laporan praktek pengalaman lapangan jurusan...
Post on 15-Nov-2020
29 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PENERIMA MANFAAT
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktek Pengalaman Lapangan
Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung
Oleh
Aullya Febby Aji Putri
NIM. 12402173675
Dosen Pembimbing Lapangan
Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG
2020
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
EKONOMI SYARIAH
Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah ini telah
disetujui dan disahkan pada :
Hari :
Tanggal :
Di :
Judul Laporan :
Tulungagung
Implementasi Manfaat Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Penerima Manfaat
MENYETUJUI,
DOSEN PAMONG
RIESSA ROSELINE
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
Dr. MOHAMAD ASWAD, S.Ag.,MA
NIP. 197506142008011009
MENGESAHKAN,
a.n. DEKAN
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SISWAHYUDIANTO, M.M
NIDN. 2015068402
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan
berkat, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita
panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang mana dengan
pertolongan dan hidayah-Nya kami dapat menyusun laporan akhir hasil Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) ini untuk diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam sebagai tanda bukti bahwa kami telah melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) yang bertempat di Kantor Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Tulungagung
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Tentunya dalam penyusunan laporan akhir
ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Bapak Dr. Maftukin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung
2. Bapak H. Dede Nurohmah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung
3. Bapak Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing
Lapangan PPL BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
4. Bapak Supardi Prayitno selaku Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan KCP
Tulungagung
5. Ibu Riessa Roseline selaku Dosen Pamong PPL BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir
hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini.
Penulis menyadari bahwa laporan akhir hasil Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) ini masih jauh dari sempura. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya
laporan penelitian yang akan datang.
iv
Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir hasil Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para
pembaca pada umumnya.
Tulungagung, 07 Februari 2020
Penyusun
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran ............................................................................... 1
B. Tujuan dan Kegunaan ....................................................................... 2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ....................................................... 3
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga ................................................................................. 4
B. Pelaksanaan Praktik .......................................................................... 5
C. Permasalahan di Lapangan................................................................ 6
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik ............................... 6
BAB III PEMBAHASAN
A. Implementasi Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja ............................ 7
B. Implementasi Manfaat Jaminan Kematian......................................... 15
C. Implementasi Manfaat Jaminan Hari Tua .......................................... 17
D. Implementasi Manfaat Jaminan Pensiun ........................................... 23
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 26
B. Saran ................................................................................................ 26
vi
DAFTAR RUJUKAN ................................................................................. 28
LAMPIRAN ................................................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.1 Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh
rakyat Indonesia khususnya tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan
untuk resiko atau peristiwa tertentu yang mungkin dapat mengakibatkan
hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan
pelayanan medis dan atau Jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi
dari peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.2
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung
jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi
kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut
diperlukan badan penyelenggara jaminan sosial khususnya untuk tenaga
kerja.
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. BPJS
Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga
Kerja) yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24
Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan 4 program perlindungan bagi tenaga
kerja yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT
(Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun). Penerapan program jaminan sosial
tersebut sangat penting untuk kesejahteraan para peserta atau penerima
manfaat. Manfaat – manfaat yang ditawarkan oleh penyelenggara dari tiap-
tiap produk tersebut memberikan dampak yang baik untuk para penerima
1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Mataram :
Rajawali Pers, 2007), hal. 33
2
manfaat. Untuk produk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) memiliki penambahan manfaat bagi penerima manfaat
namun untuk iurannya tetap. Oleh karena itu saya selaku penulis tertarik
untuk mengkaji mengenai implementasi atau penerapan program-program
jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja yang cenderung memiliki resiko
yang tidak terduga, sehingga saya selaku penulis mengangkat sebuah judul
proposal mengenai : “IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENERIMA
MANFAAT”.
B. Tujuan dan Kegunaan
a. Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan yang ingin dicapai
adalah :
1. Untuk mengetahui implementasi manfaat jaminan kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui implementasi manfaat jaminan kematian.
3. Untuk mengetahui implementasi manfaat jaminan hari tua.
4. Untuk mengetahui implementasi manfaat jaminan pensiun.
b. Kegunaan
Maka kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut :
1. Kegunaan Secara Akademik
Sebagai hasil temuan studi diharapkan dapat menambah wawasan
dan pengetahuan bagi penulis serta lebih memahami ilmu yang telah
didapatkan dibangku kuliah dan sebagai referensi.
2. Kegunaan Bagi Masyarakat
Sebagai informasi dan bahan penambahan wawasan mengenai
peran BPJS dalam melindungi pekerja dan sebagai bentuk sosialisasi
bagi masyarakat.
3
3. Kegunaan Secara Praktis
Temuan studi diharapkan dapat menjadi evaluasi atau sebagai
bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai
secara keseluruhan dengan meningkatkan semangat kerja yang tinggi
untuk mendapatkan data akurat seperti yang diharapkan.
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dimulai pada
tanggal 07 Januari 2020 sampai 07 Februari 2020. Lokasi yang menjadi
tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) KCP Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 17
Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa
Timur 66221.
4
BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga
Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung terletak di Jl.
Mayor Sujadi Timur Nomor 17, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kab. Tulungagung, Jawa Timur. BPJS Ketenagakerjaan KCP
Tulungagung telah berdiri sejak tahun 2013 dan merupakan anak cabang
dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Blitar.
Terkait dengan kepemimpinan di KCP Tulungagung, pada tahun
2013 kepemimpinannya masih dibantu oleh pihak cabang Blitar. Namun
pada akhir tahun 2014 sudah mulai dipimpin oleh KKCP (Kepala Kantor
Cabang Perintis) yaitu Bapak Hendro. Kepemimpinan dari Pak Hindro
berjalan, sampai pada akhirnya pada tahun 2016 terjadi pergantian
kepimpinan dari Pak Hendro menjadi Pak Bambang. Pada tahun 2017,
terjadi pergantian kepimimpinan menjadi Pak Edi Supriyono. Setelah
setahun kepemimpinan Pak Edi Suryono, kepemimpinan BPJS
Ketenagakerjaan KCP Tulungagung mengalami kekosongan. Hingga pada
akhir tahun 2018 kepemimpinan KCP Tulungagung ada pada Pak Supardi
Prayitno hingga sekarang.
Visi BPJS Ketenagakerjaan : Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul
dalam operasional dan pelayanan.
Misi BPJS Ketenagakerjaan : Melalui program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk
1) Melindungi dan menyejahterakan pekerja dan keluarganya.
2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
5
Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
Daftar pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
No Nama Jabatan
1. Supardi Prayitno Kepala Kantor Cabang Perintis
2. Sugiarto Wibowo AR (Account Representatif) Perintis
3. Riessa Roseline Penata Madya Pelayanan dan Umum
4. Sarah Aninidha Penata Madya Keuangan dan Teknologi
Informasi
5. Mahesa Reyhan Prayoga Calon Karyawan
6. Adimas Bani Saksono Calon Karyawan
B. Pelaksanaan Praktik
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KCP Tulungagung dimulai pada
tanggal 07 Januari sampai 07 Februari 2020. Para pegawai datang sebelum
pukul 07.30 dikarenakan pada pukul 07.30 akan dilakukan briefing pagi dan
biasanya pulang 17.00 bahkan ada yang pulang lebih dari pukul jam 22.00
KKCP (Kepala Kantor
Cabang Perintis)
PMPU (Penata
Madya Pelayanan
dan Umum)
PMKTI (Penata
Madya Keuangan dan
Teknologi Informasi)
AR (Account
Representatif)
Perintis
Calon
Karyawan
Calon
Karyawan
6
karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Para pegawai
melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang mereka masing-
masing.
C. Permasalahan Lapangan
Beberapa permasalahan di lapangan salah satunya adalah calon peserta
belum mengetahui perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS
Kesehatan. Beberapa calon peserta terlalu mengulur waktu untuk
mendaftarkan badan usahanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa peserta juga masih belum mengetahui tata cara mengajukan klaim
ataupun mencairkan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yakni
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik
Tanggapan yang didapatkan dari permasalahan yang diangkat oleh
penulis, bahwasanya dalam menghadapi permasalahan atau kendala yang
berhubungan dengan cara mengajukan klaim ataupun mencairkan program-
program bagi peserta atau penerima manfaat maka BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung akan menjelaskan dan mengarahkan bagaimana proses
dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan KCP
Tulungagung. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung juga
sering melakukan sosialisasi untuk menjelaskan lebih rinci tentang BPJS
Ketenagakerjaan termasuk program-program yang ada di dalamnya.
Kemudian selain perihal sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
penyelenggara, dalam hal lain seperti calon peserta yang terlalu mengulur
waktu untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
pihak penyelenggara pun atau khususnya pihak penyelenggara yang ada di
bidang AR Perintis tidak lelah untuk mengunjungi dan memberikan
penjelasan secara mendalam kepada calon peserta.
7
BAB III
PEMBAHASAN
A. Implementasi Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Pasal 1 menjelaskan bahwa jaminan kecelakaan kerja
merupakan manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang
diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.3 Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah
kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja dan kecelakaan yang terjadi
dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dari
tempat kerja menuju ke rumah.4 Adapun 4 faktor yang menyebabkan
terjadinya kecelakaan kerja, yaitu :
1) Faktor Pendidikan
2) Faktor Fisik
3) Faktor Alat dan Perlengkapan Kerja
4) Faktor Bahaya atau Sumber Bahaya.
Di dalam kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pemberi
kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang yang bekerja wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjaan sebagai peserta dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai perundang-
undangan yang ada.5 Dari penjelasan tersebut peserta pada program Jaminan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1
4 Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan kedua, ( Bogor : Ghalia Indonesia ),
hal.105.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4
8
Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari Peserta Penerima Upah yang bekerja
pada pemberi kerja yang meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja
perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia dalam waktu 6 bulan
dan peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1
yaitu Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri serta pekerja bukan
penerima upah.6
Ada penambahan manfaat dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
Presiden Joko Widodo telah mendatangani Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015. Adapun manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
diantaranya adalah :
1. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, ketentuan biaya yang
diberikan maksimal 1 tahun dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,-
2. Santunan berupa uang yang meliputi :
a) Biaya Pengangkutan.
Angkutan Darat atau Sungai atau Danau diganti maksimal Rp
5.000.000,-
Angkutan Laut diganti maksimal Rp 2.000.000,-
Angkutan Udara diganti maksimal Rp 10.000.000,-
b) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dengan perincian
penggantian, sebagai berikut Pengganti upah 100% selama 12 bulan
pertama, selanjutnya 50% hingga sembuh.
c) Layanan Homecare diberikan paling lama 1 tahun dengan maksimal
biaya Rp 20.000.000,-
6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 5
9
d) Santunan Berkala Cacat Total Tetap atau Meninggal dunia sebesar Rp
12.000.000,-
e) Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000,-
f) Penggantian Biaya Alat Bantu Dengar maksimal sebesar Rp
2.500.000,-
g) Penggantian Gigi Tiruan maksimal sebesar Rp 5.000.000,-
3. Beasiswa Pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK hingga Kuliah. Bagi
peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan
kerja.
a) TK sampai SD (sederajat) sebesar Rp 1.500.000,-/tahun/anak
b) SMP (sederajat) sebesar Rp 2.000.000,-/tahun/anak
c) SMA (sederajat) sebesar Rp 3.000.000,-/tahun/anak
d) Perguruan Tinggi (sederajat) sebesar Rp 12.000.000,-/tahun/anak7
Tata cara pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
a) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara
1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan
dirinya dan seluruh pekerjanya wajib menyerahkan formulir
pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya
dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS
Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir
pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara
7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015
10
lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
3) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.8
4) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi
perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara dan seluruh Pekerja paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap
dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
5) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara menyampaikan Kartu
Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.9
6) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan
kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan
menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
7) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan
Pekerja dengan melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja
pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
8) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap
Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.10
8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 6
9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 7
10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 8
11
9) Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan
benar kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam hal
terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya.
10) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah menerima
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.
11) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat
kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan program
jaminan sosial, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.11
12) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata
lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam
program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program
yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
13) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang
telah ditetapkan dengan melampirkan:
a) Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang
menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
b) Kartu Tanda Penduduk; dan
c) Kartu Keluarga.
14) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 9
12
pendaftaran dilakukan berdasarkan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
15) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, maka
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran
yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam
penahapan kepesertaan.
16) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor
kepesertaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
17) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
18) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum
membayar Iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.12
b) Peserta Bukan Penerima Upah
1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai penahapan kepesertaan.
2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan
12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 10
13
uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir
pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat
dilakukan secara sendiri- sendiri, melalui wadah, atau kelompok
tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir
pendaftaran.
4) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara
lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.13
6) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir
pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama
dibayar lunas.
7) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib
menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Peserta, melalui
wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.14
8) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan
kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan
perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi
perubahan.
13 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 11
14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 12
14
9) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, melalui
wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan wadah atau
kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur oleh Menteri.15
11) Ketentuan mengenai bentuk Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan,
sertifikat kepesertaan, dan formulir program JKK dan JKM diatur
dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.16
12) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memiliki perusahaan
lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKK pada masing-masing
perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memiliki perusahaan
lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKM pada salah satu
perusahaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
14) Pekerja penerima Upah yang bekerja pada beberapa perusahaan wajib
diikutsertakan dalam program JKK dan JKM oleh masing-masing
perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.17
Besar Iuran Penerima Upah :
1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Peserta penerima Upah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5
(lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 13
16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 14
17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 15
15
a) Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat
persen) dari Upah sebulan.
b) Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen)
dari Upah sebulan.
c) Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan
persen) dari Upah sebulan.
d) Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari
Upah sebulan.
e) Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat
persen) dari Upah sebulan.
2) Besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi setiap perusahaan
ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada
kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
B. Implementasi Manfaat Jaminan Kematian
Kematian merupakan takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia.
Termasuk pekerja tidak mungkin bisa menghindari kematian. Kematian disini
tidak hanya karena dalam pekerjaan, tetapi bisa juga diakibatkan diluar
pekerjaan, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk keluarganya yang
ditinggalkan. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan untuk jaminan sosial
bagi pekerja, salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan
Kematian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 1 menjelaskan bahwa Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai
yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan
16
akibat kecelakaan kerja.18 Di dalam kepesertaan jaminan kematian (JKM),
pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang yang bekerja
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaan sebagai peserta dalam program
Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai perundang-
undangan yang ada.19
Ada penambahan manfaat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana
Presiden Joko Widodo telah mendatangani Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015. Adapun manfaat program Jaminan Kematian (JKM) diantaranya
adalah :
1. Santunan Sekaligus sebesar Rp 20.000.000,- diberikan kepada ahli waris
peserta.
2. Santunan Berkala yang diberikan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,-
kepada ahli waris peserta.
3. Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000 diberikan kepada ahli waris.
Jika peserta tidak memiliki ahli waris maka biaya pemakaman diberikan
kepada pihak yang mengurus pemakaman.
4. Beasiswa Pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK hingga Kuliah. Bagi
peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan
kerja.
a) TK sampai SD (sederajat) sebesar Rp 1.500.000,-/tahun/anak
b) SMP (sederajat) sebesar Rp 2.000.000,-/tahun/anak
c) SMA (sederajat) sebesar Rp 3.000.000,-/tahun/anak
18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 1
19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 4
17
d) Perguruan Tinggi (sederajat) sebesar Rp 12.000.000,-/tahun/anak20
Besar iuran Program Jaminan Kematian
Bagi karyawan atau pekerja penerima upah jumlah iuran program
Jaminan Kematian (JKM) yang harus dibayarkan adalah sebanyak 0,3% dari
upah yang dilaporkan dan tertera di slip gaji. Seluruh iuran tersebut
ditanggung oleh pihak perusahaan. Sedangkan, pekerja bukan penerima upah
harus membayar iuran Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 6.800,-
per bulannya.
C. Implementasi Manfaat Jaminan Hari Tua
Pekerjaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi
pekerja. Tidak bisa dibayangkan kalau seseorang pekerja tidak mempunyai
pekerjaan baik itu karena cacat atau karena faktor usianya yang tidak
mungkin diterima oleh sebuah perusahaan. Hal ini akan mempersulit
kehidupan bagi dirinya maupun keluarganya. Maka salah satu cara untuk
menghadapi risiko ini, pekerja harus mempersiapkan diri dengan mengikuti
Program Jaminan Hari Tua.
Jaminan Hari Tua merupakan sebuah perlindungan bagi karyawan
yang diambil setiap bulannya dari upah karyawan yang bertujuan agar ketika
karyawan telah pensiun kesejahteraan karyawan tetap dapat terjaga. Program
Jaminan Hari Tua disingkat (JHT) adalah program jangka panjang yang
diberikan atau dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.21
Peserta dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dilakukan oleh
peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain Pemerintah
atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan
wajib menjadi peserta dan bisa diikuti oleh bukan penerima upah.
20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015
21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 1
18
Peserta Penerima Upah (PU), meliputi :
a. Pekerja pada perusahaan.
b. Pekerja pada orang perseorangan.
c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), meliputi :
a. Pemberi kerja.
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
c. Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima
upah.22
Tata cara pendaftaran dalam program Jaminan Hari Tua (JHT)
1) Penerima Upah
a) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menyerahkan formulir pendaftaran
yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data dirinya dan data
Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran
diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
b) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara
lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
c) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.23
22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 4
23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 7
19
d) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan
seluruh Pekerjanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir
pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama
dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
e) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara menyampaikan Kartu
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS
Ketenagakerjaan.24
f) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan
kepesertaannya dalam program JHT kepada Pemberi Kerja tempat kerja
baru dengan menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
yang dimilikinya.
g) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja
dengan melaporkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan
membayar Iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja
bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
h) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
melaporkan dan membayar Iuran JHT, apabila timbul hak Pekerja atas
manfaat JHT, Pemberi Kerja baru wajib membayar hak tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.25
i) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, Peserta
wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
j) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah menerima
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
24 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 8
25 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 9
20
menyampaikan perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.
k) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat kantor,
dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan program JHT,
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan
perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak terjadi perubahan.26
l) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai
tidak mendaftarkan Pekerjanya dalam program JHT, Pekerja berhak
mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan
kepesertaan.
m) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang
telah ditetapkan dengan melampirkan:
1) Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang
menunjukkan sebagai Pekerja atau buruh
2) Kartu Tanda Penduduk
3) Kartu Keluarga.
n) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
pendaftaran dilakukan.
o) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran yang menjadi
26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 10
21
kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang
diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
p) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima.
q) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.27
r) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikeluarkan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak pendaftaran JHT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Iuran pertama diterima BPJS Ketenagakerjaan.
s) Pemberi Kerja wajib menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan kepada masingmasing Peserta paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterima dari
BPJS Ketenagakerjaan.
t) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara belum membayar Iuran pertama secara lunas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan,
apabila terjadi risiko terhadap Pekerjanya menjadi tanggung jawab
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.28
2) Bukan Penerima Upah
a) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) dapat mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
27 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 11
28 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 12
22
b) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha
atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian
kegiatan usaha atau pekerjaannya tersebut dalam formulir pendaftaran
paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
c) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan
secara sendirisendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
d) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran
pertama diterima BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan nomor
kepesertaan.
e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan wadah atau
kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.29
f) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap
dan Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
g) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung
kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk
oleh Peserta.
h) Kepesertaan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.30
i) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Peserta wajib menyampaikan perubahan data
29 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 13
30 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 14
23
secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
j) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, melalui wadah, atau
kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.31
Besar iuran peserta Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta
Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara
sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan :
a. 2% ditanggung oleh pekerja.
b. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.
Besarnya iuran Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta Penerima
Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 tahun.32
D. Implementasi Manfaat Jaminan Pensiun
Usia merupakan sesuai hal atau peristiwa yang tidak mungkin bisa
dihindari. Semakin tua usia pekerja maka semakin menurun produktivitasnya,
maka perusahaan akan mengganti dengan pekerja yang usianya lebih muda
dan perusahaan akan memutus hubungan kerja dengan pekerja yang sudah tua
tersebut dengan cara memberikan pensiun kerja. Untuk menghadapi risiko
tersebut, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk menghadapi
pensiunnya. Maka akan lebih baik jika pekerja mengikuti program Jaminan
Pensiun (JP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 1 menjelaskan bahwa
Jaminan Pensiun merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia
31 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 15
32 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua Pasal 16-17
24
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.33 Peserta dari
program Jaminan Pensiun bisa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara.34
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, jaminan
pensiun memiiki 2 manfaat, yaitu
1) Manfaat Berkala
a) Masa iuran minimal selama 15 tahun.
b) Manfaat minimum Rp 300.000,-(disesuaikan kenaikannya setiap tahun).
c) Manfaat maksimum Rp 3.600.000,-(disesuaikan kenaikannya setiap
tahun)
Perhitungan manfaat = 1% x Masa iuran (dibagi 12 bulan) X Rata-rata
Upah Tertimbang
2) Manfaat Sekaligus
a) Masa iuran program Jaminan Pensiun kurang dari 15 tahun .
b) Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iuran
minimum 15 tahun.
c) Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan ketentuan
memenuhi atau memenuhi masa iuran minimum 15 tahun.
d) Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, bilamana:
1. Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah peserta
terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang dari 1 bulan.
2. Meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 1 bulan.
33 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pensiun Pasal 1
34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pensiun Pasal 2
25
3. Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan density rate
kurang dari 80%
Perhitungan manfaat = Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan
26
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Penyelenggara
Jaminan Ketenagakerjaan di mana merupakan badan hukum publik yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang
bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) di mana sesuai dalam ketentuan
Undang-Undang SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja adalah mendapatkan
pelayanan berupa pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan sesuai
kebutuhan medis dan santunan berupa uang. Manfaat dari Jaminan Kematian
adalah mendapatkan santunan dan beasiswa pendidikan. Manfaat dari
Jaminan Jaminan Hari Tua adalah mendapatkan uang tunai dan pembiayaan
perumahan. Dan manfaat dari Jaminan Pensiun adalah mendapatkan uang
pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak dan
pensiun orang tua.
B. Saran
1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai Pengelola Praktik
a. Untuk kedepannya diharapkan pembekalan PPL lebih tepat waktu, agar
tidak terjadi pembuangan waktu.
b. Meningkatkan komunikasi dengan peserta PPL ataupun dengan
lembaga PPL untuk memastikan bahwa PPL berjalan dengan baik.
2. Untuk Instansi atau Lembaga Tempat Praktik
27
Dari permasalahan yang saya ambil seperti yang telah diuraikan
diatas, diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi guna bagi calon peserta
mengerti implementasi manfaat dari program Jaminan Sosial.
3. Untuk Mahasiswa sebagai Peserta Praktik
a. Lebih disiplin lagi dalam melaksanakan kegiatan PPL.
b. Ketepatan waktu di tempat PPL harus lebih diperhatikan.
c. Pengalaman bekerja di tempat PPL dijadikan ilmu baru, seperti
manajemen ilmu, membangun komunikasi yang baik dan sikap saling
menghargai.
28
DAFTAR RUJUKAN
Asyhadie, Zaeni. 2007. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di
Indonesia. Mataram : Rajawali Pers
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun Pasal 1
29
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua Pasal 16-17
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
Rusli, Hardijan. 2011, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan kedua, Bogor : Ghalia
Indonesia
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
30
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa-Jumat tanggal 07-10 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN KCP TULUNGAGUNG,
telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas
sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Aullya Febby Aji Putri/ 12402173675/Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Selasa, 07 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
mengklasifikasikan beberapa arsip JP (Jaminan Pensiun) dan JHT (Jaminan Hari
Tua).
Rabu, 08 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
merekap daftar inventaris ruangan yaitu ruang rapat, kepesertaan, pelayanan,
arsip, mushola dan dapur, dilanjutkan lagi dengan merekap memo bulan
Desember 2019.
Kamis, 09 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
menyusun rangkaian undangan untuk tagihan piutang kepada beberapa
perusahaan.
Jumat, 10 Januari 2020, dilakukan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian merekap kembali
daftar investaris ruangan yang didata sebelumnya ada di ruangan yang barangnya
berpindah tempat karena renovasi.
31
Tulungagung, 10 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/DosenPamong
Riessa Roseline
32
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin-Jumat tanggal 13-17 bulan Januari Tahun 2020, bertempat
di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN KCP TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Aullya Febby Aji Putri/ 12402173675/Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, 13 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama pegawai BPJS
Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan dengan mencetak
kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan mengklasifikasikan dokumen permohonan
perlindungan program BPU (Bukan Penerima Upah).
Selasa, 14 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama pegawai BPJS
Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi
salah satu berkas jenis JHT (Jaminan Hari Tua) dari kode 0129-0165 yakni
sebanyak 36 berkas data.
Rabu, 15 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama pegawai BPJS
Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan dengan memonitoring
cetak kartu LTSA TA Program PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan menginput
data PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Kamis, 16 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama pegawai BPJS
Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi
berkas voucher Jaminan Hari Tua (JHT).
33
Jumat, 17 Januari 2020, dilaksanakan senam pagi, kemudian dilanjutkan
briefing bersama pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, dilanjutkan
dengan mengantarkan surat ke peserta atau perusahaan.
Tulungagung, 17 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/DosenPamong
Riessa Roseline
34
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa-Jumat tanggal 20-24 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN KCP TULUNGAGUNG,
telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas
sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Aullya Febby Aji Putri/ 12402173675/Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, 20 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
mengklasifikasi beberapa berkas klaim perbulan Januari, kemudian
mengklasifikasi berkas Jaminan Hari Tua (JHT).
Selasa, 21 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
mencari atau mendata badan usaha mulai dari arah kauman ke karangrejo sampai
ke ngantru bersama salah satu pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung.
Rabu, 22 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
membantu penyelesaian surat lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang akan
dikirimkan untuk beberapa badan usaha.
Kamis, 23 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, Setelahnya kami mencetak
kartu peserta dan memasukkannya ke amplop bersama dengan sertifikat
kepesertaan. Kemudian menempelkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan BUBM
35
di buku harian. Mengetik pernyataan klaim JHT dan mengklasifikasikan berkas
JHT dan JP.
Jumat, 24 Januari 2020, dilakukan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
menempelkan klaim JHT dan BUBM ke buku harian. Kemudian kami melipat dan
memasukkan surat terkait dengan pemberian kartu kepesertaan pada peserta baru
ke dalam amplop.
Tulungagung, 24 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/DosenPamong
Riessa Roseline
36
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa-Jumat tanggal 27-31 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN KCP TULUNGAGUNG,
telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas
sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Aullya Febby Aji Putri/ 12402173675/Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, 27 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
dengan melengkapi dokumen atau berkas klaim Jaminan Hari Tua.
Selasa, 28 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan untuk
merekap laporan klaim tanggal 28 Januari 2020, yaitu 10 klaim Jaminan Hari Tua
dan 1 klaim Jaminan Pensiun.
Rabu, 29 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan untuk
menyusun surat perihal kepesertaan program jaminan social BPJS
Ketenagakerjaan sebanyak 150 surat untuk aparatur desa, 138 surat untuk usaha,
dan 145 surat untuk sekolah.
Kamis, 30 Januari 2020, tidak dilakukan brifing dikarenakan pak Supardi
sedang ada tugas dinas ke Surabaya. Kemudian membantu menyiapkan kegiatan
acara IIK (Ibu-Ibu Karyawan) yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari
2020. Setelahnya kami menyiapkan bingkisan untuk perpisahan pada salah satu
rekan kerja para pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung.
37
Jumat, 31 Januari 2020, hari ini tidak dilakukan brifing dikarenakan pak
Supardi sedang ada tugas dinas ke Surabaya. Jadi hari ini kami diberi tugas
merekap dan melengkapi dokumen atau berkas Jaminan Hari Tua tanggal 31
Januari 2020.
Tulungagung, 31 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/DosenPamong
Riessa Roseline
38
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Selasa-Jumat tanggal 03-07 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN KCP TULUNGAGUNG,
telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas
sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Aullya Febby Aji Putri/ 12402173675/Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, 03 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
menyusun dan melengkapi berkas JHT. Dan yang terakhir adalah mengantarkan
SP 1 ke NYK kemudian Rumah Putih House Coffee di Tulungagung.
Selasa, 04 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan itu
melengkapi berkas voucher JHT dan melengkapi formulir JHT sebanyak 18
formulir.
Rabu, 05 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian melengkapi
voucher Jaminan Pensiun sebanyak 18 berkas.
Kamis, 06 Januari 2020, dilaksanakan briefing bersama dengan seluruh
pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung, kemudian dilanjutkan
melengkapi berkas voucher Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
Jumat, 07 Januari 2020, dilakukan senam pagi selanjutnya dilakukan
briefing bersama dengan seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP
39
Tulungagung, kemudian dilanjutkan melengkapi formulir BPU untuk klaim
voucher program JHT sebanyak 4 berkas.
Tulungagung, 07 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/DosenPamong
Riessa Roseline
40
41
top related