ANTINOMI PENERAPAN ASAS LEGALITASDALAM PROSES PENEMUAN HUKUM

E. Nurhaini Butarbutar

Abstract

The applying ofthe principle oflegalityoften generate antinomywith principle ofjudgeaccording to law,principle ofrechtweigering and principle of freedom ofjudge. But, as the principle, they are each otherequiping in applying ofhim. In applying ofprinciple of legality, judge remain to pay attention rule oflaw,while the principle ofjudge according to law, run by in view oflaw made to protect importance ofhumanbeing, while importance ofthat human being always expand hence law also have to expandso thatalwayscan protectimportance ofhuman being. With freedom ofjudge, hencejudge earn always equip or interpretoflawso that thedecision of felt fair (Einzalfallgerechtigkeit) anduseful.

Keywords: Antinomy, the applying, the principle oflegality, lawfinding process.

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untukselanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakimanditentukan bahwa tidak seorangpun dapatdihadapkan di depan pengadilan selain yangditentukan oleh undang-undang. Pasal 6 ayat (1)UU Kekuasaan Kehakiman ini mengandung asaslegalitas, yang menginginkan bahwa setiap orangyang dihadapkan ke pengadilan harustah orang yangdianggaptelah melanggar Undang-Undang, dalamart! jika orang tersebutmelakukan perbuatan yangdilarangoleh Undang-Undang.

Padaumumnya asas legalitas ini, lebih dikenaldalam proses perkara pidana, karena ketentuantersebutjelas diatur dalam Pasal1 ayat(1) KUHPdikenal dengan asas nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenali, yaitu asas yangmengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapatdipidana kecuali ataskekuatan aturan pidana dalamperundang-undangan yang telah ada sebelumperbuatan dilakukan. Adanya asas legalitastersebut, maka terdapattigahal pentingyang harusdiperhatikan dalam penerapan hukum pidana(Prodjodikoro, 1986 : 39), yaitu, adanya sanksipidana {straft sanctie) yang disebut dalam KUHPhanya dapatdikenakan padapelaku pidana yangtelah ditentukan sebelumnya dalam Undang-Undang, hukum pidana tersebuttidak boleh beriakusurutdandalam penerapannyadilarang melakukananalogi.

Kemudian Pasal 1 KUHAP menentukan bahwahukum acarapidana hanyadijalankan berdasarkancara yang ditentukan oleh Undang-Undang,terutama yangmenyangkut hakasasimanusia, yaitupenangkapan, penahanan, penggeladahan danpenyitaan. Hal ini berarti, bahwa dalam sistem

Yustisia Edisi 82 Januari-April 2011

peradilan pidana, hakim dilarang untukmengadilisuatu perbuatan yang belum diatur dalam perundang-undangan.

Di sisi lain Pasal 4 ayat (1) UU KekuasaanKehakiman,menentukan agar pengadilan mengadilimenurut hukum. Antara asas legalitas denganketentuan Pasal 4 ayat (1) UU KekuasaanKehakiman yang mengandung asas mengadilimenurut hukum terdapat pertentangan atauantinomi karena pengertianmenurut hukum dalamPasal4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman lebihluasdari pengertian menurutundang-undang.

Pengertian "menuruthukum"lebih membukapeluang bagihakimuntukmelaksanakankebeba-sannya untukmenemukan hukum melalui analogidan atau interpretasi, dengan mengingat bahwaundang-undang bukanlah satu-satunya sumberhukum dalam sistem hukum Indonesia, sebaliknyapengertian "menurut undang-undang", lebihmembatasi kebebasan hakim dalam mengadili.

Menurut asas mengadili menurut hukum ini,hakimdalam mengadilisuatu perkaraharus sesuaihukum yang beriaku, baik hukum tertulis maupuntidaktertulis,sedangkan asas legalitasmengharus-kan hakim mengadili sesuai Undang-Undang, dandilarang mengadili peristiwa yangtidakataubelumdiaturdalam Undang-Undang.

Asas legalitas jugabertentangandengan asasrechtweigering yang terkandung dalam Pasal 10ayat(1)UU Kekuasaan Kehakiman yaitu asas yangmelarang hakim untuk menolak memeriksa,mengadili dan memutuskan suatu perkara yangdiajukan kepadanyadengan dalih hukumnyatidakada atau tidak jelas. Disamping itu, bertentangandengan asas kebebasan hakim yang merupakansalah satu prinsip penting dalam suatu negarahukum.

Anatomi Penerapan Asas Legalitas Dalam... 67