur : Kabupaten
Cilacap Jawa Tengah. Terdiri dari 10 Kecamatan dengan 93 Desa, dengan jumlah
penduduk yang tercatat dalam Data Aggregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang
digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah sejumlah 398.603
orang.
Posisi dan peranan KPU tersebut mencerminkan kebutuhan kehidupan
berdemokrasi, dewasa ini dan masa datang. KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan
Pemilihan Umum. Melihat perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan Pemilu
serta meningkatnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi
daerah, maka terdapat KPU Propinsi dan Kabupaten/Kabupaten yang berfungsi sebagai
perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
3
KPU Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor :
60/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, KPU RI
mengeluarkan edaran Nomor : 141/KPU/II/2015 yang berisi perintah kepada KPU
Provinsi yang memiliki Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk membentuk KPU dan pengisian
pejabat struktural.
Sebagai salah satu provinsi yang memiliki DOB yaitu Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat bergerak cepat dengan menyusun tahapan-tahapan pembentukan
KPU Kabupaten Pangandaran dan pengisian pejabat struktural mengingat tahapan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sudah harus dilaksanakan mulai bulan
April 2015. Upaya untuk membentuk KPU Kabupaten Pangandaran terkendala karena
belum adanya anggaran seleksi anggota KPU Kabupaten Pangandaran. Informasi dari
KPU RI, anggaran seleksi baru akan dimasukkan dalam APBN Perubahan.
Mengingat tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sudah
dimulai sejak Bulan Pebruari 2015 sementara KPU Kabupaten Pangandaran belum juga
bisa dibentuk, KPU Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Tata Kerja
serta Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menerbitkan Keputusan Nomor
: 36/Kpts/KPU-Prov.011/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. SK tersebut menetapkan bahwa
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sampai dengan tahapan calon perseorangan.
Mengingat sampai dengan tahapan pencalonan perseorangan, KPU Kabupaten
Pangandaran belum juga terbentuk, KPU Provinsi Jawa Barat menerbitkan SK Nomor :
51/Kpts/KPU-Prov.011/VI/2015 sebagai perubahan terhadap SK Nomor 36.
4
Perintah lain dalam SE KPU RI Nomor : 141 yaitu pengisian pejabat struktural di
lingkup sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran. Mengingat kegiatan ini tidak
memerlukan anggaran, KPU Provinsi Jawa Barat melalui proses yang selektif dengan
mempertimbangkan tahapan yang harus sudah berjalan memilih 1 orang pejabat
struktural eleslon III dan 4 orang pejabat struktural eselon IV. Untuk posisi Sekretaris
KPU Kabupaten Pangandaran ditempati oleh Pakih, S.Sos, M.Si. Sekretaris KPU
membawahi 4 orang kepala subbagian yaitu Kepala Subbagian Keuangan Umum dan
Logistik yang dijabat oleh Tugiman, S.E, Kepala Subbagian Hukum dijabat oleh Ipung
Sukardi, SH, Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas dijabat oleh Wawan Cahyana, S.Hut
dan Kepala Subbagian Program dan Data dijabat oleh Imam Mustofa Kamal, S.Sos.
Kelima pejabat struktural tersebut dilantik oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Heri
Suherman di Pendopo Bupati Pangandaran, Alun-alun Parigi pada tanggal 27 April 2015.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Pangandaran resmi berdiri
tanggal 27 April 2015.
Pada tahun 2015 bersama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2015, dilaksanakan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Pangandaran dan Sekretariat
KPU Kabupaten Pangandaran dan KPU Kabupaten Ciamis sebagai Induk memfasilitasi tim
seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten Pangandaran hingga 10 besar,
yang akan menjalani uji kelayakan dari KPU Jawa Barat untuk ditetapkam 5 (lima) orang
anggota KPU Kabupaten Pangandaran periode 2013-2018. Berdasarkan Keputusan KPU
Jawa Barat No. 105/Kpts/KPU-Prov-011/2015 tanggal 12 Nopember 2015, terdiri dari:
1. Wiyono Budi Santosa (Ketua)
2. Muhammad Habib (Anggota)
3. Adnan Lukman (Anggota)
4. Epi Suhendi (Anggota)
5. Muhtadin (Anggota)
5
KPU Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksana Pemilu di tingkat Kabupaten
Pangandaran mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif,
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Bupati disamping juga mempunyai kewajiban.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di KPU
kabupaten Pangandaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di KPU kabupaten Pangandaran
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara
dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten Pangandaran yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten
6
Pangandaran, dan KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengesahkan hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dan
mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pangandaran terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di
Kabupaten Pangandaran yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
Kabupaten Pangandaran;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten Pangandaran dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang-undangan.
Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di KPU
kabupaten Pangandaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di KPU kabupaten Pangandaran
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
7
KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernurdan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
kabupaten Pangandaran yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten
Pangandaran, dan KPU Provinsi; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten Pangandaran atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten Pangandaran dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati meliputi :
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, PPS, dan
8
KPPS dalam pemilihan bupati/wakil Kabupaten Pangandaran memperhatikan pedoman
dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur/wakil serta pemilihan
bupati/ wakil di Kabupaten Pangandaran dalam wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. merima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan
gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah
kabupaten yang bersangkutan;
k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan
suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu
Kabupaten, dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengesahkan hasil
pemilihan bupati dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pangandaran atas
9
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan/atau yang berkaitan
dengan tugas KPU Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau
KPU Provinsi;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
t. menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kabupaten; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon
gubernur, bupati, secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
10
peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pangandaran dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Pangandaran;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/Kabupaten
kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten/Kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan
perundang-undangan.
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang KPU Kabupaten Pangandaran, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten
Pangandaran dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana
tercantum pada gambar 1 berikut.
11
Gambar 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran
Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten
Pangandaran dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum
pada gambar 2.
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi
Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam
(internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam)
sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga)
indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah
program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari
2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.
Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan
di diseminasikan kepada seluruh stakeholder’s organisasi karena pada prinsipnya program,
kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PANGANDARAN
SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA
SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU DAN
HUPMAS SUBBAGIAN
HUKUM SUBBAGIAN
KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
12
yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum
dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan
sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru
ditetapkan.
Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia
penyelenggara pemilu yang berintegritas dengan konfigurasi jumlah SDM Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran sejumlah 21 orang dengan status kepegawaiannya
dibagi menjadi 3, yakni:
1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS
yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah
berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 4 orang atau 22,22%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran sebanyak 4 orang atau 22,22 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 10 atau 55,56%.
Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 8
orang yang terdiri dari 4 PNS DPK dan 4 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah)
maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah,
terutama pada jabatan struktural eselon III, dikarenakan PNS organik yang ada masih
belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.
Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Pangandaran dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1 berikut:
Tabel 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Pangandaran
NO SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN JUMLAH
JUMLAH
DPK ORGANIK
1 KABUPATEN PANGANDARAN 8 4 4
Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pangandaran 2017 (diolah)
13
Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan
terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1
sebanyak 7 orang dan D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 2 orang sebagaimana
tabel 3 dibawah.
Tabel 2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1. S2 2
2. S1 3
3. SLTA 3
TOTAL 8
Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pangandaran 2017 (diolah)
Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat
berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja.
Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Pangandaran yang berbentuk tanah, gedung dan
gudang kantor, sampai saat ini status kepemilikannya masih berupa sewa dari
perorangan.
Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan
anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut
harus dikedepankan.
Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program
kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana
tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan program dengan anggaran yang cukup
besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68.4% dari total anggaran yang tersedia. Sementara
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan
kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6.7% dan
14
24.9% dari total anggaran yang tersedia. Postur anggaran Komisi Pemilihan Umum dari
tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang
dilaksanakan.
Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran selalu berupaya untuk menyajikan laporan
akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap
akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2012 hanya memperoleh
nilai 50.85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54.28 dengan predikat CC. Sedangkan
upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan
sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini
merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk
menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.
Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi
pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui
jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran sejak tahun 2015 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan
kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan
masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –
2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010
- 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:
15
1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis KPU Kabupaten Pangandaran dengan dukungan struktur, tata kerja
dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang
terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan
SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi
utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan
perundang- undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten
Pangandaran yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari
perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola
karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas
pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Pangandaran;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan
minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten
Pangandaran yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja
tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik
aparatur negara
Seluruh Rakyat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh informasi publik
dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara,
16
baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada
tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public sesuai dengan
amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran serta membuka akses atas informasi
publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan)
maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran mempunyai beberapa sistem informasi
yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem
Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng),
Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), dan E-PPID.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni
terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan
hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya,
diantaranya adalah:
1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas
dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk
berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan
kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan
kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, disamping performa
lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan
17
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu,
dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh
dan tantangan yang ada.
Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang
berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi,
serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang
dihadapi KPU Kabupaten Pangandaran, maka analisis potensi dan permasalahan ini
didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran
strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek
Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan
dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, dan Aspek Hubungan dengan
Stakeholders.
1.2.1. Potensi
a. Aspek Kelembagaan
Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Pangandaran tahun 2015 telah didapatkan
hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran yang merupakan
potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran telah berhasil menunjukkan sifat
kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat
pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dimana
keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran telah berupaya me-reposisi lembaganya
melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dan
18
penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu
yang professional dan independen.
3. Setiap pegawai KPU Kabupaten Pangandaran telah memahami dengan jelas tugas dan
fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam
mencapai kinerja organisasi.
b. Aspek Sumber Daya Manusia
Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan beberapa point
penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Pangandaran sebagai organisasi publik
dan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran memiliki sumber daya manusia yang besar
dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia,
2. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari
rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan
kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study
banding/benchmarking, dan sebagainya.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil
(perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini
diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang
bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Pangandaran.
c. Aspek Kepemimpinan
Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran memiliki
visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Pangandaran kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi
19
terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi
organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya
organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati
antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif
dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi
organisasi.
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran
Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat
pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi
aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP).
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh
porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk
memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang
kredibel.
e. Aspek Business Process dan Kebijakan
Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten
Pangandaran yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu
20
lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran berupaya melakukan identifikasi, membuat dan
mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu
dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan
berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
2. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP
serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun
eksternal.
4. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran berupaya membangun mekanisme monitoring
pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan
tepat.
f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders
Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s
sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran berupaya membangun brand image yang disukai
oleh stakeholders.
3. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran berupaya memberikan program-program yang
riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.
1.2.2. Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia,
KPU Kabupaten Pangandaran dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang
21
dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun
beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional.
Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada
merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Pangandaran. Adapun permasalahan KPU
Kabupaten Pangandaran berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Kelembagaan
1. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang
bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam negeri
menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam
pemilu;
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit
kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada
inefisiensi kerja organisasi.
3. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit
kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat
unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja
organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
5. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu
yang berdekatan.
b. SDM
1. Masih adanya PNS di KPU Kabupaten Pangandaran merupakan tenaga yang
diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
- Ketergantungan KPU Kabupaten Pangandaran kepada pemerintah daerah maupun
pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.
Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari
22
sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan
bagi KPU Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kinerja mereka.
- Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan
pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran tetapi
kepada atasan di instansi asal.
- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU Kabupaten Pangandaran,
khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu
membuat KPU Kabupaten Pangandaran sulit membangun kepercayaan dari
masyarakat.
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum
proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan
masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat.
3. Masih adanya ketidaksesuaian antara latar belakang keahlian dengan jabatan
fungsional pegawai KPU Kabupaten Pangandaran.
4. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja pegawai.
c. Kepemimpinan
Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU
Kabupaten Pangandaran perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga
proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
d. Perencanaan dan Anggaran
1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi
dan perbaikan proses politik.
23
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih
berpredikat CC.
e. Business Process dan Kebijakan
1. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
2. Organisasi KPU Kabupaten Pangandaran belum menyusun seluruh standar pelayanan
publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
3. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat
dan tepat.
4. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya
dilakukan.
f. Hubungan dengan Stakeholders
1. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan
salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten
Pangandaran.
2. Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh
KPU Kabupaten Pangandaran karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada
di KPU Kabupaten Pangandaran masih lemah.
3. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan
efektif.
Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran juga dihadapkan
pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun
lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun
tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
24
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis.
Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sangat tinggi, termasuk didalamnya
adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pangandaran.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan
faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang
sebagaimana diringkas dalam tabel berikut :
Tabel 4 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (Strengths)
Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)
Komitmen pimpinan kuat (S2)
Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)
SDM yang besar (S4)
Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)
Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)
Kelemahan (Weaknesses)
Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)
Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)
Disparitas kompetensi pegawai (W3)
Parsialitas manajemen kinerja (W4)
Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)
Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)
Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)
Sarana dan Prasarana terbatas (W8)
Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)
Loyalitas pegawai rendah (W10)
Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (Opportunity)
Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)
Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)
Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)
Potensi pengembangan SDM (O4)
Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)
Kemajuan Teknologi Informasi (O6)
Harapan masyarakat tinggi (O7)
Ancaman (Threats)
Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)
Opini publik mudah digeser (T2)
Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)
Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)
Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT
yang dapat ditempuh, yaitu:
1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan
jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
25
a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu
yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Pangandaran;
d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang
eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja
KPU Kabupaten Pangandaran;
d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan
anggaran;
e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas
kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman
dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi
terkait;
b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk
26
melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
a. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Pangandaran termasuk
kesekretariatan;
b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi
terkait;
c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan
kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
1.2.3. Isu Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Berdasarakan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas KPU Kabupaten
Pangandaran Periode 2015-2019 dalam menghadapi agenda Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat dihadapkan kepada agenda dan problematika dalam
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dapat diidentifikasi kedalam 9 (sembilan)
aspek, yang terdiri dari:
1. Kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemilu dan Pilkada
3. Integritas, independensi dan professionalitas penyelenggara Pemilu dan Pilkada
4. Akurasi, cakupan dan kemuktahiran daftar pemilih
5. Ketepatan kuantitas, kualitas dan distribusi logistik
6. Tingkat partisipasi masyarakat
7. Kampanye cerdas berkualitas
8. Integritas dan transparansi pemungutan dan penghitungan suara
9. Keberatan, pengaduan dan kralifikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
Selain itu KPU Kabupaten Pangandaran juga mengidentifikasi agenda dan
27
problematika lainnya dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yaitu:
1. Peran KPU Kabupaten Pangandaran dalam Indeks Demokrasi Indonesia
2. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola setiap tahapan pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik
4. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif
5. Aktivitas pendidikan pemilu dan demokrasi dilakukan berkelanjutan
Kesembilan aspek agenda dan problematika menjadi isu strategis utama yang
dijadikan acuan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dalam merumuskan, menyusun, dan
menetapkan Program Strategis Utama dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada
JURDIL dan LUBER di Kabupaten Pangandaran.
1. Kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemilu dan Pilkada
3. Integritas, independensi dan professionalitas penyelenggara Pemilu dan Pilkada
4. Akurasi, cakupan dan kemuktahiran daftar pemilih
5. Ketepatan kuantitas, kualitas dan distribusi logistik
6. Tingkat partisipasi masyarakat
7. Kampanye cerdas berkualitas
8. Integritas dan transparansi pemungutan dan penghitungan suara
9. Keberatan, pengaduan dan kralifikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
Selain itu KPU Kabupaten Pangandaran juga mengidentifikasi isu strategis
tambahan dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yaitu:
1. Peran KPU Kabupaten Pangandaran dalam Indeks Demokrasi Indonesia
2. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola setiap tahapan pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik
4. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif
5. Aktivitas pendidikan pemilu dan demokrasi dilakukan berkelanjutan
Berdasarkan pada isu strategis tersebut maka Rencana Strategis KPU Kabupaten
28
Pangandaran 2015-2019 diarahkan pada upaya pelaksanaan 3 (tiga) program dan
kegiatan utama, yaitu:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU Kabupaten Pangandaran
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
Disamping itu juga Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangandaran 2015-2019
diarahkan pada upaya menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten
Pangandaran yang berkualitas dan berintegritas dan keinginan menjadikan KPU Kabupaten
Pangandaran sebagai pusat informasi, studi, dan edukasi Pemilu-Demokrasi di Kabupaten
Pangandaran sehingga Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri,
Professional, Dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilihan Umum Yang
LUBER Dan JURDIL menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018
dan Pileg-Pilpres 2019 melalui 3 (tiga) program dan kegiatan penunjang, yaitu:
1. Program pemberian Informasi Pemilu Dan Demokrasi meliputi dokumentasi dan
visualisasi data pemilu dan demokrasi,
2. Program melakukan Studi Pemilu Dan Demokrasi meliputi penelitian dan pengkajian
pemilu dan demokrasi,
3. Program mengadakan Edukasi Pemilu Dan Demokrasi yang terdiri dari obrolan dan
pendidikan pemilu dan demokrasi.
29
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran adalah:
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Pangandaran, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran
mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas sebagai upaya
menciptakan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Bupati yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan
dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih
yang berkelanjutan;
4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara
intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,
serta aksesable.
7. Mewujudkan KPU Kabupaten Pangandaran sebagai pusat informasi, edukasi dan
dokumentasi Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Pangandaran.
30
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak
dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran adalah :
1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki integritas,
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan
Bupati yang Profesional;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan
aksesabel.
6. Terwujudnya KPU Kabupaten Pangandaran sebagai pusat informasi, edukasi dan
dokumentasi Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Pangandaran.
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak
dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan
Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan
membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum;
indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan
indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran
(opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3
tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Pangandaran yang hendak
dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) adalah diubah menjadi sebagai
berikut:
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator
31
kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase KPU Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
c. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indicator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa
konflik;
b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran
Pemilu/Pemilihan;
c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pangandaran.
3. Meningkatnya validitas data pemilih, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut:
a. Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada
sistem informasi;
4. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indicator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a. Nilai akuntabilitas kinerja;
b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
c. Indeks reformasi birokrasi.
32
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik
dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan yang
Demokratis
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 100% 100% 100% 100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
77,5% 77,5% 77,5% 77,5% 77,5%
Persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
75% 75% 75% 75% 75%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
75% 75% 75% 75% 75%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih
Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan
aksesabel
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang
Aman, Damai, Jujur dan Adil
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan
Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
- 95% 95% 95% 95%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
yang terbukti melakukan Pelanggaran
Pemilu/ Pemilihan
3% 3% 3% 3% 3%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pangandaran
86% 86% 87% 88% 88%
Tersedianya data, informasi dan
sarana serta prasarana teknologi informasi
Meningkatnya Validitas Data
Pemilih
Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi
80% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Pangandaran yang
memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 20% 20% 30% 40% 50%
Presentase laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
100% 100% 100% 100% 100%
Indeks Reformasi Birokrasi - 66 70 72 75
33
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk
masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam
pentahapan RPJPN 2005–2025, RPJMN tahap ke–3, yakni pada tahun 2015–2019
bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam
yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015–2019, yakni sasaran pembangunan di bidang
politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang
ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja
pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai
agenda tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat
antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan
strategi:
(1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait
dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang
34
partisipatif;
(2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih
keras;
(3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
(4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
(5) Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
(6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan
perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
(7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga
pemerintah;
(8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat
ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
(9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga
penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,
pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi
sebagai berikut:
(1) Perubahan Undang Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan
pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
(2) Perubahan Undang Undang Partai Politik untuk mendorong pelembagaan partai
politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan
keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD
untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
(3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem
kepartaian, dan sistem presidensial.
35
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui
strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh
instansi pusat dan daerah.
b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang
dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang
mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-
government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan
secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan
sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam
penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik
negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke
dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam
menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem
publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-
karya fotografi Indonesia.
36
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis,
yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
(Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat
dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan
kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan
penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola
pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang
aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah
daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,
dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan
formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas
kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi
pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem
promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin
efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan
sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian
nasional.
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan
publik.
37
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pangandaran
Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Pangandaran merupakan uraian
sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur
uraian sistematis berupa strategi-strategi yang komprehensif yang menggambarkan dasar
hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya
untuk menguji alur pikir suatu strategi. Strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu:
perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok
lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU KPU
Kabupaten Pangandaran yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari
keberhasilan pencapaian visi dan misi.Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok
lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang
menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin
pelaksanaan misi dan visi KPU Kabupaten Pangandaran. Sedangkan perspektif pemangku
kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap
pencapaian misi dan visi KPU KPU Kabupaten Pangandaran. Stakeholders eksternal yang
dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Lembaga
Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan
Daerah, serta masyarakat umum.
KPU Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu 2015–2019, akan menggunakan 3
(tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja
di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran. Adapun program-program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran adalah
sebagai berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Pangandaran dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi
38
pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya
pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pangandaran, serta
terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan dan administrasi
kepegawaian. Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran
Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten
Pangandaran; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU
Kabupaten Pangandaran; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
administrasi kepegawaian.
Arah kebijakan program ini mencakup:
1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan
Pemilu/Pemilihan;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan;
6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2.
Kegiatandan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 2 3 4
1
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
39
Sekretariat Kabupaten Pangandaran
Tersusunnya Petunjuk
pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
Jumlah draft juklak/juknis
pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
Terselesaikannya
permasalahan pengelolaan
keuangan
Persentase permasalahan dalam
pengelolaan keuangan yang
dapat diselesaikan
Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang
Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang Tepat Waktu
dan Valid
2 Fasilitasi
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi,
Pengadaan,
Pendistribusian,
Pemeliharaan
dan Inventarisasi
Logistik Pemilu
Terlaksananya fasilitasi
pengelolaan data dan
dokumentasi kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian,
Serta pemeliharaan dan
inventarisasi logistik
Pemilu/Pemilihan
Persentase satker KPU Kabupaten
Pangandaran yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa ada
permasalahan anggaran dalam
pemenuhan kebutuhan logistik
Persentase satker KPU Kabupaten
Pangandaran yang melaksanakan
pengadaan logistik keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan tanpa
ada kasus terhadap proses
pengadaan yang mengakibatkan
kerugian negara atau
pemborosan uang negara
Persentase satker KPU Kabupaten
Pangandaran yang
mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan tepat jenis,
jumlah dan waktu
Persentase satker KPU Kabupaten
Pangandaran yang
menginventarisir dan memelihara
logistik Pemilu/Pemilihan sebelum
pelaksanaan pemungutansuara
dalam Pemilu/Pemilihan
3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan
Terwujudnya perencanaan
program dan anggaran yang
berkualitas
Persentase Program dan Kegiatan
yang direncanakan dengan yang
dilaksanakan
40
Data
Terwujudnya koordinasi
antar lembaga serta
Penelitian dan
pengembangan terhadap
Organisasi dan Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
Persentase Fasilitasi Kerja sama
Dengan Instansi Terkait Dalam
Rangka Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran
Jumlah Kajian Litbang dalam
rangka Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan
Terwujudnya sistem
administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Persentase laporan monitoring
dan evaluasi yang akuntabel dan
tepat waktu
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang target
kinerjanya tercapai sesuai dengan
perjanjian kinerja
Persentase Dokumen RDP yang
Tersedia dengan Tepat Waktu
Tersedianya data, informasi
dan sarana serta prasarana
teknologi informasi
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang
memutakhirkan data pemilih di
tingkat kecamatan melalui coklit
dan Sistem Informasi
Persentase Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi untuk Sistem
Informasi KPU Kabupaten
Pangandaran yang berfungsi
dengan baik
Jumlah kajian teknologi informasi
dalam Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya penerapan
e-government di lingkungan
KPU Kabupaten Pangandaran
Persentase Aplikasi KPU
Kabupaten Pangandaran yang
diterapkan secara terintegrasi
4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Tertib Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Persentase Pegawai yang
Mendapat Layanan Administrasi
Kepegawaian Tepat Waktu
Persentase Pengenaan Disiplin
atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
41
Terlaksananya Layanan
Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase Pegawai yang Telah
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan dalam Rangka
Peningkatan Kompetensi SDM
Jumlah PNS KPU Kabupaten Pangandaran yang lulus seleksi S2
Tata Kelola Kepemiluan
Terlaksananya Layanan
Pengadaan PNS Secara
Transparan dan Akuntabel
Persentase Pegawai yang
Terseleksi Secara Transparan dan
Akuntabel
Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku
Persentase Anggota KPU
Kabupaten Pangandaran yang
pelaksanaan penggantian antar
waktunya Sesuai Peraturan
Perundang- undangan yang Berlaku
Tersedianya Dokumen
Kepegawaian
Persentase Pegawai yang Tercatat
dalam Data Base Kepegawaian
Secara Akurat
Tersusunnya Rancangan
Peraturan/Kebijakan Bidang
Kepegawaian
Jumlah Rancangan
Peraturan/Kebijakan Bidang
Kepegawaian
5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Kabupaten Pangandaran
Terwujudnya Pengelolaan
Barang Milik Negara
berdasarkan SAP
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang Patuh dan
Tertib dalam Pengelolaan Barang
Milik Negara yang Material
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
Jumlah rancangan Peraturan KPU
kabupaten Pangandaran/
Keputusan KPU Kabupaten
Pangandaran tentang kearsipan
yang telah disusun
Persentase Kabupaten Pangandaran yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana guna
Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU Kabupaten
Pangandaran
Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik
Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik
42
Persentase Gedung dan Gudang
KPU Kabupaten Pangandaran
yang berfungsi dengan baik
Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Pangandaran
Persentase ruangan rapat yang
digunakan tidak ada yang
bersamaan dalam waktu dan
tempat
Persentase Hasil Rapat Pleno yang
ditindaklanjuti paling lambat 4 hari
kerja
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran
Persentase gangguan keamanan
dalam lingkungan KPU Kab.
Pangandaran yang dapat
ditanggulangi
6 Pemeriksaan di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran
Meningkatnya efektivitas
pengawasan internal dan
eksternal di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
Persentase penurunan nilai
temuan hasil pemeriksaan internal
dan eksternal terhadap Realisasi
Anggaran
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan berwibawa (clean
governance)
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Meningkatnya manfaat hasil
pengawasan BPK, BPKP dan
APIP KPU dalam pencapaian
tujuan KPU Kabupaten
Pangandaran
Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK, BPKP dan APIP
yang ditindaklanjuti
Meningkatkan akuntabilitas
kinerja di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang mendapatkan
nilai akuntabilitas kinerja minimal B
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan KPU Kabupaten
Pangandaran
Peresentase Laporan Keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Meningkatnya kompetensi
aparat pengawasan dan
efektifitas system
pengendalian internal
Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
43
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program ini juga merupakan program generik KPU Kabupaten Pangandaran dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana
dan prasarana. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu: persentase dukungan sarana
dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan
prasarana KPU Kabupaten Pangandaran .Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2.1.
Tabel 3.2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
No. Kegiatan SasaranKegiatan IndikatorKinerjaKegiatan
1 2 3 4
1 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran
Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja pegawai
yang dapat dipenuhi
Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai
yang dapat dipenuhi
Persentase Gedung dan Gudang
KPU Kabupaten Pangandaran
yang dapat dipenuhi
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Pangandaran dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan
peraturan dan keputusan KPU Provinsi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi
hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun
indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan
penyusunan PKPU Provinsi sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu
harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan SOP;
44
serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.
Arah kebijakan program ini mencakup: (a). Menyiapkan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; (b). Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan
pemilu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel
3.2.2.
Tabel 3.2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 2 3 4
1
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
Telaksananya
penyusunan peraturan
perundang - undangan
yang berkualitas sesuai
dengan kaidah
pembentukan
peraturan perundang–
undangan
Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
Terlaksananya
penyelesaian sengketa
dan pelayanan
pertimbangan hukum
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan KPU Kabupaten
Pangandaran
Terlaksananya fasilitasi
pelayanan penyusunan
laporan dan audit dana
kampanye, verifikasi
partai politik dan/atau
anggota per-seorangan
DPD
Persentase Pedoman teknis untuk
penyusunan Pelaporan Dana Kampanye,
Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai
Politik dan/atau Anggota DPD yang
disusun sesuai dengan Tahapan
Pemilu/Pemilihan
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
Terlaksananya
pengelolaan dan
Persentase produk hukum yang
dikelola dan didokumentasikan sesuai
Peraturan Perundang-undangan
45
pelayanan informasi
hukum
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
KPU Kabupaten Pangandaran yang mengikuti Bimtek Pemilukada
Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
2 Fasilitasi
Pelaksanaan Tahapan
Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilukada, Publikasi
dan Sosialisasi serta
Partisipasi Masyarakat
dan PAW
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
Persentase proses PAW anggota
DPRD Kabupaten Pangandaran dapat
diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Sesuai
Jadwal
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran menyelenggarakan
tahapan Pencalonan, Kampanye, dan
PemungutanSuara sesuai dengan jadwal
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran
menyelenggarakan tahapan Penyusunan
Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun
2019 sesuai dengan jadwal Meningkatnya
kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta
akurat
Persentase Permohonan informasi yang
ditindaklanjuti melalui PPID sesuai
dengan SOP
Persentase informasi dan publikasi
tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat
di 10 media massa nasional
Persentase informasi dan publikasi
tahapan Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media pubikasi KPU
Kabupaten Pangandaran paling lambat 1
hari kerja
Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih
KPU Kabupaten Pangandaran yang
telah membentuk Pusat Pendidikan
Pemilih
Persentase pemilih perempuan yang
mendapatkan nilai minimal C pada saat
pendidikan pemilih
Persentase pemilih disabilitas yang
mendapatkan nilai minimal C pada saat
pendidikan pemilih
46
3.3. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam
kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga selama lima tahun ke
depan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas
dan kewajiban melaksanakan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang yang mengatur Pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.
Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Pangandaran dapat dikatagorikan menjadi 2
(dua), yaitu:
1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non
tahapan Pemilu).
Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan oleh KPU Kabupaten
Pangandaran adalah:
I. Terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara
serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
47
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan
PemiluPresiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden
serta penetapan calon terpilih.
b. Pemilihan Gubernur dan Bupati
1. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
2. Para kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
3. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Bupati secara serentak;
4. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Bupati;
5. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan
Bupati;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati serta
penetapan calon terpilih.
II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan:
a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
c. Peraturan tentang kepegawaian;
d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.
48
3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada lembaga KPU Kabupaten Pangandaran,
pengaturan hubungan inter dan antar lembaga, serta sumber daya manusia aparatur.
Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran akan terus dilakukan
melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar
tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan
efisien;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan
berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaga KPU Kabupaten
Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan baik;
e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan
partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif
denganstakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam
prioritas pembangunan.
h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah.
Dalam rangka rjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media, pada
tahun 2015-2019 KPU Provinsi Jawa barat berencana akan bekejasama dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah baik di lingkup Kabupaten Pangandaran maupun luar
Kabupaten Pangandaran.
49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau
organisas dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU
Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 2015–2019 disajikan pada table 4.1 sebagai
berikut:
Tabel 4.1 Target Kinerja 2015-2019
No. Program /
Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknisLainnya KPU
1 Pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan
administrasi keuangan
di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten
Pangandaran
Meningkatnya pembinaan
perbendaharaan
Persentase Pejabat
Perbendaharaan yang
menyelesaikan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran sesuai ketentuan
- 80% 85% 87% 90%
Terlaksananya
sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan
2
Lap
2
Lap
2
Lap
2
Lap
2
Lap
Tersusunnya
Petunjuk pengelolaan
Keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan
KPU Kabupaten
Pangandaran
1 Juknis
2 Juknis
2 Juknis
2 Juknis
2 Juknis
Terselesaikannya permasalahan
pengelolaan keuangan
Persentase permasalahan dalam
pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
75% 75% 77% 78% 80%
Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan
anggaran
Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA
yang Tepat Waktu
dan Valid
- 85% 87% 90% 95%
2 Fasilitasi
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi
Pengadaan,
Terlaksananya
fasilitasi pengelolaan
data dan dokumentasi
kebutuhan,
pengadaan,
Persentase satker yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa
ada permasalahan
anggaran dalam
100%
100%
100%
100%
100%
50
Pendistribusian,
Pemeliharaan
dan
Inventarisasi
Logistik Pemilu
pendistribusian,
serta pemeliharaan dan inventarisasi
logistik
Pemilu/Pemilihan
pemenuhan kebutuhan
logistik
Persentase satker yang
melaksanakan pengadaan
logistik keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan
tanpa ada kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan
uang negara
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase satker yang
mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan tepat
jenis, jumlah dan waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase satker yang
menginventarisir dan
memelihara logistik
Pemilu/Pemilihan
sebelum pelaksanaan
pemungutan suara dalam
Pemilu/Pemilihan
100%
100%
100%
100%
100%
3
Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan
dan Data
Terwujudnya
perencanaan program
dan anggaran yang
berkualitas
Persentase Program dan
Kegiatan yang
direncanakan dengan
yang dilaksanakan
-
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya
koordinasi antar
lembaga serta
Penelitian dan
pengembangan
terhadap Organisasi
dan Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
Persentase Fasilitasi
Kerjasama Dengan Instansi Terkait dalam
rangka Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
75%
75%
77,5
%
78%
80%
Jumlah Rancangan
Keputusan Pedoman
Desain, dan Template
Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan Guna
Mendukung Tata Kelola
KPU Kabupaten
Pangandaran
2
Draft
2
Draft
2
Draft
2
Draft
2
Draft
Jumlah Kajian Litbang
dalam rangka Reformasi
Birokrasi
1Ka
jian
1Ka
jian
1Ka
jian
1Ka
jian
1Ka
jian
Jumlah Dokumen Riset
Kepemiluan
- - 1 Ka
jian
1 Ka
jian
1 Ka
jian
Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan pemilu yang tertib,
efektif dan efisien
Persentase laporan
monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat
waktu
65%
67,5%
75%
80%
85%
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang target
kinerjanya tercapai sesuai
dengan perjanjian kinerja
60% 60% 65% 70% 75%
51
Persentase Dokumen RDP
yang Tersedia dengan
Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya data, informasi dan
sarana serta
prasarana teknologi informasi
Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
yang melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang
memutakhirkan data
pemilih di tingkat
kecamatan melalui Coklit
dan Sistem Informasi
80% 100% 100% 100% 100%
Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem
Informasi KPU Kabupaten
Pangandaran yang
berfungsi dengan baik
- 100% 100% 100% 100%
Jumlah kajian teknologi
informasi dalam
Pemilu/Pemilihan
- 1Ka
jian
1Ka
jian
1Ka
jian
1Ka
jian
Terwujudnya
penerapan
e-Government di
lingkungan KPU
Kabupaten
Pangandaran
Persentase aplikasi KPU
Kabupaten Pangandaran
yang diterapkan secara
terintegrasi
- 30% 40% 45% 50%
4 Pembinaan
SDM,
Pelayanan dan
Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya Tertib
Administrasi dan Pengelolaan Sumber
Daya Manusia
Persentase Pegawai yang
Mendapat Layanan
Administrasi
Kepegawaian Tepat
Waktu
90% 90% 92,5% 95% 97,5%
Persentase Pengenaan
Disiplin atas Pelanggaran
Disiplin Pegawai
80% 90% 90% 90% 90%
Terlaksananya Layanan
Peningkatan
Kompetensi SDM
Persentase Pegawai yang
Telah Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
dalam Rangka
Peningkatan Kompetensi
SDM
97% 100% 100% 100% 100%
Jumlah PNS KPU
Kabupaten Pangandaran
yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
5 org 5 org 5 org 5 org 5 org
Terlaksananya
Layanan Pengadaan
PNS Secara
Transparan dan
Akuntabel
Persentase Pegawai yang
Terseleksi Secara
Transparan dan
Akuntabel
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya
Proses Penggantian
Antar Waktu (PAW)
Persentase Anggota KPU
Kabupaten Pangandaran
yang pelaksanaan
100% 100% 100% 100% 100%
52
Anggota KPU,
Kabupaten
Pangandaran Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan
yang Berlaku
penggantian antar
waktunya Sesuai
Peraturan
Perundang- undangan
yang berlaku
Tersedianya Dokumen
Kepegawaian
Persentase Pegawai yang
Tercatat dalam Data Base
Kepegawaian Secara
Akurat
100% 100% 100% 100% 100%
Tersusunnya
Rancangan
Peraturan/Kebijakan
Bidang Kepegawaian
Jumlah Rancangan
Peraturan/Kebijakan
Bidang Kepegawaian
3
Ran-
ca-
ngan
3
Ran-
ca-
ngan
3
Ran-
ca-
ngan
3
Ran-
ca-
ngan
3
Ran-
ca-
ngan
5 Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
(KPU) Kabupaten Pangandaran
Terwujudnya
Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai
dengan Peraturan dan
Perundangan yang berlaku
Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
yang Patuh dan Tertib
dalam Pengelolaan
Barang Milik Negara yang
Material
95% 95% 96% 97% 98%
Jumlah Laporan Barang
Milik Negara Berdasarkan
SIMAK BMN yang
Datanya Sesuai dengan
Data SAK
5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Administrasi Persuratan dan
Pengelolaan Arsip
Jumlah rancangan
Peraturan KPU
Kabupaten Pangandaran
Keputusan KPU
Kabupaten Pangandaran
tentang kearsipan yang
telah disusun
1
Ran-
ca-
ngan
1
Ran-
ca-
ngan
1
Ran-
ca-
ngan
1
Ran-
ca-
ngan
1
Ran-
ca-
ngan
Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
yang Mengelola Arsip
Inaktif Sesuai Aturan
Kearsipan
70% 80% 82,5% 85% 87,5%
Terwujudnya Dukungan Sarana
dan Prasarana guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU
Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Gedung dan
Gudang KPU Kabupaten
Pangandaran yang
berfungsi dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
53
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan
dan Protokol
Persentase ruangan
rapat yang digunakan
tidak ada yang
bersamaan dalam waktu
dan tempat
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Hasil Rapat
Pleno yang
ditindaklanjuti paling
lambat 4 hari kerja
75% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya
Keamanan
dan Ketertiban
di lingkungan
KPU Kabupaten
Pangandaran
Persentase Gangguan
Keamanan dalam
Lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
Yang Dapat
ditanggulangi
100% 100% 100% 100% 100%
6 Pemeriksaan di
lingkungan
Sekretariat KPU
Kabupaten
Pangandaran
Meningkatnya
efektivitas
pengawasan internal
dan eksternal di
lingkungan KPU
Kabupaten
Pangandaran
Persentase penurunan
nilai temuan hasil
pemeriksaan internal dan
eksternal terhadap
Realisasi Anggaran
15% 15% 18% 20% 25%
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih dan berwibawa (clean governance)
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
65% 65% 70% 75% 80%
Meningkatnya
manfaat hasil pengawasan BPK,
BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian
tujuan KPU
Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang
ditindaklanjuti
80% 80% 85% 87% 90%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
di lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran
yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
minimal B
40% 40% 60% 60% 70%
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan KPU
Kabupaten
Pangandaran
Presentase Laporan
Keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
kompetensi aparat
pengawasan dan
efektifitas sistem
pengendalian
internal
Nilai Maturitas SPIP
dan Kapabilitas APIP
- -
Level
2
Level
2
Level
3
B Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur KPU
1 Pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan
administrasi keuangan di
Lingkungan
Terwujudnya Dukungan Sarana
dan Prasarana guna
Meningkatkan Kelancaran Tugas
KPU Kabupaten
Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi
- - 65%
67%
70%
54
Sekretariat KPU Kabupaten
Pangandaran
Pangandaran Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi
- - 65%
67%
70%
Persentase Gedung dan
Gudang KPU Kabupaten
Pangandaran yang dapat
dipenuhi
- - - 70% 72%
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
1 Penyiapan
penyusunan
Rancangan
Peraturan KPU
Kabupaten
Pangandaran,
Advokasi,
Penyelesaian
Sengketa dan
Penyuluhan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan
pemilu
Telaksananya
penyusunan peraturan
perundang - undangan
yang berkualitas
sesuai dengan kaidah
pembentukan
peraturan perundang–
undangan
Persentase Rancangan
Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran yang
disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka
Regulasi
95% 100% 100% 100% 100%
Persentase
Rancangan Peraturan
KPU Kabupaten
Pangandaran terkait
Tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
disusun melalui proses uji
publik kepada pemangku
kepentingan
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya
penyelesaian sengketa
dan pelayanan
pertimbangan hukum
Persentase sengketa
hukum yang
dimenangkan KPU
Kabupaten Pangandaran
86% 86% 87% 87% 87%
Terlaksananya
fasilitasi pelayanan
penyusunan laporan
dan audit dana
kampanye, verifikasi
partai politik dan/atau
anggota perseorangan
DPD
Persentase Pedoman
teknis untuk penyusunan
Pelaporan Dana
Kampanye, Audit Dana
Kampanye, Verifikasi
Partai Politik dan/atau
Anggota DPD yang
disusun sesuai dengan
Tahapan
Pemilu/Pemilihan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemangku
kepentingan yang menerima
bimbingan/pelayanan
penyusunan laporan dana
kampanye, audit dana
kampanye, pendaftaran
Partai Politik dan Anggota
DPD sesuai dengan
Tahapan Pemilu/Pemilihan
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan informasi hukum
Persentase produk
hukum yang dikelola dan
didokumentasikan sesuai
Peraturan Perundang-
undangan
90% 100% 100% 100% 100%
55
Persentase informasi
produk hukum yang
disajikan secara cepat,
tepat, dan akurat sesuai
dengan SOP
90% 100% 100% 100% 100%
2 Fasilitasi Pelaksanaan
Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, Pemilukada,
Publikasi dan Sosialisasi serta
Partisipasi
Masyarakat dan PAW
Terlaksananya
layanan administrasi
PAW tepat waktu dan
sesuai aturan
Persentase proses
PAW DPRD Kabupaten
dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja
100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran
yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan,
Kampanye, dan
Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
menyelenggarakan
tahapan Penyusunan
Daerah Pemilihan untuk
Pemilu Tahun
2019 sesuai dengan
jadwal
- - 100% 100% -
Meningkatnya kualitas
layanan informasi
dan data yang cepat
serta akurat
Persentase Permohonan
informasi yang
ditindaklanjuti melalui
PPID sesuai dengan SOP
- 100% 100% 100% 100%
Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di 10 media
massa nasional
- - 100% 100% 100%
Persentase informasi dan
publikasi tahapan Pemilu/
Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi KPU Kabupaten
Pangandaran paling
lambat 1 hari kerja
- 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya
fasilitasi
pendidikan pemilih
KPU Kabupaten
Pangandaran yang telah
membentuk Pusat
Pendidikan Pemilih
- - 1 1 1
Persentase pemilih
perempuan yang
mendapatkan nilai
minimal C pada saat
pendidikan pemilih
- - 75 % 80 % 85%
Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
- - 75 % 80 % 85%
56
4.2. Kerangka Pendanaan
Target pendanaan KPU Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten
Pangandaran sebesar Rp. 10.007.761.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratusu
Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesarRp. 538.320.000,-
(Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp.
36.816.266.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus
Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandaran selama 5 Tahun (2015-2019)
Program/
Kegiatan
SasaranProgram(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Pangandaran
877.384 2.130.249 2.323.856 2.352.416 2.323.856 10.007.761
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Pangandaran
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
076.01.06
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
17.175.802 2.294.862 56.600 56.600 17.232.402 36.818.266
TOTAL 18.561.506 4.425.111 2.390.456 2.419.016 19.566.258 47.362.347
57
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019
dapat dilihat pada table 4.2.1 berikut:
Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Pangandaran selama 5 Tahun (2015-2019)
Program/
Kegiatan
SasaranProgram(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Pangandaran
877.384 2.130.249 2.323.856 2.323.856 2.323.856 9.979.201
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran
362.357 1.673.451 1.673.451 1.673.451 1.673.451 6.917.405
3356
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
32.938 4.755 11.080 11.080 11.080 70.933
3357 Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data 144.523 64.841 39.505 39.505 39.505 327.879
3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian - 3.560 - 28.560 - 32.120
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Kabupaten Pangandaran
337.566 375.232 635288 635.288 635.288 2.618.662
3361
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Kabupaten Pangandaran
- 8.410 10.784 10.784 10.784 40.762
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Pangandaran
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
3362 Penyelenggaraan Dukungan
Sarana dan Prasarana 508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
076.01.06
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
17.175.802 2.294.862 56.600 56.600 17.175.802 36.759.666
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU Kabupaten Pangandaran, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
- 12.320 6.600 6.600 6.600 32.120
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta
Partisipasi Masyarakat dan PAW
17.175.802 2.282.542 50.000 50.000 17.225.802 36.784.146
TOTAL 18.561.506 4.425.111 2.390.456 2.390.456 19.566.258 44.333.787
58
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap Sasaran kegiatannya, selama periode
2015-2019 dapat dilihat pada table 4.2.2 berikut:
Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan Per Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Pangandaran selama 5 tahun
(2015-2019)
Program/
Kegiatan
SasaranProgram(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Pangandaran
877.384 2.130.249 2.323.856 2.323.856 2.323.856 9.979.201
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran
362.357 1.673.451 1.673.451 1.673.451 1.673.451 6.917.405
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya Pembinaan
Perbendaharaan
317.834 1.630.464 1.593.536 1.593.536 1.593.536 6.728.906
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya Sistem
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
28.216 24.232 25.292 24.232 25.292 127.264
Sasaran Kegiatan (output) 3
Tersusunnya Petunjuk
pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 4
Terselesaikannya
permasalahan pengelolaan
keuangan
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
16.307 18.755 8.371 8.371 8.371 60.175
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
32.938 4.755 11.080 11.080 11.080 70.933
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan
32.938 4.755 11.080 11.080 11.080 70.933
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data 144.523 64.841 39.505 39.505 39.505 327.879
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
77.379 32.256 14.925 14.925 14.925 154.410
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terwujudnya koordinasi
antar lembaga serta
Penelitian dan
pengembangan terhadap
Organisasi dan Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
- - - - - -
59
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan pemilu
yang tertib, efektif dan
efisien
31.816 6.480 4.720 4.720 4.720 52.456
Sasaran Kegiatan (output) 4
Tersedianya data,
informasi dan sarana
serta prasarana
teknologi informasi
35.328 21.145 19.860 19.860 19.860 116.053
Sasaran Kegiatan (output) 5
Terwujudnya penerapan e-
Government di lingkungan
KPU Kabupaten Pangandaran
4.960 - - - 4.960
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
- 3.560 - 28.560 - 32.120
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya Tertib
Administrasi dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
- 1.200 - 9.520 - 10.720
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya Layanan
Peningkatan Kompetensi SDM
- 850 - 9.520 - 10.370
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terlaksananya Layanan
Pengadaan PNS Secara
Transparan dan Akuntabel
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 4
Terlaksananya Proses
Penggantian Antar Waktu
(PAW) Anggota KPU
Kabupaten Pangandaran
Sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersedianya Dokumen
Kepegawaian
- 1.510 - 9.520 - 11.030
Sasaran Kegiatan (output) 6
Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
- - - - - -
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Kabupaten Pangandaran
337.566 375.232 635.288 635.288 635.288 2.618.662
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terwujudnya Pengelolaan
Barang Milik Negara sesuai
dengan Peraturan dan
Perundangan yang berlaku
28.876 15.956 4.100 4.100 4.100 57.132
Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Administrasi Persuratan
dan Pengelolaan Arsip
10.550 10.136 11.309 11.309 11.309 54.613
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana guna
Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU Kabupaten
Pangandaran
298.140 349.140 619.879 619.879 619.879 2.506.917
60
Sasaran Kegiatan (output) 4
Meningkatnya Kualitas
Layanan Persidangan dan
Protokol
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 5
Terwujudnya Keamanan dan
Ketertiban di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- - - - - -
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran
- 8.410 10.784 10.784 10.784 40.762
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya efektivitas
pengawasan internal dan
eksternal di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (clean governance)
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 3
Meningkatnya manfaat hasil
pengawasan BPK, BPKP dan
APIP KPU dalam pencapaian
tujuan KPU Kabupaten
Pangandaran
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 4
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- 3.446 5.082 5.082 5.082 18.692
Sasaran Kegiatan (output) 5
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan KPU Kabupaten
Pangandaran
- 4.964 5.702 5.702 5.702 22.070
Sasaran Kegiatan (output) 6
Meningkatnya kompetensi
aparat pengawasan dan
efektifitas sistem
pengendalian internal
- - - - - -
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Pangandaran
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
17.175.802 2.294.862 56.600 56.600 17.175.802 36.759.666
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
- 12.320 6.600 6.600 6.600 32.120
Sasaran Kegiatan (output) 1
Telaksananya penyusunan
peraturan perundang -
undangan yang berkualitas
sesuai dengan kaidah
pembentukan peraturan
perundang– undangan
- - - - - -
61
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya penyelesaian
sengketa dan pelayanan
pertimbangan hukum
- 5.440 5.000 5.000 5.000 20.440
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terlaksananya fasilitasi
pelayanan penyusunan
laporan dan audit dana
kampanye, verifikasi partai
politik dan/atau anggota
perseorangan DPD
- - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 4
Terlaksananya pengelolaan
dan pelayanan informasi
hukum
- 6.880 1.600 1.600 1.600 11.680
Kegiatan 3364: Fasilitasi Pelaksanaan
Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
17.175.802 2.282.542 50.000 50.000 17.225.802 36.784.146
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
- 2.750 - - - 2.750
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Sesuai
Jadwal
17.175.802 2.253.538 - - 17.175.802 36.605.142
Sasaran Kegiatan (output) 3
Meningkatnya kualitas layanan
informasi dan data yang cepat
serta akurat
- 26.254 - - - 26.254
Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya fasilitasi
pendidikan pemilih
- - 50.000 50.000 50.000 150.000
TOTAL 18.561.506 4.425.111 2.390.456 2.390.456 19.566.258 44.333.787
62
V PENUTUP
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang telah
disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan
sebagai arah kebujakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu
rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5
(Lima) tahun kedepan (2015 - 2019).
Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan.
Rencana strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan
kegiatan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Demikian
pula diharapkan dapat menambah komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh
pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Recana Stratgis ini
dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan pada periode 2015 - 2019 dituangkan
dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk periode 2015 -
2019.
Ketua,
Wiyono Budi Santosa
KPU Kabupaten Pangandaran
Sekretaris,
Pakih
Parigi, 19 Juli 2017
63
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome) /
Sasaran
Kegiatan (Output) /
Indikator
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit
Organisasi Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KABUPATEN
PANGANDARAN
18.561.506 4.425.111 2.390.456 2.390.456 19.566.258
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
77,5%
77,5%
77,5%
77,5%
77,5%
Indikator Kinerja 1.3 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
75%
75%
75%
75%
75%
Indikator Kinerja 1.4 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
75%
75%
75%
75%
75%
Indikator Kinerja 1.5
Persentase Pemilih yang
Berhak Memilih Tetapi
Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
64
Sasaran Strategis 2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
Indikator Kinerja 2.1
Persentase KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan
Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik
95%
95%
95%
95%
95%
Indikator Kinerja 2.2 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang
terbukti melakukan
Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
3%
3%
3%
3%
3%
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pangandaran
86%
86%
87%
88%
88%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Validitas
Data Pemilih
Indikator Kinerja 3.1 Persentase
Kecamatan/Kelurahan Yang Telah Memutakhirkan Data
Pemilih pada Sistem
Informasi
80% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Indikator Kinerja 4.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja
20% 20% 30% 40% 50%
Indikator Kinerja 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pangandaran
100%
100%
100%
100%
100%
65
Indikator Kinerja 4.3 Indeks Reformasi Birokrasi
-
66
70
72
75
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
KABUPATEN PANGANDARAN
877.384 2.130.249 2.323.856 2.323.856 2.323.856
Sasaran Program (Outcome) 1
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya
Indikator Kinerja 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pangandaran dengan lembaga riset kepemiluan
- - 80% 85% 85%
Sasaran Program
(Outcome) 2 Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
Indikator Kinerja 2.1
persentase KPU Kabupaten
Pangandaran memutakhirkan Data
Pemilih Tepat Waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Program (Outcome) 3 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Program
(Outcome) 4 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
66
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
-
90%
90%
90%
100%
Sasaran Program
(Outcome) 5 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran
Indikator Kinerja 5.1 persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pangandaran
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 5.2 Nilai Evaluasi atas kuntabilitas Kinerja KPUpaten Pangandaran
B
B
B
B
B
Indikator Kinerja 5.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPUpaten
Pangandaran
-
66
70
72
75
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEUANGAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PANGANDARAN
362.357 1.673.451 1.673.451 1.673.451 1.673.451
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya Pembinaan
Perbendaharaan
- - - - -
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
-
80%
85%
87%
90%
67
Sasaran Kegiatan
(output) 2
Terlaksananya Sistem
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
28.216 24.232 25.292 24.232 25.292
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2 Lap
2 Lap
2 Lap
2 Lap
2 Lap
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Tersusunnya Petunjuk
pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten
Pangandaran
317.834 1.630.464 1.593.536 1.593.536 1.593.536
Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2 Lap
2 Lap
2 Lap
2 Lap
2 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 4
Terselesaikannya
permasalahan pengelolaan
keuangan
- - - - -
Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
75%
75%
77%
78%
80%
Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
16.307 18.755 8.371 8.371 8.371
68
Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
-
85%
87%
90%
95%
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRUBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU
32.938 4.755 11.080 11.080 11.080
Sasaran Kegiatan
(output) 1
Terlaksananya fasilitasi
pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan
inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan
32.938 4.755 11.080 11.080 11.080
Indikator Kinerja 1.1 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 1.2 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 1.3 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
100%
100%
100%
100%
100%
69
Indikator Kinerja 1.4 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
100%
100%
100%
100%
100%
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA
144.523 64.841 39.505 39.505 39.505
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang
berkualitas
77.379 32.256 14.925 14.925 14.925
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
-
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 2
Terwujudnya koordinasi
antar lembaga serta
Penelitian dan
pengembangan terhadap
Organisasi dan Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
- - - - -
Indikator Kinerja 2.1 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
75%
75%
77,5%
78%
80%
Indikator Kinerja 2.2 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
70
Indikator Kinerja 2.3 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan
-
- 1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
Indikator Kinerja 2.4 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran
2
Draft
2
Draft
2
Draft
2
Draft
2
Draft
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya system
administrasi
penyelenggaraan pemilu
yang tertib, efektif dan
efisien
31.816 6.480 4.720 4.720 4.720
Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
65%
67,5%
75%
80%
85%
Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
60%
60%
65%
70%
75%
Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data,
informasi dan sarana serta
prasarana teknologi
informasi
35.328 21.145 19.860 19.860 19.860
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan melalui Coklit dan Sistem Informasi
80%
100%
100%
100%
100%
71
Indikator Kinerja 4.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten
Pangandaran yang
berfungsi dengan baik
-
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 4.3 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
-
1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
1
Kajian
Sasaran Kegiatan (output) 5
Terwujudnya penerapan e-
Government di lingkungan
KPU Kabupaten
Pangandaran
4.960 - - -
Indikator Kinerja 5.1 Persentase aplikasi KPU Kabupaten Pangandaran yang diterapkan secara terintegrasi
50%
30%
40%
45%
50%
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
- 3.560 - 28.560 -
Sasaran Kegiatan
(output) 1
Meningkatnya Tertib
Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia
- 1.200 - 9.520 -
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
90%
90%
92,5%
95%
97,5%
72
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
80%
90%
90%
90%
90%
Sasaran Kegiatan
(output) 2
Terlaksananya Layanan
Peningkatan Kompetensi SDM
- 850 - 9.520 -
Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 2.2 Jumlah PNS KPU Kabupaten Pangandaran yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
5 org
5 org
5 org
5 org
5 org
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Terlaksananya Layanan
Pengadaan PNS Secara
Transparan dan Akuntabel
- - - - -
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan (output) 4
Terlaksananya Proses
Penggantian Antar Waktu
(PAW) Anggota KPU
Kabupaten Pangandaran
Sesuai Peraturan erundang-
Undangan yang Berlaku
- - - - -
73
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Anggota KPU Kabupaten Pangandaran yang
pelaksanaan penggantian antar
waktunya Sesuai
Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersedianya Dokumen
Kepegawaian
- 1.510 - 9.520 -
Indikator Kinerja 5.1 Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 6
Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang
Kepegawaian
- - - - -
Indikator Kinerja 6.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
3
Ranca- ngan
3
Ranca- ngan
3
Ranca- ngan
3
Ranca- ngan
3
Ranca -ngan
KEGIATAN 3360 :
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
(KPU) KABUPATEN PANGANDARAN
337.566 375.232 635.288 635.288 635.288
Sasaran Kegiatan
(output) 1
Terwujudnya Pengelolaan
Barang Milik Negara sesuai
dengan Peraturan dan
Perundangan yang berlaku
28.876 15.956 4.100 4.100 4.100
74
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
95%
95%
96%
97%
98%
Indikator Kinerja 1.2
Jumlah Laporan Barang Milik
Negara Berdasarkan SIMAK BMN
yang Datanya
Sesuai dengan Data SAK
5 Lap
5 Lap
5 Lap
5 Lap
5 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Administrasi
Persuratan dan Pengelolaan
Arsip
10.550 10.136 11.309 11.309 11.309
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran/Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang kearsipan yang telah disusun
1
Ranca- ngan
1
Ranca- ngan
1
Ranca- ngan
1
Ranca- ngan
1
Ranca -ngan
Indikator Kinerja 2. 2
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran yang Mengelola Arsip Inaktif
Sesuai Aturan Kearsipan
70%
80%
82,5%
85%
87,5%
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana guna
Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU Kabupaten
Pangandaran
298.140 349.140 619.879 619.879 619.879
75
Indikator Kinerja 3.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 3.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 3.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pangandaran yang berfungsi dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 4 Meningkatnya Kualitas Layanan
Persidangan dan Protokol
- - - - -
Indikator Kinerja 4.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 4.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 5
Terwujudnya Keamanan dan
Ketertiban di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- - - - -
Indikator Kinerja 5.1 Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran yang dapat ditanggulangi
100%
100%
100%
100%
100%
76
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PANGANDARAN
- 8.410 10.784 10.784 10.784
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya efektivitas
pengawasan internal dan
eksternal di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- - - - -
Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
15%
15%
18%
20%
25%
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan berwibawa (clean
governance)
- - - - -
Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
65%
65%
70%
75%
80%
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Meningkatnya manfaat hasil
pengawasan BPK, BPKP dan
APIP KPU dalam pencapaian
tujuan KPU Kabupaten
Pangandaran
- - - - -
Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, PKP dan APIP yang ditindaklanjuti
80%
80%
85%
87%
90%
77
Sasaran Kegiatan
(output) 4
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja di lingkungan KPU
Kabupaten Pangandaran
- 3.446 5.082 5.082 5.082
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Kabupaten Pangandaran mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
20%
20%
30%
40%
50%
Sasaran Kegiatan (output) 5
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan KPU Kabupaten
Pangandaran
- 4.964 5.702 5.702 5.702
Indikator Kinerja 5.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pangandaran
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 6
Meningkatnya kompetensi
aparat pengawasan dan
efektifitas sistem
pengendalian internal
- - - - - -
Indikator Kinerja 6.1 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
-
-
Level
2
Level
2
Level
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR KPU
KABUPATEN PANGANDARAN
508.320 - 10.000 10.000 10.000
Sasaran Program (Outcome) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pangandaran
78
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
49%
49%
50%
50%
50%
KEGIATAN 3362 :
PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
Sasaran Kegiatan
(output) 1 Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU Kabupaten Pangandaran
508.320 - 10.000 10.000 10.000 538.320
Indikator Kinerja 1.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai
yang dapat dipenuhi
-
-
65%
67%
70%
Indikator Kinerja 1.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi
-
-
65%
67%
70%
Indikator Kinerja 1.3 Persentase Gedung dan
Gudang KPU Kabupaten
Pangandaran yang dapat dipenuhi
-
-
-
70%
72%
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN
PERBAIKAN PROSES POLITIK
17.175.802 2.294.862 56.600 56.600 17.175.802
Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
79
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan KPU Kabupaten Pangandaran yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pangandaran
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Program
(Outcome) 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
Indikator Kinerja 2.1 Presentasi KPU Kabupaten
Pangandaran
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
100%
100%
100%
100%
100%
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU KABUPATEN
PANGANDARAN, ADVOKASI,
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN
PENYELENGGARAAN PEMILU
- 12.320 6.600 6.600 6.600
Sasaran Kegiatan
(output) 1
Telaksananya penyusunan
peraturan perundang -
undangan yang berkualitas
sesuai dengan kaidah
pembentukan peraturan
perundang– undangan
- - - - -
80
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaranyang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
95%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pangandaran terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya penyelesaian
sengketa dan pelayanan
pertimbangan hukum
- 5.440 5.000 5.000 5.000
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pangandaran
86%
86%
87%
87%
87%
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Terlaksananya fasilitasi
pelayanan penyusunan laporan
dan audit dana kampanye,
verifikasi partai politik dan/atau
anggota perseorangan DPD
- - - - - -
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
100%
100%
100%
100%
100%
81
Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 4
Terlaksananya pengelolaan
dan pelayanan informasi
hukum
- 6.880 1.600 1.600 1.600 11.680
Indikator Kinerja 4.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-undangan
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 4.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai
dengan SOP
90%
100%
100%
100%
100%
KEGIATAN 3364: FASILITASI
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU
LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW
17.175.802 2.282.542 50.000 50.000 17.225.802
Sasaran Kegiatan
(output) 1
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat
waktu dan sesuai aturan
- 2.750 - - -
82
Indikator Kinerja 1.1 Persentase proses PAW anggota DPR Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 2 Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
17.175.80
2 2.253.538 - - 17.175.802
Indikator Kinerja 2.1 Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran dapat
diselesaikan yang menyelenggarakan tahapan
Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara
sesuai dengan jadwal
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 2.2
Persentase KPU Kabupaten
Pangandaran dapat diselesaikan yang
menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah
Pemilihan untuk Pemilu
2019 sesuai dengan jadwal
- - 100 % 100 % -
- 26.254 - - -
Sasaran Kegiatan
(output) 3
Meningkatnya kualitas
layanan informasi dan data
yang cepat serta akurat
- 26.254 - - -
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
-
100%
100%
100%
100%
83
Indikator Kinerja 3.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional
-
-
100%
100%
100%
Indikator Kinerja 3.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
-
100%
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
(output) 4 Terlaksananya fasilitasi
pendidikan pemilih
- -
- - 50.000 50.000 50.000
Indikator Kinerja 4.1 KPU Kabupaten Pangandaran yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
- - 1 1 1
Indikator Kinerja 4.2
Persentase pemilih
perempuan yang
mendapatkan nilai minimal
C pada saat pendidikan
pemilih
- - 75 % 80 % 85%
Indikator Kinerja 4.3
Persentase pemilih isabilitas
yang mendapatkan nilai
minimal C pada saat
pendidikan pemilih
- - 75 % 80 % 85%
top related