kebijakan tata kelola bos di sekolah - wordpress.com · 2020. 3. 23. · kewajiban membuat rkas...
Post on 28-Jul-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KebijakanTata Kelola BOS di Sekolah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2
Tata KelolaKeuangan Sekolah
Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaporan
3
RKAS
Pembukuan Laporan
Dasar Penyusunan
R K A S
KetentuanKemdikbud
&
KetentuanKemdagri
Pembukuan
KetentuanKemenkeu
&
KetentuanKemdagri
Laporan
KetentuanKemdikbud
&
KetentuanKemdagri
4
Perencanaan
Kewajiban Membuat RKAS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh satdikdasmen
menyatakan bahwa sekolah harus membuat:
Rencana kerja jangka menengah
Tujuan yang akan dicapai dalam 4 tahun ke depan;
Rencana kerja tahunan
Dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah.
7RKAS
Memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh sekolah dalam satu periode kegiatan dengan
mencantumkan semua sumber dana yang akan
diterima oleh sekolah,
dengan mengedepankan falsafah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
8
Pemda melalui dinas pendidikan
wajib mengawasi penggunaan dana di sekolah
agar sesuai dengan
kebutuhan prioritas operasional dan peningkatan mutu
untuk pemenuhan SPM/SNP
sehingga
pemanfaatan dana bisa efisien dan berdampak
9
Terkait perencanaan pengembangan sekolah, RKAS
dijabarkan berdasarkan8 standar pengembangan sekolah
Untuk belanja BOS,dirinci berdasarkan komponen belanja BOS
Evaluasi Diri Sekolah
R K J M(Rencana Kerja Jangka Menengah)
R K T(Rencana Kerja Tahunan)
R K A S(Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah)
Disusun setiap 4 tahun
Disusun setiap tahun
Disusun setiap tahun
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
Sms 1 Sms 2 Sms 1 Sms 2
RKT TP Ke-2 RKT TP Ke-3 RKT TP Ke-4RKT TP Ke-1
Sms 1 Sms 2RKT Tahun Anggaran
R K A STahun Anggaran
Perencanaan Anggaran
RKTTahun Pelajaran
UU No. 23 Tahun 2014 pasal 327 ayat (2)
“dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
bendahara umum daerah”
Terkait penerimaan danadi SD/SMP negeri
Pengaruh UU 23 Dalam RKA Sekolah Negeri
RKA Sekolah merupakan bagian dari RKA Disdik
yang juga merupakan bagian dari APBD;
Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana BOS
di sekolah harus ikut mekanisme penatausahaan
keuangan daerah.
Perlu diingatkan bahwa ketentuan ini tidak hanya
berlaku pada BOS, akan tetapi pada semua dana yang
diterima sekolah.
14
Terkait pengelolaan keuangan daerah, RKAS
dijabarkan berdasarkan rekening belanja
modal, barang/jasa, dan pegawai
Pembukuan
RKAS
BukuKas Umum
Hanya ada 1 RKAS dan 1 pembukuan di sekolah untuk seluruh dana yang diterima sekolah
Buku PembantuBank
Buku PembantuKas Tunai
Buku PembantuPajak
Buku PembantuRincian
Obyek Belanja
Laporan
18
Laporan Keuangan Sekolah
RKAS Pembukuan
Komite Sekolah Orang Tua / Masyarakat Stakeholder
Informasi rencana Informasi realisasi
Rutin+
Sesuai program
Rutin+
Sesuai program
Rutin
Penyusunan
Penyampaian
Ketentuan Umum Laporan
Sesuai kewenangan, mengacu pada:
Permendikbud tentang Bantuan Operasional
Sekolah;
SE Kemdagri tentang Juknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
19
Sekolah
Disdik Kab/Kota
Disdik Provinsi
Kemdikbud
Disdik Kab/Kota
Disdik Provinsi
PemdaKab/Kota
Dikdas DikmenDiksus
PemdaProvinsi
Program BOS
(Sekolah negeri & swasta)
Penatausahaan BOSdi Keuangan Daerah
(hanya Sekolah negeri)
Yang Harus Dikerjakan Sekolah
Perencanaan Pelaksanaan Laporan
❶ Membuat RKAS
❷ Membuat Buku Kas Umum❸ Membuat Buku Pembantu
Kas Tunai❹ Membuat Buku Pembantu
Bank❺ Membuat Buku Pembantu
Pajak❻ Membuat Buku Rincian
Obyek Belanja
❼ Penggunaan BOS (d/h K-7A)
❽ Laporan online❾ Realisasi Dana
BOS (sesuai jenis belanja)
❿ Pernyataan Tanggung Jawab
⓫ Pernyataan Penerimaan Hibah
⓬ Rekap Pembelian Barang/Aset
KebijakanPengadaan Barang/Jasa di Sekolah
(PBJS)
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
Perpres No. 54 Thn 2010 Perpres No. 16 Thn 2018
Di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pengangkat Daerahyang menggunakan anggaran
dari APBN/APBD
Di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pengangkat Daerah/
Institusi lainnyayang menggunakan anggaran
dari APBN/APBD
Sekolah?Termasuk Sekolah
24
~ Rp 50 juta >50 - 200 juta > Rp 200 juta
PembelianLangsung
MengundangMinimal
2 Penyedia
PengadaanMelaluiUKPBJ
Permendikbud No. 3dan perubahannya No. 18
Kebijakan Tentang Mekanisme PBJS
SPK Kontrak
Yang merupakan metode pengadaansecara umum
Ketentuan PBJS
Sekolah melakukan belanja melalui SIPLah(daring)
Sekolah melakukan belanja menggunakanmetode umum (daring dan/atau luring)
Apabilatidak memungkinkan
Pelaksanaan Melalui SIPLah
~ Rp 50 juta >50 - 200 juta > Rp 200 juta
Permendikbud No. 35
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
PembelianLangsung
PerbandinganHarga
Barang/jasa umum & strategis
Proses Lelangdi Pusat
Barang/jasa strategis
Terima Kasih
top related