distribusi dana produk koperasi syariah antara koperasi

Distribusi Dana

453 AJIQS Vol. 2 No. 2 Desember 2020

Distribusi Dana Produk Koperasi Syariah Antara Koperasi Kospin Jasa

Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS

Nandang Ihwanudin

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

[email protected]

Abstract The growth of cooperatives with Islamic principles is growing rapidly. With the

development of Islamic cooperatives with assets of hundreds of billions of rupiah

such as BMT Tumang, even trillions of rupiah such as the KOSPIN Jasa

Cooperative, many people who care about sharia economics want to help others by

taking the initiative to establish community economic institutions such as the birth

of KSPPS E-MAS. This article examines the comparison of fund distribution

products in the form of loans and financing in KOSPIN Syariah Services

Cooperative, KSPPS Tumang and KSPPS E-MAS. By using a comparative study

through literature study and interviews, it was found that first, there were

similarities in the three cooperatives in implementing the murabahah and

musyarakah contracts as tijari and wakalah contracts as covenants to other

covenants; second, there are differences in: a) the cooperative BMT Tumang and

KSPPS E-MAS both distribute the Qardul Hasan contract, while the Kospin Jasa

Syariah Cooperative implements the contract; and b) Kospin Jasa Syariah and

BMT Tumang use the ijarah contract, while the KSPPS E-MAS uses the istishna

and kafalah contracts.

Keywords: Fund Distribution, Sharia Cooperative, KSPPS E-MAS

Abstrak

Pertumbuhan koperasi dengan prinsip syariah berkembang pesat. Berkembangya koperasi Syariah dengan aset ratusan milyar rupiah seperti BMT Tumang, bahkan triliunan rupiah seperti Koperasi KOSPIN Jasa, banyak masyarakat yang peduli ekonomi syariah berkeinginan membantu sesama dengan berinisiatif mendirikan lembaga ekonomi umat seperti dengan lahirnya KSPPS E-MAS. Arikel ini meneliti perbandingan mengenai produk-produk penyaluran dana berupa pinjaman dan pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS. Dengan menggunkan studi komparatif melalui studi kepustakaan dan wawancara ditemukan bahwa: pertama, ada persamaan di ketiga kopersai tersebut dalam menerpakan akad murabahah dan musyarakah sebagai akad tijari dan wakalah sebagai akad

Distribusi Dana


pendamping akad lainnya; kedua,terdapat perbedaan pada: a) koperasi BMT Tumang dan KSPPS E-MAS sama-sama menyalurkan akad Qardul Hasan, sedangkan Koperasi Kospin Jasa Syariah yang mengimplementasikan akad tersebut; dan b) Kospin Jasa Syariah dan BMT Tumang menggunakan akad ijarah, sedangkan KSPPS E-MAS menggunan akad istishna dan kafalah.

Kata Kunci: Distribusi Dana, Koperasi Syariah, KSPPS E-MAS

Pendahuluan

Menurut Ma’ruf Amin, koperasi syariah merupakan tulang punggung

ekonomi kerakyatan yang dianut Negara Indonesia sebagai perwujudan

pengamalan atas dasar negara yaitu Pancasila pada pasal ke lima yang berbunyi

keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pada

pasal 1 pada poin 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan perkoperasian. Pada poin 2 dijeskan kedudukan

Koperasi Syariah yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat,

infaq/sedekah, dan wakaf, lalu pada poin 3 dijelaskan bahwa Unit Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi

adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman

dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq

/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan usaha koperasi Syariah meliputi penghimpunan dana atau

permodalan dan penyaluran dana sebagai upaya operasionalisasi dalam

memperoleh keuntungan. Penghimpunan dengan akad mudharabah dan atau

wadi’ah dengan model: simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji,

Distribusi Dana


simpanan kurban, dll. Sedangkan dalam aspek penyaluran dana meliputi:

pembiayaan midharabah/bagi hasil, musyarakah, murabahah, ba’iy bi tsaman

‘ajil, qardul hasan, dll. (Soemitra, 2010: 464).

Koperasi KOSPIN Jasa Syariah merupakan unit usaha Syariah yang

sudah berdiri sejak tahun 2002 dari koperasi induk konvensional yang sudah

berdiri sejak tahun 1973 dan merupakan salah satu koperasi terbesar di

Indonesia. Sedangkan KSPPS Tumang telah berdiri sejak tahun 1998 adalah

koperasi Syariah yang masuk 100 besar koperasi terbesar di Indosia. Adapun

KSPPS E-MAS merupakan koperasi Syariah yang baru didrikan pada awal tahun

2020 ini.

Penulis bermaksud meneliti perbandingan mengenai produk penyaluran

dana ke-3 koperasi dengan alasan, yaitu dengan semakin meningkatnya program

pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi melalui sistem syariah, yang otomatis bedampak pula pada

pembiayaan transaksi di lembaga keuangan syariah khususnya koprasi dan ini

menarik untuk diteliti secara lebih detail juga mendasar, maka timbul beberapa

pertanyaan yakni: Apa produk-produk penyaluran dana (funding) atau pinjaman

dan pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan

KSPPS E-MAS dan bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan di Koperasi

KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS serta bagaimana

perbandingan produk-produk pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah,

KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS, dan apa saja keunggulan dan kelemahan

pada produk-produk tersebut.

Kerangka Pemikiran

Ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran, menurut Buya

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, koperasi (syikah ta’awuniyah) merupakan ajaran

dari QS. Al-Fatihah (1): 5: إياك نعبد وإياك نستعين /”Hanya kepada Engkaulah kami

Distribusi Dana


meyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” Juga QS.

Al-Maidah (5): 1:

شديد “ إن ٱلل ن وٱتقوا ٱلل ثم وٱلعدو وتعاونوا على ٱلبر وٱلتقوى ول تعاونوا على ٱل

ٱلعقاب /Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Ihwanudin, 2020: 196) Tafsir Buya Hamka

Koperasi adalah soko guru perekonomian negara indonesia yang

diamanahkan oleh dasar negara yaitu Pancasila sila ke 5, keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Juga merupakan pesan dari UUD 1945 pasal 31 ayat

1, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.”

Pasal diatas menjelaskan, bahwa perekonomian Indonesia disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan Koperasi adalah

satu bangun usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang berdasarkan

pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah

berkewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan

sikap “ing ngarsa sung tulada, ing madya bangun karsa, tut wuri handajani"

Sejalan dengan landasan negara tersebut, Proklamator kemerdekaan

Indonesia, Muhammad Hatta mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui

koperasi. Menurut Hatta, tujuan negara yaitu memakmurkan rakyat dengan

berlandaskan atas asas kekeluargaan dan bentuk perekonomian yang paling

cocok bagi Indonesia adalah ‘usaha bersama’ secara kekeluargaan.

Usaha atau kegiatan koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16

/Per/M.Kukm/Ix/2015 Pasal 2, adalah berupa: (1) Usaha simpan pinjam dan

Distribusi Dana


pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh: a. KSPPS; - 12 - b. USPPS

Koperasi. (2) KSPPS dapat berbentuk: a. KSPPS Primer; b. KSPPS Sekunder.

(3) Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dibentuk oleh

koperasi primer dan koperasi sekunder. (4) Usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan

untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh

menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Koperasi dengan prinsip Syariah diawali terlebih dahulu dengan

kelahiran Lembaga ekonomi umat yang digagas oleh ICMI yaitu Baitul Mal Wat-

Tamwil (BMT) yang juga merupakan kepanjangan dari Bina Usaha Mandiri

Terpadu. (Soemitra, 2010: 464). Koperasi Syariah ini koperasi dengan tidak

menggunakan skema bunga yang mendaptkan rambu-rambunya dari fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga/rente/faidah

yang dengan tegas menyatakan bahwa bunga, baik bunga Bank, Koperasi,

Asuransi, dan yang lainnya telah memenuhi ketentuan riba, maka hukumnya

adalah haram. (MUI, 2004).

Sesuai dengan namanya yang menggunakan prinsip syariah, maka pada

pelaksanaan teknisny menggunakan akad-akad yang telah di fatwakan oleh

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI). Akad-akad tersebut antara lain:

1. Prinsip Titipan (Wadi’ah). Akad wadi’ah didasarkan pada QS. 3: 75 dan

4: 58 (Nandang, 2020), yaitu akad titipan murni dari pihak pertama/penitip

(nasabah) kepada pihak kedua (Bank Syariah) selaku penerima titipan

dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu harus dikembalikan

apabila diambil oleh nasabah (Syafi’i, 2001).

2. Prinsip Musyarakah. Akad ini didasarkan pada QS. 38: 24 (Nandang,

2020), yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal

dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau

Distribusi Dana


risiko/kerugian ditanggung Bersama sesuai nisbah yang disepakati (Rusyd,

n.d.). Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan

penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek. Akad

musyarakah ini dilegitimasi untuk operasioanal Perbankan Syariah melalui

fatwa DSN-MUI no. 8 tahun 2000 tentang musyarakah (MUI, 2000).

3. Prinsip Mudharabah. Akad mudharabah ini berdasarkan QS. 4: 29; 5: 1;

dan 2: 283 dan dikeluarkan fatwanya oleh DSN-MUI pada no. 7 tahun 2000.

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana atau penanam modal

(sahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) untuk

mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil

atas keuntungan yang akan diperoleh (Nandang, 2020), sedangkan kerugian

yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali mudharib melakukan

kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Syafi’i, 2001).

4. Prinsip Muzarah (Kerjasama Pertanian). Kerjasama antara pemilik

lahan dengan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan benih dari

pemilik lahan dengan imbalan bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Apabila benih dari penggarap maka disebut dengan Kerjasama mukhabarah

(Syafi’i, 2001).

5. Prinsip Musaqah (Kerjasama Penyiraman). Adalah kerjasma antara

pemilik lahan dengan penggarap, yang mana penggarap hanya bertanggung

jawab dalam penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan penggarap

berhak mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakataan (Syafi’i,

2001).

6. Murabahah. Akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan

penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos

pembelian dan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Nandang,

2020).

7. Salam. Akad ini adalah akad jual beli dengan penyerahan barang diserahkan

di kemudian hari dengan pembayaran dimuka. (Az-Zuhaili, 1997).

Distribusi Dana


8. Ishtishna’. Adalah akad pesanan, yaitu pembelian barang melalui pesanan

dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli

dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Syafi’i, 2001).

9. Ijarah. Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

melalui pembayaran upah (ujrah) sewa dalam waktu tertentu, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Syafi’i, 2001),

10. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Akad ini adalah akad sewa

menyewa bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa

sewa. (Syafi’i, 2001).

11. Wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk

mengerjakan sesuatu (Nandang, 2020).

12. Kafalah (Penjaminan). Kafalah adalah jaminan atau garansi yang

diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam (Nandang, 2020).

13. Hawalah. Akad ini didefinisikan sebagai pengalihan utang piutang dari

muhil (peminjam) kepada muhal ‘alaih (penerima pemindahan piutang) dari

muhal (orang yang punya tagihan) (Nandang, 2020).

14. Sharf. Transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun

antar mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera/spot berdasarkan

kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

15. Prinsip Kebajikan. Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan

dalam bentuk zakat infaq shodaqah (ZIS) dan lainnya, serta penyaluran qardul

hasan yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong

golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan

kecuali pengembalian pokok hutang.

Mengingat posisi strategis koperasi dalam perekonomian Indonesia,

sudah banyak berdiri badan usaha koperasi dengan tumbuh dan berbagai

dinamikanya. Menurut laporan kementerian KUKM, pada tanggal 31 Desember

Distribusi Dana


2019 jumlah koperasi yang aktif di Indonesia adalah 123.048 Unit, 22.463.738

orang sebagai anggota, dan modal bergulir sebesar Rp. 154,718 triliun.

Seiring dengan dukungan pemerintah melalui Komite Nasional

Keuangan Syariah (KNKS), kemudian diperluas menjadi Komite Nasionan

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pertumbuhan sektor keuangan

terus ntumbih dan berkembang dengan segala permasalahannya.

Banyak penelityi yang melakukan penelitian mengenai Lembaga

keuangan Syariah termasuk tentang perkoperasian Syariah. Diantara adalah:

1. Strategi Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) Dalam

Pengembangan Usaha (Skripsi). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

Kospin Jasa dapat menciptakan keunggulan bersaing dengan melakukan

diversifikasi dan diferensiasi produk yang berhasil menghimpun pendapatan

bagi Kospin Jasa. Diversifikasi bertujuan memaksimalkan keuntungan sehingga

arus kas pada koprasi dapat atau bisa lebih stabil. Hal itu dilakukan perusahaan

untuk dapat mengatasi krisis ekonomi. Diversivikasi dilakukan oleh perusahaan

besar, dalam hal ini Kospin Jasa sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar

di Indonesia, maka dengan cara seperti itu Kospin Jasa akan mendapatkan

jaminan pendapatan atau arus kas yang lebih stabil sehingga dari hal tersebut

terjadi peningkatan trust kepada nasabah atau anggota.

2. Analisis Penyebab dan Langkah Penanganan Pembiayaan Bermasalah di

Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang (Skripsi). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan

bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syari’ah Cabang Pemalang dan untuk

mengetahui penanganan Kospin Jasa Layanan Syari’ah cabang Pemalang dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Akad Tijarah Dalam Praktik di Lembaga Keuangan Mikro Syariah – BMT

(jurnal). Dalam penelitian ini, Nandang Ihwanudin dkk., menemukan bahwa

operasionalisis akad tijarah di BMT Tumang diimplementasikan dengan

Distribusi Dana


menggunakan SOP dan SOM dalam upaya menjamin kepastian akad antara

koperasi dengan anggta/calon anggota koperasi.

Perbedaan spesifik dari ketiga penelitian tersebut adalah, pada penelitian

pertama melakukan diversifikasi dan diferensiasi produk yang berhasil

menghimpun pendapatan bagi Kospin Jasa. Diversifikasi bertujuan

memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas pada koprasi dapat atau bisa

lebih stabil. Pada penelitian kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab

pembiayaan bermasalah, dan pada penelitian ketiga mengetahui kepastian akad

menggunakan SOP dan SOM.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini, peneliti

membahas dengan metode studi komparatif khusus mengenai penyaluran dana

koperasi syariah antara Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan

KSPPS E-MAS serta bagaimana perbandingan produk-produk pembiayaan di

Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS, dengan

harapan ditemukan bentuk-bentuk pembiayaan yang digunakan oleh kopersi

Syariah sehinga ditemukan sisi persamaan, perbedaan maupun keunggulannya.

Perbedaan yang spesifik dari penelitian sebelumnya adalah mengkomparsikan

dari ke tiga lembaga keuangan dalam hal ini koperasi, mengenai produk-produk

penyaluran dana (funding) atau pinjaman dan pembiayaan di Koperasi KOSPIN

Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS, mekanisme penyaluran

pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-

MAS serta membandungkan produk-produk pembiayaan di Koperasi KOSPIN

Jasa Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu metode perbandingan

dengan pendekatan kualitatif. Metode komparatif adalah metode penelitian yang

sifatnya membandungkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaa

dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasdarkan

Distribusi Dana


kerangka pikiran tertentu. Metode komparatif bersifat “expost facto”, yang artinya data

dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. Expost facto merupakan

penelitian emperis yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variabel

bebasnya secara langsung, karena variabel bebas tersebut sudah terjadi di masa lampau

atau karena variabel bebeas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi. Peneliti tidak

memberikan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat

antar variabelnya.

Sumber data dari penelitian komparatif ini menggunakan data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yakni hasil

wawancara dengan pengurus koperasi yang diteliti dan obsersi atas pemaparan

para pengurus kopersasi yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan data

sekundernya diperoleh dari inrenet berupa website, juga makalah yang disajikan

oleh pengurus Koperasi Syariah, serta melalui penelaahan atas artikel penelitian-

penelitian terdahulu.

Dengan penelitian komparatif ini, diupayakan dapat ditemukan produk

apa saja yang ditawarkan dalam operasionalisisi usaha koperasi dalam

memperoleh keuntungan dan falah. Juga produk apa yang menjadi unggulan

masing-masing koperasi Syariah serta alasan-alasannya mengapa produk

tersebut yang ditawarkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Koperasi KOSPIN Jasa Syariah

a. Kondisi Objektik Koperasi KOSPIN Jasa Syariah

Koperasi Simpan Pinjam JASA adalah sebuah Koperasi Simpan

Pinjam didirikan di Pekalongan oleh H. A Zaky Arslan Djunaid pada

tanggal 13 Desember 1973, Bersama dengan para pengusaha yang berasal

dari 3 etnis yaitu, pribumi, keturunan arab dan keturunan china

berkomitmen bersama untuk mendirikan Koperasi yang bergerak dalam

bidang simpan pinjam dan diberi nama JASA, dengan harapan dapat

Distribusi Dana


memberikan jasa dan manfaat yang sebesarbesarnya untuk anggota,

masyatakat, gerakan koperasi, lingkungan dan pemerintah. Koperasi

Simpan Pinjam JASA terus berkomitmen untuk mensejahterakaan

anggotanya. dengan senantiasa mengikutsertakan secara aktif semua pihak

dan golongan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama

(Company Profil KOSPIN JASA Layanan Syariah: 2).

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah di Indonesia, dan

adanya rekomendasi dari rapat anggota tahunan ke 28 pada tahun 2002

maka koperasi simpan pinjam JASA, pada tanggal 17 Agustus 2004

meresmikan berdirinya kospin JASA layanan syariah oleh H. A. Zaky

Arslan Djunaid. Sejak berdiri hingga sekarang, Kospin Jasa telah aktif

mengikutsertakan semua pihak dan golongan tanpa memandang suku, ras

dan agama. Hal ini semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup

berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara

bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Itulah sebabnya Kospin Jasa

menerima gelar sebagai "Koperasi Kesatuan Bangsa".

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan manager koprasi terkait

empat produk yang paling dominan di lima tahun terakhir yakni sebagai

berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah produk penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dalam rangka

pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, pelaratan

usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan prasarana kerja, serta

kebutuhan alat-alat investasi yang produktif.

Distribusi Dana


2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah disalurkan untuk pembiayaan Modal

Kerja, yaitu produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

berdasarkan prinsip musyarakah dalam rangka memenuhi kebutuhan

modal kerja anggota / calon anggota, untuk pengerjaan suatu proyek

usaha.

3) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah skema untuk pembiayaan multijasa, yaitu

produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan

prinsip ijarah dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa

seperti jasa pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, pariwisata dan lain-lain oleh anggota/calon anggota.

4) Akad wakalah

Pembiayaan wakalah adalah akad yang didampingkan dengan

transaksi atau pembiayaan dalam akad murabahah. Apabila pihak

koperasi syariah membelikan barang yang diinginkan oleh nasaba h

maka koperasi tersebut disebut wakalah.

2. KSPPS Tumang

a. Kondisi Objektif KSPPS Tumang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tumang

denga brand BMT (Baitul Mal Wat-tamwil) didirikan pada tahun 1998

dengan Badan Hukum No 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 (jangkauan

wilayah Kabupaten Boyolali), PAD No 02/PAD/XIV/I/2011 (jangkauan

wilayah Propinsi Jawa Tengah), PAD No 166/Lap-

PAD/VIII/2016 (jangkauan wilayah Nasional), dan merupakan 100

Koperasi Besar Indonesia (Indonesia’s 100 Largest Cooperatives) tahun

2017. BMT TUMANG telah dilengkapi dengan standar operasional

Distribusi Dana


manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang juga

telah diberikan panduan dari Kementerian KUKM. Kerjasama perdagangan

atau perniagaan atau dalam hal ini melalui pembiayaan dengan pihak

anggota telah diterbitkan SOM70 tentang Penyaluran Dana, yang secara

umum diberikan penjelasan, tentang: manfaat sosial; keuntungan; biaya

administrasi; strategi penetapan nisbah bagi hasil, marjin, dan ujroh;

persyaratan umum pembiayaan; usulan pembiayaan; prinsip pemberian

persetujuan pembiayaan; proses realisasi pembiayaan; dana tabarru’; dana

ta’awun; agunan; notariil; pengendalian risiko; organisasi dan manajemen;

plafon pembiayaan; kelebihan dana; pembiayaan bermasalah; dan prinsip

akad pembiayaan dan pinjaman.

b. Produk Penyaluran Dana KSPPS Tumang

Penyaluran dana di BMT Tumang, telah diatur dengan terperinci melalui

penerbitan SOM dan SOP terkait dengan akad tijari, Keunggulan dalam akad

tijari ini adalah, (1) angsuran fleksibel dapat tiap bulan, per triwulan dan

akhor periode, (2) harga jual barang bersaing, (3) dapat memiloh barang

sesuai keinginan, (4) tercover asuransi ta’awun, plafond pembiayaan sesuai

dengan harga sewa atau jasa (maksimal 750 juta), (5) sesuai dengan prinsip

syariah. Begitu pun dengan syarat pengajuan atau permohonan pembiayaan

ini cukup mudah, hanya melampirkan data pribadi dan melampirkan jaminan

yang berlaku.

1) Akad Al-Murabahah. SOM71 tentang Penyaluran Dana:

Akad Murabahah menetapkan sebagai berikut: a) BMT dan

Anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba; b)Barang

yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; c) BMT

membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifikasinya; d) BMT membeli barang yang

diperlukan Anggota atas nama BMT sendiri, dan pembelian ini harus

Distribusi Dana


sah dan bebas riba; e) BMT harus menyampaikan semua hal yang

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

secara hutang; f) BMT kemudian menjual barang tersebut kepada

Anggota dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.

Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok

barang kepada Anggota berikut biaya yang diperlukan; g) Anggota

membayar harga barang yang telah disepakati dan pada jangka waktu

tertentu yang telah disepakati. h)Untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak BMT dapat mengadakan

perjanjian khusus dengan Anggota; i) Jika BMT hendak mewakilkan

kepada Anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual

beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi

milik BMT.

2) Akad Al-Ijarah

SOM72 tentang Penyaluran Dana: Akad Ijarah menetapkan sbb: a)

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa; b) Manfaat

barang/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; c)

Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan; d) Kesanggupan

memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. e) Manfaat

harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang akan mengakibatkan

sengketa.f)Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi

fisik; g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar Anggota

kepada BMT sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat

dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam

ijarah; h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari

jenis yang sama dengan obyek kontrak; i) Kelenturan (flexibility) dalam

Distribusi Dana


menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan

jarak.j) Kewajiban BMT sebagai pemberi sewa :Menyediakan

barang yang disewakan; Menanggung biaya pemeliharaan barang;

Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. k)

Kewajiban Anggota sebagai penyewa: Membayar sewa dan

bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang yang disewa

serta menggunakannya sesuai kontrak; Menanggung biaya

pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil); Jika

barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan

yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa

dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan

tersebut.

3) Akad Al-Mudharabah

SOM73 tentang Penyaluran Dana: Akad Mudharabah menetapkan

sbb: a) Pembiayaan disalurkan oleh BMT kepada Anggota untuk suatu

usaha yang produktif; b) BMT sebagai pemilik dana membiayai

100% kebutuhan usaha, sedangkan Anggota bertindak sebagai

pengelola usaha; c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana,

dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT

dengan Anggota; d) Anggota boleh melakukan berbagai macam

usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah; e)

BMT tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek

tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;

f) jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam

bentuk tunai dan bukan piutang; g) Biaya operasional dibebankan

kepada Anggota; h) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh

para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

Distribusi Dana


kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran

dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak

(akad); Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad

dituangkan secara tertulis, melalui surat-menyurat, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern; i) Keuntungan

mudharabahadalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Syarat keuntungan: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak

boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; Bagian keuntungan

proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dandinyatakan pada

waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah)

dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus

berdasarkan kesepakatan. j) BMT menanggung semua kerugian akibat

dari mudharabah, dan Anggota tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau

pelanggaran kesepakatan.

4) Akad Al-Musyarakah

SOM74 tentang Penyaluran Dana: Akad Musyarakah. Dalam

kerjasama ini yaitu pihak anggota menyertakan dana atau modal kerja

namun karena BMT “tidak mengatur aset musyarakah” dan“tidak

berpartisipasi dalam pekerjaan” sebagaimana diatur dalam akad

musyarakah, maka BMT menggunakan akad mudharabah musytarakah

5) Akad Qardul Hasan

Akad ini diberikan kepada anggota atau calon anggota yang benar-

benar membutuhkan bantuan pinjaman dengan kategori anggota fakir

atau miskin dan dibuktikan dengan surat keterangan dari yang

berwenang (wawancara dengan M. munir Asrori, pengurus BMT)

6) Akad Wakalah,

Akad ini ada sebagai akad penyerta pada akad murabahah.

Distribusi Dana


3. KSPPS E-MAS

a. Kondisi Objektik KSPPS E-MAS

Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) EMAS

(Elektronik-Mustafa Adil Sejahtera) didirikan pada tanggal 1 Januari tahun

2020. Diinisiasi oleh keluarga besar Bani Mukadib dengan para inisitor antara

lain: Ni’mawati, SS., M.Pd.I, Afuwa, S.Si., MM., Farida, M.Kes, Ikhwanto,

SE., MM. di kabupaten Gresik Jawa Timur. Pada awal pendiriannya, KSPPS

EMAS memiliki atau didirikan oleh 40 orang dengan dan awal yang

terkumpul sejumlah RP. 32.240.000,00 dengan rincian rimpanan khusus Rp.

29.500.000,00; simpanan pokok sebesar 2.500.000; dan simpanan wajib

sebesar Rp. 240.000,00. Berselang lima bulan bertambah menjadi 51 anggota

(wawancara 2 Juni 2020 dengan Ketua KSPPS E-MAS).

Koperasi ini didirikan denag spirit dan filosofi ta’awanu ala al-birr wa

al-taqwa yaitu tolong menlong dan saling membantu melalui berusaha

bersama diawali dari membantu dan menolong keluarga besar Bani Mukadib

(AD-ART KSPPS E-MAS dan wawancara dengan ketua KSPPS E-MAS).

Sampai dengan bulan Mei 2020 (lima bulan KSPPS beroperasi),

anggota yang telah mendapatkan pijaman dan pembiayaan berjumlah 15

orang dengan jumlah serapan dana sebesar Rp. 61.000.000,00 dari dana

bergulir Rp. 42.979.000,00. Dari deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa dengan

kehadiran KSPPS EMAS sudah banyak anggota keluarga besar Bani

Mukadib telah menjadi anggota dan mendapatkan bantuan berupa pinjaman

maupun pembiayaan dengan persyratan yang ringan, proses yang cepat, serta

abgunan yang fleksibel. Sehingga mereka yang memiliki keterbatasan

ekonomi dan atau memiliki kebutuhan yang mendesak seperti untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan biaya sekolah, kuliah, dan

keperluan usaha kecil mereka mendapatkan bantuan yang relatif mudah yang

tidak didapatkan dari lembaga keuangan lainnya. Terlebih bagi anggota

Distribusi Dana


masyarakat yang unbankable. (wawancara 2 Juni 2020 dengan Ketua KSPPS

E-MAS).

b. Produk Penyaluran Dana dan KSPPS E-MAS

Produk-produk penyaluran dana KSPPS E-MAS meliputi: 1) akad

tijari berupa akad kerjasama dalam skema akad musyarakah dan mudharabah

serta akad jual beli dengan skema murabahah dan istishna’, dan 2) akad tabarri’

berupa akad kafalah, wakalah dan pinjaman dengan sekema qardul hasan

(wawancara 2 Juni 2020 dengan Ketua KSPPS E-MAS).

Mekanisme penyaluran dana (financing) pada skema akad musyarakah

baru dioperasionalisasikan sebagai akad murakkabah (hybrid contract) dari akad

kafalah. Penerima manfaat akad ini adalah anggota yang mengajukan dana

kafalah haji yang terkendala aturan maksimal pembiayaan per anggota adalah

Rp. 5 juta, sedangkan keperluan dana talangan haji sebesar Rp. 25 juta,

sehingga lima orang anggota mengikatkan diri dalam akad musyarakah untuk

memperoleh dana talangan haji tersebut dengan akad utamanya adalah akad

kafalah. (dokumen akad musyarakah dan wakalah pada bulan Januari 2020).

Sedangkan untuk akad mudharabah baik mudharabah muthlaqah

maupun mudharabah baru direlisikan pada penghimpunan belum pada sisi

penyaluran dana. Hal ini di samping karena dana koperasi yang masih kecil,

juga disebabkan oleh kekhawatiran manajemen terhapdap wanprestasi dari

anggota peminjam sebagai efek dari seleksi yang belum terukur dan belum

tersedianya sumber daya manusia yang dapat memberikan bimbingan atau

pendampingan usaha. (wawancara 2 Juni 2020 dengan Ketua KSPPS E-

MAS). Argumentasi ini dipandang wajar karena sifat dari pembiayaan dengan

akad mudharabgh termasuk akad yang uncertainly contract dengan konsekuensi

bila terjadi kerugian dari Kerjasama usaha, maka kerugian ditanggung

shahibul mal (pemilik modal) dalam hal ini KSPPS E-MAS kecuali apabila

terjadi kelalaian atau kecurangan dari mudharib dalam hal ini anggota

koperasi sebagai pengelola usaha (Antonio, 2001: 95).

Distribusi Dana


Akad murabahah digulirkan kepada anggota yang memrlukan barang

elektronik dan keperluan rymah tangga dari anggota koperasi. Margin

keuntungan pada akad murabahah di KSPPS E-MAS ini relative ruingan

yakni setar dengan 15 % dalam satu tahun. Fleksibilitas pada penetapan

marjin keuntungan akad ini juga disesuaikan dengan seberapa lama atau

tenggat waktu akad murabahah yang disepakati (dukumen akad murabah

KSPPS E-MAS bulam Maret 2020).

Selain akad murabahah, KSPPS E-MAS juga memberikan

pembiayaan akad istishna’ kepda anggotanya, yaitu kepada anggota yang

mengajukan pembiayaan untuk pengadaan pagar rumah tinggalnya. Menurut

hemat peneliti, untuk pengajuan pembiayaan ini dapat juga diatasi dengan

akad kafalaha sehingga variasi akad tidak terlalu banyak yang dapat

menimbulkan dis-efisiensi dalam kontrak. Akan tetapi penggunaan akad

istisna’ ini juga dapat diterima mengingat dengan akad jual beli, koperasi lebih

longgar dalm menetapkan keuntungan usahanya.

Adapun akad yang mendominasi sekaligus menjadi akad unggulan

dalam pembiayaan pada koperasi KSPPS E-MAS ini adalah jenis akad

tabarru’i yaitu akad kafalah dan juga akad pendampingnya yaiotu akad

wakalah. Hal ini disebabkan rerata kebutuhan anggota KSPPS-EMAS adalah

untuk pembiayaan sekolah, baik berupa SPP, biaya masuk, dan juga Sebagian

anggota mengajukan pembiayaan untuk membayar utang (wawancara 2 Juni

2020 dengan Ketua KSPPS E-MAS).

Akad tabarru’i lainnya yang digulirkan adalah akad qardul hasan yaitu

akad pinjaman kebajikan. Akad ini diberikan kepada anggota yang

membutuhakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif dan mendesak.

Akad ini menjadi pertibangan diluncurkan untuk memenuhi “janji”berupa

visi koperasi yaitu Kerjasama dan tolong menolong (wawancara 2 Juni 2020

dengan Ketua KSPPS E-MAS).

Distribusi Dana


Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa, KSPPS E-MAS

telah berhasil memenuhi visinya untuk membantu para anggotanya denga

total anggota 51 orang penerima manfaat pada sector penghimpunan dan dan

15 orang anggota pada sisi penyerapan dana baik berupa pinjaman mau[un

pembiayaan dengan total RP. 61.0000,000,00. Pembiayaan didominasi oleh

kafalah dengan posentasi 60 % dari jumlah pembiayaan. Lalu istishna’,

murabahah, dan qardun hasan masing-masing 13,33 % dari total pembiayaan.

(Dokumen KSPPS E-MAS)

4. Perbandingan produk-produk pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa

Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS.

a. Skema produk-produk pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah,

KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS,

Dengan memperhatikan uraian pada bagian sebelumnya, dengan

melakukan komparasi dapat ditarik titik sama dan juga perbedaan

produk-produk pembiayaan di Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KSPPS

Tumang dan KSPPS E-MAS sebagaimana dapat dilihat pada bagan

berikut:

No

.

Produk penyaluran

Dana

KOSPIN

Jasa

Syariah

BMT

Tumang

KSPPS

E-MAS

1 Murabahah v V V

2 Istishna’ - - V

3 Ijarah v V -

4 Musyarakah v V V

4 Mudharabah - V -

5 Kafalah - - V

Distribusi Dana


6 Wakalah v V V

7 Qardul Hasan Belum ada

data

V V

Dari bagan di atas, dapat ditari simpulan bahwa:

1) Di beberapa Koperasi yang besar dan telah maju seperti Koperasi

Syariah Koperasi KOSPIN Jasa Syariah, KPPS Tumang, dan KPPS

E-MAS memilih strategi aman dalam menyalurkan pembiayaan. Hal

ini ditunjukkan dengan prioritas pembiayaan adalah skema akad

murbaahah yang termasuk akad yang keuntungannya dapat

dipastikan. Sedangkan koperasi yang baru berdiri tampak

menggunakan strategi akad apa pun siap dilakukan dengan catatan

para pihak dapat memenuhi perjanjian.

2) Koperasi yang besar dan maju seperti Koperasi Syariah Koperasi

KOSPIN Jasa Syariah, KPPS Tumang, dan KPPS E-MAS lebih

mementingkan akad yang teruji memberikan keuntungan dan

menghindar akibat akad dengan meminimalisir kemungkinan

kerugian. Hal ini ditunjukkan dengan memilih akad ijarah yang biaya

sewa telah disepakti di awal yang secara otomatis sudah dapat diakui

sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan koperasi yang baru

memulai operasional usahanya, cenderung memenuhi kebutuhan

anggotanya bahkan dengan jaminan dari pengurus atau sesama

anggota lainnya dengan motifasi tolong menolong.

b. Produk-produk pembiayaan unggulan di Koperasi KOSPIN Jasa

Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS.

Dengan menelaah pada bagan di bagian sebelunya, nampaknya

produk unggulan pada sektor penyaluran dana di Koperasi KOSPIN Jasa

Syariah, KSPPS Tumang adalah produk jual beli murabahah. Sedangkan

Distribusi Dana


di KSPPS E-MAS, dari rekam jejaknya produk unggulannya adalah

kafalah, ini sesuai dengan obserfasi dan penelitian penulis pada ketiga

koperasi tersebut. Alasan mengapa hanya ada akad yang sangat diminati

adalah adanya kemudahan dan keunggulan sehingga menimbulkan

keuntungan antara nasabah dan koperasi tersebut.

Simpulan

Dari peneliyian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama:

Persamaanya adalah bahwa ketiga kopersai terdsebut sama-sama menggunakan

sekema akad murabahah dan musyarakah sebagai akad tijari dan sama-sama

menggunakan akad wakalah sebagai akad pendamping akad lainnya.

Kedua, Perbedaan terdapat pada: 1) koperasi BMT Tumang dan KSPPS

E-MAS sama-sama menyalurkan dana social dengan akad qardul-Hasan.

Sedangkan Koperasin Kospin Jasa Syariah meskipun belum ditemukan data

patut diduga mengimplementasikan juga akad qardul hasan tersebut; dan 2)

Kospin Jasa Syariah dan BMT Tumang menggunakan akad ijarah, sedangkan

KSPPS E-MAS menggunan akad istishna dan kafalah.

Daftar Pustaka

Antonio, M. Syafi’i(2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek . Gema insani.

Az-Zuhaili, W. (1997). Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu. Darul-Fiqr.

Ihwanudin, Nandang. 2020. Buya Hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: P2U.

Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. Ke 2. Jakarta: Kencana.

KSPPS E-MAS. 2020. AD/ART.

Majlis Ulam Indonesia (MUI). 2004. Fatwa No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga

Distribusi Dana


Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

UUD 1945 setelah Amanden pasal 31 ayat 1.

http://eprints.walisongo.ac.id/3607/2/102411034_Bab1.pdf/diakse 2 Juni 2020

http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf/diakses 3 Juni 2020

https://lib.unnes.ac.id/29578/1/7101412242.pdf/diakses 2 Juni 2020

https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-bung-hatta-sebagai-bapak-koperasi/#:~:text=Gagasannya%20mengenai%20koperasi%20terdapat%20dalam,saat%20kongres%20II%20di%20Bandung./diakses 3 Juni 2020

Ihwanudin, Nandang dkk. 2020. http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/142/90/dikses 2 Juni 2020

Kospin Jasa. Company Profil KOSPIN JASA Layanan Syariah dalam https://www.kospinjasa.com/id/profil-perusahaans/diakses 2 Juni 2020

PPID, 2020. https://ppid.depkop.go.id/maruf-amin-koperasi-tulang-punggung-ekonomi-kerakyatan/16-5c5525a29de0c1549084066-maruf/diakses 3 Juni 2020

https://ppid.depkop.go.id/maruf-amin-koperasi-tulang-punggung-ekonomi-

kerakyatan/165c5525a29de0c1549084066-maruf/diakses 3 Juni 2020

(http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_ta

hun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf/diakses 3

Juni 2020)

(https://lib.unnes.ac.id/29578/1/7101412242.pdf/diakses 2 Juni 2020)

http://eprints.walisongo.ac.id/3607/2/102411034_Bab1.pdf/diakse%202%20Juni%202020

http://eprints.walisongo.ac.id/3607/2/102411034_Bab1.pdf/diakse%202%20Juni%202020

http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf/diakses%203%20Juni%202020



https://lib.unnes.ac.id/29578/1/7101412242.pdf/diakses%202%20Juni%202020

https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-bung-hatta-sebagai-bapak-koperasi/#:~:text=Gagasannya%20mengenai%20koperasi%20terdapat%20dalam,saat%20kongres%20II%20di%20Bandung./diakses%203%20Juni%202020




http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/142/90/dikses%202%20Juni%202020

http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/142/90/dikses%202%20Juni%202020

https://www.kospinjasa.com/id/profil-perusahaan

https://ppid.depkop.go.id/maruf-amin-koperasi-tulang-punggung-ekonomi-kerakyatan/16-5c5525a29de0c1549084066-maruf/diakses%203%20Juni%202020



https://ppid.depkop.go.id/maruf-amin-koperasi-tulang-punggung-ekonomi-kerakyatan/165c5525a29de0c1549084066-maruf/diakses%203%20Juni%202020

https://ppid.depkop.go.id/maruf-amin-koperasi-tulang-punggung-ekonomi-kerakyatan/165c5525a29de0c1549084066-maruf/diakses%203%20Juni%202020




distribusi dana produk koperasi syariah antara koperasi

Documents