kata pengantarsabilulungan.bandung.go.id/media/proposal/af772591a4d0b7c498d0… · proposal...
Post on 04-Dec-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Alloh, SWT karena atas
Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun proposal ini guna
memenuhi salah satu persyaratan permohonan bantuan dana hibah
dari Pemerintah Kota Bandung sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Kami menyadari penulisan proposal ini tidak terlepas dari dukungan
dan bantuan banyak pihak yang sudah memberikan masukan dan
semangat.
Akhir kata, kami berharap semoga proposal ini dapat dikabulkan
oleh Bapak karena dana hibah ini sangat kami perlukan dalam rangka
mengoptimalkan program kerja dan kegiatan Sapu bersih pungutan liar
yang belum dapat kami realisasikan pada Tahun 2018 dan 2019.
Dalam penyajian proposal ini kami menyadari jauh dari
kesempurnaan Oleh karena itu kami sangat mengharapkan koreksi dan
saran yang bersifat membangun dari Majelis Pertimbangan Kota
Bandung dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai bahan masukan demi
perbaikan maupun peningkatan kapabilitas kami.
Wassalam Wr.Wb.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 2
PROPOSAL
PERMOHONAN DANA HIBAH
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019
I. LATAR BELAKANG
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara
terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa.
Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik
menuju suatu kehidupan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu
bangsa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka mencapai tujuan, pemerintahan telah menyusun program,
sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok
bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi
perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisi kepribadian bangsa.
Nawacita sebagai 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. 9
(Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 3
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar Ineternasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Untuk mewujudkan agenda NAWACITA tersebut, diperlukan kerja nyata tahap
demi tahap, dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya
percepat diberbagai bidang. Pada awal, percepatan tersebut difokuskan pada bidang
ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastuktur, pembangunan
manusia dan deregulasi ekonomi. Pada sektor infrastruktur, telah dimulai dan masih
berjalan 52 Proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek jalan kereta api dan 17
proyek bandara. Kesemuanya ditunjukan untuk memangkas beban biaya distribusi
barang dan jasa.
Selanjutnya, pada sektor pembangunan manusia upaya percepatan difokuskan
pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya
Manusia (SDM), untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang dinamis. Sementara
melalui deregulasi ekonomi, ribuan perda yang menghambat sektor usaha telah
dipangkas dan dilaksanakan penyerderhanaan perizinan sebagai upaya untuk
mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan
13 (Tiga Belas) kebijakan yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah.
Disadari bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan, tidak akan
berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas Politik dan keamanan serta kepastian
hukum. Oleh karenanya, program reformasi hukum menjadi agenda strategis
pemerintahan pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik. Serta
menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan,
selama ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal. Reformasi hukum
meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni:
1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas,
2. Pembenahaan lembaga/apparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas
penegak hukum, serta
3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 4
Pada tahap I reformasi dibidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi
prioritas, yakni :
1. Pemberantasan praktik pungutan liar (Pungli) dalam sentra pelayanan publik,
Karena Pratik Pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien.
2. Pemberantasan penyelundupan.
3. Percepat pelayanan SIM, STNK, BPKP, dan SKCK.
4. Relokasi dan pemisahan penghuni Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dari
Narkoba, terorisme dan radikalisme.
5. Perbaikan layanan hak paten, merek dan desain bebas korupsi dengan teknologi
informasi yang transparan.
PELAYANAN PUBLIK DAN PUNGUTAN LIAR
A. PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan
kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun. Dewasa ini kualitas
pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan
pelayanan, termasuk pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga
penyedia layanan publik. Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan
pelayanan warga Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya. Karena
peningkatan kualitas pelayanan (quality of service) akan menjadi penting.
Lembaga atau organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan
kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi
masyarakat. Pelayan (aparatur) pemerintah harus lebih proaktif dan cermat
dalam mengantisipasiparadigma baru memasuki era global, agar pelayanan
publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak dinamis.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan
publik yang dilakukan penyelenggaraan negara merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seruruh warga negara dan
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 5
Pelayanan publik sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat
menunjukan bahwa pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan dengan
baik dan masih ditemuinya hambatan-hambatan.
Secara umum yang dimaksud pelayanan publik sesuai Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan
oleh penyelenggara Negara.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum,
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan, parsitipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
kecepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan, perlu dilakukan
oleh seluruh penyelenggara negara.
Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali, antara lain pembuatan SIM,
E-KTP, jasa listrik (PLN), Pelayanan Pajak, Pengurusan Paspor, Sertifikat
Tanah, Pengadaan Barang dan Jasa, Kir Kendaraan bermotor umum, perizinan
pertambangan/perkebunan, ekspor impor, bongkar muat kapal/container dan
segala bentuk perizinan. Seringkali muncul berbagai masalah dalam pelayanan
pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidak puasan masyarakat
terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku
dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut
imbalan (Pungli), kurang ramah, arogan, dan lambat dalam melayani
masyarakat. Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh rendahnya
partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar.
Upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya
permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini
sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan
publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini hanya terjadi
pada level Kementrian/Lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 6
level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil
(RT/RW).
Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik
tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat
perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya
wibawa hukum.
B. PUNGUTAN LIAR
Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya
prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari
semakin banyak masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan
pelayanan publik yang koruptif. Hal ini merupakan salah satu factor yang
menyebabkan masyarakat cendrung semakin toleran terhadap praktik pungutan
liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di
tempat atau kegiatan yang seharusnya TIDAK ADA biaya/tambahan, sehingga
dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara
paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah
praktek kejahatan atau perbuatan pidana.
Dalam modus operandinya, pelaku Pungli biasanya diikuti dengan tindakan
kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta
imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani.
Itulah sebabnya, Pungli cendrung mengarah pada tindakan pemerasan dan
pemaksaan yang didalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang
atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-
bangsa tentang upaya pemberantasan Korupsi, pungutan liar merupakan
pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau
keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat Publik
atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari Perusahaan swasta atau publik
termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan
dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang
berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 7
dalam rumusal Pasal 12 huruf e, dan pasal 12 huruf f dalam Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 entang Tindak Pidana Korupsi telah diatur
berbagai macam ataupun jenis tindak pidana korupsi. Pungutan liar seperti yang
telah disebutkan iatas bahwasanya ia juga merupakan tindakan yang mengarah
pada tindakan koruptif. Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun
non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya punguan liar telah merugikan
masyarakat salah satu dampak dari maraknya Pungli ini adalah tingginya biaya
ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang rata-rata
berada di 20-25 triliun rupiah setiap tahunnya, pada satu sektor
penyelenggaraan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, Pungli telah
mengakar pada prilaku sebagaian masyarakat Indonesia.
DATA OMBUDSMAN RI TERKAIT PRAKTIK PUNGLI 2016
Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-
pungutan tersebut karena memandang mereka tidak punya waktu banyak untuk
mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak seberapa itu. Sering juga
mereka menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak
berbelit-belit. Hal tersebut sama saja membiarkan korupsi tumbuh menjamur di
sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai
masyarakat umum. Seharusnya memang sebagai warga negara mendapatkan
pelayanan publik dan menikmatinya sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan, namun tampaknya keminiman pengetahuan masyarakat
dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dengan memungut
biaya-biaya yang tidak sesuai ketentuan.
PENDIDIKAN5%
PERTANAHAN11%
GAKKUM8%
ADMINDUK7%
CUKAI & PAJAK7%
KEPEGAWAIAN6%
PERHUBUNGAN49%
PERIZINAN4%
KESEHATAN3%
LAINNYA0%
DUGAAN PUNGLI
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 8
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab Pungli, meliputi
aspek individu pelaku, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat,
penghasilan yang kurat mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya
hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran agama yang
kurang diterapkan. Sedangkan aspek organisasi yaitu kurang adanya sikap
keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yaitu kurang adanya
sikapketeladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang bener, tidak
adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah
serta kelemahan sistem pengendalian manajemen.
C. PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai
perbuatan Pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di
Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh
sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan Pungli, secara
nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat
Koskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan
dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya
adalah Pungli.
Pemberantasan pungutan liar diawali dengan tertibnya Undang-undang
nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah
terbitnya undang-undang tersebut masih dirasakan terjadinya pungutan liar yang
dirasa masih mewabah di masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah orde
baru menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi
Penertiban (1977-1981), untuk menanggulangi praktek pungutan liar, penertiban
uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen guna mewujudkan
keadaan pemerintahan yang diidamkan. Pada saat itu untuk memperlancar
pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
untuk mengkoordinir dan pelaksanaannya oleh Pangkopkamtib, dengan dibantu
dari departemen dan lembaga namun pungutan liar masih terjadi.
Selanjutnya, setelah memasuki era reformasi di tahun 1998 Majelis
Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 9
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diamandemen
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001. Sejak
tahun 2004 pemberantasan Pungli kembali digemakan dengan terbitnya Perpres
Nomor : 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana
salah satu Instruksinya dalah kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam
bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan
yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus
dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan Pungutan
liar.
Kemudian pada tahun 2001, diterbitkan 2 (dua) Instruksi Presiden yaitu
Inpres Nomor 9 Tahun 2001 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya
membahas tentang penerapan sistem transparansi pada Kementrian/Lembaga
yang masih terdapat praktek Pungli, suap dan korupsi. Pada tanggal 22
September 2016 diterbitkan Inpres Nomr 10 tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Inpres
tersebut menegaskan untuk meniadakan Pungli dalam pelayanan publik.
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA BANDUNG
A. SITUASI
Berbagai upaya untuk memberantas praktik Pungli telah dilakukan sejak
zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian,
praktik Pungli masih terus terjadi. Maraknya kasus pungutan liar yang terungkap
yaitu di salah satu Kementrian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas
terkait reformasi hokum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko
Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah untuk menghentikan praktik pungutan liar (Pungli).
Untuk meningkatkan efektifitas permberantasan Pungli, pada tanggal 20
Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2016 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
dengan menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) untuk mengendalikan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan
Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 10
Dalam melakukan Penjabaran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli),
Gubernur Jawa Barat Membentuk Satuan Tugas Saber Pungli, dan Pemerintah
Kota Bandung sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :
700/Kep.739-Inspektorat/2017 tanggal 21 Juli 201 membentuk Unit Satuan
Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagai upaya pemberantasan pungutan
liar yang ada di wilayah Kota Bandung, dan sepula dengan isu strategis
Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018, yakni
menuju kepada terwujudnya reformasi birokrasi sebagaimana diagendakan
oleh Pemerintah Pusat diantaranya upaya reformasi dibidang hukum yang
difokuskan pada upaya pemberantasan pungutan liar.
B. VISI DAN MISI
1. VISI
Terwujudnya pelayanan publik yang terbebas dari pungutan liar di
Kota Bandung.
2. MISI
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) misi,
yaitu :
a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
b. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi dari Kementrian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan
menggunakan teknologi informasi.
c. Membangun dan menginternalisasi budaya anti Pungli pada tata
pemerintahan dan masyarakat.
d. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pemberantasan pungutan liar.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi
dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan
dan menghapuskan pungutan liar.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 11
C. STRATEGI UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI
1. Strategi Pre Emptif (Pembinaan)
a. Mapping Pungli yang ada di Kota Bandung dengan menggunakan
teknologi informasi.
b. Membangun budaya anti Pungli, baik masyarakat, aparatur maupun
pengusaha.
c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional
pemberantasan Pungli (zero Pungli).
d. Melakukan penggalangan untuk antisipasi terjadinya Pungli.
2. Strategi Preventif (Pencegahan)
a. Mensosialisasikan pemetaan rawan Pungli di wilayah Kota Bandung.
b. Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat
maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan
rawan Pungli.
c. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem
pelayanan publik.Staregi Represif (Penegakan Hukum).
3. Strategi Represif (Penegakan Hukum)
a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan
(OTT) sesuai target yang telah ditentukan.
b. Menindak tegas oknum apparat penyelenggaraan negara/pegawai negeri
dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi
sanksi kepada pelaku Pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 12
D. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG UNIT SATGAS PEMBERANTASAN
PUNGLI
Unit Satgas Pemberantasan Pungli mempunyai tugas melaksanakan
pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan
pemanfaatkan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di
wilayah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Satgas
Pemberantasan Pungli menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu (1) Intelijen,
(2) Pencegahan, (3) Penindakan, dan (4) Yustisi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Unit Satgas Pemberantasan
Pungli mempunyai wewenang, yaitu :
1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah, instansi,
lembaga, badan, masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi
pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi
kepada pelaku Pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satgas
Pemberantasan Pungli di setiap instansi Penyelenggara publik.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
TUJUAN , SASARAN, DAN WILAYAH KEGIATAN
Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan,
diantaranya adalah (1) Tertanggulanginya praktek Pungli yang dilakukan oleh
aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2)
Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan
masyarakat dengan prinsip zero Pungli namun tetap mengutamakan pelayanan
prima, dan (3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran
masyarakat menolak segala bentuk Pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 13
Sasaran dari kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli, yaitu pada
sektor (1) Pelayanan Publik, (2) Ekspor dan Impor, (3) Penegakkan hukum, (4)
Perijinan, (5) Kepegawaian, (6) Pendidikan, (7) Pengadaan Barang dan jasa,
dan (8) kegiatan Pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.
Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli dilaksanakan diseluruh
wilayah Kota Bandung.
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL UNIT SATGAS PEMBERANTASAN
PUNGLI
I. Penanggungjawab : Walikota Bandung
II. Forum Komunikasi : Wakil Walikota Bandung
: Ketua DPRD Kota Bandung
: Kapolrestabes Bandung
: Dandim 0618 / BS Bandung
: Ketua Pengandilan Negeri Bandung
: Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
: Ketua PTUN Kota Bandung
: Danden POM III / 5 Bandung : Danlanal Bandung : Sekretaris Daerah Kota Bandung
Ketua Pelaksana : Wakapolrestabes Bandung Wakil Ketua I : Inspektur Kota Bandung Wakil Ketua II : Kasi Intelijen Kejari Bandung Sekretaris I : Kasubbag Hukum Polrestabes Bdg Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung
A. Bidang Operasi : Kabagops Polrestabes Bandung
B. Bidang Logistik : Kabag Umum Setda Kota Bandung
C. Bidang Administrasi : Umum
Perwira Posko : Kompol Ida Hilda, SH
Anggota Posko : 1. Aiptu Rahmat Suyono
2. Bripka Taufik Maulana
D. Bidang Keuangan : 1. Sekertaris BPKA Kota Bandung 2. Kabid Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan pada Bapelitbang
3. Kasubbag BPKA Kota Bandung. 4. Bendahara Keuangan Polrestabes Bandung
5. Kepala Sub Bagian program dan Keuangan dan sekertariat Inspektorat Bandung
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 14
E. Bidang Data Informasi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan informasi
Kota Bandung 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. 3. Kepala Seksi Sarana dan
Prasarana Telematika Dinas Informasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
F. Kelompok Kerja
1. Unit Intelijen
Ketua : Perwira Seksi Intelijen 0618 / BS Bandung Sekretaris : Kepala BIN Kota Bandung Anggota : 1. Wakasat Intelkam Polrestabes Bandung
2. Kasiintel Husein Lanud Husein Sastranegara 3. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal Pengamanan Fisik Den POM III / 5 Bandung 4. Jaksa pada Kejari Bandung 5. Dansub 3 Unit Intel Kodim 0618 / BS Bandung 6. Dansub 2 Unit Intel Kodim 0618 / BS Bandung
2. Unit Pencegahan
Ketua : Irban IV Inspektorat Kota Bandung Sekretaris : Kanit Bintibmas Polrestabes Bandung Anggota : 1. Jaksa pada Kejari Bandung
2. Kaur Intel Lanud Husein Sastranegara 3. Sekretaris BKPP Kota Bandung 4. Irban I Inspektorat Kota Bandung 5. Irban II Inspektorat Kota Bandung 6. Irban III Inspektorat Kota Bandung 7. Kabag Hukum Kota Bandung 8. Kabid BKPP Kota Bandung 9. Ruri (Bag Humas)
10. Eva Muldiana (Inspektorat)
3. Unit Penindakan
Ketua : Kasipidsus Kejari Kota Bandung Sekretaris : Kasubsipidsus Kejari Kota Bandung Anggota : 1. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung
2. Dansat POM Lanud Husein Sastra Negara
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 15
3. Perwira Seksi Pemeliharaan Ketertiban Den POM III / 5 Bandung 4. Kanit Tipikor Polrestabes Bandung 5. Perwira Sandi Kodim 0618 / BS Bdg
6. Kepala seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung 7. BPP (Kejari)
4. Unit Yustisi Ketua : Jaksa pada Kejari Bandung (Pak Edi) Sekretaris : Jaksa pada Kejari Bandung (Pak Roki) Anggota : 1. Waden Den POM III / 5 Bandung 2. Kanit Tipiter Polrestabes Bandung 3. Kasubsi Riksa POM Lanud Husein Sastra Negara 4. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung
G. Kelompok Ahli
Anggota : 1. Tim Ahli Hukum Unpad Bandung
2. Ketua MUI Kota Bandung 3. Sely Martini, ST, MSRDP (ICW)
Jumlah personil Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kota Bandung sebanyak 88
Orang.
SISTEM PELAPORAN
Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kota Bandung melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi dan Ketua
Satgas Saber pungli melalui email : saberpunglisatgas@polkam.go.id. Pelaporan
pengaduan pungli di kota Bandung dapat disampaikan melalui :
1. Call Center : 1500106
2. SMS / WA : 081220004878
3. Telepon : -
4. E-mail : -
5. Web : -
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 16
Posko Unit Satgas Pemberantasan Pungli berada di Jl. Cijagra Nomor 73,
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos
40265 Telp. (022) 87326264 Call Center 1500106.
KOMITMEN PIMPINAN
Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi
keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah
Figure yang menentukan arah organisasi, warna organisasi termasuk
pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan
sungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan.
Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan
memacu seseorang untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-
citakan.
TAHAP EVALUASI
Pelaksanaan evaluasi kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli setiap
bulan atau setiap saat dibutuhkan dan satu tahjun sekali melalui kegiatan Rapat
koordinasi dengan Bapak Walikota selaku Penaggungjawab dan forum
Komunikasi Pimpinan Daerah. Melakukan persiapan dan penyusunan laporan
bulanan dan tahunan.
III. RINCIAN RENCANA KEGIATAN
A. Unit Satgas Pemberantasan Pungli secara umum :
a. Pembuatan Kirsus atau Kirpat Intelejen;
b. Melaksanakan Pemetaan Terhadap Sindikat, Jaringan dan Kelompok
Pelaku Pungli;
c. Melaksanakan Koordinasi Lintas Instansi Guna Sinergitas dan
Persamaan Persepsi;
d. Menyiapkan, menginvetarisir dan menyusun data awal kegiatan
meluputi modus operandi, daerah, sarana dan prasarana yang
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 17
digunakan, organisasi. Jaringan. Sindikat dan kelompok, mobillitas,
kemampuam. Tempat berkumupul/tempat persembunyian, DPO secara
selektif ptioritas;
e. Melakukan analisa dan evaluasi data awal untuk ketajaman target
kegiatan;
f. Menentykan cara beryindak yang tepat guna mencapai tujuan kergiatan;
g. Menyiapkam piuranti lunask dam keras serta memperbaharui stryktur
prgasnisasi, term,asul penyiapkam Posko;
h. Menyiapkam personil, material dam membuat aplikasi pengaduan onlibe
serta anggaran yang dibutuhkan;
i. Melaksanakan rapat kordinasi, kajian, studi tiru/komparasi peringatan
hari anti korupsi.;
j. Melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pungli;
k. Membuat laporan.
B. Kelompok Kerja Intelejen
a. melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamana,
penggalangan dengan langkah-langkah diteksi,identifikasi dan penilaian
dalam rangka penajaman targt kegiatan, plaku dan anatomi jaringann
pelaku pungli;
b. Mealksanakan kegiatan pemetaan terhadap kegitan modus operandi yang
dilaksakan oleh oknum pelaku dan anatomi jaringan pleaku pungli;
c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketrua
Pelaksana;
d. Melakukan pengaman internal terhadapo kegiatn penegakan hukum oleh
unit satgas Pemberantasan pungli darikemungkinan adanaya upaya yang
dapat melemahkan unit satuan tugas;
e. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarat agar tidak melakukan
pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
f. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak
melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
C. Kelompok Kerja Pencegahan
a. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet,
brosur, spanduk, baliho, film, dll), Kebijakan terkait mekanisme/sop
kegiatan;
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 18
b. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka counter opini;
c. Menumbuh kemabngkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat
terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra
pelayan masyarakat;
d. Menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli dimedia;
e. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
f. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan
pungli.
D. Kelompok Kerja Penindakan
a. Melaksanakan kegiatan sapu bersih pungutan liar dan kegiatan Operasi
Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
b. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli tyang
terjadi di lingkungan pelyanan publik berdasarkan hasil penyelidikan
intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
c. Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.
E. Kelompok Kerja Yustisi
a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil Operasi Tangkap Tangan
(OTT) dari Pokja Penindakan ;
b. Menyerahkan hasil analisa Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Pokja
Penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum
selanjutnya dan/atau kepada perangkat daerah/instansi/lembaga untuk
proses sanksi adminstrasi.
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 19
IV. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
A. RENCANA JADWAL KEGIATAN
NO KEGIATAN
BULAN
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 Rapat Konsolidasi Program Kerja,
Kinerja dan Evaluasi Kinerja
2 Rapat Khusus Kegiatan Pokja Intelijen
(RAHASIA)
3 Rapat Khusus Kegiatan Pokja
Pencegahan
4 Rapat Kegiatan Pokja Penindakan untuk
OTT (RAHASIA)
5 Rapat Kegiatan Pokja Yustisi Tindak
Lanjut OTT
6 Kegiatan Sosialisasi kepada OPD
7 Pelaksaan program tim kelompok Ahli
8. Study Tiru/Komparasi Luar Provinsi
9. Sosialisasi Satgas Saber pungli Provinsi
Jabar
10
Rapat Koordinasi Penyampaian Kinerja
Unit Satgas Pemberantasan Pungli
Tahun 2020 kepada Wali Kota
B. RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Dalam rangka mendukung kebutuhan Operasional, Unit Satgas
Pemberantasan Pungli Kota Bandung akan mengajukan anggaran pada Tahun
2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,389,584,010,- (Dua Milyar Tiga
Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Sepuluh Rupiah). Adapun penggunaan anggaran tersebut sebagaimana terlampir.
RAHASIA
RAHASIA
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 20
URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
HONORARIUM
A Honorarium PNS
Honorarium PNS Lainnya
-
Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung 108 OK
1,400,000
151,200,000
-
Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung (Wakil Ketua II)
12 OK 1,300,000
15,600,000
-
Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung (Sekretaris & kelompok ahli) 24 OK
1,200,000
28,800,000
-
Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung (Ketua Pokja)
36 OK 1,100,000
39,600,000
-
Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung 276 OK
1,000,000
276,000,000
-
Honor Ketua Piket yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung 365 OH
200,000
73,000,000
-
Honor Petugas Piket yang Ditetapkan atas dasar Keputusan Wali kota Bandung 730 OH
150,000
109,500,000
Honorarium non-PNS
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
- Honor Tim Pelaksana kegiatan yang Ditetapkan atas
dasar Keputusan Wali Kota Bandung (Tim Ahli) 24 OK 1,200,000
28,800,000
- Honor Tenaga Kebersihan (12 Bln x 2 Orang) 24 Bulan
3,300,000
79,200,000
-
Petugas / Tenaga Ketentraman dan Ketertiban (2 orang) 24 Bulan
3,300,000
79,200,000
- Petugas Teknisi Administrasi Sosial Media (1 orang) 12 Bulan
5,000,000
60,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Alat Tulis Kantor (Untuk POSKO)
- Isi stapler 120 Dus
3,300
396,000
- Isi stapler (PPN)
- Dus
396,000
39,600
- Stapler Remover RS-300 20 Pcs
55,902
1,118,040
- Stapler Remover RS-300 (PPN)
- Pcs
1,118,040
111,804
- Kertas HVS A4 - 70 GSM 22 Rim
41,200
906,400
- Kertas HVS A4 - 70 GSM (PPN) - Rim 906,400 90,640
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 21
- Kertas HVS F4 - 70 GSM 24 Rim
46,777
1,122,648
- Kertas HVS F4 - 70 GSM (PPN)
- Rim
1,122,648
112,265
- Ordner Bantex F4 40 Pcs
38,115
1,524,600
- Ordner Bantex F4 (PPN)
- Pcs
1,524,600
152,460
- Penggaris Stainless 8 Pcs
4,891
39,128
- Penggaris Stainless (PPN)
- Pcs
39,128
3,913
- Penjepit Kertas 70 Pck
46,200
3,234,000
- Penjepit Kertas (PPN)
- Pck
3,234,000
323,400
- Penjepit Kertas 40 Lusin
20,790
831,600
- Penjepit Kertas
- Lusin
831,600
83,160
- Pensil 10 Lusin
33,541
335,410
- Pensil (PPN)
- Lusin
335,410
33,541
- Pulpen 10 Lusin
194,040
1,940,400
- Pulpen (PPN)
- Lusin
1,940,400
194,040
- Spidol Boardmarker 10 Pcs
11,879
118,790
- Spidol (PPN)
- Pcs
118,790
11,879
- Stofmap Plastik Extra Folio 200 Pcs
13,000
2,600,000
- Stofmap Plastik Extra Folio (PPN)
- Pcs
2,600,000
260,000
-
Stample Organisasi (Posko, bendahara, Pokja Penindakan, Pokja Pencegahan untuk kegiatan sosialissi/SPPD OPD diluar Posko) 4 Pcs
120,000
480,000
- Stample (PPN)
- Pcs
480,000
48,000
- Artline Stamp Pad Ink 50 ml - Purple 4 Pcs
26,553
106,212
- Artline Stamp Pad Ink 50 ml - Purple (PPN)
- Pcs
106,212
10,621
- Tinta Stepel Yamura 10 Pcs
10,395
103,950
- Tinta Stepel Yamura (PPN)
- Pcs
103,950
10,395
- Box File Bindex 25 Pcs
25,987
649,675
- Box File Bindex (PPN)
- Pcs
649,675
64,968
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 22
- Buku Kwitansi Sinar Dunia 10 Pcs
6,987
69,870
- Buku Kwitansi Sinar Dunia (PPN)
- Pcs
69,870
6,987
-
EPSON Black Ink Cartrige (T6641) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 30 Pcs
81,400
2,442,000
-
EPSON Black Ink Cartrige (T6641) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 (PPN)
- Pcs
2,442,000
244,200
-
EPSON Cyan Ink Cartrige (T6642) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 30 Pcs
81,400
2,442,000
-
EPSON Cyan Ink Cartrige (T6642) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 (PPN)
- Pcs
2,442,000
244,200
-
EPSON Magenta Ink Cartrige (T6643) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 30 Pcs
81,400
2,442,000
-
EPSON Magenta Ink Cartrige (T6643) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 (PPN)
- Pcs
2,442,000
244,200
-
EPSON Yellow Ink Cartrige (T6644) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 30 Pcs
81,400
2,442,000
-
EPSON Yellow Ink Cartrige (T6644) Tinta Printer EPSON L100 - L200 - L300 (PPN)
- Pcs
2,442,000
244,200
- Toner Printer HP 9 Buah
972,400
8,751,600
- Toner Printer HP (PPN)
- Buah
8,751,600
875,160
-
Post It 654 Ultra Colour (PK/5 Pads) (Size 34,9 x 47,6 mm) 10 Pack
46,000
460,000
-
Post It 654 Ultra Colour (PK/5 Pads) (Size 34,9 x 47,6 mm) (PPN)
- Pack
460,000
46,000
- Post It Sign Here 20 Pad
22,360
447,200
- Post It Sign Here (PPN)
- Pad
447,200
44,720
- Stabilo 20 Pcs
10,395
207,900
- Stabilo (PPN)
- Pcs
207,900
20,790
- Amplop 3/4 Jaya 10 Dus
16,170
161,700
- Amplop 3/4 Jaya (PPN)
- Dus
161,700
16,170
- Gunting 5 Buah
14,000
70,000
- Gunting (PPN)
- Buah
70,000
7,000
- Kertas Faximile OJI 210 x 30 20 Roll
15,592
311,840
- Kertas Faximile OJI 210 x 30 (PPN)
- Roll
311,840
31,184
- Penghapus / korektor 20 Pcs
31,184
3,118
Penghapus / korektor (PPN) - Pcs
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 23
- 3,118 312
-
White Board 120 x 240 Double Face Stand (ruang Rapat) 4 Unit
1,365,000
5,460,000
- White Board 120 x 240 Double Face Stand (PPN)
- Unit
5,460,000
546,000
-
White Board 60 x 90 (Ruangan Pokja Penindakan (Rapat Rahasia) dan Intelijen) 2 Unit
150,000
300,000
-
White Board 60 x 90 (Ruangan Pokja Penindakan (Rapat Rahasia) dan Intelijen) PPN
- Unit
300,000
30,000
- Penghapus Whiteboard 2 Pcs
10,000
20,000
- Penghapus Whiteboard (PPN)
- Pcs
20,000
2,000
- Materai 6000 50 Buah
6,000
300,000
- Materai 6000 (PPN)
- Buah
300,000
30,000
- Materai 3000 50 Buah
3,000
150,000
- Materai 3000 (PPN)
- Buah
150,000
15,000
- FlashDisk (2 Sekretaris, 4 Pokja, 4 posko) 10 Unit
150,000
1,500,000
- FlashDisk (PPN)
- Unit
1,500,000
150,000
- Kalkulator Casio 1 Unit
111,804
111,804
- Kalkulator Casio (PPN)
- Unit
111,804
11,180
Belanja Jasa Kantor
- Belanja Air PDAM 16 m3
400,000
6,400,000
- Tarif Listrik 18000 KWh
1,353
13,683,000
- Indihome (internet) 16 Bulan
500,000
8,000,000
- Indihome (PPn)
- Bulan
8,000,000
800,000
- Belanja pembayaran Retribusi Kebersihan Kelurahan 16 Bulan
150,000
2,400,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Jasa Pemeliharaan komputer (1 sekretaris, 4 Pokja, 1 Posko) 6 Unit
150,000
900,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja spanduk, Brosur, Panflet, Umbul-umbul dan saran informasi lainnya
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 24
- Spanduk (Kegiatan Sosialisasi 11 Giat) 11 Buah
300,000
3,300,000
- Spanduk (PPn)
- Buah
3,300,000
330,000
-
Stiker (Kegiatan Sosialisasi 11 giat, untuk peserta sosialisasi) 360 Buah
2,000
720,000
Belanja Cetak
- Fotokopi 28800 Lembar
250
7,200,000
- Fotokopi (PPn)
- Lembar
7,200,000
720,000
-
Jilid hardcover (Laporan Bulanan yntuk Satgas Saberpungli pusat 12, untuk provinsi per bulan 12, laporan tahunan 2, walikota 1, dokumentasi 1 30 Buku
75,000
2,250,000
- Jilid hardcover (PPn)
- Buku
2,250,000
225,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan studio visual
-
Laptop (untuk kegiatan OTT di lapangan Pokja Penindakan) 1 Unit
10,000,000
10,000,000
- Laptop (PPn)
- Unit
10,000,000
1,000,000
- Handphone (Pokja Penindakan dan Pokja Pencegahan) 2 Unit
2,000,000
4,000,000
- Handphone (PPn)
- Unit
4,000,000
400,000
- Microphone Wireless 2 Unit
360,000
720,000
- Microphone Wireless (PPn)
- Unit
720,000
72,000
- dudukan mikrofon 3 Unit
121,680
365,040
- dudukan mikrofon (PPn)
- Unit
365,040
36,504
- paper sketsel 1 Unit
589,192
589,192
- slider proyektor 1 Unit
400,000
400,000
- mouse pad 1 Unit
31,000
31,000
- usb hub saklar 7 2 Unit
100,000
200,000
- penghancur kertas 1 Unit
3,000,000
3,000,000
-
Handphone Operator Call Centre via Sosial Media (WA, IG, FB, BBM, LINE dll) 1 Unit
2,000,000
2,000,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 25
-
Handphone Operator Call Centre via Sosial Media (PPN)
- Unit
2,000,000
200,000
- CCTV
- CCTV (PPn)
- Camera pengintai (untuk kegiatan intelijen) 4 Unit
1,500,000
6,000,000
- Camera pengintai (PPn)
- Unit
6,000,000
600,000
- Audio Recorder (untuk kegiatan intelijen) 2 Unit
600,000
1,200,000
- Audio Recorder (PPn)
- Unit
1,200,000
120,000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Untuk POSKO pengadaan sewa gedung)
- Lampu LED 20 Buah
214,000
4,280,000
- Lampu LED (PPn)
- Buah
4,280,000
428,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Belanja Peralatan Kebersihan dan peralatan
- Pengharum Ruangan 10 Buah
25,000
250,000
- Pembersih Kaca 10 Buah
15,000
150,000
- Tangga 1 Buah
3,000,000
3,000,000
- Gayung 3 Buah
30,000
90,000
- Handsoap Yuri 12 Buah
25,000
300,000
- Kemoceng 2 Buah
40,000
80,000
- Keset 5 Buah
85,000
425,000
- Lap 5 Buah
12,000
60,000
- Lap Pel 2 Buah
195,000
390,000
- Pengki 2 Buah
45,000
90,000
- Porstex 10 Buah
25,000
250,000
- Refil Pembersih lantai 10 Buah
30,000
300,000
- Refil sunlight sedang 10 Buah
25,000
250,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 26
- tisu basah 10 Buah
20,000
200,000
- Detergent 10 Buah
30,000
300,000
- sapu 10 Buah
21,000
210,000
- sapu lidi 8 Buah
9,000
72,000
- Sikat gagang 8 Buah
36,500
292,000
- Sikat panjang 8 Buah
50,000
400,000
- Spon cuci piring 5 Buah
17,000
85,000
- Tempat sampah (60 Liter) 2 Buah
219,000
438,000
- Tempat sampah (30 Liter) 8 Buah
132,000
1,056,000
- trash bag 400 lembar
2,000
800,000
- Tissue sedang 20 Buah
17,000
340,000
- wipol karbol 12 Buah
20,000
240,000
- Isi Tabung Gas 12 KG 12 Buah
160,000
1,920,000
- alat pemadam kebakaran 2 Buah
1,000,000
2,000,000
- Gelas Kaki 24 Buah
83,850
2,012,400
- Piring 48 Buah
12,500
600,000
- Sendok 48 Buah
5,000
240,000
- Cangkir 48 Buah
11,000
528,000
- Taplak 2 Buah
34,500
69,000
- Bunga sudut ruangan 2 Buah
540,000
1,080,000
- Bunga Meja 2 Buah
139,000
278,000
- Mukena 2 Buah
150,000
300,000
- Sajadah 2 Buah
105,000
210,000
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Untuk POSKO melaui pngadaan sewa gedung)
- Sofa 1
4,000,000
4,000,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 27
- Meja Rapat
20 unit
2,400,000
48,000,000
- Kipas Angin Portabel
4 unit
1,799,000
7,196,000
- Kursi Rapat
85 buah
750,000
63,750,000
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (konsolidasi Program Kerja, Kinerja dan Evaluasi Kinerja 12 bulan)
- Snack 500 Giat
17,000
8,500,000
- Snack (PPn)
- Giat
8,500,000
850,000
- Belanja Makanan dan Minumann Tamu (Kunjungan
kerja dari satgas saberpungli Provinsi/kab/kota lain) 150 Giat 17,000
2,550,000
- Belanja Makanan dan Minumann Tamu (PPn)
- Giat
2,550,000
255,000
- Nasi Dus 600 Dus
35,000
21,000,000
- Nasi Dus (PPn)
- Dus
21,000,000
2,100,000
- Snack 600 Dus
17,000
10,200,000
- snack (PPn)
- Dus
10,200,000
1,020,000
Belanja Minuman dan Makanan Piket POSKO
-
Nasi Dus (3 Org meliputi 1 orang perwira posko, 1 orang operator call centre, 1 orang petugas teknisi Administrasi Sosial Media) x 2 Giat x 365 Hari) 2190 Dus
35,000
76,650,000
- Nasi Dus (PPN)
- Dus
76,650,000
7,665,000
- Snack (3 Org x 2 Giat x 365 Hari) 2190 Dus
17,000
37,230,000
- Snack (PPN)
- Dus
37,230,000
3,723,000
- gula 50 kg
12,000
600,000
- kopi kapal api + gula 720 Pcs
23,350
16,812,000
- teh 1 Dus
225,000
225,000
- pop mi 24 Pcs
4,000
96,000
- Air Mineral Botol 350 ml 25 karton
35,000
875,000
- isi galon air mineral 100 galon
20,000
2,000,000
BELANJA SEWA RUMAH / GEDUNG /GUDANG / PARKIR
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 28
Belanja Sewa Gedung
- Sewa Gedung Posko UPP Kota Bandung 1 Unit
150,000,000
150,000,000
- Sewa Gedung Posko UPP Kota Bandung (PPn)
- Unit
150,000,000
15,000,000
BELANJA TENAGA AHLI / NARASUMBER (untuk kegiatan Pencegahan/Sosialisasi Saber Pungli 11 bulan)
- Narasumber Pejabat Eselon I / yang disetarakan 11 Org/JPL
1,400,000
15,400,000
- Narasumber Pakar / Praktisi / pembicara khusus 11 Org/JPL
1,400,000
15,400,000
- Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan 11 Org/JPL
1,000,000
11,000,000
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROV. Paket
200,000,000
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROV. JABAR Paket
60,000,000
KEGIATAN KAJIAN PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGLI
- Narasumber Pejabat Eselon I / yang disetarakan 30 Org/JPL
1,400,000
42,000,000
- Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus 30 Org/JPL
1,400,000
42,000,000
- Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan 30 Org/JPL
1,000,000
30,000,000
-
Konsumsi Rapat perencanaan kajian -draft I 30 org/dus
17,000
510,000
-
Nasi Dus 30 org/dus
35,000
1,050,000
- Nasi Dus (PPN)
1,050,000
105,000
-
Konsumsi Rapat perencanaan kajian -draft II 30 org/dus
17,000
510,000
-
Nasi Dus 30 org/dus
35,000
1,050,000
- Nasi Dus (PPN)
1,050,000
105,000
-
Konsumsi Rapat perencanaan kajian -draft Akhir 30 org/dus
17,000
510,000
-
Nasi Dus 30 org/dus
35,000
1,050,000
- Nasi Dus (PPN)
1,050,000
105,000
-
Konsumsi Sosialisasi hasil kajian 100 org/dus
17,000
1,700,000
Konsumsi Sosialisasi hasil kajian (PPn)
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 29
- 1,700,000 170,000
-
Nasi Dus 100 org/dus
35,000
3,500,000
- Nasi Dus (PPN)
3,500,000
350,000
- Spanduk 2 Buah
300,000
600,000
- Penggandaan Materi 100 Buah
120,000
12,000,000
- Penggandaan Materi (PPn)
12,000,000
1,200,000
KEGIATAN RAPAT TIM POKJA INTELEJEN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack 80 org/dus
17,000
1,360,000
- Snack (PPn)
-
1,360,000
136,000
-
Nasi Dus 80 org/dus
35,000
2,800,000
- Nasi Dus (PPN)
-
2,800,000
280,000
KEGIATAN RAPAT KHUSUS UNIT POKJA PENCEGAHAN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack 100 org/dus
17,000
1,700,000
- Snack (PPn)
1,700,000
170,000
-
Nasi Dus 100 org/dus
35,000
3,500,000
- Nasi Dus (PPN)
-
3,500,000
350,000
KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PUNGLI
- Snack 1200 org/dus
17,000
20,400,000
- Snack (PPn)
-
20,400,000
2,040,000
- Banner 6 Buah
300,000
1,800,000
-
Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus 9 Org/JPL
1,400,000
12,600,000
KEGIATAN RAPAT TIM POKJA YUSTISI
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack 80 Org/Dus
17,000
1,360,000
- Snack (PPn)
-
1,360,000
136,000
-
Nasi Dus 80 Org/Dus
35,000
2,800,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 30
- Nasi Dus (PPN)
-
2,800,000
280,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack 80 Orang
17,000
1,360,000
- Snack (PPn)
-
1,360,000
136,000
-
Nasi Dus 80 Orang
35,000
2,800,000
- Nasi Dus (PPN)
-
2,800,000
280,000
KEGIATAN OPERASI TANGKAP TANGAN POKJA PENINDAKAN (VOLUME 4 KASUS)
Biaya Survailance (5 keg) 1 Paket 5,000,000
25,000,000
Biaya penangkapan (5 keg) 1 Paket 3,000,000
15,000,000
Rapat tim (5 keg) 1 Paket 3,500,000
17,500,000
Biaya pengamanan terlapor (5 keg) 1 Paket 1,500,000
7,500,000
biaya pelimpahan (5 keg) 1 Paket 1,500,000
7,500,000
Sewa mobil (5 keg) 1 Paket 1,500,000
7,500,000
Bahan Bakar (5 keg) 1 Paket 1,000,000
5,000,000
Dokumentasi (5 keg) 1 Paket 1,000,000
5,000,000
KEGIATAN BELANJA BAHAN POKJA PENINDAKAN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack 80 Org/Dus
17,000
1,360,000
- Snack (PPn)
-
1,360,000
136,000
-
Nasi Dus 80 Org/Dus
35,000
2,800,000
- Nasi Dus (PPN)
-
2,800,000
280,000
PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PENCEGAHAN PUNGLI SECARA ONLINE DAN OFFLINE (3 X FGD)
- Narasumber Pejabat Eselon I / yang disetarakan 15 Org/JPL
1,400,000
21,000,000
- Narasumber Pakar / Praktisi / pembicara Khusus 25 Org/JPL
1,400,000
35,000,000
- Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan 16 Org/JPL
1,000,000
16,000,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 31
- Konsumsi FGD nasi prasmanan VIP 120 Orang
125,000
15,000,000
- Konsumsi FGD nasi prasmanan VIP (PPN)
15,000,000
1,500,000
- Snack 120 Org/Dus
17,000
2,040,000
Evaluasi Strategi komunikasi :
- Narasumber Pejabat Eselon I / yang disetarakan 7 Org/JPL
1,400,000
9,800,000
- Narasumber Pakar / Praktisi / pembicara Khusus 10 Org/JPL
1,400,000
14,000,000
- Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan 7 Org/JPL
1,000,000
7,000,000
- Konsumsi FGD nasi prasmanan VIP 40 Orang
125,000
5,000,000
- Konsumsi FGD nasi prasmanan VIP (PPN)
5,000,000
500,000
- Snack 40 Org/Dus
17,000
680,000
- Snack (PPn)
-
680,000
68,000
KEGIATAN RAPAT PENYAMPAIAN KINERJA UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI TAHUN 2019 KEPADA WALIKOTA
- Banner 5 buah
300,000
1,500,000
- Konsumsi nasi prasmanan VIP 80 pak
125,000
10,000,000
- Konsumsi nasi prasmanan VIP (PPn)
10,000,000
1,000,000
BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN
- Kemeja 80 pcs
250,000
20,000,000
- Kemeja (ppn)
20,000,000
2,000,000
- celana 80 pcs
200,000
16,000,000
celana (ppn) 16,000,000
1,600,000
pakaian tenaga keamanan dan ketertiban 4 pcs 200,000
800,000
pakaian tenaga keamanan dan ketertiban (ppn) 800,000
80,000
pakaian tenaga kebersihan 4 pcs 200,000
800,000
pakaian tenaga kebersihan (ppn) 800,000
80,000
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 32
BELANJA OPERASIONAL
- Bensin (pertamax) 1000 Liter
10,800
10,800,000
BELANJA KENDARAAN
- Motor N-Max Tahun Produksi 2019 1 unit
28,075,000
28,075,000
BELANJA PEMELIHARAAN
- Servis (oli, kanvas rem) 2 kali
2,000,000
4,000,000
- Pajak Motor 1 kali
400,000
400,000
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR
- servis printer laserjet pro mfpm350nw 2 kali
600,000
1,200,000
- servis printer hp laserjet pro M12w 3 kali
350,000
1,050,000
- servis komputer 2 kali
200,000
400,000
JUMLAH 2,389,584,010
V. PENUTUP
Demikian proposal ini kami sampaikan dengan harapan Program yang kami
rencanakan atas bantuan dari pemerintah dan semua elemen masyarakat Kota Bandung
dapat mewujudkan reformasi di bidang hukum sehingga dapat memulihkan kepercayaan
publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Demikian Kiranya Bapak maklum dan atas perhatian serta persetujuan Bapak, kami
ucapkan terimakasih.
Bandung, Mei 2019
KETUA PELAKSANA
UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI
KOTA BANDUNG
GATOT SUJONO, S.IK
AKBP NRP. 71060408
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG 33
1
Bandung, Mei 2019 Nomor : / -KP.SP/V/2019 Sifat : Segera Kepada Lampiran : 1 (satu) Berkas Perihal : Yth. BAPAK WALIKOTA BANDUNG
Jl. Wastukencana No. 2 Kota Bandung
Disampaikan dengan hormat, pemerintah berdasarkan pasal 286 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Peraturan Presiden
Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar jo Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan terkait upaya
pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan
efek jera, dan sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun
2016, telah ditetapkan pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/4277/SJ yang
mengamanatkan pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota
Bandung di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas,
Pemerintah Kota Bandungtelah menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :
180/Kep.1369-Inspektorat/2016 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota
Bandung namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
: 180/Kep.1379-Inspektorat/2016 perlu disesuaikan dan kemudian ditetapkan kembali dengan
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 700/Kep/739-Insperktorat/2017.
Dalam rangka efektifitas pemberantasan pungutan liar di Kota Bandung dan
menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 977/5085/SJ tanggal 30 Desember 2016,
sifat segera, perihal Penegasan Pembentukan dan Penggagasan Unit Pemberantasan Pungli
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA BANDUNG
Alamat Posko Saber Pungli Kota Bandung Jl. Cijagra No. 73 Tlp. 022-87326264. Call Center 1500106
e-mail : saberpunglikotabandung@gmail.com saberpunglilkotabandung saberpunglilkotabandung saberpunglilkotabandung
Permohonan Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2020 Untuk Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung
2
Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan keputusan dan
memperhatikan kemampuan APBD Kota Bandung telah menganggarkan kegiatan yang
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar
Kota Bandung pada APBD tahun 2020 sebesar Rp. 2.389.584.010,- melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Inspektorat Tahun
Anggaran 2019.
Berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan Unit Satuan Tugas Pemberantasan
Pungutan Liar Kota Bandung tersebut, bersama ini dapat kami sampaikan pengarahan yang
disampaikan oleh Satgas Saber Pungli Prov, Jabar pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi
dan sosialiasi pencegahan pungutan liar se-Bakorwil Priangan pada tanggal 10 April 2018
bertempat di Garut berdasarkan hasil konsolidasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat
dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM sebagai berikut :
1. Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana
Satgas Saber Pungli dan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia, mengatur bahwa anggota Satgas Saber Pungli Provinsi/Unit Satgas
Pemberantasan Pungli Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
betrdasarkan atas Surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketuan Pelaksana Satgas Saber
Pungli Provinsi (Irwasda pada Polda/Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kabupaten/Kota
(Wakapolres). Inspektorat selaku pengguna anggaran tidak dapat mengeluarkan surat tugas
tersebut dikarenakan Irwada/Inspektorat tidak mempuynyai kewenangan untuk melakukan
Tupoksi intelijen, penindakan dan yustisi;
2. Undan-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017
mengatur tentang Organisasi Masyarakat, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan
Liar Kota Bandung dibentuk dengan Undang-Undang sama halnya dengan KONI dan
PRAMUKA. Berkenaan dengan pengaturan bahwa hibah dapat diberikan hanya satu kali,
kebijakan tersebut berlaku terhadap pemberian hibah untuk bantuan infrastruktur, Unit
Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar bentuknya operasional, kegiatannya terus
menerus berjalan, dengan demikian pemberian bantuan hibah kepada Unit Satuan Tugas
Pemberantasabn Pungutan Liar Kota Bandung dapat diberikan setiap tahun disesuaikan
dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD Kota Bandung.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini kami sampaikan
proposal bantuan hibah kepada Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota
Bandung, kiranya bapak berkenan untuk dapat merealisasikan permohonan bantuan hibah
3
kami, demi tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur Negara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, terbangunnya perubahan mindset aparatur Negara
dalam pelayanan masyarakat denhgan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan
pelayanan prima dan terbangun danb terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat
menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan dapat direalisasikannya
permohonan kami ducapkan terima kasih.
WAKAPOLRESTABES BANDUNG
SELAKU KETUA PELAKSANA
UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGLI
KOTA BANDUNG
GATOT SUJONO, S.I.K
Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Sekertaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua TAPD Kota Bandung;
2. Inspektorat Kota Bandung selaku Ketua Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah.
4
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ida Hilda, SH NRP : 66090072 Pangkat / Golongan : Kompol Jabatan : Pa Posko Saber Pungli Kota Bandung Bertindak untuk dan atas nama : Posko Saber Pungli Kota Bandung Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa domisili Posko Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung sampai dengan surat keterangan ini dibuat berkedudukan pada :
5
Nama Kantor : Saber Pungli Kota Bandung Alamat : Jl. Cijagra No. 73 Kelurahan : Cijagra Kecamatan : Lengkong Kota : Bandung Demikian Surat Keterangan ini dibuat guna memenuhi persyaratan permohonan Hibah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 kepada Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandung, Mei 2019
A.n. KUPP KOTA BANDUNG Sekertaris
IDA, HILDA, SH. KOMPOL NRP. 66090072
top related