direktorat pascapanen dan pembinaan...
Post on 19-Sep-2019
29 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012
2011
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jakarta, FEBRUARI 2012
LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
TAHUN 2011
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pascapanen
dan Pembinaan Usaha Tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam
penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha Tahun 2011-2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Meningkatkan ketersedian dan penerapan
teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
(2) Mengurangi tingkat kehilangan hasil, meningkatkan mutu dan nilai tambah serta
daya saing hasil perkebunan; (3) Mengoptimalkan penanganan gangguan usaha
dan konflik perkebunan; (4) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara
arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan
lingkungan; (5) Meningkatkan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan
kerja; (6) Meningkatkan kemampuan, kemandirian dan profesinalisme pelaku usaha
perkebunan; (7) Meningkatkan dan menumbuhkan kemitraan dan hubungan sinergi
antar pelaku usaha perkebunan; dan (8) Meningkatkan pelayanan organisasi yang
berkualitas.
Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan
perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula
nasional; (3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi); (4)
Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan
komoditas ekspor (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam
negeri dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari
7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Fokus kegiatan yang terkait
dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada nomor (1)
Revitalisasi perkebunan, dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman
perkebunan berkelanjutan.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page iii
Sasaran kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun
2011 yaitu : (1) Melaksanakan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan,
(2) Memfasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan dan (3)
Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan.
Terhadap sasaran kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha tahun
2011 mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan penanganan
pascapanen dan pembinaan usaha yang tersebar di 26 provinsi, capaian fisiknya
rata-rata mencapai 88,26 % dengan realisasi keauangan sebesar 88,61 %.
Untuk pengukuran kinerja di lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 100 % dengan realisasi
keuangan sebesar 94,92 %. Rincian masing-masing komponen yang yang
menggambarkan kinerja bagian meliputi : (a) Pengembangan Pascapanen
Komoditas Perkebunan dengan realisasi keuangan sebesar 98,68 % dengan
kategori berhasil, (b) Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
dengan realisasi keuangan sebesar 94,39 % dengan kategori berhasil dan (c)
Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dengan
realisasi keuangan sebesar 96,14 % dengan kategori berhasil
Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian
sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 khususnya terkait dukungan
penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu : (1) Revitalisasi
Perkebunan, Pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan Revitalisasi Perkebunan
(Revbun) dialokasikan dana sebesar Rp.937.600.000 dan alokasinya sebesar
20,22% dari total alokasi anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Tanaman Tahunan. (2) Penggerak
Membangun Desa, kegiatan fisik Penggerak Membangun Desa (PMD) dilakukan
pada tahun anggaran 2010 sedangkan kegiatan pembinaan, pengawalan dan
monev PMD dilakukan pada tahun 2011 yang alokasi anggarannya ada di tingkat
pusat dan provinsi. Mengingat kegiatan PMD bukan merupakan kegiatan reguler
dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha maka pada tahun berikutnya tidak ada dukungan pembiayaan
lanjutannyan dan (3) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, rendahnya realisasi
penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan pertemuan rutin intern, workshop,
rapat dengan pihak luar dan penyusunan bahan yang merupakan bagian dari
kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Indonesian Suistanable Palm
Oil/ISPO) disebabkan karena karena penetapan SK yang berhubungan dengan
pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami
perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page iv
Upaya Penyelesaian yang telah dilaksanakan adalah : (1) Revitalisasi
Perkebunan, kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) pada tahun berikutnya
tidak lagi dialokasikan anggarannya pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha namun pada Direktorat Tanaman Tahunan, (2) Penggerak Membangun
Desa, mengingat kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) bukan merupakan
kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha, maka pada tahun berikutnya seyogyanya
kegiatan tersebut tidak ditampung lagi dan (3) Pembangunan Perkebunan
Berkelanjutan dan (3) Agar penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan
Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO mengalami perubahan sehingga kegiatan
tersebut dapat segera ditetapkan
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page v
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. v
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. vii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………….. viii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
1.2. Organisasi …………………………………………………….. 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………. 5
2.1. Perencanan (Rencana Strategis) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 ..
5
2.1.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
5
2.1.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
5
2.1.3. Nilai-nilai…………………………………………….. 6
2.1.4. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
6
2.1.5. Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
7
2.1.6. Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
8
2.1.7. Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
9
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page vi
2.1.8. Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..
11
2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 ………………………….
11
2.1.10. Keluaran (Output)………………………………….. 12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ………….. 13
2.3. Perjanjian Kinerja …………………………………………… 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 30
3.1. Pengukuran Kinerja…………………………………………. 30
3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output)………………………………………………………..
30
3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional………………………………….
30
3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha…………………………………
33
3.2.2.1. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan …………………
33
3.2.2.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan ………
33
3.2.2.3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan …………………….
34
3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut ………………… 35
3.3.1. Permasalahan …………………………………….. 35
3.3.1.1. Revitalisasi Perkebunan 35
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page vii
3.3.1.2. Penggerak Membangun Desa 35
3.3.1.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 35
3.3.2. Rencana aksi dan Upaya Penyelesaian 35
3.3.2.1. Revitalisasi Perkebunan 35
3.3.2.2. Penggerak Membangun Desa 36
3.3.2.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 36
BAB IV PENUTUP………………………………………………………… 37
4.1. Kesimpulan………………………………………………… 37
4.2. Saran Rekomendasi……………………………………… 38
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Target dan Realisasi sasaran kegiatan dukungan
pascapanen dan pembinaan usaha tahun 2011 31
Tabel 2. Rincian Realisasi serapan anggaran untuk output
kegiatan utama dukungan Pengembangan
Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
32
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page viii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Rencana Strategis 2011-2014 39
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 41
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian
Sasaran Program)
43
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara
ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam
pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004
tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara;
menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya
saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun
2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan
harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta
memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah didalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku
usaha perkebunan.
LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program
dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25
Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor
29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari; 1) Iktisar
Eksekutif; 2) Bab. I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4)
Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 2
1.2. Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah
unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada
Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan
mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen perkebunan,
2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan
pascapanen perkebunan,
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,
4) Pemberian bimbingan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan,
dan pascapanen perkebunan,
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman
Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan
Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang
pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas
tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah
penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta
gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim, rempah
penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta
gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 3
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen
tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik
perkebunan,
4) Pemberian bimbingan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim,
rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan
berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha.
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha membawahi 4 (empat) Unit
Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Rempah Penyegar dan
Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat
Bimbingan Usaha dan perkebunan berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan
Usaha dan Konflik Perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis
dengan analisi SWOT mempunyai kekuatan berupa :
(a) Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen yaitu UU No 12
Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UU No 18 Tahun 2004
Tentang Perkebunan, Kepres No 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan
Penanganan Pascapanen, Permentan No 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik, Permentan
No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
(b) Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, yaitu
jumlah SDM pada tahun 2011 sejumlah 70 orang dengan kualifikasi
pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak 16 orang, S1 : sebanyak
22 orang, Sarjana Muda/Diploma : sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27
orang, dan SD : sebanyak 2 orang.
(c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu
tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya
furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan
komunikasi (telepon dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data
dan informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet), tersedianya fasilitasi
penanganan pascapanen di daerah.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 4
(d) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman
teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan,
Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional Kegiatan (POK),
Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha.
(e) Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan
Perkebunan, yaitu tersedianya Roadmap 15 Komoditi Perkebunan, Renstra
Pembangunan Perkebunan.
Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun.
Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban program dan
kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun 2011.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan
lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang
dihadapi dalam peningkatan pelayanan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha selama kurun waktu 2011-2014. Renstra ini memberikan arah, dukungan dan
memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; Pelaksanaan kebijakan; penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan usaha teknis dan
evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan
penanganan konflik; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen
dan Pembinaan Usaha.
2.1.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014
Bertitik tolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan maka visi Direktorat
Pasca Panen dan Pembinaan Usaha adalah ”Profesional dalam mengupayakan
peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan
berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan”.
2.1.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014
Mengacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu
”Mengupayakan penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, maka misi
Direktorat Pasca Panen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut :
1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen
budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan
berkelanjutan;
3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan;
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 6
4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;
6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan
(Rekomtek)
2.1.3. Nilai-Nilai
Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
adalah :
a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat
melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu
yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;
c. Keterbukaan (Transparency) , dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan
Standard Operational Procedure (SPO);
d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan
yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
2.1.4. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014
Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan
tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan
sebagai berikut: :
1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing
perkebunan;
2. Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan;
4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku
industri dalam negeri;
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 7
6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor
perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta
mendorong pengembangan wilayah;
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan;
9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja;
10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen
budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;
3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan
serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;
5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan
kerja;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku
usaha perkebunan;
7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi
antar pelaku usaha perkebunan;
8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
2.1.5. Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-
2014
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Pascapanen dan pembinaan
usaha adalah: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 8
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian
bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha
perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2011-2014
dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis (Resntra) 2011-2014 sebagaimana
Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 antara lain :
1. Terlaksananya Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas
Perkebunan di 26 provinsi.
2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan di 26 provinsi
3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di
23 provinsi
2.1.6. Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-
2014
Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi
kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014.
Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : mensinergikan seluruh
sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan,
nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif
masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan
kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan
penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : meningkatkan
produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui
pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi
usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.
Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan
pembinaan usaha berbeda maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha dibagi dua yaitu : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan
pembinaan usaha :
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 9
1. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen
Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan
sistem penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan
fasilitasi alat pascapanen di pedesaan
2. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan
Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan
pengembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang
berkelanjutan melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha
perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan
berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan
gangguan usaha dan konflik perkebunan.
2.1.7. Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-
2014
Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan
perkebunan yang meliputi :
(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan;
(2) Pengembangan komoditas;
(3) Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;
(4) Investasi usaha perkebunan;
(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang
sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha adalah :
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 10
(1). Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan,
(2). Investasi usaha perkebunan,
(3). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan
(4). Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan
pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2)
Strategi pembinaan usaha.
Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan,
penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga
mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi
kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk
menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik
internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan
analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart).
Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu : (1) Pencermatan
Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai
kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, sumberdaya
organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi
ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat mempersulit
organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dan (2) Pencermatan
Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang
dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai
tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan ancaman
adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan strategis
organisasi. Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan
usaha berbeda terutama pengaruh factor eksternal maka pencermatan faktor
lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan factor lingkungan pasca panen dan
(2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 11
2.1.8. Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-
2014
Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama
Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni
2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang
mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya
mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan
demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II
adalah output. Berdasarkan restrukturisasi resebut ditetapkan bahwa program
pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah
Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang dimaksudkan
untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan
pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan,
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan
penangaanan konflik.
2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha Tahun 2011-2012
Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan yang ada secara komprehensif, maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus
kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :
(1) Revitalisasi perkebunan
(2) Swasembada gula nasional
(3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)
(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional
(5) Pengembangan komoditas ekspor
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 12
(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan
Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha yaitu pada nomor (1) Revitalisasi perkebunan, dan nomor (7) Dukungan
pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.
Fokus kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan
pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi
tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh
pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai
mitra atau langsung kelompok tani/koperasi pekebun sebagai pelaksana.
Fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan penanganan
pascapanen dan pembinaan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan (GUKP).
2.1.10. Keluaran (Output)
Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indicator kinerja yang
harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan
komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan
pascapanen dan pembinaan usaha adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas
Perkebunan, komponen dari Output ini terdiri dari :
a. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Semusim
b. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Rempah dan Penyegar
c. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Tahunan
2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan, Komponen
dari output ini terdiri dari :
a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian
usaha perkebunan,
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 13
b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan
penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA,
c. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti
Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan terutama untuk kelapa sawit
(Indonesian Sustainable Palm Oil), dan
d. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis perkebunan.
3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan
gangguan usaha dan konflik perkebunan,
b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-
TRANS/KKPA.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011
Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang
Penetapan Indikator Kenirja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian
Tahun 2010 – 2014, maka IKU Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:
(1) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan
tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan
(2) Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah
penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan
serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim, rempah
penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan
serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen
tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 14
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik
perkebunan,
d. Pemberian bimbingan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim,
rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan
berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascpanen dan Pembinaan
Usaha.
(3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
1. Terlaksananya Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan
1. Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
2. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Rempah dan Penyegar
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
3. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Tahunan
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
2 Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan
1. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian usaha perkebunan
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
3. Terlaksanya kegiatan - Statistik Ditjenbun
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 15
pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan terutama untuk kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil),
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
3 Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
1. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan gangguan usaha dan konflik perkebunan
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA
- Statistik Ditjenbun
- Hasil pembinaan ke daerah
- BPS
- Pusdatin
- Hasil penelitian/kajian
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
yang telah disusun meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kegiatan
yang akan dilaksanakan. Rencana tingkat capaian (target) dari sasaran yang ingin
dicapai sesuai dengan indikator yang telah dibuat pada awal tahun 2011 secara rinci
disajikan pada Lampiran 2.
2.3. Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan
untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang
tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan pengcapaiannya berupa hasil (outcome) dan keluaran (output).
Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan
Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada Bulan Januari 2011 adalah
penetapan sasaran kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon III di
lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 16
Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
tahun 2011, disusun dan ditetapkan dalam 1 Program dengan 3 sasaran kegiatan
yang dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.9.238.324.000.,-
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus
melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang
ditetapkandalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja
dilakukan dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang
ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 tahun 2010.
Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup
Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu :
1. Sangat berhasil (capaian > 100%);
2. Berhasil (capaian 80% - 100%);
3. Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan
4. Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.
3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)
Capaian Kinerja untuk kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha
dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat (1 Satker)
dan daerah (31 Satker), dan (2) Capaian sasaran Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha.
3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional
Pada tahun 2011 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan
alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK (Pusat dan Daerah) sebesar
Rp.9.238.324.000. Alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Pusat sebesar
Rp.4.636.779.000. dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.401.449.330 (94,92%).
Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Daerah sebesar
Rp.4.601.545.000 dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.077.465.000 (88,61%).
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 31
Capaian sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Target dan Realisasi sasaran kegiatan dukungan pascapanen dan
pembinaan usaha tahun 2011
No. Sasaran Target Realisasi %
1. Terlaksananya pengembangan penanganan
pascapanen komoditas perkebunan 26 Prov 26 Prov 100
2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan
Perkebunan Berkelanjutan 26 Prov 26 Prov 100
3. Terfasilitasinya pencegahan dan
penanganan gangguan usaha perkebunan 23 Prov 23 Prov 100
Dari Tabel 1. di atas bahwa realisasi/sasaran kegiatan dukungan
Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha mencapai 100%. Disisi lain realisasi serapan untuk
kegiatan dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011 mendapat alokasi
anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Pusat sebesar Rp.4.636.779.000. dengan
realisasi serapan sebesar Rp.4.401.449.330 (94,92%). Adapun alokasi anggaran yang
tertuang dalam DIPA/POK Daerah sebesar Rp.4.601.545.000 dengan realisasi serapan
sebesar Rp.4.077.465.000 (88,61%).
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan
Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha dilihat pada Tabel 2.
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 32
Tabel 2. Rincian Realisasi serapan anggaran untuk output kegiatan utama dukungan
Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
No Program Anggaran
Output/ Fisik
Pagu Realisasi % %
I. DIPA/POK PUSAT
1. Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim
100.000.000 99.319.575 99,32 100,00
2. Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar
178.000.000 173.499.720 97,47 100,00
3. Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan
295.000.000 292.626.370 99,06 100,00
4. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
4.063.779.000 3.836.003.665 94,39 100,00
Jumlah 4.636.779.000 4.401.449.330 94,92 100,00
II. DIPA/POK DAERAH
1 Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim
255.000.000 193.700.000 75,96 75,00
2. Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar
1.041.515.000 964.942.000 92,65 96,42
3. Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan
515.500.000 510.590.000 99,04 100,00
4. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
63.000.000 54.000.000 85,72 95,00
5. Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
377.414.000 291.339.000 77,19 73,08
6. Pembinaan dan Pengawalan PMD 651.000.000 440.170.000 67,62 70,26
7. Fasilitasi Penanggulangan GUP 933.696.000 900.248.000 96,42 100,00
8. Pertemuan Koordinasi Penanggulangan GUP
764.420.000 722.476.000 94,51 96,33
Jumlah 4.601.545.000 4.077.465.000 88,61 88,26
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 33
3.2.2. Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha
Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengembangan Penanganan
Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Pada tahun 2011 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan alokasi
anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK (pusat dan daerah) sebesar
Rp.9.238.324.000.
3.2.2.1. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan
Penanganan pascapanen tanaman perkebunan meliputi tanaman semusim,
rempah dan penyegar serta tanaman tahunan. Adapun output kegiatan ini meliputi:
tersusunnya draft pedoman penanganan pascapanen tanaman perkebunan dan
terlaksananya pembinaan dan pengawalan pascapanen tanaman perkebunan.
Realisasi serapan untuk penanganan pascapanen tanaman perkebunan sebesar
Rp.565.445.665 (98,68%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.573.000.000 dan
masuk kategori berhasil.
Adapun output kegiatan daerah meliputi: terfasilitasinya pengadaan unit
penanganan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar serta tanaman
tahunan. Realisasi serapannya untuk pengadaan alat pascapanen tanaman
perkebunan sebesar Rp.1.669.232.000 (92,12%) dari pagu yang dialokasikan sebesar
Rp.1.812.015.000 dan masuk kategori berhasil.
3.2.2.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
Fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan mempunyai output
kegiatan meliputi: terlaksananya rapat koordinasi nasional pascapanen dan pembinaan
usaha perkebunan; terlaksananya pertemuan rutin intern, workshop, rapat dengan
pihak luar, dan penyusunan bahan; terlaksananya uji lapangan/field test; terlaksananya
konsultasi, koordinasi, konsinyasi, penyempurnaan sistem ISPO, koordinasi penyiapan
bahan sosialisasi system ISPO; terlaksananya pembinaan, pengawalan dan monev
Penggerak Membangun Desa (PMD); terlaksananya penilaian kebun plasma PIR-
TRANS/KKPA; terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis dan
koordinasi dengan instansi terkait; terlaksananya penyelesaian masalah PIR-
TRANS/KKPA; terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN; terlaksananya
bimbingan, pemantauan, pengawasan PIR-BUN; terlaksananya pembinaan,
pengawalan program Revitalisasi Perkebunan; terlaksananya penilaian fisik kebun;
terlaksananya pembinaan dan monev TKP dalam PLP-PKP program Revitalisasi
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 34
Perkebunan; terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program
Revitalisasi Perkebunan.
Realisasi serapan untuk Fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan
berkelanjutan sebesar Rp.3.836.003.665 (94,39%) dari pagu yang dialokasikan
sebesar Rp. 4.063.779.000 dan masuk kategori berhasil.
Adapun output kegiatan daerah meliputi : terfasilitasinya bimbingan usaha
perkebunan; terlaksananya pembinaan dan pengawalan PMD dan terlaksananya
pembinaan dan pengawalan pascapanen dan pembinaan usaha. Realisasi serapannya
untuk bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan sebesar Rp.785.509.000 (76,84%)
dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.1.091.414.000 dan masuk kategori cukup
berhasil.
3.2.2.3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
Fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan
mempunyai output kegiatan meliputi : terlaksananya identifikasi penanganan gangguan
usaha perkebunan; terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penanganan kasus gangguan
usaha perkebunan; terlaksananya pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha
perkebunan. Realisasi serapan untuk fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan
usaha perkebunan sebesar Rp. 609.565.506 (96,14%) dari pagu yang dialokasikan
sebesar Rp. 633.996.000 dan masuk kategori berhasil.
Adapun output kegiatan daerah meliputi : terfasilitasinya penanggulangan
gangguan usaha perkebunan dan bencana alam serta terlaksananya pertemuan
koordinasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan. Realisasi serapannya untuk
Fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan sebesar
Rp.1.622.724.000 (95,56%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.1.698.116.000 dan
masuk kategori berhasil.
Berdasarkan capaian kinerja tersebut, output/komponen kegiatan yang
dilaksanakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada umumnya tidak
mengalami hambatan yang berarti masuk dalam kategori berhasil, walaupun untuk
kegiatan fasilitasi bimbinngan usaha dan perkebunan berkelanjutan masuk dalam
kategori cukup berhasil hal ini disebabkan karena untuk kegiatan Rutin Intern,
Workshop, Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan terkait ISPO terkendala
karena penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi
ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak
dapat dilaksanakan sepenuhnya dan kegiatan Pembinaan, Pengawalan, dan Monev
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 35
Penggerak Membangun Desa (PMD) khususnya di Daerah karena kegiatan PMD yang
ada hanya di 25 provinsi namun alokasi anggarannya ada di 31 provinsi sehingga
terdapat 6 provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan (19,35%), uraian masing-
masing indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran 3.
3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
3.3.1. Permasalahan
Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran
pembangunan perkebunan tahun 2011 khususnya terkait dukungan penanganan
Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu:
3.3.1.1. Revitalisasi Perkebunan
Pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun)
dialokasikan dana sebesar Rp.937.600.000 dan alokasinya sebesar 20,22% dari total
alokasi anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Direktorat Tanaman Tahunan.
3.3.1.2. Penggerak Membangun Desa
Kegiatan fisik Penggerak Membangun Desa (PMD) dilakukan pada tahun
anggaran 2010 sedangkan kegiatan pembinaan, pengawalan dan monev PMD
dilakukan pada tahun 2011 yang alokasi anggarannya ada di tingkat pusat dan provinsi.
Mengingat kegiatan PMD bukan merupakan kegiatan reguler dan fokus kegiatan
pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha maka
pada tahun berikutnya tidak ada dukungan pembiayaan lanjutannya.
3.3.1.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Rendahnya realisasi penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan pertemuan
rutin intern, workshop, rapat dengan pihak luar dan penyusunan bahan yang
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Indonesian
Suistanable Palm Oil/ISPO) disebabkan karena penetapan SK yang berhubungan
dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami
perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian
3.3.2.1. Revitalisasi Perkebunan
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 36
Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) pada tahun berikutnya tidak lagi
dialokasikan anggarannya pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha namun
pada Direktorat Tanaman Tahunan.
3.3.2.2. Penggerak Membangun Desa
Mengingat kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) bukan merupakan
kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha, maka pada tahun berikutnya seyogyanya kegiatan
tersebut tidak ditampung lagi.
3.3.2.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Agar penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat
Komisi ISPO dan Komisi ISPO mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut dapat
segera ditetapkan
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 37
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
tahun 2011 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun pertama pada periode
pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran
dari penyelenggaraan program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan perkebunan dan RENSTRA
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011-2014.
Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah Dukungan Pascapanen
dan Pembinaan Usaha yang dimaksudkan untuk mendukung program “Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Adapun
fokus kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha antara lain
fasilitasi penanganan pascapanen tanaman perkebunan, fasilitasi bimbingan usaha dan
perkebunan berkelanjutan, fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
dan konflik perkebunan.
Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan
Usaha dialokasikan dana APBN sebesar Rp.9.238.324.000 untuk kegiatan pusat dan
daerah. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan
Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu Penanganan Pascapanen Tanaman
Perkebunan mencapai 98,68% untuk pusat dan 92,12% untuk daerah; Fasilitasi
Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan mencapai 94,39% untuk pusat dan
76,84% untuk daerah; Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha
Perkebunan mencapai 96,14% untuk pusat dan 95,56% untuk daerah.
Adapun permasalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya sasaran
kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011 adalah
kegiatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (ISPO) yang terkendala karena
sulitnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya kendala waktu dan
kegiatan Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Penggerak Membangun Desa (PMD)
khususnya di Daerah karena kegiatan PMD yang ada hanya di 25 provinsi namun
alokasi anggarannya ada di 31 provinsi sehingga terdapat 6 provinsi yang tidak dapat
merealisasikan kegiatan (19,35%).
L A K I P – D i r e k t o r a t P a s c a p a n e n d a n P e m b i n a a n
U s a h a
Page 38
4.2. Saran dan Rekomendasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini
merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan
merupakan tahun pertama dari kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan
Usaha periode tahun 2011-2014.
Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, maka
perencanaan kegiatan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mengacu
pada Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan fokus kegiatan yang tertera di dalam
RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha.
Penetapan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun berikutnya harus terkait langsung
dengan output dan dapat terukur.
Instansi : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Visi :
Misi :
2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan
3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
4. Memfasilitasi peningkatan, penerapan, pengelolaan perkebunan berkelanjutan
5. Memfasilitasi peningkatan revitalisasi pengembangan perkebunan
6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (rekomtek)
2 2 4 5 6
1 Meningkatkan ketersediaan
dan penerapan teknologi
pascapanen budidaya
tanaman tahunan, rempah
penyegar, dan semusim
Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
tanaman perkebunan
berkelanjutan
1) Penaganan pascapanen
tanaman semusim untuk
mendukung prioritas
pengembangan komoditas
tanaman tebu, tembakau, kapas
dan nilam.2 Mengurangi tingkat
kehilangan hasil,
meningkatkan mutu dan nilai
tambah, serta daya saing
hasil perkebunan
2) Penaganan pascapanen
tanaman rempah dan penyegar
untuk mendukung prioritas
pengembangan komoditas
tanaman kakao,kopi, lada, teh dan
cengkeh3 Mengoptimalkan
penanganan gangguan
usaha dan konflik
perkebunan
3) Penaganan pascapanen
tahunan untuk mendukung
prioritas pengembangan
komoditas tanaman Karet, kelapa
sawit, kela[pa, jambu mete, jarak 4 Mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya
alam secara arif dan
berkelanjutan serta
mendorong pengembangan
wilayah berwawasan
lingkungan
4) Pembinaan usaha perkebunan.
5) Pemantauan dan evaaluasi,
bimbingan teknis dan penilaian
PIRBUN, PIR TRANS/KKPA
Lampiran 1.
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 212 - 2014
Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan berkelanjutan serta
memfasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan
1. Memfasilitasi penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim
TujuanSasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KeteranganUraian
Indikator Tahun
2014Kebijakan Program *)
1
1. Jumlah Kelompok
Tani yang
menerapkan
Penaganan
Pascapanen sesuai
GHP dan Standar
Mutu
130 Kelompok Tani Kebijakan Umum :
Mensinergikan seluruh
sumber daya perkebun an
dalam rangka meningkatkan
daya saing usaha
perkebunan, nilai tambah,
produktivitas dan mutu produk
perkebunan melalaui
partisifasi aktif masyarakat
perkebunan dan penerapan
organisasi modern yang
berlandaskan kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi
serta didukung dengan tata
kelola pemerintahan yang
baik.
2. Jumlah
perusahaan
Perkebunan Kelapa
Sawit yang Layak
mengajukan
Permohonan
Sertifikat ISPO
350 perusahaan
Kebijakan Teknis :
Meningkatnya produksi,
produktvitas dan mutu
tanaman perkebunan
berkelanjutan melalui
pengembangan komoditas,
sumber daya manusia,
kelembagaan, dan kemitraan
usaha, investasi usaha
perkebunan sesuai kaidah
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
dengan dukungan
pengembangan sistem
informasi manajemen
perkebunan.
39
5 Meningkatkan peran sektor
perkebunan sebagai
penyedia lapangan kerja
6) Sosialisasi dan kampanye
Pembangunan perkebunan
berkelanjutan (ISPO)
6 Meningkatkan kemampuan,
kemandirian, dan
profesionalisme pelaku
usaha perkebunan
7) Pemberian Rekomendasi
Teknis (REKOMTEK) usaha
perkebunan.
7 Meningkatkan dan
menumbuhkan kemitraan
dan hubungan sinergi antar
pelaku usaha perkebunan
Kebijakan Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan
Usaha :
8) Pembinaan kemitraan usaha
perkebunan.
1. Penaganan Pascapanen :Meningkatkan mutu berbasis
kegiatan pascapanen melalui
perbaikan sistem penanganan
pascapanen dengan
penerapan teknologi tepat
guna dan fasilitasi alat
pascapanen di pedesaan.2. Pembinaan Usaha
Perkebunan :
Meningkatkan investasi dan
iklim usaha yang kondusif
dengan pengembangan
kelembagaan dan kemitraan
di bidang usaha perkebunan
yang berkelanjutan melalui
Rekomendasi Teknis,
penilaian usaha perkebunan,
sosialisasi, penerapan,
pembinaan pembangunan
perkebunan berkelanjutan,
pengelolaan SDA dan
lingkungan hidup serta
penanganan gangguan usaha
dan konflik perkebunan.
Kebijakan Teknis :
Meningkatnya produksi,
produktvitas dan mutu
tanaman perkebunan
berkelanjutan melalui
pengembangan komoditas,
sumber daya manusia,
kelembagaan, dan kemitraan
usaha, investasi usaha
perkebunan sesuai kaidah
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
dengan dukungan
pengembangan sistem
informasi manajemen
perkebunan.
9) fasilitasi penaganan gangguan
usaha dan konflik perkebunan.
10) Pengelolaan administrasi,
keuangan, asset, organisasi,
tatalaksan, kepegawaian dan
administrasi perkantoran yang
berkualitas.
3. Jumlah
Penanganan Kasus
Gangguan Usaha
Perkebunan
44 Perusahaan
8 Meningkatkan pelayanan
organisasi yang berkualitas
Kegiatan : Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011
1 2 3 4 5
1 - Dukungan Fasilitasi Penanganan - Tersusunnya draft pedoman penanganan pascapanen Dokumen 9
Pascapanen Tanaman Perkebunan tanaman perkebunan
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Paket 1
Pascapanen Tanaman Perkebunan
- Terlaksananya fasilitasi Pengadaan Unit Penanganan Paket 28
PascpaanenTanaman Perkebunan
2 - Dukungan fasilitasi Bimbingan Usaha dan - Terlaksananya rapat koordinasi nasional Paket 1
Perkebunan Berkalanjutan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan
- Terlaksananya Pertemuan Rutin Intern, Workshop, Paket 1
Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan
- Terlaksananya Uji Lapangan/Field Test Paket 1
- Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Konsinyasi, Paket 1
Penyempurnaan Sistem ISPO, Koordinassi
Penyiapan Bahan Sosialisasi Sistem ISPO
- Terlaksananya Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Paket 1
Penggerak Membangun Desa (PMD)
- Terlaksananya Penilaian Kebun Plasma PIR-TRANS/KKPA Paket 1
- Terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis Paket 1
dan koordinasi dengan instansi terkait.
- Terlaksanaanya penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA Paket 1
- Terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN Paket 1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Unit Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Program : Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang berkelanjutan
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011
DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
Lampiran 2
41
- Terlaksananya bimbingan, pemantauan, pengawasan Paket 1
PIR-BUN
- Terlaksananya pembinaan, pengawalan program revitbun Paket 1
- Terlaksananya penilaian fisik kebun Paket 1
- Terlaksananya pembinaan dan monev TKP daln PLP-TKP Paket 1
program revitbun
- Terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Paket 1
program revitbun
3 - Dukungan Fasilitasi pencegahan dan
penanganan gangguan usaha perkebunan
dan konflik perkebunan
- Terlaksanya indentifikasi penanganan gangguan usaha Paket 1
perkebunan
- Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kasus Paket 1
Gangguan Usaha Perkebunan
- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanganan Paket 1
Gangguan Usaha Perkebunan
- Terlaksananya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Paket 23
- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Paket 23
Gangguan Usaha Perkebunnan
Anggaran untuk kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011 sebesar Rp.9.238.324.000
Unit Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Tahun : 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Real % Program
Pagu Real %
1 2 3 4
Meningkatnya Produksi,
Produktivitas
dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
Melalui Dukungan
Penanganan Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
- Terlaksananya pengembangan penanganan - Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen Dokumen 9 9 100 75.000.000 73.550.000 98,07
pascapanen komoditas perkebunan tanaman perkebunan (draft)
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Paket 1 1 100 498.000.000 491.895.665 98,77
Pascapanen Tanaman Perkebunan
- Terfasilitasinya Pengadaan Unit Penanganan Paket 28 27 96,43 1.812.015.000 1.669.232.000 92,12
PascpaanenTanaman Perkebunan
- Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan - Terlaksananya rapat koordinasi nasional Paket 1 1 100,00 168.360.000 144.161.700 85,63
Perkebunan Berkelanjutan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan
- Terlaksananya Pertemuan Rutin Intern, Workshop, Paket 1 111.480.000 56.646.000 50,81
Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan
- Terlaksananya Uji Lapangan/Field Test Paket 1 184.760.000 178.794.170 96,77
- Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Konsinyasi, Paket 1 408.460.000 391.734.124 95,91
Penyempurnaan Sistem ISPO, Koordinassi
Penyiapan Bahan Sosialisasi Sistem ISPO
- Terlaksananya Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Paket 1 1 100,00 889.000.000 667.114.610 75,04
Penggerak Membangun Desa (PMD)
- Terlaksananya Penilaian Kebun Plasma PIR-TRANS/KKPA Paket 1 1 100,00 104.882.500 104.464.655 99,60
- Terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis Paket 1 1 100,00 107.253.000 99.665.786 92,93
dan koordinasi dengan instansi terkait.
- Terlaksanaanya penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA Paket 1 1 100,00 90.070.500 89.999.225 99,92
- Terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN Paket 1 1 100,00 187.846.000 186.316.490 99,19
- Terlaksananya bimbingan, pemantauan, pengawasan Paket 1 1 100,00 158.231.000 149.818.990 94,68
PIR-BUN
- Terlaksananya pembinaan, pengawalan program revitbun Paket 1 1 100,00 672.600.000 659.219.231 98,01
- Terlaksananya penilaian fisik kebun Paket 1 1 100,00 143.000.000 139.565.500 97,60
- Terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Paket 1 1 100,00 57.000.000 56.713.650 99,50
program revitbun
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011
DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
Anggaran
LAMPIRAN 3
43
- Terlaksananya pembinaan dan monev TKP daln PLP-TKP Paket 1 1 100,00 65.000.000 61.656.100 94,86
program revitbun
- Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan - Terlaksanya indentifikasi penanganan gangguan usaha Paket 1 1 100,00 299.623.000 291.424.638 97,26
gangguan usaha perkebunan perkebunan
- Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kasus Paket 1 1 100,00 130.623.000 120.614.928 92,34
Gangguan Usaha Perkebunan
- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanganan Paket 1 1 100,00 203.750.000 197.525.940 96,95
Gangguan Usaha Perkebunan
- Terlaksananya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Paket 23 23 100,00 933.696.000 900.248.000 96,42
- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Paket 23 23 100,00 764.420.000 722.476.000 94,51
Gangguan Usaha Perkebunnan
top related