demi keadilan berdasarkan ketuhanan … u t u s a n nomor : 31/pid.sus.k/2013/pt-mdn. demi keadilan...
Post on 30-Apr-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
P U T U S A N Nomor : 31/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : Drs. RADIYASTO ;---------------------------------------------
Tempat lahir : Surakarta ;--------------------------------------------------------
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 06 April 1962 ;------------------------------------
Jenis kelamin : Laki – laki ;--------------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ;--------------------------------------------------------
Tempat tinggal : Komplek Setia Budi Indah I Blok G No.12 Kecamatan
Medan Selayang Kota Medan / Jalan Sinabung IV
No.3 RT.002 RW.005, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -------
A g a m a : I s l a m ;-----------------------------------------------------------
Pekerjaan : Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk. ;------------------------
Terdakwa ditahan oleh :-----------------------------------------------------------------------------
1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s.d. 24 Oktober 2011, Tahanan
Rutan; ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s.d. 03
Desember 2011 dan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak 26 Oktober 2011
s.d. 03 Desember 2011 ; -----------------------------------------------------------------------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s.d. 22 Oktober 2012,
Tahanan Kota ;------------------------------------------------------------------------------------
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal
23 Oktober 2012 s.d. 21 Nopember 2012, Tahanan Kota ; --------------------------
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 13 Nopember 2012
s.d. 12 Desember 2012, Tahanan Kota ;---------------------------------------------------
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal
13 Desember 2012 s.d. tanggal 10 Februari 2013, Tahanan Kota ; ---------------
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan,
sejak tanggal 11 Februari 2013 s.d. 12 Maret 2013, Tahanan Kota ; --------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
2
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan,
sejak tanggal 13 Maret 2013 s.d. 11 April 2013, Tahanan Kota ; -------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca : I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :
Primair : -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Bahwa Ia, Terdakwa DRS. RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra Kredit
Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan yang diangkat
berdasarkan surat keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/451/SDM/1/R tanggal 6 Juli 2010 baik secara
sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DARUL AZLI selaku
Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia
(Persero) Tbk Medan, TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager Sentra
Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan,
MOCHAMMAD SAMSUL HADI selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik
SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN & REKAN (SAH & Rekan)
dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari
(DPO) (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara
terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan
September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT.
BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Jalan Pemuda Medan atau setidak
tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3
angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, dalam hal
ini PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 117.500.000.000,-
(seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah
itu, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
3
- Bahwa berawal dari adanya kredit macet PT. Atakana Company di PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sebesar + Rp
13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang jaminannya adalah
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang
di atasnya ditanami kelapa sawit ;-----------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap kredit macet PT. Atakana Company tersebut, pihak PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sekira tanggal 30 Juli 2010
mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang Star agar barang
jaminan Kredit PT Atakana Company tersebut berupa perkebunan sawit SHGU
No.102 dilakukan pelelangan ;----------------------------------------------------------------
- Bahwa mengetahui adanya rencana PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan untuk melelang perkebunan sawit SHGU No.102 melalui
Balai Lelang Star, pada tanggal 12 Agustus 2010 MUHAMMAD ABDUL
KARIM Als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company mengajukan
Surat Permohonan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dengan permohonan agar asset PT. Atakana Company berupa kebun
kelapa sawit seluas 3.455 Ha (SHGU No. 102) tidak dilakukan pelelangan
karena sudah ada peminat ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Medan menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/215 perihal :
Penyelesaian Kredit PT. Atakana Company dan Group kepada MUHAMMAD
ABDUL KARIM Als M. AKA selaku Direktur PT. Atakana Company, dalam
surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------
1) Agar penjualan asset dimaksud dilakukan lebih serius dan minimal setoran
tahap awal (Down Payment) untuk penyelesaian PT. Atakana Company
dan CV. Sinar Serdang ;------------------------------------------------------------------
2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 pembayaran Down
Payment belum diterima, maka proses lelang tetap berjalan sesuai
ketentuan berlaku ;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ternyata PT.
Atakana Compay belum melakukan pembayaran Down Payment, namun
proses lelang tidak direalisasikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada bulan September 2010 MUHAMMAD ABDUL KARIM Als. M.
AKA bersama. SARDUL SING (Direktur Utama & Komisaris Utama PT.
Atakana Company) dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
4
Bahari Dwikencana Lestari (BDL) kembali menghadap Pemimpin PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang waktu itu sudah dijabat
oleh Terdakwa RADIYASTO guna membicarakan mengenai rencana jual beli
kebun SHGU No.102 dan bersama dengan group usahanya yaitu PT. Halal
food, PT. Sinar Serdang, dan PT.Tirta Amazone, PT. Atakana Company
menyampaikan permohonan penyelesaian kredit ke PT. BNI (Persero) Tbk
Sentra Kredit Menengah Medan, selanjutnya permohonan tersebut disetujui
oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. Radiyasto meminta kelengkapan
dokumen persyaratan pengajuan kredit kepada BOY HERMANSYAH melalui
Arif Hartono (staf PT. BDL), lalu berkas-berkas yang diminta tersebut oleh Arif
Hartono diserahkan kepada TITIN INDRYANI. Berkas-berkas tersebut lengkap
sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan permohonan kredit secara resmi
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, kecuali
dokumen berupa Laporan Appresial Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SHGB No. 02
dan Kebun Kelapa Sawit SHGU No. 102 milik PT. Atakana. Adapun berkas-
berkas yang dilengkapi adalah :--------------------------------------------------------------
1) Laporan produksi periode Januari 2010 s/d Oktober 2010 ;---------------------
2) Laporan In house keuangan periode Januari 2010 s/d Juni 2010 ;---------
3) Foto Copy SHGB No. 02 milik PT. BDL ;---------------------------------------------
4) Foto Copy SHGU No. 102 milik PT. Atakana yang saya peroleh dari Pak
BOY;--------------------------------------------------------------------------------------------
5) Daftar aset PT. BDL;-----------------------------------------------------------------------
6) Laporan penjualan Per September 2010 ;--------------------------------------------
7) Rekening Koran di Bank Mandiri 3 (tiga) bulan terakhir ;------------------------
- Bahwa selanjutnya BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwi Kencana Lestari mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada
PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-------------------
1. Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00 ;-----
2. Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp. 20.000.000.000,00
3. Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp.
90.000.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sehubungan dengan surat permohonan kredit dari BOY
HERMANSYAH tersebut, kemudian terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin
Sentra Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22
Nopember 2010 mendisposisikan surat tersebut kepada DARUL AZLI selaku
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
5
Pemimpin Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan
dengan disposisi, ”follow segera”, dan oleh DARUL AZLI membuat disposisi
kepada TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager dengan isi
disposisi“proses dengan teliti dan prudent”;-----------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa RADIYASTO, bersama saksi-saksi DARUL
AZLI dan TITIN INDRIANY menyusun (Memorandum Analisa Kredit (MAK),
adapun hal-hal yang dianalisa dalam Memorandun Analisa Kredit tersebut
adalah : Formulir informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan,Formulir Rating
Nasabah,Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan,
kemudian Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ditandatangani oleh
TITIN INDRIANY dan Maskuri lalu disetujui oleh terdakwa RADIYASTO dan
DARUL AZLI. Adapun isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari bank Mandiri sebesar
maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------
2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar
Rp.20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000,00 ; ------------------------------------------------------------------
4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar
Rp.11,500.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap permohonan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
diajukan BOY HERMANSYAH, terdakwa RADIYASTO bersama-sama dengan
TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI berpendapat “wajar untuk
dipertimbangkan”, selanjutnya Rekomendasi tersebut sebagai bahan
pertimbangan bagi Krisna selaku Pejabat Pemutus kredit yaitu Directur
Busines Banking melalui Dinno Indiano selaku Divisi UMN ;-----------------------
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dianalisa oleh terdakwa RADIYASTO bersama-sama dengan
TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI yang dalam analisanya memberi pendapat
“wajar untuk dipertimbangkan” adalah tidak benar karena terdakwa
RADIYASTO bersama-sama dengan TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI
telah “memanipulasi” data-data yang menjadi pertimbangan mereka tersebut,
yaitu :------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa SHGU No.102 yang dijadikan sebagai jaminan adalah jaminan kredit
yang sebelumnya diajukan oleh Muhammad Abdul Karim alias M. Aka
pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
6
posisinya saat itu dalam taraf kredit macet dan kepemilikannya belum
beralih dari kepada BOY HERMANSYAH ;------------------------------------------
2. Bahwa disamping itu analisa yang dilakukan oleh TITIN INDRIANY
bersama-sama dengan DARUL AZLI, dan Terdakwa RADIYASTO telah
pula menggunakan laporan penilaian property yang dilakukan oleh
MUHAMMAD SYAMSUL HADI, MM, Mappi selaku Pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian asset PT. Atakana
Company terhadap SHGU No.102 yang mana penilaian property tersebut
tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) dan laporan keuangan
yang dibuat berdasarkan Laporan Akuntan Independen (LAI) Kantor
Akuntan Publik (KAP) Dra. Meilina Pangaribuan, MM, No.07/KAP-
MP/LA/II/2009 tanggal 18 Februari 2009, padahal pada tanggal 10
Februari 2009 PT BNI (Persero) Tbk telah mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada KAP Dra.Meilina Pangaribuan,MM bahwa KAP
Dra.Meilina Pangaribuan,MM telah diblack list oleh PT BNI (Persero) Tbk
untuk tidak dapat diterima menjadi rekanan Jasa Akuntan Publik di BNI
sesuai dengan Surat N0.DRK/5/148 ;-----------------------------------------------
- Bahwa walaupun terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan
DARUL AZLI mengetahui status SHGU No.102 sebagai jaminan kredit PT.
Atakana Company Grup di PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dan kepemilikannya belum beralih kepada BOY HERMANSYAH tetapi
terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI tetap
membuat usulan kredit pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dituangkan
dalam Ikhtisar Persetujuan Kredit Nomor : MDM/2/64/PAK untuk PT. Bahari
Dwikencana Lestari dengan fasilitas kredit yang diusulkan sebesar Rp
129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
1.-- Kredit Modal Kerja Take over dari Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00
(dua puluh tiga milyar rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun ;------------------
2.-- Kredit Investasi Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam sebesar
Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), jangka waktu 59 bulan ;
3.-- Kredit Investasi pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp.74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah),
jangka waktu 120 bulan ;-----------------------------------------------------------------
4.-- Kredit Investasi Rehabilitasi tanaman sawit sebesar Rp.11.500.000.000,00
(sebelas milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 60 bulan ;--------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
7
- Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kredit tertanggal 22 Nopember 2010
tersebut kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, terdakwa
menyampaikan Perangkat Analisa Kredit (PAK) Atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT. Multi Arta Semesta, dengan Surat Nomor :
MDM/2/1481/R kepada Divisi UMN PT. BNI (Persero) Tbk di Jakarta untuk
mendapatkan keputusan dari Pejabat Pemutus Kredit ;-------------------------------
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010, TITIN INDRIANY melakukan
hubungan telepon dengan BOY HERMANSYAH terkait Verifikasi kepada
Penjual SHGU No. 102, dengan hasil pembicaraan sebagai berikut :------------
a. BOY HERMANSYAH selaku pemegang kuasa jual menjelaskan bahwa
yang bersangkutan telah memperoleh kuasa penuh untuk menjual
sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102 seluas ±3.455 Ha;
b. Boy Hermansyah menyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu yang
dibangun atau berdiri di atas tanah tersebut belum pernah dijual ;----------
c. Dan selaku penerima kuasa, yang bersangkutan dibebaskan dari segala
tanggungjawab terhadap pihak ketiga ;-----------------------------------------------
- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2010, BOY HERMANSYAH melalui
Arif Hartono meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik SAH &
Rekan untuk memberikan pendapatnya terkait nilai pasar dan nilai likuidasi
atas properti berupa kebun kelapa sawit, yang terdiri dari tanah, tanaman dan
infrastrukur PT. Atakana Company ;--------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik, atas permintaan dari BOY HERMANSYAH melalui Arif Hartono
melakukan penilan terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur PT. Atakana
Company, dan penilaian tersebut dibuat dalam bentuk laporan yaitu Laporan
No. File: PP.SAH.02Mdn.XI. 0406 Perihal: Laporan Penilaian Kebun PT.
Atakana Company seluas ± 3.455 Ha, dengan hasil penilaian sebagai sebagai
berikut: Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05
November 2010 adalah Rp 120.254.700.000,00 dan Rp 84.156.900.000,00.
Laporan ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, akan
tetapi laporan tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan kantor Jasa Penilai
Publik telah melakukan penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur
PT. Atakana Company yaitu SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari
pemilik tanah yaitu MUHAMAD ABDUL KARIM Als. M.AKA selaku direktur PT
ATAKANA COMPANY ;-------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
8
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 juga, Divisi Usaha Menengah
menyampaikan Memo No. UMN/1/901A kepada Direktur Usaha Kecil,
Menengah dan Syariah Hal: Perangkat Analisa Kredit Baru PT. Bahari
Dwikencana Lestari (Group PT. Dwikencana Semesta (DS), Debitur SKM
Medan). Berdasarkan Memo tersebut Fasilitas kredit berjalan perusahaan
Group sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------- Jenis Fasilitas Maks sekarang Perubahan Maks Diusulkan
PT. DS:
- KI Ref Kebun 24.950.000.000,00 0,00 24.950.000.000,00
- KI Kebun Baru 65.000.000.000,00 0,00 65.000.000.000,00
- KI IDC 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00
Sub Total 99.950.000.000,00 0,00 99.950.000.000,00
Total Group 99.950.000.000,00 129.000.000.000,00 228.950.000.000,00
Dengan memo tersebut Divisi Usaha Menengah merekomendasikan agar usul
SKM disetujui oleh DIR-BK dengan tambahan beberapa persyaratan,
diantaranya :--------------------------------------------------------------------------------------
(1) Proses take over harus dilakukan dengan benar dan teliti dan pastikan
semua dokumen kredit telah dapat dikuasai yang selanjutnya atas semua
jaminannya dilakukan pengikatan dan penutupan asuransi sesuai
ketentuan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------
(2) Disposisi take over dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari
rekening pinjaman debitur di BNI ke rekening pinjaman debitur di Bank
Mandiri ;---------------------------------------------------------------------------------------
(3) Bukti pelunasan kredit dan surat pengantar roya jaminan ke BPN agar
dimintakan ke Bank Mandiri ;------------------------------------------------------------
(4) Sebelum fasilitas Kredit Investasi Refinancing direalisir, fasilitas berjalan
yang ada di Bank Mandiri harus dilunasi dahulu. Bukti pelunasan
diserahkan ke BNI dan telah diverifikasi ;--------------------------------------------
(5) Disposisi Kredit Investasi pembelian kebun dilakukan sesuai kesepakatan
debitur dengan BNI, yakni terlebih dahulu melunasi fasilitas kredit PT.
Atakana Company di BNI ;---------------------------------------------------------------
(6) Bukti transaksi jual beli kebun yang telah ditandatangani para pihak
diserahkan ke BNI ;-------------------------------------------------------------------------
Karena total fasilitas kredit secara Group menjadi maksimum Rp
228.950.000.000,00 termasuk dalam Kategori Resiko A1 maka wewenang
memutus adalah Direktur Bisnis Banking (DIR-BK), dengan uji kepatuhan
Direkrut Kepatuhan (DIR-KN) ;---------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
9
Selanjutnya, Divisi Usaha Menengah menyampaikan Surat Nomor:
UMN/3.1/2140 kepada Divisi Risiko Kredit, Perihal: Penyampaian Perangkat
Analisa Kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari (calon debitur SKM Medan)
untuk memperoleh rekomendasi dari Divisi Risiko Kredit ;---------------------------
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, HARRY PRAKOSO selaku
Pemimpin Divisi Resiko Kredit melakukan Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya terkait Perangkat Analisa Kredit No. MDM/2/64/PAK tanggal 22
November 2010. Berdasarkan Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya No. DRK/2/367, Pemimpin Divisi Resiko Kredit menyampaikan
potensi resiko dan mitigasinya sebagai berikut :-----------------------------------------
1) Agar di Verifikasi dan evaluasi seluruh pos keuangan, lakukan
penyesuaian jika seandainya terdapat pencatatan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kepada debitur diingatkan untuk
menggunakan KAP yang tercatat di BNI ;--------------------------------------------
2) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya ;---------------------------------------------
3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murni
pemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modal
dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikat
oleh akta SOL ;------------------------------------------------------------------------------
4) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa
Kredit atas performance susunan pemegang saham dan pengurus. Untuk
mengetahui kapasitas dan bonifiditas dalam menjalankan usaha tersebut ;
5) Untuk mengikat komitmen Sdr. Boy Hermansyah diwajibkan untuk
bersedia diikat Personal Guarantee. Agar disyaratkan perusahaan untuk
melakukan rekrutment lebih banyak tenaga profesional yang memiliki
pengalaman dan latar belakang dalam industri perkebunan sawit ;--------
6) Agar diteliti dan dievaluasi atas perhitungan kebutuhan fasilitas yang
wajar/riil (sesuai dengan kebutuhan Kredit Investasi) ;---------------------------
7) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam PAK sehingga BNI
tidak salah dalam melakukan pembiayaan tersebut ;-----------------------------
8) Agar diteliti dan diwajibkan pada key person maupun anggota group untuk
menjamin secara pribadi maupun company atas fasilitas yang telah
diterima dari BNI ;---------------------------------------------------------------------------
9) Agar diteliti dan dievaluasi atas semua permasalahan hukum yang
mungkin timbul (konsultasi dengan Divisi Hukum), sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kredit ;--------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
10
- Bahwa potensi resiko dan mitigasi yang disampaikan oleh Direktur Kapatuhan
tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN
INDRIANY dan DARUL AZLI dikarenakan pada tanggal 06 September 2010,
Muhammad Abdul Karim Als M. Aka, Sardul Singh (Komisaris Utama PT.
Atakana Company) dan H. Abdul Wahab Yahya (Komisaris PT. Atakana
Company) sebagai Pihak Pertama membuat Kesepakatan Bersama dengan
Boy Hermansyah selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari sebagai
Pihak Kedua, dalam hal Pengelolaan Operasional Kebun Kelapa Sawit milik
PT. Atakana Company, namun tidak diinformasikan dalam seluruh Dokumen
Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang mencakup :--------------------------------------
a. Dokumen Utama yang teridiri dari : Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK),
Memorandum Analisa Kredit (MAK), Memorandum Pengusulan Kredit
(MPK), Memorandum Review Kredit (MRK) ;---------------------------------------
b. Dokumen Penunjang yang teridiri dari : Formulir Informasi Umum (FIU),
Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Analisa Proyeksi Keuangan
(FPK), Formulir Rating Nasabah (FRN), Formulir Analisa Cakupan dan
Pengikatan Agunan (FKJ), Formulir Evaluasi & Pemeriksaan Agunan
(FPJ), Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dan Laporan
Pembicaraan dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo/FLP) ;-------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa RADIYASTO membuat
tanggapan kepada Divisi UMN atas Potensi Resiko dan Mitigasinya yang
dimuat dalam Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya, Terdakwa
RADIYASTO menyatakan : “Antara penjual dan pembeli atau PT. Atakana
Company/Pemegang Saham dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari tidak ada
hubungan kepemilikan/kepengurusan/group usaha/family” ;-----------------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 juga, Divisi UMN menyampaikan
Perangkat Analisa Kredit Nomor : MDM/2/064 tanggal 22 Nopember 2010 An.
PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Credit Business Officer (CBRO) untuk
mendapatkan rekomendasi/Risk Assesment ;--------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2010 Credit Business Risk Officer
menyampaikan Surat Nomor : CBRO/INT/10.12/095/R kepada Divisi UMN
perihal Credit Assesment An. PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT.
Dwikwncana Semesta, yang menyampaikan beberapa saran kepada Divisi
UMN diantaranya : “Agar diperhatikan bahwa take over pinjaman dilaksanakan
berdasarkan outstanding kredit pada saat take over. Apabila outstanding kredit
lebih kecil dari maksimum kredit yang disetujui, kelebihannya tidak dapat
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
11
didisposisikan, sedangkan apabila oitstanding kredit lebih besar maka
kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur ;---------------------------------------------
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2010, Direktur Bisnis Banking
menulis Disposisi pada Memo yang disampaikan oleh Divisi Usaha Menengah
Nomor : UMN/1/901A tanggal 06 Desember 2010 Perihal Perangkat Analisa
Kredit Baru An. PT. Bahari Dwikencana Lestari : “Dapat menyetujui usulan
UMN untuk take over dan tambahan fasilitas PT. Bahari Dwikencana Lestari
sesuai Perangkat Analisa Kredit Usaha Menengah/1/901A tanggal 06
Desember 2010. Agar Disposisi Kepala divisi Usana Menengah dan Credit
Business Officer dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pencairan” ;-----------
- Bahwa terhadap petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini terlihat
dengan Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik SAH dan Rekan untuk
melakukan Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas +
3.500 hektar yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan
sarana perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD (Asset milik PT. Atakana Company)
dilakukan oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku
investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053
tanggal 03 Nopember 2010. Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik Sukardi,
Israr dan Rekan dilakukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari bukan oleh PT.
BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ; ----------------------------------
- Bahwa Disamping CBRO juga memberi petunjuk agar diperhatikan bahwa take
over pinjaman dilaksanakan berdasarkan outstanding kredit pada saat take
over. Apabila outstanding kredit lebih kecil dari maksimum kredit disetujui,
kelebihannya tidak dapat didisposisikan, sedangkan apabila outstanding kredit
lebih besar maka kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur. Akan tetapi
pada dalam pelaksanaannya seluruh maksimum kredit take over adalah
sebesar Rp 23.000.000.000,00 dicairkan, walaupun pada saat itu outstanding
kredit di Bank Mandiri bersaldo Nihil, seharusnya kredit take over tersebut
tidak boleh didisposisi oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY
dan DARUL AZLI karena kenyataannya tidak ada take over antara Bank
Mandiri kepada PT. BNI (Persero) tbk SKM Medan ;-----------------------------------
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Joppy J. Lamonge selaku Kepala
Divisi Kepatuhan melakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit
An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam cheklist Uji
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
12
Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian
diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan
pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin
kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini terlihat dari
kondisi pelaksanaan sebagai berikut :------------------------------------------------------
a.-- Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan
Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan rekan
Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.XI.10.406 dicantumkan tertanggal 05
Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal
06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan
Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama
Nomor : SPK.SAH.02.Mdn. X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas
permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi
selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana
Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI
SKM Medan, sehingga penilian menjadi tidak sah, karena objek yang
dinilai yaitu SHGU Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan
tanpa ada izin dari PT Atakana Company ;------------------------------------------
b.-- Belum adanya Akte Jual Beli yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI. Mengenai hal
ini Notaris Lila Meutia, SH telah mengatakan kepada TITIN INDRIANY
bahwa proses peralihan hak sertifikat HGU No. 102 dari PT. Atakana
Company kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari akan memakan waktu
lama karena proses tersebut didahului dengan adanya izin Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tempat dimana objek HGU berada, yaitu BPN
Aceh Timur, kemudian ke Kanwil BPN Banda Aceh dan selanjutnya
diteruskan ke BPN Pusat di Jakarta, yang dikomentari oleh TITIN
INDRIANY: “Iya memang begitu, urus sajalah bu biar cepat selesai izin
dari BPN”. Notaris Lila Meutia, SH juga menjelaskan kepada TITIN
INDRIANY bahwa Notaris tersebut tidak berwenang untuk membuat Akta
Jual Beli atas objek SHGU No.102 karena bukan berada di wilayah
kerjanya dan syarat-syaratnya berupa izin BPN Setempat, izin BPN
Wilayah dan izin BPN Pusat juga belum terpenuhi. Notaris Lila Meutia, SH
hanya berwenang membuat Akta Perjanjian Jual Beli (dilaksanakan pada
tanggal 24 Desember 2010), yaitu berupa surat yang dibuat oleh Notaris
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
13
berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli
atas objek SHGU No.102 ;---------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDIRANY, dan
DARUL AZLI mengajukan surat Nomor : MDM/2/1550/R tertanggal 14
Desember 2010 kepada Rahmat Jaya Putra selaku Pgs. Pengelola (Juris unit
HKE), dan kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 Rahmat Jaya Putra
selaku Pgs. Pengelola (Jurist Unit HKE) menyampaikan Legal Advis
berkenaan dengan penjualan jaminan kredit PT. Atakana Company dalam
rangka pelunasan kredit debitur yang bersangkutan, dalam Legal Advis
diantaranya diuraikan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------
a.-- PT. Atakana Company Group merupakan debitur PT. BNI (Persero) Tbk
Sentra Kredit Menengah Medan sejak tahun 1996 dengan status kredit
sekarang macet (golongan V) ;---------------------------------------------------------
b.-- Agunan kredit berupa bukti milik SHGU No. 102 telah diikat sempurna
mulai HT I, HT II, HT III dan HT IV dengan nilai Pengikatan Hak
Tanggungan sebesar Rp 20.800.000.000,00 ;--------------------------------------
c.-- Susunan Pengurus PT. Atakana Company :----------------------------------------
a) Muhammad Abdul Karim (M. Aka), Direktur Utama, pemilik 45%
saham ;-----------------------------------------------------------------------------------
b) Drs. M Yusuf Abdullah Raden MM, Direktur, pemilik 10% saham ;----
c) Sardul Singh, Komisaris Utama, pemilik 30% saham ;---------------------
d) Abdul Wahab Yahya, Komisaris, pemilik 15% saham ;---------------------
d.-- Tanpa saling mengetahui, masing-masing Direksi dan Komisaris selaku
pribadi meminjam uang kepada Joesra J. Bahroeny dengan menjaminkan
saham masing masing, dengan bukti-bukti sebagai berikut :------------------ - M Aka Rp 45.670.841.123,00 Pernyataan Penitipan U ang 04 Des 2009 ;
- Sardul S Rp 560.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- Abdul W Rp 336.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- M Yusuf Rp 224.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
Jumlah Rp 46.231.401.123,00
e. Pada tanggal 15 November 2010, Joesra J. Bahroeny melayangkan Somasi
kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Atakana Company
untuk segera melunasi hutang mereka ;-------------------------------
f.--- Pada tanggal 22 November 2010, M Yusuf, Sardul Singh dan Abdul
Wahab melunasi hutang pribadi mereka dengan total seluruhnya Rp
1.120.000.000,00 dengan mentransfer dananya dari Bank Danamon
Medan ke Rekening No. 0633010112200026 an Sdri. Joesra J.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
14
Bahroeny, namun seluruh Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual
Saham tidak pernah dicabut ;----------------------------------------------------------
g.-- Mengenai hutang-hutang pribadi M. Aka merupakan tanggung jawab
pribadi, namun untuk mengantisipasi resiko yuridis bagi BNI dan BOY
HERMANSYAH maka solusinya BNI dapat menjadi fasilisator dalam
proses penjualan dan pengalihan aset PT. Atakana Company ;-----------
h.-- Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah
memantau dan memastikan setiap proses penjualan dan pengalihan aset
berjalan sesuai rencana dan yang terpenting semua Direksi dan
Komisaris PT. Atakana Company dan Boy Hermansyah membuat Surat
Pernyataan yang menjamin akan bertanggungjawab dan membebaskan
BNI dari tuntutan Joesra dan pihak ketiga lainnya ;-----------------------------
- Bahwa Legal Advis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa RADIYASTO,
bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini diketahui dari kondisi
sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------
1) BNI tidak pernah menjadi fasilitator dalam proses penjualan dan pengalihan
aset PT. Atakana Company ;---------------------------------------------
2) Tidak ada Surat Pernyataan dari Direksi dan Komisaris PT. Atakana
Company dan Boy Hermansyah yang dapat menjamin akan
bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari tuntutan Joesra dan pihak
ketiga lainnya ;------------------------------------------------------------------------------
3) Sekalipun pelaksanaan jual beli kebun PT. Atakana Company belum
terealisasi, Terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan tetap menandatangani Perjanjian
Kredit Investasi untuk pembelian kebun dengan PT. Bahari Dwikencana
Lestari ;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan Akta
Notaris Lila Meutia SH No: 43/2010, BOY HERMANSYAH memberi kuasa
kepada Terdakwa RADIYASTO, khusus untuk membebankan Hak
Tanggungan sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp
115.000.000.000,00 atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) Hak Guna
Usaha No. 102 atas sebidang tanah seluas 3.455 Ha di Provinsi Daerah
Istimewa Aceh Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Rantau Peureulak Desa
Berandang, untuk menjamin pelunasan utang PT. Bahari Dwikencana Lestari
sejumlah Rp 129.000.000.000,00 kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
15
- Bahwa kemudian sesuai dengan surat PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Nomor : WMD/4.3.2 tanggal 28 Desember 2010 perihal
pembuatan Akta Perjanjian Kredit berserta Accessorisnya An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari, Notaris Lila Meutia, SH menandatangani Surat
Keterangan Nomor : 822/LM/N/2010 yang menyatakan bahwa :-------------------
a) SHGB No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 terdaftar an. PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan SHGU No. 102 tanggal 18 Juni 1996 yang sedang
dalam pengurusan balik nama dari an. PT. Atakana Company menjadi an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari, telah dilakukan cek bersih dengan hasil
bersih (tidak bermasalah) dan tidak dalam sengketa melalui Notaris/PPAT
Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat
dilaksanakan pengikatan secara sempurna ;----------------------------------------
b) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 40/2010 dan
No. 41/2010 (seharusnya No. 43/2010) tanggal 28 Desember 2010
masing-masing atas sebidang tanah HGB No. 02 dan HGU No. 102 telah
ditandatangani sebagaimana mestinya untuk menjamin hutang Debitur an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;-----------
c) Selanjutnya akan dilaksanakan pendaftaran :--------------------------------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 43.000.000.000,00
terhadap SHGU No. 02 an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp
115.000.000.000,00 terhadap SHGU No. 102 yang dalam proses balik
nama ke an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;----------------------------------
- Bahwa seluruh petunjuk yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Bangking,
Divisi Usaha Menengah, Credit Business Risk Officer dan Direktur Kepatuhan
tidak dipenuhi oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan
DARUL AZLI, namun Terdakwa RADIYASTO tetap melaksanakan
penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit kepada BOY
HERMANSYAH selaku direktur PT Bahari Dwikencana Lestari yaitu sebagai
berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Perjanjian Kredit No. 2010. 056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;
2) Perjanjian Kredit No. 2010.057 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum
sebesar Rp.20.000.000.000,00 ;--------------------------------------------------------
3) Perjanjian Kredit No. 2010. 058.MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI pembelian kebun PT.Atakana sebesar Rp.74.500.000.000,00 ;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
16
4) Perjanjian Kredit No. 2010.059 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.11.500.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Bahari Dwikencana
Lestari menyampaikan Surat Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 Hal: Permohonan
Penerimaan Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Medan agar mencairkan kredit sebesar Rp 117.500.000.000.000,00
dengan rincian :----------------------------------------------------------------------------------- - Kredit Modal Kerja Takeover Rp 23.000.000.000,00
- Kredit Investasi Baru Refinancing Rp 20.000.000.000,00
- Kredit Investasi (Pengadaan Atakana) Rp 74.500.000.000,00
Total Rp 117.500.000.000,00
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga, Terdakwa
Radiyasto menyampaikan Surat No. MDM/2/1607/R kepada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan perihal : Maintenance
Rekening KMK an PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan Customer
Identification Flyer (CIF) No. 9183752999 terkait pemberian kredit sebesar Rp
129.000.000.000,00 ;---------------------------------------------------------------------------
- Bahwa atas dasar permintaan dari Terdakwa Radiyasto tersebut, maka pada
tanggal 29 Desember 2010, PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan mendebet
Rekening Koran Pinjaman An. PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor :
9183752999 dengan Nomor Rekening : 0210123194 (KMK BNI) sebesar Rp
23.000.000.000,00 dan Nomor Rekening : 0210127064 (KI BNI) sebesar
Rp 20.000.000.000,00, sekaligus mengkredit Rekening Giro Nomor :
0207115848 An. PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
43.000.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
Dengan dikreditnya Rekening Giro Nomor : 0207115848 An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 43.000.000.000,00 maka PT. Bahari
Dwikencana Lestari telah menerima seluruh Kredit Modal Kerja (KMK) Take
Over sebesar Rp 23.000.000.000,00 dan Kredit Investasi (KI) refinancing
sebesar Rp 20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sopar Siburian No. 04 tanggal 16 Nopember
2010, pada tanggal 30 Desember 2010, BOY HERMANSYAH
menandatangani Surat Pernyataan bahwa transaksi jual beli PT. Atakana
Company pemilik SHGU Nomor 102 telah lunas pembayarannya oleh pembeli
yaitu Boy Hermansyah sendiri selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana
Lestari kepada BOY HERMANSYAH sendiri mewakili PT. Atakana Company
(selaku penjual) ditujukan untuk kepentingan BOY HERMANSYAH selaku
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
17
Direktur PT. Bahari Dwi Kencana (selaku pembeli). Selanjutnya BOY
HERMANSYAH melunaskan pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp 61.242.998.340,00 dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit
investasi sebesar Rp 74.500.000.000. Pada tanggal 30 Desember 2010 juga
BOY HERMANSYAH menyampaikan surat Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, dalam Surat
tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------
1. Penjualan asset PT. Atakana Company berupa Kebun seluas ±3.455 Ha
telah disepakati seharga Rp 115.000.000.000,00 ;--------------------------------
2. Pembayaran yang telah dilakukan (Self Financing) sebesar Rp
53.757.001.660 terdiri dari :-------------------------------------------------------------- 1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,00
2. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,00
3. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,00
4. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,00
5. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,00
6. BPHTB Rp 3.000.000.000,00
7. PBB Rp 525.000.000,00
8. Cadangan untuk Ibu Yoesra (via Sardul & Wahab) Rp 10.000.000.000,00
Jumlah Rp 53.757.001.660,00
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar fasilitas Kredit Investasi Rp
74.000.000.000 dapat disposisi dengan cara :--------------------------------------
1. Dibayarkan ke Rekening PT. Atakana Company di BNI sebesar Rp
61.242.998.340,00 ;-------------------------------------------------------------------
2. Ditransfer ke Rekening Giro No. 207115858 atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 13.257.001.660,00 ;------------------------
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 juga, Terdakwa RADIYASTO
menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/1627/R kepada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Hal: Disposisi Kredit Investasi
PT. Bahari Dwikencana Lestari. Dalam surat tersebut, berdasarkan
Memorandum No. MDM/2/236 tanggal 29 Desember 2010 dan Surat PT.
Bahari Dwikencana Lestari No. 217/Ho.Gen/XII/ 2010 tanggal 30 Desember
2010, Terdakwa RADIYASTO meminta kepada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk kantor Cabang Medan untuk melakukan hal sebagai berikut :
(1)Melakukan pelunasan seluruh rekening PT. Atakana Company Group
dengan setoran setelah dikurangi discount dengan melakukan pendebetan
rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
18
210013229 sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan kredit rekening PT.
Atakana Company Group ;---------------------------------------------------------------
(2)Melakukan disposisi rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 13.257.001.660,00 ke
rekening giro PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening 207115848;
(3)Melakukan pendebetan rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 1.242.998.340,00 dan
mengkredit rekening PT. Atakana Company Nomor Rekening 66818667 ;
- Bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa RADIYASTO tersebut, kemudian
pada tanggal 30 Desember 2010, Bank BNI Cabang Medan mendebet
Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan Nomor Rekening:
0210131229 (Kredit Investasi BNI) an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar
Rp 60.000.001.001,00 dan mengkredit Rekening PT. Atakana Company
Group, yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------- (1) PT. Atakana Company Rp 13.000.000.000,00
(2) CV. Sinar Serdang Rp 5.750.000.000,00
(3) PT. Halal Food Indonesia Rp 24.250.000.000,00
(4) PT. Tirta Amazone Rp 17.000.000.000,00
Jumlah Rp 60.000.000.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BNI Cabang
Medan mendebet Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan
Nomor Rekening: 0210131229 (Kredit Investasi BNI) An PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 14.499.998.999,00 dan mengkredit Rekening
Giro Nomor: 0207115848 an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
13.257.001.660,00 dan ke Nomor Rekening 66818667 PT. Atakana Company
sebesar Rp 1.242.997.339,00 ;---------------------------------------------------------------
Dengan demikian PT. Bahari Dwikencana Lestari telah menerima seluruh
Kredit Investasi (KI) Pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar Rp
74.500.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa perbuatan terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan bersama-sama dengan TITIN INDRIANY
selaku Relationship Manager (RM) pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan dan DARUL AZLI selaku Pemimpin Kelompok pada BNI
SKM Medan sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum
karena perbuatan tersebut bertentangan dengan :--------------------------------------
1) Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi dan Menengah
(IN/023/MAR tgl. 20-02-2006) :------------------------------------------
(1) Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :-------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
19
(1.1) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada
petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;-----------------------------
(1.2) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka
RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive
RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan
dengan debitur/calon debitur maupun pihak ketiga) ;---------------
(2) Self Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.
Bukti-bukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam
kontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :------------------------------
(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;--------------
(2.2) Akta Pendirian/Perubahan ;-------------------------------------------------
(2.3) Barang-barang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;----
(3) Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank
wajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima dari
Kantor Pelayanan Pajak setempat ;----------------------------------------------
(4) Penggunaan appraisal (penilai) independen dalam menilai jaminan
kredit berupa harta tetap diwajibkan untuk seluruh segmen, dengan
ketentuan “bagi debitur baru dengan fasilitas kredit di atas Rp
5.000.000.000,00” ;--------------------------------------------------------------------
(5) Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan, khususnya
untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga
pembanding, antara lain :------------------------------------------------------------
a. Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang
jaminan ;----------------------------------------------------------------------------
b. Informasi harga dari Pemda setempat ;------------------------------------
c. Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen ;----------
d. Informasi harga dari perusahaan asuransi, dan lain-lain ;-----------
(6) Pemilihan perusahaan penilai dilakukan oleh debitur ;--------------------
(7) Perusahaan penilai independen dipersyaratkan harus memberikan
jasa- jasanya secara profesional dan obyektif ;--------------------------------
(8) Kerangka pokok dari isi Term of Reference (TOR) untuk Perusahaan
Penilai (Apraisal) ditetapkan oleh BNI ;------------------------------------------
(9) Agunan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat
diterima sebagai agunan kredit, kecuali agunan tersebut telah
diserahkan ke BNI ;-------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
20
(10) Ketentuan pengikatan agunan diatur sebagai berikut: Pelaksanaan
pengikatan langsung oleh pemilik (tidak menggunakan lembaga
kuasa) ;-----------------------------------------------------------------------------------
(11) Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam menerima
agunan dari pihak ketiga: Barang agunan tersebut dijaminkan/
diserahkan langsung oleh pemilik agunan kepada Bank ;----------------
(12) Dalam hal pemegang saham/pengendali perusahaan adalah
perusahaan (bukan perorangan), maka dimintakan Company
Guarantee yang harus dilampiri dengan rincian Harta Kekayaan
Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan
Perusahaan ;----------------------------------------------------------------------------
(13) Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Pasal 88) dan Surat Divisi Hukum kepada Segenap
Organisasi No. HUK/4/02353 tanggal 15 September 1997, ditetapkan
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------
a. Perusahaan Terbatas (PT) yang menjaminkan seluruh atau
sebagian besar (lebih dari 50%) assetnya, maka PT yang
bersangkutan wajib mengumumkan penjaminan tersebut dalam 2
(dua) surat kabar harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pengikatan agunan ;------------------------------------------
b. Hal-hal minimal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut
adalah nama PT yang menjaminkan assetnya, nama
Bank/Kreditur, data/identitas lengkap dari asset yang dijaminkan,
tanggal pengikatan agunan kredit ;------------------------------------------
(14) Pembuatan Feasibility Study (FS) oleh konsultan, diwajibkan bagi
Calon Debitur yang mengajukan permohonan KI dengan maksimum
diatas Rp 5.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------
(15) Pemberian Refinancing diatas Rp 5 milyar wajib disertai Feasibility
Study yang dibuat oleh Konsultan Independen ;------------------------------
(16) Analisa Laba/Rugi dan Neraca dilakukan berdasarkan data keuangan
debitur untuk 4 (empat) tahun terakhir ;------------------------------------------
(17) Pemberian kredit baru dan/atau tambahan kredit sebesar Rp
50.000.000.000,00 keatas harus dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Komisaris ;--------------------------------------------------------------------
(18) Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan
agunan dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit ;----
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
21
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukan
terdakwa RADIYASTO secara bersama-sama dengan TITIN INDRIANY,
DARUL AZLI, MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH
adalah dengan maksud hendak memperkaya Terdakwa sendiri atau setidak-
tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini BOY HERMANSYAH selaku
Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari atau setidak-tidaknya orang lain selain
BOY HERMANSYAH ;--------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-
4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012, akibat perbuatan terdakwa
RADIYASTO bersama-sama dengan TITIN INDRIANY, DARUL AZLI,
MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH telah menimbulkan
kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp.
117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;---------------------------------------------------------
Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----------
Subsidair :----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Ia, Terdakwa DRS. RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra Kredit
Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan yang diangkat
berdasarkan surat keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/451/SDM/1/R tanggal 6 Juli 2010 baik secara
sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DARUL AZLI selaku
Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia
(Persero) Tbk Medan, TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager Sentra
Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan,
MOCHAMMAD SAMSUL HADI selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik
SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN & REKAN (SAH & Rekan)
dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari
(DPO) (masing-masing sebagai dakwa yang penuntutannya dilakukan secara
terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan
September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
22
BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan atau setidak tidaknya pada
tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal
07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut
melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp.
117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidak-
tidaknya sejumlah itu, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari adanya kredit macet PT. Atakana Company di PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sebesar + Rp
13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang jaminannya adalah
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang
di atasnya ditanami kelapa sawit ;-----------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap kredit macet PT. Atakana Company tersebut, pihak PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sekira tanggal 30 Juli 2010
mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang Star agar barang
jaminan Kredit PT. Atakana Company tersebut berupa perkebunan sawit
SHGU No.102 dilakukan pelelangan ;------------------------------------------------------
- Bahwa mengetahui adanya rencana PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan untuk melelang perkebunan sawit SHGU No.102 melalui
Balai Lelang Star, pada tanggal 12 Agustus 2010 MUHAMMAD ABDUL
KARIM Als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company mengajukan
Surat Permohonan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dengan permohonan agar asset PT. Atakana Company berupa kebun
kelapa sawit seluas 3.455 Ha (SHGU No. 102) tidak dilakukan pelelangan
karena sudah ada peminat ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Medan menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/215 perihal :
Penyelesaian Kredit PT. Atakana Company dan Group kepada MUHAMMAD
ABDUL KARIM Als M. AKA selaku Direktur PT. Atakana Company, dalam
surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
23
1) Agar penjualan asset dimaksud dilakukan lebih serius dan minimal setoran
tahap awal (Down Payment) untuk penyelesaian PT. Atakana Company
dan CV. Sinar Serdang ;------------------------------------------------------------------
2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 pembayaran Down
Payment belum diterima, maka proses lelang tetap berjalan sesuai
ketentuan berlaku ;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ternyata PT.
Atakana Compay belum melakukan pembayaran Down Payment, namun
proses lelang tidak direalisasikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada bulan September 2010 MUHAMMAD ABDUL KARIM Als. M. AKA
bersama. SARDUL SING (Direktur Utama & Komisaris Utama PT. Atakana
Company) dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwikencana Lestari (BDL) kembali menghadap Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang waktu itu sudah dijabat oleh
Terdakwa RADIYASTO guna membicarakan mengenai rencana jual beli kebun
SHGU No.102 dan bersama dengan group usahanya yaitu PT. Halal food, PT.
Sinar Serdang, dan PT.Tirta Amazone, PT. Atakana Company menyampaikan
permohonan penyelesaian kredit ke PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan, selanjutnya permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa
RADIYASTO ;-------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya TITIN INDRIANY meminta kelengkapan dokumen
persyaratan pengajuan kredit kepada BOY HERMANSYAH melalui Arif
Hartono (staf PT. BDL), lalu berkas-berkas yang diminta tersebut oleh Arif
Hartono diserahkan kepada TITIN INDRYANI. Berkas-berkas tersebut lengkap
sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan permohonan kredit secara resmi
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, kecuali
dokumen berupa Laporan Appresial Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SHGB No. 02
dan Kebun Kelapa Sawit SHGU No. 102 milik PT. Atakana. Adapun berkas-
berkas yang dilengkapi adalah :--------------------------------------------------------------
1) Laporan produksi periode Januari 2010 s/d Oktober 2010 ;---------------------
2) Laporan In house keuangan periode Januari 2010 s/d Juni 2010 ;----------
3) Foto Copy SHGB No. 02 milik PT. BDL ;---------------------------------------------
4) Foto Copy SHGU No. 102 milik PT. Atakana yang saya peroleh dari Pak
BOY ;-------------------------------------------------------------------------------------------
5) Daftar aset PT. BDL ;----------------------------------------------------------------------
6) Laporan penjualan Per September 2010 ;--------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
24
7) Rekening Koran di Bank Mandiri 3 (tiga) bulan terakhir ;------------------------
- Bahwa selanjutnya BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwi Kencana Lestari mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada
PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-------------------
1.-- Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00 ;-----
2.-- Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp. 20.000.000.000,00;
3.-- Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp.
90.000.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sehubungan dengan surat permohonan kredit dari BOY
HERMANSYAH tersebut, kemudian Terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin
Sentra Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22
Nopember 2010 mendisposisikan surat tersebut kepada DARUL AZLI selaku
Pemimpin Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan
dengan disposisi, ”follow segera”, dan oleh DARUL AZLI membuat disposisi
kepada TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager dengan isi
disposisi“proses dengan teliti dan prudent” ;----------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa RADIYASTO, bersama DARUL AZLI dan TITIN
INDRIANY menyusun (Memorandum Analisa Kredit (MAK), adapun hal-hal
yang dianalisa dalam Memorandun Analisa Kredit tersebut adalah : Formulir
informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan,Formulir Rating Nasabah,Formulir
Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan, kemudian Memorandum
Analisa Kredit (MAK) tersebut ditandatangani oleh TITIN INDRIANY dan
Maskuri lalu disetujui oleh terdakwa RADIYASTO dan DARUL AZLI. Adapun
isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah merekomendasikan hal-
hal sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari bank Mandiri sebesar
maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------
2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar
Rp.20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar
Rp.11,500.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap permohonan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
diajukan BOY HERMANSYAH, terdakwa RADIYASTO bersama-sama dengan
TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI berpendapat “wajar untuk
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
25
dipertimbangkan”, selanjutnya Rekomendasi tersebut sebagai bahan
pertimbangan bagi Krisna selaku Pejabat Pemutus kredit yaitu Directur
Busines Banking melalui Dinno Indiano selaku Divisi UMN ;-----------------------
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dianalisa oleh terdakwa RADIYASTO bersama-sama dengan
TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI yang dalam analisanya memberi pendapat
“wajar untuk dipertimbangkan” adalah tidak benar karena terdakwa
RADIYASTO bersama-sama dengan TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI
telah “memanipulasi” data-data yang menjadi pertimbangan mereka tersebut,
yaitu :------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa SHGU No.102 yang dijadikan sebagai jaminan adalah jaminan
kredit yang sebelumnya diajukan oleh Muhammad Abdul Karim alias M.
Aka pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang
posisinya saat itu dalam taraf kredit macet dan kepemilikannya belum
beralih dari kepada BOY HERMANSYAH ;------------------------------------------
2. Bahwa disamping itu analisa yang dilakukan oleh terdakwa RADIYASTO
bersama-sama dengan TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI telah pula
menggunakan laporan appraisial yang dilakukan oleh MUHAMMAD
SYAMSUL HADI, MM Mappi selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian asset PT Atakana Company atas
SHGU No.102 dan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Laporan
Akuntan Independen (LAI) Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Meilina
Pangaribuan, MM, No.07/KAP-MP/LA/II/2009 tanggal 18 Februari 2009,
padahal pada tanggal 10 Februari 2009 PT BNI (Persero) Tbk telah
mengeluarkan surat yang ditujukan kepada KAP Dra.Meilina
Pangaribuan,MM bahwa KAP Dra.Meilina Pangaribuan,MM telah diblack
list oleh PT BNI (Persero) Tbk untuk tidak dapat diterima menjadi rekanan
Jasa Akuntan Publik di BNI sesuai dengan Surat N0.DRK/5/148 ;---------
- Bahwa walaupun terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan
DARUL AZLI mengetahui status SHGU No.102 sebagai jaminan kredit PT.
Atakana Company Grup di PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dan kepemilikannya belum beralih kepada BOY HERMANSYAH tetapi
terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI tetap
membuat usulan kredit pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dituangkan
dalam Ikhtisar Persetujuan Kredit Nomor : MDM/2/64/PAK untuk PT. Bahari
Dwikencana Lestari dengan fasilitas kredit yang diusulkan sebesar Rp
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
26
129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
1.-- Kredit Modal Kerja Take over dari Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00
(dua puluh tiga milyar rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun ;------------------
2.-- Kredit Investasi Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam sebesar
Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), jangka waktu 59 bulan ;
3.-- Kredit Investasi pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp.74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah),
jangka waktu 120 bulan ;------------------------------------------------------------------
4.-- Kredit Investasi Rehabilitasi tanaman sawit sebesar Rp.11.500.000.000,00
(sebelas milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 60 bulan ;--------------
- Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kredit tertanggal 22 Nopember 2010
tersebut kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, Terdakwa RADIYASTO
menyampaikan Perangkat Analisa Kredit (PAK) Atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT. Multi Arta Semesta, dengan Surat Nomor :
MDM/2/1481/R kepada Divisi UMN PT. BNI (Persero) Tbk di Jakarta untuk
mendapatkan keputusan dari Pejabat Pemutus Kredit ;-------------------------------
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010, TITIN INDRIANY melakukan
hubungan telepon dengan BOY HERMANSYAH terkait Verifikasi kepada
Penjual SHGU No. 102, dengan hasil pembicaraan sebagai berikut :-----------
a. BOY HERMANSYAH selaku pemegang kuasa jual menjelaskan bahwa
yang bersangkutan telah memperoleh kuasa penuh untuk menjual
sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102 seluas ±3.455 Ha ;
b. Boy Hermansyah menyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu yang
dibangun atau berdiri di atas tanah tersebut belum pernah dijual ;----------
c. Dan selaku penerima kuasa, yang bersangkutan dibebaskan dari segala
tanggungjawab terhadap pihak ketiga ;-----------------------------------------------
- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2010, BOY HERMANSYAH melalui
Arif Hartono meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik SAH &
Rekan untuk memberikan pendapatnya terkait nilai pasar dan nilai likuidasi
atas properti berupa kebun kelapa sawit, yang terdiri dari tanah, tanaman dan
infrastrukur PT. Atakana Company ;---------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik, atas permintaan dari BOY HERMANSYAH melalui Arif Hartono
melakukan penilan terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur PT. Atakana
Company, dan penilaian tersebut dibuat dalam bentuk laporan yaitu Laporan
No. File: PP.SAH.02Mdn.XI. 0406 Perihal: Laporan Penilaian Kebun PT.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
27
Atakana Company seluas ± 3.455 Ha, dengan hasil penilaian sebagai sebagai
berikut: Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05
November 2010 adalah Rp 120.254.700.000,00 dan Rp 84.156.900.000,00.
Laporan ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, akan
tetapi laporan tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan kantor Jasa Penilai
Publik telah melakukan penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur
PT. Atakana Company yaitu SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari
pemilik tanah yaitu MUHAMAD ABDUL KARIM Als. M.AKA selaku direktur PT
ATAKANA COMPANY ;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 juga, Divisi Usaha Menengah
menyampaikan Memo No. UMN/1/901A kepada Direktur Usaha Kecil,
Menengah dan Syariah Hal: Perangkat Analisa Kredit Baru PT. Bahari
Dwikencana Lestari (Group PT. Dwikencana Semesta (DS), Debitur SKM
Medan). Berdasarkan Memo tersebut Fasilitas kredit berjalan perusahaan
Group sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------- Jenis Fasilitas Maks sekarang Perubahan Maks Diusulkan
PT. DS:
- KI Ref Kebun 24.950.000.000,00 0,00 24.950.000.000,00
- KI Kebun Baru 65.000.000.000,00 0,00 65.000.000.000,00
- KI IDC 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00
Sub Total 99.950.000.000,00 0,00 99.950.000.000,00
Total Group 99.950.000.000,00 129.000.000.000,00 228.950.000.000,00
Dengan memo tersebut Divisi Usaha Menengah merekomendasikan agar usul
SKM disetujui oleh DIR-BK dengan tambahan beberapa persyaratan,
diantaranya:---------------------------------------------------------------------------------------
(1)Proses take over harus dilakukan dengan benar dan teliti dan pastikan
semua dokumen kredit telah dapat dikuasai yang selanjutnya atas semua
jaminannya dilakukan pengikatan dan penutupan asuransi sesuai
ketentuan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------
(2)Disposisi take over dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari
rekening pinjaman debitur di BNI ke rekening pinjaman debitur di Bank
Mandiri ;---------------------------------------------------------------------------------------
(3) Bukti pelunasan kredit dan surat pengantar roya jaminan ke BPN agar
dimintakan ke Bank Mandiri ;------------------------------------------------------------
(4) Sebelum fasilitas Kredit Investasi Refinancing direalisir, fasilitas berjalan
yang ada di Bank Mandiri harus dilunasi dahulu. Bukti pelunasan
diserahkan ke BNI dan telah diverifikasi ;--------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
28
(5) Disposisi Kredit Investasi pembelian kebun dilakukan sesuai kesepakatan
debitur dengan BNI, yakni terlebih dahulu melunasi fasilitas kredit PT.
Atakana Company di BNI ;---------------------------------------------------------------
(6) Bukti transaksi jual beli kebun yang telah ditandatangani para pihak
diserahkan ke BNI ;------------------------------------------------------------------------
Karena total fasilitas kredit secara Group menjadi maksimum Rp
228.950.000.000,00 termasuk dalam Kategori Resiko A1 maka wewenang
memutus adalah Direktur Bisnis Banking (DIR-BK), dengan uji kepatuhan
Direkrut Kepatuhan (DIR-KN) ;----------------------------------------------------------------
Selanjutnya, Divisi Usaha Menengah menyampaikan Surat Nomor:
UMN/3.1/2140 kepada Divisi Risiko Kredit, Perihal: Penyampaian Perangkat
Analisa Kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari (calon debitur SKM Medan)
untuk memperoleh rekomendasi dari Divisi Risiko Kredit ;---------------------------
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, HARRY PRAKOSO selaku
Pemimpin Divisi Resiko Kredit melakukan Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya terkait Perangk
- at Analisa Kredit No. MDM/2/64/PAK tanggal 22 November 2010. Berdasarkan
Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya No. DRK/2/367, Pemimpin
Divisi Resiko Kredit menyampaikan potensi resiko dan mitigasinya sebagai
berikut :-----------------------------------------
1) Agar di Verifikasi dan evaluasi seluruh pos keuangan, lakukan
penyesuaian jika seandainya terdapat pencatatan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kepada debitur diingatkan untuk
menggunakan KAP yang tercatat di BNI ;--------------------------------------------
2) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya ;----------------------------------------------
3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murni
pemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modal
dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikat
oleh akta SOL ;------------------------------------------------------------------------------
4) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa
Kredit atas performance susunan pemegang saham dan pengurus. Untuk
mengetahui kapasitas dan bonifiditas dalam menjalankan usaha tersebut ;
5) Untuk mengikat komitmen Sdr. Boy Hermansyah diwajibkan untuk
bersedia diikat Personal Guarantee. Agar disyaratkan perusahaan untuk
melakukan rekrutment lebih banyak tenaga profesional yang memiliki
pengalaman dan latar belakang dalam industri perkebunan sawit ;---------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
29
6) Agar diteliti dan dievaluasi atas perhitungan kebutuhan fasilitas yang
wajar/riil (sesuai dengan kebutuhan Kredit Investasi) ;---------------------------
7) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam PAK sehingga BNI
tidak salah dalam melakukan pembiayaan tersebut ;-----------------------------
8) Agar diteliti dan diwajibkan pada key person maupun anggota group untuk
menjamin secara pribadi maupun company atas fasilitas yang telah
diterima dari BNI ;---------------------------------------------------------------------------
9) Agar diteliti dan dievaluasi atas semua permasalahan hukum yang
mungkin timbul (konsultasi dengan Divisi Hukum), sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kredit ;--------------------------------------------------
- Bahwa potensi resiko dan mitigasi yang disampaikan oleh Direktur Kapatuhan
tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN
INDRIANY dan DARUL AZLI dikarenakan pada tanggal 06 September 2010,
Muhammad Abdul Karim Als M. Aka, Sardul Singh (Komisaris Utama PT.
Atakana Company) dan H. Abdul Wahab Yahya (Komisaris PT. Atakana
Company) sebagai Pihak Pertama membuat Kesepakatan Bersama dengan
Boy Hermansyah selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari sebagai
Pihak Kedua, dalam hal Pengelolaan Operasional Kebun Kelapa Sawit milik
PT. Atakana Company, namun tidak diinformasikan dalam seluruh Dokumen
Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang mencakup :---------------------------------------
a. Dokumen Utama yang teridiri dari : Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK),
Memorandum Analisa Kredit (MAK), Memorandum Pengusulan Kredit
(MPK), Memorandum Review Kredit (MRK) ;----------------------------------------
b. Dokumen Penunjang yang teridiri dari : Formulir Informasi Umum (FIU),
Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Analisa Proyeksi Keuangan
(FPK), Formulir Rating Nasabah (FRN), Formulir Analisa Cakupan dan
Pengikatan Agunan (FKJ), Formulir Evaluasi & Pemeriksaan Agunan
(FPJ), Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dan Laporan
Pembicaraan dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo/FLP) ;-------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa RADIYASTO membuat
tanggapan kepada Divisi UMN atas Potensi Resiko dan Mitigasinya yang
dimuat dalam Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya, Terdakwa
RADIYASTO menyatakan : “Antara penjual dan pembeli atau PT. Atakana
Company/Pemegang Saham dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari tidak ada
hubungan kepemilikan/kepengurusan/group usaha/family” ;-----------------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 juga, Divisi UMN menyampaikan
Perangkat Analisa Kredit Nomor : MDM/2/064 tanggal 22 Nopember 2010 An.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
30
PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Credit Business Officer (CBRO) untuk
mendapatkan rekomendasi/Risk Assesment ;--------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2010 Credit Business Risk Officer
menyampaikan Surat Nomor : CBRO/INT/10.12/095/R kepada Divisi UMN
perihal Credit Assesment An. PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT.
Dwikencana Semesta, yang menyampaikan beberapa saran kepada Divisi
UMN diantaranya : “Agar diperhatikan bahwa take over pinjaman dilaksanakan
berdasarkan outstanding kredit pada saat take over. Apabila outstanding kredit
lebih kecil dari maksimum kredit yang disetujui, kelebihannya tidak dapat
didisposisikan, sedangkan apabila oitstanding kredit lebih besar maka
kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur ;---------------------------------------------
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2010, Direktur Bisnis Banking
menulis Disposisi pada Memo yang disampaikan oleh Divisi Usaha Menengah
Nomor : UMN/1/901A tanggal 06 Desember 2010 Perihal Perangkat Analisa
Kredit Baru An. PT. Bahari Dwikencana Lestari : “Dapat menyetujui usulan
UMN untuk take over dan tambahan fasilitas PT. Bahari Dwikencana Lestari
sesuai Perangkat Analisa Kredit Usaha Menengah/1/901A tanggal 06
Desember 2010. Agar Disposisi Kepala divisi Usana Menengah dan Credit
Business Officer dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pencairan” ;-----------
- Bahwa terhadap petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini terlihat
dengan Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik SAH dan Rekan untuk
melakukan Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas +
3.500 hektar yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan
sarana perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD (Asset milik PT. Atakana Company)
dilakukan oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku
investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053
tanggal 03 Nopember 2010. Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik Sukardi,
Israr dan Rekan dilakukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari bukan oleh PT.
BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ;-----------------------------------
- Bahwa Disamping CBRO juga memberi petunjuk agar diperhatikan bahwa take
over pinjaman dilaksanakan berdasarkan outstanding kredit pada saat take
over. Apabila outstanding kredit lebih kecil dari maksimum kredit disetujui,
kelebihannya tidak dapat didisposisikan, sedangkan apabila outstanding kredit
lebih besar maka kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur. Akan tetapi
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
31
pada dalam pelaksanaannya seluruh maksimum kredit take over adalah
sebesar Rp 23.000.000.000,00 dicairkan, walaupun pada saat itu outstanding
kredit di Bank Mandiri bersaldo Nihil, seharusnya kredit take over tersebut
tidak boleh didisposisi oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY
dan DARUL AZLI karena kenyataannya tidak ada take over antara Bank
Mandiri kepada PT. BNI (Persero) tbk SKM Medan ;-----------------------------------
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Joppy J. Lamonge selaku Kepala
Divisi Kepatuhan melakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit
An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam cheklist Uji
Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian
diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan
pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin
kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini terlihat dari
kondisi pelaksanaan sebagai berikut :------------------------------------------------------
a. Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan
Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan rekan
Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.XI.10.406 dicantumkan tertanggal 05
Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal
06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan
Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama
Nomor : SPK.SAH.02.Mdn. X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas
permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi
selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana
Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI
SKM Medan, sehingga penilian menjadi tidak sah, karena objek yang
dinilai yaitu SHGU Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan
tanpa ada izin dari PT Atakana Company ;------------------------------------------
b. Belum adanya Akte Jual Beli yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh terdakwa
RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI. Mengenai hal
ini Notaris Lila Meutia, SH telah mengatakan kepada TITIN INDRIANY
bahwa proses peralihan hak sertifikat HGU No. 102 dari PT. Atakana
Company kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari akan memakan waktu
lama karena proses tersebut didahului dengan adanya izin Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) tempat dimana objek HGU berada, yaitu BPN
Aceh Timur, kemudian ke Kanwil BPN Banda Aceh dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
32
diteruskan ke BPN Pusat di Jakarta, yang dikomentari oleh TITIN
INDRIANY: “Iya memang begitu, urus sajalah bu biar cepat selesai izin
dari BPN”. Notaris Lila Meutia, SH juga menjelaskan kepada TITIN
INDRIANY bahwa Notaris tersebut tidak berwenang untuk membuat Akta
Jual Beli atas objek SHGU No.102 karena bukan berada di wilayah
kerjanya dan syarat-syaratnya berupa izin BPN Setempat, izin BPN
Wilayah dan izin BPN Pusat juga belum terpenuhi. Notaris Lila Meutia, SH
hanya berwenang membuat Akta Perjanjian Jual Beli (dilaksanakan pada
tanggal 24 Desember 2010), yaitu berupa surat yang dibuat oleh Notaris
berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli
atas objek SHGU No.102 ;---------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDIRANY, dan
DARUL AZLI mengajukan surat Nomor : MDM/2/1550/R tertanggal 14
Desember 2010 kepada Rahmat Jaya Putra selaku Pgs. Pengelola (Juris unit
HKE), dan kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 Rahmat Jaya Putra
selaku Pgs. Pengelola (Jurist Unit HKE) menyampaikan Legal Advis
berkenaan dengan penjualan jaminan kredit PT. Atakana Company dalam
rangka pelunasan kredit debitur yang bersangkutan, dalam Legal Advis
diantaranya diuraikan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------
a. PT. Atakana Company Group merupakan debitur PT. BNI (Persero) Tbk
Sentra Kredit Menengah Medan sejak tahun 1996 dengan status kredit
sekarang macet (golongan V) ;----------------------------------------------------------
b. Agunan kredit berupa bukti milik SHGU No. 102 telah diikat sempurna mulai
HT I, HT II, HT III dan HT IV dengan nilai Pengikatan Hak Tanggungan
sebesar Rp 20.800.000.000,00 ;--------------------------------------
c. Susunan Pengurus PT. Atakana Company :----------------------------------------
a) Muhammad Abdul Karim (M. Aka), Direktur Utama, pemilik 45%
saham ;-----------------------------------------------------------------------------------
b) Drs. M Yusuf Abdullah Raden MM, Direktur, pemilik 10% saham ;----
c) Sardul Singh, Komisaris Utama, pemilik 30% saham ;---------------------
d) Abdul Wahab Yahya, Komisaris, pemilik 15% saham ;---------------------
d. Tanpa saling mengetahui, masing-masing Direksi dan Komisaris selaku
pribadi meminjam uang kepada Joesra J. Bahroeny dengan menjaminkan
saham masing masing, dengan bukti-bukti sebagai berikut :------------------ - M Aka Rp 45.670.841.123,00 Pernyataan Penitipan Uang 04 Des 2009 ;
- Sardul S Rp 560.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- Abdul W Rp 336.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
33
- M Yusuf Rp 224.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
Jumlah Rp 46.231.401.123,00
e. Pada tanggal 15 November 2010, Joesra J. Bahroeny melayangkan
Somasi kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Atakana
Company untuk segera melunasi hutang mereka ;-------------------------------
f. Pada tanggal 22 November 2010, M Yusuf, Sardul Singh dan Abdul
Wahab melunasi hutang pribadi mereka dengan total seluruhnya Rp
1.120.000.000,00 dengan mentransfer dananya dari Bank Danamon
Medan ke Rekening No. 0633010112200026 an Sdri. Joesra J. Bahroeny,
namun seluruh Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Saham tidak
pernah dicabut ;-----------------------------------------------------------------------------
g. Mengenai hutang-hutang pribadi M. Aka merupakan tanggung jawab
pribadi, namun untuk mengantisipasi resiko yuridis bagi BNI dan BOY
HERMANSYAH maka solusinya BNI dapat menjadi fasilisator dalam
proses penjualan dan pengalihan aset PT. Atakana Company ;-------------
h. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah
memantau dan memastikan setiap proses penjualan dan pengalihan aset
berjalan sesuai rencana dan yang terpenting semua Direksi dan Komisaris
PT. Atakana Company dan Boy Hermansyah membuat Surat Pernyataan
yang menjamin akan bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari
tuntutan Joesra dan pihak ketiga lainnya ;-------------------------------------------
- Bahwa Legal Advis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa RADIYASTO,
bersama TITIN INDRIANY dan DARUL AZLI, hal ini diketahui dari kondisi
sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------
1) BNI tidak pernah menjadi fasilitator dalam proses penjualan dan
pengalihan aset PT. Atakana Company ;---------------------------------------------
2) Tidak ada Surat Pernyataan dari Direksi dan Komisaris PT. Atakana
Company dan Boy Hermansyah yang dapat menjamin akan
bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari tuntutan Joesra dan pihak
ketiga lainnya ;-------------------------------------------------------------------------------
3) Sekalipun pelaksanaan jual beli kebun PT. Atakana Company belum
terealisasi, Terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan tetap menandatangani Perjanjian
Kredit Investasi untuk pembelian kebun dengan PT. Bahari Dwikencana
Lestari ;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan Akta
Notaris Lila Meutia SH No: 43/2010, BOY HERMANSYAH memberi kuasa
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
34
kepada Terdakwa RADIYASTO, khusus untuk membebankan Hak
Tanggungan sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp
115.000.000.000,00 atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) Hak Guna
Usaha No. 102 atas sebidang tanah seluas 3.455 Ha di Provinsi Daerah
Istimewa Aceh Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Rantau Peureulak Desa
Berandang, untuk menjamin pelunasan utang PT. Bahari Dwikencana Lestari
sejumlah Rp 129.000.000.000,00 kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian sesuai dengan surat PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Nomor : WMD/4.3.2 tanggal 28 Desember 2010 perihal
pembuatan Akta Perjanjian Kredit berserta Accessorisnya An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari, Notaris Lila Meutia, SH menandatangani Surat
Keterangan Nomor : 822/LM/N/2010 yang menyatakan bahwa :-------------------
a) SHGB No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 terdaftar an. PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan SHGU No. 102 tanggal 18 Juni 1996 yang sedang
dalam pengurusan balik nama dari an. PT. Atakana Company menjadi an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari, telah dilakukan cek bersih dengan hasil
bersih (tidak bermasalah) dan tidak dalam sengketa melalui Notaris/PPAT
Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat
dilaksanakan pengikatan secara sempurna ;----------------------------------------
b) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 40/2010 dan
No. 41/2010 (seharusnya No. 43/2010) tanggal 28 Desember 2010
masing-masing atas sebidang tanah HGB No. 02 dan HGU No. 102 telah
ditandatangani sebagaimana mestinya untuk menjamin hutang Debitur an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;------------
c) Selanjutnya akan dilaksanakan pendaftaran :--------------------------------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 43.000.000.000,00
terhadap SHGU No. 02 an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp
115.000.000.000,00 terhadap SHGU No. 102 yang dalam proses balik
nama ke an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;----------------------------------
- Bahwa seluruh petunjuk yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Bangking,
Divisi Usaha Menengah, Credit Business Risk Officer dan Direktur Kepatuhan
tidak dipenuhi oleh terdakwa RADIYASTO, bersama TITIN INDRIANY dan
DARUL AZLI, namun Terdakwa RADIYASTO tetap melaksanakan
penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit kepada BOY
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
35
HERMANSYAH selaku direktur PT Bahari Dwikencana Lestari yaitu sebagai
berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Perjanjian Kredit No. 2010. 056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;
2) Perjanjian Kredit No. 2010.057 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum
sebesar Rp.20.000.000.000,00 ;--------------------------------------------------------
3) Perjanjian Kredit No. 2010. 058.MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI pembelian kebun PT.Atakana sebesar Rp.74.500.000.000,00 ;
4) Perjanjian Kredit No. 2010.059 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.11.500.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Bahari Dwikencana
Lestari menyampaikan Surat Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 Hal: Permohonan
Penerimaan Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Medan agar mencairkan kredit sebesar Rp 117.500.000.000.000,00
dengan rincian :----------------------------------------------------------------------------------- - Kredit Modal Kerja Takeover Rp 23.000.000.000,00
- Kredit Investasi Baru Refinancing Rp 20.000.000.000,00
- Kredit Investasi (Pengadaan Atakana) Rp 74.500.000.000,00
Total Rp 117.500.000.000,00
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga, Terdakwa
Radiyasto menyampaikan Surat No. MDM/2/1607/R kepada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan perihal : Maintenance
Rekening KMK an PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan Customer
Identification Flyer (CIF) No. 9183752999 terkait pemberian kredit sebesar Rp
129.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa atas dasar permintaan dari Terdakwa Radiyasto tersebut, maka pada
tanggal 29 Desember 2010, PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan mendebet
Rekening Koran Pinjaman An. PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor :
9183752999 dengan Nomor Rekening : 0210123194 (KMK BNI) sebesar Rp
23.000.000.000,00 dan Nomor Rekening : 0210127064 (KI BNI) sebesar
Rp 20.000.000.000,00, sekaligus mengkredit Rekening Giro Nomor :
0207115848 An. PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
43.000.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------------
Dengan dikreditnya Rekening Giro Nomor : 0207115848 An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 43.000.000.000,00 maka PT. Bahari
Dwikencana Lestari telah menerima seluruh Kredit Modal Kerja (KMK) Take
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
36
Over sebesar Rp 23.000.000.000,00 dan Kredit Investasi (KI) refinancing
sebesar Rp 20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sopar Siburian No. 04 tanggal 16 Nopember
2010, pada tanggal 30 Desember 2010, BOY HERMANSYAH
menandatangani Surat Pernyataan bahwa transaksi jual beli PT. Atakana
Company pemilik SHGU Nomor 102 telah lunas pembayarannya oleh pembeli
yaitu Boy Hermansyah sendiri selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana
Lestari kepada BOY HERMANSYAH sendiri mewakili PT. Atakana Company
(selaku penjual) ditujukan untuk kepentingan BOY HERMANSYAH selaku
Direktur PT. Bahari Dwi Kencana (selaku pembeli). Selanjutnya BOY
HERMANSYAH melunaskan pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp 61.242.998.340,00 dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit
investasi sebesar Rp 74.500.000.000. Pada tanggal 30 Desember 2010 juga
BOY HERMANSYAH menyampaikan surat Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, dalam Surat
tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------
(1) Penjualan asset PT. Atakana Company berupa Kebun seluas ±3.455 Ha
telah disepakati seharga Rp 115.000.000.000,00 ;--------------------------------
(2) Pembayaran yang telah dilakukan (Self Financing) sebesar Rp
53.757.001.660 terdiri dari :-------------------------------------------------------------- 1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,00
2. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,00
3. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,00
4. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,00
5. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,00
6. BPHTB Rp 3.000.000.000,00
7. PBB Rp 525.000.000,00
8. Cadangan untuk Ibu Yoesra (via Sardul & Wahab) Rp 10.000.000.000,00
Jumlah Rp 53.757.001.660,00
(3) Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar fasilitas Kredit Investasi Rp
74.000.000.000 dapat disposisi dengan cara :--------------------------------------
1. Dibayarkan ke Rekening PT. Atakana Company di BNI sebesar Rp
61.242.998.340,00 ;-------------------------------------------------------------------
2. Ditransfer ke Rekening Giro No. 207115858 atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 13.257.001.660,00 ;-----------------------
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 juga, Terdakwa RADIYASTO
menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/1627/R kepada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Hal: Disposisi Kredit Investasi
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
37
PT. Bahari Dwikencana Lestari. Dalam surat tersebut, berdasarkan
Memorandum No. MDM/2/236 tanggal 29 Desember 2010 dan Surat PT.
Bahari Dwikencana Lestari No. 217/Ho.Gen/XII/ 2010 tanggal 30 Desember
2010, Terdakwa RADIYASTO meminta kepada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk kantor Cabang Medan untuk melakukan hal sebagai berikut :
(1)Melakukan pelunasan seluruh rekening PT. Atakana Company Group
dengan setoran setelah dikurangi discount dengan melakukan pendebetan
rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening
210013229 sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan kredit rekening PT.
Atakana Company Group ;---------------------------------------------------------------
(2)Melakukan disposisi rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 13.257.001.660,00 ke
rekening giro PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening 207115848;
(3)Melakukan pendebetan rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 1.242.998.340,00 dan
mengkredit rekening PT. Atakana Company Nomor Rekening 66818667 ;
- Bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa RADIYASTO tersebut, kemudian
pada tanggal 30 Desember 2010, Bank BNI Cabang Medan mendebet
Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan Nomor Rekening:
0210131229 (Kredit Investasi BNI) an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar
Rp 60.000.001.001,00 dan mengkredit Rekening PT. Atakana Company
Group, yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------- (1) PT. Atakana Company Rp 13.000.000.000,00
(2) CV. Sinar Serdang Rp 5.750.000.000,00
(3) PT. Halal Food Indonesia Rp 24.250.000.000,00
(4) PT. Tirta Amazone Rp 17.000.000.000,00
Jumlah Rp 60.000.000.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BNI Cabang
Medan mendebet Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan
Nomor Rekening: 0210131229 (Kredit Investasi BNI) An PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 14.499.998.999,00 dan mengkredit Rekening
Giro Nomor: 0207115848 an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
13.257.001.660,00 dan ke Nomor Rekening 66818667 PT. Atakana Company
sebesar Rp 1.242.997.339,00 ;---------------------------------------------------------------
Dengan demikian PT. Bahari Dwikencana Lestari telah menerima seluruh
Kredit Investasi (KI) Pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar Rp
74.500.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
38
- Bahwa terdakwa RADIYASTO selaku Pemimpin BNI SKM Medan yang
mempunyai kewenangan diantaranya :-----------------------------------------------------
1. Mensupervisi penyusunan bisnis plan/RKAP dan pelaksanaan planning
process ;---------------------------------------------------------------------------------------
2. Memimpin seluruh aktifitas unit kerja dalam rangka peningkatan kwalitas
bisnis kelolaan SKM agar dapat memberikan kontribusi laba yang optimal
bagi BNI ;--------------------------------------------------------------------------------------
3. Bertanggungjawab atas pengembangan bisnis SKM dan aktifitas-aktifitas
pemasaran dalam rangka pencapaian target SKM dengan memutus kredit
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya/mengusulkan kredit di atas
kewenangannya ;---------------------------------------------------------------------------
4. Bertanggungjawab dalam menjaga portofolio dan kolektibiliti debitur-
debitur kelolaannya ;-----------------------------------------------------------------------
5. Menyelia aktifitas kelompok Pemasaran Bisnis mengengah dalam hal :
1) Melaksanakan program pemasaran kredit dan cross selling kepada
debitur/calon debitur ;---------------------------------------------------------------
2) Memantau dokumentasi dan administrasi perkreditan ;-----------------
ternyata terdakwa RADIYASTO telah menyalahgunakan kewenangannya
selaku Pemimpin BNI SKM Medan sehingga dana PT. BNI (Persero) Tbk yang
seharusnya dana sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar
lima ratus juta rupiah) tidak diberikan kepada Boy Hermansyah selaku Direktur
PT. Bahari Dwikencana Lestari namun karena perbuatan terdakwa
RADIYASTO sebagaimana diuraikan di atas, dana tersebut menjadi diberikan
kepada Boy Hermansyah. Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan :-----
1. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi dan
Menengah (IN/023/MAR tgl. 20-02-2006) :------------------------------------------
(1) Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :-------
(1.3) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada
petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;-----------------------------
(1.4) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka
RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive
RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan
dengan debitur/calon debitur maupun pihak ketiga) ;---------------
(2) Self Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.
Bukti-bukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam
kontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :------------------------------
(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;--------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
39
(2.2) Akta Pendirian/Perubahan ;-------------------------------------------------
(2.3) Barang-barang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;----
(3) Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank
wajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima dari
Kantor Pelayanan Pajak setempat ;----------------------------------------------
(4) Penggunaan appraisal (penilai) independen dalam menilai jaminan
kredit berupa harta tetap diwajibkan untuk seluruh segmen, dengan
ketentuan “bagi debitur baru dengan fasilitas kredit di atas Rp
5.000.000.000,00” ;-------------------------------------------------------------------
(5) Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan, khususnya
untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga
pembanding, antara lain :-----------------------------------------------------------
a. Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang
jaminan ;----------------------------------------------------------------------------
b. Informasi harga dari Pemda setempat ;------------------------------------
c. Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen ;---------
d. Informasi harga dari perusahaan asuransi, dan lain-lain ;----------
(6) Pemilihan perusahaan penilai dilakukan oleh debitur ;--------------------
(7) Perusahaan penilai independen dipersyaratkan harus memberikan
jasa- jasanya secara profesional dan obyektif ;--------------------------------
(8) Kerangka pokok dari isi Term of Reference (TOR) untuk Perusahaan
Penilai (Apraisal) ditetapkan oleh BNI ;------------------------------------------
(9) Agunan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat
diterima sebagai agunan kredit, kecuali agunan tersebut telah
diserahkan ke BNI ;-------------------------------------------------------------------
(10) Ketentuan pengikatan agunan diatur sebagai berikut: Pelaksanaan
pengikatan langsung oleh pemilik (tidak menggunakan lembaga
kuasa) ;-----------------------------------------------------------------------------------
(11) Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam menerima
agunan dari pihak ketiga: Barang agunan tersebut dijaminkan/
diserahkan langsung oleh pemilik agunan kepada Bank ;----------------
(12) Dalam hal pemegang saham/pengendali perusahaan adalah
perusahaan (bukan perorangan), maka dimintakan Company
Guarantee yang harus dilampiri dengan rincian Harta Kekayaan
Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan
Perusahaan ;----------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
40
(13) Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Pasal 88) dan Surat Divisi Hukum kepada Segenap
Organisasi No. HUK/4/02353 tanggal 15 September 1997, ditetapkan
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------
a. Perusahaan Terbatas (PT) yang menjaminkan seluruh atau
sebagian besar (lebih dari 50%) assetnya, maka PT yang
bersangkutan wajib mengumumkan penjaminan tersebut dalam 2
(dua) surat kabar harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pengikatan agunan ;------------------------------------------
b. Hal-hal minimal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut
adalah nama PT yang menjaminkan assetnya, nama
Bank/Kreditur, data/identitas lengkap dari asset yang dijaminkan,
tanggal pengikatan agunan kredit ;------------------------------------------
(14) Pembuatan Feasibility Study (FS) oleh konsultan, diwajibkan bagi
Calon Debitur yang mengajukan permohonan KI dengan maksimum
diatas Rp 5.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------
(15) Pemberian Refinancing diatas Rp 5 milyar wajib disertai Feasibility
Study yang dibuat oleh Konsultan Independen ;------------------------------
(16) Analisa Laba/Rugi dan Neraca dilakukan berdasarkan data keuangan
debitur untuk 4 (empat) tahun terakhir ;------------------------------------------
(17) Pemberian kredit baru dan/atau tambahan kredit sebesar Rp
50.000.000.000,00 keatas harus dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Komisaris ;--------------------------------------------------------------------
(18) Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan
agunan dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit ;----
- Bahwa perbuatan terdakwa RADIYASTO secara bersama-sama dengan TITIN
INDRIANY, DARUL AZLI, MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY
HERMANSYAH adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa
RADIYASTO sendiri atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan orang lain
dalam hal ini BOY HERMANSYAH selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana
Lestari atau setidak-tidaknya orang lain selain BOY HERMANSYAH ;-----------
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-
4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012, akibat perbuatan terdakwa
RADIYASTO bersama-sama dengan TITIN INDRIANY, DARUL AZLI,
MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH telah menimbulkan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
41
kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp.
117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;----------------------------------------------------------
Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3
jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;---------------------------------------------------------------------
II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. RADIYASTO terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
dalam Surat Dakwaan Primair ; --------------------------------------------------------------
2. Membebaskan Terdakwa Drs. RADIYASTO dari Dakwaan Subsidair
melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----------------------------------------------------------------------
3. Menghukum Terdakwa Drs. RADIYASTO dengan Pidana Penjara selama 8
(delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------------------------
4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----------------------------------------
5. Menyatakan barang bukti, berupa : ---------------------------------------------------------
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor : PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 an. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
42
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------------------
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari ; ---------------------------------------------------------------------------------------
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
diandatangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ; ---------------------
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor : MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010 ; ------------------------------------------------------------
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah ; --------------------------------------------------------------------------------------
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor : UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya
No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -----------------------------------------
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -------------------------
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor : UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor CBRO/
INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit Assessment
PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana Semesta ; -------------
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN ; ---------------------------------------------------
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; ----------------------------------------------------------
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; ----------------------------------
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; ---------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
43
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan ; --------------------
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari : ----------------------------------------------
a) Verifikasi laporan Study Kelayakan & Appraisal ; ----------------------------
b) Verifikasi Laporan Penilaian Asset ; ----------------------------------------------
c) Verifikasi Penjualan Asset ; --------------------------------------------------------
d) Verifikasi Kepada Penjual ; ---------------------------------------------------------
e) Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel ; --------------------------------
f) Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana ; --------------------------------
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over ; ------------------
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi
KMK dan KI atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----------------------
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ; --------------------------------
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; ---
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor : 165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340,- ; --------------------------------------------------------
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan
Penerimaan Kredit ; ------------------------------------------------------------------------
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan
Fasilitas Kredit ; -----------------------------------------------------------------------------
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
44
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindahbukuan pelunasan PT. Atakana
Group ; ----------------------------------------------------------------------------------------
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nomor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; ------------------------------------------------
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010 ; ------------------------------------------
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor :
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat
Keterangan Lunas ; ------------------------------------------------------------------------
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari
Dwikencana Lestari tanggal 30 Desember 2010 perihal Penyelesaian
Kredit PT. Atakana Group ; --------------------------------------------------------------
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No. 29 tanggal 24 Desember
2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, S.H. ; ------------------------------
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
S.H. Nomor : 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -------------------------
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka
Pelunasan Kredit Debitur ybs. ; ---------------------------------------------------------
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company ; ----------------------------------------------------------
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Banguanan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari ; -------------------------------------------------------------
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005 ; -
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; -----------------------------------------------
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
Rp. 23.000.000.000,- ; -------------------------------------------------------------------
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ; -----------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
45
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum
Rp. 11.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN. ; ---------------------------------------------
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN.;
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian,S.H., SpN.
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, S.H., SpN. ; ---------------
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : -----------------------------------------------------------
a. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 17 tanggal 27 April
2004 tentang Berita Acara Rapat ; -----------------------------------------------
b. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 3 tanggal 3 Maret
1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; --------------------------
c. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 15 tanggal 27 April
2004 tentang Berita Acara Pendapat ; -------------------------------------------
d. Notaris LILA MEUTIA, S.H. Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang
Berita Acara Rapat ; ------------------------------------------------------------------
e. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; -----------------------
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : a. NPWP ; b. SIUP ; c. TDP ; d. SITU ; e.
Izin Usaha Industri ; f. Amdal ; ----------------------------------------------------------
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 ; ------------
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM. tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
46
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009 ; -------------------------------------------------
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010 ; ----------------------------------------------------------
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec.
Rantau d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov.
NAD oleh PT. ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003
tanggal 3 Oktober 2003 ; -----------------------------------------------------------------
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-
02Mdn.XI.0406 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai
Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan ; ------------
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat
KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; ----------------------------------------------------------
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. Bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011 ; ------------------------------------------
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
47
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No.
File : 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ; ------------------
68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company ; ------------ 69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ; -------------------------------------------------------
70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ; ------------------------ 71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI ; ------------------------------------------------------------------------------ 72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany ; -----------------------------------------------------------------------------------
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ; --------- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari
2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; --------------------------
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; ------------------------------------------------
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh ; ------------------------------------------------
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur tanggal 12 Januari 2011 ; -------------------------------------------------------
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang ; -----------------------------------------------------------
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29 ; -------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
48
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 /14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; --------
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor :
012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; ----------------------------------------
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang, PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ; ---------
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; ----------------
84) Uang sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI ; -------------------------------------------------------------------------------------------
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------------------
diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara lain ; ------------------------------------------------------------------------------
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------
III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 29 April
2013, Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : 1. Menyatakan terdakwa Drs. RADIYASTO tersebut di atas tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ; -----------------------
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa Drs. RADIYASTO tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara
bersama-sama” ; ---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
49
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -------------------------------------------------
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --------------------------------------------------
6. Menyatakan agar barang bukti, berupa : ---------------------------------------------------
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor: PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------------------
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari ; ---------------------------------------------------------------------------------------
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
menanda tangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ; ----------------
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor: MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010 ; ------------------------------------------------------------
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah ; --------------------------------------------------------------------------------------
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor: UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya
No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; ------------------------------------------
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; --------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
50
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor: UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor
CBRO/INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit
Assessment PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana
Semesta ; ------------------------------------------------------------------------------------
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN. ; --------------------------------------------------
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; ----------------------------------------------------------
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; ----------------------------------
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; --------------------------------
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan ; --------------------
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari :Verifikasi laporan Study Kelayakan
& Appraisal, Verifikasi Laporan Penilaian Asset, Verifikasi Penjualan Asset,
Verifikasi Kepada Penjual, Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel,
Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana ; -------------------------------------
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over ; ------------------
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi
KMK dan KI atas nama PT. bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ; ---------------------------------
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; --
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
51
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340 ; ----------------------------------------------------------
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan
Penerimaan Kredit ; ------------------------------------------------------------------------
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan
Fasilitas Kredit ; -----------------------------------------------------------------------------
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindah bukuan pelunasan PT. Atakana
Group ; ----------------------------------------------------------------------------------------
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nmor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; -------------------------------------------------
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010 ; ------------------------------------------
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor:
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat
Keterangan Lunas ; ------------------------------------------------------------------------
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari
Dwikencana Lestari tanggal 30 Desember 2010 periha; Penyelesaian
Kredit PT. Atakana Group ; --------------------------------------------------------------
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No 29 tanggal 24 Desember
2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, SH ; --------------------------------
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
SH Nomor: 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ---------------------------
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka
Pelunasan Kredit Debitur yang bersangkutan. ; ------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
52
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company ; -----------------------------------------------------------
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari ; -------------------------------------------------------------
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh TamiangNomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005 ;
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; -----------------------------------------------
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
mRp. 23.000.000.000,- ; -----------------------------------------------------------------
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ; -----------------------------
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum
Rp. 11.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN ; -----------------------------------------------
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN ;
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ;
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ; -----------------
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Rapat, Notaris NY.
CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 15 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Pendapat, Notaris
LILA MEUTIA, SH Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang Berita Acara
Rapat, Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
53
RI Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; ------------------------------
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : NPWP, SIUP, TERDAPAT, SITU, Izin
Usaha Industri, Amdal ; -------------------------------------------------------------------
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 ; ------------
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ;
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009 ; ------------------------------------------------
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010 ; ----------------------------------------------------------
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec.
Rantau d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov.
NAD oleh PT. ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003
tanggal 3 Oktober 2003 ; -----------------------------------------------------------------
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-
02Mdn.XI.0406 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai
Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan ; ------------
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabruik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat
KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; ----------------------------------------------------------
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
54
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011 ; ------------------------------------------
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No.
File : 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ; ------------------
68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company ; -----------
69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ; -------------------------------------------------------
70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ; ------------------------
71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI ; -------------------------------------------------------------------------------
72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany ; -----------------------------------------------------------------------------------
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ; ---------
74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari
2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; --------------------------
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; ------------------------------------------------
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh ; -----------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
55
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur. Tanggal 12 Januari 2011 ; ------------------------------------------------------
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang ; -----------------------------------------------------------
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29 ; -------------------------------------------------------------
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 / 14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/ Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; -------
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal Penerbitan
Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor :
012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; ----------------------------------------
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang,PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ; ----------
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; ----------------
84) Uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI ; -------------------------------------------------------------------------------------------
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------------------
dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; --------------------------------------
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu
rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
56
IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Medan No. 30/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Penasehat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;
V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Medan No. 37/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2013, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan
Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sempurna diberitahukan kepada
Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013;
VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19
Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari
Kamis tanggal 20 Juni 2013, dan Memori Banding mana oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan
sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 01
Juli 2013;
VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal
27 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada
hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dan Memori Banding mana oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan
sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 05 Juli
2013;
VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013
IX. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 06 Mei 2013, No.
W2.U1/8018/Pid.Sus.K.01.10/V/2013, yang disampaikan kepada Jaksa
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
57
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh)
hari sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013, para
pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor :
79/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan;
X. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 20 Mei 2013, yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan baik Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara tersebut tidak datang ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn;
Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan
dengan perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita
Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 79/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn
tanggal 29 April 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
tanggal 19 Juni 2013, Memori Banding yang ajukan oleh terdakwa melalui
penasehat hukumnya tanggal 27 Juni 2013 ,dan Kontra Memori banding diajukan
Penasehat hukum Terdakwa Tanggal 12 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat bahwa Pertimbangan
Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tersebut adalah Keliru, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan akan mempertimbangkan baik Memori Banding dari Jaksa Penuntut
Umum, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa;
Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 juni 2013,
pada halaman 9 paragraf 2 s/d halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
58
bahwa unsur melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan
mohon supaya majelis Pengadilan Tinggi Medan menerima pemohonan Banding
Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yaitu :
Menyatakan Terdakwa Drs. Radiyasto terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama sama
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18
Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn Tindak Pidan
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 21 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidan Koriupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dalam Surat Dakwaan Primair
Menghukum Terdakwa Drs. Radiyasto dengan pidana penjara selama 8
(delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan
Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan
Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s/d 85 seperti uraian Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, akan mempertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat
Hukum tanggal 27 juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
A. DALAM DAKWAAN PRIMAIR
I. Pertimbangan Judex Factie telah tepat dan berkesesuain dengan
hukum dan fakta persidangan. Seperti diuraikan dalam Memori
Banding Penasehat Hukum Halaman 3 s/d 5;
II. Beralasan Hukum Judex Factie menyatakan Dakwaan Primair Tidak
terbukti secara hukum, sesuai yang diuraikan dalam Memori Banding
Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada halaman 6 s/d 7;
B. DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR
I. Judex Factie tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya seperti
diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
pada halaman 7 s/d 9;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
59
II. Pembuktian Unsur unsur Dakwaan Subsidair Oleh Judex Factie yang Keliru
dan Tidak Konsisten seperti diuraikan pada Memori Banding Terdakwa
melalui Penasehat Hukumnya pada Halaman 10 s/d 29;
Berdasarkan hal hal sebagaimana uraian diatas, perkenankanlah kiranya
Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara a qua, untuk berkenan menerima
permohonan banding, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 79/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn. Tanggal 29 April 20013 yang
dimohonkan Banding ini dan berkenan mengadili sendiri perkara ini dan
memutuskan:
Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Medan No. 79/Pid. Sus. K/2012/ PN. Mdn tanggal 29
April 2013, dan Mengadili sendiri;
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa melalui penasehat
hukumnya tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan :
Terbanding (terdakwa) menolak secara tegas dalil dalil yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada halaman 18 s/d 22
yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil dalil yang diajukan Penuntut
Umum adalah dalil yang mengada-ada tanpa memperhatikan fakta fakta
persidangan dan keterangan saksi saksi dan ahli;
Berdasarkan hal hal sebagaimana urai diatas, perkenankan kiranya
terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Banding Memberikan putusan untuk menolak permohonan
Banding Penuntut Umum dan menolak dalil dalil dan alasan yang
dikemukakan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa, maupun Kontra Banding Terdakwa melalui penasehat Hukumnya,
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan di dakwa telah
melakukan tindak pidana :
Primair :
Melakukan tindak pidana pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31
Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidanakorupsi sebagaimana telah
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
60
diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang- Undang No 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
Subsidair :
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas
maka majelis hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair
tersebut yang unsur unsurnya;
1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan ;
Ad.1, Unsur pertama “setiap orang”
Menimbang, bahwa untuk unsur pertama “setiap orang” Majelis Hakim
Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 79/Pid.Sus.K/PN. Medan
pada halaman 144 paragraf 2 s/d halaman 145 paragraf 1, maka oleh karena itu
harus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;
Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Unsur “setiap
orang” oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, maka unsur
“setiap orang” sudah terbukti dan terpenuhi;
Ad. 2, Unsur kedua “secara melawan hukum”
Menimbang, bahwa pengertian dari “ secara melawan hukum” dalam pasal
ini, majelis hakim akan berpedoman pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31
Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum dalam” arti formal
dan dalam arti materiel;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
61
Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan
arti dengan wederrechtelijkheid yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan hukum pada umumnya;
Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun
1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana;
Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian
‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami
perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan,
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi :
yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas
dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran
kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu
norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan
perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam
Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ;
Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara in casu akan
diterapkan sifat perbuatan melawan hukum secara formil, yakni lebih
dititikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-
undangan yang tertulis ;
Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang
diajukan ke persidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
62
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, ternyata Terdakwa adalah Pemimpin Seluruh aktifitas Unit SKM
Medan dalam menjalankan bisnis kredit menengah , menetapkan tujuan, sasaran
dan anggaran dan menjamin tercapainya bisnis plan dalam rangka memberi
kontribusi laba yang maksimal kepada BNI;
Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2010 Boy Hermansyah selaku
Direktur Utama PT. BDL berminat membeli kebun HGU 102 milik PT. Atakana di
mana pada saat itu kredit PT. Atakana dan groupnya dalam keadaan macet total
dan hendak dilelang, dan Boy Hermansyah meminta BNI untuk membiayai
pembelian HGU 102 tersebut, dan mengetahui hal tersebut RM Titin Indriany
bertemu dengan Boy Hermansyah dan selanjutnya RM menerima dokumen-
dokumen PT. BDL dari Arif Hartono, staf Boy Hermansyah, termasuk fotocopy
agunan SHGU 102 yang masih atas nama PT. Atakana, dan RM Titin Indriany
memberitahukan kepada Darul Azli sebagai Pemimpin Kelompok dan Terdakwa
selaku Pemimpin SKM BNI Medan , mengenai prospek yang dilakukan RM
terhadap PT. BDL termasuk mengenai rencana pembelian SHGU 102 oleh PT.
BDL, dan selanjutnya RM memproses fasilitas kredit PT. BDL dengan melakukan
kunjungan ke lapangan terlebih dahulu bersama-sama dengan Darul Azli dan
Terdakwa selaku Pemimpin SKM BNI Medan dan kemudian hasil kunjungan
lapangan tersebut dituangkan dalam formulir kunjungan setempat yang berisi
tentang fakta di lapangan, dan di samping itu juga disusun Perangkat Aplikasi
Kredit (ditulis PAK) untuk melihat apakah kredit layak diberikan atau tidak,
selanjutnya RM Titin Indriany menyusun Memorandum Analisa Kredit (ditulis MAK)
yang diketahui oleh Darul Azli dan disetujui Terdakwa selaku Pemimpin SKM BNI
Medan . Adapun hal-hal yang dianalisa dalam MAK tersebut adalah : Formulir
informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan, Formulir Rating Nasabah, Formulir
Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan, di mana MAK tersebut
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Fasilitas Kredit Modal Kerja Take
Over dari Bank Mandiri sebesar maksimum Rp.23.000.000.000,- Fasilitas Kredit
Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar Rp.20.000.000.000,-
Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000,- dan Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana
Company sebesar Rp.11,500.000.000,-;
Bahwa dalam MAK, yang merupakan bagian dalam PAK, terhadap
permohonan kredit yang diajukan oleh Boy Hermansyah ada kesimpulan “wajar
untuk dipertimbangkan” dan selanjutnya dokumen PAK diteruskan ke Pusat untuk
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
63
meminta persetujuan apakah kredit dari Boy Hermansyah selaku Direktur Utama
PT. BDL diterima atau tidak ;
Menimbang, bahwa dokumen PAK yang disampaikan ke Pusat tersebut
telah ada jawaban memo dari Divisi Usaha Menengah dan setelah dokumen
diterima kembali oleh BNI SKM Medan selanjutnya subtansi dalam memo tersebut
dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit yang menjadi dasar pembuatan
perjanjian kredit dan pencairan kreditnya, di mana Titin Indriany selaku RM yang
membuat Surat Keputusan Kredit, selanjutnya dibaca kembali dan diparaf oleh
Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok, kemudian dipelajari kembali oleh terdakwa
selaku Pemimpin SKM dan ditandatangani Pemimpin SKM ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
Banding berpendapat bahwa apa yang Terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan
di atas adalah merupakan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku
Pemimpin di BNI SKM Medan, bersama sama Titin Indriyani selaku RM dan Darul
Azli selaku PimpinanKelompok , seharusnya dapat memastikan bahwa semua
proses pengajuan kredit dan pencairan kredit dapat dijalankann sesuai dengan
ketentuan perkreditan yang ada, baik secara internal maupun eksternal yang
berhubungan dengan ketentuan perundangan undangan dibidang kredit
perbankan serta yang dapat menjamin kepentingan pihak Bank untuk terhindar
dari resiko kerugian akibat dari penyaluran kredit kepada PT BDL dikemudian hari;
Menimbang, bahwa sejak awal proses kredit ini diajukan sudah terdapat
beberapa hal yang menyimpang ketentuan yang ada dibidang perkreditan antara
lain tidak menginformasikan secara transfaran tentang keberadaan SHGU No 102
yang akan dijadikan jaminan kredit merupakan jaminan kredit macet yang ada di
BNI SKM Medan;
Menimbang, bahwa proses yang dilakukan oleh terdakwa Radiyasto
bersama sama dengan Darul Azli, SE dan Titin Indriany telah pula menggunakan
laporan penilaian property yang dilakukan oleh Muhammad Syamsul Hadi, MM,
selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian
asset PT Atakana Company terhadap SHGU 102 yang mana penilaian property
tersebut tidak memenuhi Standard penilaian SPI, hal ini bersesuaian dengan
keterangan ahli Okky Danuza dipersidangan yang menyatakan bahwa laporan
penilaian harus digunakan sesuai dengan tujuan penilaian sebagaimana dalam
surat penugasan dan tidak dibolehkan untuk tujuan lain, bila itu terjadi maka harus
dilakukan perubahan terhadap penugasan semula;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
64
Menimbang, bahwa terdakwa Radiyasto bersama sama dengan Darul
Azli, dan Titin Indriany telah melakukan pencairan kredit dengan total
Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan
Rp 74.500.000.000,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) diantaranya
adalah Fasilitas Kredit untuk pembelian kebun PT Atakana Company dengan
melanggar ketentuan dari rekomendasi tambahan dari Divisi kepatuhan yang
intinya “ teliti kembali keabsahan atas jaminan dan pengikatan dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku dan menjamin kepentingan bank”, namun hal tersebut
tidak dijalankan oleh terdakwa Radiyasto bersama sama Titin Indriany dan Darul
Azli, padahal sesuai ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf e (i) Perjanjian Kredit No.
2010.058 menyatakan, bahwa sebelum penarikan kredit; jual beli PPAT antara
PENERIMA KREDIT dengan PT Atakana sudah dilaksanakan secara sah dan
proses balik nama ke atas nama PT BDL sudah dilaksanakan, dimana ketentuan
dalam Perjanjian Kredit ini, bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Gede
Ariyuda Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI bahwa “ Harus
ada izin peralihan hak sebelum dilakukan akta jual beli, hal ini sesuai Ketentuan
Permendagri / Kepala BPN RI No. 9 tahun 1999 pasal 134 yang mengatur tentang
Tatacara Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Pengelolaan dan
dilengkapi dengan Keterangan Ahli dari BPN ABDUL RAHIM SH. M.KN “
Terhadap HGU untuk dapat beralih hak harus terlebih dahulu harus ada izin
peralihan dari pejabat pemberi hak asal, jadi dalam incasu pejabat pemberi SHGU
No. 102 adalah BPN Pusat “ Sebelum jual beli harus ada izin peralihannya”;
Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh terdakwa Radiyasto
bersama sama dengan Darul Azli dan Titin Indriany dan dalam mencairkan kredit
untuk fasilitas pembelian kebun PT Atakana oleh PT BDL yang diwakili oleh Boy
Hermansyah selaku Direktur Utama, menggunakan pengikatan jual beli, dimana
Boy Hermansyah juga bertindak juga sebagai kuasa dari pihak penjual PT Atakana
dengan meggunakan surat kuasa mutlak, hal in adalah tidak dibenarkan sesuai
keterangan Saksi H. Gede Ariyuda yang menyatakan “ Surat Kuasa dari
M. AKA dan jajaran direksi PT Atakana yang lain kepada Boy Hermansyah selaku
Direktur Utama PT BDL adalah Surat Kuasa Mutlak, dimana berdasarkan Instruksi
Mendagri No. 14 Tahun 1982 melarang penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam
kaitannya dengan peralihan hak dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan
peralihan hak”;
Menimbang, bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan tidak
memuat secara lengkap mengenai keterangan Saksi dan Ahli yang justru
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
65
keterangan itu sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian
dakwaan sebagaimana di uraikan secara lengkap dalam Memori Banding Penuntut
Umum Tanggal 19 Juni 2013 pada halaman 19 s/d 22;
Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dana
fasilitas kredit pembelian kebun PT Atakana Company oleh PT BDL sudah
dicairkan, namun izin peralihan hak dari BPN RI. belum diperoleh oleh PT BDL,
sehingga hal ini berakibat tidak dapat dilaksakannya akta jual beli PPAT terhadap
HGU No 102, antara PT Atakana Company dengan PT BDL, dimana Akta Jual
Beli PPAT tersebut adalah syarat untuk dapat dilakukannya balik nama, untuk
kemudian dapat dilakukan Akta Pemberian Hak tanggungan dari PT BDL kepada
Bank BNI (Persero) Tbk, yang dapat menjamin pihak Bank BNI mempunyai Hak
Preferensi terhadap Jaminan sesuai ketentuan Undang Undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan;
Menimbang, bahwa dengan belum dilakukannya akta jual beli PPAT dan
proses balik nama belum dan tidak dapat dilakukan menyebabkan Bank BNI
dalam posisi yang yang sangat lemah dan beresiko tinggi, karena kredit sudah
dicairkan, namun secara hukum tidak memiliki jaminan yang sudah dapat diikat
secara sempurna sesuai ketentuan Hukum Jaminan atau Hak Tanggungan yang
berlaku di Indonesia;
Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan terdakwa Radiyasto
bersama sama dengan Darul Azli dan Titin Indriany, seperti yang diuraikan diatas
adalah bertentangan dan melanggar prinsif kehati-hatian perbankan (Prudential
banking) sebagaimana diatur didalam Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan pasal 29 ayat 3 yang menyatakan “ Dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsif syariah dan melakukan kegiatan lainnya bank
wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dana kepada bank;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur
“melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa :
Ad. 3. Unsur ketiga “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ketiga “memperkaya diri sendiri,
orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternative, jika salah satu telah terbukti
maka yang lain tidak wajib dibuktikan lagi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya (R.wiyono, hal. 40 tahun
2008) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi);
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
66
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan
atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang
lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;
Menimbang, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai
akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Alhli dihubungkan
dengan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa sudah terjadi pencairan kredit
sebesar Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)
kepada PT BDL dari BNI SKM Medan, maka kekayaan PT BDL menjadi
bertambah, sebesar jumlah kredit yang sudah dicairkan dan diterima oleh PT BDL
sebagai pinjaman dari SKM BNI Medan;
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Radiyasto bersama sama dengan
Darul Azli dan Titin Indriany yang telah memproses dan melakukan pencairan
Kredit tersebut telah memperkaya Korporasi dalam hal ini, kepada PT BDL
sebesar Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” telah terpenuhi dan
terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
Ad. 4. Unsur ke empat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat yaitu “Dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara” Majelis Hakim Tingkat Banding
mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
unsur ke-4 telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan
demikian unsur“ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sudah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;
Ad. 5. Unsur ke lima : “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
Menimbang, bahwa untuk unsur kelima yaitu “orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” Majelis Hakim Tingkat Banding
juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
67
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian
unsur ke-5 juga telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam
Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum
dalam Dakwaan Primair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh
Terdakwa;
Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan
Dakwaan Subsidairitas, dengan terbuktinya Dakwaan Primair maka Dakwaan
Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan
Sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Memori Banding dan
Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat hukumnya haruslah
dikesampingkan, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;
Menimbang, terdakwa dapat pertanggung jawaban perbuatan pidana pada
dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan
kesalahannya;
Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat
mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;
Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
membasmi korupsi yang sedang diutamakan penanganannya ;
Sebagai pegawai BUMN Bank BNI SKM Medan, terdakwa sudah mengetahui
bahwa Bank BNI adalah eks Bank Rekap yang diselamatkan oleh pemerintah
dengan menggunakan dana rekapitalisasi perbankan yang berjumlah puluhan
triliyun rupiah, dimana salah satu sebabnya adalah banyaknya kredit
bermasalah dan macet pada waktu itu, seharusnya dapat dijadikan pelajaran
untuk lebih berhati hati lagi dalam menyalurkan kredit kepada debitur;
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa belum pernah dipidana ;
Terdakwa telah mengabdikan dirinya cukup lama sebagai Pegawai BUMN ;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
68
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
berupa barang-barang sebagaimana disebutkan pada angka 1 s.d. angka 85, dan
juga bukti fotocopi surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, karena merupakan barang bukti
yang terkait erat dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara
perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding, untuk banding besarnya
akan disebutkan dalam amar putusan ;
Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan terutama :
- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi;
M E N G A D I L I :
Menerima Permohonan Banding diajukan oleh Penuntut Umum dan
Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Medan No. 79/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 29 April 2013 yang dimohonkan Banding tersebut;
M E N G A D I L I S E N D I R I :
1. Menyatakan terdakwa Drs Radiyasto tersebut di atas telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-
sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
69
rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari;
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor: PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010;
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010;
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari;
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari;
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
menanda tangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010;
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010;
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor: MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010;
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah;
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor: UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK;
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya No
DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010;
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010;
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor: UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
70
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor
CBRO/INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit
Assessment PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana Semesta;
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari;
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN.;
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN);
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID);
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN);
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari;
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010;
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan;
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari :Verifikasi laporan Study Kelayakan &
Appraisal, Verifikasi Laporan Penilaian Asset, Verifikasi Penjualan Asset,
Verifikasi Kepada Penjual, Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel,
Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana;
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over;
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi KMK
dan KI atas nama PT. bahari Dwikencana Lestari;
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia;
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; --
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
71
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340;
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan
PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 209/HO-
GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan Penerimaan
Kredit;
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan
PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 166/HO-
GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan Fasilitas Kredit;
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010;
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010;
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindah bukuan pelunasan PT. Atakana
Group;
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nmor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010;
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010;
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor:
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat Keterangan
Lunas;
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari Dwikencana
Lestari tanggal 30 Desember 2010 periha; Penyelesaian Kredit PT. Atakana
Group;
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No 29 tanggal 24 Desember 2010
yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, SH;
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
SH Nomor: 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
72
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka Pelunasan
Kredit Debitur yang bersangkutan;
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company;
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari;
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh TamiangNomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005;
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010;
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
mRp. 23.000.000.000,-;
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,-;
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.
11.500.000.000,-;
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN;
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN;
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN;
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
73
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor
: 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Rapat, Notaris NY.
CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 15 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Pendapat, Notaris
LILA MEUTIA, SH Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang Berita Acara
Rapat, Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : NPWP, SIUP, TERDAPAT, SITU, Izin Usaha
Industri, Amdal;
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006;
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009;
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010;
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec. Rantau
d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov. NAD oleh PT.
ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003 tanggal 3 Oktober
2003;
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-02Mdn.XI.0406
tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai Publik Samsul
Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
74
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabruik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011;
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011;
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011;
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No. File
: 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama;
68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company;
69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD;
70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053;
71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI;
72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
75
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari 2011
dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan;
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur;
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh;
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal permohonan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur. Tanggal 12
Januari 2011;
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang;
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29;
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 / 14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/ Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh;
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal Penerbitan
Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor : 012/LM/N/I/2011
Tanggal 27 Januari 2011;
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang,PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
76
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
84) Uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI;
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari;
dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh Kami :
GATOT SUHARNOTO, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, DR.
MANGASA MAUNRUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan
SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2013
Nomor : 233/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agusuts 2013, oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut
diatas serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, SH.MH sebagai Panitera
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
77
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. GATOT SUHARNOTO, SH. ttd
DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn. ttd
ROSMALINA SITORUS, SH.MH. ttd
SAZILI, SH.MSi.
Panitera Pengganti,
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
top related