auditing - laporan selain audit

38
AUDITING DAN ATESTASI KELOMPOK 6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat membuat suatu laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan. Laporan keuangan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan terhadap laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawabnya. Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal, karena: Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kedua, karena laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang 1 | Page

Upload: sophia-ririn-kali

Post on 26-Oct-2015

60 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat pelaku bisnis

meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang

terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat membuat suatu laporan

keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan. Laporan

keuangan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak perusahaan yang kurang

memperhatikan terhadap laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai

dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat

menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan

tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang

bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawabnya.

Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor

eksternal, karena: Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan

dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya.

Kedua, karena laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang

disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit dan

mendapat opini unqualified, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa

laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berterima umum (Winda Fridati: 2005).

1 | P a g e

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Laporan Selain Audit

2.1.1 Bentuk Lain Pengaitan Akuntan Dengan Laporan Keuangan Historis

Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan

keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu dua

belas bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan.

1. Karakteristik Informasi Keuangan Interim

Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan

lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut.

Ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan

interim. Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain

lebih cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu

penyajian informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi

dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi

keuangan tahunan. Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai

dengan berbagai taksiran pendapatan, kos (cost), dan beban yang lebih banyak

dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain

informasi keuangan interim adalah dalam hubungannya dengan informasi keuangan

tahunan. Penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals), akrual (accruals),

dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh

pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa

waktu periode tahunan.

2. Tujuan Review Atas Informasi Keuangan Interim

Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar

bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas

informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Review tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif

2 | P a g e

pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan terhadap masalah

akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan prosedur

analitik. Tujuan review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan

audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan

Akuntan Indonesia. Tujuan suatu audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi

pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Review atas

informasi keuangan interim bukanlah dasar bagi pemberian pendapat semacam itu,

karena review tersebut tidak mencakup pengujian catatan akuntansi melalui inspeksi,

pengamatan, atau konfirmasi, pemerolehan hal yang bersangkutan dengan bukti yang

menguatkan hasil yang diperoleh dari permintaan keterangan, penerapan prosedur

tertentu lain yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Review dapat mengarahkan

perhatian akuntan terhadap hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi

keuangan interim, namun tidak memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui

semua hal signifikan yang dapat diungkapkan dalam audit.

3. Prosedur Review Atas Informasi Keuangan Interim

Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada

umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja,

tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah

akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan.

Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan umum meliputi:

a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern, yang meliputi lingkungan

pengendalian, sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian,

baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim, dan

perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan

keuangan terakhir sejak review informasi keuangan terakhir untuk menentukan

dampak potensial pengendalian intern dan perubahan signifikan dalam

pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan atas penyusunan

informasi keuangan interim.

3 | P a g e

b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk

mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang

hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk

meliputi pembandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan dengan

masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya, evaluasi

terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan mempertimbangkan

hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika relevan, di antara data

nonkeuangan, pembandingan jumlah-jumlah tercatat, atau ratio yang dihitung atas

dasar jumlah-jumlah yang tercatat, dengan jumlah-jumlah yang diharapkan terjadi

yang dikembangkan oleh akuntan. Akuntan mengembangkan harapan itu dengan

cara mengidentifikasi dan menggunakan hubungan jelas yang secara masuk akal

diharapkan akan ada berdasarkan pemahaman akuntan tentang klien dan industri

yang didalamnya usaha klien beroperasi. Berikut ini disajikan contoh berbagai

sumber informasi untuk mengembangkan harapan:

Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode sebelumnya

dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang telah diakui.

Hasil yang diantisipasikan-sebagai contoh, anggaran atau prakiraan, termasuk

ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau data interim.

Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.

Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-sebagai contoh,

informasi laba bruto.

Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan.

Dalam menerapkan prosedur tersebut di atas, akuntan harus

mempertimbangkan jenis masalah yang, dalam tahun atau masa interim

sebelumnya, mengharuskan penyesuaian. Biasanya akuntan tidak akan berusaha

mendapatkan bahan bukti yang menguatkan mengenai respon manajemen atas

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam review

terhadap informasi keuangan interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan

konsistensi respon manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang

diajukan dalam perikatan audit dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena

4 | P a g e

dalam penyusunan informasi keuangan interim lebih banyak dilakukan estimasi

atas pendapatan, kos (cost), dan beban dibandingkan dengan dalam penyusunan

laporan keuangan tahunan.

c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang

dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.

d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan

informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan

untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting

dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya.

f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan

akuntansi mengenai apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan prinsip tersebut

diterapkan secara konsisten, apakah ada perubahan praktik akuntansi entitas

tersebut, apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas tersebut, masalah yang

menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan peristiwa

sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas

penyajian informasi tersebut.

g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab

mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah

tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan

memerlukan penegasan tertulis dari klien.

4. Laporan akuntan atas review terhadap Informasi Keuangan Interim

Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman

laporannya dalam komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika

akuntan tersebut telah melakukan review sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-

paragraf di atas. Jika terdapat pembatasan lingkup review atas informasi keuangan

5 | P a g e

interim yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya review tersebut, akuntan

harus melarang penggunaan namanya. Pembatasan lingkup review dapat berupa

pembatasan oleh klien atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan

pekerjaan akuntan atau ketidakcukupan catatan akuntansi.

5. Bentuk laporan Review Akuntan

Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah di-

review harus mencakup:

1. Suatu judul yang berisi frasa “Laporan Akuntan Independen.”

2. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review.

3. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen

perusahaan.

4. Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan

standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang

dilakukan.

6. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan

dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan

standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan

keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam review terhadap informasi

keuangan interim, akuntan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan

secara keseluruhan.

7. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi

material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

8. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara

akuntan.

9. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang

informasi keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para pemegang

sahamnya. Umumnya, laporan harus diberi tanggal berdasarkan tanggal selesainya

6 | P a g e

review. Sebagai tambahan, setiap halaman informasi keuangan interim harus

secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.

2.1.2 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Auditing

Laporan khusus diatur dalam SA Seksi 623, yang meliputi laporan auditor yang

diterbitkan dalam hubungannya dengan:

1. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Unsur, akun atau pos laporan keuangan yang ditentukan.

3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan yang

berkaitan dengan laporan keuangan auditan.

4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan.

5. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya

atau daftar yang memerlukan bentuk tertentu laporan auditor.

1. Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Dengan Basis Komprehensif Selain

PABU di Indonesia

Basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia adalah salah satu di antara berikut ini:

1. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk memenuhi

persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu badan

pemerintahan yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut. Contohnya adalah

basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang

diatur oleh Departemen Keuangan.

2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh entitas

untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan

untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas yang

memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva tetap

atau accrued income taxes.

7 | P a g e

4. Rangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan kuat yang diterapkan ke semua

pos material yang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis akuntansi tingkat

harga (price-level basis of accounting)

Dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis

akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

auditor independen harus mencantumkan dalam laporannya hal-hal berikut ini:

a. Judul yang berisi kata independen

b. Suatu paragraf yang:

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan telah

diaudit.

Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen

perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu

pendapat atas laporan keuangan berdasarkan auditnya.

c. Suatu paragraf yang:

1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang

diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Menyatakan bahwa standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan

auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan

keuangan bebas dari salah saji material.

3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah

dan pengungkapan dalam  laporan keuangan,

Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan

yang dibuat oleh manajemen, dan

Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai

untuk memberikan pendapatnya.

d. Suatu paragraf yang:

8 | P a g e

Menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas laporan keuangan

yang menjelaskan basis tersebut.

Menyatakan basis penyajian adalah basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak

memberikan pendapat) mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal

yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor

berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dengan basis

akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat pembatasan atas lingkup audit, ia

harus mengungkapkan alasan yang menguatkan kesimpulannya tersebut dalam

paragraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam

laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi

yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan.

f. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan

pelaporan keuangan yang diterapkan oleh badan pemerintah yang berwenang

mengatur, suatu paragraf diperlukan untuk menjelasakan pembatasan distribusi

laporan kepihak-pihak dalam entitas atau untuk pelaporan kepada badan

pemerintah yang berwenang mengatur tersebut. Paragraf yang berisi batasan

tersebut diperlukan, meskipun menurut undang-undang dan peraturan, laporan

auditor dapat menjadi catatan yang tersedia untuk kepentingan umum. Namun,

auditor dapat menggunakan bentuk laporan ini jika laporan keuangan dan laporan

auditor hanya ditujukan semata-mata untuk pendaftaran ke satu atau lebih badan

pengatur yang memiliki kewenangan atas entitas yang bersangkutan.

g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan

publik.

h. Tanggal laporan auditor.

2. Unsur, Akun, atau Pos Tertentu Laporan Keuangan

Auditor  independen dapat diminta untuk menyatakan pendapat atas satu atau

lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan. Dalam perikatan ini,

9 | P a g e

unsur, akun, atau pos tertentu dapat disajikan dalam suatu laporan atau dalam suatu

dokumen yang menyertai laporan. Contoh satu atau lebih unsur, akun, atau pos

tertentu suatu laporan keuangan yang auditor mungkin diminta untuk melaporkan atas

dasar audit yang dilaksanakannya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan

Akuntan Indonesia adalah sewa, royalty, partisipasi laba, atau penyisihan pajak

penghasilan.

Jika auditor mengadakan perikatan untuk menyetakan pendapat atas satu atau

lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, laporan harus berisi:

a. Judul yang berisi kata independen.

b. Suatu paragraf yang:

Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu yang disebutkan dalam

laporan keuangan telah diaudit. Jika audit dilaksanakan bersamaan dengan

audit atas laporan keuangan perusahaan, paragraf ini harus menyatakan dan

menujukkan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Lebih lanjut,

setiap penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan

auditan harus pula diungkapkan jika dipandang relevan dengan penyajian

unsur, akun atau pos tertentu tersebut.

Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu merupakan tanggung jawab

manajemen perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk

menyatakan suatu pendapat atas unsur, akun atau pos tertentu berdasarkan

auditnya.

c. Suatu paragraf yang:

1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Menyatakan bahwa standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan

auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah unsur, akun,

atau pos tertentu bebas dari salah saji material.

3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:

10 | P a g e

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah

dan pengungkapan dalam unsur, akun atau pos tertentu.

Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan

yang dibuat oleh manajemen, dan

Penilaian penyajian secara keseluruhan unsur, akun, atau pos tertentu.

4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai

untuk memberikan pendapatnya.

d. Suatu paragraf yang:

Menyatakan basis penyajian unsur, akun, atau pos tertentu dan, jika ada, suatu

perjanjian yang menyatakan basis semacam itu, jika penyajian tidak disusun

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jika dipandang perlu, meliputi suatu penjelasan dan sumber interpretasi

signifikan, jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang

berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang relevan.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak

memberikan pendapat) atas apakah unsur, akun, atau pos tertentu disajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang

dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu tidak

disajikan secara wajar atas basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat

pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang menguatkan

keseimpulannya tersebut dalam parargraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum

paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf

pendapat bahasa modifikasi yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf

penjelasan.

f. Jika unsur, akun, atau pos tertentu disusun sesuai dengan persyaratan atau

ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian

yang menghasilkan suatu penyajian yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis akuntansi komprehensif lainnya,

maka suatu paragraf diperlukan untuk menjelaskan pembatasan distribusi laporan

ke pihak-pihak dalam entitas yang bersangkutan atau untuk pelaporan kepada

11 | P a g e

pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut. Pembatasan ini

diperlukan karena basis penyajian ditentukan dengan mengacu ke suatu dokumen

yang umumnya tidak tersedia bagi pihak ketiga yang lain.

g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan

publik.

h. Tanggal laporan auditor.

3. Kepatuhan Terhadap Aspek Perjanjian Kontrak atau Persyaratan Peraturan

yang Berkaitan dengan Laporan Keuangan Auditan

Entitas mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak, seperti bond indenture

dan perjanjian utang, atau oleh badan pengatur untuk menyerahkan laporan kepatuhan

oleh auditor independen. Sebagai contoh, perjanjian utang seringkali menetapkan

berbagai kewajiban bagi peminjam, menyangkut masalah-masalah seperti

pembayaran ke dalam sinking fund, pembayaran bunga, mempertahankan current

ratio, dan pembatasan dalam pembayaran dividen. Perjanjian tersebut biasanya juga

mensyaratkan peminjam untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah

diaudit oleh auditor independen. 

Dalam beberapa keadaan, pemberi pinjaman atau wali amanatnya mungkin

meminta keyakinan dari auditor independen bahwa peminjam telah mematuhi

ketentuan tertentu perjanjian yang berkaitan dengan masalah akuntansi. Auditor

independen dapat memenuhi permintaan ini dengan memberikan keyakinan negatif

yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan audit atas laporan

keuangan. 

Keyakinan ini dapat diberikan dalam laporan terpisah atau dalam satu atau dua

paragraf laporan auditor yang menyertai laporan keuangan. Namun, keyakinan ini

tidak harus diberikan kecuali jika auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut

yang bersangkutan dengan perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan dan harus

tidak memperluas ketentuan perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang tidak

tercakup dalam prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit atas laporan keuangan.

Selain itu, keyakinan tersebut harus tidak diberikan jika auditor telah menyatakan

12 | P a g e

pendapat tidak wajar atau menyatakan tidak memberikan pendapat atas laporan

keuangan yang memiliki kaitan dengan ketentuan perjanjian.

Jika laporan auditor atas kepatuhan terhadap perjanjian kontrak atau ketentuan

peraturan diberikan dalam laporan terpisah, laporan tersebut harus memuat:

1. Judul yang berisi kata independen.

2. Suatu paragraf yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan

berisi tanggal laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, setiap

penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan harus pula

diungkapkan.

3. Suatu paragraf yang berisi pengacuan ke persyaratan tertentu dalam perjanjian

(covenant) atau paragraph tertentu dalam perjanjian, memberikan keyakinan

negatif tentang kepatuhan terhadap covenant yang berlaku dalam suatu perjanjian,

sepanjang berkaitan dengan masalah akuntansi, dan menegaskan bahwa keyakinan

negatif diberikan dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan.

Auditor biasanya harus menyatakan bahwa tujuan utama audit bukan untuk

memperoleh pengetahuan mengenai kepatuhan.

4. Suatu paragraf yang berisi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan,

jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan

ketentuan perjanjian yang relevan.

5. Suatu paragraf yang membatasi distribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas

atau untuk pelaporan kepada pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian

tersebut atau untuk penyerahan suatu dokumen kepada badan pengatur, karena

dasar penyajian ditentukan dengan mengacu ke dokumen yang umumnya tidak

tersedia bagi pihak ketiga yang lain.

6. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan

publik.

7. Tanggal laporan auditor.

13 | P a g e

4. Penyajian Keuangan Untuk Mematuhi Perjanjian Kontrak atau Ketentuan

Peraturan

Auditor seringkali diminta untuk melaporkan laporan keuangan dengan tujuan

khusus yang disusun untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan.

Dalam hampir semua keadaan, tipe perjanjian ini hanya ditujukan untuk penggunaan

oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian, badan pengatur, atau pihak tertentu

lainnya. Pelaporan atas tipe penyajian ini mencakup hal berikut.

1. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus yang disusun untuk mematuhi

perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan yang tidak merupakan suatu penyajian

yang lengkap tentang aktiva, utang, pendapatan dan beban entitas, tetapi telah

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau

suatu basis akuntansi komprehensif.

2. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus (mungkin berupa satu set lengkap

laporan keuangan atau satu di antara laporan keuangan pokok) yang disusun

dengan basis akuntansi yang ditetapkan dalam perjanjian yang tidak merupakan

penyajian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau

basis akuntansi komprehensif.

5. Informasi Keuangan yang Disajikan Dalam Bentuk atau Daftar yang Ditetapkan

Formulir atau daftar tercetak yang didesain atau ditetapkan oleh badan

seringkali menentukan kata-kata yang dipakai dalam laporan auditor. Banyak formulir

ini tidak dapat diterima oleh auditor independen karena formulir laporan auditor yang

telah ditetapkan tidak sejalan dengan standar pelaporan profesional. Sebagai contoh,

bahasa yang ditetapkan untuk laporan mungkin memerlukan pernyataan auditor yang

tidak konsisten dengan fungsi atau tanggung jawab auditor.

Beberapa formulir laporan dapat diterima dengan menyisipkan kata-kata; yang

lain dapat dibuat diterima jika dilakukan revisi lengkap. Bila formulir laporan yang

dicetak mengharuskan auditor independen untuk membuat suatu pernyataan yang

tidak dapat dibenarkan oleh auditor, ia harus membetulkan formulir yang

bersangkutan atau melampirkan laporannya terpisah.

14 | P a g e

2.1.3 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Atestasi

Sesuai dengan PSAT No. 07 dinyatakan bahwa Suatu perikatan atestasi adalah

perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan

komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis

yang menjadi tanggung jawab pihak lain.

1. Standar Umum

a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.

b. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki

pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi.

c. Praktisi harus melaksanakan Perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk

meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada:

Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan

oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi

tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang

diketahui mampu memahaminya

Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional

dengan menggunakan kriteria tersebut.

d. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental

independen harus dipertahankan oleh praktisi.

e. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam

melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan

pelaksanaan perikatan tersebut.

Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua

tingkat keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi

ketingkat yang cukup rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas

suatu pengurangan risiko atestasi ke tingkat yang menengah (suatu "review").

Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu

pemeriksaan) "simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika

15 | P a g e

risiko atestasi telah dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu "review"),

simpulan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan negatif.

Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas

menyatakan apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan

pendapat positif atas suatu penyajian asersi secara keseluruhan, dapat dimodifikasi

atau berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek penyajian atau perikatan.

Sebagai tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas masalah

tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi.

Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan

apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan

bahwa asersi tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan.

2.2 Pelaporan Kepatuhan

2.2.1 Perikatan Atestasi Kepatuhan

1. Kondisi Untuk Pelaksanaan Perikatan

Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi

tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau

efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini :

1. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap

persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.

2. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau

efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.

3. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan

tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi

tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan

terpisah yang akan melampiri laporan praktisi. Jika penggunaan laporan praktisi

dibatasi hanya kepada pihak dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur

tertentu, asersi dapat hanya berbentuk surat representasi.

16 | P a g e

4. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk

akal, yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara

cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang berpengetahuan untuk

memahaminya, dan asersi tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal

dengan menggunakan kriteria tersebut.

5. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi

manajemen.

Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil

berbagai macam bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang

memiliki kompetensi dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan

yang sama atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama.

2. Perikatan Prosedur Yang Disepakati

Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk

menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi

asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang

efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang

disepakati oleh pemakai laporan tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat

atas prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai

tertentu memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk

mencapai tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan dan

memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat

diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan para pemakai tertentu atau dengan

mendistribusikan draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy surat

perikatan kepada pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi

tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi

dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur

berikut ini atau prosedur yang serupa:

17 | P a g e

1. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan tertulis dari

pemakai tertentu.

2. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai

tertentu yang terkait.

3. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari pemakai

tertentu.

Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam

asersi manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal

berikut ini:

1. Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang melandasi

persyaratan kepatuhan tertentu, termasuk persyaratan yang dipublikasikan.

2. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh melalui

laporan perikatan sebelumnya dan laporan untuk memenuhi peraturan.

3. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari

pembicaraan dengan individu semestinya di luar entitas (seperti pejabat pengatur

atau spesialis pihak ketiga).

Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan

asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang

efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk

prosedur dan temuan. Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah

asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur

berikut ini:

1. Judul yang berisi kata independen.

2. Identifikasi pemakai tertentu.

3. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan

persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap

kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi

manajemen, dan sifat perikatan.

4. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu

yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai

18 | P a g e

dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap

persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap

kepatuhan.

5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

6. Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab

pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang

memadainya prosedur tersebut.

7. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan

temuan yang bersangkutan.

8. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang disepakati.

9. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan oleh karena itu

tidak melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi manajemen tentang kepatuhan

entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern

entitas terhadap kepatuhan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas

asersi tersebut, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan

prosedur tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan.

10. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan

tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut

merupakan "catatan publik" praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini:

"Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.")

11. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan.

12. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.

2.2.2 Pelaporan Kepatuhan Entitas Pemerintah

Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-

undangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas

pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus

berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan tersebut merupakan dasar

dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain serta metode

19 | P a g e

yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi

pemerintahan dari akuntansi perusahaan.

Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi

auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit

Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan,

auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam

audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk

melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang

pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas

pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan

penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-

Undang Pasar Modal.

Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan

dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu

laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan

keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang

menjelaskan pokok-pokok temuan utama dari audit atas laporan keuangan dan dari

pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

pengendalian intern. Auditor tidak boleh menerbitkan paragraf pengantar ini sebagai

laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan secara terpisah tentang kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, maka laporan audit

atas laporan keuangan harus menyatakan bahwa ia menerbitkan laporan tambahan

tersebut.

Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang

dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan

Standar Audit Pemerintahan: 

a. Keyakinan positif dan negatif

20 | P a g e

Laporan audit atas laporan keuangan harus (1) menjelaskan lingkup pengujian

auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas

pengendalian intern dan menyajikan hasil pengujiannya, atau (2) mengacu pada

laporan terpisah yang berisi informasi tersebut. Dalam menyajikan hasil pengujian

tersebut, auditor harus melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan

melanggar/melawan hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi

pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan,

auditor harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan usur perbuatan

melanggar/melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi

yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan).

b. Pelaporan ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan,

atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau

bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji

(estimasi terbaik auditor tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau

pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila prosedur yang

dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan material, auditor harus

memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan auditnya.

Laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi: (1) Definisi hal

material dari ketidakpatuhan, (2) Suatu identifikasi terhadap hal material dari

ketidakpatuhan yang ditemukan, (3) Suatu pernyataan bahwa temuan

ketidakpatuhan dipertimbangkan untuk merumuskan suatu pendapat apakah

laporan keuangan entitas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

c. Unsur pelanggaran hukum

Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau

indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke

penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan

tentang apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran

hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi

21 | P a g e

persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur pelanggaran

hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk

melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur

pelanggaran hukum yang ditemukan.

Auditor harus memahami peraturan perundang-undangan yang mempunyai

pengaruh langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.

Auditor mungkin memerlukan jasa penasihat hukum dalam menentukan peraturan

perundang-undangan yang kemungkinan mempunyai dampak langsung dan material

terhadap laporan keuangan, merancang pengujian kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan menilai hasil pengujian tersebut. Dalam keadaan tertentu,

undang-undang, peraturan, atau kebijakan dapat mengharuskan auditor melaporkan

indikasi adanya ketidakberesan jenis tertentu atau unsur perbuatan melanggar atau

melawan hukum, kepada penegak hukum atau penyidik, sebelum auditor memperluas

langkah dan prosedur auditnya. Auditor dapat juga diharuskan menarik diri atau

menunda pekerjaan auditnya atau bagian dari auditnya, agar tidak mengganggu

pelaksanaan suatu investigasi.

22 | P a g e

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin maju pesat, membuat para pelaku

bisnis meningkatkan kinerja perusahaannya untuk bertahan dalam persaingan usaha. Selain

itu, perusahaan harus membuat suatu laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi

kepada pengguna laporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah

diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang telah dibuat, kemudian

di audit dengan menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa

laporan keuangan tersebut.

Selain laporan audit adapula laporan selain audit yaitu, bentuk lain pengaitan

akuntan dengan laporan keuangan historis yang berupa laporan keuangan interim, laporan

khusus berdasarkan standar auditing, dan laporan khusus berdasarkan standar atestasi.

Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan informasi dasar bagi akuntan dalam

melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

23 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.uny.ac.id/8961/2/BAB%201%20-08412144023.pdf

http://memebali.blogspot.com/2013/07/laporan-selain-audit.html

http://memebali.blogspot.com/2013/07/pelaporan-kepatuhan.html

24 | P a g e