kementerian perindustrian -...
Post on 19-Mar-2019
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53, Telp/fax: 021 - 5252746, Jakarta Selatan 12950
PEDOMAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DALAM
IMPLEMENTASI KONSERVASI ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI
CO2 DI SEKTOR INDUSTRI (FASE 1)
PUSAT PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (BPKIMI)
2011
ii
PEDOMAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DALAM
IMPLEMENTASI KONSERVASI ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI CO2 DI SEKTOR INDUSTRI (FASE 1)
PEMBINA
Menteri Perindustrian M.S Hidayat
PENANGGUNG JAWAB
Arryanto Sagala
TIM PENGARAH Tri Reni Budiharti Shinta D. Sirait
TIM PENYUSUN Agus Margiwiyatno
Agung Mubyarto Anwar Ma’ruf
Didied Haryono Yusuf Marhaban
Arif Wahidin
TIM EDITOR
Sangapan Denny Noviansyah
Yuni Herlina Harahap Budiando Pangaribuan
Patti Rahmi Rahayu
DITERBITKAN OLEH Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri
DICETAK OLEH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
iii
PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Dalam IMPLEMENTASI KONSERVASI ENERGI Dan PENGURANGAN EMISI CO2 Di SEKTOR INDUSTRI (FASE 1) Edisi I. Jakarta : Kementerian Perindustrian, Januari 2011 vi + 22 hlm. Disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Alamat Penerbit: Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950 ISBN:.......................................
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya sehingga Pedoman Teknis Peningkatan
Kapasitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
rangka Implementasi Konservasi Energi dan Pengurangan
Emisi CO2 di Sektor Industri (Fase 1) ini dapat diselesaikan
pada waktunya.
Pedoman Teknis ini disusun untuk meningkatkan
pengetahuan dalam pelaksanaan konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2 di sektor industri yang telah dibahas
oleh. unsur pemerintah, tenaga ahli dan praktisi.
Diharapkan Pedoman Teknis ini bermanfaat bagi
para pihak yang berkepentingan terutama dalam
membangun kapasitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
guna menerapkan konservasi energi dan pengurangan emisi
CO2 di sektor industri. Akhir kata kami mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Pedoman ini.
Jakarta, Januari 2011
Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri
Kepala,
Arryanto Sagala
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................ iv
DAFTAR ISI.......................................................................... v
I. PENDAHULUAN ………………………………………….. 1
1.1. Latar Belakang ……………….……………………... 1
1.2. Konsep Dasar ………………………………………... 2
1.3. Tujuan ……………………………….……………..…. 3
1.4. Sasaran …………………………………………..…… 3
II. ORGANISASI DAN SISTEM KOORDINASI…. ………….4
2.1. Komponen yang Terlibat ……………………………. 4
2.2. Sistem Koordinasi …………………………………….4
2.3. Tugas dan Fungsi Masing – Masing Komponen …. 5
III. METODOLOGI ……………………………………………...8
3.1 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman
Sumberdaya Manusia Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Terhadap Konservasi Energi
dan Pengurangan CO2 Di Sektor Industri..………… 8
3.1.1. Bentuk Kegiatan ………………………………. 8
3.1.2. Peserta ………………………………………… 8
3.1.3. Fasilitator ……………………………………… 9
3.1.4. Materi Lokakarya ……………………………... 9
3.1.5. Materi Kunjungan Lapangan ……………….. 10
3.1.6. Evaluasi ………………………………………. 11
3.1.7. Keluaran ……………………………………… 11
vi
3.2. Pengembangan Kerjasama Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian
Perindustrian Dalam Pengelolaan Konservasi Energi
dan Pengurangan CO2 Di Sektor Industri………... 11
3.2.1. Bentuk Kegiatan …………………………… 11
3.2.2. Peserta …………………………………….. 12
3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan …………………… 13
3.2.4. Keluaran …………………………………… 18
IV. HAMBATAN DAN SOLUSI PENINGKATAN KAPASITAS
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………. 19
4.1. Hambatan …………………………………………….19
4.2 Solusi ……………………………………………….. 20
V. PENUTUP………………………………………………….. 21
DAFTAR PUSTAKA……………………………………............. 22
Halaman 1 dari 22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan PP No. 70 tahun 2009 tentang
Konservasi Energi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang strategis
dalam konservasi energi. Keberhasilan tugas dan
tanggung jawab tersebut sangat tergantung dari kesiapan
dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu
kapasitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan dan
diperkuat agar seluruh program Konservasi Energi dapat
berjalan dengan baik.
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota harus
memahami kegiatan-kegiatan industri, khususnya pada
aspek konsumsi energi dan emisi CO2 yang dihasilkan.
Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
yang kurang tepat berkaitan dengan penggunaan energi
yang tidak efisien pada industri dapat mempengaruhi
capaian program Konservasi Energi. Oleh karena itu,
Kementerian Perindustrian akan memberikan dukungan
yang memadai kepada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas
sumberdaya manusianya untuk konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2 di industri.
Dengan peningkatan kapasitas SDM tersebut maka
diharapkan mendukung keberhasilan Konservasi Energi
melalui hal-hal sebagai berikut:
Halaman 2 dari 22
1. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pengembangan kebijakan dalam
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2.
2. Peningkatan kapasitas Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan
kerjasama dengan semua pemangku kepentingan yang
terkait dalam konservasi energi dan pengurangan emisi
CO2.
3. Peningkatan dalam pengelolaan program konservasi
energi dan pengurangan emisi CO2 di pusat dengan
dukungan kebijakan-kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota kearah pencapaian
keberhasilan.
4. Peningkatan akses masyarakat untuk mendapat
informasi terkini tentang konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2.
1.2. Konsep Dasar
Guna meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maka
pengetahuan berikut ini perlu diberikan :
1. Perubahan iklim global dan pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia.
2. Proses produksi pada berbagai industri.
3. Manajemen energi pada industri.
4. Tim Aksi Energi pada industri.
5. Studi kelayakan industri.
6. Audit energi pada industri.
7. Sistem Informasi Manajemen konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2 pada Kementerian
Perindustrian.
Halaman 3 dari 22
8. Keterkaitan tanggung jawab Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dalam pengelolaan konservasi energi
dan pengurangan emisi CO2.
1.3. Tujuan
Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk
memberikan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di
sektor industri.
1.4. Sasaran
Sasaran utama pedoman ini adalah
terealisasinya kerjasama yang kuat antara Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dalam menyusun perencanaan,
pengelolaan, monitoring, dan evaluasi konservasi
energi dan pengurangan emisi CO2 di sektor industri
yang terintegrasi. Capaian yang diharapkan dari
kerjasama adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya program dan kegiatan yang
terintegrasi terkait dengan konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2.
2. Terwujudnya koordinasi lintas sektoral di lingkup
pemerintah provinsi. .
3. Terjembataninya informasi untuk penyusunan
kebijakan.
4. Tersedianya sistem koordinasi dalam sosialisasi
kebijakan konservasi energi dan emisi CO2 di
tingkat pemerintah daerah.
Halaman 4 dari 22
BAB II
ORGANISASI DAN SISTEM KOORDINASI
2.1. Komponen yang terlibat
Mengingat kompleksitas dalam pengelolaan
energi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
harus dapat membangun kerjasama dengan
instansi yang terlibat dalam Konservasi Energi dan
Pengurangan Emisi CO2, yaitu: Kementerian
Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian ESDM, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Asosiasi Industri, dan
tenaga ahli atau akademisi.
2.2. Sistem Koordinasi
Dalam pengorganisasian kerjasama,
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bertindak
sebagai leading body. Partner utama dalam
kerjasama ini adalah Kementerian Perindustrian
dan Kementerian Lingkungan Hidup. Komponen
lainnya lebih bersifat sebagai unsur pendukung
untuk memperkuat kerjasama. Diagram
koordinasi dapat dilihat pada gambar berikut:
Halaman 5 dari 22
Gambar 1. Sistem Koordinasi Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi
CO2.
2.3. Tugas dan fungsi masing – masing komponen
Tugas dan fungsi masing-masing komponen
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Konservasi
Energi dan Pengurangan Emisi CO2
Komponen Tugas Fungsi
a. Kementerian ESDM
1. Sosialisasi kebijakan dan
program konservasi
sumberdaya energi
2. Membantu Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
mensinergikan rencana
aksinya dengan program
Kementerian ESDM.
Mendukung
Pemerintah
Provinsi/Kabu
paten/Kota
terkait
kebijakan
pemanfaatan
sumberdaya
energi
Halaman 6 dari 22
b. Kementerian Lingkungan Hidup
Membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mensinergikan rencana aksinya dengan program Kementerian Lingkungan Hidup.
Mendukung
Pemerintah
Provinsi/Kabu
paten/Kota
terkait
kebijakan
lingkungan.
c. Kementerian Perindustrian
1. Sosialisasi kebijakan dan program konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di industri
2. Membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mensinergikan rencana aksinya dengan program Kementerian Perindustrian
Mendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penguatan sektor industri di wilayah provinsi.
d. Pemerintah Kabupaten / Kota
1. Sosialisasi program konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat industri dan lainnya di wilayahnya.
2. Mengintegrasikan program konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ke dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.
Melaksanakan program konservasi energi dan emisi CO2 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
e. Asosiasi Industri
Sosialisasi kebijakan dan program konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 Pemerintah
Mendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Halaman 7 dari 22
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat industri.
untuk menjamin semua industri mempunyai program dan melaksanakan konservasi energi dan pengurangan emisi CO2.
f. Tenaga Ahli dan Akademisi
Memberikan masukan aspek teknis dan teknologis dalam penyusunan rencana aksi dan implementasi program konservasi.
Mendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada aspek teknis dan teknologis.
Halaman 8 dari 22
BAB III METODOLOGI
3.1 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman
Sumberdaya Manusia Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Terhadap Konservasi
Energi dan Pengurangan CO2 di Sektor Industri.
3.1.1. Bentuk Kegiatan
Kegiatan akan mencakup bimbingan teknis,
lokakarya, dan kunjungan lapangan. Lokakarya
mencakup pemaparan oleh tenaga ahli sesuai
dengan materi yang dipaparkan dan Focus Group
Discussion (FGD) yang dipandu oleh fasilitator.
Kunjungan lapangan dilakukan dengan membawa
peserta untuk melihat dan mempelajari kegiatan
proses produksi di industri.
Focus Group Discussion ditekankan pada
keterkaitan tanggung jawab Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dan sistem kerjasama dalam
pengelolaan konservasi energi dan pengurangan
emisi CO2. Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi
menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan hal
tersebut pada kelompok masing-masing dan hasil
diskusi kelompok dipaparkan dalam suatu diskusi
pleno.
3.1.2. Peserta
Peserta kegiatan ini adalah sumberdaya
manusia Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
Halaman 9 dari 22
tugasnya terkait dengan kegiatan perencanaan
daerah, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan
sumberdaya energi, pengelolaan industri, dan
penyusunan regulasi Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, anggota DPRD Propinsi.
3.1.3. Fasilitator
Fasilitator yang dilibatkan dalam kegiatan ini
adalah tenaga ahli pada Pemerintah Daerah,
Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM,
Perusahaan Industri, dan Tenaga Ahli dari lembaga
lain yang kompeten.
3.1.4. Materi Lokakarya
Materi lokakarya dan tujuan instruksional khusus
disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2. Materi Lokakarya Konservasi Energi
dan Pengurangan Emisi CO2
Materi Tujuan Instruksional Khusus
Perubahan iklim global
dan pengaruhnya
terhadap kehidupan
manusia.
Peserta mengetahui dan
memahami dampak perubahan
iklim terhadap berbagai aspek
kehidupan manusia.
Kebijakan dan Program
Pemerintah
Peserta mengetahui kebijakan
pemerintah tentang energi dan
program konservasi energi.
Proses produksi pada
berbagai industri.
Peserta mengetahui dan
memahami proses produsi pada
berbagai industri dan unit-unit yang
perlu diperhatikan dalam
konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2
Halaman 10 dari 22
Manajemen energi pada
Industri.
Peserta mengetahui dan
memahami sistem manajemen
energi pada industri.
Tim Aksi Energi pada
industri.
Peserta mengetahui dan
memahami tugas dan tanggung
jawab Tim Aksi Energi di industri.
Studi kelayakan industri. Peserta mengetahui dan
memahami proses penyusunan
studi kelayakan industri.
Audit energi dan audit
karbon di industri
Peserta mengetahui dan
memahami proses audit energi
dan karbon di industri
Sistem Informasi
Manajemen Konservasi
Energi dan Emisi CO2
pada Kementerian
Perindustrian
Peserta mengetahui dan
memahami sistem informasi
manajemen konservasi energi dan
Emisi CO2 yang dikembangkan
oleh Kementerian Perindustrian.
Keterkaitan tanggung
jawab Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota i
dan Kementerian
Perindustrian dalam
pengelolaan konservasi
energi dan pengurangan
emisi CO2.
Peserta mengetahui dan
memahami ke-terkaitan tanggung
jawab Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Kementerian Perindustrian dalam
pengelolaan konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2.
3.1.5. Materi Kunjungan Lapangan
Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan
masing-masing kelompok diperkenalkan dengan
kegiatan proses produksi di industri pada unit-unit
yang berbeda. Pada kunjungan di unit proses
produksi, peserta dalam kelompok dijelaskan proses
yang terkait dengan konservasi energi dan
Halaman 11 dari 22
pengurangan emisi CO2. Setelah kunjungan
lapangan masing-masing kelompok menyusun
laporan kunjungannya dan memaparkan dalam
diskusi pleno.
3.1.6. Evaluasi
Metoda pre test dan post test untuk mengetahui
dampak kegiatan terhadap pengetahuan dan
pemahan peserta.
3.1.7. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah :
1) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman
peserta terhadap perubahan iklim.
2) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman
peserta terhadap program konservasi energi dan
pengurangan emisi CO2.
3) Kertas kerja diskusi kelompok.
4) Program atau usulan kegiatan terkait konservasi
energi dan pengurangan emisi CO2
3.2. Pengembangan kerjasama Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kementerian
Perindustrian
3.2.1. Bentuk Kegiatan
Lokakarya dan sosialisasi akan digunakan
sebagai metoda dalam aktivitas ini. Lokakarya
mencakup pemaparan oleh tenaga ahli dari pihak
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Kementerian Perindustrian. Focus Group Discussion
akan diadakan untuk memberikan kesempatan
Halaman 12 dari 22
semua pihak untuk melakukan diskusi mendalam
tentang kerjasama Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dalam menyusun rencana aksi terpadu
dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab
masing-masing. Tugas dan tanggung jawab
Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan
Hidup akan diakomodasi pula.
Sosialisasi dilaksanakan untuk
menginformasikan kepada masyarakat tentang
rencana aksi yang disusun oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari
implementasi rencana aksi bagi masyarakat.
3.2.2. Peserta
Peserta kegiatan ini adalah :
1) Perwakilan dari Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tugasnya terkait
dengan kegiatan perencanaan daerah,
pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan
sumberdaya energi, pengelolaan industri, dan
penyusunan regulasi Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
2) Perwakilan dari DPRD yang bidang tugasnya
relevan.
3) Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dalam
propinsi
4) Perwakilan dari Kementerian Perindustrian.
5) Perwakilan dari Kementerian ESDM.
6) Perwakilan dari industri.
Halaman 13 dari 22
7) Perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat.
8) Tenaga ahli dan akademisi.
3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan
Lokakarya dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang :
1) Rencana umum pembangunan daerah
(Pemerintah Daerah).
2) Rencana umum pengembangan industri
(Kementerian Perindustrian).
Focus Group Discussion dibentuk untuk
menyelaraskan persepsi kedua belah pihak agar
pelaksanaan rencana aksi dapat terintegrasi.
Langkah-langkah untuk menyusun rencana aksi
terintegrasi adalah sebagai berikut :
1) Membentuk Komite Pengarah Konservasi Energi
dengan susunan keanggotaan dari unsur
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Kabupaten.
Ketua Komite Pengarah adalah Gubernur
propinsi setempat. Komite Pengarah kemudian
membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Komite ini
harus menjamin bahwa visi yang sama dan
sasaran yang jelas dapat ditemukan dan
disetujui.
2) Membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan
menjadi ujung tombak perencanaan dan
pelaksanaan.
a. Pemilihan pimpinan pokja didasarkan pada:
- Komitmen terhadap konservasi energi dan
pengurangan emisi
Halaman 14 dari 22
- Kompetensi dan pengalaman
- Latar belakang pendidikan
b. Keanggotaan harus memperhitungkan:
- Tingkat dan jenis latar belakang pendidikan
- Komitmen untuk melaksanakan kegiatan
konservasi energi dan pengurangan emisi
3) Membangun kerjasama (partnership) antara
Komite Pengarah, Kelompok Kerja dan Industri.
Partnerships yang kuat dapat saling memberikan
pengalaman, sumberdaya, dukungan, dan informasi
yang dibutuhkan dalam proses. Mengingat bahwa
energi dan perubahan iklim berpengaruh terhadap
semua sektor, maka perlu kerjasama yang kuat untuk
menghadapi tantangan tersebut. Disamping itu,
lembaga nasional dan internasional di bidang energi
dan perubahan iklim perlu dipertimbangkan untuk
dapat memberikan dukungan.
4) Mensinergikan visi, sasaran, dan kebijakan
antara pemerintah pusat dan daerah dengan Industri.
Visi, sasaran, kebijakan dan rencana aksi yang
disusun oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
harus sinergi dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Hal ini untuk menjamin bahwa
rencana aksi strategis relevan dengan mitigasi
perubahan iklim dan membuka kemungkinan
mendapat alokasi sumberdaya keuangan dari kedua
belah pihak dan pihak lain.
Berkaitan dengan bagaimana menemukan
hubungan yang relevan dengan program
pembangunan Pemerintah Daerah dan program-
Halaman 15 dari 22
program nasional maupun lembaga-lembaga
internasional, beberapa hal berikut perlu
diperhatikan:
1) Pelajari program jangka pendek dan jangka
panjang kedua belah pihak.
2) Buat daftar kebijakan dan peraturan terkait
energi yang relevan.
3) Pahami dan posisikan rencana energi dalam
agenda perubahan iklim global dan bagaimana
menghubungkan lembaga-lembaga yang
secara finansial dapat mendukung.
4) Pokja menyusun rencana pelaksanaan
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2
di sektor Industri.
5) Pokja melakukan pemetaan sumberdaya
energi baik energi fosil maupun energi
terbarukan, estimasi permintaan energi pada
sektor transportasi, rumah tangga, industri
dan komersial, dan estimasi infrastrukturdan
investasi. Disamping itu, Pokja juga
melakukan review secara spesifik untuk
mendapatkan informasi yang terfokus pada
penggunaan energi dan pengurangan emisi
gas rumah kaca.
Sehubungan hal tersebut di atas, maka
perlu dilakukan pengumpulan informasi energi
yang dapat membantu untuk :
a) Mengidentifikasi sektor pengguna energi
yang paling penting dalam wilayah kerja
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Halaman 16 dari 22
b) Mengevaluasi sektor pengguna energi yang
menghasilkan CO2 yang paling tinggi dan
menelaah prioritas untuk program mitigasi.
c) Mengidentifikasi kecenderungan terhentinya
program akibat adanya tekanan pasar saat
ini, kondisi sosial, dan prosedur dan
peraturan pemerintah, serta dari program itu
sendiri.
d) Mengidentifikasi mekanisme organisasi dan
partner yang secara strategis dapat
membantu implementasi.
e) Menyediakan data dasar untuk mengevaluasi
dan menelusuri kemajuan wilayah terkait
dengan penggunaan energi dan emisi CO2.
Draft rencana energi paling tidak mencakup :
a) Pernyataan visi energi (selaras dengan visi
pembangunan wilayah Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian).
b) Sasaran-sasaran (terkait dengan penyataan
visi).
c) Target-target (terkait dengan setiap sasaran),
d) Tindakan (untuk mencapai sasaran).
e) Kegiatan (yang ada saat ini dan kegiatan
baru yang potensial untuk dilaksanakan).
6) Pokja membangun dukungan internal dan publik.
Membangun dukungan adalah aspek paling
kritikal dalam upaya perencanaan dan keterlibatan
secara aktif dari pihak-pihak yang terkait.
Halaman 17 dari 22
Ada beberapa pihak internal dan eksternal yang
perlu dilibatkan untuk menyusun rencana aksi
konservasi energi yang baik. Diawali dengan
membuat suatu daftar pemangku kepentingan yang
dari mereka dapat diperoleh informasi bermakna.
Perlu diingat bahwa organisasi tidak
menentukan suatu keputusan, tapi orang-orangnya
yang membuat keputusan, maka perlu fokus untuk
membuat hubungan personal. Hal ini bukan proses
jangka pendek, maka peliharalah hubungan baik
tersebut untuk masa depan.
7) Pokja mengimplementasi program
Pada tahap ini mungkin akan ditemui hambatan
kapasitas dan kelembagaan dalam implementasi,
bahkan masalah pendanaan yang harus diatasi. Hal
ini harus dicermati dan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk menyusun rencana aksi
selanjutnya.
8) Pokja memonitor dan mengevaluasi program
Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap
ini adalah sebagai berikut :
a) Mengukur hasil yang dicapai dan
membandingkan dengan target yang
ditetapkan.
b) Menemukan hasil yang positif untuk
mendukung keberlanjutan kegiatan.
c) Menyesuaiakan rencana dengan kondisi riil
yang ditemui.
9) Pokja mempublikasikan, mengkomunikasikan dan
Halaman 18 dari 22
mempromosikan manfaat program
Banyak cara yang dapat digunakan untuk
mempublikasikan manfaat dari kegiatan konservasi
energi. Media massa dapat menjadi alat yang efektif
untuk melakukan publikasi karena media massa
membutuhkan informasi yang dapat menjadi
perhatian publik.
3.2.4. Keluaran
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya
rencana aksi dan implementasinya yang
mensinergikan kegiatan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian
Perindustrian dalam pengelolaan konservasi energi
dan pengurangan emisi CO2.
Halaman 19 dari 22
BAB IV
HAMBATAN DAN SOLUSI
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
4.1. HAMBATAN
Hambatan-hambatan yang sering muncul dapat
dibagi dalam 4 kategori, yaitu :
a) Informasi.
Adanya kemungkinan terdapat informasi yang sudah
usang atau salah karena adanya perkembangan
baru yang cepat akibat perkembangan teknologi
maupun kebijakan. Oleh karena itu, informasi yang
diperoleh perlu diperiksa dengan teliti.
b) Kelembagaan.
Sistem pemerintahan daerah dapat bersifat kaku
atau menolak perubahan atau resiko; kebijakan
nasional mungkin sulit dirubah pada tingkat daerah.
Oleh karena itu, hambatan kelembagaan dapat
menjadi hambatan yang paling sulit di atasi.
c) Personal.
Beberapa staf mungkin merasa bekerja berlebihan
sehingga merasa kewalahan dengan adanya
tantangan baru. Mereka perlu didekati dengan baik
sehingga hal-hal penting dapat disampaikan atau
Halaman 20 dari 22
informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari
mereka.
d) Keuangan.
Hambatan keuangan sering sangat nyata, oleh
karena itu sangat penting untuk dapat
mengkuantifikasi dan memberikan alasan tentang
manfaat keuangan dari implementasi rencana energi
dalam menghemat dana pada suatu kurun waktu
tertentu. Situasi yang sangat sulit jika keuangan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terbatas dan
tidak memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat.
4.2 SOLUSI
Semua hambatan yang dihadapi diharapkan
dapat diselesaikan dengan pembentukan tim
penanggung jawab program pelaksanaan
konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di
tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
kompeten untuk pelaksanaan program tersebut di
industri di wilayah masing-masing.
Halaman 21 dari 22
BAB V
PENUTUP
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman
sumberdaya manusia Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan tersedianya rencana aksi
bersama antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Kementerian Perindustrian dapat diharapkan akan
meningkatkan kualitas pengelolaan konservasi energi
dan pengurangan emisi CO2 pada sektor industri.
Halaman 22 dari 22
DAFTAR PUSTAKA
Oregon Department of Energi. (2008). Community
Energi Planning Tool. Oregon Department of
Energi, Oregon.
Anonymous. (2009). Sustainable Urban Energi
Planning: A handbook for cities and town in
developing countries. Local Government for
Sustainability, UNEP and UN-Habitat.
Anonymous. (2009). Energi Aware Planning Guide.
California Energi Commission.
Galbright, L. (2010). Policy Discourse and Network in
Energi Planning. GreenBRIDGE Seminar, Oct
14, 2010.
i
MINISTRY OF INDUSTRY
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53, Telp/fax: 021 - 5252746, Jakarta Selatan 12950
TECHNICAL GUIDELINE for
LOCAL/PROVINCIAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING
In
IMPLEMENTATION OF ENERGY CONSERVATION AND CO2 EMISSION REDUCTION IN INDUSTRIAL
SECTOR (PHASE 1)
CENTER FOR GREEN INDUSTRY AND ENVIRONMENT ASSESSMENT
AGENCY FOR INDUSTRIAL POLICY, CLIMATE AND QUALITY ASSESSMENT
2011
ii
TECHNICAL GUIDELINE for LOCAL /PROVINCAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING
In IMPLEMENTATION OF ENERGY CONSERVATION AND CO2 EMISSION REDUCTION IN INDUSTRIAL SECTOR (PHASE 1)
FOUNDER
Minister OF Industry M.S Hidayat
ADVISOR
Arryanto Sagala
STEERING COMMITTEE
Tri Reni Budiharti Shinta D. Sirait
AUTHORS
Agus Margiwiyatno Agung Mubyarto
Anwar Ma’ruf Didied Haryono Yusuf Marhaban
Arif Wahidin Tri Sigit Purwanto
EDITORS
Sangapan Denny Noviansyah
Yuni Herlina Harahap Budiando Pangaribuan
Patti Rahmi Rahayu
PUBLISHED BY
Center for Green Industry and Environment Assessment Agency for Industrial Policy, Climate and Quality Assessment
PRINTED BY
MINISTRY OF INDUSTRY
iii
TECHNICAL GUIDELINE for LOCAL/PROVINCIAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING In IMPLEMENTATION OF ENERGY CONSERVATION AND CO2 EMISSION REDUCTION IN INDUSTRIAL SECTOR (PHASE 1) 1
st Edition. Jakarta : Ministry of Industry, January 2011
vi + 21 pg. Version: Presented in Bahasa Indonesia and English Publishes Address: Ministry of Industry Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950 ISBN: ...............................................
iv
FOREWORD
Praise the Lord giving us His mercy and grace so
this Technical Guideline for Capacity Building of the Local/
Provincial Government within the framework of
Implementation of Energy Conservation and CO2 Emission
Reduction in Industrial Sector (Phase 1) can be finalized in
time.
This Technical Guideline is structured to enhance
knowledge in implementation of energy conservation and
reduction of CO2 emission in industrial sector and have
been discussed by governments, experts and practitioners.
It is expected that this Technical Guideline is useful
for the related parties, especially in building the capacity of
the local/provincial government to implement energy
conservation and reduction of CO2 emission. Finally, we
would like to thank all those who have participated in the
preparation of this guideline.
Jakarta, January 2011
Head of Agency for Industrial Policy,
Climate and Quality Assessment
Arryanto Sagala
v
TABLE OF CONTENT
FOREWORD …………………………………………………. iv TABLE OF CONTENT ………………………………………. v CHAPTER I INTRODUCTION …………………………. 1
1.1. Background ……………………………….. 1 1.2. Basic Concept ……………………………. 2 1.3. Objectives ………………………………… 2 1.4. Goals ………………………………………
3
CHAPTER II ORGANIZATION AND COORDINATION SYSTEM………………………….………
4
2.1. Component Involved …………………….. 4 2.2. Coordination System ……………………. 4 2.3. Tasks and Function of the Components .
5
CHAPTER III METHODOLOGY 9 3.1. Improvement of The Provincial
Government’s Human Resources Knowledge and Understanding on Energy Conservation and CO2 Emission Reduction in Industrial Sector …………
9 3.1.1. Activity Form …………………………….. 3.1.2. Participants ………………………………. 8 3.1.3. Facilitators ………………………………… 9 3.1.4. Workshop Materials ……………………… 9 3.1.5. Field Visit Materials ……………………… 11 3.1.6. Evaluation …………………………………. 11 3.1.7. Outputs …………………………………….
11
3.2. Development of Cooperation Between The Provincial Government and The Ministry of Industry in Managing Energy Conservation and CO2 Emission Reduction Program ……………………….
13 3.2.1. Activity Form ……………………………… 12 3.2.2. Participants ……………………………….. 12
vi
3.2.3. Implementation of Program …………….. 13 3.2.4. Output ……………………………………...
18
CHAPTER IV
4.1 4.2
BARRIERS AND SOLUTIONS IN LOCAL/PROVINCIAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING …………………... BARRIERS ………………………………... SOLUTION ………………………………...
19 19 20
CHAPTER V CLOSING REMARKS ……………………
21
REFERENCES ………………………………………………. 22
Page 1 of 22
CHAPTER I INTRODUCTION
1.1. Background
According to Act No. 30 year of 2009,
Local/Provincial Government has a strategic task and
responsibility on energy conservation. The responsibility
will need readiness of the Local/Provincial Government’s
human resources. Therefore, capacity in managing the
responsibility should be continuously strengthened for
gaining success in energy conservation.
The Local/Provincial Government must understand
the industrial activities, especially in the aspect of energy
consumption and CO2 emission that are produced.
Improper policy of the Local/Provincial Government
related to the inefficient use of energy in industry could
affect achievement of the Ministry of Industry program in
energy conservation. Therefore, the Ministry of Industry
should give sufficient support to the Local/Provincial
Government in improving its human resources capacity on
energy conservation and CO2 emission reduction in
industry. The capacity improvement will give mutual
benefits to the two parties.
Expected benefits for both parties are as follows:
1. Improvement on quality of planning, monitoring,
evaluation, and policy development in energy
conservation and CO2 emission reduction.
2. Improvement on capacity of the Local/Povincial
Government’s in developing partnership with related
stakeholders in energy conservation and CO2 emission
reduction.
Page 2 of 22
3. Improvement in managing energy conservation and
CO2 emission reduction by the support of the
Local/Provincial Government policies towards greater
success achievements.
4. Improvement of community access to get recent
information on energy conservation and CO2 emission
reduction.
1.2. Basic Concept
To improve the capacity of the Local/Provincial
Government’s human resources, the following knowledge
should be given :
1. Global climate change and its influence on human life.
2. Production process in various industry.
3. Energy management in industry.
4. Energy action team in industry.
5. Industrial feasibility study.
6. Energy audit in industry.
7. Management information system on energy
conservation and CO2 emission reduction at the
Ministry of Industry.
8. Interrelation of responsibility between the
Local/Provincial Government and the Ministry of
Industry in managing energy conservation and CO2
emission reduction.
1.3. Objectives
This technical guideline is intended to give
reference for the Government in building its capacity in
managing energy conservation and CO2 emission
reduction.
Page 3 of 22
1.4. Goals
Main goal of this technical guideline is a
realization of strong cooperation between the
Local/Provincial Government and the Ministry of
Industry in arranging integrated action plan,
monitoring, and evaluation of energy conservation and
CO2 emission reduction in industrial sector. Expected
achievements from the cooperation are as follows:
1. Availability of integrated program and activities
related to energy conservation and CO2 emission
reduction.
2. Realization of local governments cross-sectoral
coordination on energy conservation and CO2
emission reduction program.
3. Information bridging for policy development.
4. Availability coordination system in socialization of
energy conservation and CO2 emission reduction
policy at the local government level.
Page 4 of 22
CHAPTER II
ORGANIZATION AND COORDINATION SYSTEM
2.1. Component Involved
Considering complexity on energy
management, the local/provincial government
should be able to develop partnerships with
agencies involved in Energy Conservation and CO2
Emission Reductions, there are: the Ministry of
Industry, Ministry of Environment, Ministry of
Energy and Mineral Resources, the Local/Provincial
Government, Industry Association, and experts or
academics.
2.2. Coordination System
In organizing the cooperation, the provincial
government is to act as a leading body. The main
partners in this cooperation are the Ministry of
Industry and Ministry of Environment. Other
components are considered as a supporting
element for strengthening cooperation. Diagram of
coordination can be seen in the figure below.
Page 5 of 22
Figure 1. Local/Provincial Government Capacity Building
Coordination System in Energy Conservation and
CO2 Emission Reduction
2.3. Tasks and function of the components
Tasks and functions of each component can be
seen in the following table:
Table 1. Local/Provincial Government Capacity Building
Component in Energy Conservation and CO2
Emission Reduction
Component Task Function
a. The Ministry of
Energy and
Mineral
Resources
1. To socialize policy and
energy conserva-tion
program within its
responsibility
2. To help Local/Provincial
Government in
synergizing action plan
with the Ministry of
Energy and Mineral
Resources program.
To support the
Local/Provincial
Government in
relation to use
of energy
resources
policy
Page 6 of 22
b. The Ministry of
Environment
To help the Local/Provincial Government synergize the action plan with the Ministry of Environment program.
To support the
Local/Provincial
Government in
relation to
environment
policy
c. The Ministry of Industry
1. To socialize policy and
energy conservation and
CO2 emission reduction
program within its
responsibility
2. To help the
Local/Provincial
Government synergize
the action plan with the
Ministry of Environment
program
To support
the
Local/Provinci
al
Government
in strengthen
the industrial
area in its
province.
d. Local
governments
1. To socialize the
Local/Provincial
Government’s energy
conservation and CO2
emission re-duction to
industry community and
others within its territory
2. To integrate the
Local/Provincial
Government’energy
conservation and CO2
emission reduction
program in municipaly/
city development plan.
To support and
ensure proper
implementation
of the
Local/Provincial
Government’s
energy
conservation
and CO2
emission
reduction
program within
its territory.
e. Industry
Association
To socialize the
Local/Provincial
Government’s energy
conservation and CO2
To support and
ensure proper
implementation
of the
Page 7 of 22
emission reduction to
industry community
Local/Provincial
Government’s
energy
conservation
and CO2
emission
reduction
program within
its territory.
f. Experts and
Scientists
To give advice on technical
and technological aspects
for developing action plan
and its implementation.
To support
Local/Provincial
Government on
giving technical
and
technological
advice.
Page 8 of 22
CHAPTER III
METHODOLOGY
3.1. Improvement of The Local/Provincial Government’s
Human Resources Knowledge and Understanding
on Energy Conservation and CO2 Emission
Reduction in Industrial Sector
3.1.1. Activity form
Activities will comprise technical assistance,
workshops, and field trips. The workshop includes a
presentation by experts in accordance with the
material presented and Focus Group Discussion
(FGD) guided by facilitators. Site visits will be
conducted by bringing the participants to see and
learn industrial production processes.
Focus Group Discussion should be focused on
discussion about interrelation responsibilities of the
Local/Provincial Government and the Ministry of
Industry and cooperation system in the management
of energy conservation and CO2 emission. In doing
so, participants should be divided into groups to
discuss the matter in their respective groups and
results of the group discussion will be presented in a
plenary discussion.
3.1.2. Participants
Participants of this activity are the
Local/Provincial Government's human resources
whom their duties related to activities on regional
planning, environmental management, energy
resource management, industrial management,
Page 9 of 22
drafting regulations the Local/Provincial
Government, and provincial legislators.
3.1.3. Facilitators
Facilitators involved in this activity are experts at
Local/Provincial Government, Ministry of Industry,
Ministry of Energy and Mineral Resources, industry,
and experts from other competent institutions.
3.1.4. Workshop Material
Workshop materials and specific instructional
objectives are presented in the following table :
Table 2. Workshop Material in Energy
Conservation and CO2 Emission Reduction
Material Specific Intructional Objective
Climate change and
its influence on
human life.
Participants know and
understand impacts of climate
change on human life aspects.
Government policy
and program on
energy conservation
Participants aware of the
government policies and program
on energy conservation.
Production process in
various industries.
Participants know and
understand production process
and important units of process
subjected to energy conservation
and CO2 emission reduction
treatments.
Energy management
in industries.
Participants know and
understand energy management
system in industries.
Page 10 of 22
Energy action team in
industries.
Participants know and
understand task and
responsibility of energy action
team in industries.
Feasibility study on
industry.
Participants know and
understand development process
of feasibility study.
Energy Audit and
Carbon Audit in
Industry
Participants know and
understand the process of audit
energy and carbon audit.
Management
information system
on energy
conservation and
CO2 emission
reduction
implemented at the
Ministry of Industry.
Participants know and
understand management
information system on energy
conservation and CO2 emission
reduction implemented at the
Ministry of Industry
Interrelation of
responsibilities
between the
Local/Provincial
Government and the
Ministry of Industry in
management of
energy conservation
and CO2 emission
reduction.
Participants know and
understand the interrelation of
responsibilities between the
Local/Provincial Government and
the Ministry of Industry in
management of energy
conservation and CO2 emission
reduction.
Page 11 of 22
3.1.5. Field Visit Materials
Participants should be divided into several
groups and each group will be introduced in
industrial production processes at different units.
During the visit in the production process unit, the
participants in the group will get explanation about
the process and other matters related to energy
conservation and reduction of CO2 emission. After
the field visit each group will develop a report on his
visit and presenting the report in a plenary
discussion.
3.1.6. Evaluation
Pre test and post test method will be used for
evaluating the impact of activities on the participants’
knowledge and understanding.
3.1.7. Outputs
The outputs of this activity are:
1) Improvement of the participants’ knowledge and
understanding on climate change.
2) Improvement of the participants’ knowledge and
understanding on energy conservation and CO2
emission reduction programs.
3) Paper work of group discussions.
4) Program or proposed activities related to
Energy Conservation and CO2 Emission
Reduction.
Page 12 of 22
3.2. Development of cooperation between the Local/
Provincial Government and the Ministry of Industry
3.2.1. Activity Form
Workshops and socialization will be employed as
method in this activity. The workshop includes
presentation by experts from the Local/Provincial
Government and the Ministry of Industry. Focus
Group Discussion will arranged for giving
opportunities to all parties for conducting in-depth
discussion about cooperation between the
Local/Provincial Government and the Ministry of
Industry in developing integrated action plan by
considering respective tasks and responsibilities.
Tasks and responsibilities of Ministry of Environment
and the Ministry of Energy and Mineral
Resources/MEMR will also be accommodated.
Dissemination conducted to inform to public
about the action plan which be arranged by
Local/Provincial Government and Ministry of
Industry, and to increase public awareness of
benefits of action plan implementation for public.
3.2.2. Participants
Participants of this activity are:
1) Representatives of Local/Provincial
Government
2) Representatives from House of
Representatives
3) Representatives of Residence Government
in Province
4) Representatives of Ministry of Industry
Page 13 of 22
5) Representatives of MEMR
6) Representative of Industries
7) Representatives of Non Government
Organization
8) Expertise and Scientists
3.2.3. Implementation of program
A workshop is arranged to increase knowledge
and understanding regarding to:
1) General Planning on Local / Provincial
Development ( Local Government)
2) General Planning on Industrial Development
(ministry of Industry)
A focus group discussion is arranged to synchronize
the two parties perception in order to implement an
integrated action plan.
To provide an integrated action plan should follow
these steps:
1) To establish Energy Conservation Steering
Committee with membership of representatives
from Provincial and Local Governments.
Chairman of the Steering Committee is
the Governor. The Steering Committee establish
a Working Group (WG). The committee must
ensure that the same vision and clear goals to
be found and approved by all involved parties.
2) To establish a working group which will be the key
persons of the program planning and
implementation.
Page 14 of 22
a. Selection of the working group leader
will be based on :
A commitment to energy conservation
and CO2 emission reduction.
Competence and experience
Educational background
b. Membership of the working group
should consider:
Level and type of educational
background
Commitment for implementing energy
conservation and emission reduction.
3) To develop cooperation (partnership) between the
Steering Committee, Working Groups and
Industries.
Strong partnerships can share experiences,
resources, supports, and information needed in the
process. Considering that the climate change and
energy will affect all sectors, it is necessary to use
strong partnerships in facing these challenges. In
addition, national and international institutions
concerned in energy and climate change aspect
should be taken into account to seek possibility for
getting their support.
4) To develop synergy on visions, objectives, and
policies between central and provincial governments
with industries.
Page 15 of 22
The vision, objectives, policies, and action plans
determined by Local/Provincial Government should be
synergized with policy set by Central Government.
This is to ensure that the strategic action is relevant to
climate change mitigation and open possibilities to get
financial resources allocation from both sides and
other parties.
Regarding to how to find links that are relevant to
local government development programs and
programs of national and international institutions, the
following have to be taken into account:
1) Learn the short-term and long term programs of
both parties.
2) Make a list of energy-related policies and relevant
regulations.
3) Study and identify of the energy plan on an
agenda of global climate change and how it
connects with the institutions that can give
financial support.
4) A working Group has to plan the implementation of
energy conservation and CO2 emission reduction
in the industrial sector.
5) Working Group has to carry out mapping of energy
resources both fossil energy and renewable
energy, estimate of energy demand in the
transport sector, household, industrial and
commercial, and infrastructure investment and
review it specifically to obtain information focused
on energy consumption and green house gases
emission reduction.
Page 16 of 22
In relation to the matter above, it is
necessary to collect energy information that can
help to:
a) Identify the most potential sector of energy user
in the working area of the Local/Provincial
Government.
b) Evaluate the energy-consuming sector that
produces the highest CO2 and review priorities
for mitigation programs.
c) Identify non sustainable trends resulting from the
current market pressures, social conditions, and
government procedures, regulations, and
programs.
d) Identify organizations and partnership
mechanisms that are strategically could give
assistance in implementation of the program.
e) Provide basic data to evaluate and track the
progress of the region associated with the use of
energy and CO2 emission.
The draft plan at least includes the following
information :
a) Energy vision statement (in line with the vision of
regional development and Ministry of Industry,
Provincial Government)
b) Goals (related to the revelation of vision).
c) Targets (related to each goal).
d) Actions (to achieve the target).
e) Activities (existing and potential new activities to
be implemented).
Page 17 of 22
6) Working Group to build internal support and
public.
Building support is the most critical aspect in
planning efforts and participative involvement from
each party related to, community empowerment,
ownership, and participation is the key to an
effective plan.
There are several internal and external parties that
need to be involved to develop a better energy
conservation plan. Make a list of stakeholders that
they can obtain meaningful information. Keep in mind
that the organization does not determine a decision,
but the people who make the decisions, it is
necessary to focus on making personal connections.
This is not a short-term process, then the a good
relationship for the future should be take into account.
7) Working Group to implement the program.
At this stage, the working group may encounter
institutional capacity constraints in the
implementation and even funding problems to be
overcome could be occurred. The constraints must
be observed and used as consideration for the next
action plan.
8) Working Group to monitor and evaluate program.
Some things to do in this phase are as follows:
a) Measure the results and compare with targets
set.
b) Find the positive results to support the
sustainability of activities.
Page 18 of 22
c) Revise the plan by considering the real
conditions encountered.
9) Working Group to publish, communicate and
promote the benefits of the program.
Many ways can be used to publicize the benefits
of energy conservation activities. The mass media
can be an effective tool for doing publicity because
the media need information that may be of public
concern.
3.2.4. Output
Output of this activity is the drafting and
implementation of action plans that synergize the
activities of the Local/Provincial Government and
the Ministry of Industry in the management of
energy conservation and reduction of CO2
emission.
Page 19 of 22
CHAPTER IV
BARRIERS AND SOLUTIONS
IN LOCAL/ PROVINCIAL GOVERNMENT CAPACITY
BUILDING
4.1 BARRIERS
Possible barriers can be divided into 4 categories,
namely:
a) Information
The information could be outdated or incorrect
due to a rapid new developments in technology
or policy. Therefore, the information obtained
should be carefully examined.
b) Institutional
Local/Provincial government system can be
either rigid or reject the changes or risk; national
policies may be difficult to change at the local
level. Therefore, institutional barriers may be the
most difficult obstacles to overcome.
c) Personal
Some staffs may feel overworked, so feel
overwhelmed with the new challenges. They
need to be approached with a well so that
important things can be delivered or the required
information can be obtained from them.
d) Financial
Financial constraints are often very real, and
therefore very important to be able to quantify
and give reasons about the financial benefits
from the implementation of energy plans in
Page 20 of 22
saving money at a certain time. The situation is
very difficult if the Local/Provincial Government
finances are limited and do not get assistance
from the Central Government.
4.2 SOLUTION
All barriers could be solved if each
local/provincial government has a competent
task force responsible for the sustainability of
the implementation of energy conservation and
CO2 emission reduction in industry located in
related area.
Page 21 of 22
CHAPTER V
CLOSING REMARK
Increased knowledge and understanding of
human resources and the capability of the Local/
Provincial Government of common action plan
between the Local/Provincial Government and
Ministry of Industry can be expected to improve the
quality of management of energy conservation and
reduction of CO2 emission in the industrial sector.
Page 22 of 22
REFERENCES
Oregon Department of Energy. (2008). Community
Energy Planning Tool. Oregon Department of
Energy, Oregon.
Anonymous. (2009). Sustainable Urban Energy
Planning: A handbook for cities and town in
developing countries. Local Government for
Sustainability, UNEP and UN-Habitat.
Anonymous. (2009). Energy Aware Planning Guide.
California Energy Commission.
Galbright, L. (2010). Policy Discourse and Network in
Energy Planning. GreenBRIDGE Seminar, Oct
14, 2010.
top related