laporan selain audit.doc
Post on 30-Oct-2014
147 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN SELAIN AUDIT
A. Bentuk Lain Pengaitan Akuntan dengan Laporan Keuangan Historis
Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau
laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka
waktu dua belas bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku
perusahaan.
Karakteristik Informasi Keuangan Interim
Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup
prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut. Ketepatan
waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan interim.
Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain lebih
cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyajian
informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi dan
pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi keuangan
tahunan. Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai dengan
berbagai taksiran pendapatan, kos (cost), dan beban yang lebih banyak dibandingkan
dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain informasi
keuangan interim adalah dalam hubungannya dengan informasi keuangan tahunan.
Penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals), akrual (accruals), dan
estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh
pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa
waktu periode tahunan.
Tujuan Review Atas Informasi Keuangan Interim
Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi
akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi
tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Review
tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif pengetahuan akuntan mengenai
praktik pelaporan keuangan terhadap masalah akuntansi signifikan yang ditemukannya
melalui permintaan keterangan dan prosedur analitik. Tujuan review informasi
keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan suatu
1
audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi pernyataan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. Review atas informasi keuangan interim bukanlah dasar
bagi pemberian pendapat semacam itu, karena review tersebut tidak mencakup
pengujian catatan akuntansi melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi,
pemerolehan hal yang bersangkutan dengan bukti yang menguatkan hasil yang
diperoleh dari permintaan keterangan, penerapan prosedur tertentu lain yang biasanya
dilaksanakan dalam audit. Review dapat mengarahkan perhatian akuntan terhadap hal-
hal signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim, namun tidak
memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui semua hal signifikan yang dapat
diungkapkan dalam audit.
Prosedur Review Atas Informasi Keuangan Interim
Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada
umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja,
tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah
akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan.
Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan umum meliputi:
a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern, yang meliputi lingkungan
pengendalian, sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur
pengendalian, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi
keuangan interim, dan perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang
terjadi sejak audit laporan keuangan terakhir sejak review informasi keuangan
terakhir untuk menentukan dampak potensial pengendalian intern dan
perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan
keuangan atas penyusunan informasi keuangan interim.
b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk
mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan
tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik
untuk meliputi pembandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan
dengan masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya,
evaluasi terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan
mempertimbangkan hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika
2
relevan, di antara data nonkeuangan, pembandingan jumlah-jumlah tercatat,
atau ratio yang dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang tercatat, dengan jumlah-
jumlah yang diharapkan terjadi yang dikembangkan oleh akuntan. Akuntan
mengembangkan harapan itu dengan cara mengidentifikasi dan menggunakan
hubungan jelas yang secara masuk akal diharapkan akan ada berdasarkan
pemahaman akuntan tentang klien dan industri yang didalamnya usaha klien
beroperasi. Berikut ini disajikan contoh berbagai sumber informasi untuk
mengembangkan harapan:
(1) Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode
sebelumnya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang
telah diakui.
(2) Hasil yang diantisipasikan-sebagai contoh, anggaran atau
prakiraan, termasuk ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau
data interim.
(3) Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.
(4) Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-
sebagai contoh, informasi laba bruto.
(5) Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan
yang relevan.
Penerapan prosedur tersebut di atas, akuntan harus mempertimbangkan
jenis masalah yang, dalam tahun atau masa interim sebelumnya, mengharuskan
penyesuaian. Biasanya akuntan tidak akan berusaha mendapatkan bahan bukti
yang menguatkan mengenai respon manajemen atas pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam review terhadap informasi keuangan
interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan konsistensi respon
manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan dalam
perikatan audit dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena dalam
penyusunan informasi keuangan interim lebih banyak dilakukan estimasi atas
pendapatan, kos (cost), dan beban dibandingkan dengan dalam penyusunan
laporan keuangan tahunan.
3
c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang
dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.
d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan
informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan
untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting
dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya.
f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan
dan akuntansi mengenai apakah informasi keuangan interim telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan prinsip
tersebut diterapkan secara konsisten, apakah ada perubahan praktik akuntansi
entitas tersebut, apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas tersebut, masalah
yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan
peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh
material atas penyajian informasi tersebut.
g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab
mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah
tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan
memerlukan penegasan tertulis dari klien.
Laporan akuntan atas review terhadap Informasi Keuangan Interim
Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman
laporannya dalam komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika akuntan
tersebut telah melakukan review sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf di
atas. Jika terdapat pembatasan lingkup review atas informasi keuangan interim yang
menyebabkan tidak dapat diselesaikannya review tersebut, akuntan harus melarang
penggunaan namanya. Pembatasan lingkup review dapat berupa pembatasan oleh klien
atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan pekerjaan akuntan atau
ketidakcukupan catatan akuntansi.
4
Bentuk laporan Review Akuntan
Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah di-review
harus mencakup:
a.Suatu judul yang berisi frasa “Laporan Akuntan Independen”.
b. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review.
c. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab
manajemen perusahaan.
d. Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan
berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
e. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang
dilakukan.
f. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan
dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit
berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat
atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam review
terhadap informasi keuangan interim, akuntan tidak memberikan pendapat
atas laporan keuangan secara keseluruhan.
g. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi
material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
h. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan atau nomor register
negara akuntan.
i. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan
yang informasi keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para
pemegang sahamnya. Umumnya, laporan harus diberi tanggal berdasarkan
tanggal selesainya review. Sebagai tambahan, setiap halaman informasi
keuangan interim harus secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.
5
Berikut ini contoh laporan akuntan atas review informasi keuangan interim:
Laporan Akuntan Independen
[Pihak yang dituju oleh akuntan]
PT KXT dana anak perusahaan konsolidasian tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2,
serta untuk periode tiga bulan dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal ……..
Kami telah melakukan review atas (sebutkan laporan atau informasi yang di-review) PT
KXT dan anak perusahaannya yang dikonsolidasikan tanggal 30 September 20X1 dan
masa tiga bulan serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan
keuangan (atau informasi keuangan) tersebut merupakan tanggung jawab manajemen
perusahaan.
Kami melaksanakan review berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia. Review atas informasi keuangan interim terutama meliputi penerapan
prosedur analitik terhadap data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang
bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.
Lingkup review ini sangat sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan
standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.
Berdasarkan review kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi
material terhadap laporan keuangan (atau informasi keuangan) yang kami sebutkan di
atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik]
[Tanggal]
6
B. Laporan Khusus Berdasarkan Standar Auditing
Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia diterapkan bila
seorang auditor melaksanakan audit terhadap dan membuat laporan tentang laporan
keuangan apapun, misalnya laporan keuangan perseroan terbatas, kelompok
konsolidasian perseoran terbatas, perusahaan nirlaba, unit pemerintahan, estate atau
trust, persekutuan, perusahaan perseorangan, segmen dari berbagai bentuk usaha
tersebut di atas, atau pribadi. Istilah laporan keuangan digunakan untuk menyatakan
suatu penyajian data keuangan, termasuk catatan yang menyertainya, yang berasal dari
catatan akuntansi dan ditujukan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi dan
kewajiban entitas pada suatu saat tertentu atau perubahan di dalamnya untuk periode
tertentu sesuai dengan basis akuntansi komprehensif. Untuk tujuan pelaporan, auditor
independen harus memandang setiap tipe penyajian keuangan berikut ini sebagai suatu
laporan keuangan:
a. Neraca.
b. Laporan laba-rugi.
c. Laporan saldo laba.
d. Laporan arus kas.
e. Laporan perubahan ekuitas pemilik.
f. Laporan aktiva dan kewajiban yang tidak mencakup akun ekuitas
pemilik.
g. Laporan pendapatan dan beban.
h. Ringkasan usaha.
i. Laporan usaha menurut lini produk (produk line).
j. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas.
Basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
adalah salah satu di antara berikut ini:
a. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk
memenuhi persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu
badan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut.
7
Contohnya adalah basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan asuransi
sesuai dengan yang diatur oleh Departemen Keuangan.
b. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh
entitas untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
c. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas
yang memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva tetap
atau accrued income taxes.
d. Rangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan kuat yang diterapkan ke
semua pos material yang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis
akuntansi tingkat harga (price-level basis of accounting).
Pelaporan Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Basis Akuntansi
Komprehensif Lain
Pelaporan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor
independen harus mencantumkan dalam laporannya hal-hal berikut ini:
a. Judul yang berisi kata independen
b. Suatu paragraf yang:
1) Menyatakan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam
laporan telah diaudit.
2) Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung
jawab manajemen perusahaan dan bahwa auditor bertanggung
jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan
berdasarkan auditnya.
c. Suatu paragraf yang:
1) Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar
auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
8
2) Menyatakan bahwa standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan
dan melaksanakan auditnya untuk memperoleh keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material.
3) Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:
(a) Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
laporan keuangan,
(b) Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, dan
(c) Penilaian penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.
4) Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan
dasar memadai untuk memberikan pendapatnya.
d. Suatu paragraf yang:
1) Menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas
laporan keuangan yang menjelaskan basis tersebut.
2) Menyatakan basis penyajian adalah basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak
memberikan pendapat) mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam
semua hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan.
Jika auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan
secara wajar dengan basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat
pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang
menguatkan kesimpulannya tersebut dalam paragraf penjelasan (yang
dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus
mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi yang
semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan.
9
f. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan
pelaporan keuangan yang diterapkan oleh badan pemerintah yang
berwenang mengatur, suatu paragraf diperlukan untuk menjelasakan
pembatasan distribusi laporan kepihak-pihak dalam entitas atau untuk
pelaporan kepada badan pemerintah yang berwenang mengatur tersebut.
Paragraf yang berisi batasan tersebut diperlukan, meskipun menurut
undang-undang dan peraturan, laporan auditor dapat menjadi catatan
yang tersedia untuk kepentingan umum. Namun, auditor dapat
menggunakan bentuk laporan ini jika laporan keuangan dan laporan
auditor hanya ditujukan semata-mata untuk pendaftaran ke satu atau lebih
badan pengatur yang memiliki kewenangan atas entitas yang
bersangkutan.
g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor
akuntan publik.
h. Tanggal laporan auditor.
Berikut ini adalah gambaran laporan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Laporan Keuangan Disusun Atas Suatu Basis yang Ditetapkan oleh Badan
Pengatur Terutama untuk Diserahkan Kepada Badan Tersebut
Laporan Auditor Independen
[ Pihak yang dituju oleh auditor]
Kami telah mengaudit laporan aktiva yang diperkenankan (admitted assets), utang, dan
surplus Perusahaan Asuransi KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, serta laporan
laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas-basis peraturan dan
perubahan dalam surplus-basis peraturan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.
10
Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan
berdasarkan audit kami.
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan
melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapkan dalam
laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan
dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar
memadai untuk menyatakan pendapat.
Seperti yang dijelaskan dalam Catatan X, laporan keuangan ini disusun sesuai dengan
praktik akuntansi yang ditetapkan atau diizinkan oleh Departemen Keuangan, yang
merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia.
Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, aktiva yang diperkenankan, utang dan surplus
Perusahaan Asuransi KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 dan hasil usaha,
perubahan ekuitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan X.
Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lain kecuali untuk memberikan informasi
kepada dan digunakan oleh dewan komisaris dan manajemen Perusahaan Asuransi
KXT serta untuk memenuhi persyaratan [nama badan pengatur] dan tidak boleh
digunakan untuk tujuan lain.
[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik]
[Tanggal]
11
C. Laporan Khusus Berdasarkan Standar Atestasi
Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua tingkat
keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ketingkat
yang cukup rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas suatu
pengurangan risiko atestasi ke tingkat yang menengah (suatu "review").
Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu
pemeriksaan) "simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika
risiko atestasi telah dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu "review"),
simpulan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan negatif.
Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas
menyatakan apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan pendapat
positif atas suatu penyajian asersi secara keseluruhan, dapat dimodifikasi atau
berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek penyajian atau perikatan. Sebagai
tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas masalah tertentu
yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi.
Berikut ini suatu contoh laporan pemeriksaan yang berisi pernyataan pendapat
wajar tanpa pengecualian atas suatu penyajian asersi, dengan anggapan tidak terdapat
bentuk laporan khusus yang telah ditetapkan dalam standar Ikatan Akuntan Indonesia
atau badan lain berwenang.
Kami telah memeriksa ……. [sebutkan penyajian asersi-seperti, Laporan Statistik
Hasillnvestasi Dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir tanggal3l
Desember 20X1] . Pemeriksaan kami laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, meliputi prosedur yang kami pandang perlu
sesuai dengan keadaan.
[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu yang
bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]
Menurut pendapat kami ….. [sebutkan penyajian-seperti Laporan Statistik
Hasillnvestasi] seperti yang telah kami sebutkan dalam paragrafdi atas, menyajikan
[sebutkan asersi-seperti, hasil investasi dana perusahaan XYZ untuk tahun yang
12
berakhir tanggal3l Desember 20X1] sesuai dengan [sebutkan kriteria yang telah
ditetapkan atau telah dinyatakan-misalnya kriteria pengukuran dan pengungkapan
sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan 11].
Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan
apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan
bahwa asersi tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan.
Berikut ini disajikan contoh laporan review yang menyatakan keyakinan
negatif tanpa pengecualian, dengan anggapan tidak ada pelaporan khusus yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau badan berwenang lainnya.
Kami telah me-review …. [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan
Statistik Kinerja Investasi Dana KXT untuk tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 20X1]. Re-view kami laksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia.
Review memiliki lingkup yang sangat terbatas dibandingkan dengan pemeriksaan,
yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas [sebutkan penyajian asersi
sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi Dana KY]. Oleh karena itu,
kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.
Berdasarkan review kami, tidak terdapat penyebab hal yang menjadikan kami yakin
bahwa [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja
Investasi] tidak disajikan sesuai dengan [sebutkan kriteria yang ditetapkan-sebagai
contoh, kriteria pengukuran dan pengungkapan sebagaimana yang disebutkan dalam
Catatan No.1].
13
PELAPORAN KEPATUHAN
A. Perikatan Atestasi Kepatuhan
Kondisi Untuk Pelaksanaan Perikatan
Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi
tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas entitas terhadap persyaratan tertentu atau
efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini:
a. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap
kepatuhan.
b. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tertentu atau efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.
c. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap
persyaratan tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian
umum, asersi tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada
praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan praktisi.
Jika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada pihak dalam
entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu, asersi dapat
hanya berbentuk surat representasi.
d. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang
masuk akal, yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan
dalam asersi secara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang
berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi tersebut dapat diestimasi
dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria tersebut.
e. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung
evaluasi manajemen.
Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil
berbagai macam bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang memiliki
kompetensi dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama
atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama. Sebagai contoh,
14
asersi yang dapat diterima tentang kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dapat
berbentuk pernyataan sebagai berikut: "PT KXT mematuhi aturan pembatasan yang
ditetapkan dalam paragraf 13, 14, 15, dan 16 a-d, dalam Perjanjian Penarikan Kredit
dart Bank Y, bertanggal 1 Januari 20X1, pada tanggal dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20X2." Namun, praktisi dilarang memeriksa
suatu asersi yang terlalu luas atau subjektif (sebagai contoh, "PT KXT mematuhi
undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk aktivitas entitas tersebut atau "PT X
cukup mematuhi") untuk dapat diestimasi atau diukur secara masuk akal.
Perikatan Prosedur yang Disepakati
Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk
menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi
asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang disepakati
oleh pemakai laporan tersebut.
Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas
prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai tertentu
memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai
tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan dan memperoleh
pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat diselesaikan
dengan mengadakan rapat dengan para pemakai tertentu atau dengan mendistribusikan
draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy surat perikatan kepada
pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi tidak dapat
berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi dapat
memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur berikut
ini atau prosedur yang serupa:
a. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan
tertulis dari pemakai tertentu.
b. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari
pemakai tertentu yang terkait.
15
c. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari
pemakai tertentu.
Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam
asersi manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal
berikut ini:
a. Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang
melandasi persyaratan kepatuhan tertentu, termasuk persyaratan yang
dipublikasikan.
b. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh
melalui laporan perikatan sebelumnya dan laporan untuk memenuhi
peraturan.
c. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh
dari pembicaraan dengan individu semestinya di luar entitas (seperti
pejabat pengatur atau spesialis pihak ketiga).
Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan asersi
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang
efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk
prosedur dan temuan. Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah
asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur
berikut ini:
a. Judul yang berisi kata independen.
b. Identifikasi pemakai tertentu.
c. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas
dengan persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern
entitas terhadap kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang
dicakup oleh asersi manajemen, dan sifat perikatan.
d. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai
tertentu yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk
membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang
16
kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas
pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan.
e. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
f. Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung
jawab pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab
tentang memadainya prosedur tersebut.
g. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal
ini) dan temuan yang bersangkutan.
h. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang
disepakati.
i. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan
oleh karena itu tidak melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau
tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan,
suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas asersi tersebut, dan
suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan prosedur
tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan.
j. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena
laporan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun,
jika laporan tersebut merupakan "catatan publik" praktisi harus
menambahkan kalimat berikut ini: "Namun, laporan ini merupakan
catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.")
k. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan.
l. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.
Berikut ini adalah contoh laporan prosedur yang disepakati atas asersi
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang
efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan yang di dalamnya
prosedur dan temuan dicantumkan:
17
Laporan Akuntan Independen tentang
Penerapan Prosedur yang Disepakati
[Pihak yang dituju oleh akuntan]
Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah
disepakati oleh [cantumkan pemakai laporan], semata-mata hanya untuk
membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan [sebut
nama entitas] dengan [sebut persyaratan tertentu] selama [periode] yang berakhir
pada [tanggal], yang dimasukkan dalam [judul laporan manajemen] terlampir.
Perikatan prosedur yang disepakati kami laksanakan sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan
tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, untuk tujuan laporan ini dan
tujuan lain, kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang
kami cantumkan berikut ini.
[Cantumkan paragraf yang berisi prosedur dan temuan]
Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu, kami tidak melaksanakan pemeriksaan
yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen. Oleh karena
itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan,
hal lain mungkin terungkap dan kami laporkan.
Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh [daftaratau pengacuan
pemakai tertentu] dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati
prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk
mencapai tujuan.
[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan
publik]
[Tanggal]
18
B. Pelaporan Kepatuhan Entitas Pemerintah
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-
undangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas
pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus
berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan tersebut merupakan dasar
dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain serta metode
yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi
pemerintahan dari akuntansi perusahaan.
Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi
auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit
Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan,
auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam
audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk
melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang
pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas
pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan
penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-
Undang Pasar Modal.
Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan
dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu
laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka
auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-
pokok temuan utama dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian
intern. Auditor tidak boleh menerbitkan paragraf pengantar ini sebagai laporan
terpisah. Apabila auditor melaporkan secara terpisah tentang kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, maka laporan audit atas
laporan keuangan harus menyatakan bahwa ia menerbitkan laporan tambahan tersebut.
19
Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang
dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan Standar
Audit Pemerintahan:
a. Keyakinan positif dan negatif.
Laporan audit atas laporan keuangan harus (1) menjelaskan lingkup
pengujian auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan atas pengendalian intern dan menyajikan hasil
pengujiannya, atau (2) mengacu pada laporan terpisah yang berisi
informasi tersebut. Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut, auditor
harus melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan melanggar/melawan
hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi pengendalian
intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor
harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan usur perbuatan
melanggar/melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau
organisasi yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan).
b. Pelaporan ketidakpatuhan.
Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi
persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam
peraturan, kontrak, atau bantuan yang menyebabkan auditor
berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik auditor
tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran
tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila prosedur yang
dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan material,
auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif
dalam laporan auditnya. Laporan dengan pendapat wajar dengan
pengecualian harus berisi: (1) Definisi hal material dari ketidakpatuhan,
(2) Suatu identifikasi terhadap hal material dari ketidakpatuhan yang
ditemukan, (3) Suatu pernyataan bahwa temuan ketidakpatuhan
dipertimbangkan untuk merumuskan suatu pendapat apakah laporan
20
keuangan entitas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
c. Unsur pelanggaran hukum.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan
hal-hal atau indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang
dapat berakibat ke penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki
keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran
hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke
penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi persyaratan untuk
melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur pelanggaran hukum yang
dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk
melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur
pelanggaran hukum yang ditemukan.
Auditor harus memahami peraturan perundang-undangan yang
mempunyai pengaruh langsung dan material terhadap penentuan jumlah
dalam laporan keuangan. Auditor mungkin memerlukan jasa penasihat
hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang
kemungkinan mempunyai dampak langsung dan material terhadap
laporan keuangan, merancang pengujian kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan menilai hasil pengujian tersebut. Dalam
keadaan tertentu, undang-undang, peraturan, atau kebijakan dapat
mengharuskan auditor melaporkan indikasi adanya ketidakberesan jenis
tertentu atau unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum, kepada
penegak hukum atau penyidik, sebelum auditor memperluas langkah
dan prosedur auditnya. Auditor dapat juga diharuskan menarik diri atau
menunda pekerjaan auditnya atau bagian dari auditnya, agar tidak
mengganggu pelaksanaan suatu investigasi.
21
top related