koperasi 2017 r eformasi koperasi menjadi amunisi andal untuk mem-benahi koperasi di tanah air....
Post on 27-May-2018
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
No. 01 - Maret.2017KOPERASI & UKM
H.03 @KemenkopUKMJurus JituReformasi Koperasi
LPDB Turunkansuku bunga.
TGH M. Zainul Majdi:“KUKM harus jadi aktorutama ekonomi”.
KOPERASIEkonomi Berkeadilan
20172
Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM Redaktur-Kepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
[ ]Daftar isi
2 DAFTAR ISI
3 LIPUTAN KHUSUS
6 KELEMBAGAAN
7 PEMBIAYAAN
8 PRODUKSI & PEMASARAN Ukm Indonesia Akan Pameran di World Trade Center Beijing
13 LAYANAN PEMASARANSmesco Rumahku “Membuka Pintu” Masuk Bagi Perancang Lokal
14 INSPIRASI UKMBisnis Hijab Intan Hapsari, Menepis Gengsi Meraup Mimpi.
19 KABAR DAERAH Melalui BULo dan Koperasi Lorong Mengubah Jalan Sempit Jadi Produktif
20 GALERI FOTOGaleri Foto
7
Bisnis Hijab Intan Hapsari, Menepis Gengsi Meraup Mimpi.
Dinamika sosial saat ini
semakin berkembang diiringi
dengan teknologi yang
semakin canggih.
Platform online yang memungkinkan
setiap orang dapat mengaksesnya
kapanpun dan dimana pun.
Di lain sisi, di saat media
berkembang dan tumbuh di era
globalisasi ini, menjadikan kebutuhan
sebuah lembaga ikut berperan dalam
memberikan diversifikasi berita
melalui media.
Keadaan ini menjadikan peluang
bagi Kementerian Koperasi dan UKM
untuk meningkatkan citranya dalam
mendukung ekonomi kerakyatan.
Jurnal KUKM sebagai media internal
Kementerian Koperasi dan UKM
sempat vakum selama dua tahun
dan kini hadir dengan nama baru,
tampilan baru, dan format baru.
Kami merancang media internal
yang dinamakan “Cooperative” ini
sebagai media informasi bagi internal
maupun eksternal untuk mengenal
program-program Kementerian
Koperasi dan UKM.
Selain itu kami juga mengangkat
tokoh yang ikut serta membangun
perekonomian Indonesia, khususnya
untuk Koperasi dan UKM.
Serta kami juga tampilkan Koperasi
dan UKM terbaik yang akan hadir
disetiap edisinya.
Cooperative kami sajikan dalam
format PDF yang dapat dibaca dari
komputer dan smartphone yang
dapat diakses melalui media sosial
kami atau website Kementerian
Koperasi dan UKM, dan PPID
(www.ppid.depkop.go.id).
Media ini akan terbit setiap
bulannya dengan mengangkat tema
yang sedang hangat dibicarakan
sesuai dengan program unggulan
Kementerian Koperasi dan UKM.
Semoga media ini dapat berguna
bagi kita semua.
KELEMBAGAAN:Fokus Peningkatan Layanan dan Kualitas Koperasi
32017
Liputan Khusus
JURUS JITU REFORMASI KOPERASI
[ ]
20174
Reformasi Koperasi menjadi
amunisi andal untuk mem-
benahi koperasi di tanah air.
Ketika kebijakan ini diluncurkan pada
2015, tanpa ampun langsung mela-
hap koperasi-koperasi yang tinggal
papan nama. Koperasi-koperasi ini
banyak bertebaran bahkan tak jarang
meski sudah tinggal papan jadi
bancakan oknum-oknum yang ingin
memanfaatkan keuntungan.
Lewat Reformasi Koperasi, pemer-
intah bisa mengetahui koperasi yang
benar-benar aktif. Koperasi-koperasi
tidak aktif dibubarkan. Ketegasan
ini menuntut koperasi tidak dibentuk
hanya untuk mencari bantuan tapi
harus dikelola serius.
“Tidak penting jumlah koperasi,
tapi kualitasnya. Koperasi harus
mandiri, sehat dan berkualitas,”
cetus Menteri Koperasi dan UKM
Puspayoga dalam berbagai kesem-
patan.
Lewat kebijakan ini juga Kementerian
Koperasi dan UKM memberikan ber-
bagai insentif kepada koperasi dan
anggotanya yang umumnya adalah
para UKM.
Sejumlah program unggulan yang
dilakukan melalui reformasi koperasi,
yaitu dalam penataan kelembagaan
adalah pendataan koperasi melalui
Online Base Data System dengan
menerbitkan Nomor Induk Kop-
erasi (NIK); membangun Sistem
Administrasi Badan Hukum Koperasi
secara online untuk mempermudah
pendirian Badan Hukum Koperasi.
Selain itu, program Pembebasan
Biaya Pembuatan Akta Pendirian
Koperasi untuk memberikan legalitas
bagi pelaku usaha mikro. Bahkan
juga menerbitkan Izin Usaha Mikro
dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha
mikro dan kecil; dan memfasilitasi
kemudahan bagi UMKM mendaftar-
kan HAKI secara gratis.
Dari sisi pembiayaan dipermudah.
Penyaluran KUR dibenahi untuk
mengembangkan dan memberday-
akan UMKM dengan menurunkan
bunga KUR dari 22% menjadi 9%
untuk kredit mikro hingga Rp 25
juta. Tidak cuma itu, bunga pinjaman
melalui LPDB-KUMKM diturunkan.
Untuk sektor riil bunga pinjaman
turun dari 6% menjadi 4,5% per ta-
hun, untuk Koperasi Simpan Pinjam
turun dari 9% menjadi 8% per tahun.
Pada 2017, suku bunga pinjaman
kepada KSP kembali diturunkan dari
8% menjadi 7% per tahun.
Tak ketinggalan kompetensi
sumber daya manusia ditingkat-
kan melalui berbagai pelatihan dan
pemagangan.
Sisi teknologi juga disentuh,
dengan membangun PLUT-KUKM
bekerja sama dengan PT Telkom.
Untuk memperluas pemasaran,
melalui LLP – KUMKM, melak-
sanakan Perluasan dan Peningkatan
Akses Pemasaran Berbasis Online.
Program ini untuk meningkatkan
pemasaran produk melalui wadah
jejaring secara online. Untuk itu,
telah dibangun Web Trading Board
dengan jumlah anggota sebanyak
4.257 yang tersebar di seluruh Indo-
nesia.
Kontribusi PDB
Di tengah berjalannya kebijakan
Reformasi Koperasi dua tahun, ada
informasi menggembirakan. Ke-
menterian Koperasi dan UKM pada
awal 2017 melansir bahwa koperasi
memberi kontribusi terhadap PDB
nasional yang sangat signifikan.
Kementerian Koperasi dan UKM
mencatat kontribusi koperasi
terhadap PDB nasional mencapai
4,41% atau Rp 508.580 miliar.
Kontribusi Anggota Koperasi yang
jumlahnya mencapai 25.497.467
orang mencapai 21,80% atau Rp
2.516.205 miliar dari total PDB
Nasional. Kontribusi UMKM terhadap
PDB nasional adalah 60,7% atau Rp
7.005.950 Miliar.
Sekretaris Kementerian Kop-
erasi dan UKM Agus Muharram
mengatakan sangat optimistis jika
dilakukan perhitungan kontribusi
koperasi terhadap PDB akan terus
meningkat.
“Kinerja koperasi dan UMKM terus
bertumbuh karena banyaknya ke-
mudahan aturan serta insentif yang
diberikan pemerintah”, tandas Agus.
Agus menegaskan capaian tersebut
memang menjadi target dari RPJMN
Kementerian Koperasi dan UKM
2014-2019. Dia mengungkapkan
bahwa sasaran pengembangan
koperasi dan UMKM adalah me-
ningkatnya kontribusi koperasi dan
UMKM dalam perekonomian yang
ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai
PDB koperasi dan UMKM rata-rata
6,5-7,5% pertahun.
Selain itu, meningkatnya daya
52017
saing UMKM yang ditunjukkan oleh
pertumbuhan produktifitas UMKM
rata-rata sebesar 5-7% pertahun.
Bahkan, RPJMN juga menegaskan
cermin kinerja kelembagaan dan
usaha koperasi ditunjukkan oleh
peningkatan partisipasi anggota kop-
erasi dalam permodalan dari sebesar
52,5 persen menjadi 55 persen
dalam lima tahun, dan pertumbuhan
usaha koperasi rata-rata sebesar
15,5-18 persen pertahun.
Agus menambahkan, arah
kebijakan dan strategi yang akan
ditempuh, yaitu meningkatkan daya
saing koperasi dan UMKM sehingga
mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang
lebih besar (naik kelas) dalam rangka
untuk mendukung kemandirian per-
ekonomian nasional.
“Untuk itu, strategi yang akan
dilaksanakan meliputi peningkatan
kualitas SDM, peningkatan akses
pembiayaan dan perluasan skema
pembiayaan, peningkatan nilai tam-
bah produk dan jangkauan pemasa-
ran, penguatan kelembagaan usaha,
serta kemudahan, kepastian, dan
perlindungan usaha”, jelas Agus.
Rasio Kewirausahaan
Tak hanya PDB, capaian kinclong
juga terjadi di program kewi-
rausahaan nasional. Sejak be-
berapa tahun lalu, pemerintah sudah
menjalankan Gerakan Kewirausa-
haan Nasional (GKN). Puspayoga
mengatakan GKN adalah gerakan
yang tumbuh dari bawah, sehingga
memiliki fondasi yang kuat untuk
berkembang.
“Hal itu yang antara lain membuat
ratio wirausaha Indonesia yang pada
2013/2014 lalu masih 1,67 persen,
kini berdasarkan data BPS sudah
naik menjadi 3,1 persen,” kata Pus-
payoga.
Berdasarkan data BPS 2016
dengan jumlah penduduk 252 juta,
jumlah wirausaha non pertanian yang
menetap mencapai 7,8 juta orang
atau 3,1 persen. Dengan demikian
tingkat kewirausahaan Indonesia
telah melampaui 2 persen dari
populasi penduduk, sebagai syarat
minimal suatu masyarakat akan
sejahtera.
Hanya saja, Menteri mengakui,
ratio wirausaha sebesar 3,1 persen
itu masih lebih rendah dibandingkan
dengan negara lain seperti Malaysia
5 persen, China 10 persen, Singa-
pura 7 persen, Jepang 11 persen
maupun AS yang 12 persen.
“Namun setidaknya sudah di atas
batas minimal 2 persen dan itu akan
terus berkembang,” tegas Pus-
payoga.
Bertumbuhnya wirausaha tak lepas
dari peran masyarakat bersama
pemerintah yang terus mendorong,
juga swasta dan kalangan maha-
siswa atau kampus. Puspayoga pun
mengajak mahasiswa peminat wi-
rausaha untuk memanfaatkan skim
kredit murah seperti KUR dan dana
bergulir dari LPDB serta kredit ultra
mikro dengan maksimum pinjaman
Rp 10 juta.
Bukan Tujuan Akhir
Ketua Harian Dewan Koperasi
Indonesia (Dekopin) Agung
Sudjatmoko menyambut baik adanya
terjadinya peningkatan
kontribusi koperasi dan anggota
koperasi (UMKM) signifikan tersebut.
Namun dia memberi catatan,
indikator eksistensi koperasi sebena-
rnya harus diukur pada beberapa
hal, yaitu, penerapan prinsip dan
nilai koperasi, kemanfaatan langsung
pelayanan koperasi pada anggota,
tingkat kesejahteraan anggota, dan
kinerja usaha koperasi.
Agung juga mengingatkan tinggin-
ya kontribusi terhadap PDB bukan
tujuan akhir akhir dari pembangunan
koperasi.
Koperasi dibangun oleh dan dari
anggota untuk memenuhi kepentin-
gannya. Besar dan majunya koperasi
ditentukan oleh partisipasi anggota
yang produktif dengan koperasinya.
“Partisipasi anggota tinggi jika man-
faat koperasi ke anggota, manfaat
berkoperasi besar, kepercayaan
timbal balik antar anggota dan
pengurus”, tegas Agung.
Bagi Agung, koperasi adalah
perusahaan bisnis yang sarat dengan
nilai. Koperasi harus membangun
bisnisnya secara optimal.
Pendekatan pengembangan bisnis
koperasi berbasis pada kebutuhan
anggota atau berbasis pada pasar. •
20176
Deputi Bidang Kelembagaan
Kemenkop dan UKM men-
catat, sejak diluncurkan awal
2016 lalu, layanan online Sistem
Administrasi Badan Hukum Koperasi
(Sisminbhkop), mendapat respon
bagus dari koperasi yang belum ber
badan hukum. Dengan sistem ini
maka layanan terhadap masyarakat
dapat ditingkatkan karena dibuat
cukup sederhana.
Hingga akhir Januari 2017 atau
kurang dari 9 bulan setelah pelun-
curan telah dikeluarkan SK pengesa-
han akta pendirian sebanyak 1.992
koperasi, dengan rata-rata waktu
pemrosesan kurang lebih 2 hari.
Karena itu Sisminbhkop akan dilan-
jutkan di 2017 dengan target sekitar
3.000 koperasi baru. yang berbadan
hukum.
Sampai Januari 2017 tercatat
telah dilakukan pengesahan akta
pendirian koperasi baru sebanyak
308 koperasi dan 75 koperasi dalam
proses pengesahan.
Tahun 2017 layanan sistem online
Sisminbhkop, akan diperluas bagi
koperasi yang ingin mengajukan
registrasi Perubahan Anggaran Dasar
(PAD) Koperasi atau PAD online. Di-
harapkan paling lambat awal bulan
Maret 2017 PAD online sudah bisa
diberlakukan.
Sisminbhkop juga akan diintegra-
sikan dengan Online Data System
(ODS) sehingga koperasi baru yang
mendaftar lewat Sisminbhkop akan
langsung mendapatkan Nomor Induk
Koperasi (NIK) tanpa harus meminta.
fasilitasi Koperasi Mikro
Selain program diatas, Deputi
Kelembagaan juga melanjutkan fasili-
tasi/memberikan subsidi pembuatan
akta koperasi bagi pengusaha mikro,
Fokus Peningkatan Layanan dan Kualitas Koperasi
dengan target 1.000 akta.
Langkah-langkah yang telah dilaku-
kan untuk mempercepat proses
realisasi, yakni melakukan rapat
koordinasi dengan instansi terkait
yang memiliki kelompok masyarakat
binaan di bidang usaha produktif, di-
antaranya KKP, Kementan, dan KLH.
Program fasilitasi pembuatan akta
pendirian koperasi bagi pengusaha
mikro telah dilaksanakan pada tahun
2015. Berdasarkan nota kesepaha-
man bersama (MoU) antara Menkop
UKM dengan Ketua Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia pada 21
November 2014.
Sedangkan dalam tahun 2017
telah dilakukan pengesahan akta
pendirian koperasi baru sebanyak
308 koperasi, yang sedang dalam
proses 73 koperasi. Untuk biaya
pembuatan per akta Rp 2,5 juta yang
merupakan dana subsidi dari pemer-
intah untuk dibayar kepada notaris.
Tujuan program fasilitasi pem-
buatan akta pendirian koperasi
untuk mendorong pemberdayaan
masyarakat, khususnya pengusaha
mikro dalam rangka pendirian kop-
erasi dan memberikan bantuan bagi
pengusaha mikro dalam pembuatan
akta pendirian koperasi oleh Notaris
Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
Peningkatan kualitas koperasi, tak
lepas dari keberadaan PPKL (Petu-
gas.Penyuluh Koperasi Lapangan).
Hal ini tak lepas dari permasala-
han di daerah dimana jumlah SPKD
yang membidangi koperasi amat
terbatas sementara jumlah koperasi
yang dilayani cukup banyak. Selain
itu di daerah sering terjadi mutasi
aparat pembina koperasi yang me-
nyebabkan aparat pembina koperasi
kurang kompetensinya.
Saat ini (sejak2012-2016) ada
935 PPKL di 23 propinsi. Pada 2017
Kemenkop dan UKM akan merekrut
PPKL dengan jumlah sasaran 100
orang di 10 propinsi sehingga secara
kumulatif jumlah PPKL pada 2017
mencapai 1.035 orang di 33 propinsi.
Tahun ini juga, koperasi akan
merayakan hari lahirnya ke 70. Mo-
mentum ini akan dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan kegiatan penilaan
koperasi berpretasi dan koperasi
award.
Pada 2017 ini akan dipilih 50 ko-
perasi berprestasi dengan penilaian
dari aspek organisasi, ketatalaksa-
naan, produktifitas, manfaat dan
dampak koperasi. Sedang penga-
nugerahan koperasi award akan
dipilih 10 koperasi dari 50 koperasi
berprestasi tersebut.•
Kelembagaan[ ]
72017
Program kewirausahaan
nasional bertajuk Wirausaha
Pemula (WP) kembali
digulirkan pada 2017. Ini merupakan
salah satu program andalan
Kementerian Koperasi dan UKM
untuk mendorong masyarakat
menjadi wirausahawan. Tengok
saja, sejak program Gerakan
Kewirausahaan Nasional (GKN)
digulirkan pada 2013 lalu, Kemenkop
sudah melahirkan sekitar 193 ribu
wirausaha baru yang bergerak di
berbagai sektor usaha.
Mulai tahun ini, pelaksanaan
program WP berbeda dari
sisi administrasi pendaftaran
dan sasaran penerima. Deputi
Bidang Pembiayaan Kementerian
Koperasi dan UKM Braman Setyo
mengatakan mulai tahun ini program
WP akan diberlakukan dengan
pola e-Proposal, dimana semua
pengajuan WP secara online.
“Sesuai dengan arah kebijakan
alokasi WP 2017 terdapat tiga
fokus, yaitu daerah tertinggal
dan perbatasan, daerah kawasan
ekonomi khusus (KEK), serta
daerah antar kelompok pendapatan
(berpendapatan rendah/masyarakat
miskin),” kata Braman.
Menyadari belum semua daerah
melek teknologi, lanjut Braman,
pihaknya sudah meminta dinas-dinas
koperasi di provinsi, kabupaten, dan
Program Wirausaha Pemula 2017 Melalui Pola e-Proposal
Kota, untuk menyisir daerah-daerah
miskin yang berada jauh dari kota
yang belum familiar dengan internet.
“Dinas-dinas tersebut yang akan
mendata para WP di daerah yang
kemudian akan diajukan sebagai
peserta WP 2017. Khusus untuk
mereka, dibolehkan pengajuan
proposal WP secara hardcopy,”
kata Braman.
Sementara menyangkut
persyaratan WP, kata Braman,
diantaranya secara individu memiliki
rintisan usaha produktif (minimal
usahanya sudah berjalan enam bulan
dan maksimal tiga tahun).
Persyaratan lainnya, belum pernah
menerima bantuan sejenis dari
Kemenkop dan UKM, maksimal
usia 45 tahun, pendidikan minimal
SLTP/sederajat, memiliki KTP yang
berlaku, ada legalitas usaha (ijin
usaha mikro kecil) surat keterangan
dari kelurahan, pernah mengikuti
pembekalan kewirausahaan dengan
ditunjukkan sertifikat maksimal dua
tahun sebelum tahun anggaran
berjalan.
“Bagi yang belum memiliki
sertifikat dan memiliki prospek bisnis
akan diikutkan pembekalan atau
Bimbingan Teknis”, imbuh dia.
Tak kalah penting adalah memenuhi
persyaratan dengan memiliki rencana
usaha (business plan) dan memiliki
rekening tabungan yang masih aktif
(ada saldo minimal).
Braman menegaskan, bantuan
pemerintah melalui program WP
tersebut bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan ketenagakerjaan
dan meningkatkan pendapatan
masyarakat, khususnya usaha mikro.
“Program ini merupakan
amanat RPJMN 2015-2019 yang
menargetkan satu juta wirausaha
baru dan Kemenkop UKM
mendapatkan alokasi 24.800
wirausaha baru”, kata dia.
Merujuk pada pelaksanaan WP 2015,
Braman menjelaskan, target WP
2015 sebanyak 3.560 WP dengan
anggaran Rp88,4 miliar, mampu
mencetak 8.362 WP atau 33,71%
dari target RPJMN.
Hasil evaluasi dan monitoring
program WP sebanyak 1.874
orang (nilai bantuan Rp32,8 miliar)
dipergunakan untuk modal kerja
sebesar Rp10,6 miliar dan modal
investasi sebesar Rp22,1 miliar.
“WP ini telah mampu menambah
tenaga kerja sebanyak 1.317 orang
meningkat 39,2% dari total tenaga
kerja sebelumnya 2.037 orang.
Meningkatkan aset usaha sebesar
Rp14,1 miliar atau 38,5% dari total
aset sebelumnya Rp22,5 miliar. Serta
meningkatkan omzet usaha sebesar
Rp6,1 miliar atau 29,15% dari total
omzet sebelumnya Rp14,9 miliar”,
pungkas Braman. •
Pembiayaan[ ]
20178
K isah sukses produk UKM
Indonesia yang mampu
menembus pasar ekspor
mancanegara sudah jamak terden-
gar. Kabar gembira itu kerap
dibumbui dengan fakta semakin
diminatinya produk UKM Indonesia
bahkan menjadi primadona di
berbagai produk kerajinan tangan
tingkat dunia.
Maka untuk menambah panjang
daftar itu, Kementerian Koperasi dan
UKM berupaya memfasilitasi UKM di
Tanah Air agar semakin luas
menembus pasar-pasar di man-
canegara.
Awal tahun ini misalnya, melalui
penjajakan kerja sama dengan
Pemerintah Tiongkok yang telah
dilakukan sebelumnya, pada
akhirnya produk UKM Indonesia
terpilih berkesempatan untuk
dipasarkan di kawasan World Trade
Center (WTC) yang terletak di
jantung kota Beijing.
Kementerian Koperasi dan UKM
berperan sebagai fasilitator dalam
UKM INDONESIA AKAN PAMERAN DI WORLD TRADE CENTER BEIJING
program tersebut sekaligus
menyeleksi produk UKM terbaik
yang akan dipasarkan di kawasan
perdagangan elit di Tiongkok itu.
Menurut Deputi Bidang Produksi dan
Pemasaran Kementerian Koperasi
dan UKM I Wayan Dipta program itu
merupakan salah satu tindak lanjut
kerja sama dengan Tiongkok yang
telah dijajaki sebelumnya.
“Ini salah satu tindak lanjut dari
kunjungan Presiden Jokowi ke
Tiongkok beberapa waktu lalu,”
katanya.
Wayan Dipta mengatakan fasilitas
yang diberikan Pemerintah Tiongkok
tersebut memungkinkan produk
UKM Indonesia bisa secara gratis
masuk ke kawasan WTC Beijing.
Pemerintah Tiongkok secara khusus
memberikan fasilitas tersebut
kepada Indonesia bersama 25
negara Asia lainnya melalui ajang
China Asian Year of Handcrafts and
Arts.
Khusus untuk Indonesia,
pemerintah setempat memberikan
keistimewaan yakni satu lantai
khusus yang berada di lantai 8
gedung tersebut yang rencananya
akan diisi oleh UKM Indonesia,
dengan luas kurang lebih 739 m2.
Tidak hanya itu, Pemerintah
Tiongkok juga memberikan kesem-
patan bagi pengusaha Indonesia
untuk membuka restoran di lantai
bawah gedung yang sama.
Wayan mengatakan pihaknya akan
menyeleksi UKM-UKM terbaik di
Tanah Air untuk mempromosikan
dan memasarkan produknya di
Tiongkok di ajang tersebut.
Syarat utamanya adalah produk
UKM harus berkualitas tinggi,
berorientasi ekspor, dan berkemam-
puan produksi di atas rata-rata.
Untuk itu, pihaknya akan terus
berkomunikasi dengan Pemerintah
Tiongkok untuk segera merealisasi-
kan kerja sama di bidang pemasaran
produk UKM tersebut.
“Nanti kita akan bahas dulu karena
mereka (China) harus memberikan
rincian spacenya dimana, kita
komunkasikan dengan UKM kita,
mudah-mudahan nanti dalam waktu
yang tidak lama dan kita harapkan
UKM kita siap,” kata I Wayan Dipta.
Dalam waktu dekat, Menteri
Koperasi dan UKM AAGN Puspayo-
ga dijadwalkan akan meninjau ke
Tiongkok guna memastikan layak
atau tidaknya tempat yang dise-
diakan.
Wayan memperkirakan sekitar 70
UKM yang bisa difasilitasi masuk ke
Tiongkok dalam program tersebht,
namun tidak sembarang UKM yang
akan dipilih.
Berdasarkan informasi yang
diperoleh sampai saat ini China
Asian Year of Handcrafts and Arts
venue ini sudah siap digunakan.
Masyarakat Tiongkok bahkan
sudah menunggu produk UKM
Indonesia untuk dipamerkan di sana.
Sebab selama ini Tiongkok meru-
pakan salah satu negara yang sangat
menyukai produk UKM asal
Indonesia, mulai dari furniture,
kerajinan batik, mutiara, hingga
aksesoris. •
Produksi & Pemasaran[ ]
92017
lain informasi dan teknologi, dan
perluasan jaringan kerja sama.
PLUT-KUMKM dan berbagai fasili-
tasinya diharapkan mampu mensin-
ergikan dan mengintegrasikan selu-
ruh potensi sumber daya produktif,
yang dimiliki Pemerintah Pusat dan
Daerah serta pemangku kepentingan
terkait dalam rangka penyediaan jasa
layanan bagi pengembangan usaha
KUMKM. Karena itu, tak berlebihan
jika Kemenkop dan UKM menjadi-
kan PLUT sebagai program strategis
dan menjadikannya sebagai salah
satu program prioritas kementerian.
Saat ini, di Indonesia terdapat 57
juta UKM yang masih memerlukan
pembinaan usaha agar bisa semakin
maju. Untuk itu, PLUT-KUMKM
melakukan terobosan dengan
memperkuat program pendampin-
gan kepadapara pelaku KUMKM.
Ini penting dilakukan guna mem-
percepat peningkatan daya saing
KUMKM kita.
Para pendamping PLUT-KUMKM
tersebut memiliki tujuh tugas. Tugas
itu adalah memberikan konsultasi
bisnis, pendampingan atau mentor
bisnis, promosi atau pemasaran, ak-
ses ke pembiayaan, pelatihan bisnis,
networking, dan layanan pustaka
entrepreneur. •
Upaya pemerintah melalui
Kementerian Koperasi dan
UKM untuk menfasilitasi
pelaku koperasi usaha mikro mikro
kecil dan menengah (KUMKM) untuk
berkembang dan mampu berdaya
saing global tak perlu diragukan.
Salah satu upaya itu adalah dengan
mendirikan Pusat Layanan Usaha
Terpadu Koperasi Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (PLUT-KUMKM)
di sejumlah daerah. Hingga saat
ini sudah terbangun dan telah
beroperasi sebanyak 49 unit gedung
PLUT-KUMKM) di 24 provinsi.
Dari jumlah tersebut 19 diantaranya
pengelolaannya sudah diserahkan
kepada Pemda untuk dikelola, dan
10 sudah berbentuk SOTK (Struktur
Organisasi dan Rencana Kerja).
“PLUT diharapkan tetap sustain-
able, program berjalan terus tidak
PLUT-KUMKMAgar Pelaku KUMKM Berdaya Saing Global
berhenti ketika nanti kepala daerah
sudah habis masa jabatan lima ta-
hun. Jangan sampai PLUT menjadi
gedung lain. Apalagi gedung PLUT
dibangun dari dana APBN yang
besarnya bervariasi antara 3 hingga
4 miliar rupiah per wilayah,” kata
Deputi bidang Restrukturisasi Usaha
Kementerian Koperasi dan UKM,
Yuana Setyowati.
Gedung PLUT harus digunakan
seperti tujuan awalnya, dianta-
ranya sebagai tempat promosi dan
pengembangan produk-produk
KUMKM, menfasilitasi pedampingan
KUMKM melalui peran konsultan
pendamping. Selain itu, di bidang
jasa layanan non finansial, dianta-
ranya meliputi bidang kelembagaan,
SDM, pengembangan produk,
akses pembiayaan dan pemasaran.
Sedangkan fasilitasi teknologi, antara
Restrukturasi Usaha[ ]
201710
Peningkatan jumlah wirausaha
tetap menjadi salah satu
program unggulan Kement-
erian Koperasi dan UKM. Berbagai
kegiatan pelatihan kewirausahaan
pun terus digalakkan agar Indonesia
tidak ketinggalan jauh dengan
negara lain.
Saat ini jumlah wirausaha di
Indonesia baru mencapai 1,65
persen atau sekitar 3,7 juta. Padahal
untuk menjadi negara maju, jumlah
wirausaha harus lebih banyak atau
minimal dua persen dari total
penduduk.
Belum lama ini Kementerian
Koperasi dan UKM melalui Deputi
bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
memberikan pelatihan tentang
kewirausahaan kepada para satri dan
mahasiswa di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya.
Dalam pelatihan yang diikuti
mahasiswa dan santri dari berbagai
universitas dan pesantren se-Yogya-
karta itu para peserta tampak
antusias. Dari 400 yang diundang,
yang hadir lebih dari 600 orang. Ini
membuktikan bahwa banyak
mahasiswa dan santri yang ingin
menjadi wirausaha.
Dalam kesempatan itu, Deputi
Sumber Daya Manusia (SDM)
Kemenkop dan UKM, Prakoso BS
terus memberi dorongan dan
motivasi kepada mahasiswa dan
santri agar memiliki semangat
kewirausahaan. Bahkan Prakoso
kembali mengingatkan para peserta
yang mayoritas masih muda itu
untuk merubah pola pikirnya dari
Peningkatan Jumlah Wirausaha Terus Digenjot
pencari kerja menjadi pencipta
lapangan kerja atau menjadi
wirausaha.
Menurutnya dengan bertambahnya
wirausaha dari kalangan pemuda
melalui pemberdayaan ekonomi
rakyat diharapkan bisa memecahkan
masalah penganguran dan kemiski-
nan di negeri ini.
“Gerakan Kewirausahaan ini
merupakan salah satu upaya
pemerintah mengatasi penganggu-
ran dan kemiskinan,” tambahnya.
Payung Hukum
Untuk meningkatkan jumlah
wirausaha diperlukan payung
hukum yang kuat yakni berbentuk
undang-undang. Saat ini pemerintah
dan DPR sedang menunggu
disahkannya Rancangan Undang
Undang (RUU) tentang Kewirausa-
haan menjadi undang-undang.
Dalam draft RUU Kewirausahaan
itu mengatur tentang penunjukan
satu wadah secara resmi untuk
pembinaan kewirausahaan yang
saat ini dipegang oleh 34 kement-
erian/lembaga. RUU Kewirausahaan
tersebut ditargetkan bisa disahkan
tahun ini setelah disahkannya RUU
Perkoperasian.
“Hal yang perlu diwujudkan dalam
RUU Kewirausahaan yakni agar
RUU ini menjadi payung hukum
yang kuat dalam menumbuhkan
semangat kewirausahaan di
kalangan masyarakat, sehingga
Indonesia punya SDM yang
berkualitas, berdaya saing, dalam
menghadapi era persaingan bebas,”
katanya.
Selain sebagai payung hukum,
keberadaan UU Kewirausahaan juga
akan mampu mendorong penghe-
matan anggaran. Selama ini,
anggaran pengembangan kewi-
rausahaan, termasuk pemberdayaan
koperasi dan UMKM hingga subsidi
untuk bahan bakar minyak menca-
pai Rp 100 triliun.
Khusus untuk pengembangan
wirausaha, koperasi dan UKM,
Prakoso menyebutkan, nilainya
hanya mencapai sekitar Rp 25
triliun. Untuk itu, tidak perlu
dibentuk lembaga baru yang fokus
mengelola kewirausahaan, tetapi
cukup menetapkan salah satu
kementerian/lembaga yang khusus
menangani kewirausahaan.
Selain itu, diperlukan komitmen dari
seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pelaksanaan UU Kewirausa-
haan Nasional, perlunya ada pusat
informasi dan layanan pemasaran,
dan optimalisasi Pusat Layanan
Usaha Terpadu-KUMKM. •
Sumber Daya Manusia[ ]
112017
Masih sering munculnya
kasus yang mencoreng
nama baik koperasi di
Tanah Air menjadi catatan tersendiri
bagi Kementerian Koperasi dan
UKM. Kasus itu diantaranya koperasi
berpraktik sebagai rentenir, dan
investasi dengan iming-iming bunga
di luar kewajaran.
Belum lama ini, kasus yang
mencoreng nama koperasi dilakukan
oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Pandawa Mandiri Group. KSP yang
berkantor di Jalan Raya Meruyung,
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat itu
diduga melakukan praktik yang
menyimpang dari kaedah koperasi.
Sebagai KSP, Pandawa menawarkan
investasi dengan bunga sangat tinggi
yakni 10 persen setiap bulan kepada
setiap investor yang menanamkan
uangnya. Bunga yang ditawarkan itu,
jauh lebih tinggi dari bunga deposito
yang ditawarkan perbankan.
Akibat praktik yang tidak wajar dan
keluar dari norma perkoperasian
tersebut, KSP Pandawa Bangkrut,
dan masyarakat menjadi korban.
Dana anggota yang ikut menanam-
kan modalnya lenyap atau sulit
kembali. Pengurus dan Ketua
Koperasinya pun kini berurusan
dengan pihak berwajib setelah buron
dalam beberapa hari.
Deputy Pengawasan Kemenkop dan
UKM Suparno hanya bisa prihatin
atas masih adanya praktik-praktik
koperasi yang melakukan tindakan
seperti rentenir dan rentenir yang
berkedok sebagai koperasi.
“Kegiatan seperti ini tidak boleh
terjadi lagi. Makanya Kemenkop
melakukan pengawasan secara
berjenjang,” kata dia.
Tak Mudah Mengawasi Sepak Terjang Koperasi
Ia mengakui bahwa praktik semacam
itu ada di lapangan, dan pihaknya
sedang memetakannya. “Laporan
dari masyaralkat banyak. Dan kita
akan cek. Jadi sejauh ini kami belum
tahu jumlah pastinya,” katanya.
Kegiatan rentenir adalah kegiatan
melanggar hukum. Jika orang yang
melakukan kegiatan rentenir,
merupakan tindakan pelanggaran
hukum pidana yang penyelesaiannya
dilakukan aparat kepolisian.
Sementara jika pengurus koperasi
yang melakukan kegiatan rentenir, itu
melanggar aturan perkoperasian,
pelanggaran pidana dan perdata.
“Disinilah (koperasi) fungsi Deputy
Pengawasan. Pihaknya bisa
melakukan teguran dan pembinaan
kepada koperasi yang nakal,”
tegasnya.
Keberadaan Deputy Pengawasan
bukan untuk mencari-cari alasan
membubarkan dan mematikan
koperasi. Selama sebuah koperasi
masih berniat untuk sehat dan
mengembagkan diri, Deputy
Pengawasan akan melakukan
pembinaan.
Tak Mudah
Suparno mengakui bahwa tidak
mudah mengawasi sepak terjang
koperasi yang kini jumlahnya
mencapai 212.135 dan tersebar di
hampir seluruh wilayah di Tanah Air.
Dari jumlah itu, 150.223 merupak-
an koperasi aktif, sedangkan sisanya
sebanyak 61.912 berstatus tidak
aktif.
Dari jumlah yang aktif itu, tak sedikit
pula praktik usaha koperasi
menyimpang dari nilai-
jatidiri dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Karena itu,
diperlukan pembinaan secara teknis
dan pengawasan agar mampu
menghasilkan koperasi yang berkual-
itas dan menjalankan fungsi
perkoperasian secara benar.
Untuk melakukan pengawasan
Kemenkop tidak bisa berjalan
sendiri. Untuk perlu menggandeng
lembaga terkait, seperti Ototritas
Jasa Keuangan (OJK) dengan
pembentukan Satgas Waspada
Investasi, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) tentang
Pelaksana Pengawas
Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Mengah, dan Pusat
Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam rangka
Penerapan Prinsip Mengenai
Penggguna Jasa Bagi koperasi
Simpan Pinjam Bersama Pembentu-
kan
“Kami juga bekerjasama dengan
pemerintah daerah dengan memben-
tuk Satgas Pengawas Koperasi.
Saat ini sudah ada 1.712 Satgas
pengawas koperasi yang tersebar di
provinsi dan kabupaten,” jelas
Suparno. •
Pengawasan[ ]
201712
LPDB Turunkan Suku Bunga
L embaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) menurunkan tarif
layanan/bunga. Hal ini dilakukan
seiring dengan rencana pemerintah
yang akan menurunkan suku bunga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9
persen menjadi 7 persen pada 2017
ini.
LPDB telah melakukan
penghitungan terkait berapa bunga
kredit yang diterapkan. Sektor Usaha
Simpan Pinjam dari sebelumnya 8,0
persen per tahun menjadi 7,0 persen
per tahun atau 0,30 persen per bulan
flat. Sedangkan sektor riil 4,5 persen
per tahun sliding atau 0,19 persen
per bulan flat.
Direktur Utama LPDB Kemas Danial
mengatakan pemberlakukan suku
bunga baru tersebut akan efektif
diterapkan mulai tahun 2017. Hal
itu dilakukan untuk membantu
kebutuhan permodalan para pelaku
Koperasi dan UKM.
“Sekarang baru tahap persiapan
koperasi mengajukan kepada kami.
Komite kami telah berlakukan
dengan bunga yang terbaru, karena
ini kan baru masuk 1 bulan 2017 ini,
artinya biasanya kalau awal tahun
kami tidak begitu kencang larinya
karena mempersiapkan energi dulu,
setelah itu baru kita berlari,” kata
Kemas di Jakarta.
Pasar merespon luar biasa,
sehingga rencana pemberlakukan
suku bunga baru tersebut akan
segera direalisasikan. Diharapkan
pengelolaan dana bergulir dapat
dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya untuk mencapai tujuan dan
menghasilkan manfaat berkelanjutan
atas dana negara yang menyasar
kalangan Koperasi dan UMKM.
“Bagaimana nanti KUMK bisa
memanfaatkan dana bergulir ini
dengan baik, sehingga target
pemerintah untuk mengentaskan
pengangguran dan kemiskinan bisa
tercapai. Itu sebetulnya yang kita
tempuh,” tukas Kemas.
Selain penurunan suku bunga,
LPDB-KUMKM rencananya juga
akan membatasi besaran suku
bunga dari Koperasi kepada para
anggotanya (end user) sebesar
18 persen per tahun (sliding) atau
sebesar 9,19 persen per tahun (flat)
atau kira-kira hanya sebesar 0,77
persen per bulan.
Hal ini dilakukan semata-mata
untuk menertibkan suku pinjaman
koperasi kepada para anggotanya,
yang kadang kala terkesan tidak
terkendali dengan menetapkan suku
bunga di luar kewajaran. Untuk itu
kata dia perlu ada pembatasan.
Untuk tahun 2017, LPDB-KUMKM
mempunyai target penyaluran dana
bergulir yang harus disalurkan
sebesar Rp 1,5 triliun. Terdiri dari
pinjaman syariah sebesar Rp 600
miliar dan pinjaman konvensional
sebesar Rp 900 miliar.
Sejak 2008 hingga 31 Desember
2016 LPDB telah menyalurkan dana
bergulir kepada KUKM sebesar Rp
8,08 triliun. Dana disalurkan kepada
965.685 UMKM melalui 4.251 mitra
di seluruh Indonesia. Sedangkan
pada 2016, dana bergulir mampu
terserap 100,55 persen dari total
target penyaluran Rp 1 triliun.
LPDB pun mampu membukukan
pendapatan Rp 205,43 miliar atau
130,02 persen pada 2016. Realisasi
pendapatan tersebut bersumber
dari pendapatan jasa layanan dana
bergulir sebanyak Rp 142,29 miliar
atau 112,43 persen dari target
rencana bisnis dan anggaran (RBA)
sebesar Rp 126,54 miliar. Selain
itu, dari pendapatan jasa lainnya
sebanyak Rp 63,13 miliar atau
444,88 persen dari target RBA Rp
14,08 miliar.
Adapun, jumlah tenaga kerja
yang terserap berkat kredit LPDB
mencapai 1,6 juta orang. Kemas
menegaskan hal tersebut belum
menghitung dampak positif
berganda yang dihasilkan oleh dana
tersebut.
Dengan kinerja yang cukup
mengesankan diharapkan nantinya
LPDB dapat berkembang sehingga
cakupan pelayanan yang diberikan
LPDB dan program stimulus
pemerintah dapat terserap secara
luas dan lebih maksimal di seluruh
Indonesia.
Lembaga ini dibentuk bertujuan
untuk memberdayakan dan
meningkatkan kemampuan, baik
secara kuantitas maupun kualitas
KUKM agar semakin maju dan
berkembang sehingga memiliki
competitive egde dalam persaingan
pasar dalam negeri maupun global.
Dana yang digulirkan LPDB ini
bukanlah dana hibah ataupun
dana cuma-cuma, melainkan dana
yang bersifat kredit yang diberikan
secara bergilir kepada Koperasi dan
UKM. Dana ini diberikan khusus
kepada Koperasi dan pelaku UKM
yang belum bankable namun
feasible. Inilah bentuk stimulus
pemerintah agar masyarakat mampu
mengembangkan usahanya. •
Pembiayaan Dana Bergulir[ ]
132017
A da yang baru di Smesco
RumahKU. Gedung yang
dikelola oleh Lembaga
Layanan Pemasaran Koperasi dan
UKM (LLP-KUKM) kini membuka
Rumah Desain untuk para perancang
lokal. Langkah itu menjadi bukti
bagi Smesco RumahKU untuk
membuka pintu masuk bagi para
perancang lokal bergabung.
Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad
Zabadi mengatakan ada beberapa
perbedaan antara Rumah Desain
dengan Galeri Indonesia Wow (GIW)
yang lebih dulu ada.
“Dari sisi produk, Rumah Desain
secara spesifik menyediakan produk
fashion dan kulit, sedangkan GIW
lebih beragam. Dari sisi pengelolaan
GIW secara penuh dikelola oleh
LLP-KUKM termasuk dari sisi
manajemen dan SDM, sementara
Rumah Desain dikelola oleh
tenant-tenant,” jelas Zabadi.
Namun, Zabadi menegaskan
pihaknya tetap menerapkan standar
dan melakukan kurasi bagi produk-
produk yang akan dipromosikan dan
dipasarkan di Kampoeng Inovasi
tersebut.
“Jadi kami bisa memastikan bahwa
Rumah Desain akan menghadirkan
produk unggulan para desainer di
Smesco RumahKU,” katanya.
Rumah Desain disusun dengan
desain dan konsep display langsung
oleh para pelaku KUKM yang
bergerak di bidang fashion dan
kerajinan kulit.
Direktur Pemasaran LLP KUKM
Bagus Rachman menambahkan,
Rumah Desain dibuka untuk tujuan
sebagai pusat promosi dan
pemasaran produk-produk fashion
muslim dan produk fashion berbahan
dasar kulit di Indonesia.
Di samping tujuan utama untuk
menjadikan SMESCO RumahKU
sebagai destinasi belanja dan pusat
trend fashion muslim serta alas kaki.
Rumah Desain terletak di Area
Basement 1 Gedung Smesco Jakarta
menempati area seluas 2700 m2
terdiri dari 38 store dan 1 area
publik.
Rumah Desain ditempat dan
dirancang desainnya secara
langsung oleh para tenant yang
terdiri dari 23 UKM Muslim Fashion
(Asosiasi Perancang dan Pengusaha
Mode Indonesia/APPMI, Komunitas
Desainer Etnik Indonesia/KDEI,
Indonesian Modest Fashion
Designer/IMFD, dan Komunitas Cinta
Berkain/KCB,UKM Fashion).
Rumah Desain juga diramaikan 15
UKM Fashion Berbahan dasar kulit
(Asosiasi Pengrajin Alas kaki
Indonesia/APAI, UKM sepatu/tas),
Dapur Sunda, Salon, dan Spa.
Sementara area publik seluas 300
m2 digunakan untuk event promosi
Rumah Desain seperti talk show,
workshop, seminar, arisan, dan
pertemuan.
Rumah Desain menjadi langkah
nyata bagi Smesco-RumahKU untuk
membuktikan keberpihakan bagi
para perancang lokal di Tanah Air. •
SMESCO RUMAHKU “MEMBUKA PINTU” MASUK BAGI PERANCANG LOKAL
Layanan Pemasaran[ ]
201714
T idak pernah terbersit di benak
Intan Hapsari untuk menjadi
seorang juragan sukses dari
hasil berdagang.
Bagi gadis muda yang baru saja
merampungkan studinya dari
Fakultas Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa Banten, itu
berjualan awalnya hanya menyalur-
kan hobi.
Faktanya, kini perempuan 23 tahun
ini telah mampu menempatkan
brand produknya Agniya Collection
sebagai pemain hijab yang diperhi-
tungkan terutama di kawasan Banten
bahkan kini merambah Ibukota.
Bisnis hijabnya berawal dari langkah
kecilnya yang begitu sederhana. Ia
memulai semuanya saat masih
menempuh pendidikan pada
semester lima, yakni sekitar tahun
2013.
Uang jajan dari orang tuanya sebesar
Rp500.000 yang ia kumpulkan
digunakan untuk modal awal usaha
kecil-kecil skala mahasiswa ketika
itu. Berbekal uang jajan itu, Intan
“kulakan” hijab di Pasar Tanah
Abang, Jakarta Pusat. Hasil kulakan
yang terbatas itu ia coba tawarkan
kepada teman-temannya di kampus.
“Dulu awalnya saya itu dikasih uang
jajan sama ibu bulanan. Pas awal
bulan, uangnya agak banyak. Saya
berpikir untuk putar uangnya,” ujar
Intan.
Pada awalnya ia ragu dan malu,
ada sedikit rasa gengsi yang
membuatnya maju mundur untuk
menjalankan usaha tersebut. Namun,
mengingat sudah bertekad untuk
melakukan sesuatu maka Intan
hanya berpikir untuk bisa melakukan
INTAN HAPSARIBISNIS HIJAB, MENEPIS GENGSI MERAUP MIMPI
yang terbaik.
Pekerjaan rumah berikutnya yang tak
kalah sederhana bagi Intan adalah
memilih brand terbaik untuk usaha
rintisannya. Setelah mencari inspirasi
ke sana kemari, gadis berhijab itu
akhirnya mengambil nama Agniya
yang sarat filosofi dan makna.
“Nama Agniya dari asmaul husna
al-ghaniyu artinya yang maha kaya.
Kata guru ngaji saya, supaya saya
jadi orang kaya. Saya percaya
sebuah nama adalah doa, jadi saya
ikuti saran beliau,” kata dara
kelahiran Jakarta, 13 Mei 1993 ini.
Perkuatan Modal
Tidak pernah ada perjuangan yang
sia-sia. Kerja keras Intan mulai
menunjukkan hasil ketika ia berhasil
mendapatkan bantuan dana dari
program Wirausaha Pemula (WP)
yang diselenggarakan Kementerian
Koperasi dan UKM.
Berbekal saran sang kakak, Intan
mencoba ikut gerakan kewirausa-
haan nasional. Alhasil, Intan berhasil
lolos seleksi proposal bisnis
Wirausaha Pemula dan berhak
mendapatkan bantuan dana
Kementerian Koperasi dan UKM.
“Saya mendapatkan bantuan dana
Rp 14 juta rupiah dari yang saya
ajukan Rp18 juta. Alhamdulillah,” ujar
perempuan berhijab ini.
Tak ayal perkuatan modal tersebut
membuat bisnisnya semakin cerah,
arus keuangannya semakin baik dan
Intan pun semakin percaya diri. Ia
bahkan berani menggeser pola
bisnisnya dari semula menjual
produk jadi berubah menjadi
memproduksi sendiri.
Intan membeli bahan hijab di
Bandung dengan kualitas terbaik dan
harga terbaik. Ia pun bekerja sama
secara plasma dengan penjahit-
penjahit di perkampungan. Sejak itu
Intan bisa memproduksi hijab dua
kali dalam seminggu, atau antara
600 potong sampai 700 potong hijab
dalam sebulan dengan omset Rp 5
juta-Rp 7 juta dalam sebulan.
Saat ini, pemasaran hijab Agniya
dilakukan dengan sistem online dan
reseller. Intan sudah bermitra dengan
25 reseller yang tersebar di berbagai
kota di Indonesia.
Langkah dara cantik yang ternyata
punya hobi mengajar ini memang
penuh inspirasi, ia tak melulu meniti
sukses dari sesuatu yang manis.
Pahitnya kegagalan pun beberapa
kali ia rasakan. Namun, tekadnya
yang membajalah yang membuatnya
tetap tegak berdiri tak lekang
dihempas ancaman kegagalan.
Sebab wirausaha sukses tak
gampang menyerah, itulah pedoman
keberhasilan Intan Hapsari. •
Inspirasi UKM[ ]
152017
Inspirasi Koperasi[ ]
Koperasi Simpan Pinjam Balo'
Toraja (KSP Balo'ta) dari
Kabupaten Tana Toraja
Propinsi Sulawesi Selatan didirikan
pada 1 Mei 1941 dengan nama Bank
Cooperatie Simpanan dan Pindjaman
bagi Bangsa Boemiputera Toradja.
Koperasi ini didirikan oleh Perserika-
tan Toradja Christen (PTC) dengan
anggota awalnya berjumlah sembilan
orang. Pembentukan PTC sendiri
diilhami oleh gerakan kebangsaan
dari para pemuda di Pulau Jawa
seperti Boedi Oetomo, Serikat Islam,
Muhammadiyah, Jong Java, Jong
Celebes, dan lain sebagainya, yang
tergerak untuk meningkatkan
kesejahteraan bumiputera.
Koperasi ini dibangun sebagai
bentuk keprihatinan terhadap
maraknya praktik lintah darat oleh
orang Toraja sendiri dengan bunga
yang amat mencekik leher rakyat
miskin. Mulanya lembaga ini memang
dibuat untuk membela kaum
Bumiputera (dalam hal ini orang
Toraja) yang ketika itu terpinggirkan di
kampung halamannya sendiri oleh
para pendatang.
Jumlah anggota awal koperasi ini
relatif sedikit, hanya sembilan orang.
Salah satu alasannya adalah karena
beratnya persyaratan yang ditetap-
kan. Meskipun demikian, pada akhir
tahun 1941, jumlah anggota koperasi
ini berkembang menjadi 30 orang.
Jumlah ini terus bertambah meski
berada dibawah intimidasi penjajah
Jepang kala itu.
Pada tahun 1973-1980 melalui
strategi menurunkan sukubunga
pinjaman, KSP Balo'ta berhasil
meningkatkan jumlah anggota.
Strategi ini juga tepat untuk mengha-
dapi persaingan karena disaat yang
sama, perbankan mulai masuk ke
Tana Toraja. Pada tahun 1980-1997
Kiprah KSP Balo'ta Jadi Koperasi Inklusi diterapkannya modernisasi sistem
KSP Balo'ta, melalui pembenahan
administrasi dan pelayanan,
penyusunan Anggaran Rumah
Tangga/ART (Anggaran Dasar sudah
ada tetapi ART belum ada), dan
pengurangan masa tunggu untuk
mendapatkan pinjaman, dari 3 bulan
menjadi 1 bulan.
Di samping itu, keanggotaannya
pun dibuat semakin terbuka bagi
orang non-Toraja. Jumlah anggota
KSP Balo'ta bertambah dari waktu ke
waktu, dari 9 orang pada 1941
menjadi 19.124 orang pada April
2012. Pada tahun 1999 KSP Balo'ta
mulai melebarkan sayap koperasi
simpan pinjam dengan membuka
kantor cabang/cabang pembantu,
dan saat ini memiliki 36 cabang yang
tersebar di lima Propinsi. Dengan
demikian, koperasi ini telah menjadi
koperasi yang terbuka bagi semua
lapisan masyarakat dengan beragam
latar belakang dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh
koperasi.
Pada bulan April 2012 KSP Balo’ta
meluncurkan dana kesejahteraan bagi
anggota, menurunkan suku bunga
pinjaman, dan memperbaiki sistem
tata kelola koperasi dengan membuat
Standard Operating Procedure (SOP)
dibantu Yayasan Reka Desa dari
Jakarta dan Lembaga dari Belanda.
Tahun 2015 KSP Balo’ta
mendapat penghargaan sebagai
sepuluh koperasi terbesar di
Indonesia dan berada pada posisi
kedelapan. Hingga 2016 disebutkan
KSP Balo’ta mempunyai anggota
sampai dengan 28.000 orang dan
mempunyai permodalan sudah di
atas dari Rp 100 miliar.
KSP Balo’ta juga menjadi salah
satu koperasi yang menjadi obyek
kajian Kemenkop & UKM bekerja
sama dengan Bappenas tahun 2013.
Dari kajian yang bertujuan mengenal
keragaman model koperasi simpan
pinjam di Indonesia, KSP Balo’ta
dinilai setia pada prinsip koperasi.
Dalam usaha mensejahterahkan
anggotanya, koperasi ini menciptakan
produk pinjaman berbunga rendah, di
samping produk lain yang bersifat
perlindungan sosial seperti tabungan
pendidikan, tabungan hari tua, serta
dana kedukaan dan dana berobat.
KSP Balo’ta, merupakan salah
satu koperasi asal Sulsel yang
diusulkan ke pemerintah pusat
menjadi penyalur kredit usaha rakyat
(KUR). Koperasi tersebut dinilai memi-
liki peluang besar dalam memenuhi
kriteria penyaluran KUR. Adapun,
Kementerian Keuangan menyebut
kriteria koperasi sebagai lembaga
yang sehat.
Koperasi penyalur KUR harus bisa
memenuhi kriteria sebagai lembaga
yang produktif, serta menyalurkan
kredit untuk usaha bukan konsumsi.
Untuk memastikannya, Kemenkeu
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
akan melakukan tinjauan berikutnya
terhadap koperasi.
Sementara, Menteri Koperasi dan
UKM AAGN Puspayoga mengatakan
modal, sistem IT jadi syarat koperasi
itu menjadi penyalur KUR. Selain itu,
persyaratan koperasi untuk menjadi
penyalur KUR pada dasarnya sama
dengan bank dan Lembaga Keuan-
gan Bukan Bank (LKBB).
Syarat itu diantaranya, non
performing loan (NPL) di bawah 5
persen, portofolio kredit di atas 5
persen, online system dengan Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP), dan
melakukan kerja sama pembiayaan
dengan Kementrian Koperasi dan
UKM sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). •
201716
Wawancara Tokoh[ ]
TGH Muhammad Zainul Majdi KUKM Harus Jadi Aktor Utama Ekonomi
172017
K eteguhan Gubernur Nusa
Tenggara Barat (NTB) TGH
Muhammad Zainul Majdi
untuk meningkatkan ekonomi rakyat
tidak diragukan lagi. Baginya
ekonomi kerakyatan harus menjadi
kekuatan ekonomi, bukan oleh
pemilik modal besar.
Gubernur kelahiran Pancor, Selong
1972 ini menilai bangkitnya ekonomi
kerakyatan adalah untuk mencapai
pertumbuhan yang berkeadilan dan
menurunkan ketimpangan kes-
ejahteraan.
“Saya menginginkan pertumbu-
han ekonomi terus diikuti penurunan
tingkat kesenjangan pendapatan.
Bukan sebaliknya, pertumbuhan
ekonomi bertambah, tapi kesenjan-
gan pendapatan juga ikut bertam-
bah,” kata Majdi, yang pernah
tercatat sebagai gubernur termuda di
Indonesia.
Dalam wawancara dengan Zainul
yang menjabat Gubernur pada usia
36 tahun, dia mengakui mengatasi
ketimpangan kesejahteraan di
masyarakat tidak mudah. Untuk itu,
dia mengatajak mengajak seluruh
masyarakat NTB bekerja keras dan
terus memupuk semangat dalam
rangka menghadapi persaingan
usaha yang semakin ketat.
Berikut wawncara selengkapnya
yang disela-sela acara Pelatihan
Peningkatan Kapasitas SDM
KUMKM di Kota Mataram, Senin
(13/3).
Bagaimana agenda pengemban-
gan ekonomi masyarakat di NTB?
Agenda pengembangan ekonomi
masyarakat NTB adalah memastikan
proses pembangunan itu mampu
menciptakan KUKM sebagai aktor
utama sehingga, mampu mencip-
takan pertumbuhan ekonomi daerah
yang berkeadilan dan pemerataan
kesejahteraan. Karena, saat ini,
ketika ritel moderen masuk maka
terjadi perubahan aktor ekonomi.
Ekonomi memang tumbuh, konsumsi
meningkat, tapi yang terjadi di
bawah adalah perubahan aktor
ekonomi, dari KUKM ke pemodal
besar.
Bagaimana kondisi riil ritel
moderen di NTB?
Contoh izin ritel modern ini nyata
terdengar di Pulau Lombok dan saya
dengar juga di Pulau Sumbawa.
Saya melihat di beberapa tempat,
penempatan ritel modern justru
berada di pusat perdagangan rakyat,
di mana sebelumnya masyarakat
sekitarlah yang berperan aktif
menjadi aktor-aktor utama untuk
perkembangan ekonomi di wilayah
tersebut. Misalnya, ada pemilik
warung, ibu-ibu yang ada di pasar,
tapi (ritel modern) diletakkan di situ.
Saya menilai, alasan pemerintah
kabupaten/kota yang memberi
perizinan lantaran sudah sesuai
prosedur. Tapi itu belumlah cukup
tanpa mengikutsertakan aspek
lainnya, terutama masyarakat sekitar.
Tugas pemda, mengatur bagaimana
regulasi yang dikeluarkan bisa
mengurangi kesenjangan yang ada
pada masyarakat.
Langkah antisipasi apa yang Anda
jalankan?
Saya meminta para Bupati dan
Walikota di daerahnya untuk
memperhatikan ketimpangan
pertumbuhan ekonomi yang
menyebabkan kesenjangan
pendapatan semakin melebar. Saya
minta bupati perhatikan masalah
pertumbuhan ekonomi yang tidak
berbanding lurus karena tidak
dikerjakan aktor ekonomi lokal, tapi
pemodal besar.
Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat kesenjangan pendapatan
atau “gini ratio” di NTB masuk
kategori menengah sebesar 0,365.
Idealnya untuk menjaga kesenjangan
pendapatan antara orang kaya
dengan yang miskin tidak terlalu
lebar atau berada di angka 0,2
persen.
Harusnya seperti apa?
Sebuah proses pembangunan harus
mampu memberikan manfaat yang
besar bagi kesejahteraan seluruh
rakyat. Cerminan dari manfaat yang
besar tersebut adalah kontribusi
pelaku UMKM terhadap inklusi
keuangan yang terus mengalami
peningkatan secara signifikan. Selain
itu, kesenjangan pendapatan yang
semakin menurun.
Tapi, pertumbuhan ekonomi NTB
dalam tiga tahun terakhir selalu di
atas rata-rata nasional.
Fakta tersebut memang patut
disyukuri. Namun, yang masih perlu
menjadi perhatian bersama adalah
pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tersebut harus berkeadilan. Jangan
pertumbuhan ekonomi hanya
dinikmati oleh aktor yang memiliki
modal besar, tapi bagaimana seluruh
aktor pertumbuhan ekonomi bisa
menikmati secara berkeadilan.
Untuk itu, saya berharap pelatihan
yang diberikan Kementrian Koperasi
dan UKM kepada lebih dari 500
pelaku koperasi dan UMKM NTB
bisa menjadi salah satu solusi untuk
memperkecil jarak ketimpangan
ekonomi di daerahnya.
Apa harapan Anda dengan adanya
pelatihan seperti itu?
Pelatihan itu bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia koperasi dan UKM
melalui enam pola, yakni pemasyara-
katan kewirausahaan, pelatihan
kewirausahaan bagi masyarakat
nelayan dan perempuan. Selain itu,
pelatihan perkoperasian bagi sumber
daya manusia koperasi, pelatihan
kompetensi manajemen dan
pariwisata bagi pemandu wisata,
pelatihan pengelola tempat praktik
keterampilan usaha, dan pelatihan
201718
vokasional pada daerah tertinggal.
Kami sangat membutuhkan pelatihan
seperti itu Saya mengucapkan
terimakasih kepada Menteri Koperasi
dan UKM yang telah menginisiasi
kegiatan pelatihan ini. Mudah-muda-
han ini menjadi satu dari rangkaian
yang panjang dan terus diupayakan
kementerian koperasi UMKM untuk
meningkatkan kualitas koperasi dan
para pelaku ekonomi mikro kecil dan
menengah.
Bagaimana kondisi perkoperasian
di NTB?
Walaupun NTB pernah menjadi
provinsi penggerak koperasi, tetapi
potret perkoperasian di daerah
belum seperti yang diharapkan
bahwa masih banyak koperasi yang
hanya bermodal ‘papan nama’ saja
tetapi koperasinya tidak aktif.
Harapan saya, dengan adanya
pelatihan-pelatihan seperti ini secara
alami ke depan akan tercipta atau
terwujud koperasi yang lebih
berkualitas dan para peserta
pelatihan bisa menjadi motor dalam
memperbaiki wajah perkoperasian di
NTB dan meningkatkan gerak dari
ekonomi mikro kecil dan menengah.
Lantas, bagaimana dengan
semangat berwirausaha di NTB?
Saya terus mengajak pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah dan
masyarakat koperasi untuk terus
memupuk semangat berwirausaha,
sehingga daerah bisa dikenal
sebagai lumbung pengusaha. Saya
ingin NTB tidak hanya dikenal
sebagai daerah wisata dan lumbung
pangan nasional. Ke depan, NTB
juga jadi kantong enterpreneurship
tangguh.
Bagaimana sebenarnya pertumbu-
han ekonomi di NTB?
Pertumbuhan ekonomi NTB tanpa
sektor tambang mencapai lebih dari
6 persen, tertinggi secara nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup
bagus tersebut juga diikuti dengan
“gini ratio” yang mengalami
penurunan dari 0,36 persen pada
2014, menjadi 0,29 pada 2015.
Pertumbuhan ekonomi dan penu-
runan kesenjangan pendapatan itu
sebagai dampak dari semangat
berwirausaha masyarakat NTB yang
luar biasa saat ini, mulai dari
anak-anak, mahasiswa, anak putus
sekolah hingga orang dewasa.
Mereka sangat termotivasi berwi-
rausaha.
Semangat ekonomi kerakyatan yang
tumbuh di kalangan masyarakatnya
diharapkan akan terus meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menekan
kesenjangan pendapatan. Penurunan
rasio gini sebesar 0,07 persen bukan
sesuatu yang mudah. Naik 0,01
persen saja sudah tinggi. Jadi kita
semua harus tetap semangat
berusaha. •
192017
Kabar Daerah[ ]
GANG sempit yang terkoneksi
dengan pemukiman padat
penduduk di Kota Makassar
kerap disebut lorong, di mana
selama ini identik dengan kehidupan
masyarakat pra sejahtera. Sejauh ini,
terdapat 7.525 titik yang diklasifikasi-
kan sebagai lorong di kota Angin
Mamiri itu.
Namun sejak dua tahun lalu,
walikota Makassar Muh. Rhamdan
Pomanto atau yang akrab dipanggil
Danny Pomanto telah mengubah
wajah lorong itu menjadi jalan
sempit yang produktif Lorong itu
dimanfaatkan menjadi lahan
menanam aneka sayuran dan buah,
juga dibuat lahan untuk menjajakan
produk UKM, melalaui Badan Usaha
Lorong (BULo) dengan badan hukum
berbentuk Koperasi. Saat ini sudah
berdiri 5.000 BULo.
Pada tahap awal pemberdayaan
masayarakat lorong dimulai dengan
langkah pembenahan lingkungan,
perbaikan infrastruktur jalan, saluran
drainase agar mampu memacu
kreativitas dana produktivitas warga
sesuai dengan potensi.
BULo mengadopsi sistem opera-
sional koperasi akan mendapatkan
penyertaan modal awal dari Pemkot
Makassar yang diharapkan bisa
merangsang pergerakan ekonomi
kerakyatan di kota tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Danny
menuturkan BULo sebagai gerakan
koperasi yang anggotanya adalah
masyarakat yang bermukim di
lorong. Program BULo merupakan
kelanjutan dari program Longgar
(Lorong Garden).
Masyarakat yang telah sukses
mengubah wajah lorongnya menjadi
Longgar akan menanam cabai
vertikal di lorong – lorong. Bibitnya
berasal dari Dinas Ketahanan
Pangan (DKP) dan Dinas Kelautan,
Perikanan, Pertanian, dan Peter-
nakan (DKP3) Masyarakat.
“Hasil penjualan cabai BULo akan
dibeli oleh Pemerintah kota Makas-
sar, 30% dari hasil penjualannya
akan ditabung dalam bentuk
deposito pendidikan anak lorong,
sehingga anak – anak lorong di
Makassar dapat mengenyam
pendidikan hingga ke bangku
perguruan tinggi,” ungkap Danny
Pomanto
Harapannya, UKM lorong yang
bertumbuh pesat dapat menjanjikan
peluang usaha bagi warga yang
bermukim di lorong sehingga angka
pengangguran dapat ditekan.
Sisanya, 40% dari hasil penjualan
cabai BULo akan dikembalikan
kepada warga, pemanfaatannya bisa
untuk konsumsi rumah tangga atau
untuk memenuhi kebutuhan
lainnya.“BULo adalah skema
koperasi. Negara kita mampu
melewati krisis moneter di masa orde
baru karena ditopang oleh koperasi,”
beber Wali Kota Danny.
Dekopin Dukung
(BULo) juga mendapat apresiasi
dan dukungan dari Ketua Dewan
Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat
HAM Nurdin Halid. “Program BULo
wali kota Makassar akan kita
perkenalkan. BULo dapat mengger-
akkan ekonomi rakyat,” kata Nurdin
Halid.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) Sulawesi Selatan Rahman
Halid mengatakan, konsep pengem-
bangan koperasi yang direncanakan
Pemkot Makassar melalui BULo
diharapkan bisa mendorong
pertumbuhan koperasi dalam skala
besar dengan konsep yang jelas
Kabid Pengawasan Diskop dan UKM
Makassar, Duryatsyah mengapr-
esiasi pembentukan BULo ini dan
siap mendampingi dan memberikan
pelatihan khususnya dalam perkop-
erasian.
Koperasi yang akan di bentuk di 14
kecamatan ini nantinya akan
bertugas untuk membina usaha,
mulai dari sistem marketing,
permodalan, hingga pemasaran.
“Kami dari Dinas Koperasi dan
UKM hanya membantu dari segi
kelembagaannya. Sedangkan untuk
sistem pengoperasian, semua akan
ditangani oleh pengurus masing-
masing,” ujarnya.
Rencananya, program BULo
dengan jenis kegiatan penanaman
cabe ini akan dilakukan secara
serentak di 715 lorong, yang ada di
14 kecamatan se-Kota Makassar.
Rencananya yang akan ditanam
akhir Januari sebanyak 10.600
pohon.
Ketua Kelompok Kerja Percepatan
Bulo Kota Makassar, Sakka Pati
mengatakan saat panen Dinas
Perindag akan melakukan pengelo-
laan dan pemasaran. Hasil penjua-
lan cabai Bulo akan dibeli oleh
Pemerintah kota Makassar, 30% dari
hasil penjualannya akan ditabung
dalam bentuk deposito pendidikan
anak lorong sehingga anak – anak
lorong di Makassar dapat meng-
enyam pendidikan hingga ke bangku
perguruan tinggi.Sisanya yang 30%
akan digunakan untuk mengem-
bangkan Usaha Kecil Menengah
(UKM) lorong. Harapannya, UKM
lorong yang bertumbuh pesat dapat
menjanjikan peluang usaha bagi
warga yang bermukim di lorong
sehingga angka pengangguran dapat
ditekan. Selain itu, 40% dari hasil
penjualan cabai Bulo akan dikemba-
likan kepada warga, pemanfaatannya
bisa untuk konsumsi rumah tangga
atau untuk memenuhi kebutuhan
lainnya. •
Melalui BULo dan Koperasi Lorong Mengubah Jalan Sempit Jadi Produktif
201720
Galeri Foto[ ]
Menteri Puspayoga bersama Ketua
Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said
Aqil Siroj dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani, saat melakukan penan-
datanganan Nota Kesepahaman
(MoU) Kredit Ultra Mikro, di kantor
PBNU.
Menteri Koperasi dan UKM
Puspayoga melakukan
penandatangan kerjasama
mengenai pengembangan usaha
kecil dan menengah (UKM) dengan
otoritas UKM Kerajaan Arab Saudi
di Istana Bogor.
Menteri Puspayoga bersama Menteri
UKM Korea Selatan Young-Sup Joo
rapat membahas hubungan
kerjasama Korea -
Indonesia dalam hal meningkatkan
daya saing UKM, pada
kesempatan tersebut diserahkan juga
mesin penggilingan kopi.
top related