PERJANJIAN KERJASAMA

DRAFT

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANGTENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS KARTU ATM CO-BRANDING

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini . Tanggal . Bulan tahun dua ribu sebelas (-04-2011) bertempat di Sumedang, yang bertanda tangan dibawah ini : I. Agus Mulyana, dalam kapasitasnya selaku PYMT Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Sumedang, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. 362/DIR-SDM/2010 tanggal 5 Oktober 2010, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berkantor pusat di Bandung Jl. Naripan 12-14, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Mei 1999 nomor 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2811/1999, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 29 tertanggal 22 September 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-26476 tanggal 20 Oktober 2010, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.II. Drs. H. Dadang Rukmawan. M.Kes, dalam jabatannya sebagai Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 821.2/Kep.06/BKD/2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, bertindak untuk dan atas Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jl. Margamukti Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.PARA PIHAK sebelumnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Mitra Kerja / Nasabah PIHAK PERTAMA bermaksud meningkatkan pelayanannya kepada para Mahasiswa Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.

2. PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan telah mengajukan penawaran kerjasama pemanfaatan fasilitas Kartu ATM Co-Branding sesuai surat nomor dan PIHAK KEDUA telah menyetujui penawaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat nomor ..

3. bahwa kerjasama ini dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan manfaat masing-masing pihak sebagai mitra untuk menunjang kegiatan usaha dan mencapai tujuan kedua belah pihak dengan prinsip saling menghargai, mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan masing-masing pihak dalam batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM Co-Branding (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1PENGERTIAN

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang memberikan layanan dan jasa perbankan kepada Nasabah.2. Nasabah adalah pemilik rekening tabungan perorangan pada PIHAK KEDUA yang juga merupakan Mahasiswa PIHAK KEDUA serta merupakan pemegang Kartu Tanda Mahasiswa.3. Mahasiswa adalah mahasiswa dan mahasiswi yang tercatat dalam Data Kemahasiswaan PIHAK KEDUA.4. Buku Tabungan adalah buku yang diterbitkan dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang didalamnya memuat pencatatan transaksi/mutasi tabungan atas nama pemilik nomor rekening tabungan yang tercantum di dalam buku sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. 5. Tabungan adalah simpanan nasabah pada PIHAK PERTAMA yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara nasabah dan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan tanda bukti penarikan yang berlaku sesuai ketentuan pada PIHAK PERTAMA.

6. Buku Tabungan adalah buku yang diterbitkan dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang didalamnya memuat pencatatan transaksi/mutasi tabungan atas nama pemilik nomor Rekening Tabungan yang tercantum di dalam buku sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. 7. Rekening Tabungan adalah rekening yang diberikan dan disediakan atas permohonan pembukaan oleh nasabah pada PIHAK PERTAMA yang berfungsi untuk menyimpan Dana Tabungan nasabah.8. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah perangkat elektronik berbasis komputer yang berfungsi untuk melayani nasabah bank melakukan transaksi perbankan terhadap dana pada rekening yang dimiliki nasabah yang bersangkutan.9. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah Kartu yang dapat digunakan sebagai alat transaksi perbankan melalui ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

10. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang memuat keterangan tentang Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Fakultas, Program Studi, Tahun Akademik dan foto terbaru dari mahasiswa yang bersangkutan.

11. Kartu ATM Co-Branding adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dengan design/spesifikasi tertentu yang telah disepakati PARA PIHAK dan mencantumkan logo dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini serta berfungsi sebagai kartu identitas Mahasiswa PIHAK KEDUA dan kartu ATM PIHAK PERTAMA. 12. Kartu ATM Regular adalah Kartu ATM yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai pengganti Kartu ATM Co-Branding.13. Pihak yang mendapatkan Kartu ATM Co-Branding adalah Mahasiswa PIHAK KEDUA yang tercantum dalam daftar administrasi milik PIHAK KEDUA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

14. Data Kemahasiswaan adalah data administrasi mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif sebagai mahasiswa pada PIHAK KEDUA yang sekurang-kurangnya memuat mengenai Nama Mahasiswa, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Fakultas, Program Studi dan Tahun Akademik (Angkatan).15. Kantor PIHAK PERTAMA adalah seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas milik PIHAK PERTAMA yang terdapat pada wilayah operasional PIHAK PERTAMA di seluruh IndonesiaPasal 2TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dengan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi PIHAK KEDUA dan Mahasiswa PIHAK KEDUA melalui pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM Co-Branding milik PIHAK PERTAMA.Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM Co-Branding milik PIHAK PERTAMA, meliputi : a. Penerbitan Kartu ATM Co-Branding oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai Kartu Identitas Mahasiswa PIHAK KEDUA dan Kartu ATM PIHAK PERTAMA;

b. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi PIHAK KEDUA dan Mahasiswa PIHAK KEDUA melalui jasa perbankan milik PIHAK PERTAMA, antara lain : layanan penarikan uang tunai dengan ATM dan Auto Debet, serta pemanfaatan seluruh layanan jasa perbankan milik PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

c. Memperkenalkan dan mempromosikan layanan jasa perbankan lainnya milik PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA;

d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN1. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan Data Kemahasiswaan termasuk setiap perubahan dan atau penambahannya kepada PIHAK PERTAMA.b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempromosikan layanan jasa perbankan PIHAK PERTAMA dalam bentuk atau melalui media tertentu atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA, seperti pamflet, banner, spanduk atau bentuk lainnya yang dipersiapkan dan disediakan oleh PIHAK KEDUA serta segala biaya yang timbul dalam rangka promosi tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi dan melakukan sosialisasi edukasi layanan jasa perbankan PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai status Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah berakhir hubungannya dengan PIHAK KEDUA baik karena berhenti/ mengundurkan diri atau diberhentikan/Drop Out (DO) atau telah menyelesaikan kuliah/lulus.e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menginformasikan kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mengembalikan Kartu ATM Co-Branding yang akan digantikan dengan Kartu ATM Regular. f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuka rekening giro atas nama AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG di bank bjb dengan menjaga saldo minimal sebesar Rp. .. (..) sesuai ketentuan yang berlaku pada bank bjb.g. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito minimal sebesar Rp. .. (..) di bank bjb sesuai ketentuan yang berlaku pada bank bjb.h. PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan fasilitas Kartu ATM Co-Branding milik PIHAK PERTAMA.i. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat jasa giro atas pengendapan saldo giro dan dikreditkan langsung ke rekening giro atas nama AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG yang ada di bank bjb;j. PIHAK KEDUA hanya akan mencantumkan logo, informasi produk atau layanan PIHAK PERTAMA pada setiap kegiatan dan PIHAK KEDUA dilarang memasang logo perusahaan lain yang sejenis dalam kegiatan PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM Co-Branding kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA. b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan jasa giro atas pengendapan saldo giro dan dikreditkan langsung ke rekening giro AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG yang ada di bank bjb.c. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Data Kemahasiswaan dari PIHAK KEDUA termasuk setiap perubahan dan atau penambahannya dan mempergunakannya dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.d. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA mengenai status Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah berakhir hubungannya dengan PIHAK KEDUA baik karena berhenti/mengundurkan diri atau diberhentikan/Drop Out (DO) atau telah menyelesaikan kuliah/lulus.e. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pembukaan rekening giro atas nama AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG di bank bjb dan menerima saldo minimal sebesar Rp. . (..) dari PIHAK KEDUA;f. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima dan mengelola dana dalam bentuk deposito minimal sebesar Rp. . (..) di bank bjb;Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan Data Kemahasiswaan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis yang format teknisnya telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang / diberi kuasa dan disertai cap Perusahaan PIHAK KEDUA.2. Dalam rangka pembukaan Rekening Tabungan dan Pembuatan Kartu ATM pada PIHAK PERTAMA, maka Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :a. Mengisi dan menyerahkan formulir aplikasi permohonan pembukaan Rekening Tabungan dan Pembuatan Kartu ATM yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

b. Menyerahkan data/dokumen kepada PIHAK PERTAMA berupa copy identitas;

c. Membayar setoran awal kepada PIHAK PERTAMA, dengan nominal yang telah ditetapkan sesuai produk tabungan yang dipilih oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA;

d. Membayar biaya materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

3. PIHAK PERTAMA memberikan Kartu ATM Co-Branding beserta Nomor PIN kepada masing-masing Mahasiswa PIHAK KEDUA yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA .4. Segala biaya yang timbul dalam rangka pembuatan dan penerbitan Kartu ATM Co-Branding menjadi beban dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tanggung jawab terhadap penyalahgunaan Kartu ATM Co-Branding yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA.6. Kartu ATM Co-Branding dapat dipergunakan sebagai Kartu ATM sepanjang nama yang tercantum dalamnya masih tercatat sebagai Mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai Data Kemahasiswaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6LAYANAN BANK

1. Setiap Mahasiswa PIHAK KEDUA adalah penabung pada PIHAK PERTAMA dan akan menerima Buku Tabungan dan Kartu ATM Co-Branding dari PIHAK PERTAMA yang sekaligus dapat digunakan sebagai Kartu ATM PIHAK PERTAMA.

2. Mahasiswa PIHAK KEDUA dapat melakukan transaksi keuangan atas tabungan / rekening mereka masing-masing baik melalui Kantor PIHAK PERTAMA maupun jaringan ATM PIHAK PERTAMA yang ada diseluruh Indonesia.

3. PIHAK PERTAMA akan memberikan layanan penarikan tunai yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA, yaitu :

a. di Kantor PIHAK PERTAMA pada jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

b. khusus untuk pelayanan penarikan tunai dengan Kartu ATM Co-Branding melalui ATM hanya bisa dilakukan pada ATM PIHAK PERTAMA dan jaringan ATM BCA, ATM BERSAMA dan ALTO.

4. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pemanfaatan Kartu ATM Co-Branding, tabungan/rekening dan layanan perbankan lainnya milik PIHAK PERTAMA oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENARIKAN KARTU ATM CO-BRANDING1. PIHAK PERTAMA akan melakukan penarikan terhadap Kartu ATM Co-Branding apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. hubungan Mahasiswa PIHAK KEDUA dengan PIHAK KEDUA berakhir; dan/ atau

b. dilakukan penutupan rekening oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA pada saat hubungan Mahasiswa PIHAK KEDUA dengan PIHAK KEDUA berakhir.

2. PIHAK PERTAMA akan mengganti Kartu ATM Co-Branding Mahasiswa PIHAK KEDUA tersebut dengan Kartu ATM Regular PIHAK PERTAMA, kecuali apabila Mahasiswa PIHAK KEDUA melakukan penutupan rekening.

3. Penggantian Kartu ATM Co Branding menjadi Kartu ATM Regular akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atas penggantian Kartu ATM Co Branding tersebut kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA.

4. Segala biaya yang timbul dalam rangka pembuatan dan penerbitan Kartu ATM Regular menjadi beban dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PENUTUPAN TABUNGAN

1. Penutupan tabungan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku pada PIHAK PERTAMA.

2. Dengan dilakukannya penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka secara otomatis Kartu ATM pada Kartu Co-Branding menjadi tidak dapat berfungsi.

3. Penutupan tabungan untuk saat ini akan dikenakan biaya administrasi penutupan Tabungan sebesar Rp. ..,- ( rupiah).

Pasal 9

EVALUASI

1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

2. Hasil evaluasi dimaksud tersebut merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi kedua belah pihak.

3. Waktu dan tempat evaluasi yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan diatur tersendiri, atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal.2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

3. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini berdasarkan ketentuan ayat 1 & 2 Pasal ini, ternyata masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terikat dalam Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut terselesaikan.

Pasal 11BERAKHIRNYA PERJANJIAN1. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.2. Berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggungjawab yang timbul akibat Perjanjian ini, kecuali ada kesepakatan pengakhiran Perjanjian secara tertulis dari PARA PIHAK.3. Pengakhiran masa berlaku perjanjian dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan diantara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.Pasal 12KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memungkinkan untuk diketahui, tidak memberitahukan dan/atau memberikan data kepada dan/atau baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali :a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi.

b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;

c.Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.

2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Perjanjian ini.

4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Kerahasiaan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian sudah berakhir.

Pasal 13FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung seperti bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan Force Majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban;3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat Force Majeure dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini;4. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut atau dinyatakan lalai atas kegagalan dalam memenuhi isi perjanjian ini dikarenakan sebagaimana dinyatakan dalam ayat ( 1 ) pasal ini.

Pasal 14

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta/surat Perjanjian Kerjasama ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan lain masing-masing pihak. 2. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap perjanjian ini.3. PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam perjanjian ini.4. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa semua data/informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dari salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah data/informasi yang benar.5. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin membebaskan pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dari segala tuntutan/gugatan apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan dari pihak-pihak manapun berkaitan dengan Perjanjian ini.6. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap segala keluhan, tuntutan dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. 7. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala keluhan, tuntutan dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. 8. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara professional dan penuh rasa tanggung jawab.9. Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 Pasal ini terbukti tidak benar maka pihak yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak yang melanggar.

Pasal 15PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat, dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.

2. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui saluran hukum, untuk itu kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang.Pasal 16

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile dan electronic mail dengan alamat sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk Cabang Sumedang

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 89, Sumedang - 45312Nomor telepon: (0261) 201395, 201006

Nomor faksimile: (0261) 201514, 202059Alamat email

: B. PIHAK KEDUA

AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

Jalan

Nomor telepon: (0261)

Nomor faksimile: (0261)

Alamat email

:

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :

a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;

b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;

c. Hasil faksimile : OK;

d. Hasil e mail : Message Sent

3. Setiap perubahan atas ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu ...(...) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka alamat di atas tetap dianggap sah dan berlaku.

Pasal 17LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.2. Setiap pihak dalam Perjanjian ini, tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini. 3. Apabila sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian.

4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu perundang-undangan maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini melainkan hanya ketentuan yang bertentangan saja. Kemudian PARA PIHAK setuju dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut.

5. Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, antara lain:

a.Lampiran I: Design Kartu ATM Co-Branding Akademi Keperawatan Kabupaten

Sumedang

b.Lampiran II: Fitur dan Ketentuan Produk dan Jasa Layanan bank bjb;6. Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama-sama asli setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) salinan.

PIHAK PERTAMA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.CABANG SUMEDANGAGUS MULYANAPEMIMPIN CABANGPIHAK KEDUA

AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANGDRS. H. DADANG RUKMAWAN, M.KESDIREKTUR