acuan 2006-8 geopolitik
DESCRIPTION
GeopoliticalTRANSCRIPT
GEOPOLITIK INDONESIA
Negara Daratan (Land Lock Country)
Negara Berbatasan dgn laut:Negara Pantai (Coastal archipelago)
Negara Pulau (Oceanic archipelago)
Negara Kepulauan (Archipelago)
Ir. Soekarno “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan”
NKRI Negara KepulauanAntara dua samudera dan dua benuaBerada di Garis Khatulistiwa dan
dilewati Geostationary Satelite Orbit (GSO)
Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut,
dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau
Atau Merupakan gugusan pulau-pulau dengan
perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung.
POLITIK GEOGRAFI TUJUAN NASIONAL
•Geopolitik : Pengetahuan ttg geomorfologi Geopolitik : Pengetahuan ttg geomorfologi (konstalasi (konstalasi
geografi) & penduduk utk menyelenggarakan geografi) & penduduk utk menyelenggarakan
Pemerintahan nasionalPemerintahan nasional•Geomorfologi (ciri khas) : bentuk, luas, Geomorfologi (ciri khas) : bentuk, luas, letak/posisi, letak/posisi, iklim, sumber daya alam, & penduduk dgn iklim, sumber daya alam, & penduduk dgn falsafahnyafalsafahnya
Geostrategi : merupakan pelaksanaan dari geopolitik
POLITIKTUJUAN NASIONAL
LINGKUNGAN STRATEGIS
KEMITRAAN
STRATEGIS
Friedrich Ratzel : Teori Ruang dasar dari teori biologi Charles Darwin
Rudolf Kjellen : Teori Kekuatan mempertegas teori Ratzel (satuan biologis yg intelek)
Karl Haushofer : Teori Ruang & Kekuatan 1. Lebensraum “cukup” 2. Swasembada 3. Empat wilayah/region & setiap wilayah
dipim- pin bangsa unggul Eropa–Afrika (Jerman), Rusia-India (Rusia), Asia Timur (Jepang), Amerika (USA)
Sir Walter Raleight : Wawasan Maritim menguasai laut = menguasai perdagangan
menguasai kekayaan dunia menguasai dunia pembangunan armada laut
Alfred Thayer Mahan : Wawasan Maritim sumber daya laut (termasuk akses ke laut) harus dipertahankan & dimanfaatkan kekuatan maritim dibangun
Sir Halford Mackinder (teori Benua)- Dunia: 9/12 laut, 2/12 benua, 1/12 kepulauan- Daerah Jantung, Bulan Sabit Dalam,
Bulan Sabit Luar- Kuasai dunia harus kuasai daerah jantung kekuatan darat
Guilio Douhet & William Mitchel Kekuatan Dirgantara- AU dapat beropersai sendiri menghancurkan musuh
di kandang sendiri (garis belakang) - Kemenangan terakhir ada pada AU
Nicholas Spijkman (teori Daerah Batas)- Pivot area (daerah jantung), Offshore continent land (daerah pantai benua Eropa-Asia), Oceanic Belt (pulau diluar Eropa-Asia, Afrika Selatan), New World (benua Amerika)- Gunakan kombinasi Angkatan Perang
Inggris : Konsep Wawasan Maritim berupaya menguasai pelabuhan di dunia
Perancis : Konsep Wawasan Benua berupaya menguasai daratan Eropa
Rusia : Konsep Wawasan Benua berupaya menguasai daratan untuk mencari daerah panas
Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara
Nusantara : Nusa di antara air Negara Kepulauan
Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 (Deklarasi Juanda) & disetujui bangsa lain tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (UNCLOS)
Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera &2 benua, di bawah orbit GSO
DIRI
BANGSA
SEJARAH
BUDAYA
KONSTITUSIUUD
BANGSA
ASPIRASI
WAWASAN
NASIONAL
TUJUANNASIONAL
LINGKUNGAN(GEOGRAFI)
DRIVESMOTIVE
FALSAFAHIDIOLOGI
MENELITI MENINJAU
MENGAMATI
MENANGGAPI
MEMANDANG
TINJAUAN
PANDANGAN, CARA PANDANG
KONSEPSI
Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/ daya saingnya.
Cara pandang bangsa Indonesia :
Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara,dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkanPancasila & UUD 45.Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional
WAWAS
WAWASAN
WAWASAN
NASIONAL
WAWASAN
NUSANTARA
Wawasan Nusantara (secara skematis)
Sejarah
Bangsa
Aspirasi Bangsa
Lingkungan
Geopolitik
Geostrategi
Wawasan
Nusantara
Tujuan ke dalam:
Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah:
Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk
Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam
Tujuan Keluar: Ikut serta mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian seluruh umat manusia
Tujuan Nasional
Cita-cita nasional
Mewujudkan persatuan & kesatuan yang serasi & selaras segenap aspek kehidupan nasional
Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan
Menegakkan kekuasaan negara guna melindungi kepentingan nasional
Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia
Doktrin dasar himpunan prinsip yg diajar-kan, dianjurkan & diterima sbg kebenaran utk dijadikan pedoman melaksanakan kegiatan dlm upaya capai TUNAS
Doktrin dasar timbul dari pemikiran yg bersifat falsafah
Paradigma kehidupan nasional :- Pancasila : Filsafat negara- UUD-45 : Konstitusi negara- Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional : doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional
Merupakan gambaran situasi & kondisi yang dihadapi sebagai:
Landasan konsepsi Geostrategi Wawasan Nasional Wawasan Pembangunan Wawasan Pertahanan dan Keamanan Wawasan Kewilayahan
Memahami Deklarasi Juanda asas negara kepulauan
Memahami “Tanah Air” negara kepulauan/ benua maritim Indonesia
Hakekat laut dipahami sbg pemisah atau penghubung?
Menghilangkan “Faham TZMKO 442/1939” (luas wilayah berdasarkan contour pulau)
Tinjau UU Otoda (UU no 32/2004) ps 18 ayat (4) dan (5)
PAD >< Kerusakan Lingkungan RTRW Pusat >< Daerah
Akibat diberlakukannya asas negara kepulauan, banyak negara banyak berkepentingan :
Negara-negara ASEAN termasuk Australia Negara-negara yg berkepentingan
terhadap perikanan Negara-negara maritim yang memiliki
armada niaga besar Negara maritim besar dalam rangka
mencapai global strategiKusumaatmadja, 2002 : 26
Wawasan Kewilayahan Woerjaningrat : = Hindia Belanda M. Yamin : Nusantara (dalam arti luas
termasuk Malaya, Timor, Seluruh Kalimantan, Papua dan Tumasek)
Soekarno : Tanah-air (tanah dan air satu kesatuan) tidak dapat dipisahkan dengan orang
Deklarasi Juanda Perubahan atas Ordonantie no.
442/1939 tentang TZMKO 1939 Point to point theory tidak lagi low
water line (contour line) garis lurus dari titik terluar pulau terluar
Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau
Memaknai tanah-air (nusantara) Benua Maritim Indonesia
DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957
1. BENTUK GEO INDONESIA SBG NEG. KEPULAUAN MEMPUNYAI SIFAT & CORAK TERSENDIRI
2. PENENTUAN BATAS LAUTAN TERITORIAL SEBAGAIMANA “TZMKO 1939” TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA.
3. PENENTUAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL DIUKUR 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR PULAU TERLUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
4. SETIAP NEGARA YANG BERDAULAT BERHAK & WAJIB UTK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPANDANG PERLU UNTUK MELINDUNGI KEUTUHAN & KESELAMATAN BANGSA
“ … BAHWA SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DIANTARA & YG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU ATAU BAGIAN PULAU-PULAU
YANG TERMASUK DARATAN INDONESIA MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAIRAN NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG NO, 4/PRP 1960
Bebas, merdeka & bergerak Relatif tetap & tidak mudah dirusak Datar tidak dapat dipakai sembunyi Tidak dapat dikuasai secara mutlak Tidak dapat dikapling sulit diberi
tanda Alat angkut volume besar Sebagai macam-macam medium
Hakekat Laut
KONSEP KLASIK (TRADISIONAL/ KUNO)
KONSEP PERANG LAUT (SEA DENIAL–SEA ASSERTION)
KONSEP HUKUM (INTERNATIONAL)
•Mare Leberum (Hugo Grotius)
•Common Heritage of Mankind
•Res Nulius tak ada pemilik
•Res Communis Omnium hak bersama
•First Come First Serve
•Sea is a whole in one
• ABSOLUTE CONTROL
• DISPUTING CONTROL
• EXERCISING CONTROL
•HIGH SEAS
•EEZ
•CONTINENTAL SHELF
•CONTIGUOUS ZONE
•ARCHIPELAGIC WATERS
•TERRITORIAL SEA
•INTERNAL WATER
Hukum Laut- Konsep berkembang setelah teknologi kapal & pelabuhan Inggris & Belanda mengungguli teknologi perkapalan Spanyol & Portugal- Perubahan orientasi komoditi perdagangan
- Res Nulius (tak satupun) >< Res Communis (bersama) - Hugo Grotius Mare Liberum - John Selden Mare Clausum
- Hugo Grotius milik neg. pantai sepanjang dpt dikuasai dari darat
- John Selden hak lintas damai - Cornelis van Bijenkerschoek 3 mil garis pantai (con- tour (contour line) saat pasang surut
- Juanda 12 mil garis pangkal (base line)
12 MIL
24 MIL
200 S/D 350 MIL
LANDAS CONTTNEN
ZONA TAMBAHAN
LAUT TERITORIAL
LAUTBEBAS
ZEE
PERAIRANPEDALAMAN
PERAIRANKEPULAUAN
DARATAN
Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tak merugikan perdamaian, ketertiban & keamanan.
Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yg digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu ke laut lepas/ZEE yg lain.
Alur Laut Kepulauan : Alur yg ditentukan Neg. Kepulauan utk alur laut & jalur penerbangan di atasnya yg cocok digunakan utk kapal & pesawat terbang asing Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta ka- pal & pesawat terbang, tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan garis sumbu
Sebagai bag hukum internasional Pasal 38 (1) Statuta Internasioanal (Court
of Justice) Ada 5 kategori sumber hukum
internasional : Konvensi/Traktat/Perjanjian Internasional Hkm Kebiasaan Internasional Prinsip-prinsip Hukum yg diakui negara ² Keputusan Pengadilan Internasional Ajaran Pendapat ahli hukum internasional
Wil. Udara Nasional RUANG UDARA BEBAS
Teritorial Darat
Laut Teritorial
12 MIL
Zona Tambahan 24 Mil
ZEE 200 Mil
Landas Kontinen 350
(KEDAULATAN) (YURISDIKSI)
DARATAN
RUANG UDARAWILAYAH KEDAULATAN
RUANG ANTARIKSA( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANGUDARABEBAS
RUANGUDARABEBAS
200
NM
LAUTTERITORIAL
200 NM
ZEEDARATAN
LAUTTERITORIAL
24 N
M
ZT
24 NM
12 NM
12 N
M
Geostationary Satellite Orbit :- suatu orbit yg berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi
di atas garis khatulistiwa- Utk menempatkan satelit komunikasi agar satelit tsb pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi- Ketinggian GSO + 36.000 km
Tiga Keunikan GSO :- Ukuran terbatas : tebal + 30 km, lebar + 15 km- Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dgn masa orbit + 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik)- GSO hanya ada pada padang Khatulistiwa
GSO menjadi sumber daya alam terbatas- Panjang Garis Khatulistiwa Indonesia : 6.110 km, GSO Indonesia : 9.997 km atau 12,8 % dari kelililing GSO
DEKLARASI BOGOTA 1976
Ket:
A = Ruang Udara Nasional Indonesia
B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain
A,B,C, = Atmosfir Bumi
D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama)
Y = Orbit Geostarioner (GSO)
BUMIE Y D C B
Y
Y
5.140KM
+ 35.871KM
A A
12,82%
33.979,07KM
GSO Indonesia
12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
NoNo NAMA PULAUNAMA PULAU SPESIFIKASISPESIFIKASI NEGARA TETANGGANEGARA TETANGGA RAWANRAWAN
11 P. RONDOP. RONDO
Kab. Sabang NADKab. Sabang NADTdk ada Tdk ada PendudukPenduduk
Penjaga Penjaga MercusuarMercusuar
IndiaIndia Illegal FishingIllegal Fishing
22 P.BERHALAP.BERHALA
Kab. Serdang Kab. Serdang Bedagai SumUtBedagai SumUt
Tak ada Tak ada PendudukPenduduk
Luas: ± 2,5 km²Luas: ± 2,5 km²
MalaysiaMalaysia Illegal FishingIllegal Fishing
33 P. SEKATUNGP. SEKATUNG
Kab. NatunaKab. Natuna
Kepulauan RiauKepulauan Riau
Tdk ada Tdk ada PendudukPenduduk
Luas: ± 0,3 km²Luas: ± 0,3 km²
VietnamVietnam Illegal FishingIllegal Fishing
44 P. NIPAHP. NIPAH
Kota BatamKota Batam
RiauRiau
Tdk ada Tdk ada pendudukpenduduk
Luas: ± 60 ha,Luas: ± 60 ha,
80% karang, 80% karang,
20% pasir20% pasir
SingapuraSingapura TenggelamTenggelam
Pelayaran Pelayaran InternationalInternational
55 P.MANOREP.MANORE
Kab. SangiheKab. Sangihe
Sulawesi UtaraSulawesi Utara
Penduduk ± 640 Penduduk ± 640 jwjw
Luas: ± 214,49 Luas: ± 214,49 km²km²
FilipinaFilipina
Check PointCheck Point
Border CrossingBorder Crossing
Illegal FishingIllegal Fishing
66 P. MIANGASP. MIANGAS
Kab. TalaudKab. Talaud
Sulawesi UtaraSulawesi Utara
Pend ± 678 jiwa. Pend ± 678 jiwa. Luas: ± 3,15 km²Luas: ± 3,15 km²
Ada ListrikAda Listrik
FilipinaFilipina
dr Filipina 48 mildr Filipina 48 mil
dr Kec. 145 mildr Kec. 145 mil
PenyeludupanPenyeludupan
TerorismeTerorisme
Mata Uang Mata Uang PesoPeso
12 PULAU TERLUARRAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN
7 P. MARAMPITKab. TalaudSulawesi Utara
Penduduk + 1436 jiwaLuas : + 12 km²
FilipinaBelum ada sarana
Illegal FishingEffective Occupation
8 P. FANIKab. Raja AmpatPapua
Ada pendudukLuas : + 9km²
Palau220 km² dari Sorong35 jam pelayaran
Illegal FishingEffective Occupation
9 P. FANILDOKab. Biak NumfarPapua
Tak ada pendudukLuas : + 9 km²
Palau280 km dari Kabupaten
Illegal FishingEffective Occupation
10 P. BRASKab. Biak NumforPapua
Penduduk + 50 jiwaLuas : + 3.375 km
Republik PalauJarak dari Kab 280 kmdari P. Supriori 240 km
Illegal FishingEffective Occupation
11 P. DANAKab. KupangNusa Tenggara Timur
Tak Ada PendudukDari P. Rote 4 kmDari Kupang 120 km
AustraliaPintu masuk ALKI III
Illegal FishingEffective Occupation
12 P. BATEKKab. KupangNusa Tenggara Timur
Tak ada PendudukLuas : + 25 haTempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba
Timor LesteSebelah Utara ALKI III
Illegal FishingEffective Occupation
INDONESIAINDONESIA NEGARA TETANGGANEGARA TETANGGA
NADNAD 66 IndiaIndia 66
SumutSumut 33 MalaysiaMalaysia 1717
Kep RiauKep Riau 2020 SingapuraSingapura 44
SumbarSumbar 22 VietnamVietnam 33
BengkuluBengkulu 22 FilipinaFilipina 1111
LampungLampung 11 AustraliaAustralia 2727
BantenBanten 11 Timor LesteTimor Leste 66
JabarJabar 11 PalauPalau 77
JatengJateng 11 Papua NiuginiPapua Niugini 11
JatimJatim 33 ThailandThailand 99
NTBNTB 11
NTTNTT 55
KaltimKaltim 44
SultengSulteng 33
SulutSulut 1111
Maluku UtaraMaluku Utara 11
MalukuMaluku 1818
PapuaPapua 99
Negara (kecil & maju) cenderung menerapkan teori Ratzel & Haushoffer
Malaysia : membangun daerah perbatasan lebih baik dari negara tetangga, silent occupation
Singapura : upaya reklamasi pantai & jasa per- ekonomian dunia Filipina : pengaruh sosial, budaya dan ekonomi,
silent occupation Palau : silent occupation Papua Nugini : pengaruh sosial, sosial dan eko-
nomi Australia : Australian Maritime Indentification Zone Timor Leste : tidak mustahil meniru Malaysia
Q.Wright : dunia menyempit, percepatan jalan sejarah memicu dunia tanpa batas.
Q.Wright : Kebangkitan demokrasi perang fisik di NSB.
Benturan budaya : sembilan peradaban saling berha-dapan.
Teknologi informatika merupakan “imperialisme” baru (tidak melalui perang fisik).
Wright, 1941 : 5 s/d 8Huntington, 1996 : 100
Mengadapi ASEAN & Australia - Waspadai “silent occupation” - Pemantapan & pembinaan kekuatan
maritim - AMIZ kita harus inventarisasi pulau2
- Waspadai “Five Power Defence Arrangement”
- Kunjungan Presiden/Wapres ke perbatasan sangat perlu
Menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan
Meningkatkan kemampuan nelayan (nelayan pantai nelayan laut) Pembangunan desa pantai Nelayan menjadi monitor terhadap
penggang- gu negara kita thd : pencurian ikan, pence-
maran lingkungan, perusakan alat navigasi
Armada angkutan laut negara besar Negara besar tetap ingin berperan dalam
era globalisasi ALKI tidak perlu ditambah (permintaan
IMO sebaiknya tidak disetujui) ALKI diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Masyarakat maritim proaktif mengawasi Konflik daerah banyak terjadi di tempat yang dilalui ALKI
Amerika Serikat & Rusia (sebelum pecah) Negara-negara ini semula menentang konsep negara Nusantara Usul/meminta ALKI diperbanyak negara nusantara menjadi terbuka Pengupayaan Inner water menjadi high seas tetap ditolak (memudahkan gerakan
AL neg. adidaya)
Konsep RTRW yg meliputi tanah & laut pedalaman disusun dgn lugas dan tepat
Super power menghendaki kita lebih terbuka
Membangun kekuatan armada laut (TNI, niaga, perikanan, industri, prasarana maritim)
Meningkatkan kemampuan nelayan agar tidak tersesat dan mampu membaca peta
Penataan Ruang(filosofi yg mendasari)
Pemanfaatan ruang utk kepentingan semua orang secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, & berkelanjutan
Keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum
Banyak pulau yg belum bernama Dokumentasi nasional Pendaftaran ke PBB Kasus Sipadan-Legitan jangan terjadi lagi Pembagian wilayah akan lebih akurat Jangan sampai kita merasa kehilangan
tetapi tidak tahu apa yang hilang
Latar Belakang (1) Sentralisasi : Pemerintah diatur dari
pusat Desentralisasi : Pelayanan langsung
kepada rakyat Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis
dapat dilaksanakan Pemda Filosofi Pemda ada, ada rakyat yang
dilayani Rakyat beri legitimasi
Output Public goods & Public regulation
Latar Belakang (2) Tidak semua pemimpin daerah—termasuk
politisi—yang menyadari filosofi tersebut Berusaha memperbesar PAD Pemekaran wilayah Wilayah terisolasi—dari akses nyata &
maya—menjadi hinterland Frontier : hinterland di perbatasan dengan
negeri jiran
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEM. PUS & PEM. DAERAH (UU no 33/2004)
Pajak Pajak
Bumi Bumi
BangunanBangunan
PEMERINTAHPEMERINTAH
Pajak Bumi dan Pajak Bumi dan Bangunan 10%Bangunan 10%
Perrolehan hak Perrolehan hak atas tanah & atas tanah & Bangunan 20%Bangunan 20%
PROVINSIPROVINSI
Pajak Bumi Pajak Bumi Bangunan 90%Bangunan 90%
Perolehan hak Perolehan hak atas Tanak atas Tanak atas tanah & atas tanah & Bangunan 80%Bangunan 80%
KAB/ KOTAKAB/ KOTA
Hak Pemerintah Hak Pemerintah atas PBB dan atas PBB dan perolehan Hak perolehan Hak atas Tanah atas Tanah Bangunan oleh Bangunan oleh Pemerintah Pemerintah Pusat dibagikan Pusat dibagikan kepada Kab/ kepada Kab/ KotaKota
Kehutanan Kehutanan PertambanPertambang-an umum g-an umum PerikananPerikanan
PEMERINTAHPEMERINTAH
Kehutanan iuran Kehutanan iuran HPH HPH 20%20%
Provisi Hasil H Provisi Hasil H 20%20%
PROVISIPROVISI
Kehutanan iuran Kehutanan iuran HPH HPH 16%16%
Provisi Hasil H Provisi Hasil H 16%16%
KAB/ KOTAKAB/ KOTA
Kehutanan iuran Kehutanan iuran HPH HPH 64%64%
Provisi Hasil H Provisi Hasil H 32% 32%
Untuk kab/kota Untuk kab/kota lain dalam Provinsi lain dalam Provinsi 32% 32%
Pertambangan Pertambangan UmumUmum
Land rent 20%Land rent 20%
Explor & Exploi Explor & Exploi
20%20%
Pertambangan Pertambangan UmumUmum
Land Rent 16%Land Rent 16%
Explor & ExploiExplor & Exploi
16%16%
Pertambangan Pertambangan UmumUmum
Land Rent 64%Land Rent 64%
Explor & ExploiExplor & Exploi
32%32%
Perikanan Perikanan Pungutan Pungutan Pengusahaan & Pengusahaan & Hasil PerikananHasil Perikanan
Perikanan Perikanan Pungutan Pungutan Pengusahaan & Pengusahaan & Hasil PerikananHasil Perikanan
Perikanan Jatah Perikanan Jatah daerah dibagikan daerah dibagikan merata pada merata pada setiap Kab/ kota setiap Kab/ kota
•PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT &
PEMERINTAHPEMERINTAH DAERAH (UU no 33/2004)DAERAH (UU no 33/2004)
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
TAMBANG TAMBANG MINYAK & MINYAK & GAS GAS ALAMALAM
PEMERINTAHPEMERINTAH
Minyak Bumi 85 Minyak Bumi 85 %%
PROVINSIPROVINSI
Minyak Bumi Minyak Bumi 3%3%
KAB/KOTAKAB/KOTA
Minyak Bumi Minyak Bumi 6%6%
Utk kab/kota Utk kab/kota lain dlm lain dlm Provinsi 6%Provinsi 6%
Gas alam 70%Gas alam 70% Gas alam 6%Gas alam 6% Gas alam Gas alam 12%12%
Utk kab/kota Utk kab/kota lain dlm lain dlm Provinsi 12%Provinsi 12%
Beranda Depan (Daerah Frontier)
Ekonomi kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup
Sosial Budaya kesamaan sub-kultur & kemudahan social security
Politik kepastian hukum dapat terjadi tuntutan referendum
Sunardi. 2002 ; 175
Naskah Rujukan UU no. 6/1996 ttg Perairan Indonesia UU no.23/1996 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup UU no.32/2004 ttg Pemerintahan Daerah UU no.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Anta Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Anderson, Benedict. 2002. Imagined Communities. Yogyakarta : Insist Basrie, Chaidir, Drs, MSi, 1995, Wawasan Nusantara, Serpong : LIH ITI Ditjen Dikti, 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Dik
Kewarganegaraan. Jakarta : Ditjen Dikti Dep Dik Nas Djalal, Hasjim. 1995, Indonesia and the Law of the Sea, Jakarta : CSIS Hardjasumantri, Kusnadi, 1989,Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : UGM
Pres Huntington, Samuel P.,1996, The Clash of Civilization and the Remaking of
the World Order. London : Touchtone Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar, SH, LLM.,2003, Konsepsi Hukum Negara
Nusan- tara Pada Konferensi Hukum Laut III, Bandung : Alumni Roberts, J.M., 2002, The New Pinguin History of the World, London, UK :
Pimguin Sekretariat Negara RI, TT, Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI
yang berhubungan Penyusunan UUD 45. Jakarta : Setneg RI Soemiarno, S, 2005, Ambalat dan Konflik Kepentingan (naskah Seminar),
Semarang : UNNES Sunardi, RM, 2004, Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka
Memperkokoh Keu- tuhan NKRI. Jakarta : PT Kuaternita Adidarma Wright, Quincy, 1942, Study of War. Chicago Ill. : The University of Chicago
Press Zen, M.T., 2005, System Pertahanan Untuk Ketahanan Nasional,(naskah
pertemuan Menhan dgn Forum Rektor, Jakarta, Dep Han.