a.€¦ · yang akan datang. dan yang terakhir pendapat dari kamaruddin ahmad, in-vestasi adalah...
TRANSCRIPT
Abstrak
Kata investasi di mana pun berada membu-
tuhkan iklim yang kondusif dan saling
menguntungkan. Tetapi masalahnya adalah
bahwa masing-masing negara, terutama
negara-negara ASEAN, memiliki hukum
investasi yang berbeda dan berbeda satu sa-
ma lain. Selain itu, negara-negara ASEAN
telah menyepakati protokol perjanjian
ASEAN dan mitra-mitra ASEAN + partners.
Jadi perlu untuk menyelaraskan hukum in-
vestasi dan hukum perdagangan.
Kata kunci : Hukum, investasi, dagang
Abstract
The word of investment wherever located
requires a conducive and mutually beneficial
climate. But the problem is that each coun-
try, especially ASEAN countries, has various
and different investmen laws with each other.
Moreover, ASEAN countries have agreed on
the protocol of the ASEAN agreement and
ASEAN+partners. So it is necessary to har-
monize investment law and trade law.
Keywords: Law, investment, trade
A. PENDAHULUAN
Pengertian
Investasi berasal dari kata
investire yang berarti memakai atau
menggunakan. Berdasarkan arti kata ter-
sebut maka pengertian investasi adalah
memberikan sesuatu kepada orang lain
untuk dikembangkan dan hasil dari
sesuatu yang dikembangkan tersebut
akan dibagai dengan yang diperjanjikan.
Investasi menurut Wikipedia adalah sua-
tu istilah yang berkaitan dengan keu-
angan dan ekonomi. Istilah tersebut
berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk
aktiva dengan suatu harapan mendapat-
kan keuntungan pada masa depan. Terka-
dang investasi juga disebut sebagai pena-
naman modal. Sedangkan investasi
menurut ensiklopedia Indonesia adalah
penanaman modal atau penanaman uang
dalam proses produksi dengan membeli
gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-
bahan cadangan, penyelenggaraan uang
kas serta pengembangannya. Dalam hal
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
Ahmad Murjoko
Ahmad Murjoko
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH85
ini cadangan modal barang diperbesar
selama tidak ada modal barang yang ha-
rus diganti. Pengertian investasi tersebut
di atas hanya terbatas untuk proses
produksi saja
Sementara itu pengertian investasi
menurut ilmu ekonomi adalah penge-
luaran penanaman modal maupun perus-
ahaan untuk membeli barang-barang
modal dan juga perlengkapan produksi
untuk menambah kemampuan
memproduksi barang serta jasa yang
tersedia dalam perekonomian.
Adapun investasi menurut pakar
ekonom Salim HS dan Budi Sutrisno
adalah penanaman modal yang dil-
akukan investor baik investor asing mau-
pun domestic dalam berbagai bidang
usaha yang terbuka untuk investasi, yang
bertujuan untuk memperoleh keun-
tungan. Sementara itu investasi menurut
Fitzgeral adalah suatu aktifitas yang
berhubungan dengan usaha penarikan
sumber-sumber dana yang dipakai untuk
mengadakan barang modal pada saat
sekarang dan dengan barang modal ter-
sebutakan dihasilkan produk baru dimasa
yang akan datang. Dan yang terakhir
pendapat dari Kamaruddin Ahmad, in-
vestasi adalah suatu tindakan untuk
membeli saham, obligasi atau surat
penyertaan lainnya. Investasi juga meru-
pakan suatu tindakan untuk membeli ba-
rang yang digunakan untuk modal. In-
vestasi juga pemanfaatan dana yang yang
tersedia untuk dipergunakan dalam
produksi dengan pendapatan dimasa
yang akan datang.
B. PEMBAHASAN
Jenis investasi
Secara garis besar terdapat 2
( dua) model investasi asing yang dapat
dilakukan di masing-masing negara yaitu
investasi portofolio atau pasar modal dan
investasi langsung. Secara lebih mende-
tail tentang 2 (dua) investas tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Investasi Portopolio (Pasar Modal)
Adapun kekurangan
dan kelebihan model investasi por-
tofolio atau pasar modal adalah
sebagai berikut : Pertama, Investasi
asing melalui instrumen Surat Ber-
harga (saham atau obligasi),
Kedua, Tidak membuka peluang
lapangan kerja baru, Ke-
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 86
Ketiga, Tidak ada alih teknologi
atau ketrampilan management.
Keempat, Investor tidak selalu
menjanjikan kesuksesan dalam
bidang ekonomi masyarakat teru-
tama pada para penanam modal..
Kelima, Dana asing di investasi
pasar saham bukan sebagai For-
eign Direct Investmen (FDI)
terkeceuali dana asing yang ma-
suk tersebut cukup besar untuk
membeli setidaknya 10 % dari
kepemilikan suatu perusahaan.
Karena 10 % dianggap angka
yang cukup signifikan bagi inves-
tor untuk dapat mempengaruhi
operasional atau pengambilan
keputusan dari perusahaan di-
mana investor melakukan inves-
tasi. Bila dibawah 10 % dana ini
digolongkan sebagai portopolio
inflow.
2. Investasi Langsung (Penamanan
modal Asing (PMA) atau Foreign
Direct Investment (FDI).
Adapun keunggulan
dan kekurangannya model inves-
tasi langsung atau penanaman
modal asing adalah sebagai beri-
kut : Pertama, FDI adalah inves-
tasi yang dilakukan oleh sebuah
perusahaan atau Entitas yang be-
rasal dari suatu negara, kepada
sebuah perusahaan atau Entitas di
negara lain. Kedua, FDI biasanya
masuk dalam jumlah besar dan
mempunyai pengaruh yang sig-
nifikan pada perusahaan atau En-
titas yang dimasukinya. Ketiga,
FDI bisa berupa membangun atau
membeli total atau mengakuisisi
suatu perusahaan tertentu. Ketiga,
terdapat 3 Macam model PMA
ataupun FDI adalah bisa berupa :
Joint Ventura atau Kerjasama
berdasarkan perjanjian belaka,
Joint Enterprise atau Kerjasama
asing dengan dalam negeri mem-
bentuk perusahaan baru dan yang
terakhir adalah investasi Kontrak
Karya atau Investor asing mem-
bentuk suatu usaha kerjasama.
Keempat, Contoh FDI misalnya
Toyota dari Jepang berinvestasi
di Indonesia untuk membangun
manufaktur otomotif. Atau perus-
ahaan China yang membentuk
Joint-Ventura dengan salah satu
perusahaan tambang di Indonesia
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH87
Ahmad Murjoko
untuk membangun smelter.
Kelima, Kelebihan model FDI
adalah bersifat jangka panjang,
terdapat alih teknologi, alih ket-
rampilan management serta mem-
buka lapangan kerja baru. Kee-
nam, Terdapat 3 (tiga) keun-
tungan FDI berupa : Dari sisi In-
vestor (missal Toyota Jepang)
akan mendapatkan pasar dan lo-
kal knowledge dari Indonesia.
Juga untuk mendiversifikasi resi-
ko bisnisnya supaya tidak ter-
fokus di suatu negara tertentu.
Disisi perusahaan yang menerima
FDI (misal Astra Indonesia) akan
mendapatkan transfer knowledge
berupa teknologi terbaru, dapat
mempercepat ekspansi bisnisnya
dan efisiensi dari sisi operasional.
Dari sisi negara (misalnya Indo-
nesia) mendapatkan keuntungan
dari tambahan pajak yang akan
berdampak pada pertumbuhan
ekonomi
Keuntungan adanya Investasi
Adapun keuntungan dengan
adanya investasi adalah sebagai
berikut :
1. Dengan adanya investasi akan
memiliki tambahan modal baru
sebab investasi adalah bentuk pe-
nanaman modal baru.
2. Dengan investasi elahirkan perus-
ahaan-perusahaan baru yang
berdampak pada penerimaan pa-
jak, perusahaan baru tersebut juga
akan melebarkan sayap
perekonomian negara,
3. Dengan investasi akan mengurangi
angka pengangguran sebagai aki-
bat dari lahirnya perusahaan-
perusahaan baru akan banyak
membutuhkan karyawan baru pu-
la. Dengan demikian maka SDM
Indonesia makin berkembang.
4. Dengan investasi akan terjadi alih
teknologi. Hal ini karena Inves-
tasi asing akan menyediakan
berbagai fasilitas teknologi pen-
dukung untuk mendukung inves-
tasinya.
5. Dengan adnya invedtasi maka akan
menambah devisa negara Hal ini
karena investasi asing akan ban-
yak kegiatan ekspor barang-
barang non migas.
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 88
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
6. Dengan adanya Investasi asing
maka mau tidak mau investor ju-
ga akan ikut bertanggungjawab
menjaga keamanan NKRI dari
ancaman dan gangguan daru luar.
7. Negara-negara berkembang sangat
membutuhkan investasi asing
yang saling menguntungkan.
Sementara itu hal penting terkait
yang terkit dengan dunia investasi
adalah pertama, bahwa trackrecord
perusahaan asing yang akan investasi
perlu diketahui dengan baik. Kedua,
Perdalami pengetahuan investasi as-
ing secara benar dan tepat. Ketiga,
Update terus menerus tentang naik
turunnya kurs mata uang baik di da-
lam negeri maupun luar negeri.
Keempat, Tidak terlalu mengkha-
watirkan tentang adanya penanaman
modal asing dan jangan pula
menganggap bahwa investasi asing
akan mengeksploitasi sumber daya
negara tertentu
Sedangkan Investasi prioritas
bagi kalangan pengusaha muda ada-
lah Investasi yang memiliki jangka
panjang dan prospek yang baik ada-
lah Investasi ke barang emas yang
harganya selalu menanjak setiap ta-
hunnya, permintaan emas selalu ting-
gi, investasi yang cukup aman karena
minim resiko terutama saat pasar sa-
ham sedang mengalami penurunan,
investasi emas juga mudah untuk diu-
bah ke dalam bentuk lainnya seperti
uang. Selain itu Investasi Tanah dan
bangunan menjadi pilihan bagi para
pengusaha muda karena minim resiko
kebangkrutan, tanah akan selalu dibu-
tuhkan setiap waktu dan tempat, har-
ga tanah setiap tahunnya meningkat,
bisa meningkatkan investasinya
dengan membangun rumah dan ruko
serta kontrakan di atas tanah yang
dimiliknya, terdapat fasilitas kpr dari
perbankan jika mengalami kesulitan
permodalan yang besar. Begitu juga
Investasi Asuransi memiliki
keunggulan berupa proteksi atau per-
lindungan dan sekaligus investasi
jangka panjang yang
menguntungkan. Apalagi sekarang
banyak produk asuransi yang mena-
warkan prosedur dan sistem pem-
bayaran yang mudah. Investasi
ungggulan lainnya adalah dengan in-
vestasi saham di perusahaan terbuka
maka investor tersebut akan menjadi
Ahmad Murjoko
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH89
pemilik. Adapun bukti kepemilikan
tersebut berupa selembar kertas yang
mencantumkan nama pemilik dan
jumlah saham nya. Dan yang terakhir
investasi bagi kalangan pengusaha
muda yang prospektif adalah engan
investasi di reksadana saham yang
bisa berupa saham, obligasi dan pasar
uang. Bagi pengusaha yang memiliki
modal besar maka investasi di
reksadana ini dapat menjadi investasi
jangka panjang. Reksadana ini ber-
tujuan memberikan pertumbuhan
modal jangka panjang bagi pemegang
unitnya, Kelebihan investasi
reksadana ini juga dapat melayani
kebutuhan akumulasi kekayaan
dengan apresiasi modal.
Isu aktual investasi di Indonesia
Persoalan dunia investasi di
Indonesia juga menjadi perhatian
Presden, sehingga pada tanggal
12/11/2018 sebagai pertemuan yang
ke 5 (lima), Presiden bertemu dengan
31 Bupati membahas persoalan in-
vestasi dan ekonomi kreatif dimana
Presiden meminta para Bupati untuk
mempermudah investasi agar bisa
mendorong perkembangan ekonomi
daerah yang pada gilirannya akan
berdampak positif bagi perekonomian
nasional. Bentuk mempermudah in-
vestasi tersebut berupa memperpen-
dek birokrasi, mempermudah pela-
yanan publik dan menjaga inflasi ser-
ta mengembangkan ekonomi kreatif
dengan melibatkan sector pendidikan
untuk melahirkan entrepreneurs ter-
tentu seperti kopi dll
Sementara itu di negara India
dan China merupakan dua negara
yang memiliki sejarah yang panjang
dengan Indonesia karena sudah ribu-
an tahun terjadi hubungan
perdagangan baik lewat jalur maritim
maupun darat, juga pada persoalan
kebudayaan hingga agama kedua
negara tersebut saling beradaptasi
satu sama lainnya. Namun untuk saat
ini pengaruh China lebih dirasakan
keberadaannya di Indonesia khu-
susnya dalam bidang investasi dan
perdagangan.
Namun hubungan India
dengan ASEAN baru dimulai tahun
1992 dan 2014 India mengubah ke-
bijakan dari Look East menjadi Act
East, serta membangun konektivitas
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 90
dengan sejumlah negara ASEAN sep-
erti Thailand dan Myanmar. Dengan
kebijakan Act East kerjasama India
dengan ASEAN tidak hanya men-
cakup soal ekonomi saja tapi juga
mencakup kerjasama tentang kea-
manan dan juga budaya. India dan
China juga memiliki sistem yang ber-
beda dimana India sistemnya sangat
demokratis, transparan, diskusi ter-
buka termasuk dalam persoalan in-
vestasi
Persoalan investasi
Secara umum persoalan investasi
menurut ishak Chandra, terdapat be-
berapa persoalan investasi yakni :
1. Ketersediaan infrastruktur yang
masih minim, padahal persoalan
infrastruktur termasuk pendorong
utama tertariknya investasi asing
untuk property Indonesia. Jika
masalah infrastruktur terlewatkan
maka pasar property Indonesia
bisa melaju kencang. Pasalnya
Indonesia merupakan promosing
market dengan demografi kelas
menengah berpendapatan tinggi
terbanyak. Saat ini Indonesia
diminati oleh investor asing re-
gional Asia Tenggara, Hongkong,
Taiwan, Tiongkok, Amerika Seri-
kat, Jepang, Korea Selatan dan
Inggris. Investor tersebut tertarik
untuk mengakuisisi gedung per-
kantoran yang sudah beroperasi,
residensial dan juga kawasan in-
dustry. Walaupun dalam RPJM
infrastruktur dasar sudah mulai
disiapkan.
2. Rumitnya perijinan terjadi tidak
dalam satu pintu. Hal ini yang
menyebbabkan high cost econo-
my (ekonomi biaya tinggi). Se-
hingga investasi asing lebih mem-
ilih joint venture atau kerjasama
modal. Dengan perijinan satu pin-
tu yang efektif dan efisien akan
meningkatkan daya saing Indone-
sia ke depan.
3. Masalah berikutnya tingginya bun-
ga pinjaman perbankan. Bunga
perbankan di Indonesia paling
tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini menyebabkan biaya kon-
struksi menjadi lebih mahal,
operasional cost juga jadi jauh
lebih tinggi
4. Beban pajak terutama pajak indus-
Ahmad Murjoko
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH91
tri manufaktur yang sangat tinggi.
Akibatnya penanam modal lebih
memilih ke negara lain.
5. Kualitas SDM yang relative masih
rendah. Sehingga pemerintah per-
lu mendorong para pemuda untuk
menempuh pendidikan kejuruan
agar memiliki kemampuan khu-
sus yang dibutuhkan dunia indus-
try.
6. Investasi asing terkendala pada
persoalan pengurusan sertifikasi
tanah, izin bangunan dan zonasi
lahan.
7. Fluktuasi nilai uang cenderung
merubah kelebihan bersaing
negara pengekspor dan
pengimpor modal
8. Kecendeungan mitra dagang bersi-
fat oportunistik misalnya
menaikan harga barang impor dan
menurunkan harga barang ek-
sporlebih banyak dipasar yang
tidak stabil.
9. Kualitas produk yang baru di-
perdagangkan sulit ditentukan
10. Menyimpan dan merahasiakan
penemuan teknologi baru sukar
dilakukan karena turut
mengajukan penawaran (birds)
internasional yang memakan
waktu lama dan sulit juga.
11. Faktor penegakan dan kepastian
hukum yang sulit didapatkan.
12. Faktor ekonomi dan hukum yang
memperngaruhi investor
Persoalan investasi lainnya
di negara-negara ASEAN terutama
Indonesia adalah terikat pada Ratifi-
kasi perjanjian Asean dan Asean +
Mitra yang telah diratifikasi melalui
Peraturan Presiden. Pemerintah me-
lalui Kementerian Perdagangan Re-
publik Indonesia telah meminta
persetujuan DPR untuk meratifikasi
perubahan enam perjanjian
perdagangan internasional. Adapun
perubahan yang ada dalam 6 (enam)
perjanjian perdagangan tersebut
umumnya mencakup hal-hal berikut
(kecuali pada ASEAN-India FTA):
Pertama, Penyederhanaan aturan
asal barang agar pelaku usaha lebih
mudah dalam memenuhi ketentuan/
prosedur asal barang. Kedua,
Penyederhanaan prosedur kepabean-
an agar menjadi lebih fasilitatif bagi
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 92
pelaku usaha. Ketiga, Penyesuaian/
transposisi Harmonised System (HS)
dari komitmen tarif sesuai ketentuan
WCO (World Customs Organiza-
tion). Keempat, Penambahan komit-
men sub sektor jasa (untuk AFAS
paket 9 dan ACFTA). Kelima,
Penyempurnaan komitmen kerja sa-
ma di bidang ekonomi dan investasi.
Berikut adalah deskripsi peru-
bahan (amandemen) terhadap enam per-
janjian perdagangan internasional.
1. The 1st Protocol to Amend the Agree-
ment Establishing AANZFTA Inti
perubahan ini bersifat administrative
dan prosedur meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a. Penyederhanaan Surat Keterangan
Asal (SKA)
b. Penyesuaian prosedur sertifikasi
operasional
c. Penyempurnaan persyaratan product
specific rule (PSR)
e. Penyesuaian komitmen jadwal
penurunan tariff
Adapun Implikasi dari perjanjian
ini adalah bahwa perjanjian tersebut ber-
laku sejak 1 oktober 2015, kecuali untuk
Indonesia yang belum meratifikasi dan
mengimplementasi protokol perubahan
tersebut. Akibatnya seluruh negara yang
terlibat dengan Indonesia harus menerbit-
kan 2 jenis SKA (Lama dan baru) agar
mendapat tarif preferensi 0%.
Sedangkan dampak terhadap Indo-
nesia adalah dalam pengguna tarif prefer-
ensi ASEAN-ANZ FTA (AANZFTA)
tertinggi di antara pihak dalam
melakukan eksportasi ke Australia (rata-
rata 31,6% per tahun selama periode
2014 – 2016).
Terhadap Ekspor:
- Tren ekspor Indonesia ke Australia se-
makin menurun periode 2013 – 2017.
- Tren ekspor Indonesia ke New Zealand
stabil periode 2013 – 2017.
- Apabila dilakukan ratifikasi, prediksi
total ekspor Indonesia ke kawasan
AANZ tumbuh 8,5% per tahun.
- Apabila tidak diratifikasi, Indonesia
kehilangan potensi ekspor (seperti pa-
kaian) dan akan diambil oleh Vietnam,
Thailand, dan Kamboja.
Terhadap Impor:
- Tren Impor Indonesia dari Australia
meningkat periode 2013 – 2017.
- Tren Impor Indonesia dari New Zea-
land cenderung menurun periode 2013
– 2017.
Impor Indonesia umumnya di-
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH93
Ahmad Murjoko
tujukan untuk memenuhi kebutuhan in-
dustri, maka akan berdampak pada sektor
industri. Perubahan dalam Ratifikasi
AANZFTA meliputi administrasi dan
fasilitasi perdagangan yaitu penyederha-
naan Surat Keterangan Asal (SKA),
penyesuaian prosedur operasional sertifi-
kasi, penyesuian jadwal penurunan tarif
dan HS 2007 ke HS 2012 serta kriteria
product specific rule (PSR). Indonesia
merupakan negara pengguna tarif prefer-
ensi AANZFTA tertinggi di antara pihak
dalam melakukan eksportasi ke Australia
(rata-rata 31,6% per tahun selama peri-
ode 2014-2016). Indonesia harus be-
rusaha mendorong Australia dan Selan-
dia Baru agar mengimpor produk CPO
dan turunannya untuk mengurangi defisit
perdagangan non migas.
2. Agreement on trade in Services Be-
tween The ASEAN and the Republic
of India (AITISA)
Ditanda tangani oleh menteri
ekonomi ASEAN dan India pada KTT
ASEAN tanggal 13 November 2014 di
Nay Pyi Taw, Myanmar dan telah berla-
ku efektif sejak 1 Juli 2015 kecuali Indo-
nesia karena belum meratifikasi perjan-
jian ini.
Dampak terhadap ratifikasi AITISA:
- Dengan meratifikasi AITISA, neraca
perdagangan jasa Indonesia ke India
akan meningkat sebesar 2% per tahun
sampai dengan tahun 2022. Se-
baliknya, apabila Indonesia tidak
meratifikasi AITISA, neraca
perdagangan jasa Indonesia ke India
pertumbuhannya akan menurun
20,78% per tahun. Indonesia akan
kehilangan kesempatan memanfaatkan
pasar jasa India.
- Melalui AITISA diharapkan Services
Trade Restrictiveness Index (STRI)*
dapat dipangkas sehingga ekspor jasa
Indonesia terutama jasa telekomu-
nikasi, keuangan, konstruksi, profe-
sional dan ritel dapat ditingkatkan
secara signifikan.
- Indonesia memiliki keunggulan di
sektor jasa konstruksi, travel, komu-
nikasi, konstruksi, jasa bisnis lainnya
serta jasa rekreasi dibandingkan India.
Sementara India kuat di sektor jasa
komputer dan informasi. Diharapkan
AITISA dapat menjadi kesempatan
yang strategis dalam meningkatkan
eskpor jasa-jasa unggulan Indonesia.
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 94
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
Implementasi dari Ratifikasi AITISA:
- Beberapa Asosiasi Jasa Konstruksi ber-
pandangan bahwa India sangat ketat
dalam memberikan izin untuk tenaga-
tenaga asing yang ingin masuk ke In-
dia. Sehubungan dengan hal tersebut
diperlukan usaha-usaha lebih lanjut
untuk memfasilitasi pergerakan pelaku
jasa konstruksi Indonesia ke India an-
tara lain melalui pertukaran informasi,
pembentukan saling pengakuan, pro-
mosi pelaku usaha dan tenaga kerja
Indonesia dan usaha-usaha lainnya.
- Walaupun terdapat akses pasar yang
lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia
namun masih terdapat komitmen India
yang masih tertutup (unbound pada
Moda 4). Sehubungan dengan hal ter-
sebut pada perundingan yang akan da-
tang terutama proses review maka In-
donesia perlu meminta agar komitmen
tersebut dapat lebih dilonggarkan/
dibuka.
- Terbukanya peluang pasar tenaga kerja
profesional pada middle to high level
management (direktur dan manager)
pada komitmen di dalam perundingan
ini khususnya di sektor jasa teknologi
informatika, merupakan tantangan
bagi Indonesia mengingat tenaga kerja
sektor jasa teknologi informatika India
termasuk salah satu yang terbaik di
dunia
Indonesia perlu cermat dalam
meratifikasi Perdagangan Jasa dengan
India (AITISA, Indonesia – India Trade
In services) dengan memperhatikan
sektor jasa yang telah banyak mengalami
defisit seperti sektor commercial service,
transport, business service, charges for
the use of intellectual property, telecom-
munications, computer, and informtion
services. Selanjutnya indonesia perlu
mempersiapkan tenaga kerja terampil di
sektor jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa
pendidikan, jasa pariwisata, jasa trans-
portasi. Untuk itu India perlu didorong
untuk mengurangi Service Trade restric-
tiveness Index (STRI) agar ekspor jasa
Indonesia menjadi lebih mudah masuk ke
India.
3. ASEAN Medical Device Directive
(AMDD)
Isu yang diangkat dalam kerjasama
AMDD (ASEAN Medical Device Di-
rective) adalah mengenai standarisasi,
pertukaran teknis, prosedur penilian kes-
esuian (STRACAP) untuk penerapan
Ahmad Murjoko
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH95
harmonisasi standar alat-alat kesehatan
yang implementasinya akan mendukung
pelaksanaan Instruksi Presiden
No.6/2016 terkait pengembangan industri
farmasi dan alat kesehatan, khususnya
dalam menjamin keamanan, mutu, efi-
kasi, dan pengawasan peredaran alat
kesehatan di dalam negeri. Investasi di
sector peralatan kesehatan di Indonesia
masih rendah dibanding empat negara
yang sudah meratifikasi AMDD, yakni
Laos, Singapura, Vietnam, dan Myan-
mar.
4. Protokol perubahan ketiga terhadap
persetujuan perdagangan barang di
bawah persetujuan kerangka kerja
mengenai kerjasama ekonomi kompre-
hensif di antara pemerintah Negara-
negara anggota ASEAN dan Republik
Korea (AKFTA)
Amandemen ASEAN-Korea FTA
mencakup pasal-pasal yang berhubungan
dengan administrasi dan fasilitasi
perdagangan, tidak mengubah struktur
tarif maupun cakupan barang yang ma-
suk dalam perjanjian perdagangan.
Penambahan ketentuan mengenai trans-
paransi prosedur kepabeanan serta fasili-
tasi perdagangan memudahkan pelaku
usaha dalam memperoleh informasi
secara lebih transparan mengenai
prosedur dan administrasi kepabeanan
serta fasilitasi perdagangan. Seharusnya
Indonesia menguatamakan fasilitasi
produk-produk non migas dalam
perdagangan dengan Korea.
Implikasi ratifikasi AKFTA adalah:
Protokol ini tidak merubah struktur tarif
maupun cakupan barang yang masuk da-
lam perjanjian perdagangan, sehingga
tidak akan meningkatkan harga barang-
barang yang diperdagangkan, namun
akan membawa efisiensi dan menurunk-
an biaya transaksi perdagangan.
Dampak ekspor adalah:
- Jika Indonesia tidak meratifikasi AK-
FTA, Indonesia berpotensi kehilangan
dominasi dan pangsa pasar Produk
Minyak Nabati (HS 15) dan Malaysia
berpotensi menggantikan peran Indo-
nesia
- Jika Indonesia tidak meratifikasi AK-
FTA, Indonesia akan kesulitan ber-
saing dengan produk kayu dan
olahannya karena Indonesia akan ke-
hilangan akses preferensi yang
mengakibatkan produknya lebih tidak
kompetitif di pasar Korea.
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 96
Dampak impor adalah:
Impor utama Indonesia dari Korea
Selatan sejak tahun 2006 didominasi in-
termediate goods dan barang modal un-
tuk keperluan Industri. Pada tahun 2017
komposisi impor intermediate goods ada-
lah sebesar 58%. Diprediksi Impor Indo-
nesia dari kawasan AKFTA di tahun
2022 mencapai USD68 Miliar. Dengan
adanya protokol ini maka Indonesia
mendapatkan keuntungan dengan mem-
bawa efisiensi dan menurunkan biaya
transaksi perdagangan.
5. Protokol Perubahan terhadap ASEAN-
China FTA (ACFTA)
Inti perubahan dalam ASEAN-China
FTA (ACFTA) meliputi :
- Perdagangan Barang (chapter-1): peru-
bahan pada pasal mengenai ketentuan
asal barang (ROO), prosedur
kepabeanan serta fasilitasi
perdagangan merupakan usulan dari
ASEAN agar ekspor ASEAN dapat
lebih lancar masuk ke China. Peru-
bahan bersifat administratif dan
penyederhanaan proses ekspordan
impor yang memperlancar arus
perdagangan;
- Perdagangan Jasa (Chapter-2): peru-
bahan terjadi pada jumlah komitmen
jasa Indonesia dalam ACFTA dari
yang sebelumnya 28 sub-sector
(Paket 2) menjadi 33 sub-sector
(Paket 3) dan 5 sub sektor tambahan
berasal dari sektor pariwisata dan
keuangan;
- Investasi (Chapter-3): perubahan ini
mengatur penyederhanaan prosedur
untuk aplikasi dan persetujuan inves-
tasi serta promosi penyebaran infor-
masi investasi.
6. Protocol to Implement the Ninth Pack-
age of Commitments Under the
ASEAN Framework Agreement on
Services (AFAS).
Komitmen Indonesia dalam Proto-
col to Implement the 9th Package of
Commitments under the ASEAN men-
galami peningkatan sebanyak 11 sub-
sektor dari sebelumnya 86 subsektor da-
lam AFAS Paket ke-8. Komitmen baru
Indonesia itu meliputi: jasa bisnis, jasa
distribusi, jasa komunikasi, jasa kon-
struksi dan teknik terkait, jasa pendidi-
kan, jasa kesehatan dan sosial, jasa ling-
kungan, jasa pariwisata dan perjalanan,
Ahmad Murjoko
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH97
jasa rekreasi, budaya dan olahraga, serta
jasa transportasi. Manfaat komitmen baru
ini adalah memberikan peluang pening-
katan ekspor jasa Indonesia ke (dan dari)
negara anggota ASEAN dan bekerja sa-
ma dengan penyedia jasa dari sesama
negara anggota ASEAN.
Dampak dari Ratifikasi AFAS
adalah sebagai berikut:
a. Peluang peningkatan eksport/import
jasa antar negara ASEAN. Masa-
lahnya daya saing sektor jasa Indone-
sia masih sangat rendah karena ren-
dahnya produktivitas.
b. Peningkatan investasi asing di sektor
jasa yang berasal dari negara
ASEAN; peningkatan masuknya in-
vestasi/FDI di sektor jasa modern.
Bagaimana posisi masing-masing
negara ASEAN terkait dengan per-
janian asean tersebut ?
Pada era pasar bebas sekarang,
daya saing Indonesia rendah karena ren-
dahnya nilai tambah produksi dan
terbatasnya basis produksi. Ekspor Indo-
nesia mengalami penurunan pasca diber-
lakukannya AFTA, sedangkan impor ba-
rang konsumsi meningkat sejak booming
e-commerce. Pemberlakuan AFTA bisa
dimanfaatkan oleh Negara tetangga sep-
erti Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Pada tahun 2001, surplus neraca
perdagangan Singapura dengan ASEAN
masih US$3,82 miliar, namun pada 2016
surplus neraca perdagangannya mening-
kat menjadi US$33,69 miliar.
Sulitnya produk Indonesia masuk
ke pasar ekspor disebabkan derasnya
hambatan non tarif di negara lain
disamping minimnya standar dan kualitas
produk Indonesia. Sementara produk im-
por banyak membanjiri Indonesia karena
pemerintah tidak banyak memberlakukan
hambatan non tarif di tengah pasar bebas
yang semakin liberal dan terbuka.
Selama ini perjanjian-perjanjian
yang dibuat pemerintah banyak yang tid-
ak melibatkan publik yang banyak meru-
gikan masyarakat.
Alternatif kebijakan politik ter-
hadap persoalan investasi
Melakukan Harmonisasi
hukum investasi dan hukum dagang
mendesak untuk dilakukan seperti :
1. Hukum investasi dan hukum dagang di
negara-negara ASEAN berbeda seperti
di Malaysia dan Singapura
menggunakan sistem Common Law
yang berasal dari Inggris. Sedangkan
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 98
Indonesia dan Vietnam memakai sis-
tem hokum Civil Law yang berasal
dari Perancis
2. Titik berat kebutuhan investasi di
negara-negara ASEAN tidak sama,
sehingga mengakibatkan perbedaan
hokum investasi.
3. Tingkat kemajuan pembangunan
ekonomi dan social berbeda-beda.
Mengapa harmonisasi hukum
investasi dan hukum dagang penting bagi
negara ASEAN karena:
1. Belum adanya dasar hukum yang
kongkrit dan mengikat dalam kerjasa-
ma ASEAN.
2. Masing-masing negara ASEAN me-
mentingkan dan mendahulukan
kepentingan nasional masing-masing
ketimbang kerjasama ASEAN
3. Belum adanya kemaun politik yang
sungguh-sungguh diantara negara-
negara ASEAN untuk berintegrasi da-
lam ASEAN
3. Orentasi politik dan ekonomi negara
ASEAN masih berbeda.
Dengan harmonisasi hukum in-
vestasi dan hukum dagang dinegara-
negara ASEAN diharapkan hal-hal se-
bagai berikut :
1, Penerimaan, pemerataan serta keadi-
lan pemasukan investasi di negara-
negara ASEAN dapat dicapai.
2. Persaingan yang tidak sehat dapat
dihindarkan diantara negara-negara
ASEAN dalam mengundang investasi
asing ke negara Masing-masing.
3. Kesenjangan pembangunan sosial
ekonomi diantara negara-negara
ASEAN secara bertahap dapat diatasi
4. Perasaan serta sikap kebersamaan di-
antara negara-negara ASEAN dapat
lebih dipupuk dan ditingkatkan.
5. Kestabilan politik dan ekonomi di
ASEAN dapat terjamin.
6. Kedudukan ASEAN sebagai organ-
isasi kerjasama regional di Asia
Tenggara akan bertambah terhormar
dan disegani di dunia internasional.
C. KESIMPULAN DAN REKOMEN-
DASI
DPR perlu hati-hati dan
mempertimbangkan data-data dalam
membuat keputusan. Perlu dilakukan
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH99
Ahmad Murjoko
Konsultasi Publik dengan meli-
batkan stakeholder terkait khususnya
pelaku usaha antara lain KADIN, APIN-
DO, Sekretariat ASEAN, dan pakar
ekonomi perdagangan internasional.
Yang dibutuhkan DPR untuk menyetujui
atau tidak menyetujui ratifikasi adalah
reasoning pemerintah, impelementasi
ratifikasi, dan dampaknya bagi Indone-
sia. Kalau Indonesia tidak meratifikasi
enam perjanjian tersebut sesungguhnya
tidak ada konsekuensinya. Namun,
secara tidak langsung tetap akan ada
dampaknya karena Indonesia merupakan
bagian dari pasar bebas dalam kerangka
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Bila negara-negara ASEAN lain sudah
melaksanakan perjanjian dan Indonesia
tidak meratifikasi, maka Indonesia tidak
memiliki instrumen untuk masuk dalam
FTA atau perjanjian yang mereka sepa-
kati dan tidak bisa memanfaatkan fasili-
tasi perdagangan yang ada.
D. DAFTAR PUSTAKA
Annisa Puriadji, Binus
UniversityBussines School, 2017.
DBS.com 12 pebruari 2018,
Diolah dari surat permohonan
persetujuan Ratifikasi 6 (enam)
Protokol Perubahan/Perjanjian
ASEAN dan ASEAN+Mitra pada
Komisi VI DPR RI pada tanggal 5
Agustus 2015, oleh Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia.
Diolah dari berbagai sumber kamus
bahasa Indonesi maupun
Wikipedia.
Siliwangi University/Ekonomi,
www,coursehero,com 2017.
Kompas Muda, tanggal 13 September
2016,
Kompas.Com, tanggal 2 Nopember 2018.
Kompas,Com, 23 Juni 2014.
Prof. DR. Mochtar Kusumaatma, SH.
LL.M. Harmonisasi Hukum negara
-negara Asean dalam rangka AFTA
dan Harmonisasi hokum
Perdagangan Internasional pada
Umumnya,Jurnal Hukum No. 1
Vol I, 1994.
MUSYAROKAH JURNAL HUKUMENOMI SYARIAH 100
Harmonisasi Hukum Investasi dengan Hukum Dagang di Negara ASEAN