dody firmanda 2009 - penerapan pelaksanaan patient safety di rs - dinkes jawa timur
Post on 30-May-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
1/27
1
Penerapan Pelaksanaan Patient Safetydi Rumah Sakit
Dr. Dody Firmanda, Sp.A, MA
Ketua Komite MedikRSUP Fatmawati Jakarta.
Pendahuluan
Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan Panduan Nasional Keselamatan
Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) edisi kedua pada tahun 20081 yang
terdiri dari dari 7 standar yakni:1. Hak pasien2. Mendididik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan4. Penggunaan metoda metoda peningkatan kinerja untuk melakukan
evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien5. Peran kepemimpinan dalam meningkatakan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatn pasien7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan
pasien
Untuk mencapai ke tujuh standar di atas Panduan Nasional tersebut
menganjurkan Tujuh Langkah Menuju Kesematan Pasien Rumah Sakit yangterdiri dari: 6
1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien2. Pimpin dan dukung staf3. Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko
4. Kembangkan sistem pelaporan
5. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien7. Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien
Disampaikan pada Pertemuan Manajemen Disaster Plan dan Patient Safety bagi bagi RS dan RSK di
Jawa Timurdiselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Jawa Timur di The Sun HotelJl. Pahlawan Sidoarjo, Surabaya pada tanggal 11 12 Mei 2009.
1Depkes RI. Panduan nasional keselamatan pasien rumah sakit (patient safety). Edisi 2, Jakarta 2008.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
2/27
2
Ke tujuh langkah tersebut dalam penerapannya dibuat dalam 2 tingkat yakniuntuk tingkat rumah sakit dan tingkat unit/tim melalui 3 fase yaitu fase
persiapan, fase pelaksanaan dan fase evaluasi. Tentang keselamatan di rumahsakit tersebut telah dimasukkan ke adlam instrumen akreditasi rumah sakitsebagai standar dan parameter S3.P4, S3.P5, S5.P4, S7.P4, S2.P4, S7.P3,
S6.P2 dan S7.P4
Tujuan dari Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran adalah memberikan perlindungan terhadap pasien,
mempertahankan/meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat dan dokter2 serta dalam
melaksanakan praktiknya wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran,3
wajib menyelenggarakan kendali mutu4-5 dan kendali biaya3 melalui kegiatanaudit medis6 yang dilaksanakan oleh organisasi profesi7, untuk tingkat rumahsakit oleh kelompok seprofesi (SMF) dan Komite Medik.8
Sedangkan yang dimaksud audit medis adalah upaya evaluasi secara
profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasiendengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.3
Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yangdiberikan kepada pasien9, yang harus dibuat10 dan dilengkapi11 serta dijaga
kerahasiaannya.12,13,14
2Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 3.
3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 44 Ayat 1 dan penjelasannya.4 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 49 Ayat 1 dan penjelasannya.5 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Bab IV Subsistem Upaya Kesehatan.6
Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 49 Ayat 2 dan penjelasannya.7 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 49 Ayat 3 dan penjelasannya.8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 496/Menkes/SK/IV/2005
tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit.9 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 Ayat 1 dan penjelasannya.10
Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 huruf b.11
Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 Ayat 2 dan penjelasannya.12 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Ayat 2.13 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48.14
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 12.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
3/27
3
Kerangka Konsep Patient Safety Komite Medik RSUP Fatmawati dalamrangka mencegah terjadinya ketidaksesuain pelaksanaan praktik
kedokteran.
Melalui sidang pleno15 Komite Medik telah diajukan dan ditetapkan tentang
Konsep Patient Safety yang diimplementasikan di rumah sakit (Gambar 1).Impact dalam kerangka konsep tersebut terdiri dari 3 aspek yang terukuryakni cedera (injury), infeksi nosokomial dan tuntutan litigasi (perdata dan
pidana).
Gambar 1. Kerangka Konsep Patient Safety Komite Medik RSUP Fatmawati
15 Sidang Pleno Komite Medik adalah rapat rutin tertinggi dalam mekanisme pengambilan keputusankebijakan untuk profesi medis yang diadakan setiap hari Senin jam 12.30-13.30 dan dihadiri olehseluruh Ketua SMF serta dipimpin oleh Ketua Komite Medik (Lihat Sistem Komite Medik RSUPFatmawati 2003).
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
4/27
4
Kerangka Kontruksi Implementasi/Penerapan Patient Safety Komite MedikRSUP Fatmawati membuat skema sistem Clinical Governance dimana salah
satu komponen dalam impact adalah Clinical Risks Management dan PatientSafety sebagaimana dalam Gambar 2 dan mempergunakan berbagai panduanserta pedoman sebagaimana dalam Gambar 3 berikut.
Gambar 2. Skema Clinical GovernanceKomite Medik RSUP Fatmawati
Gambar 3. Beberapa panduan dan pedoman Komite Medik RSUP Fatmawati
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
5/27
5
Dalam implementasi Model Patient Safety di rumah sakit harus dilaksanakansecara terpadu dan terintegrasi - dipersiapkan mulai dari tingkat sistem
sampai tingkat individu profesi melalui kegiatan tim sesuai alur pembagiantugas sebagaimana dalam Gambar 4.
Gambar 4. Model Implementasi Patient Safety: Alur pembagian tugas dalamrangka Patient Safety di rumah sakit.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
6/27
6
Dalam menilai risiko klinis yang telah dan akan terjadi secara sistm KomiteMedik RSUP Fatmawati membuat Manajemen Risiko Klinis (Clinical Risks
Management) dengan langkah langkah sebagaimana dalam Gambar 5.
Gambar 5. Langkah langkah Manajemen Risiko Klinis (Clinical RisksManagement) Komite Medik RSUP Fatmawati.
Sedangkan untuk tingkat individu profesi medis, mulai dari proses rekrutmen
penerimaan dokter sampai kepada tingkat individual performance pelaksanaanpraktik kedokteran sehari hari di rumah sakit. 16
16 RSUP Fatmawati Nomor Dokumen HK 00.07.1.143 tanggal 12 Mei 2003 revisi HK 00.07.1 484 tanggal17 April 2007 tentang Prosedur Penilaian Kredensial Tenaga Medis di RSUP Fatmawati.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
7/27
7
Profesi medis berperan penting dalam melaksanakan analisis efektivitasklinis, sedangkan pihak manajerial dan direksi dalam bidang analisis ekonomi
dan pemerintah (dalam hal ini Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan)selaku pembuat kebijakan dan regulator berperan dalam melakukan analisisdampak terhadap sistem layanan kesehatan (Gambar 6 dan 7) termasuk
sistem pembiayaan dan keamanan pasien (patient safety).
Gambar 6. Strata pemanfaatan pendekatan Health Technology Assessment(HTA) dari tingkat pembuat kebijakan/regulator, pelaksana kebijakan dan
instrumen aplikasinya pada tingkat layanan kesehatan (rumah sakit) dalam
rangka kendali mutu dan biaya.17-18
17Firmanda D. Pedoman implementasi HTA di RS Fatmawati. Disampaiakan pada Sidang Pleno Komite
Medik RSUP Fatmawati, Jakarta 2 Juni 2008.18 Firmanda D. Pedoman HTA di Rumah Sakit. Disampaiakan pada pada Pertemuan Finalisasi Pedoman
dan Draft Rekomendasi Hasil HTA 2008, diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
8/27
8
Gambar 7. Kerangka konsep implementasi evidence-based medicine dan HTA
dalam penyusunan SPM/Pedoman dan Audit Medis dikaitkan dengan sistempembiayaan Casemis (INA DRG) dan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran.23-24
Pedoman (Standar) Pelayanan Medis/Kedokteran
Pedoman/Standar Pelayanan Medis/Kedokteran tidak identik dengan BukuAjar, Text-books ataupun catatan kuliah yang digunakan di perguruan tinggi.Karena Pedoman/Standar Pelayanan Medis merupakan alat/bahan yangdiimplementasikan pada pasien; sedangkan buku ajar, text-books, jurnal,
Spesialistik, Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Hotel dan Apartemen Majesty, Bandung 27
30 Agustus 2008.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
9/27
9
bahan seminar maupun pengalaman pribadi adalah sebagai bahanrujukan/referensi dalam menyusun Pedoman/Standar Pelayanan Medis.
Pedoman/Standar Pelayanan Medis di rumah sakit pada umumnya dapatdiadopsi dari Pedoman/Standar Pelayanan Medis yang telah dibuat oleh
organisasi profesi masing masing, tinggal dicocokkan dan disesuaikan dengankondisi sarana dan kompetensi yang ada di rumah sakit. BilaPedoman/Standar Pelayanan Medis yang telah dibuat oleh organisasi profesi
tersebut sesuai dengan kondisi rumah sakit maka tinggal disepakati oleh
anggota profesi (SMF) terkait dan disahkan penggunaannya di rumah sakit
oleh direktur rumah sakit tersebut.
Namun bila Pedoman/Standar Pelayanan Medis yang telah dibuat olehorganisasi profesi tersebut belum ada atau tidak sesuai dengan kondisi rumahsakit atau dalam Pedoman/Standar Pelayanan Medis dari profesi belum
mencantumkan jenis penyakit yang sesuai dengan keadaan epidemiologi
penyakit di daerah/rumah sakit tersebut maka profesi di rumah sakit
tersebut wajib membuat Standar Pelayanan Medis untuk rumah sakittersebut dan disahkan penggunaannya di rumah sakit oleh direktur rumahsakit.
Dalam menyusun Pedoman/Standar Pelayanan Medis untuk rumah sakit -
profesi medis memberikan pelayanan keprofesiannya secara efektif (clinical
effectiveness) dalam hal menegakkan diagnosis dan memberikan terapiberdasarkan pendekatan evidence-based medicine. Secara ringkasnyalangkah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
10/27
10
Gambar 8. Langkah umum dalam kajian literatur melalui pendekatan evidence-based, tingkat evidens dan rekomendasi dalam bentuk pedoman/standar
pelayanan medis dan atau standar prosedur operasional.23-24
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
11/27
11
Format Pedoman/Standar Pelayanan Medis
Nomor : .............................................................
SMF : ............................................................Rumah Sakit : ...........................................................
1. Judul/topik :
2. Tanggal/Nomor/Update: ../../.
3. Ruang lingkup pengguna: dokter umum/spesialis/konsultan*
4. Sumber informasi/literatur/bahan acuan:i. ..
ii. ..iii. ..
iv. ..v. ..
5. NamaReviewer/Penelaah kritis:i. ...
ii. ...iii.
6. Tingkat eviden:
7. Hasil Telaah/Rekomendasi:
.dst
8. Tingkat Rekomendasi: .
9. Indikator klinis :
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
12/27
12
Pelaksanaan Audit Medis
Beberapa persyaratan sebelum dilakukan audit medis:1. Tetapkan tujuan (objektif) audit medis yang akan dilakukan.2. Tetapkan ruang lingkup audit medis yang akan dilakukan, antara lain
meliputi:
a. Topik/Judul kasus yang akan dilakukan audit medis.b. Periode kasus misalnya 3 bulan yang lalu (retrospektif) atau 3
bulan yang akan datang (prospektif) atau konkuren (cross
sectional)atau sepanjang tahun.
c. Tempat kasus misalkan ruang rawat inap atau rawat jalan atau,rawat intensif atau kamar operasi atau secara keseluruhan darimulai dari ruang emergensi/poliklinik sampai pasien
pulang/meninggal (continuous of care).3. Tetapkan tingkat audit medis: tingkat pertama SMF (First Party
Medical Audit) atau tingkat kedua Komite Medik (Second Party
Medical Audit)4. Tetapkan pedoman/standar pelayanan medis (SPM) atau standar
prosdur operasional (SPO) yang digunakan.5. Tetapkan format audit medis/manajemen yang digunakan.
Contoh: (silahkan pilih tingkat audit tersebut dibawah dan alasannya)
1. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahununtuk mengetahui tingkat kepatuhan dokter dengan SPM/SPO diInstalasi Bedah Sentral.
Tingkat audit tersebut dapat:
a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First PartyMedical Audit) karena
b. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Bedah Sentral(First Party Managerial Audit) karena .....................................................
c. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub Komite
Etik dan Mutu Profesi - Second Party Medical Audit) karena
.
2. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahununtuk mengetahui response timedi Ruang Emergensi.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
13/27
13
Tingkat audit tersebut dapat:a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First Party
Medical Audit) karena b. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Emergensi
(First Party Managerial Audit) karena .....................................................
c. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomiteEtik dan Mutu Profesi - Second Party Medical Audit)karena
3. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahun
untuk mengetahui penggunaan antibiotik profilaksis.
Tingkat audit tersebut dapat:a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First Party
Medical Audit) karena
b. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Farmasi (First
Party Managerial Audit) karena .....................................................
c. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomiteFarmasi dan Terapi - Second Party Medical Audit)karena
d. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomitePengendalian Infeksi - Second Party Medical Audit)
karena
e. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomiteEtik dan Mutu - Second Party Medical Audit )karena
4. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahun
untuk mengetahui infeksi luka operasi.
Tingkat audit tersebut dapat:a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First Party
Medical Audit) karena
b. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Bedah (First
Party Managerial Audit) karena .....................................................
c. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomiteEtik dan Mutu - Second Party Medical Audit )karena
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
14/27
14
d. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomitePengendalian Infeksi - Second Party Medical Audit)
karena
5. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahun
untuk mengetahui tingkat ketepatan diagnosis dan indikasinya dnganhasil pemeriksaan patologi anatomi.
Tingkat audit tersebut dapat:
a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First Party
Medical Audit) karena
b. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Patologi Anatomi (FirstParty Medical Audit) karena
c. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Bedah (FirstParty Managerial Audit) karena .....................................................
d. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Patologi (First
Party Managerial Audit) karena .................................................................
e. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub KomiteEtik dan Mutui - Second Party Medical Audit) karena..
6. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahununtuk mengetahui tingkat pembatalan operasi karena:
a. Belum ada izin operasi
b. Belum ada izin anestesic. Hasil pemeriksaan penunjang/laboratorium: belum/tidak adad. Belum ada jawaban hasil konsultasi dari SMF .............................e. Ruang rawat Intensif belum ada/penuh
f. Ada kontraindikasi yang tidak terkontrol
g. Kamar operasi penuh karena.............................
h. Operator tidak hadir/terlambat karena ...............................i. Dokter Anestesi tidak hadir/terlmbat karena .......................................
Tingkat audit tersebut dapat:
a. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Bedah (First Party
Medical Audit) karena b. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Anestesi (First Party
Medical Audit) karena
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
15/27
15
c. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Penyakit Dalam (FirstParty Medical Audit) karena
d. Audit medis tingkat pertama oleh/di SMF Jantung (First PartyMedical Audit) karena
e. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Rawat Inap
(First Party Managerial Audit) karena .....................................................f. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Bedah (First
Party Managerial Audit) karena .....................................................
g. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Laboratorium
Klinik (First Party Managerial Audit) karena .........................................
h. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Radiologi
(First Party Managerial Audit) karena .....................................................i. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Transfusi
Darah (First Party Managerial Audit) karena ........................................j. Audit manajemen tingkat pertama oleh/di Instalasi Rwat Intensif
(First Party Managerial Audit) karena ........................................
k. Audit medis tingkat kedua oleh/di Komite Medik (cq. Sub Komite
Etik dan Mutui - Second Party Medical Audit) karena..
7. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang
tahun untuk evaluasi kinerja individu dokter atau tim.8. Akan dilakukan audit medis seluruh kasus apendiktomi sepanjang tahun
untuk mengetahui utilisasi kamar operasi atau instumen
9. Akan dilakukan audit medis kasus apendiktomi atas Tuan X padatanggal .......... karena ada pengaduan
10.dan sebagainya
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
16/27
16
Tabel 1: Jenis, Ruang Lingkup, Penanggung Jawab dan Kriteria/Indikator Mutu dalam Mekanisme Audit
Kriteria/Indikator MutuJenis: Ruang
Lingkup
Penanggung Jawab
Struktur ProsesOutcome
Audit
Pertama 1st
Party Audit
SMF Koordinator Etik dan Mutu SMF 1. Jadwal Audit
SMF
2. Format 1st PartyAudit
Pelaksanaan
Audit SMF
Corrective and
Preventive
Action
Audit Kedua
2nd Party
Audit
Lintas SMF Tim Etik dan Mutu Komite Medik 1. Jadwal Audit
Tim Etik dan
Mutu Komite
Medik
2. Format 2nd Party
Audit
Pelaksanaan
Tim Etik
dan Mutu
Komite
Medik
Kebijakan Klinis
(Medical/clinical
Policies)
Audit Ketiga
3rd Party
Audit
RSF Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Etik dan Hukum
RSF, Direktur Pelayanan Medik
RSF
1. Jadwal Audit dan
persiapan
akreditasi
2. Format
Akreditasi
3. Format Kasus(Pidana/Perdata)
Pelaksanaan
akreditasi
Terakreditasi
dengan nilai
maksimum
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
17/27
17
Proses Audit Medik
1. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu profesiberkesinambungan berdasarkan Evidence based Medicine ( EBM )
dan Evidence based Health Care ( EBHC ).
2. Ruang lingkup : profesi medis
3. Bentuk :a. Tingkat SMF First Party Audit ( Self Assessment )
. minggu / kali Dipimpin : Koordinator Etik dan Mutu SMF
Sekretaris : Koordinator Pelayanan Medik dan Diklit SMF Penyaji : dokter yang memegang kasus
Peserta : seluruh staf medis SMF
Hasil : - alternatif pemecahan masalah
- salinan dikirim ke Komite Medik
b. Tingkat Komite Medik Second Party Audit
Sebulan / kali atau bila ada hal yang mendesak
Dipimpin : Ketua Komite Medik
Moderator : Ketua Sub Komite Etik dan Mutu Komite Medik
Sekretaris : Sekretaris Komite Medik dan Sekretaris Sub
Komite Etik dan Mutu Penyaji : dokter pemegang kasus dan Ketua SMF
bersangkutan.
Peserta : - Seluruh Ketua SMF dan staf medis
- Direksi- Kepala Bidang Mutu Pelayanan- Manager Intalasi terkait.
Hasil : penyelesaian kasus
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
18/27
18
Mekanisme :
1. Ketua Komite Medik dan Ketua Sub Komite Etik dan Mutu memilih danmenetapkan kasus berdasarkan data / kasus ( < 2 hari )
2. Ketua Komite Medik menetapkan tanggal pelaksanaan diskusi tingkatKomite dan membuat surat undangan ( < 2 hari )
3. Ketua Komite Medik menginformasikan secara tertulis kepada Ketua
SMF kasus terkait (< 2 hari ) untuk membahas kasus tersebut pada
tingkat SMF (proses sesuai dengan Sistem SMF masing masing) danmempersiapkannya untuk pembahasan tingkat Komite Medik (< 2minggu sejak surat Ketua Komite Medik diterima )
4. Ketua SMF menyerahkan berkas / formulir kepada Ketua KomiteMedik 4 hari sebelum diskusi tingkat Komite Medik.
5. Tingkat Komite Medik :
Pembukaan oleh Ketua Komite Medik ( 5 menit ) Diskusi : moderator Ketua Tim Etik dan Mutu Komite Medik
Penyajian kasus : 15 menit
Diskusi : ( 20 menit )
Kesimpulan : ( 5 menit )
Penutup : Ketua Komite Medik ( 5 menit ) dan Direktur ( 5 menit )
6. Resume dan laporan tertulis : Sekretaris Komite Medik
Informasi kasus/data dapat dari:1. Jajaran Direktur Pelayanan Medik RSF
2. Komite Etik dan Hukum RSF3. Sub Komite Etik dan Mutu Komite Medik4. Tim Rekam Medis Komite Medik5. Manajer Instalasi6. Ketua SMF
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
19/27
19
Formulir 1
1ST PARTY MEDICAL AUDITSMF : ..
Tanggal : ..Waktu : Pukul .. sampai pukul ..Yang hadir : .. orang ( daftar hadir terlampir )
Kasus :Identitas pasien : ..
No. RM : ...
Kronologis : ..
......
....
Masalah : ..
..
....
Evaluasi
No SesuaiTidak
SesuaiKeterangan
1. Pelaksanaan SPM/SOP kasus tsb SPM/SOP ada / tidak ada
2. Diagnosis Kerja
3. Rencana tindakan ( penunjang )
4. Diagnosis pasti
5. Terapi
Kesimpulan :
Saran :
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
20/27
20
Formulir 2
IST PARTY MANAGERIAL AUDIT
Instalasi : ..
Tanggal : ..Waktu : Pukul .. sampai pukul ..Yang hadir : .. orang ( daftar hadir terlampir )
Kasus :
Identitas pasien : ..
No. RM : ...
Kronologis : ......
....
..
Masalah : ..
....
..Evaluasi
WAKTUNO URAIAN
PETUGAS
PJ / PELAKSANA Tgl JamKET
1. Ekspedisi
- Pasien
- Berkas Rekam
Medis
- .
- .
- .2. Penatalaksanaan di
ruang pelayanan :
-
-
Kesimpulan :
Saran :
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
21/27
21
2nd PARTY AUDITTANGGAL :
I. IDENTITAS KASUS
- Diagnosis Kasus : .- Nama : .- Umur : .
- Jenis kelamin : .
- No. RM : .
II. PEMBAHASAN
DIAGNOSIS
URAIAN MASALAH SOP/SPM
PENATALAKSANAAN
URAIAN MASALAH SPM/SOP
III. KESIMPULAN :..
IV. SARAN SARAN :..
Mengetahui, Jakarta,
Ketua Komite Medik Notulis
( ) ( )
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
22/27
22
Proses selanjutnya setelah menyusun Standar Pelayanan Medis RumahSakit adalah membuat Clinical Pathways sebagai salah satu komponen dari
Sistem Casemix (INA DRG) yang saat ini dipergunakan untuk JaminanPemeliharaan Kesehatan (Jamkesmas) di rumah sakit sebagaimana dalamGambar 7 di atas.
Sedangkan selama tenaga medis dokter tersebut melaksanakan praktikkedokteran sehari hari di rumah sakit terikat dengan Sistem SMF dan
Sistem Komite Medik dengan portfolio ruang lingkup dalam aspek pelayanan
dan pendidikan kedokteran (Gambar 9) dan contoh di salah satu SMF
(Gambar 10 dan 11) serta format portfolio individual risk assessment
(Gambar 12) dibawah.
Gambar 10. Portfolio ruang lingkup profesi medis di RSUP Fatmawati.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
23/27
23
Gambar 11. Contoh portfolio ruang lingkup dokter di RSUP Fatmawati
Gambar 12. Contoh uraian tugas dalam portfolio dokter di salah satu SMF.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
24/27
24
Gambar 13. Format Penilaian Risiko Medis Individu (Individual Medical Risks
Assessment)
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
25/27
25
Ilustrasi monitoring Komite Medik RSUP Fatmawati beberapa contoh kasusserta penanganannya melalui pendekatan format Patient Safety(Gambar 14).
Gambar 14. Laporan kasus pengaduan, manajemen risiko klinis (Clinical RisksManagement) dan Patient Safety.
Sedangkan monitoring pelaksanaan etika profesi kedokteran sesuai dengan
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Komite Medik RSUP Fatmawati
menerapkan format yang merangkum ke tujuh belas pasal KODEKI untuksetiap individu profesi medis sebagaimana contoh dalam Gambar 15 berikut.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
26/27
26
Gambar 15. Contoh hasil evaluasi dari Individual Portfolio tentang Kode EtikKedokteran Indonesia untuk periode tahun 2006.
Beberapa opsi Komite Medik dalam terjadinya ketidaksesuain pelaksanaanpraktik kedokteran
1. Etik Profesi: Bila ditemukan ada kemungkinan kecenderungan
pelanggaran dalam hal etik profesi, maka Komite Medik akan menggelar
Sidang Pleno Etik Profesi yang diselenggarakan oleh Sub Komite Etikdan Mutu Profesi Komite Medik dengan memakai format penilaian Etik
sesuai dengan Sistem Komite Medik;2. Audit Medis: tidak tertutup pelaksanaan nomor 1 di atas tersebut
sekaligus dilakukan juga audit medis tingkat pertama (First Party
Medical Audit) dan kedua (Second Party Medical Audit), dan
sebaliknya (bila dalam hasil audit medis ada unsur unsur pelanggaran
etik profesi) two ways traffic mechanisms.3. Bila dari kedua mekanisme di atas ada ditemukan unsur hukum, maka
akan diadakan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
serta Direksi Rumah Sakit.
-
8/14/2019 Dody Firmanda 2009 - Penerapan Pelaksanaan Patient Safety di RS - Dinkes Jawa Timur
27/27
27
4. Bila ada kecurigaan kasus berpotensi, maka Komite Medik akan
menempuh jalur 1 dan 2 di atas.5. Informasi satu pintu: Bila ada kasus pengaduan kasus, ketiga jajaran
(Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Direksi) segera melakukan
rapat koordinasi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masingmasing, serta memutuskan segala pernyataan maupun klarifikasi adalahmelalui satu pintu dan dilaksanakan oleh petugas yang diberikan
kewenangan (biasanya dalam hal ini Humas Rumah Sakit sedangkan
Komite Medik beserta Komite Etik dan Hukum memberikan masukan
sesuai tugas dan fungsinya).
6. Kolegialitas: Setiap perkembangan kasus yang telah dilimpahkan kepihak berwajib, Komite Medik beserta Komite Etik dan Hukum RumahSakit senantiasa berkoordinasi dan urun rembug menyelesaikan
berbagai alternatif solusi dalam Sidang Pleno Komite Medik.
Sesuai dengan rencana skema Komite Medik RSUP Fatmawati sebagaimanadalam Gambar 2 di atas. Titik penting (crucial point) adalah pada clinicalpathways sebagai entry point dalam melaksanakan kegiatan praktik profesi
kedokteran sehari hari di rumah sakit baik untuk tingkat sistem maupunindividu dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana
diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran dengan tujuan memberikan perlindungan kepadapasien/masyarakat (patient safety), profesi kedokteran sendiri danmeningkatkan mutu pelayanan serta mutu kompetensi profesi.
Sedangkan mengenai Clinical Pathways itu sendiri akan dibahas secara
tersendiri, di luar dari ruang lingkup pembahasan makalah ini.
Catatan:Mengenai Clinical Pathways, INA DRG, Patient Safety dan sebagainya
dapat dilihat di http://www.scribd.com/Komite Medik
Terima Kasih, semoga bermafaat.
Jakarta, 11 Mei 2009
Dr. Dody Firmanda, Sp.A, MAKetua Komite Medik RSUP Fatmawati Jakarta.
top related