bahan rapat persiapan pelaksanaan program … · 19 kab. konawe utara tingona selesai 20 kab. muna...
TRANSCRIPT
BAHAN RAPAT
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
PKP2TRANS TAHUN 2017
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Jakarta, 24 November 2016
DAFTAR ISI
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT.PTT
2. KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
3. PROGRAM PUSAT DAN DAERAH 2016
4. PROGRAM PUSAT DAN DAERAH 2017
TUGAS DAN FUNGSI DIT. PTT a. Penyiapan
Perumusan kebijakan
b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan
c. Penyiapan Penyusunan NSPK
d. Pelaksanaan bimtek dan supervisi
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
f. Pelaksanaan urusan TU dan Rumah Tangga Direktorat
g. Pelaksanaan fungsi lain
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.
TU
GA
S
(Per Men Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2015)
FU
NG
SI
Bidang :
Fasilitasi pencadangan tanah,
Identifikasi dan penataan tanah,
Pengelolaan tanah,
Dokumentasi penyediaan tanah.
KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
1. Pengadaan Tanah Transmigrasi harus memenuhi
persyaratan Clear and Clean (2C)
2. Mempercepat penyelesaian tunggakan pelepasan
kawasan hutan
3. Pengurusan dan penyelesaian SK Hak Pengelolaan
Tanah dan Sertipikat HPL Tanah Transmigrasi
4. Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi
5. Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
I. Clean and Clear (2C)
Clean : areal tidak termasuk dalam kawasan hutan ;
areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ;
adanya dukungan masyarakat setempat ;
didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari
Bupati/Walikota/ Gubernur.
Clear :
Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas dan
batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha
tani/jasa/industri
II. PENCADANGAN TANAH
O Penyediaan Tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah oleh pemerintah daerah tujuan (PP 3/2014, Pasal 15 ayat 1)
O Pencadangan tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur
O Pencadangan tanah yang berada pada kawasan hutan harus dilakukan proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
PELEPASAN KAWASAN HUTAN
O Sesuai Perber Menakertrans dengan Menhut Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-II/2007 Pasal 5 ayat (1)Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi.
O Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan :
1. Surat rekomendasi/penetapan lokasi dari Bupati/Walikota berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh tim teknis
2. Pertimbangan teknis Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan kepada Gubernur
3. Keputusan Pencadangan Tanah dari Gubernur berserta lampiran peta lokasi digambarkan pada peta dasar skala 1:50.000 dan apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar
4. Peta areal yang dimohon berupa peta tata ruang hasil studi RKSKP dan atau RTSP/RTSPT yang telah memperoleh klarifikasi status dan fungsi kawasan hutan dari UPT Departemen Kehutanan sesuai dengan penetapan lokasi dari Bupati/Walikota dan pencadangan tanah dari Gubernur
5. Hasil studi RSKP dan atau RTSP/RTSPT yang telah memperoleh persetujuan program dari unit teknis yang bertanggungjawab di bidang penyiapan permukiman.
III. HAK PENGELOLAAN
O Hak Pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada yang menangani ketransmigrasian atas areal yang dicadangkan untuk lokasi permukiman transmigrasi dengan wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menyerahkan bagian-bagiannya kepada para transmigran atau instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi.
O Hak Pengelolaan atas tanah transmigran diterbitkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) “Tanah yang diperoleh untuk penyelenggaraan transmigrasi diberikan dengan hak pengelolaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku”
PENGGUNAAN HPL
O Lahan tempat tinggal dan atau lahan usaha
transmigran dan penduduk setempat yang
memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
O Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
permukiman dan kawasan.
SYARAT PENGURUSAN HPL
O Surat Permohonan Hak Pengelolaan dari Kepala Dinas yang membidangi
ketransmigrasian;
O Form 402 yang diisi lengkap;
O Foto copy identitas pemohon (KTP);
O Surat Keputusan Pencadangan Tanah dari Bupati/Walikota/Gubernur;
O Surat bebas kawasan hutan (klarifikasi dari BPKH);
O Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (untuk lokasi yang berasal dari kawasan hutan);
O Surat Penyerahan Tanah dari Kepala Desa (disetujui oleh Badan
Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Camat setempat);
O Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status
tanah yang diusulkan untuk diterbitkan Hak Pengelolaan;
O Surat pernyataan penguasaan tanah/tidak sengketa;
O Proposal rencana penggunaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
O Surat kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang
berwenang.
IV. Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan
Transmigrasi :
Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
sesuai dengan RKT dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam yang
dilaksanakan secara partisipatif.
TAHAPAN KONSOLIDASI TANAH
DALAM PEMBANGUNAN SP-PUGAR
1. Tanah obyek konsolidasi deliniasi SP-Pugar dalam RSKP; 2. Sosialisasi pra konsolidasi sosialisasi, FGD; 3. Identifikasi subyek obyek tanah dalam area obyek konsolidasi; 4. Pengukuran keliling tanah dalam deliniasi SP-Pugar yang menjadi
obyek konsolidasi area calon SP-Pugar Dukpat dan Kim Baru; 5. Pengukuran dan pemetaan penggunaan tanah; 6. Penyusunan RTSP Pugar; 7. Musyawarah rencana penataan kaveling (berdasarkan hasil RTSP); 8. Pelepasan hak menguasai tanah (bagi dukpat) dan penegasan obyek
konsolidasi; 9. Pengurusan : HPL bagi tanah Kim Baru dan Sarpras Legalisasi tanah bagi dukpat peserta konsolidasi 10. Pembangunan fisik; 11. Pemberian Keterangan hak penggunaan tanah.
V. KEBIJAKAN SATU PETA
(ONE MAP POLICY) O Perpres RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu
peta pada ketelitian peta skala 1:50.000,
a) Tujuan : membuat peta dengan satu standar, satu referensi, satu basis data, satu Geo-Portal
b) Manfaat : sebagai acuan untuk perbaikan data spasial, akurasi perencanaan tata ruang, akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambil keputusan.
c) Kegiatan :
Kompilasi : mengumpulkan peta tematik oleh Kementerian/Lembaga,
Integrasi : Superimposes peta tematik diatas peta RBI skala 1;50.000 dan
Sinkronisasi : penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta
O Rencana aksi : sesuai Perpres tersebut, Program perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Status yang menjadi tanggung jawab Kemendes, PDT dan Transmigrasi dengan kegiatan Mewujudkan IGT Transmigrasi yang meliputi data Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 dengan target waktu penyelesaian bulan Juni (B06) 2016 seluruh Indonesia (SK Dirjen P2KTrans No.KEP.107/P2KTrans/IX/2014 tentang Satuan Permukiman/SP Transmigrasi yang dibina Tahun Anggaran 2015.
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja
(Vol)
Realisasi
Kinerja (Vol) %
1 Tersedianya Lahan
Untuk
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi
1.Tersedianya areal
pencadangan untuk
pembangunan
permukiman transmigrasi.
2.Jumlah luasan areal yang
telah memenuhi dokumen
usulan Hak Pengelolaan
(HPL) transmigrasi.
3.Teridentifikasinya dan
tertatanya penggunaan
dan pemilikan tanah di
kawasan transmigrasi.
4.Jumlah dokumen aspek
legal pertanahan lokasi
transmigrasi.
8.500 Ha
15.000 Ha
5.000 Ha
32 Lok
11.100 Ha
17.265,66 Ha
23.128 Ha
32 Lok
130,6
115,10
462,5
100
PAGU
Rp. 10.247.140.000
PUSAT Rp. 5.684.070.000
(55,28 %)
Block, Rp.
341.150.000
Rp. 5.342.920.000
DAERAH Rp. 4.563.070.000
(44,72 %)
Block, Rp 251.568.000
Swakelola
Rp.
5.398.850.000
( 94,98 %)
Kontraktual
Rp. 285.220.000
( 5,02 %)
Swakelola
Rp. 2.813.070.000
( 61,65 %)
Kontraktual
Rp.
1.750.000.000
(38,35 %)
PAGU STLH BLOK
Rp. 9.654.422.000
Realisasi : 6.951.874.000
(72,00%)
PUSAT Rp. 4.483.678.215
(83,92%)
DAERAH Rp 2.468.195.785
(53,99%)
Swakelola
Rp. 4.198.458.215
( 83,01 %)
Kontraktual
Rp. 285.220.000
( 100%)
Swakelola
Rp.
2.018.545.785
( 81,78 %)
Kontraktual
Rp. 449.650.000
( 18,22 %)
No Nama
Kegiatan
Provinsi Progres Kegiatan
1 Evaluasi
Penyediaan
Tanah
Transmigra
si/
Koordinasi,
Konsultasi,
dan Validasi
Data
Pertanahan
a. Jambi
b. Kep. Riau
c. Bangka belitung
d. Kalimantan barat
e. Kalimantan Timur
f. Sulawesi Tenggara
g. Papua
h. Maluku Utara
a. Selesai bulan November
2016.
b. Selesai bulan Agustus
2016.
c. Selesai bulan Mei 2016.
d. Proses
e. Selesai bulan April 2016.
f. Selesai bulan Oktober
2016.
g. Rencana akan
dilaksanakan pada akhir
November 2016.
h. Selesai bulan Oktober
2016.
2 Evaluasi
IPPKH
Maluku Utara Selesai bulan November
2016.
REALISASI KEGIATAN DAERAH
EVALUASI PENYEDIAAN TANAH DAN EVALUASI IPPKH
REALISASI KEGIATAN DAERAH PENGUKURAN DAN PEMASANGAN TANDA BATAS
CALON AREAL HPL TAHUN 2016 (26 SATKER, 3O LOKASI)
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
1 Prov. Aceh Drien Sibak Selesai
Ketubong Tunong Selesai
Ujung Salang Selesai
Alafan Selesai
2 Prov. Riau Hutan Panjang Selesai
3 Prov. Babel Jebus Selesai
4 Kab. Sambas Sebunga Selesai
5 Kab. Kayong Utara Tanjung Satai Selesai
6 Prov. Kalsel Angsana Selesai
7 Prov. Kaltara Sepunggur Selesai
8 Kab.Bolmongtim Kekenturan Tidak dikerjakan
9 Prov. Gorontalo Lito Sp 1 Selesai
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
10 Kab. Gorontalo Ayumolingo Selesai
11 Prov. Sulteng Tokala Atas Selesai
12 Prov. Sulbar Sinyonyoi Selesai
13 Kab. Mamasa Rano Proses
14 Kab. Polman Piriantapiko Selesai
15 Prov. Sulsel Lian Batu Proses
16 Prov. Sulut Lapokamanta Selesai
Anawua Selesai
17 Kab. Konawe Selatan Roda Selesai
18 Kab. Konawe Parudongka Selesai
19 Kab. Konawe Utara Tingona Selesai
20 Kab. Muna Barat Lakabu dan Momuntu Selesai
21 Kab. Kolaka Timur Lerekuma Selesai
22 Prov. NTT Labuajo Selesai
23 Kab. Belu Halituku Proses
24 Kab. Sumba Timur Laimbaru Selesai
25 Kab. Halteng Waleh SP 3 Selesai
26 Kab. Kep.Sula Mahadopi Selesai
REALISASI KEGIATAN DAERAH PENGURUSAN DAN PENGUSULAN SK HPL TAHUN 2016
(48 SATKER, 65 LOKASI)
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
1 Prov. Aceh Desa Kila Selesai
Relas Pameu SP 3 Selesai
Krueng Meusagop/Lhok
Tanoh
Selesai
Despot Keude Trumon Selesai
2 Kab. Aceh Tengah Pameu SP 2 Selesai
3 Kab. Bener Meriah Samar Kilang Sp 4 Selesai
4 Prov. Sumbar Padang Hilalang SP 2 Selesai
5 Prov. Sumsel Tanjung Kukuh Selesai
6 Kab. Lahat Keban Agung Selesai
7 Kab. OKI Gajah Mati SP 7 Selesai
8 Kab. Musi Banyuasin Jud Nganti Selesai
9 Kab. Ogan Ilir Tanabang SP 2 Proses
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
10 Prov Bengkulu Ka’ana Selesai
Malakoni Selesai
11 Kab. Bengkulu Utara Muara Santan SP 2 Selesai
12 Prov. Kalbar Serat Ayon Proses
13 Kab. Kapuas Hulu Nanga Kalis Proses
14 Kab. Kayong Utara Satai Lestari Proses
Kemboja Proses
15 Kab. Sanggau Sei Tekam SP 2 Proses
16 Kab. Bengkayang Capkala SP 1 Proses
17 Kab. Sambas Sabung Selesai
Sebunga Selesai
18 Prov. Kalteng Wuran (6 Bidang) Selesai
19 Prov. Kalsel Sungai Pinang Selesai
Siayuh Selesai
20 Kab. Bulungan Tanjung Buka Proses
21 Kab. Tanatidung Tanah Merah Selesai
Sesayap SP 3 Selesai
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
22 Prov. Sul-ut Serai Selesai
Kekenturan Selesai
Motongkad Selesai
Bitung 1 dan Bitung 2 Selesai
23 Kab. Bolmongtim Kekenturan Tidak dikerjakan
24 Kab. Gorontalo Ayumolingo Selesai
25 Kab. Boalemo Pangea SP 3 Selesai
Lito Selesai
26 Kab. Gorontalo Utara Motihelumo Proses
27 Kab. Pohuwatu Sandalan Proses
28 Kab. Morowali Kaibera Proses
29 Kab. Polman Piriantapiko Selesai
30 Kab. Mamasa Rano Selesai
31 Kab. Mamuju Sinyonyoi Selesai
32 Prov. Sultra Lapokamanta Selesai
Anawua Selesai
33 Kab. Konawe Selatan Roda Proses
NO PROVINSI/KAB LOKASI REALISASI KET.
34 Kab. Konawe Parudongka Selesai
35 Kab. Konawe Utara Tingona Proses
36 Kab. Muna Barat Lakabu dan Momuntu Selesai
37 Kab. Kolaka Timur Lerekuma Selesai Dana diblokir 17juta
38 Kab. Buton Woloa SP 2 Selesai
39 Kab. Kolaka Hakatutobu Selesai
40 Kab. Muna Langkoroni SP 2 Selesai
41 Prov. NTT Denofu Proses
Paal Proses
Istua Proses
42 Kab. Belu Halituku Proses
43 Kab. Rote Ndao Oeritas Proses
44 Kab. Sumba Timur Laimbaru Selesai
La Tappu Selesai
Rakawatu Selesai
45 Kab. Halteng Waleh SP 3 Selesai
46 Kab. Kep. Sula Mahodopi SP 1 Proses
47 Kab. Manokwari Meyes Proses
48 Kab. Manokwari Selatan Dembek Proses
26
No Kegiatan Volume Jumlah
Biaya (Rp) Ket
1 Fasilitasi Pencadangan
Tanah 10 Prov/Kab 3.089.100.000
2 Identifikasi dan Penataan
Tanah 5 Lok 1.775.509.000
3 Pengelolaan Pertanahan 18 Prov/Kab 1.900.854.000
4 Dokumentasi Penyediaan
Tanah 29 Prov/Kab 1.088.000.000
5 Laporan Dukungan Tugas
dan Fungsi 1 Tahun 1.186.537.000
Jumlah 9.040.000.000
NO KEGIATAN VOLUME
1 Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi 18 Lok
2 Evaluasi IPPKH 8 Prov
3 Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas
Calon Areal HPL 18 Pkt
4 Pengurusan dan Pengusulan SK HPL 18 Lok
TOTAL
RENCANA PROGRAM (DAERAH)
PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA KEGIATAN SUBDIT FASILITASI
PENCADANGAN TANAH
NO KEGIATAN VOL KET
1 Identifikasi Calon Lokasi
Transmigrasi
18 LOK 1. Prov Kalimantan Barat (5 Lokasi)
2. Prov Kalimantan Utara (3 Lokasi)
3. Prov Kalimantan Timur (1 Lokasi)
4. Prov Gorontalo (2 Lokasi)
5. Prov Sulawesi Tengah )3 Lokasi)
6. Prov Sulawesi Tenggara (3 Lokasi)
7. Prov NTT (1 Lokasi)
2 Evaluasi IPPKH 8 Prov 1. Prov Aceh (2 lokasi)
2. Prov Kalimantan Tengah (2 lokasi)
3. Prov Kalimantan Timur (2 lokasi)
4. Prov Sulawesi Tengah (2 lokasi)
5. Prov Sulawesi Tenggara (2 lokasi)
6. Provinsi Maluku (2 lokasi)
7. Prov Maluku Utara (2 lokasi)
8. Prov Papua (2 lokasi)
NO KEGIATAN VOL KET
1 Fasilitasi Pengurusan HPL
(Pokja Dengan Kementerian
ATR/BPN)
6 KALI
(Swakelola)
Rapat Pokja dilaksanakan di Ruang
Rapat Ditjen PKP2Trans
2 Inventarisasi Data Usulan
HPL
18 Prov/Kab
(Swakelola)
1. Prov Aceh,Kab. Aceh Besar
2. Prov Kepulauan Riau, Kab. Lingga
3.Prov Bengkulu, Kab. Rejong Lebong
4. Prov Sumsel (Kab. OKI dan Kab.
Banyuasin)
5. Prov Kalbar (Kab Kayong Utara dan
Kab. Kubu Raya)
6. Prov Kalteng (Kab Kotawaringin Barat
san Kab. Pulang Pisau)
7. Prov Kalteng, Kab. Pulang Pisau
8. Prov Kaltara, Kab. Tanatidung
9. Prov Gorontalo, Kab. Boalemo
10. Prov Sulteng, (Kab. Poso dan Kab.
Donggala)
11. Prov Sultra, Kab Konawe
12. Prov NTB, Kab Lombok Timur
13. Prov NTT, Kab Sumba Timur
14. Prov Malut, Kab Halteng
3 Pemeliharaan Tanah HPL
(Kegiatan Pengukuran Tanda
Batas Areal HPL)
2 PKT
Kontraktual
1. Prov Kalimantan Barat, Kab.
Sambas, Lokasi Desa Sabung.
2. Prov Kalimantan Tengah, Kab.
Katingan, Lokasi Hyang Bana
R
E
N
C
A
N
A
K
E
G
I
A
T
A
N
PUSAT
2017
RENCANA KEGIATAN DAERAH
SUBDIT PENGELOLAAN TANAH TAHUN 2017
1. PENGURUSAN DAN PENGUSULAN HPL
2. PENGUKURAN TANDA BATAS CALON AREAL HPL
NO PROVINSI/KABUPATEN LOKASI KETERANGAN
I ACEH
1. Kab. Aceh Besar
1. Leungah
II KEPULAUAN RIAU
2. Kab. Lingga
2. Lino
III BENGKULU
3. Kab. Rejang Lebong
3. Bukit Merbau SP 2
IV SUMATERA SELATAN
4. Kab. Ogan Komering Ilir
5. Kab. Banyuasin
4. Simpang Tiga
5. Tabalajaya
V KALIMANTAN BARAT
6. Kab. Kayong Utara
7. Kab. Kubu Raya
6. Sei Mata-Mata
7. Dabung
VI
KALIMANTAN TENGAH
8. Kotawaringin Barat
9. Kab. Pulang Pisau
8. Kumai Seberang
9. Bukit Rawi
NO PROVINSI/KABUPATEN LOKASI KETERANGAN
VII KALIMANTAN UTARA
10. Kab. Tana Tidung
10. Sambungan
VIII GORONTALO
11. Kab. Boalemo
11. Pangea SP 4
IX SULAWESI TENGAH
12. Kab. Poso
13. Kab. Donggala
12. Watutau
13. Rerang Bayang
X SULAWESI TENGGARA
14. Kab. Konawe
15. Kab. Muna Barat
14. Parudongka
15. Lakabu dan Mamontu
XI NUSA TENGGARA BARAT
16. Kab. Lombok Timur
16. Batu Jangkih
XII NUSA TENGGARA TIMUR
17. Kab. Sumba Timur
17. Laimbaru
XIII
MALUKU UTARA
18. Kab. Halmahera Tengah
18. Sagea Waleh SP 3
LOKASI KEGIATAN
SUBDIT IDENTIFIKASI DAN PENATAAN TANAH
TAHUN 2017
NO PROVINSI KABUPATEN KAWASAN KETERANGAN
A Fasilitasi Identifikasi dan
Penggunaan Tanah :
1 Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Barat Daya Sabil Swakelola
2 Sumatera Selatan Lahat Kikim Swakelola
3 Gorontalo Boalemo Paguyaman Pantai Swakelola
4 Sulawesi Tenggara Konawe Routa Swakelola
5 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Lewa Swakelola
6 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya Kodi Laura Swakelola
B Identifikasi Penggunaan
dan Pemilikan Tanah
1 Kalimantan Timur Mahakam Hulu Long Apari Kontraktual
2 Kalimantan Barat Sambas Gerbang Mas Perkasa Kontraktual
C Penataan Penggunaan
Tanah
1 Kalimantan Barat Bengkayang Jagoi Babang Kontraktual
NO KEGIATAN VOLUME HASIL/OUTPUT
1 Pengumpulan dan Pengolahan
Data Pertanahan Transmigrasi
dalam rangka mendukung
program Kebijakan Satu Peta
(one map)
3 Kegiatan di:
•13 Prov.
•32 Kab.
•40 Loktrans.
RINCIAN:
Sumatera:
•7 Prov.
•14 Kab.
•17 Loktrans.
Sulawesi:
•6 Prov.
•18 Kab.
•23 Loktrans.
Tersedianya data dan infromasi
pertanahan transmigrasi yang
lengkap, tepat dan mutakhir
mendukung program Kebijakan Satu
Peta (one map).
SUMATERA
A. Prov. Aceh:
1. Kab. Aceh Tengah;
2. Kab. Nagan Raya;
3. Kab. Simelue;
4. Kab. Pidie Jaya.
B. Prov. Sumatera Barat:
5. Kab. Sijunjung;
6. Kab. Lima Puluh Koto.
C. Prov. Riau:
7. Kab. Bengkalis.
D. Prov. Jambi:
8. Kab. Sarolangun.
9. Kab. Muaro Jambi;
10. Kab. Rejang Lebong.
RENCANA KEGIATAN
SUBDIT DOKUMENTASI PENYEDIAAN TANAH TAHUN 2017
NO KEGIATAN SUBDIT
DOKUMENTASI
PENYEDIAAN TANAH
TUJUAN VOLUME PAGU (RP) HASIL/OUTPUT NO KEGIATAN VOL HASIL/OUTPUT
E. Prov. Bengkulu:
11. Kab. Kaur;
12. Kab. Bengkulu Utara.
F. Prov. Sumatera Selatan:
13. Kab. Ogan Komering Ilir.
G. Prov. Bangka Belitung:
14. Kab. Bangka Barat.
SULAWESI
H. Prov. Sulawesi Utara:
1. Kab. Minahasa Tenggara;
2. Kab. Minahasa Selatan.
I. Prov. Gorontalo:
3. Kab. Boalemo.
J. Prov. Sulawesi Tengah:
4. Kab. Toli-toli:
5. Kab. Morowali:
6. Kab. Parigi Moutong:
7. Kab. Donggala:
8. Kab. Banggai Kepulauan:
Lanjutan
NO KEGIATAN VOLUME HASIL/OUTPUT
K. Prov. Sulawesi Selatan:
9. Kab. Pinrang:
10. Kab. Toraja Utara:
L. Prov. Sulawesi Barat:
11. Kab. Mamasa:
12. Kab. Majene:
13. Kab. Polewali Mandar:
M. Prov. Sulawesi Tenggara:
14. Kab. Muna:
15. Kab. Konawe:
16. Kab. Kolaka:
2 Penyusunan Data Spasial
Penyediaan Tanah
Transmigrasi di Provinsi
Maluku Utara dalam
rangka mendukung
program Kebijakan Satu
Peta (one map)
3 Kab/ Kota
1. Data Spasial (peta) dan numerik pertanahan
transmigrasi di Prov. Maluku Utara
2. Tersusunnya data base pertanahan di Maluku
Utara untuk mendukung program Kebijakan Satu
Peta (one map)
Lanjutan
NO KEGIATAN TUJUAN VOL PAGU (RP) HASIL/OUTPUT
1 Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
Terselenggaranya
kegiatan Direktorat
Penyediaan Tanah
Transmigrasi
12
Bulan
500.000.000 1. Laporan Bulanan
2. Laporan Keuangan
(SAI dan BMN)
3. Laporan Tahunan
4. LAKIP
5. Program Kerja
6. Penyusunan RKAKL
7. Kepegawaian
2 Layanan Perkantoran
Kelancaran
operasional dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
12
Bulan
686.537.000 1. Pembayaran Honor
2. Perawatan
Kendaraan Dinas
3. Perawatan inventaris
kantor
4. Layanan Pimpinan
J U M L A H 1.186.043.000
RENCANA KEGIATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2017
RENCANA PENYELESAIAN KEGIATAN
TAHUN 2017
No Kegiatan
Realisasi
(%) Jadwal
1 Fasilitasi Pencadangan Tanah 99 Oktober
2 Identifikasi dan Penataan Tanah 99 Juli
3 Pengelolaan Pertanahan 99 September
4 Dokumentasi Penyediaan Tanah 99 Agustus
5 Laporan Dukungan Tugas dan
Fungsi 99 Desember
Jumlah 99