bpkd pemerintah provinsi dki jakarta - akuntansidki.com · menerima studi banding dari dari 30...
Post on 15-Aug-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BPKD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2
TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DEMI TERWUJUDNYA JAKARTA BARU
YANG SEJAHTERA
PENERAPAN SISITEM
INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET BERBASIS
AKRUAL YANG TERINTEGRASI
DIDUKUNG
REGULASI YANG
MEMADAI
PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
MEMADAI
ASET DIMANFAATKAN SECARA TIDAK SAH
BANYAK SUB SISTEM TIDAK TERINTEGRASI
OPINI BPK KURANG BAIK
MASIH BANYAK ASET DALAM SENGKETA
PENCATATAN ASET BELUM MEMADAI
CATATAN KEUANGAN BELUM REAL TIME
SEBAGIAN PENCATATAN MASIH MANUAL
JUMLAH ASET SANGAT MATERIAL
APBD TERUS MENINGKAT
INDIKASI BELANJA BELUM OPTIMAL
INDIKASI PENERIMAAN BELUM OPTIMAL
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG MEMBERIKAN
KELELUASAAN BAGI DAERAH UNTUK
MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN
SEMANGAT REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DENGAN TERBITNYA TIGA PAKET
UNDANG UNDANG KEUANGAN NEGARA
SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT
ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT
ATAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TUNTUTAN PENERAPAN AKRUAL BASIS SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMASI KEUANGAN
TUNTUTAN PERUBAHAN
PERMASALAHAN PENYELESAI
AN MASALAH
HASIL YANG DIHARAPKAN
PENYELESAIAN MASALAH
TEMUAN PEMERIKSAAN BPK
LATA
R B
ELA
KA
NG
PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MELALUI INTEGRATED FINANCIAL INFORMATION SYSTEM
MEMBANGUN KOMITMEN
UNTUK PERUBAHAN
KETERSEDIAAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET YANG MEMADAI
KETERSEDIAAN SISTEM DAN
PROSEDUR KERJA (SOP)
YANG MEMADAI
POLA REKRUTMEN KETAT
BERDASARKAN KOMPETENSI
PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI
DENGAN KOMPETENSI
PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI
DENGAN BEBAN KERJA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SECARA BERKELANJUTAN
POLA KARIER YANG JELAS
PENERAPAN REWARD &
FUNISHMENT
E PLANING DAN E
BUDGETING
SIPKD BASIS AKRUAL
SISTEM UP/GU/TU
E- ASET
SISTEM E KINERJA KEBIJAKAN NON CASH
KEBIJAKAN E-KOMPONEN
KEBIJAKAN E-KATALOGUE
KEBIJAKAN PENGETATAN
UANG PERSEDIAAN
E- RETRIBUSI
E- PAJAK
E- SAMSAT
KONTRAK KINERJA
SITEM E-INVENTORY
E-FASOS FASUM
E-BKU & CMS
E-PAD LAINNYA
E-BANSOS HIBAH
Tujuan
Jangka
Pendek
sampai
Tujuan
Jangka
Menengah
Tujuan Jangka
Panjang,
1. PEMBANGUNAN KOMITMEN
2. PENYIAPAN REGULASI
KEUANGAN YANG MEMADAI
3. PENGUATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
4. IMPLEMETASI E-
KOMPONEN
5. IMPLEMENTASI E-
BUDGETING
6. PELAKSANAAN SENSUS
ASET
7. IMPLEMESTASI E-ASET
8. IMPLEMENTASI E-RETRIBUSI
9. IMPLEMENTASI E-BKU
10. IMPLEMENTASI TRANSAKSI
NON TUNAI
11. IMPLEMENTASI UANG
PERSEDIAAN
12. IMPLEMENTASI CASH
MANAGEMENT SYSTEM
1. IMPLEMENTASI E PAJAK
2. IMPLEMENTASI E SAMSAT
3. IMPLEMENTASI E-BANSOS
HIBAH
4. IMPLEMENTASI E-INVENTORY
5. IMPLEMENTASI SIPKD BASIS
AKRUAL
6. IMPLEMENTASI PAD LAINNYA
7. IMPLEMENTASI DASHBOARD
KEUANGAN
8. PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
9. PENGUATAN KAPASITAS SDM
BERKELANJUTAN
10. IMPLEMENTASI PENYUSUTAN
ASET
11. IMPLEMENTASI AMORTISASI
12. IMPLEMENTASI E-FASOS
FASUM
1. SELURUH SISTEM
INFORMASI
TERINTEGRASI
2. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN REAL TIME
DAN ANDAL
3. PENGAMANAN DAN
OPTIMALISASI ASET
MENINGKAT 4. KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
SECARA ON LINE DAN
REAL TIME
5. PERAN SERTA
MASYARAKAT MENGAWASI
APBD MENINGKAT
6. MENEKAN TINGKAT
KORUPSI
TERWUJUDNYA
AKUNTABILITAS
DAN
TRANSPARANSI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET
TEMUAN
PEMERIKSAAN
MENURUN
SERAPAN
ANGGARAN
OPTIMAL
SERAPAN
ANGGARAN
EFISIEN DAN
OPTIMAL
GUBERNUR
WALIKOTA
KECAMATAN
KELURAHAN
KECAMATAN
KELURAHAN
DINAS KESEHATAN
SUDIN
6 WILAYAH
RSUK PUSKESMAS
KECAMATAN
PUSKESMAS
KELURAHAN
UNIT TEKNIS RSUD
BADAN
SUKU BADAN UNIT TEKNIS
10 SUDIN
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH
UNIT TEKNIS
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA
45 SKPD 746 UKPD
DINAS PEDIDIKAN
267 KELURAHAN
BUPATI/ WALIKOTA
DINAS
UPT
CAMAT
KELURAHAN KELURAHAN
BADAN
UPT
GUBERNUR
DINAS BADAN
UPT
LEMBAGA TEKNIS
PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
KOMPARASI DENGAN STUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YANG LEBIH SIMPEL
PENDAPATAN BUD BELANJA
PROSES TRANSAKSI NON TUNAI DILAKUKAN DENGAN MENGGANTI
LOKET PENDAPATAN DAN BELANJA MELALUI SISTEM PERBANKAN
PENDAPATAN
• MENGGANTI LOKET-LOKET PEMBAYARAN DAERAH
BELANJA
• PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK SELURUH BELANJA MELALUI FUNGSI CMS DARI REKENING PEMDA KE REKENING PIHAK KE 3 SESUAI SPJ
• MEMPERMUDAH PELAYANAN
• MEMINIMALISIR RESIKO PENYELEWENGAN PEMBAYARAN DARI SISI PENERIMAAN DAERAH
• PENINGKATAN AKURASI PENDAPATAN DAERAH
DAMPAK
• TRANSAKSI PENCATATAN REAL TIME SESUAI SPJ
• PENCATATAN LEBIH AKURAT
DAMPAK
PERAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PENGELOLAAN APBD – PENDAPATAN NON CASH
Pajak-Pajak Daerah
PAJAK DAERAH Rp.35,2 TRILIUN
Rp. 33 TRILIUN
RETRIBUSI Rp.677 Milyar
& PAD LAIN
Rp.5,12 Triliun
JENIS PAJAK 13
• Rp 35.230.000.000.000
JENIS RETRIBUSI 71
• Rp 677.885.370.000
JENIS PAD LAINNYA 8
• Rp 5.126.969.754.554
KERJASAMA DENGAN 13 BANK DAN 1 NON BANK
E-MONEY
UNTUK PENERIMAAN
DAERAH
CMS
KARTU
JAKARTA
SEHAT
KARTU
JAKARTA
PINTAR
. RFID
PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK BERFUNGSI SEBAGAI BASIS DATA UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN STRATEGIS DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK
IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA
BELANJA DAERAH
IMPLEMENTASI LS
PELAKSANAAN UP/GU/TU
NON CASH
PENETAPAN BESARAN UP SKPD DIEVALUASI SETIAP TAHUN
PERSYARATAN
Tidak ada uang tunai UP di brankas bendahara
Pembayaran atas tagihan UP dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima/pihak ketiga
TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI DI DUKUNG DASAR HUKUM SECARA MEMADAI
SELURUH TRANSAKSI NON TUNAI
PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2,5 JUTA
PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 25 JUTA
PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 100 JUTA
KOMITMEN
6. KRITERIA NILAI
KOMPATIBILITAS INOVASI
NILAI TAMBAH INOVASI
TRANSAKSI NON TUNAI
BEFORE Belanja makan minum melekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja
Belanja ATK me lekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja
Terjadinya pemutusan listrik oleh PLN atas SKPD yang tidak tersedia anggarannya
Pengadaan outsorsing melalui pihak ketiga sehingga pekerjaan dan pembayaran tidak terkontol
Belanja BBM melalui kupon sehingga dapat digunakan untuk mengisi kendaraan secara tidak sah
Belanja Poto Copy di masing-masing SKPD dengan mekanisme pengadaan langsung, mahal dan tidak berkualitas
Perawatan di bengkel yang ditunjuk SKPD melalui penunjukkan langsung, mahal dan tidak berkualitas
AFTER Sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban
Sentralisasi Bel anja ATK, Lelang konsolidasi, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban
Pembayaran listrik di talangi oleh Bank DKI dengan skema kartu kredit sehingga tidak terjadi pemutusan listrik
Pengadaan me;lalui kontrak perorangan, diawasi secara ketat, dan pembayaran langsung ke rekening pegawai
Bealnja BBM melalui RFID sehingga hanya kendaraan yang sah sesuai RFID yang dapat di isi BBM
Sewa melalui Lelang konsolidasi, sehingga lebih murah dan berkualitas
Perawatan melalui bengkel ATPM sehingga llebih terjamin kualitas maupun harga
DAMPAK PENERAPAN INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP EFISIENSI BELANJA
BELANJA
394 M
570 M
392 M
57 M
78 M
46 M
125 M
66 M
55 M
656 M
934 M
794 M
238 M
226 M
187 M
LISTRIK
FOTOCOPY
MAKAN MINUM
PERAWATAN
KDO EFISIENSI
BENSIN
ZO
O
Bike Sharing
Parkir Elektronik
Pasar Rakyat Komplek Perumahan
Perpustakaan RSUD
Puskesmas
Rumah
Susun
Kampus
Sekolah
ANCOL
MONAS
RAGUNAN
MUSEUM
BALAIKOTA
Kantor Walikota
Kantor
Kelurahan
Kantor
Kecamatan
KRL
MRT
LR
T
IMPLEMENTASI INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI KARTU JAKARTA ONE MENDORONG TERCIPTANYA CASHLESS SOCIETY
Merupakan Sistem Terpadu Pendukung Pengelolaan Kebijakan Layanan Publik yang Melingkupi Tiga Fungsi, yakni:
(1) Identifikasi profil pengguna, (2) Penyaluran Kebijakan Layanan Publik, (3) Pendukung Sistem Pembayaran
INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI CMS
Liquidity Management Penggajian Virtual Account
Transaksi Transfer
Deposito Cek & Bilyet Giro
Informasi Rekening
Fitur CMS Bank DKI
INOVASI TRANSAKSI MELALUI CMS MEMASTIKAN TRANSAKSI REAL TIME DAN AKUNTABEL
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI
MANFAAT SECARA INTERNAL
1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih
akuntabel
2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah
3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas
4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat
5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time
6) Mendukung implementasi accrual basis
TERCIPTANYA AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI
MANFAAT SECARA INTERNAL (CONT.)
9) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuang
an lebih cepat dan handal
10)Membangun kedisiplinan pengelola keungan dalam
melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan
11)Belanja Lebih Efektif dan Efisien
12)Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur
13)Penyerapan anggaran belanja lebih optimal
TERCIPTANYA AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI
SECARA LUAS DAN NASIONAL
1) Membangun budaya masyarakat dan dunia usaha terutama yang
terkena dampak transaksi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk
beralih menggunakan transaksi non tunai
2) Mencegah terjadinya manipulasi atau markup belanja daerah oleh
sektor swasta dan pemerintah
3) Membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalan rangka
mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah
4) Membangun dan memberdayakan dunia usaha sektor Usaha Kecil
dan Menengah (UKM)
5) Membangun budaya masyarakat untuk belanja sesuai dengan prio
ritas kebutuhan
ESPEKTASI DIHARAPKAN
Memastikan seluruh transaksi
didukung bukti yang sah dan aliran
dana dapat ditelusuri
Mencegah pengambilan dana
secara tidak sah
Mencegah terjadinya manipulasi pertanggungjawaban belanja
VALUE ADDED YANG DI CAPAI
•Pencatatan transaksi realtime
•Budaya kerja lebih tertib, disiplin dan akuntabel
•Dijadikan sebagai bahan rujukan program nasional
•Penyusunan laporan lebih cepat dan akurat
•Proses tutup buku lebih cepat dan handal
•Berperan aktif menyukseskan gerakan non tunai
•Dapat merubah pola biaya pemerintah lebih efisien dan ekonomis
TRANSAKSI NON TUNAI MELEBIHI ESPEKTASI YANG DIHARAPKAN
Terbitnya PP 10 tahun 2016
Terbitnya SE MENDAGRI Nomor 910 tahun 2017
Sebagai Narasumber di Kementerian Dalam Negeri dan 50 PEMDA PROV/KAB/KOTA
Menerima Studi Banding dari dari 30 PEMDA PROV/KAB/KOTA
Fasilitas Magang tentang Transaksi Non Tunai untuk 150 PEMDA PROV/KAB/KOTA
Sebagai Narasumber di Acara Asosiasi Bank Daerah
Pemprov DKI sebagai Role Model Penerapan
Transaksi Non Tunai
top related