dpmptsp.seruyankab.go.id · 2020. 8. 26. · 7. surat edaran bupati seruyan no. 800...

Standar Pelayanan Publik (SPP)DPMPTSP Kabupaten SeruyanTahun 2019

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (ISP)

NO KOMPONEN KETERANGAN

1. Dasar Hukum

2. Persyaratan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan lapangan 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.

4. Jangka Waktu Pelayanan

5. Biaya/Tarif

6. Produk Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Internet (ISP)

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kotak Saran, Sms center, via telephon dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.

2. Sarana,Prasaranan,dan/atau Fasilitas

- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran. - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin. - Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

telepon, faximili, Genset, meubelair dan areal parkir.

3. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana : 1. Status :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten. 2. Kompetensi umum :

- Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan. - Mampu mengoperasikan komputer.

3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.

10. Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP.

2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor DPMPTSP sebanyak 2 kali dalam setahun.

11. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang. 2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.

12. Jaminan Pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.

2. Melakukan penilaian kinerja staf pelaksana perijinan setiap tahun dalam hal disiplin dan tertib administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN REKOMENDASI USAHA WARUNG INTERNET


1. Dasar Hukum

2. Persyaratan




5. Biaya/Tarif

6. Produk Pelayanan Rekomendasi Usaha Warung Internet










10. Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik

yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP.









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN REKOMENDASI MEDIA ONLINE


1. Dasar Hukum

2. Persyaratan




5. Biaya/Tarif

6. Produk Pelayanan Rekomendasi Media Online.










STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI


1. Dasar Hukum

2. Persyaratan




5. Biaya/Tarif

6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi



8.

Sarana,Prasaranan,dan/atau Fasilitas






3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab.

- Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.




11. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang. 2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang. 6. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN FERY


1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Permen Perhubungan nomor KM 58 tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

5. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;

6. Perda Kabupaten Seruyan nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;

7. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

2. Persyaratan Baru: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Surat kuasa dan Fotocopy KTP apabila pengurusan di

wakilkan; 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab kapal dan Kapten

Kapal; 4. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 4. Peninjauan lapangan. 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


7 (tujuh) Hari Kerja.

5. Biaya/Tarif Sesuai peraturan yang berlaku.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Dokumen Kapal.









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PENUMPUKAN / LOGPON


1. Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;


2. Persyaratan

Baru: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Fotocopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan; 3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan

diwakilkan; 4. Fotocopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang disertai

dengan Pengesahan Badan Hukum; 5. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur dan

Perusahaan; 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan; 7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau

menguasai kendaraan minimal 5 (lima) Unit; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan

fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor (denah lokasi parkir dan foto lokasi parkir);

9. Alas hak/bukti kepemilikan lahan dan surat pinjam pakai/ sewa jika bukan milik sendiri (fotocopi sertifikat atau surat keterangan tanah lainnya);

10. Fotocopi STNK kendaraan dan Buku Uji Kendaraan; 11. Semua Pesyaratan dibuat Rangkap 2 (dua).

Perpanjangan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan

diwakilkan; 3. Fotocopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab

Perusahaan; 4. Fotocopi STNK dan Buku Uji Kendaraan; 5. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur

dan Perusahaan; 6. Fotocopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang

disertai dengan Pengesahan Badan Hukum; 7. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

Perubahan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Fotocopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;

3. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan di wakilkan;

4. Fotocopi STNK dan Buku Uji Kendaraan; 5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau

menguasai minimal 5 (lima) kendaraan; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan

fasilitas penyimpan kendaraan bermotor ( Denah lokasi parkir dan foto lokasi parkir);

7. Izin Angkutan lama (Asli); 8. Rekomendasi Pertimbangan teknis dari Dinas

Perhubungan Kabupaten; 9. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).





5. Biaya/Tarif Gratis/Tidak dipungut biaya.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Penumpukan / Logpon.














STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG







6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.



2. Persyaratan


diwakilkan; 4. Fotocopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang

disertai dengan Pengesahan Badan Hukum; 5. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur dan





10. Fotocopi STNK kendaraan dan Buku Uji Kendaraan; 11. Semua Pesyaratan dibuat Rangkap 2 (dua). Perpanjangan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan




disertai dengan Pengesahan Badan Hukum; 7. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua). Perubahan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Fotocopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan; 3. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan di

wakilkan;











6. Masa Berlaku Izin

1 (satu) tahun

7. Produk Pelayanan

Dokumen Izin Usaha Angkutan Barang.






10. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana : 1. Status :




11. Pengawasan

Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik



12. Jumlah Pelaksana

1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang. 2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.

13. Jaminan Pelayanan

Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi.

14

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

(ANDALALIN)







6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.



2. Persyaratan


diwakilkan; 4. Fotocopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang

disertai dengan Pengesahan Badan Hukum; 5. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur dan





10. Fotocopi STNK kendaraan dan Buku Uji Kendaraan; 11. Semua Pesyaratan dibuat Rangkap 2 (dua). Perpanjangan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan




disertai dengan Pengesahan Badan Hukum; 7. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

Perubahan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Fotocopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;

3. Surat Kuasa dan Fotocopi KTP apabila Pengurusan di wakilkan;











6. Produk Pelayanan Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).














12. Jaminan Pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan

pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN PEDALAMAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:


3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;


5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi Perijinan Dokumen Kapal dan Fasilitas Angkutan Sungai dan Danau;


2. Persyaratan Baru: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat kuasa dan fotocopi KTP apabila pengurusan

diwakilkan; 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 4. Surat Keterangan Kepemilikan; 5. Surat Keterangan Sehat (Kapten kapal); 6. Pas Photo uk. 3x4 (2 lembar); 7. Semua Pesyaratan dibuat rangkap 2 (dua). Perpanjangan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat kuasa dan fotocopi KTP apabila pengurusan

diwakilkan; 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 4. Pas Photo uk. 3x4 (2 lembar); 5. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua). Perubahan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-; 2. Surat kuasa dan fotocopi KTP apabila pengurusan

diwakilkan; 3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 4. Surat Keterangan Kepemilikan; 5. Surat Keterangan Sehat (Kapten kapal); 6. Pas Photo uk. 3x4 (2 lembar); 7. Semua Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 4. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 5. Penyerahan SK / Izin.



5. Masa Berlaku Izin 1 (satu) tahun


7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman.






10.

Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana : 1. Status :














STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SIUP BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;



5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 49/PERMEM-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 3/PER-MEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembumidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha;

8. Intruksi Bupati Seruyan Nomor: 753 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

9. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lngkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Seruyan.

2. Persyaratan A. BARU :

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab korporasi/ pemilik parpor pemohon yang berlaku pemilik;

2. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Fc. KTP pengurus (jika tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

3. Rencana Usaha meliputi; - Rencana kegiatan usaha - Rencana tahapan kegiatan - Rencana teknologi yang digunakan - Sarana Usaha yang dimiliki - Rencana pengadaan sarana usaha - Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan - Rencana pembiayaan

4. Fc. NPWP pemilik atau korporasi dengan menunjukkan aslinya;

5. Surat keterangan domisili usaha; 6. Fc. Akte Pendirian perusahaan dan semua

perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan hukum dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

7. Fc. Izin Lokasi, dengan mencantumkan luasan dan Titik Koordinat;

8. Fc. Izin Lingkungan (Amdal/ UKL-UPL/ SPPL); 9. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2

lembar dan specimen tanda tangan; 10. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau

penanggung jawab korporasi yang menyatakan

kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 11. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 12. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.

B. PERUBAHAN



3. SIUP yang akan diubah; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau

penaggungjawab korporasi yang menyatakan: – Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan

dalam SIUP; – Kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

5. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

6. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut

C. PERPANJANGAN



3. SIUP yang akan diregistrasi ulang; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau

penanggung jawab korporasi yang menyatakan; - Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan

dalam SIUP; - Kebenaran data dan informasi yang disampaikan;


6. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut;

D. PENGGANTIAN



3. SIUP Asli (jika rusak) 4. Surat keterangan hilang dari kepolisian dan Fc.SIUP

(jika Hilang) 5. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau

penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;



1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Pemeriksaan lapangan. 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


14 (empat belas) Hari Kerja

5. Biaya/Tarif Berbayar

6. Masa Berlaku 5 Tahun

7. Produk Pelayanan Dokumen SIUP Bidang Pembudidayaan Ikan .

8. Pengaduan, Saran dan Masukan

Kotak Saran, Sms center, via telp dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.










12. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang.

2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.



14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)


1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan;




2. Persyaratan 1. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan SKA bermaterai 6000;

2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengirim dengan menunjukkan aslinya;

3. Surat kuasa dan Fc. KTP pengurus (jika tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

4. Fc. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Tanda Pendaftaran Kegiatan Perikanan (TPKP);

5. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut;




3 (tiga) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Gratis

6. Masa Berlaku 1 (satu) kali pengiriman.

7. Produk Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Asal.






DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“MEMbEriKAN PELAYANAN sEsUAi dENgAN sTANdAr PELAYANAN

YANg TELAH diTETAPKAN dAN AKAN MELAKUKAN PErbAiKAN sEcArA TErUs MENErUs”

Kuala Pembuang, Kepala Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TTD

MOTTO PELAYANAN

JANJi PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDUPHP)







6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 72/Permen-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikasi kelayakan Pengolahan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 67/PERMEN-KP/2018 Tentang Pengolahan Ikan;




2. Persyaratan 1. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan TDUPHP bermaterai Rp. 6.000;

2. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan komitmen untuk memenuhi ketentuan TDUPHP;

3. Rencana Usaha meliputi : – Jenis Usaha; – Sumber dan nilai investasi; – Jenis dan asal bahan baku; – Wilayah pemasaran;

4. Izin lokasi; 5. Izin lingkungan (tidak dipersyaratkan apabila lokasi

usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, industri atau perdagangan bebas dan perubahan bebas serta usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib memiliki AMDAL atau usaha yang tidak wajib memiliki UKL-UPL);

6. Izin Mendirikan Bangunan/IMB (tidak dipersyaratkan apabila lokasi berada dalam kawasan ekonomi khusus, industri atau perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan/estante regulation serta merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional);

7. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha/penanggungjawab;


9. Surat Keterangan Domisili Usaha;

10. Bukti registrasi kepesertaan JKN-JKS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

11. NPWP; 12. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)



1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Pemeriksaan ke lapangan. 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


5 (lima) hari kerja


6. Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

7. Produk Pelayanan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP).


















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA PENCATATAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (TPKPI)







6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;





1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab / pengurus;

2. Surat kuasa dan Fc. KTP pengurus (jika tidak dapat mengurus perizinan sendiri)

3. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal/ penanggung jawab yang menyatakan hanya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT, yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan;


5. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.

B. PERUBAHAN



3. TPKPI Asli 4. Jenis perubahan yang diminta dengan dilampirkan

bukti pendukung. 5. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;


C. PERPANJANGAN



3. TPKPI Asli 4. Surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat

perubahan kepemilikan kapal pengangkut ikan dan/ atau mesin..

5. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

6. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonandan disusun sesuai nomor urut;

D. PENGGANTIAN



3. TPKPI Asli (jika rusak) 4. Surat keterangan hilang dari kepolisian (jika hilang) 5. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 6. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)


3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 4. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 5. Penyerahan SK / Izin.


5 (lima) Hari Kerja.


6. Biaya/Tarif Gratis.

7. Produk Pelayanan Dokumen Tanda Pencatatan Kapal Penangkut Ikan (TPKPI).









3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin.

- Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.












STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)




3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korups;







1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggungjawab;


3. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan;

4. Surat Keterangan Domisili Usaha; 5. Fc. Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL); 6. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 7. NPWP; 8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)


B. PERUBAHAN

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha/ pemilik;


3. TPUPI Asli; 4. Jenis Perubahan yang diminta (bukti terlampir); 5. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut dan disusun sesuai nomor urut

C. PERPANJANGAN

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggungjawab;


3. Fc. TPUPI yang diperpanjang; 4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- dari pemilik

bahwa tidak terdapat perubahan dalam Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan kepemilikan usaha;


6. NPWP; 7. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut;

D. PENGGANTIAN

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha/ pemilik;


3. TPUPI Asli (jika rusak); 4. Surat keterangan hilang dari kepolisian dan Fc.

TPUPI (jika hilang); 5. Surat keterangan bermaterai cukup tentang atas

kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 6. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.




5 (lima) Hari Kerja



7. Produk Pelayanan Dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).









3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah.

- Jujur. - Teliti. - Kerjasama.












STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)





4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;


6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 57/PER-MEN/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 30/PER-MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;


8. Intruksi Bupati Seruyan Nomor: 753 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.


1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan;


3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang

menyatakan : - Kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan

ukuran paling besar 5 GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan;

- Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan;

5. Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.

B. PERUBAHAN



3. Fc. Bukti Pencatatan Kapal; 4. Keterangan jenis perubahan yang diminta (ex:

kepemilikan kapal, alat penangkapan ikan, mesin kapal);

5. Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut

C. PERPANJANGAN



3. Fc. Bukti Pencatatan Kapal yang diperpanjang; 4. Surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal

penangkap ikan tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan mesin kapal;

5. Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut

D. PENGGANTIAN



3. Fc. Bukti Pencatatan Kapal Asli (jika rusak); 4. Surat keterangan hilang dari kepolisian (jika hilang); 5. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran

data dan informasi yang disampaikan; 6. Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat

permohonan dan disusun sesuai nomor urut







7. Produk Pelayanan Dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).










11. Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari

dengan penerapan SKP. 2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor DPMPTSP

sebanyak 2 kali dalam setahun.









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN AIR MINUM DALAM KEMASAN




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

4. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib;

6. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 800/153/DISPENDA/III/2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin Usaha.

2. Persyaratan Persyaratan Izin Air Minum Dalam Kemasan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. NPWP; 6. Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI) 7. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 9. Sertifikat Izin Produksi dari BPOM, Standar Nasional

Indonesia (SNI) bisa juga ditambahakan dengan Sertifikat Halal dari MUI, KAN, ISO 9000 dan sertifikat lain yang terkait;

10. Surat Keterangan Domisili; 11. Izin Lingkungan (UKL-UPL/Amdal); 12. Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengambilan

Air; 13. Advice Planning (PA) dari pihak terkait.


Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Presentasi 4. Verifikasi lapangan (bila diperlukan) 5. Review teknis 6. Penerbitan Rekomendasi 7. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 8. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 9. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 10 (Sepuluh) hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Air Minum Dalam Kemasan.

8. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan Kotak Saran, Sms center, via telp dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.


- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran. - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin.

- Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK TEKNISI TRANSFUSI



2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;


4. Permenpan Nomor 005 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transpusi Darah dan Angka Kreditnya;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik.


7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transpusi Darah;


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah pendidikan transfusi yang disahkan oleh

pimpinan penyelenggara pendidikan; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) yang masih berlaku dan

dilegalisir asli/surat pernyataan dari organisasi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR berlaku paling lama 6 bulan);

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik; 5. Surat rekomendasi aktif bekerja di puskesmas; 6. Fc. Izin operasional institusi tempat bekerja; 7. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) ; 9. Fc. kartu anggota organisasi profesi; 10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 11. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)

kecuali surat permohonan dan pas photo.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Presentasi 4. Verifikasi lapangan (bila diperlukan) 5. Review teknis 6. Penerbitan Rekomendasi 7. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 8. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 9. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun.

7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Teknisi Transfusi



9. Sarana,Prasaranan,dan/ - Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran.

atau Fasilitas - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin. - Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

telepon, faximili, Genset, meubelair dan areal parkir. -
















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI (Apoteker)





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga kefarmasian.


6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;


2. Persyaratan Persyaratan Tenaga Apoteker : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 3. Fc. Ijazah Apoteker yang berlaku; 4. Fc. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai izin yang diajukan; 5. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat

keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 8. Surat izin dari Pimpinan instansi/sarana pelayanan

kesehatan tempat nakes dimaksud bekerja; 9. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

10. Izin sarana / BAPT untuk praktek bekerja disarana; 11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 12. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap






6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Tenaga Farmasi (Apoteker)



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI (Asisten Apoteker)





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Ijin Praktik dan Izin Kerja Tenaga kefarmasian;


6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;


2. Persyaratan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 3. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang berlaku; 4. Fc. Surat Tanda Registrasi (STRTTK) dari dinas Kesehatan

Provinsi dilegalisir sesuai izin yang diajukan; 5. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat



7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 8. Surat izin dari Pimpinan instansi/sarana pelayanan

kesehatan tempat nakes dimaksud bekerja; 9. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

10. Gambar/Denah 11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 12. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap


Perpanjangan : ( Tambahan Untuk Perpajangan )

1. Surat Keputusan/Izin lama dilampirkan.





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Izin Prakyek Tenaga Farmasi (Asisten Apoteker)













2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemeroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.


pemerosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK ASISTEN PENATA ANASTESI







6. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai izin yang

diajukan; 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 6. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) dan 3x4 (2

lembar); 8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat

keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 10. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)

kecuali surat permohonan dan pas photo





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Asisten Penata Anastesi






10. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana :

1. Status : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten.

2. Kompetensi umum : - Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan. - Mampu mengoperasikan komputer.













STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK BIDAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulik;

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.


4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik;


6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;


2. Persyaratan Persyaratan Praktek Bidan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir; 3. Surat Tanda Registrasi Bidan; 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5. Surat persetujuan atasan, bila dalam melaksanakan

masa bakti atau pegawai negeri pada sarana kesehatan; 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 7. Fc. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) dan 3x4

sebanyak (2 lembar); 9. Melampirkan foto tempat praktik beserta peralatannya;

10. Surat Izin Praktik lama; 11. Rekomendasi penerbitan (SIKB, SIPB, SIPP, SIKP, SIPD); 12. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)

kecuali surat permohonan dan pas photo 3. Sistem, Mekanisme dan




6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Bidan






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS





4. KMK No 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktek fisioterapi.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik



2. Persyaratan Persyaratan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah dan Transkip Nilai Pendidikan Fisioterafpis; 3. Fc. STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 6. Fc. Kartu keanggotaan dari masing-masing profesi; 7. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 9. Surat Izin Praktik lama; 10. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

12. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua) kecuali surat permohonan dan pas photo.



4. Jangka Waktu Pelayanan 5 (Tiga) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Fisioterapis






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS







6. PMK RI No. 45 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis.


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Pendidikan Psikologis Klinis dilegalisir; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi Psikolog Klinis (STRPK) yang

masih berlaku dan dilegalisir asli; 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik; 5. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 6. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) ; 7. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat

keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat psikolog klinis praktiknya:

8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 9. Rekomendasi dari organisasi profesi; 10. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)






6. Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Psikolog Klinis.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ADMINKES





4. Permenpan Nomor 42 Tahun 2000 tentang jabatan fungngsional Administrator Kesehatan ;

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan nomor 251/2001 dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 168/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional Administrasi Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan;



B Persyaratan 1. Inpassing diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT saat di tetapkan Kepmen PAN dengan Persyaratan tertentu;

2. Pengangkatan pertama dengan persyaratan : Formasi/kebuthan, Status sudah PNS, Ijasah sesuai dengan persyaratan (S-I), telah mengikuti diklat fungsional, Usia 5 tahun sebelum batas pensiun, unsur penilaian dalam DP3 dengan nilai baik dalam satu tahun terakhir;

3. Alih jabatan : Menuhi syarat pengangkatan pertama, memiliki pengalaman dalam bidang tugas pokok minimal satu tahun, pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki, jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

4. Fc. Pengangkatan SK sebagai calon PNS; 5. Fc. Pengangkatan SK sebagai PNS; 6. Surat pernyataan memilih jabatan fungsional; 7. Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan

structural atau fungsional lain.





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Tenaga Kesehatan Adminkes.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN OKUPASI TERAPI






5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Okupasi Terafis;



2. Persyaratan Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) sesuai izin yang

diajukan; 4. Fc. STROT; 5. Fc. SIPOT/SIKOT ( bagi pelayanan praktek mandiri); 6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan




11. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 12. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 13. Gambar / Denah Lokasi 14. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)






6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun.

7. Produk Pelayanan Dokumen Izin praktek tenaga kesehatan Okupasi terapi.




- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran. - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin. - Ruang tunggu.

- TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN PEMBIMBING MASYARAKAT








B Persyaratan . Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai izin yang






kecuali surat permohonan dan pas photo. 13.





6. Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Tenaga Kesehatan Pembimbing

Masyarakat.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN PENYULUH MASYARAKAT


1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;





B Persyaratan Persyaratan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah; 3. STR / surat keterangan dari organisasi profesi bahwa

yang bersangkutan dalam proses pengurusan STR (berlaku paling lama 6 bulan);

4. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin

praktek; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja; 7. Rekomendasi dari organisasi profesi; 8. Rekomendasi dari dinas kesehatan; 9. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) dan 3x4 (2

lembar);





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun

7. Produk Pelayanan Dokumen Izin praktek tenaga kesehatan Penyuluh Masyarakat.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN SANITARIAN






5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pekerjaaan Tenaga Sanitarian;



8.

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Legalisir; 3. Fc. STRTS; 4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat

izin praktek; 5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitasi

pelayanan kesehatan yang bersangkutan; 6. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi; 7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 8. Rekomendasi dari HAKLI; 9. SIKTS pertama (untuk pemohon yang kedua); 10. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 11. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) dan 3x4 (2

lembar); 12. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)







7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Tenaga Kesehatan Sanitarian.





- TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi), telepon, faximili, Genset, meubelair dan areal parkir.
















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN PEMBIMBING

KESEHATAN KERJA




3. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;


2. Persyaratan a. Persyaratan Umum : 1. Tersedianya Formasi; 2. Sudah diangkat sebagai PNS; 3. Tidak sedang menduduki jabatan stuktural/fungsional; 4. Telah dan sedang melakukakan tugas upaya kesehatan

kerja; 5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam

DP3 dan atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

6. Surat pernyataan memilih jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja.

b. Persyaratan teknis : 1. Berijasah paling rendah sarjana/diploma IV/sarjana

terapan dibidang kesehatan; 2. Bagi sarjana (SI)/diploma IV/sarjana terapan dibidang

kesehatan kerja dibuktikan dengan transkrip nilai dan atau ijazah;

3. Bagi sarjana kesehatan harus mempunyai sertifikat pelatihan dibidang kesehatan kerja;

4. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang llla.

c. Kelengkapan berkas : 1. Fc. Kartu pegawai; 2. Fc. Ijasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang; 3. Fc. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 4. Fc. DP3 atau SKP satu tahun terakhir; 5. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas upaya

kesehatan kerja dari pejabat yang berwenang asli (paling rendah pejabat eselon III);

6. Asli surat pernyataan memilih jabatan pembimbing kesehatan kerja dari PNS yang bersangkutan.






7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Tenaga Kesehatan Pembimbing Kesehatan Kerja.





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI






5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Teknisi Gigi;



2. Persyaratan Persyaratan Umum : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) sesuai izin yang

diajukan dilegalisir; 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 6. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) dan 3x4 (2



9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 10. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Gambar / Denah Lokasi; 12. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)







7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Teknisi Gigi



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK NUTRISIONIS






5. PMK No 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi;



2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai izin yang











Masa Berlaku 5 (lima) Tahun

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Nutrisionis





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik.



2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-

2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) sesuai izin yang






kecuali surat permohonan dan pas photo 3. Sistem, Mekanisme dan


4. Jangka Waktu Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja



7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Penata Anastesi.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK PERAWAT







6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2018 tentang Keperawatan;


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah dan Transkip Nilai; 3. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 4. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 5. Fc. Kartu keanggotaan dari masing-masing profesi; 6. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 8. Surat Izin Praktik lama; 9. Fc. Kartu anggota organisasi profesi; 10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 11. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)






6. Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Perawat






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2012 tentang penyelengaraan pekerjaan perawat gigi;



2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) sesuai izin yang












7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Perawat Gigi





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER UMUM (IZIN PRAKTEK DOKTER, IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER SPESIALIS GIGI)





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu tanda Penduduk (KTP); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan

KTP orang yang diberi kuasa; 5. Fc. Izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan tempat

pemohon bekerja; 6. Surat Izin Praktek (SIP) dokter umum (di fasilitasi

kesehatan) terdahulu; 7. Fc. STR dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh

kedoteran Indonesia yang masih berlaku; 8. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat



10. Surat Keterangan dari pimpinan bagi PNS/TNI/POLRI; 11. Pas photo berwarna ukuran 4x6 3 lembar dan 3x4

sebanyak 2 lembar; 12. Fc. Ijazah dan Transkip Nilai; 13. Surat keterangan Berbadan Sehat; 14. Fc. Kartu anggota profesi; 15. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap






6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Perorangan Dokter Umum

(Izin Praktek Dokter, Izin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK PRANATA LABS







6. Permenkes RI NO 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi lab medik;


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 3. Fc. Surat Tanda Regestrasi (STR) sesuai izin yang












7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Pranata Labs.





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER



2. Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;


4. PMK RI NO. 357/MENKES/V/2006 tentang registrasi dan Izin Kerja Radiografer;




2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. SIR; 3. Fc. Ijasah Radiografer yang disahkan oleh Pimpinan

Penyelenggara Radiografer;; 4. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter

yang memiliki SIP; 5. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 6. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar); 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada saran yang bersangkutan.

8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 9. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)







7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Radiografer .







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTEK REKAM MEDIS




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah dilegalisir; 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin

praktek; 4. Fc. STR perekam medis; 5. Surat keterangan mempunyai tempat kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan; 6. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 8. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 9. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 10. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)







7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Rekam Medis.







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN APOTEK





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Izin Apotek.

5. Peraturan Menteri Kesehanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;


2. Persyaratan Persyaratan Izin Apotek : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Seorang apoteker pengelola apotek selaku pimpinan

Apotek; 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 4. Akta Notaris perjanjian kerjasama apoteker dengan

pemilik sarana Apotek; 5. NPWP pemilik sarana Apotek; 6. Daftar asisten apoteker dengan melampirkan ijasah dan

surat izin kerja serta surat pernyataan kesediaan bekerja di apotek tersebut;

7. Daftar terperinci alat kelengkapan apotek; 8. Surat pernyataan apoteker pengelola apotek tidak bekerja

pada perusahaan lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotek lain;

9. Surat izin atasan (bagi PNS dan pegawai instansi pemerintah lainnya);

10. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan obat;

11. Surat rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI);

12. Demah Lokasi Apotek; 13. Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan; 14. Memiliki Izin Klinik Jika dilokasi apotik terdapat praktek

dokter lebih dari 2 dokter; 15. Surat Kuasa foto copy KTP Penerima Kuasa bagi

pemohon yang mengurus izinnya melalui jasa pihak lain; 16. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap.



4. Jangka Waktu Pelayanan 14 (empat belas) hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun.

7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Apotek





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN EDAR ALAT-ALAT KESEHATAN




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.03/I/769/2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.


2. Persyaratan Persyaratan Edar Alat Kesehatan Untuk Import : 1. Surat Kuasa sebagai sole agent atau sole distributor yang

diberikuasa mendaftar produk Alat-Alat Kesehatan dari prinsipal/pabrik asal yang di legalisasi KBRI setempat. Ketentuan LOA/ Surat Kuasa : a. Harus mencantumkan nama dagang dan nama jenis

produk yang diizinkan untuk di ageni. b. Minimal masa berlaku LOA adalah 2 tahun. c. Bisa berasal dari pabrik asal/prinsipal atau

refresentatif/kantor perwakilan, dilengkapi dengan surat keterangan hubungan atau kerjasama/penunjukan antara pabrik asal atau principal dengan refresentatif.

d. Distributor agreement/perjanjian kerjasama diperlukan jika LOA kurang dari 2 (dua) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku ke agenan. Istilah yang dapat diterima dalam surat penunjukan : - Sole agent, Exclusive Distributor, Sole Distributor. - Refresentative (perwakilan/cabang), Distributor

dan non exclusive distributor diperbolehkan tetapi harus dilengkapi surat kuasa untuk mendaftar dari principal/pabrik dan menyebutkan nama produk yang terdaftar.

2. Certifikate of free sale (CFS) : a. Mencantumkan :

- Nama dan jenis produk alat-alat kesehatan telah diproduksi/didaftar (nama pabrik) dan beredar di negara asal.

- Nama pabrik/legal manufacturer. b. Dikeluarkan oleh kementerian kesehatan setempat

atau instansi berwenang di negara asal. c. Masa berlaku.

3. Sertifikat ISO 9001 pabrik. 4. SIUP/Izin Usaha BPKM dan NPWP. 5. Surat pernyataan melepas keagenan dikeluarkan oleh

pimpinan perusahaan importir Alat-alat kesehatan dan mencantumkan nama produk dan nama serta alamat pabrik, bermaterai Rp. 6000,-

6. Surat pernytaan setuju memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaat dan bersedia ditolak apabila dokumen/data yang diupload adalah tidak sesuai asli dan atau berkas tidak memenuhi persyaratan, bermaterai Rp. 6000,-

Persyaratan Untuk Dalam Negeri : 1. Setifikat produksi yang dikeluarkan oleh Menteri

Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sertifikat produksi : a. Masuh berlaku. b. Mencantumkan jenis produk yang akan di daftar.

2. Paten Merek.

a. Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang masi berlaku dan mencantumkan nama pemilik merk sesuai dengan nama perusahaan atau pimpinan perusahaan.

b. Surat pernyataan bersedia melepas merk dan mengembalikan izin edar jika belum memiliki paten merk atau masih dalam proses pendaftaran diatas materai Rp. 6000,-

c. Untuk produk OEM (original Equipment manufacturer). Jika nama pemilik merk tidak sesuai, lampirkan surat penunjukan/kuasa penggunaan merk bermaterai Rp. 6000,-

3. Surat perjanjian kerjasama untuk produk makloon/lisensi.

4. Surat pernyataan setuju memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaat dan bersedia ditolak apabila dokumen/data yang diupload adalah tidak sesuai asli dan atau berkas tidak memenuhi persyaratan. Surat pernyataan ditandatangani oleh Direktur/ Penanggungjawab teknis yang tercantum pada Sertifikat Produksi bermataerai Rp. 6000,-



4. Jangka Waktu Pelayanan 7 (Tujuh) Hari


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Edar Alat-Alat Kesehatan.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN KLINIK




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik




2. Persyaratan A. Persyaratan Umum : 1. Surat permohonan Rp. 6000; 2. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha; 3. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Surat pernyataan kesanggupan membina 2 posyandu dan

UKS (SD/MI) yang dketahui oleh Kepala puskesmas Setempat;

5. Fotocopy bukti hak kepemilikan tanah atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan atau surat kontrak minimal 5 tahun;

6. Daftar sarana alat-alat kedokteran dan sarana obat-obatan yang digunakan;

7. Profil Klinik meliputi struktur organisasi Kepengurusan, Tenaga- Tenagaan, Sarana prasarana dan Peralatan Serta Pelayanan yang akan diberikan;

8. Denah ruangan dan denah lingkungan menggambarkan lokasi klinik;

9. Penanggungjawab dan pelaksana harian melengkapi : - Fc. KTP Yang Berlaku; - Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai

penanggungjawab institusi atau pelaksana harian; - Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung

tempat kerja; - Fc. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari

POLRI Bagi Pegawai swasta (pelaksana Harian); - Fc. SIP Dokter, SIK Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan

lain yang masi berlaku; 10. Fc. Rekomendasi Dokumen Lingkungan (UKL/,UPL dan

SPPL); 11. Surat kerjasama pengelolaan limbah medis dengan

institusi yang telah mendapatkan izin dari Menteri lingkungan hidup ( Kecuali Izin Balai Konsultasi Gizi).

B. Persyaratan Khusus : 1. Dokter Penanggungjawab Dokter Spesialis/Dokter gigi

Spesialis; 2. Tenaga Perawat/Tenaga Kesehatan; 3. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian; 4. Ahli Gizi (bagi penyelenggaraan rawat inap); 5. Tenaga Administrasi/Tenaga lain; 6. Ada Ruang Rawat Inap minimal 5 tempat tidur (bagi yang

menyelenggarakan rapat inap).

C. Persyaratan Khusus Klinik Pratama : 1. Dokter Penanggungjawab Dokter Umum/Dokter gigi; 2. Tenaga Teknis Kefarmasian; 3. Tenaga Administrasi/Tenaga lain;


Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Presentasi 4. Verifikasi lapangan 5. Review teknis 6. Penerbitan Rekomendasi 7. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 8. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 9. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 7 (Tujuh) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional Klinik


















15. Evaluasi Kinerja

Pelaksana 1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi

pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.


STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (IMRS)





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin Rumah Sakit Umum.



2. Persyaratan Syarat Izin Mendirikan Rumah Sakit : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Studi Kelayakan; 3. Master Plan; 4. Detail engineering design; 5. Studi Kepemilikan; 6. Rekomendasi Izin Mendirikan; 7. Persyaratan Pengolahan Limbah; 8. Luas Tanah dan Sertifikatnya; 9. Penamaan; 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 11. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Presentasi 4. Verifikasi lapangan 5. Review teknis 6. Penerbitan Rekomendasi 7. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 8. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 9. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 15 (Lima Belas) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS).









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin Rumah Sakit Umum.



2. Persyaratan Persyaratan Izin Operasional Penetapan Kelas Rumah Sakit : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Sarana dan Prasarana :

• Bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;

• Bangunan atau ruangan inap; • Bangunan atau ruangan kamar operasi; • Bangunan Instalasi penunjang medik yaitu

laboratorium dan radiologi; • Bangunan sarana rumah sakit yaitu gudang dan

bengkel; • Bangunan rawat inap yang jumlah kapasitas tempat

tidurnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan;

• Bangunan ruang administrasi, ruang tenaga medis dan tenaga kesehatan lain;

• Bangunan non medis yaitu ruang dapur dan ruang cuci;

• Taman, halaman dan tempat parkir; • Bangunan-bangunan lain yang diperlukan; • Surat iin tempat usaha/lokasi; • Surat izin gangguan; • Surat izin mendirikan Bangunan; • Rekomendasi dari Dinas/Kantor Pemadam Kebakaran;

3. Standar Lingkungan: • Pengelolaan Limbah Padat; • Pengelolaan Limbah Cair • Pengelolaan Limbah Gas; • Pengelolaan Limbah Infeksius; • Pengelolaan Limbah Biologi

4. Standar Peralatan: • Peralatan medis terdiri dari: diagnostik, penunjang

diagnostik,terapi; • Peralatan non medis

5. Sumber Daya Manusia: • Tenaga Medis; • Tenaga Paramedis; • Tenaga kesehatan lainnya

6. Standar administrasi dan manajemennya 7. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap;


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Presentasi 4. Verifikasi lapangan 5. Review teknis 6. Penerbitan Rekomendasi 7. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 8. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 9. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 48 (empat puluh delapan hari) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah

Sakit.



















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN OPERASIONAL KLINIK BERSALIN




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.



2. Persyaratan Persyaratan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. KTP Pemohon; 3. Fc. NPWP Perorangan/Badan Usaha; 4. Fc. Rekomendasi Dokumen Lingkungan (UKL/UPL/SPPL); 5. Fc. Akte Notaris; 6. Fc. Sertifikat Tanah (Surat Kontrak Bagi Yang Menyewa

Bangunan Minimal 5 Tahun); 7. Fc. IMB; 8. Profil Klinik; 9. Surat Penunjukan Dokter Yang Bertanggungjawab; 10. Surat Kesanggupan Membina 2 posyandu dan 1 sekolah

UKS (SD/MI) Yang Diketahui Oleh Kepala Puskesmas; 11. Kerja sama Pengelolaan Limbah; 12. Pas Foto Pimpinan Ukuran 4x6 sebanyak 2 Lembar; 13. Daftar Sarana alat-alat Kedokteran dan Sarana Obat-

obatan; 14. Daftar Tenaga Medis dan Non Medis Serta Penunjang

Lainnya; 15. Denah Ruangan dan Denah Lingkungan; 16. Pengawasan atau Penanggungjawab (Dokter/Dokter

Spesialis Pada Klinik Bersalin dilengkapi); 17. Surat Kuasa Asli Bermaterai Bagi yang Menguasakan

Pengurusan Izin Kepada Orang Lain; 18. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)

kecuali surat permohonan dan pas photo. Perpanjang : 1. Fc. KTP Pemohon; 2. Fc. Surat Izin Yang Telah Habis Masa Berlakunya; 3. Surat Penunjukan Dokter Yang Bertanggungjawab; 4. Surat Kesanggupan Dokter Yang Bertanggungjawab; 5. Pas Foto Pimpinan Ukuran 4x6 sebanyak 2 Lembar; 6. Fc. Ijasah Pimpinan; 7. Daftar Sarana dan Prasarana Tenaga Kesehatan: 8. Daftar Tenaga Medis dan Non Medis Serta Penunjang

Lainnya; 9. Pengawasan atau Penanggungjawab (Dokter/Dokter

Spesialis Pada Klinik Bersalin dilengkapi); 10. Surat Kuasa Asli Bermaterai Bagi yang Menguasakan

Pengurusan Izin Kepada Orang Lain; 11. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua)


Izin Rusak : 1. Fc. KTP Pemegang Izin Yang Masih Berlaku; 2. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian (Khusus

Surat Izin Hilang; 3. Menyerahkan Dokumen Yang Rusak (Khusus Surat Izin

Rusak). 3. Sistem, Mekanisme dan




6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional Klinik Kesehatan.
















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.



2. Persyaratan Persyaratan Izin Operasional Puskesmas : 1. Surat Permohonan Kepala Puskesmas bermaterai Rp.

6000; 2. Fc. Sertifikat Tanah atau Bukti lain Kepemilikan Tanah

yang sah; 3. Fc. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Dokumen Izin Lingkungan; 5. Surat Keputusan dari Bupati terkait dari kategori

Puskesmas; 6. Study Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan

didirikan atau akan dikembangkan; 7. Profil Puskesmas; 8. Data Ketenagaan (struktur organisasi pengurusan tenaga

kesehatan); 9. Data Kelengkapan Puskesmas; 10. Denah Lokasi; 11. Dokumen UKL/UPL; 12. Fc. Kartu keanggotaan dari masing-masing profesi; 13. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 14. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) dan 3x4

sebanyak (2 lembar); 15. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan dan pas fhoto.



4. Jangka Waktu Pelayanan 14 (empat belas) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional Puskesmas




- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran. - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin. - Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi), telepon,

faximili, Genset, meubelair dan areal parkir.
















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN OPERASIONAL UNIT TRANSPUSI DARAH






5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Pemeriksaaan Darah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transpusi Darah;


2. Persyaratan Persyaratan Izin Transpudi Darah : 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,

rencana strategi dan struktur organisasi; 3. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah

bangunan yang diusulkan; 4. Surat pernyataan bersedia mengikuti program

pemantapan mutu eksternal, isi formulir self assessment sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, sumberdaya manusia dan kemampuan pelayanan.



4. Jangka Waktu Pelayanan 15 (Lima belas) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima ) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional Unit Transpusi Darah.







Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN OPTIKAL





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Optikal;



2. Persyaratan Persyaratan Izin Optikal : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. KTP; 3. Fc. NPWP/SIUP/TDP; 4. Pernyataan kesediaan Refraksionis optisien atau

optometris untuk menjadi penaggungjawab pada optikal yang akan didirikan;

5. Fc. STR refraksionis optisien atau optometris; 6. Fc. SIP atau surat keterangan SIP dalam proses

penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP;

7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; 8. Fc.Perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing

bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium; 9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; 11. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 12. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar; 13. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap




4. Jangka Waktu Pelayanan 7 (Tujuh) Hari Kerja .


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Optikal



9. Sarana,Prasaranan,dan/ - Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran.

atau Fasilitas - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin. - Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KESEHATAN




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;




2. Persyaratan Peryaratan Izin Penyelenggaraan Laboratorium :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai

persyaratan minimal yang meliputi bangunan, peralatan, ketenagaan, dan kemampuan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan klasifikasinya;

3. Laboratorium kesehatan harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketenruan sebagai berukut: a. Untuk Laboratorium klinik umum pratama, minimal

seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;

b. Untuk alboratorium klinik umum khusus mikrobiologi, minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;

c. Untuk laboratorium klinik khusus mikrobiologi, minimal seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik;

d. Untuk laboratorium klinik khusus parasitologi, minimal seorang dokter spesialis parasitologi klink;

e. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi;

f. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman 3 tahun;

g. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman 5 tahun;

h. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi atau sarjana kimia, dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan;

i. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana biologi atau sarjana kimia, dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat;

4. Laboratorium kesehatan harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketenruan sebagai berukut: a. Untuk Laboratorium klinik umum pratama, minimal 2

(dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat 1 (satu) orang tenaga administrasi;

b. Untuk Laboratorium klinik umum utama minimal 1 (satu) orang dokter atau sarjana farmasi, 3 (tiga) orang

analisis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;

c. Untuk Laboratorium klinik khusus mikrobiologi minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran atau sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelyanannya, dan 1 (satu) orang analisis kesehatan atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan dibidang pemeiksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat;

d. Untuk laboratorium klinik khusus parasitologi minimal 1(satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lain, 1 (satu)orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi klinik, 1 (satu) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat;

e. Untuk laboratorium khusus patologi anatomi patama, minimal 1 (satu) orang teknis patologi anatomi/analis/sarjana biologi dan 1 orang tenaga administrasi;

f. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya, minimal 2 (dua) orang dokter spesialis patologi anatomi, 3 (tiga) orang teknis patoogi anatomi/analis/sarjana biologi, 1 (satu) orang screener, 3 (tiga) orang tenaga administrasi serta 1 (satu) orang tenaga lainnya;

g. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama, minimal 4 (empat) orang dokter spesialis patologi anatomi, 5 (lima) orang teknis patoogi anatomi/analis/sarjana biologi, 2 (dua) orang screener, 3 (tiga) orang tenaga administrasi serta 2 (dua) orang tenaga lainnya;

h. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama, minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;

i. Untuk laboratorium kesehatan maasyarakan utama minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biokimia, sarjana kimia atau sarjana biologi dan 3 (tiga) orang analis kesehatan, yang 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.

5. Tenaga teknis yang memenuhi ketentuan 6. Izin Mendirikan Bangunan 7. Dokumen UPL/UKL, unit pembuang limbah 8. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 rangkap;





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PRAKTIK PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL

(PIJAT, AKUPUNTUR, MANTRA, DAN JAMU)




3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik;

5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

6. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 800/153/DISPENDA/III/2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin Berusaha.

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Ijazah / sertifikat pengobatan tradisional yang

dimiliki; 3. Surat keterangan Kepala desa / lurah tempat melakukan

pekerjaan sebagai pengobat tradisional; 4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan ; 5. Fc. Kartu Tanda Penduduk; 6. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) ; 7. Surat pengantar puskesmas setempat; 8. Denah lokasi 9. Rekomendasi kejaksaan kabupaten/kota bagi pengobatan

tradisional klasifikasi supranatural dan kantor departemen agama kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pengobatan agama;

10. Semua persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2(dua) kecuali surat permohonan dan pas photo.





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Praktek Pelayanan Pengobatan Tradisional

(Pijat, Akupuntur, Mantra dan Jamu).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN TOKO OBAT





4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Izin Apotek.



2. Persyaratan A. Persyaratan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Seorang apoteker pengelola apotek selaku pimpinan

Apotek’ 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 4. Fc. Akta pendirian perusahaan bagi usaha berbadan

hukum; 5. Akta Notaris perjanjian kerjasama apoteker dengan

pemilik sarana Apotek. 6. NPWP pemilik sarana Apotek; 7. Daftar asisten apoteker dengan melampirkan ijasah dan


8. Daftar terperinci alat kelengkapan apotek; 9. Surat pernyataan apoteker pengelola apotek tidak bekerja

pada perusahaan lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotek lain;

10. Surat izin atasan (bagi PNS dan pegawai instansi pemerinyah lainnya);

11. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan obat;

12. Surat rekomendasi dari ISFI; 13. Denah lokasi dan denah bangunan; 14. Surat kuasa asli bermaterai bagi yg menguasakan

kepengurusan kepada orang lain. B. Persyaratan perpanjangan : 1. Fc. KTP pemohon/penanggungjawab dan asisten apoteker

yang baelaku; 2. Seorang apoteker pengelola apotek selaku pimpinan

Apotek’ 3. Daftar asisten apoteker dengan melampirkan ijasah dan


4. Surat kuasa asli bermaterai bagi yg menguasakan kepengurusan kepada orang lain.

C. Persyaratan Izin Hilang atau Rusak : 1. Fc. KTP pemegang izin yang masih berlaku; 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (khusus

untuk surat izin yang hilang);

3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk surat izin yan rusak).



4. Jangka Waktu Pelayanan 14 (Empat Belas) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Toko Obat.
















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN USAHA IZIN INDUSTRI (IUI) RUMAH TANGGA PANGAN



2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1464/menkes/per/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik;


6. Peraturan Menteri Kesehanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.


2. Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kantor

Camat/Lurah; 4. Denah Lokasi Bangunan Usaha; 5. Pas foto pemilik usaha rumahan 4x6 sebanyak 3 (tiga)

lembar; 6. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan; 7. Semua persyaratan masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap

kecuali surat permohonan dan pas foto.





6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Rumah Tangga Pangan.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI





4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam;



1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak

dapat mengurus perizinan sendiri). 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan / pengurus. 4. Fc. Akta pendirian badan usaha beserta

perubahannya (apabila ada). 5. Fc. Surat pengesahan badan usaha dari Kementerian

Koperasi dan UKM. 6. Fc. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening

tabungan an. Koperasi (pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS).

7. Fc. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/ USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/ USPPS koperasi Koperasi (pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS).

8. Rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.

9. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/ USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya.

10. Nama dan riwayat hidup pengurus , pengawas dan calon pengelola.

11. Fc. IMB/ bukti kepemilikan bangunan. 12. Fc. NPWP an.Koperasi. 13. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya. 14. Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan

rekomendasi MUI. 15. Fc. Sertifikat pendidikan dan pelatihan bagi pengelola

koperasi. 16. Fc. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 17. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan. 18. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 19. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha). 20. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan.

B. PEMBUKAAN KANTOR CABANG


dapat mengurus perizinan sendiri). 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan / pengurus 4. Fc. Akta pendirian badan usaha beserta

perubahannya (apabila ada). 5. Fc. Surat pengesahan badan usaha dari Kementerian

Koperasi dan UKM. 6. Fc. Izin Usaha Simpan Pinjam dan telah

melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun.

7. Dewan pengawas syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

8. Bukti predikat kesehatan paling rendah “CUKUP SEHAT” pada 1 (satu) tahun terakhir.

9. Daftar anggota (paling sedikit 20 orang diwilayah daerah usaha).

10. Bukti modal kerja kantor cabang minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

11. Fc. Laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun terakhir.

12. Bukti persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bupati setempat.

13. Rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 tahun. 14. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan

daftar nama calon karyawan kantor cabang. 15. Fc. Setifikat kompetensi bagi kepala cabang. 16. Fc. IMB/ bukti kepemilikan bangunan. 17. Fc. NPWP Koperasi 18. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya. 19. Fc. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS




kecuali surat permohonan C. PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU


dapat mengurus perizinan sendiri). 3. Memiliki izin operasional pembukaan kantor cabang. 4. Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan usaha

simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan. 5. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh)

orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

6. Memiliki laporan keuangan kantor cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7. Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang pembantu dari Bupati setempat jika tidak memiliki kantor cabang pada Kabupaten setempat.

8. Memiliki rencana kerja kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun.

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu.

10. Sertifikat Kompetensi wajib dimiliki oleh calon kepala cabang pembantu.

11. Fc. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

12. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.

13. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 14. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut


kecuali surat permohonan D. PEMBUKAAN KANTOR KAS


dapat mengurus perizinan sendiri). 3. Memiliki izin operasional pembukaan kantor cabang. 4. Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan usaha

simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan. 5. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh)

orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

6. Nama Calon kepala kantor. 7. Fc. Bukti registrasi kepesertaan JKN-KIS BPJS




kecuali surat permohonan




30 Hari Kerja

5. Biaya/Tarif Gratis/ Tidak dipungut biaya.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.









3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur.

- Teliti. - Kerjasama.











STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN LAND APLICATION ( LA )/ PEMANFATAN AIR

LIMBAH SECARA APLIKASI KE TANAH.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Pencemaan dan/atauPerusakan Laut;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit;

6. Peraturann Menteri Lingkunagan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan dan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;

7. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Satndar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri LHK Nomor P.68/Men LHK-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

9. Permen LHK Nomor 102/MenLHK/ Setjen/Kum .1//II/2018, tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik;

10. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 800 / 153 / DISPENDA / III / 2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Ijin Usaha.


1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. KTP Pemohon / penanggungjawab/ pengurus; 3. Fc. akte pendirian perusahaan ( khusus PT ada

pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV dan Firma disahkan pengadilan Negeri );

4. Fc. bukti kepemilikan tanah akta perjanjian sewa menyewa;

5. Fc. Dokumen Lingkungan ( AMDAL, UKL,UPL) ; 6. Rekomendasi dari DLH beserta Berita Acara

Peninjauan Lapangan dan Rapat; 7. Persetujuan karyawan yang berada pada radius 500

meter dari lokasi pemanfaatan LA; 8. Keterangan tertulis tentang kebenaran persyaratan

yang disampaikan/ keterangan lainnya bila diperlukan;

9. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 10. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

B. PERPANJANGAN :




5. Fc. Dokumen Lingkungan ( AMDAL, UKL,UPL) ; 6. Rekomendasi dari DLH beserta Berita Acara





3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin


30 (Tiga Puluh ) Hari Kerja.

5. Biaya/ Tarif Gratis / Tidak Dipungut Biaya

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Land Aplication ( LA )

7.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kotak Saran, Sms center, via telp dan datang langsung ke kantor DPMPTSP

8.

Sarana, Prasaranan, dan/atau Fasilitas

- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin - Ruang tunggu - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),



Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten 2. Kompetensi umum :

- Pendidikan SMA, D3, S1 - Mengetahui peraturan tentang perizinan - Mampu mengoperasikan komputer

3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan - Disiplin - Tanggung jawab - Santun dan Ramah - Jujur - Teliti - Kerjasama



11. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang 2. Front Office 3 ( tiga ) orang 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang


13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN




3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup;


2. Persyaratan A. Baru:

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000; 2. Fc. KTP Pemohon/Penanggungjawab kegiatan/pengurus; 3. Fc. akte pendirian perusahaan (khusus PT ada

pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV dan Firma disahkan pengadilan Negeri;

4. Fc. bukti kepemilikan tanah/akta perjanjian sewa menyewa;

5. Dokumen AMDAL; 6. Surat Rekomendasi amdal untuk Pemberian Izin

Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup atau Komisi Penilai Amdal;

7. Fc. NPWP Perusahaan / Instansi; 8. Profil / Kegiatan; 9. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan); 10. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

B. Perubahan 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6000 2. Fc. KTP Pemohon/penanggungjawab kegiatan/pengurus 3. Fc. akte pendirian perusahaan (khusus PT ada







Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Verifikasi lapangan 4. Review teknis 5. Penerbitan Rekomendasi 6. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 7. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 8. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 30 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

5. Biaya/Tarif Gratis / Tidak Dipungut Biaya.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Lingkungan.





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH



2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;


6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;


8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasilitas Kesehatan;


2. Persyaratan A. Baru 1. Mengajukan permohonan izin Tempat Penyimpanan

Sementara Limbah B3 Kepada Bupati; 2. Melampirkan data minimal :

a. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

b. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola ; c. Jumlah limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang

akan dikelola; d. Karateristik per jenis limbah B3 yang akan

dikelola; e. Tata letak penempatan limbah di tempat

penyimpanan sementara; f. Desain kontruksi tempat penyimpanan; g. Lay out kegiatan; h. Perlengkapan sistem tangap darurat; i. Tata letak saluran drainase; j. Semua Persyaratan dibuat rangkap dua.

B. Perpanjangan 1. Mengajukan permohonan perpanjangan izin

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 2. Melampirkan :

a. Fc. Izin sebelumnya b. Laporan Neraca limbah B3 periode 4 waktu

pentaatan terakhir c. Desain tempat penyimpanan d. Fc. kontrak kerja dengan pihak ketiga yang

telah mendapatkan izin e. Semua persyaratan dibuat rangkap dua.


Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Verifikasi lapangan 4. Review teknis 5. Penerbitan Rekomendasi

6. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 7. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 8. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja

5. Biaya/Tarif Biaya permohonan dan rekomendasi izin disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Produk Pelayanan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH CAIR KE BADAN AIR (IPLC)










2. Persyaratan A. Baru 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000; 2. Fc. KTP Pemohon/Penanggungjawab kegiatan/pengurus; 3. Fc. akte pendirian perusahaan (khusus PT ada






B. Perubahan 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6000 2. Fc. KTP Pemohon/penanggungjawab kegiatan/pengurus 3. Fc. akte pendirian perusahaan (khusus PT ada







1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Verifikasi lapangan 4. Review teknis 5. Penerbitan Rekomendasi 6. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 7. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 8. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah Cair ke Badan Air (IPLC).




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN



2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Pencemaan dan/atauPerusakan Laut;



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebuna Kelapa Sawit;

6. Peraturann Menteri Lingkunagan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan dan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;


8. Peraturan Menteri LHK Nomor P.68/Men LHK-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

9. Permen LHK Nomor 102/MenLHK/ Setjen/Kum .1//II/2018, tentang Tata Cara Perizinan Pembuang an Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik;






5. Fc. Dokumen Lingkungan ( AMDAL, UKL,UPL) ; 6. Rekomendasi dari BLH beserta Berita Acara





B. PERPANJANGAN :









3.




30 (Tiga Puluh ) Hari Kerja.

5. Biaya/ Tarif Gratis

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah Ke Permukaan.

7.



8.













13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT



2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Pencemaan dan/atau Perusakan Laut;



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit;

6. Peraturann Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan dan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;


8. Peraturan Menteri LHK Nomor P.68/Men LHK-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

9. Permen LHK Nomor 102/MenLHK/ Setjen/Kum .1//II/2018, tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik;











B. PERPANJANGAN :









3.




30 (Tiga Puluh ) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap/ setelah cek lapangan.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah Kelaut.

7.



8.













13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LB3










2. Persyaratan A. Baru 1. Mengajukan permohonan izin Tempat Penyimpanan

Sementara Limbah B3 Kepada Bupati; 2. Melampirkan data minimal :

a. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);

b. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola ; c. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang

akan dikelola; d. Karateristik per jenis limbah B3 yang akan

dikelola; e. Tata letak penempatan limbah di tempat

penyimpanan sementara; f. Desain kontruksi tempat penyimpanan; g. Lay out kegiatan; h. Perlengkapan sistem tangap darurat; i. Tata letak saluran drainase; j. Semua Persyaratan dibuat rangkap dua.

B. Perpanjangan 1. Mengajukan permohonan perpanjangan izin

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 2. Melampirkan :

a. Fc. Izin sebelumnya b. Laporan Neraca limbah B3 periode 4 waktu

pentaatan terakhir c. Desain tempat penyimpanan d. Fc. kontrak kerja dengan pihak ketiga yang

telah mendapatkan izin e. Semua persyaratan dibuat rangkap dua


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Verifikasi lapangan 4. Review teknis 5. Penerbitan Rekomendasi 6. Pemrosesan berkas/cetak dokumen izin 7. Penandatangan Dokumen izin dan Penomoran 8. Penyerahan Surat Keputusan

4. Jangka Waktu Pelayanan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Surat Keputusan Izin Penyimpanan Sementara LB3





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

NO. KOMPONEN KETERANGAN




4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah;.

5. Peraturan Meneteri Republik Indonesia nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;


2. Persyaratan A. BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. KTP Pemohon /penanggungjawab/pengurus. 3. Fc. akte pendirian perusahaan ( khusus PT ada

pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV dan Firma disahkan pengadilan Negeri ).

4. Fc. bukti kepemilikan tanah akta perjanjian sewa menyewa.

5. Fc. PPR atau Ijin Lokasi. 6. Fc. izin IMB, SIUP, TDP dan NPWP. 7. Fc. Rekomendasi persetujuan Dokumen Lingkungan (

AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dari DLH. 8. Fc. Rekomendasi teknis izin pengelolaan limbah B3

beserta Berita Acara Tinjau lapangan / ceklist verifikasi lapangan).

9. Keterangan tertulis tentang kebenaran persyaratan yang disampaikan/ keterangan lainnya bila diperlukan.

10. Bukti / keterangan lainnya ( bila dierlukan ). 11. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

B. PERPANJANGAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. KTP Pemohon /penanggungjawab/pengurus. 3. Fc. akte pendirian perusahaan ( khusus PT ada

pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV dan Firma disahkan pengadilan Negeri ).

4. Fc. bukti kepemilikan tanah akta perjanjian sewa menyewa.

5. Fc. PPR atau Ijin Lokasi. 6. Fc. izin IMB, SIUP, TDP dan NPWP. 7. Fc. Izin Pengelolaan Limbah B3. 8. Fc. Rekomendasi persetujuan Dokumen Lingkungan

( AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dari DLH. 9. Fc. Rekomendasi teknis izin pengelolaan limbah B3

beserta Berita Acara Tinjau lapangan / ceklist verifikasi lapangan).

10. Keterangan tertulis tentang kebenaran persyaratan yang disampaikan/ keterangan lainnya bila diperlukan.

11. Bukti / keterangan lainnya ( bila dierlukan ). 12. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

3.




45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja.

5. Biaya/ Tarif Biaya Permohonan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Pengelolaan Limbah B3

7.



8.













13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN USAHA PENGGILINGAN DAGING


1. Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;


4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);


6. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 800 / 153 / DISPENDA / III / 2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin Usaha.

2. Persyaratan A. Persyaratan Izin Usaha Penggilingan Daging baru :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak bisa

mengurus sendiri; 4. Fc. Akte pendirian perusahaan; 5. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan

memenuhi ketentuan peraturan persyaratan teknis sesuai perundang-undangan;

6. Fc. Pedagang pasar dikelyarkan oleh Dinas Pengelolaan pasar bagi yang berlokasi di pasar.

7. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan ( untuk pemasangan di lahan pribadi/masyarakat ) ;

8. Pas photo ukuran 4x6 senayak 3 lembar;

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.



5. Biaya/ Tarif Gratis.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Penggilingan Daging.

7. Pengelolaan Pengaduan Kotak Saran, Sms center, via telephon dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK


1. Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan;

2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;





7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/PK.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasokan dan Pengeluaran Ternak Ke dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;


2. Persyaratan A. Persyaratan Administrasi

Pemasukan Bakalan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan

Perusahaa; 3. Fc. NPWP; 4. Surat izin usaha dibidang peternakan dan kesehatan

hewan; 5. Akte pendirian perusahaan dan perubahan; 6. Rekomendasi dinas provinsi; 7. Surat pernyataan bersedia mengembangbiakan ternak

lokal minimal 10% dari kapasitas kandang; 8. Surat pemilikan atau kontrak kerja dengan rumah potong

hewan (RPH); 9. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari

badan karantina pertanian; 10. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan; 11. Pas photo ukuran 4x6 senayak 3 lembar; Persyaratan Teknis : 1. Status kesehatan hewan di negara asal dan dilokasi

peternakan asal; 2. Berat badan sapi potong per ekor maksimal 350 kg pada

saat tiba dipelabuhan pemasukan dan berumur tidak lebih dari 30 bulan serta harus digemukan minimal 60 hari setelah masa karantina;

3. Berat badan kerbau potong per ekor maksimal 400 kg pada saat tiba di pelabuhan pemasukan dan berumur tidak lebih dari 36 bulan serta harus di gemukan minimal 60 hari setelah masa karantina;

B. Persyaratan Administrasi

Pengeluaran Ternak Potong : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan

Perusahaa; 3. Fc. NPWP; 4. Surat izin usaha dibidang peternakan dan kesehatan

hewan; 5. Akte pendirian perusahaan dan perubahan; 6. Rekomendasi dinas provinsi; 7. Surat pernyataan bersedia mengembangbiakan ternak

lokal minimal 10% dari kapasitas kandang; 8. Surat pemilikan atau kontrak kerja dengan rumah potong

hewan (RPH); 9. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari

badan karantina pertanian; 10. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan; 11. Pas photo ukuran 4x6 senayak 3 lembar;

Persyaratan Teknis : 1. Status kesehatan hewan di negara asal dan dilokasi

peternakan asal; 2. Kambing jenis kacang dan/atau persilangannya,

kambing peranakan ettawa (PE) berumur diatas 2,5 tahun;

3. Domba jenis ekor tipis dan/atau domba ekor gemuk berumur diatas 2,5 tahun;

4. Babi jenis penghasil daging.

3.






6. Masa berlaku 90 (Sembilan puluh) hari.

6. Produk Pelayanan Dokumen Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak.








3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab.

- Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.











STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN USAHA TERNAK


1. Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan;

2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;





7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;


2. Persyaratan Persyaratan Izin Usaha Ternak baru :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak bisa

mengurus sendiri; 4. Fc. Akte pendirian perusahaan dan perubahan apabila

ada ( yang berbadan usaha/hukum); 5. Fc. IMB; 6. Surat pernyataan siap memproduksi ternak atau

memasukan ternak; 7. Upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) sesuai

ketentuan; 8. Fc. Izin lokasi bagi kegiatan usaha yang melakukan

pembebasan lahan dengan luas lebih dari 1 Ha; 9. Rekomendasi SKPD teknis (diproses oleh tim teknis) 10. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan

memenuhi ketentuan peraturan persyaratan teknis sesuai perundang-undangan;



3.




20 (dua puluh) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Ternak

7. Pengelolaan Pengaduan Kotak Saran, Sms center, via telephon dan datang langsung

ke kantor DPMPTSP.


















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN USAHA PEMOTONGAN TERNAK


1. Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:


3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:




2. Persyaratan A. Persyaratan izin mendirikan rumah potong hewan

Ruminansia (RPH) baru :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak

bisa mengurus sendiri; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto copy Rekomendasi dari SKPD terkait; 6. Fc. IMB; 7. Dokumen UPL/UKL/PAL; 8. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;



B. Persyaratan izin Pemotong hewan Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak

bisa mengurus sendiri (bila diperlukan); 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Rekomendasi dari SKPD terkait; 6. Foto Copy izin mendirikan RPH; 7. Daftar tenaga kerja yang berisi tugas dan sertifikat

yang dipersyaratkan; 8. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan

memenuhi peraturan perundang-undangan; 9. Pas photo ukuran 4x6 senayak 3 lembar;

C. Persyaratan Daftar Ulang izin Usaha Pemotong hewan :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak

bisa mengurus sendiri (bila diperlukan); 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Surat izin mendirikan rumah potong hewan (RPH)

asli; 6. Rekomendasi hasil evaluasi penilaian kelayakan

RPH;

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;

8. Pas photo ukuran 4x6 senayak 3 lembar; D. Duplikat izin mendirikan Rumah Potong Hewan dan

Izin Usaha Pemotongan Hewan :

1. Izin mendirikan rumah potong hewan dan izin usaha pemotongan hewan hilang : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Surat keterangan hilang dari kepolisian Republik

Indonesia; 4. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang

berbadan hukum 5. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila

tidak bisa mengurus sendiri (bila diperlukan); 6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. Foto copy SK izin mendirikan rumah potong

hewan (RPH) dan izin usaha pemotongan (Apabila masih ada);



2. Izin mendirikan rumah potong hewan dan izin usaha pemotongan hewan rusak : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang

berbadan hukum 4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila

tidak bisa mengurus sendiri (bila diperlukan); 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Foto copy SK izin mendirikan rumah potong

hewan (RPH) dan izin usaha pemotongan (Apabila masih ada) dan asli;



3.




10 (sepuluh) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Pemotongan Ternak.







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

USAHA JASA PRAMUWISATA


1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;


6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;

7. Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

8. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;


2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Fc. Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum

dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fc. KTP bagi pengusaha perorangan;

3. Surat kuasa pengurusan perizinan ( apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 5. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan: a. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha; b. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh

petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

c. Fc. Bukti atas tanah; d. Fc. Izin operasional kendaraan (bagi jasa

transportasi); e. Fc. Hak pengelolaan dari pemilik daya Tarik

wisata; f. Fc. Sertifikat dari MUI untuk jenis usaha arena

permainan; g. Fc. Bukti laporan surat pemberitahuan tahunan

(SPT); h. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar,

dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

6. Rekomendasi dari dinas terkai;. 7. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas

data dan berkas permohonan yang disampaikan. 8. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 9. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 11. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha). 12. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali





9 (sembilan) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Jasa Pramuwisata.

















ANGKUTAN JALAN WISATA




3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang angkutan Jalan;







2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. SIUP; 3. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 4. Fc. NPWP Perusahaan; 5. Fc. Domisili Perusahaah; 6. Fc. akte pendirian perusahaan; 7. Fc. Terdaftar sebagai obyek pajak; 8. Surat keterangan memiliki armada; 9. Denah Lokasi/pool; 10. Presentasi pimpinan perusahaan.

B. Permohonan realisasi persetujuan izin

1. Fc. Izin usaha dari biro perjalanan wisata ( berlaku

khusus untuk angkutan pariwisata); 2. Fc. STNK; 3. Fc. Buku uji yang berlaku; 4. Tanda terima iuran wajib PT. Jasa Raharja; 5. Rekomendasi Dishub provinsi; 6. Foto 3D kendaraan; 7. Daftar kendaraan; 8. Surat keterangan tertulis dari pemilik usaha tentang

perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kapal dll;

9. Pernyataan sanggup memiliki armada dan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;

10. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas data dan berkas permohonan yang disampaikan;

11. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;

12. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan; 13. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan;

C. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan/ pengurus; 3. Surat Kuasa (bagi yang tidak dapat mengurus

perizinan sendiri); 4. TDUP Asli; 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan; 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan; 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan;

D. HILANG/ RUSAK:

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur


perizinan sendiri); 4. TDUP Asli (untuk penggantian karena rusak); 5. Foto Copy TDUP/ apabila ada (untuk penggantian

karena hilang); 6. Surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian

(untuk penggantian karena hilang);




7 (Tujuh) Hari Kerja.


Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Angkutan Jalan Wisata.










STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) ANGKUTAN WISATA DI SUNGAI DAN DANAU
























D. HILANG/ RUSAK:











Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Angkutan Wisata Di Sungai Dan Danau.






9. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana : A. Status :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten. B. Kompetensi umum :


C. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.

PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

USAHA BIRO PERJALANAN WISATA






5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;






2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Daftar Riwayat Hidup Penanggungjawab; 3. Fc. Akte notaris pendirian perusahaan; 4. Fc. SK Dari Kehakiman; 5. Fc. NPWP ; 6. Reverensi Bank; 7. Struktur organisasi perusahaan; 8. Bukti stor modal pada rekening perusahaan; 9. Akte jual beli atau akte perjanjian sewa kantor yang

di sahkan notaris; 10. Denah Ruang dan denah lokasi kantor; 11. Surat keterangan domisili; 12. IMB/IPB bangunan kantor; 13. Daftar riwayat hidup seluruh karyawan; 14. Proyek proposal /hasil study kelayakan; 15. Foto 3x4 sebanyak 3 lembar 16. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan

sekitar; 17. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 18. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan; 19. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan;

B. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN:



perizinan sendiri); 4. TDUP Asli;

5. Melampirkan bukti dokumen perubahan; 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan; 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan. C. HILANG/ RUSAK:





(untuk penggantian karena hilang); 7. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan.




14 (empat belas) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Biro Perjalanan Wisata.











PUSAT PENJUALAN MAKANAN





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;






2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fc. KTP Penanggungjawab; 3. Fc. akte pendirian badan usaha; 4. Izin teknis dari instansi terkait :

a. Fc. NPWP; b. Fc. Bukti status kepemilikan tempat usaha yang

bebas dari sengketa hukum; c. Fc. IMB (dimana IMB peruntukan usaha tidak

boleh peruntukan tempat tinggal); 5. Fc. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan, bisa berupa UKL/UPL/SPPL;

6. Proposal rencana mendirikan / membangun usaha pariwisata; serta denah lokasi ruangan;

7. Surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan diatas materai yang cukup ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/pemilik;

8. Foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan ,kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 lembar

9. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa (untuk usaha mikro dan kecil);**

10. Surat keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;




15. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha);

16. Fc. Tanda Lunas Pajak Air Tanah (jika menggunakan) 17. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali


B. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur



yang disampaikan; 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir

dipungut oleh pemilik usaha); 10. Foto copy pajak Air tanah ( jika menggunakan ); 11. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali







surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pusat Penjualan Makanan.









USAHA AGEN PERJALANAN WISATA






5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;






2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Daftar Riwayat Hidup Penanggungjawab; 3. Fc. Akte notaris pendirian perusahaan; 4. Fc. SK Dari Kehakiman; 5. Fc. NPWP ; 6. Reverensi Bank; 7. Struktur organisasi perusahaan; 8. Bukti stor modal pada rekening perusahaan; 9. Akte jual beli atau akte perjanjian sewa kantor yang

di sahkan notaris; 10. Denah Ruang dan denah lokasi kantor; 11. Surat keterangan domisili; 12. IMB/IPB bangunan kantor; 13. Daftar riwayat hidup seluruh karyawan; 14. Proyek proposal /hasil study kelayakan; 15. Foto 3x4 sebanyak 3 lembar 16. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan

sekitar; 17. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 18. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan; 19. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan;




perizinan sendiri);

4. TDUP Asli; 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan; 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan; 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali







surat permohonan.




14 (empat belas ) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku 5 (lima) Tahun. 7. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Agen Perjalanan Wisata.










11. Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif

sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP.












USAHA ANGKUTAN LAUT WISATA DALAM NEGERI
























D. HILANG/ RUSAK:











6. Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri.











USAHA ANGKUTAN WISATA DENGAN KERETA API
























D. HILANG/ RUSAK:











6 Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Angkutan Wisata Dengan Kareta Api.











USAHA ARENA PERMAINAN










2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 3. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan

terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;


5. NPWP Perusahaan / perorangan; 6. Fc. bukti hak atas tanah; 7. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan: a. Izin Lokasi;** b. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha; c. IPB atau rekomendasi / keterangan dari instansi

yang berwenang (khusus untuk usaha Apartemen Servis)

d. HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;

e. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);

f. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

8. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa (untuk usaha mikro dan kecil);

9. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas data dan berkas permohonan yang disampaikan.

10. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

11. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan 12. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 13. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha) 14. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali






dipungut oleh pemilik usaha); 10. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali







surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Arena Permainan.








- Pendidikan SMA, D3, S1.

- Mengetahui peraturan tentang perizinan. - Mampu mengoperasikan komputer.














USAHA ARUNG JERAM





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;






2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; sekitar

lokasi usaha; 3. Surat keterangan domisili / rekomendasi usaha; 4. Persetujuan tetangga/warga 5. Surat pengurusan izin/Surat kuasa pengurusan

perizinan ( apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

6. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar 7. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 8. Fc. Surat izin usaha; 9. Fc. Akte notaris 10. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-


Bangunan atau Tempat Usaha; c. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh


d. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

11. Rekomendasi dari dinas terkait; 12. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

14. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 15. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali





13 (tiga belas) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Arung Jeram.


















14. Evaluasi Kinerja 1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi

Pelaksana pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



USAHA BAR/ PUB





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;








bebas dari sengketa hokum; c. Fc. IMB (dimana IMB peruntukan usaha tidak
















perizinan sendiri); 4. TDUP Asli; 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan; 6. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran

dokumen yang disampaikan; 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir








surat permohonan. 3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin




6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha BAR/PUB.








- Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan.

- Mampu mengoperasikan komputer. C. Kompetensi bidang :

- Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.













USAHA DERMAGA WISATA





























6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Dermaga Wisata.



















1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan

sumber daya serta pencapaian sasaran mutu. 2. Melakukan penilaian kinerja staf pelaksana perijinan

setiap tahun dalam hal disiplin dan tertib administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat.


USAHA DISKOTIK





































surat permohonan.




13 (tiga belas) Hari Kerja


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Diskotik.







A. Status : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten.

B. Kompetensi umum : - Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan. - Mampu mengoperasikan komputer.














USAHA GALERI SENI





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;






2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 3. Surat Keterangan Domisili / rekomendasi usaha; 4. Persetujuan tetangga / warga sekitar lokasi usaha; 5. Surat kuasa pengurusan perizinan ( apabila tidak

dapat mengurus perizinan sendiri); 6. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 7. Izin lingkungan (SPPL,UKL/UPL, AMDAL); 8. Fc.Surat Izin Usaha; 9. Fc. Akta notaris pendirian dan perubahan dari

perusahaan berbadan hukum yang mencantumkan usaha daya Tarik wisata/usaha pariwisata;

10. Fc. Akta notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan berbadan hukum yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan;

11. Fc. Izin lokasi dan IMB; 12. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; 13. Rekomendasi dari instansi terkait; 14. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 15. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Galeri Seni.













2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang. 6.









USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Gedung Pertunjukan Seni.






















USAHA HOTEL





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;






2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fc. KTP pemohon yang berlaku; 3. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan serta

pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, untuk yang berbadan usaha melampirkan Fc. Akte pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang mengurusi urusan koperasi;

4. NPWP Perusahaan/perorangan; 5. Fc. Izin lingkungan / Surat pernyataan pengelolaan

lingkungan (SPPL); 6. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan

permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon langsung;

7. Perkiraan kapasitas penyedia akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;

8. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; 9. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 11. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan 12. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 13. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali



1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin

5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin




6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Hotel.



















1. Minimal 6 bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



USAHA JASA BOGA/ CATERING






































surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Jasa Boga/Catering.








STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) USAHA JASA IMPRESARIAT / PROMOTOR












dapat mengurus perizinan sendiri); 6. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 7. Izin lingkungan (SPPL,UKL/UPL, AMDAL); 8. Fc. Surat Izin Usaha; 9. Fc. Akta notaris pendirian dan perubahan dari










6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Jasa Impresariat/Promotor.






















USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA





4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;






2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Fc. Akte pendirian perusahaan dan perubahan

terakhir (bila ada) atau Fc. KTP bagi pengusaha perorangan;


4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 5. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar,



7. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

8. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 9. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut








6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Jasa Informasi Pariwisata.






















USAHA KONSULTAN PARIWISATA






5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;





2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Fc. Akte pendirian perusahaan dan perubahan



4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 5. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar,


6. Rekomendasi dari dinas terkait; 7. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar 8. Surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 10. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 11. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 12. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut






9 (sembilan) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata.






















USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL























5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin.




6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Jasa Manajemen Hotel.






















USAHA KAFE






































surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha CAFÉ.










USAHA KARAOKE





































surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Karaoke.










USAHA KAWASAN PARIWISATA










2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan


3. Surat kuasa pengurusan perizinan (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 5. Fc. Bukti Hak atas tanah. 6. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan: a. Izin Lokasi b. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha; c. AMDAL d. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh


e. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

7. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa (untuk usaha mikro dan kecil).




oleh pemilik usaha).

13. Fc. Tanda Lunas Pajak Air Tanah (jika menggunakan).

14. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan/ pengurus 3. Surat Kuasa ( bagi yang tidak dapat mengurus

perizinan sendiri ) 4. TDUP Asli 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan 6. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran

dokumen yang disampaikan 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir




Perusahaan/ pengurus 3. Surat Kuasa (bagi yang tidak dapat mengurus

perizinan sendiri) 4. TDUP Asli (untuk penggantian karena rusak) 5. Foto Copy TDUP/ apabila ada (untuk penggantian

karena hilang) 6. Surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian

(untuk penggantian karena hilang) 7. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Kawasan Parawisata.








- Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan.

- Mampu mengoperasikan komputer. 3. Kompetensi bidang :

- Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.













USAHA KELAB MALAM






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Kelab Malam.





















Keterangan: ** = Menunggu kesiapan SKPD Teknis


USAHA LAPANGAN SEPAK BOLA/ FUTSAL






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Lapangan Sepak Bola/Futsal.























USAHA LAPANGAN TENIS






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Lapangan Teknis.






















USAHA PANTI/ RUMAH PIJAT






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Panti/Rumah Pijat.






















USAHA PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA (BERUPA KERATON, PRASATI, PERTILASAN DAN BANGUNAN KUNO)




3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;







2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan. 2. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan

terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan.

3. Surat kuasa pengurusan perizinan (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).

4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan. 5. Fc. Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik

wisata. 6. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan: a. Izin Lokasi.** b. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha.** c. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh

petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil).


7. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa (untuk usaha mikro dan kecil). **



10. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 11. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.

12. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).

13. Fc. Tanda Lunas Pajak Air Tanah (jika menggunakan).

14. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan dan disusun sesuai nomor urut.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-. 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan/ pengurus. 3. Surat Kuasa (bagi yang tidak dapat mengurus

perizinan sendiri). 4. TDUP Asli. 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan. 6. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran

dokumen yang disampaikan. 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan. 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan. 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir

dipungut oleh pemilik usaha). 10. Foto copy pajak Air tanah ( jika menggunakan ). 11. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali




perizinan sendiri). 4. TDUP Asli (untuk penggantian karena rusak). 5. Foto Copy TDUP/ apabila ada (untuk penggantian

karena hilang). 6. Surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian

(untuk penggantian karena hilang). 7. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan PerbaKala (Berupa Keraton, Prasasti, Pertilasan dan Bangunan Kuno).







USAHA PONDOK WISATA



























6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pondok Wisata.






















USAHA RESTORAN






































surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Restoran.









USAHA RUMAH BILYAR






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Rumah Bilyar.






















USAHA RUMAH WISATA























5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin.




6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Rumah Wisata.






















USAHA SANGGAR SENI






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Sanggar Seni.






















USAHA SPA







6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar SPA;




2. Persyaratan PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 3. Fc. Akte pendirian perusahaan dan perubahan


4. Fc. SKTU dari kecamatan; 5. Surat kuasa pengurusan p sebanyak 3

lembar;erizinan ( apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

6. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 7. Fc. bukti hak atas tanah; 8. Pas photo ukuran 3x4 9. Surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang

diserahkan adalah absah dan benar sesuai dengan fakta;

10. Surat pernyataan pengusaha akan mentaati semua persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;

11. Surat keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan dari kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah ruangan SPA serta tentang fasilitas yang tersedia;

12. Surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis SPA dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;

13. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan: a. Fc. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha; b. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh


c. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

14. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa; 15. Rekomendasi dari dinas terkait; 16. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 17. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan. 18. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali







6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha SPA.
















13. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan pelayanan






USAHA TAMAN BERTEMA






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Taman Bertema.























USAHA TAMAN REKREASI






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Taman Rekreasi.






















USAHA VILA



























6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Vila.













2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang. 6. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.









USAHA WISATA DAYUNG





























6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Wisata Dayung.


















14. Evaluasi Kinerja

Pelaksana 1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi

pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



USAHA PENGELOLAAN PEMUKIMAN ATAU LINGKUNGAN ADAT











2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Profil Usaha/perusahaan; 2. Surat pernyataan pemenuhan komitmen bermaterai

Rp.6000,-; 3. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 4. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan



6. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 7. Fc. Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik

wisata. 8. Fc. Akte notaris dan pengesahannya dari pejabat

yang berwenang (bagi usaha non perseorangan); 9. Surat keterangan penguasa atas

tanah/SKT/sertifikat tanah; 10. Daftar sarana dan prasarana yang digunakan(untuk

Pendidikan); 11. Daftar tenaga kerja dan uraian tupoksi masing-

masing tenaga kerja (untuk Pendidikan); 12. Fc. Izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-









oleh pemilik usaha). 19. Fc. Tanda Lunas Pajak Air Tanah (jika

menggunakan). 20. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali


B. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur


perizinan sendiri ) 4. TDUP Asli 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan; 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir








surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pengelolaan Pemukiman Atau Lingkungan Adat.






9. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana : a. Status :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten. b. Kompetensi umum :


c. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah. - Jujur. - Teliti. - Kerjasama.













USAHA WISATA MEMANCING








7. Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.





















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Wisata Mancing.


















14. Evaluasi Kinerja 1. Minimal 6 Bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi

Pelaksana pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



USAHA WISATA PETUALANGAN ALAM






















6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Wisata Petualangan Alam.






















USAHA RUMAH MAKAN






































surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Rumah Makan.









USAHA BUMI PERKEMAHAN













4. NPWP Perusahaan/perorangan; 5. Fc. Fc. Izin lingkungan / Surat pernyataan

pengelolaan lingkungan (SPPL); 6. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan













6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Bumi Perkemahan.






















USAHA PENGELOLAAN MUSEUM NO KOMPONEN KETERANGAN










2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan. 3. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan

terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan.

4. Surat kuasa pengurusan perizinan (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).

5. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan. 6. Fc. Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik


undangan: a. Izin Lokasi. ** b. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan

Bangunan atau Tempat Usaha. ** c. HO, khusus usaha menengah dan besar,

dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;

d. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil).

e. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

8. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa (untuk usaha mikro dan kecil). **






B. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,-. 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur


perizinan sendiri). 4. TDUP Asli. 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan. 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan. 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan. 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun berjalan. 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir

dipungut oleh pemilik usaha). 10. Foto copy pajak Air tanah ( jika menggunakan ). 11. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali




perizinan sendiri). 4. TDUP Asli (untuk penggantian karena rusak). 5. Foto Copy TDUP/ apabila ada (untuk penggantian

karena hilang). 6. Surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian

(untuk penggantian karena hilang). 7. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pengelolaan Museum.







USAHA PENGELOLAAN OBJEK ZIARAH

NO

KOMPONEN KETERANGAN










2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU : 1. Fc. KTP pimpinan /direktur perusahaan; 2. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahan



4. Fc. NPWP Perusahaan / perorangan; 5. Fc. Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik









10. Fc. Tanda Lunas PPB Tahun Berjalan.

11. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan. 12. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha). 13. Fc. Tanda Lunas Pajak Air Tanah (jika

menggunakan). 14. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali


B. PEMUTAKHIRAN / PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur


perizinan sendiri ) 4. TDUP Asli 5. Melampirkan bukti dokumen perubahan 6. Surat Penyataan keabsahan dan kebenaran dokumen

yang disampaikan 7. Foto copy tanda lunas PBB Tahun berjalan; 8. Foto copy tanda lunas pajak Reklame Tahun

berjalan; 9. Foto copy tanda lunas pajak parkir (jika parkir








surat permohonan.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin / Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Usaha Pengelolaan Objek Ziarah.







A. Status : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten.

B. Kompetensi umum : - Pendidikan SMA, D3, S1. - Mengetahui peraturan tentang perizinan. - Mampu mengoperasikan komputer.


10.

Pengawasan Internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP.


11.

Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang. 2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.

12.

Jaminan Pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan


14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PENERBITAN IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

1. Dasar hukum 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal.


1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan

Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan

perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan dan pemegang saham ( dikecualikan bagi perseorangan Indonesia yang berdomisili di luar negeri, namun wajib melaporkan paspor/permanent residence yang dilegalisasi KBRI setempat)

5. Bukti Diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham : a. Perorangan indonesia : - Fc. KTP yang masih

berlaku - Fc. NPWP

b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.

6. Keterangan Rencana Kegiatan : a. Sektor Industri : Foto Copy diagram alir produksi (

flow chart of production) dilengkapi penjelasan , uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.

b. Sektor Jasa : Uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan ) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

7. Rekomendasi dari kemeterian / lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.;

8. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon. ( asli)

9. Semua Rangkap 2 ( dua ) B. PERLUASAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-

2. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran;

3. Foto copy izin prinsip / Izin prinsip perluasan / izin usaha dan perubahannya bila ada;

4. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan dan Pemegang Saham;


flow chart of production) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.


7. Jika Terjadi Perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan : a. Fc. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Akta

pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham serta di – waarmerking oleh notaris dan mencantumkan nilai nominal saham ( bukan lembar saham ).

b. Fc. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS / keputusan sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika RUPS yang telah lebih dari 30 hari sejak tanggal penandatanganan terakhir.

c. Fc. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di KEMENKUMHAM jika akta tersebut lebih dari 30 hari sejak tanggal diaktakan.

d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham : c. Perorangan indonesia : Foto copy KTP yang

masih berlaku , NPWP ( dikecualikan bagi perseorangan indonesia yang berdomisili di luar negeri , namun kepadanya wajib melampirkan paspor yang dilegalisasi KBRI setempat )

d. Badan hukum indonesia : Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM dan Fc. NPWP perusahaan.

e. Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh KEMENKUMHAM

8. Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.

9. Fotocopy Paspor yang masih berlaku untuk pemohon perseorangan asing;

10. Rekomendasi dari kementerian /lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;

11. Rekapitulasi data seluruh proyek / kegiatan perusahaan;

12. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;

13. Tanda terima penyampaian LKPM dari pusat (periode terakhir);

14. Hasil Pemeriksaan Lapangan 15. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak

dilakukan secara langsung oleh pemohon ( asli); 16. Semua Rangkap 2 ( dua )

C. PERUBAHAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan

Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Foto copy izin prinsip / Izin prinsip perluasan / izin

usaha dan perubahannya bila ada; 4. Foto copy akte pendirian perusahaan dan

perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;


6. Data pendukung untuk perubahan : a. Nama Perusahaan : Fc. akta perubahan atau

keputusan RUPS dan Bukti pemesanan nama b. Alamat Perusahaan : Fc. Surat keterangan Domisili

Perusahaan /Perjanjian sewa – menyewa/ akta jual beli/ sertifikat HGB

c. NPWP : Fc. NPWP baru d. Ketentuan Bidang Usaha : Fc. Diagram alir produksi

/ uraian kegiatan usaha e. Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dan

permodalan : - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Akta


- Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS/keputusan sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika RUPS yang telah lebih dari 30 hari sejak tanggal penandatanganan terakhir.

- Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di KEMENKUMHAM jika akta tersebut lebih dari 30 hari sejak tanggal diaktakan.

- Bukti diri saham pemegang baru f. Rencana Investasi : melampirkan alasan perubahan

dari direksi/ pimpinan perusahaan g. sumber pembiayaan : Mengisi alasan perubahan

sumber pembiayaan dan neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba sendiri.

h. Luas Tanah : melampirkan alasan perubahan serta neraca rincian penggunaan tanah dari direksi / pimpinan perusahaan.

i. Tenagan kerja Indonesian : melampirkan alasan perubahan dari direksi / pimpinan perusahaan.

7. Foto copy terima penyampaian LKPM dari pusat (periode terakhir);

8. Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan ) 9. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT)

beserta Nomor HP. 10. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak

dilakukan secara langsung oleh pemohon ( asli); 11. Semua rangkap 2 (dua)

D. PENGGABUNGAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham

(bagi PT) beserta Nomor HP. 3. Masing – masing perusahaan yang akan bergabung

melampirkan : a. Foto copy izin prinsip dan izin usaha

/perubahannya b. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan

perubahnnya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pembertahuan dari KEMENKUMHAM

c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan

d. Foto copy kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk RUPS/ akta pernyataan keputusan rapat.

e. Tanda terima penyampaian LKPM dari pusat ( periode terakhir)

4. Kesepakatan Penggabungan perusahaan yang disetujui oleh para pihak.

5. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

6. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon ( asli);

3. Sistem, mekanisme, dan

Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 5. Penandatanganan dokumen izin 6. Penyerahan SK / Izin

4. Jangka waktu pelayanan

1. 3 ( tiga ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip Baru / Izin prinsip perluasan

2. 7 ( Tujuh ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip perubahan

3. 7 ( Tujuh ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip penggabungan

5. Biaya/tarif Gratis

6. Produk pelayanan Dokumen Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

7. Penanganan

pengaduan, saran dan masukan


8. Sarana,prasaranan, dan/atau fasilitas

Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemrosesan berkas / cetak izin, loket pembayaran, TV,

AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi), telepon, faximili, listrik, genset, meubelair dan areal parkir.

9. Kompetensi pelaksana

Kompetensi Pelaksana : 1. Kompetensi umum :


2. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan - Disiplin - Tanggung jawab - Santun dan Ramah - Jujur - Teliti - Jujur - Kerjasama

10. Pengawasan internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP

2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor BPMPTSP sebanyak 2 kali dalam setahun.

11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi pelayanan 1 (satu ) orang 2. Petugas pelayanan / Customer service 2 ( dua ) orang 3. Pemroses izin / back office 2 ( dua ) orang 4. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang

12. Jaminan pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan


13. Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan


14. Evaluasi kinerja pelaksana

1. Setiap 6 bulan diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



PENERBITAN IZIN KOMERSIAL atau OPERASIONAL PENANAMAN MODAL








Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan



5. Bukti Diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham : a. Perorangan indonesia : - Fc. KTP yang masih

berlaku - Fc. NPWP

b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.


flow chart of production) dilengkapi penjelasan , uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.




9. Semua Rangkap 2 ( dua )

B. PERLUASAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan






flow chart of production) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.






d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham : c. Perorangan indonesia : Foto copy KTP yang

masih berlaku , NPWP ( dikecualikan bagi perseorangan indonesia yang berdomisili di luar negeri , namun kepadanya wajib melampirkan paspor yang dilegalisasi KBRI setempat )






11. Rekapitulasi data seluruh proyek / kegiatan perusahaan;

12. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;







perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;


6. Data pendukung untuk perubahan : a. Nama Perusahaan : Fc. akta perubahan atau

keputusan RUPS dan Bukti pemesanan nama b. Alamat Perusahaan : Fc. Surat keterangan Domisili


c. NPWP : Fc. NPWP baru d. Ketentuan Bidang Usaha : Fc. Diagram alir produksi

/ uraian kegiatan usaha e. Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dan





- Bukti diri saham pemegang baru f. Rencana Investasi : melampirkan alasan perubahan

dari direksi/ pimpinan perusahaan g. sumber pembiayaan : Mengisi alasan perubahan





8. Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan ) 9. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT)

beserta Nomor HP. 10. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak


D. PENGGABUNGAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham

(bagi PT) beserta Nomor HP. 3. Masing – masing perusahaan yang akan bergabung

melampirkan : a. Foto copy izin prinsip dan izin usaha

/perubahannya b. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan









Prosedur







6. Produk pelayanan Dokumen Izin Komersial atau Operasional Penanaman Modal

7. Penanganan




Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemrosesan berkas / cetak izin, loket pembayaran, TV,

AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi), telepon, faximili, listrik, genset, meubelair dan areal parkir.







11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi pelayanan 1 (satu ) orang 2. Petugas pelayanan / Customer service 2 ( dua ) orang 3. Pemroses izin / back office 2 ( dua ) orang


pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi;

13. Jaminan keamanan dan

Keselamatan pelayanan




2. Melakukan penilaian kinerja staf pelaksana perijinan setiap tahun dalam hal disiplin dan tertib administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL





5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal;

6. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 800/153/DISPRNDA/III/2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin.



Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya

lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;


5. Bukti Diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham : a. Perorangan indonesia : - Fc. KTP yang masih berlaku

- Fc. NPWP. b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian

perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM Fc. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.

6. Keterangan Rencana Kegiatan : a. Sektor Industri : Foto Copy diagram alir produksi ( flow

chart of production) dilengkapi penjelasan , uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.




9. Semua Rangkap 2 ( dua ).

B. PERLUASAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan

Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Foto copy izin prinsip / Izin prinsip perluasan / izin usaha

dan perubahannya bila ada; 4. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap

dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

5. Fc. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan dan Pemegang Saham;


chart of production) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir.






d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham : c. Perorangan indonesia : Foto copy KTP yang masih

berlaku , NPWP ( dikecualikan bagi perseorangan indonesia yang berdomisili di luar negeri , namun kepadanya wajib melampirkan paspor yang dilegalisasi KBRI setempat )



8. Fc. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.

9. Fc. Paspor yang masih berlaku untuk pemohon perseorangan asing;


11. Rekapitulasi data seluruh proyek / kegiatan perusahaan; 12. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan

sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;


14. Hasil Pemeriksaan Lapangan.



C. PERUBAHAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fc. Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan Usaha

Yang Telah Melakukan Pendaftaran; 3. Fc. izin prinsip / Izin prinsip perluasan / izin usaha dan

perubahannya bila ada; 4. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap

dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;


6. Data pendukung untuk perubahan : a. Nama Perusahaan : Fc. akta perubahan atau keputusan

RUPS dan Bukti pemesanan nama b. Alamat Perusahaan : Fc. Surat keterangan Domisili


c. NPWP : Fc. NPWP baru d. Ketentuan Bidang Usaha : Fc. Diagram alir produksi /

uraian kegiatan usaha e. Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dan





- Bukti diri saham pemegang baru f. Rencana Investasi : melampirkan alasan perubahan dari

direksi/ pimpinan perusahaan g. sumber pembiayaan : Mengisi alasan perubahan




7. Fc. terima penyampaian LKPM dari pusat (periode terakhir);

8. Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan ); 9. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta

Nomor HP;


11. Semua rangkap 2 (dua).

D. PENGGABUNGAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Fc. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT)

beserta Nomor HP. 3. Masing – masing perusahaan yang akan bergabung

melampirkan : a. Fc. izin prinsip dan izin usaha /perubahannya b. Fc. Akta pendirian perusahaan dan perubahnnya

dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pembertahuan dari KEMENKUMHAM

c. Fc. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan d. Fc. kesepakatan penggabungan perusahaan yang

dituangkan dalam bentuk RUPS/ akta pernyataan keputusan rapat.




6. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon ( asli)


Prosedur







6. Produk pelayanan Dokumen Izin Pendaftaran Penanaman Modal

7. Penanganan




Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemrosesan berkas / cetak izin, loket pembayaran, TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi), telepon, faximili, listrik, genset, meubelair dan areal parkir.




2. Kompetensi bidang :

- Berorientasi pada pelayanan - Disiplin - Tanggung jawab - Santun dan Ramah - Jujur - Teliti - Jujur - Kerjasama




12. Jaminan pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan

izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi;






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PERLUASAN PENANAMAN MODAL


1. Dasar Hukum. 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ;

3. PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu;

4. Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan D Bidang Penanaman Modal;



7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal;

8. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 800/153/DISPENDA/III/2016 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin.

2. Persyaratan. A. Izin Perinsip Perluasan Penanaman Modal : PMDN.

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-

2. Fc. Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Yang Telah Melakukan Pendaftaran;

3. Fc. izin prinsip / Izin prinsip perluasan / izin usaha dan perubahannya bila ada;

4. Fc. akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;


6. Keterangan Rencana Kegiatan : a. Sektor Industri : Fc. diagram alir produksi ( flow

chart of production) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;

b. Sektor Jasa : Uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

7. Jika Terjadi Perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan : a. Fc. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) /

Akta pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham serta di – waarmerking oleh notaris dan mencantumkan nilai nominal saham ( bukan lembar saham );

b. Fc. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS / keputusan sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika RUPS yang telah lebih dari 30 hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;

c. Fc. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di

KEMENKUMHAM jika akta tersebut lebih dari 30 hari sejak tanggal diaktakan;

d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham : a. Perorangan indonesia : Fc. KTP yang masih

berlaku , NPWP ( dikecualikan bagi perseorangan indonesia yang berdomisili di luar negeri , namun kepadanya wajib melampirkan paspor yang dilegalisasi KBRI setempat );

b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM dan Fc. NPWP perusahaan.

c. Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh KEMENKUMHAM.

8. Fc. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.

9. Fc. Paspor yang masih berlaku untuk pemohon perseorangan asing.

10. Rekomendasi dari SKPD teknis apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.

11. Rekapitulasi data seluruh proyek / kegiatan perusahaan.

12. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali.

13. Tanda terima penyampaian LKPM dari DPMPTSP Kabupaten Seruyan (periode terakhir).

14. Hasil Pemeriksaan Lapangan. 15. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak

dilakukan secara langsung oleh pemohon ( asli). 16. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua )/ dalam bentuk

SoftCopy.

B. Izin Perinsip Perluasan Penanaman Modal : PMA. 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-

/melengkapi dokumen identitas perusahaan. 2. Data pendukung untuk perubahan penyertaan dalam

modal perseroan melampirkan : a. Circular Resolution of the

Shareholders/RUPS/akta pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham serta di-waarmerking oleh notaries dan mencantumkan nilai nominal saham;

b. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/keputusan sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika circular resolution of the shareholders/RUPS yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;

c. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di KEMENKUMHAM jika akte tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan;

d. Bukti diri pemegang saham baru. 3. Keterangan rencana kegiatan :

a. Sektor Industri, diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;

b. Sektor perusahaan jasa, berupa uraian kegiatan

yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

4. Rekapitulisasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan.

5. Hasil pemeriksaan lapangan. 6. Neraca keuangan bagi perusahaan yang

menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa( asli).

7. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa( asli).

8. Semua persyaratan rangkap 2 (dua) dalam bentuk Soft copy.

3. Sistem, mekanisme dan

Prosedur.

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin. 6. Penyerahan SK / Izin.

4. Jangka waktu pelayanan.

1. 3 ( tiga ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip Baru / Izin prinsip perluasan.

2. 7 ( Tujuh ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip perubahan.

3. 7 ( Tujuh ) hari ( terhitung berkas lengkap dan benar ) untuk Izin Prisnsip penggabungan.

5. Biaya/tarif. Gratis /tidak dipungut biaya

6. Produk pelayanan. Dokumen Izin Perluasan Penanaman Modal.

7. Penanganan

pengaduan, saran dan masukan.


9. Kompetensi pelaksana Kompetensi Pelaksana : 1. Status :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten. 2. Kompetensi umum :

- Pendidikan SMA, D3, S1; - Mengetahui peraturan tentang perizinan; - Mampu mengoperasikan komputer.

3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan; - Disiplin; - Tanggung jawab; - Santun dan Ramah; - Jujur; - Teliti; - Kerjasama.

10. Pengawasan internal 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP;


11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi pelayanan 2 (dua ) orang; 2. Petugas pelayanan / Customer service 3 ( tiga ) orang; 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang; 4. Persyaratan dan izin 1 (satu) orang.






1. Minimal 6 bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu;


STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

NO KOMPONEN K E T E R A N G A N

1. Dasar hukum. 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

3. PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu;

4. Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan D Bidang Penanaman Modal;




2. Persyaratan. Izin Prinsip Perubahan PMDN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai

Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin

investasi/Izin Usaha dan/Izin dari kementerian/lembaga/dinas terkait yang dimiliki.

3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Beserta Pengesahannya Anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari dari KEMENKUMHAM.

4. Fotocopy NPWP Perusahaan. 5. Foto copy legalitas lokasi proyek dan /

alamat perusahaan : Bukti penguasaan Tanah / bangunan untuk kantor / gedung berupa : - Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)

disertai dengan bukti pelunasan / Akta jual beli tanah atas nama perusahaan /sertifikat hak atas tanah;

- Fc. IMB; - Fc. Bukti perrjanjian sewa menyewa

tanah /gedung/bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa;

- Foto copy HO dan/atau SITU bagi perusahaan diluar kawasan industri;

- Pemeriksaan lapangan bila diperlukan. 6. Foto copy Izin lokasi / surat dari instansi

terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri.

7. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Periode Terakhir.

8. Fotocopy Persetujuan/Pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Fotocopy Persetujuan/Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL)/ Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ( SPPL ).

9. Foto copy Ijin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

10. Rekomendasi dari dinas terkait apabila diperlukan sesuai ketentuan bidang usaha.

11. Surat Kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi / pimpinan Perusahaan.

12. Semua Rangkap 2 ( dua ) dalam bentuk Soft Copy.

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur.

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan lapangan ( jika diperlukan ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin. 6. Penyerahan SK / Izin.

4. Jangka waktu pelayanan. 7 hari ( terhitung berkas lengkap dan benar

keabsahannya).

5. Biaya/tarif. Gratis.

6. Produk pelayanan. Dokumen Izin Perubahan Penanaman Modal.

7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.


8. Sarana,prasaranan, dan/atau fasilitas.


9. Kompetensi pelaksana. Kompetensi Pelaksana : 1. Status :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten. 2. Kompetensi umum :

- Pendidikan SMA, D3, S1; - Mengetahui peraturan tentang perizinan; - Mampu mengoperasikan komputer.

3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan; - Disiplin; - Tanggung jawab; - Santun dan Ramah; - Jujur; - Teliti; - Kerjasama.

10. Pengawasan internal. 1. Dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP.


11. Jumlah pelaksana. 1. Petugas informasi pelayanan 2 (dua ) orang. 2. Petugas pelayanan / Customer service 3 ( tiga )

orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang.

4. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang.

5. Persyaratan dan izin 1 (satu) orang. 12. Jaminan pelayanan. Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan




14. Evaluasi kinerja pelaksana. 1. Minimal 6 bulan sekali diadakan rapat dan evaluasi pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.



PENERBITAN IZIN PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL












- Fc. NPWP b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian

perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.









dan perubahannya bila ada; 4. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya


















sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali; 13. Tanda terima penyampaian LKPM dari pusat (periode

terakhir);






lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

















8. Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan ) 9. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta

Nomor HP. 10. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak


D. PENGGABUNGAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi

PT) beserta Nomor HP. 3. Masing – masing perusahaan yang akan bergabung

melampirkan : a. Foto copy izin prinsip dan izin usaha /perubahannya

b. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahnnya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pembertahuan dari KEMENKUMHAM








Prosedur







6. Produk pelayanan Dokumen Izin Penggabungan Penanaman Modal

7. Penanganan










2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor BPMPTSP

sebanyak 2 kali dalam setahun. 11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi pelayanan 1 (satu ) orang

2. Petugas pelayanan / Customer service 2 ( dua ) orang 3. Pemroses izin / back office 2 ( dua ) orang 4. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang

12. Jaminan pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi;







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL





4. Pearturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;


2. Persyaratan A. BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin investasi/Izin

Usaha dan/Izin dari kementerian/lembaga/dinas terkait yang dimiliki;

3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Beserta Pengesahannya Anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari dari KEMENKUMHAM.

4. Fotocopy NPWP Perusahaan; 5. Foto copy legalitas lokasi proyek dan / alamat

perusahaan : Bukti penguasaan Tanah / bangunan untuk kantor / gedung berupa : - Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) disertai

dengan bukti pelunasan / Akta jual beli tanah atas nama perusahaan /sertifikat hak atas tanah

- Fc. IMB - Fc. Bukti perrjanjian sewa menyewa tanah /

gedung/ bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa.

6. Foto copy Izin lokasi / surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri

7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku. 8. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Periode Terakhir; 9. Fotocopy Persetujuan/Pengesahan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Fotocopy Persetujuan/Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ( SPPL );

10. Foto copy Ijin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL

11. Rekomendasi dari dinas terkait apabila diperlukan sesuai ketentuan bidang usaha.

12. Surat Kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi / pimpinan Perusahaan.



1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Peninjauan lapangan ( jika diperlukan ) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 5. Penandatanganan dokumen izin 6. Penyerahan SK / Izin


7 (tujuh) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Usaha Penanaman Modal.





















PENERBITAN IZIN PELUASAN PENANAMAN MODAL




4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal








- Fc. NPWP b. Badan hukum indonesia : Fc. Akta pendirian

perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari KEMENKUMHAM Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta Nomor HP.









dan perubahannya bila ada;

4. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengesahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

















sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali; 13. Tanda terima penyampaian LKPM dari pusat (periode

terakhir);






lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari KEMENKUMHAM dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri ) ;

















8. Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan ) 9. KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi PT) beserta

Nomor HP. 10. Surat Kuasa apabila pengurusan permohonan tidak


D. PENGGABUNGAN : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Foto copy KTP Pemohon dan KTP Pemegang Saham (bagi

PT) beserta Nomor HP. 3. Masing – masing perusahaan yang akan bergabung

melampirkan : a. Foto copy izin prinsip dan izin usaha /perubahannya b. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan









Prosedur







6. Produk pelayanan Dokumen Izin Perluasan Penanaman Modal

7. Penanganan








2. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan - Disiplin - Tanggung jawab - Santun dan Ramah

- Jujur - Teliti - Jujur - Kerjasama




12. Jaminan pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan

izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi;







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN OPERASIONAL SMP


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

8. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

9. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 800/153/DISPENDA/III/2016 tentang Kewajiban melampirkan bukti pembayaran pajak dalam kepengurusan izin usaha.


1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6000 ; 2. Proposal permohonan izin operasional; 3. Fc. KTP Pendiri Sekolah/ Kepala Sekolah; 4. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Fc. KTP

pengurus (jika tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

5. Badan Hukum Yayasan : - Fc. Akte pendirian. - Fc. SK pengesahan Pendirian dan

Perubahan dikeluarkan oleh Kemenkumham.

- Fc. NPWP. - Anggaran Dasar Rumah tangga/Anggaran

rumah tangga (AD/ART); 6. Fc. IMB; 7. Surat keterangan kepemilikan gedung; 8. Surat keterangan kepemilikan tanah / gedung / sewa; 9. Rekomendasi dari dinas terkait; 10. Surat keterangan terdaftar di Dinas Sosial; 11. Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari

yayasan; 12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan

kurikulum; 13. Surat keputusan kepangangkatan kepala sekolah; 14. Memiliki peserta didik sekurangnya 15 orang; 15. Surat pernyataan kepala sekolah sanggup

melaksanakan jam belajar; 16. Proposal teknis yang dilengkapi :

a. Fc. Akte pendirian; b. Surat keterangan domisili; c. Program kerja sekolah; d. Program kerja yayasan untuk jangka pendek,

menengah dan panjang; e. Susunan pengurus yayaysan;

f. Susunan pengurus sekolah; g. Struktur organisasi yayasan disahkan oleh ketua

yayasan; h. Denah gedung sekolah; i. Daftar riwayat hidup kepala sekolah; j. Fc. Ijazah kepala sekolah dan guru; k. Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugas; l. Daftar nama peserta didik yang terbaru; m. Daftar inventaris sekolah; n. Tata tertib sekolah; o. Jadwal mata pelajaran; p. Instrumen evaluasi atau monitoring;

17. Analisa dampak lalu lintas apabila berada dijalan arteri primer maupun sekunder;

18. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.




15 (lima belas) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional SMP 7. Pengaduan, Saran dan

Masukan Kotak Saran, Sms center, via telp dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.












STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT KETERANGAN PENELITIAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;


3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;


2. Persyaratan SURAT KETERANGAN PENELITIAN BARU :

Mahasiswa,Perorangan atau kelompok (WNA) 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000; 2. Surat Keterangan dari pimpinan sekolah/perguruan

tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab; 3. Proposal penelitian yang telah disetujui pimpinan

sekolah/perguruan tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab;

4. Fc.Identitas (Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanta Penduduk, KITAS);

5. Surat Pernyataan untuk menyerahkan hasil penelitian yang diketahui oleh pimpinan sekolah/perguruan tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab;

6. Fc.Paspor dan VISA dari KEMENKUMHAM serta travelling Permit dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;

7. Fc.Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementrian Dalam Negeri.

Mahasiswa,Perorangan atau kelompok (WNI) 1. Surat Keterangan dari pimpinan sekolah/perguruan

tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab; 2. Proposal penelitian yang telah disetujui pimpinan

sekolah/perguruan tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab;

3. Fc.Identitas (Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanta Penduduk, KITAS);

4. Surat Pernyataan untuk menyerahkan hasil penelitian yang diketahui oleh pimpinan sekolah/perguruan tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab;




5 Hari Kerja


6. Produk Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Penelitian 7. Pengaduan, Saran dan




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT KETERANGAN MAGANG DAN KKN












2. Persyaratan Surat Keterangan Magang dan KKN : Magang : 1. Surat Permohonan Magang bermaterai Rp. 6000,-; 2. Surat Pengantar Izin PKL/Magang dari institusi atau

instansi asal, tertuju Perangkat Daerah (PD) yang menjadi lokasi PKL/Magang;

3. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku; 4. Fotocopy KTP Penanggung jawab 5. Proposal Kegiatan :

a. Latar Belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Ruang lingkup; d. Jangka waktu; e. Nama pelaksana; f. Sasaran/target magang; g. Hasil yang diharapkan;

6. Mengisi Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp.6000,-.

KKN : 1. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan Fc. KTP

pengurus (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

2. Surat pengantar izin KKN dari intitusi/instansi asal; 3. Proposal kegiatan; 4. Daftar peserta; 5. Fc. Kartu identitas (KTP/SIM) penanggung jawab yang

masih berlaku; 6. Surat tidak keberatan dari lurah/lokasi yang akan

ditempati KKN; 7. Pemohon WNA :

a. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Surat Pengantar dari Sponsor atau lembaga d. Proposal kegiatan; e. Fotocopy KITAS; f. Fotocopy Paspor.




5 (lima) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Magang dan KKN

7. Pengaduan, Saran dan



















2. Melakukan penilaian kinerja staf pelaksana perijinan setiap tahun dalam hal disiplin dan tertib administrasi

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN OPERASIONAL LKP DAN PKBM












2. Persyaratan A. SYARAT IZIN OPERASIONAL LKP DAN PKBM :

1. Surat Permohonan Bermaterai; 2. Fc. Identitas Pendiri (KTP dan KK); 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- dan KTP orang yang

diberi kuasa; 4. Berbadan hukum (Fc.akte pendirian,Fc. SK pengesahan

pendirian dan NPWP); 5. Persetujuan tetangga kiri dan kanan, muka dan

belakang; 6. Memiliki struktur organisasi satuan Pendidikan; 7. Penanggungjawab minimal SMA; 8. Tenaga pendidik memiliki Pendidikan sesuai materi

program yang diajarkan berpendidikan minimal D3 sesuai bidangnya;

9. Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang sesuai dengan jenis program

10. Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 orang;

11. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 orang; 12. Memiliki program kerja tahunan; 13. Memiliki kurikulum sesuai program; 14. Memiliki denah lokasi dan ruang belajar; 15. Bukti kepemilikan tanah/ perjanjian sewa; 16. Pas photo pimpinan 4x6 cm 3 lembar; 17. Dokumen rencana pengembangan satuan PNF dengan

mengacu pada standar pendidikan nasional; 18. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).





5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional LKP dan BKPM





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN PENDIRIAN PAUD


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri pendidikam dan Kebidayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebidayaan;


2. Persyaratan A. SYARAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN PAUD : 1. Surat Permohonan Bermaterai; 2. Fc. Identitas Pendiri (KTP dan KK); 3. NPWP; 4. Surat keterangan domisili dari kepala desa/ lurah 5. Susunan Pengurus dan rincian tugas; 6. Hasil penilaian kelayakan, meliputi :

a. Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/ TKLB yang sah atas nama pendiri;

b. Fc. Akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari kemeterian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;

c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) Tahun pembelajaran.

7. Dokumen rencana induk pengembangan (RIP) TK/TKLB yang memuat : a. Visi dan misi; b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); c. Sasaran usia peserta didik; d. Pendidik dan tenaga kependidikan; e. Sarana dan prasarana; f. Struktur organisasi; g. Pembiayaan; h. Pengelolaan; i. Peran serta masyarakat; j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan

selama 5 (lima) tahun.

8. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3(tiga) tahun (berdasakan pada pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri);

9. Rekomendasi dinas terkait; 10. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).




30 (tiga puluh) hari kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Pendirian PAUD.




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENDIRIAN LKP DAN PKBM






5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;






1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan Fc. KTP

pengurus (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri);

4. Fc. Akte Pendirian Yayasan berbadan hukum; 5. Fc. IMB; 6. Status akte tanah/surat perjanjian sewa ; 7. Fc. Izasah tutor; 8. Data warga pelajar dan alamat untuk 20 orang per

jenjang pendidikan 9. Daftar riwayat hidup pemilik dan penyelenggara; 10. Peta lokasi; 11. Susunan pengurus dan rincian tugas; 12. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah; 13. Sertakan Kurikulum, tata tertib PKBM; 14. Rekomendasi dinas terkait; 15. Kesanggupan dan komitmen berpartisipasi

mendukung kebijakan dan kegiatan pendidikan; 16. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 17. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)





30 (sepuluh) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen LKP dan BKPM.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN PENDIRIAN SD







6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;




10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;


2. Persyaratan A. BARU : 1. Surat perohonan bermaterai Rp. 6000 ; 2. Fc. KTP Pendiri Sekolah/ Kepala Sekolah; 3. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Fc. KTP



Perubahan dikeluarkan oleh Kemenkunham. - Fc. NPWP.

5. Fc. IMB; 6. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan

(RIPS) terdiri dari: a. Hasil studi kelayakan dan dengan melampirkan; b. Isi pendidikan; c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan; d. Sarana dan prasarana pendidikan; e. Pembiayaan pendidikan; f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; g. Manajemen dan proses pendidikan;

Syarat lainnya harus melampirkan :

a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian

satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

c. Data mengenai perimbangan antara jumlah

satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;

7. Rekomendasi dinas terkait. 8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)






5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin pendirian SD 7. Pengaduan, Saran dan












2. Front Office 3 ( tiga ) orang. 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang.

4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.








STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN PENDIRIAN SMP











10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;


2. Persyaratan A. SYARAT PENDIRIAN SMP : 1. Surat perohonan bermaterai Rp. 6000 ; 2. Fc. KTP Pendiri Sekolah/ Kepala Sekolah; 3. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Fc. KTP



Perubahan dikeluarkan oleh Kemenkunham. - Fc. NPWP.

5. Fc. IMB; 6. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan

(RIPS) terdiri dari: a. Hasil studi kelayakan dan dengan melampirkan; b. Isi pendidikan; c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan; d. Sarana dan prasarana pendidikan; e. Pembiayaan pendidikan; f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; g. Manajemen dan proses pendidikan;

Syarat lainnya harus melampirkan :

a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian

satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

c. Data mengenai perimbangan antara jumlah

satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;

7. Rekomendasi Dinas Teknis; 8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)






5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin pendirian SMP. 7. Pengaduan, Saran dan












2. Front Office 3 ( tiga ) orang.

3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang. 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang. 5. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang.








STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN OPERASIONAL PAUD






5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri pendidikam dan Kebidayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebidayaan;


2. Persyaratan A. SYARAT IZIN 0PERASIONAL PAUD : 1. Surat permohonan izin operasional PAUD bermaterai; 2. Melampirkan surat izin dan rekomendasi :

a. Surat persetujuan masyarakat sekitar/izin lingkungan pendirian PAUDyang ditandatangani oleh warga sekitar, RT dan RW;

b. Surat rekomendasi dari kelurahan; c. Surat rekomendasi dari kecamatan; d. Surat keterangan domisili PAUD yang ditandatangani

oleh lurah dan camat; e. Surat rekomendasi dari dinas Pendidikan;

3. Melampirkan fotocopy akte notaris PAUD; 4. Melampirkan berkas tentang yayasan, meliputi :

a. AD & ART yayasan; b. Visi dan Misi; c. Struktur organisasi yayasan; d. Program kerja jangka pendek dan jangka Panjang; e. Surat keputusan dari yayasan tentang pendirian

sekolah; f. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah.

5. Melampirkan berkas tentang sekolah/Lembaga PAUD memuat : a. Renvana Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RAPBS)

sekolah/PAUD; b. Kurikulum yang dipakai; c. Identitas / lokasi / alamat sekolah/ PAUD; d. Daftar sarana dan fasilitasi yang dimiliki oleh

sekolah; e. Daftar nama sekolah, guru dan staf sekolah/PAUD; f. Struktur organisasi; g. Surat keputusan pengangkatan guru/kepala sekolah

oleh yayasan; h. Fc. Izasah guru yang mengajar di PAUD;

i. Daftar nama murid, tempat tanggal lahir dan nama orang tua murid;

j. Denah lokasi sekolah dan Denah sekolah PAUD; k. Foto sekolah;





5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional PAUD





















SPP SEKTOR PENANAMAN MODALSTANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN OPERASIONAL SD













1. Surat perohonan bermaterai Rp. 6000 ; 2. Proposal permohonan izin operasional; 3. Fc. KTP Pendiri Sekolah/ Kepala Sekolah; 4. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Fc. KTP



Perubahan dikeluarkan oleh Kemenkumham.

- Fc. NPWP. 6. Fc. IMB; 7. Surat keterangan kepemilikan gedung; 8. Surat keterangan kepemilikan tanah / gedung / sewa; 9. Rekomendasi dari dinas terkait; 10. Surat keterangan terdaftar di Dinas Sosial; 11. Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari

yayasan; 12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan

kurikulum; 13. Surat keputusan kepangangkatan kepala sekolah; 14. Memiliki peserta didik sekurangnya 15 orang; 15. Surat pernyataan kepala sekolah sanggup

melaksanakan jam belajar; 16. Proposal teknis yang dilengkapi :

a. Fc. Akte pendirian; b. Surat keterangan domisili; c. Program kerja sekolah; d. Program kerja yayasan untuk jangka pendek,

menengah dan panjang; e. Susunan pengurus yayaysan; f. Susunan pengurus sekolah;

g. Struktur organisasi yayasan disahkan oleh ketua yayasan;

h. Denah gedung sekolah; i. Daftar riwayat hidup kepala sekolah; j. Fc. Ijazah kepala sekolah dan guru; k. Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugas; l. Daftar nama peserta didik yang terbaru; m. Daftar inventaris sekolah; n. Tata tertib sekolah; o. Jadwal mata pelajaran; p. Instrumen evaluasi atau monitoring;

17. Analisa dampak lalu lintas apabila berada dijalan

arteri primer maupun sekunder; 18. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)






5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Operasional SD 7. Pengaduan, Saran dan













STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)



2. Undang- undang RI nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;


4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP;

5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP;

6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP;


8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP;



2. Persyaratan A. BARU : PERUSAHAAN PT, KOPERASI, CV

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- 2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak

dapat mengurus perizinan sendiri) 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Perusahaan / pengurus 4. Fc. Akta Pendirian Perusahaan beserta

perubahannya (untuk CV disahkan oleh Pengadilan, Koperasi disahkan oleh Instansi yang berwenang dan PT oleh Menkumham)

5. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi usaha perusahaan (bermaterai Rp. 6.000,-)

6. Photo berwarna ukuran 4x6cm (2 lembar) 7. Fc. Bukti kepemilikan tempat usaha / surat

keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain.

8. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan

9. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha) 11. Fc. Pajak Air tanah (jika menggunakan) 12. Fc.Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 13. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)


B. PERMOHONAN PERUBAHAN PERUSAHAAN PT, KOPERASI, CV



Perusahaan / pengurus 4. Fc. Akta Pendirian Perusahaan beserta

perubahannya (untuk CV disahkan oleh Pengadilan, Koperasi disahkan oleh Instansi yang berwenang dan PT oleh Menkumham)

5. SIUP Asli 6. Neraca Perusahaan tahun terakhir 7. Photo berwarna ukuran 4x6cm (2 lembar) 8. Data pendukung perubahan :

a. jika pindah lokasi tempat usaha, melampirkan : - Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang

lokasi usaha perusahaan / bermaterai Rp. 6.000,-

- Fc. Bukti kepemilikan tempat usaha / surat keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain

b. dll 9. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 11. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut

oleh pemilik usaha) 12. Fc. Pajak Air tanah (jika menggunakan) 13. Fc. Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS

Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 14. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan C. PERPANJANGAN PERUSAHAAN PT, KOPERASI, CV



Perusahaan / pengurus 4. SIUP Asli 5. Neraca Perusahaan tahun terakhir bermaterai Rp.

6.000 ( khusus untuk PT) 6. Photo berwarna ukuran 4x6 cm (2 lembar) 7. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi

usaha perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- 8. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan 9. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut


Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 13. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali

surat permohonan

D. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN



Perusahaan / pengurus 4. Surat Penunjukkan sebagai penanggungjawab

Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan. 5. Fc. Akte pendirian/ pembukaan Kantor Cabang/

Perwakilan Perusahaan 6. Fc. SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah

dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP 7. Fc. SIUP Kantor Pusat Perusahaan 8. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi

usaha Kantor Cabang/ perwakilan Perusahaan (bermaterai Rp. 6.000,-)

9. Fc. Bukti kepemilikan tempat usaha / surat keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain.

10. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan

11. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan 12. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut


Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 15. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)


E. PERMOHONAN PENGGANTIAN / DUPLIKAT (HILANG/ RUSAK)



Perusahaan / pengurus 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

disertai dengan Fc. SIUP lama ( untuk SIUP yang hilang )

5. SIUP Asli ( untuk SIUP yang rusak ) 6. Photo berwarna ukuran 4x6cm (2 lembar) 7. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)







6. Produk Pelayanan Dokumen Izin SIUP.









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-Dep/Per/9/2014;


5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;


2. Persyaratan A. SYARAT IJIN USAHA TOKO MODERN YANG BERDIRI SENDIRI : 1. Surat ijin Prinsip dari Bupati. 2. Hasil Analisasi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan

Rekomendasi dari Instansi yang berwenang. 3. Fotocopy Surat Ijin Lokasi dari Instansi yang berwenang. 4. Fotocopy IMB. 5. Fotocopy NPWP. 6. Fotocopy akte pendirian dan perubahan serta

pengesahan bagi yang berbentuk badan hukum. 7. Rencana kemitraan dengan usaha ekonomi mikro kecil.

B. SYARAT IJIN USAHA TOKO MODERN YANG

TERINTEGRASI DENGAN PUSAT PERBELANJAAN ATAU BANGUNAN KAWASAN LAIN :

1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

2. Fotocopy IUPP tempat berdirinya toko modern. 3. Fotocopy NPWP. 4. Fotocopy akte pendirian dan perubahan serta

pengesahan bagi yang berbentuk badan hukum. 5. Rencana kemitraan dengan usaha ekonomi mikro kecil

untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


5 (Lima) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen IUTM.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)



2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;



5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah ndengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2016;

6. Perturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;


2. Persyaratan 1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus;

2. Fc. NPWP; 3. Fc. paspor atau kitas bagi penanggungjawab perusahaan

yang berkewarganegaraan asing; 4. Fc. akta pendirian yang berbentuk PT dan pengesahan

badan hukum bagi pemilik gudang yang berbentuk PT; 5. Fc. ijin prinsip penanaman modal untuk gudang bagi

perusahaan penanaman modal asing; 6. Fc. IMB yang menyatakan sebagai gudang; 7. Pas Photo ukuran 4 x 6 bagi pemilik atau

penanggungjawab gudang.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan lapangan jika diperlukan. 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


5 (Lima) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Tanda Daftar Gudang ( TDG ).

8. Lama Masa Berlaku 5 Tahun 9. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) MENENGAH



2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;


5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

6. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

7. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81/M-IND/PER/10/2014. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Pasilitas Penanaman Modal;



13. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Seruyan.

2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU IUI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. KTP direktur perusahaan/penanggungjawab; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000/surat kuasa bila

tidak bisa mengurusa sendiri 4. Fc. akta pendirian perusahaan dan atau

perubahannya (khusus untuk PT disahkan oleh MENKUMHAM);

5. Fc. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fc. Persetujuan prinsip; 7. Bangunan Pabrik dan sarana Produksi sudah

tersedia; 8. Fc. Izin Lokasi; 9. Fc. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);

10. Fc. surat bukti kepemilikan tanah ( dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);

11. Surat perjanjian tertulis pemanfaatan atau penggunaan tanah antaa pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah (bermaterai Rp. 6000,-);

12. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

13. Rekomendasi dari dinas terkait; 14. Fc. bukti lunas PBB tahun berjalan; 15. Fc. tanda lunas pajak reklame; 16. Fc. pajak air tanah (jika menggunakan); 17. Fc. NPWP perusahaan; 18. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan); 19. Semua persyaratan rangkap 2 (dua); IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. KTP direktur perusahaan/penanggungjawab; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000/surat kuasa bila

tidak bisa mengurusa sendiri 4. Fc. akta pendirian perusahaan dan atau

perubahannya (khusus untuk PT disahkan oleh MENKUMHAM);

5. Fc. Izin Lokasi; 6. Fc. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Surat keterangan dari pengelola kawasan

industri/kawasan berikat; 8. Fc. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);

9. Fc. surat bukti kepemilikan tanah ( dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);

10. Surat perjanjian tertulis pemanfaatan atau penggunaan tanah antaa pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah (bermaterai Rp. 6000,-);


12. Rekomendasi dari dinas terkait; 13. Fc. bukti lunas PBB tahun berjalan; 14. Fc. tanda lunas pajak reklame; 15. Fc. pajak air tanah (jika menggunakan); 16. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan); 17. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

B. PERLUASAN IUI : MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. KTP direktur perusahaan /penanggungjawab; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000/surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Mengisi formulir model Pm-VII dan melampirkan

dokumen rencana perluasan industri serta dokumen perjanjian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi : a. Analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL);atau b. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya

pemantauan lingkungan (UPL); 5. Fc. IUI; 6. Rekomendasi dari dinas terkait; 7. Fc. bukti lunas PBB tahun berjalan; 8. Fc. tanda lunas pajak reklame; 9. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan); 10. Semua persyaratan rangkap 2 (dua); TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP: 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. KTP direktur perusahaan /penanggungjawab; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000/surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Mengisi formulir model SP-III dan melampirakan

dokumen rencana perluasan industri serta dokumen perjanjian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi : a. Analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL);atau b. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya

pemantauan lingkungan (UPL); 5. Fc. IUI; 6. Rekomendasi dari dinas terkait; 7. Fc. bukti lunas PBB tahun berjalan; 8. Fc. tanda lunas pajak reklame; 9. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan); 10. Semua persyaratan rangkap 2 (dua);

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan ( wajib ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


7 (tujuh) hari kerja.

5. Biaya/ Tarif Gratis/Tidak dipungut biaya.

6. Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Industri (IUI) Menengah

7. Masa berlaku ijin Berlaku sepanjang perusahaan beroperasi sesuai dengan jenis industri yang tercantum dalam IUI.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)





4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/20014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;


2. Persyaratan A. BARU . IUI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- 2. Fc. KTP direktur perusahaan / penanggung jawab ; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Fc. Akta pendirian perusahaan dan atau

perubahannya ( Khusus untuk PT disahkan oleh MENKUMHAM);

5. Fc. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); 6. Fc. Persetujuan prinsip; 7. Bangunan Pabrik dan sarana produksi sudah

tersedia; 8. Fc. Izin Lokasi; 9. Fc. Izin Gangguan (HO); 10. Fc. Dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

11. Fc. Surat Bukti Kepemilikan Tanah ( dilegalisir oleh pejabat yang berwenang );

12. Surat perjanjian tertulis pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah ( bermaterai Rp. 6.000,- );


14. Rekomendasi dari Dinas terkait.; 15. Fc. Bukti lunas PBB tahun berjalan; 16. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame ; 17. Fc. Pajak Air Tanah (jika menggunakan); 18. Fc. NPWP Perusahaan; 19. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 20. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ). IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- 2. Fc. KTP direktur perusahaan / penanggung jawab ; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Fc. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (

Khusus untuk PT disahkan oleh MENKUMHAM); 5. Fc. Izin Gangguan (HO); 6. Fc. Izin Lokasi;

7. Fc. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); 8. Surat Keterangan dari pengelola kawasan Industri

/kawasan berikat; 9. Fc. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

10. Fc. Surat Bukti Kepemilikan Tanah ( dilegalisir oleh pejabat yang berwenang );

11. Surat perjanjian tertulis pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah ( bermaterai Rp. 6.000,- );


13. Rekomendasi dari Dinas terkait; 14. Fc. Bukti lunas PBB tahun berjalan; 15. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame ; 16. Fc. Pajak Air Tanah (jika menggunakan); 17. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 18. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

B. PERLUASAN IUI :

MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- 2. Foto copy KTP direktur perusahaan / penanggung

jawab ; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Mengisi formulir Model Pm-IV dan melampirkan

dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi : a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )

;atau b. Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL ). 5. Foto copy IUI; 6. Rekomendasi dari Dinas terkait; 7. Foto copy Bukti lunas PBB tahun berjalan; 8. Foto copy Tanda Lunas Pajak Reklame ; 9. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 10. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- 2. Foto copy KTP direktur perusahaan / penanggung


tidak bisa mengurus sendiri; 4. Mengisi formulir Model SP-III dan melampirkan

dokumen rencana perluasan industrI serta dokumen penyajian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi : c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )

;atau d. Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL ). 5. Foto copy IUI.; 6. Rekomendasi dari Dinas terkait; 7. Foto copy Bukti lunas PBB tahun berjalan; 8. Foto copy Tanda Lunas Pajak Reklame ; 9. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 10. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan ( apabila diperlukan ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


7 (tujuh) hari kerja.

5. Biaya/ Tarif Gratis/ Tidak dipungut biaya.

6. Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Industri ( IUI ).



8. Sarana,Prasaranan, dan/atau Fasilitas










12. Jaminan Pelayanan Memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan pemrosesan izin yaitu dengan cara Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi;






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)/ IUI KECIL



2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;


5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

6. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81/M-IND/PER/10/2014. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Pasilitas Penanaman Modal;




12. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lngkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Seruyan;

2. Persyaratan A. PERMOHONAN BARU 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Mengisi formulir model Pdf. I-IK. 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik

perusahaan / pengurus. 4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak

dapat mengurus perizinan sendiri). 5. Fc. Akta Pendirian Perusahaan beserta

perubahannya (apabila ada) yang telah didaftarkan dipengadilan negeri, untuk PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan untuk Koperasi disahkan oleh Kementerian Koperasi.

6. Fc. NPWP. 7. Fc. Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (SPPL). 8. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 9. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan. 10. Fc. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.

11. Fc. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).

12. Fc. Pajak Air tanah (jika menggunakan). 13. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan. B. PERMOHONAN PERUBAHAN

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Mengisi formulir model Pm-VII (jika pindah lokasi) 3. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik

perusahaan / pengurus. 4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak

dapat mengurus perizinan sendiri). 5. Fc. Akta Pendirian Perusahaan beserta

perubahannya (apabila ada) yang telah didaftarkan dipengadilan negeri, untuk PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan untuk Koperasi disahkan oleh Kementerian Koperasi.

6. IUI Asli. 7. Surat peruntukan lokasi baru (jika pindah lokasi) 8. Fc. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 9. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


oleh pemilik usaha). 12. Fc. Pajak Air tanah (jika menggunakan). 13. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

kecuali surat permohonan. C. PERMOHONAN PENGGANTIAN HILANG / RUSAK

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- 2. Mengisi Formulir model Pdf. I-IK; 3. Foto copy KTP direktur perusahaan / penanggung


tidak bisa mengurus sendiri; 5. IUI Kecil Asli ( jika Rusak); 6. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian disertai

Fc. IUI Kecil ( jika Hilang ); 7. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

3.





5. Biaya/ Tarif Gratis/Tidak dipungut biaya.

6. Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Industri Kecil







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;



2. Persyaratan A. Persyaratan Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Profil perusahaan (meliputi akte pendirian perubahan

terakhir terdaftar di KEMENKUMHAM antara lain komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan);

3. NPWP 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan

pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;

6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/walikota;

7. Izin lokasi dilengkapi dengan peta digital berskala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000, dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;

8. Jamininan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampir IV dan XII yang merupan bagian tidak terpisahkan dari peraturan;

9. Rencana kerja pembangunan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan;

10. Izin lingkungan dari Gubernur/Bupati sesuai kewenangan;

11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiraan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan;

12. Fc. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan ( untuk pemasangan di lahan pribadi/masyarakat ) ;

13. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;



4. Jangka Waktu

Pelayanan 15 (lima belas) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Perkebunan.


Masukan Kotak Saran, Sms center, via telepon dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.















Dokumen yang dikeluarkan dapatdipertanggungjawabkan keabsahannya.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN








7. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 800 / 153 / DISPENDA / III / 2016 tentang Kewajiban Mela2wmpirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Ijin Usaha.

2. Persyaratan A. Persyaratan Izin Usaha Perkebunan : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Profil perusahaan (meliputi akte pendirian perubahan



pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;

6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/walikota;

7. Izin lokasi dilengkapi dengan peta digital berskala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000, dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

8. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

9. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format tercantum dalam lampiran IV dan XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

10. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar;


12. Pernyataan kesanggupan : 1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana

dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme pengganggu tanaman;

2. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan dilengkapi dengan rencana kerja dam rencana pembiayaan;

4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan format pernyataan seperti yang tercantum dalam lampiran X yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan ini;

13. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lapiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;









Masukan Kotak Saran, Sms center, via telephon dan datang langsung ke kantor DPMPTSP.












STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PENGGILINGAN PADI




3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1954 tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;



7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, huller dan Penyosohan Beras;


9. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 800 / 153 / DISPENDA / III / 2016 tentang Kewajiban Mela2wmpirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin Usaha.

2. Persyaratan A. Persyaratan Izin Usaha Penggilingan Padi :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Surat keterangan tempat usaha dari kelurahan yang

menerangkan bahwa ditempat tersebut layak didirikan pabrik penggilingan padi;

3. Fc. Persetujuan izin prinsip; 4. Fc. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Fc. Akte pendirian perusahaan jika berbadan hukum; 6. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 7. Fc. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi perusahaan

berskala besar; 8. Fc. Izin yang la,a bagi perpanjangan; 9. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun Berjalan ( untuk pemasangan di lahan pribadi/masyarakat ) ;






5. Biaya/Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Penggilingan Padi



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)








7. Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 800 / 153 / DISPENDA / III / 2016 tentang Kewajiban Mela2wmpirkan Bukti Pembayaran Pajak Dalam Pengurusan Izin Usaha.

2. Persyaratan A. Persyaratan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Profil perusahaan (meliputi akte pendirian perubahan



pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;

6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/walikota;

7. Izin lokasi dilengkapi dengan peta digital berskala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000, dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

8. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

9. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar , rencana tempat hasil produksi akan diolah;


11. Pernyataan kesanggupan : 1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana

dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme pengganggu tanaman;

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan dilengkapi dengan rencana kerja dam rencana pembiayaan;

4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan format pernyataan seperti yang tercantum dalam lampiran X yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan ini;

12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lapiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;


14. Pas photo ukuran 4x6 sebayak 3 lembar;





















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN MEMBUKA LAHAN


1. Dasar Hukum 1.

2. Persyaratan

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan ( jika diperlukan ). 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin. 7. Masa berlaku IUJK selama 3 ( tiga ) Tahun dan dapat

diperpanjang.


5. Biaya/Tarif 6. Produk Pelayanan 7. Penanganan















13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;



6. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar PelayananPublik.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;


2. Persyaratan Pemohon Baru :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi

materai Rp. 6000,- 3. Fc. Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan; 4. Fc. kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan; 5. Fc. SITU, SIUP, TDP, IUJK dan NPWP; 6. SKTU dari kecamatan; 7. Fc. Izin lokasi; 8. Fc. Sertifikat / surat kepemilikan tanah; 9. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; 10. Rekomendasi dinas terkait; 11. Rencana (site plan) dan jadwal kegiatan; 12. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran; 13. Fc, STTS PBB; 14. Surat pernyataan mematuhi peraturan perundang-

undangan (bermaterai Rp. 6000,-); 15. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 16. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.



diperpanjang.



5. Biaya/Tarif Gratis. 6. Produk Pelayanan Surat Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

7. Penanganan



STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SERTIFIKASI KEPEMILIKAN BANGUNAN (SKBG)


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;


3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung;


6. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.


2. Persyaratan BARU : 1. Fc.KTP atau Identitas diri; 2. Fc. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Fc. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan; 4. Kesepakatan dan/atau persetujuan dari kedua belah

pihak dalam bentuk perjanjian tertulis; 5. Kepemilikan dokumen IMB; 6. Kesesuaian data aktial (terakhir) dengan data dalam

dokumen status hak atas tanah; dan 7. Kesesuaian data actual (terakhir) dengan data dalam

IMB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan Gedung yang semula ada/telah dimiliki.

3.



4. Jangka Waktu

Pelayanan 10 (Sepuluh) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap.


6. Produk Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan (SKBG)









STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PENERBITAN PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN



2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;



6. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar PelayananPublik.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;


2. Persyaratan BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi

materai Rp. 6000,- 3. Fc. Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan; 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan; 5. Fc. SITU, SIUP, TDP, IUJK dan NPWP; 6. SKTU dari kecamatan; 7. Fc. Izin lokasi; 8. Fc. Sertifikat / surat kepemilikan tanah; 9. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; 10. Rekomendasi dinas terkait; 11. Rencana (site plan) dan jadwal kegiatan; 12. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran; 13. Fc, STTS PBB; 14. Surat pernyataan mematuhi peraturan perundang-

undangan (bermaterai Rp. 6000,-); 15. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 16. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.



diperpanjang.


15 (lima belas) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Surat Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

7. Penanganan Kotak Saran, Sms center, via telephon dan datang langsung


ke kantor DPMPTSP.


















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN LOKASI


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang;



6. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar PelayananPublik;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;


2. Persyaratan A. BARU : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (bila diurus orang

lain); 3. Fc. KTP Pemohon / Penanggungjawab; 4. Foto peta lokasi; 5. Pertimbangan teknis pertanahan; 6. Surat keterangan peruntukan lahan dari dinas

pekerjaan umum dan penataan ruang; 7. Fc. Surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan

PMA/PMDN); 8. Gambar rencana/pra site plan; 9. Fc. Akta pendirian perusahaan /Yayasan yang telah

disahkan oleh kemenkumham bagi yang berbadan hukum (bila perusahaan/Yayasan);

10. Fc. NPWP Perusahaan (yang berbadan hukum)/NPWP pribadi (bagi perseorangan);

11. Fc. Status kepemilikan tanah (HGB/SHM/sewa/jual beli)

12. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 13. Rekomendasi dari dinas terkait; 14. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

B. PERPANJANGAN :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- 2. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (bila diurus orang

lain); 3. Fc. KTP Pemohon / Penanggungjawab; 4. Foto peta lokasi; 5. Pertimbangan teknis pertanahan; 6. Surat keterangan peruntukan lahan dari dinas

pekerjaan umum dan penataan ruang; 7. Fc. Surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan

PMA/PMDN); 8. Gambar rencana/pra site plan; 9. Fc. Akte pendirian perusahaan /Yayasan yang telah

disahkan oleh kemenkumham bagi yang berbadan hukum (bila perusahaan/Yayasan);

10. Fc. NPWP Perusahaan (yang berbadan hukum)/NPWP

pribadi (bagi perseorangan); 11. Fc. Status kepemilikan tanah (HGB/SHM/sewa/jual

beli) 12. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 13. Rekomendasi dari dinas terkait; 14. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.



diperpanjang.


15 (lima belas) Hari Kerja.


6. Masa Berlaku Izin 3 (tiga) Tahun. 7. Produk Pelayanan Surat Izin Lokasi.

8. Penanganan















14 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Pelayanan





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN


1. Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;



2. Persyaratan A. Persyaratan Baru :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemohon/Direktur Perusahaan; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak

bisa mengurus sendiri; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perusahaan ; 5. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan; 6. Fc. Surat kepemilikan tanah/sertifikat/

kepemilikan lainnya; 7. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Tahun Berjalan ( untuk pemasangan di lahan pribadi/masyarakat ) ;

8. Fc. KRK/Site Plan/IMB; 9. Fc. SPPR (untuk bando dan JPO; 10. Fc. Perhitungan struktur konstruksi (untuk bando

dan JPO); 11. Fc. Surat perjanjian dengan DPU

( untuk penggalian penanaman utilitas); 12. Fc. Kerjasama dengan DISTARU (Untuk JPO); 13. Rekomendasi teknis dari dinas terkait; 14. Fc. Gambar rencana konstruksi /gambar teknis; 15. Fc. SPT ( 2 tahun terakhir); 16. Foto /data visual dan ilustrasi lokasi; 17. Fc. Surat pernyataan kebenaran dokumen. 18. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

Perpanjangan Izin :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Direktur Perusahaan;

2. Fc. Izin lama; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)




8. Fc. KRK/Site Plan/IMB; 9. Fc. SPPR (untuk bando dan JPO); 10. Fc. Perhitungan struktur konstruksi (untuk bando

dan JPO); 11. Fc. Surat perjanjian dengan DPU( untuk

penggalian penanaman utilitas); 12. Fc. Kerjasama dengan DISTARU (Untuk JPO); 13. Rekomendasi teknis dari dinas terkait; 14. Fc. Gambar rencana konstruksi /gambar teknis; 15. Fc. SPT ( 2 tahun terakhir); 16. Foto /data visual dan ilustrasi lokasi; 17. Fc. Surat pernyataan kebenaran dokumen. 18. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

Perubahan Izin :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemohon/Direktur Perusahaan; 2. Fc. Izin lama; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila








3.






6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Reklame.





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;










8. Fc. KRK/Site Plan/IMB; 9. Fc. SPPR (untuk bando dan JPO; 10. Fc. Perhitungan struktur konstruksi (untuk bando



Perpanjangan Izin :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Direktur Perusahaan;

2. Fc. Izin lama; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila








Perubahan Izin :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemohon/Direktur Perusahaan; 2. Fc. Izin lama; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila








3.











BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN



Kuala Pembuang, Kepala Badan Penanaman ModaDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. PINCIANTO, MM NIP. 19580128 198503 1 010

MOTTO PELAYANAN

JANJi PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG






5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;





bisa mengurus sendiri; 4. Jika Bukan perseorangan Fc. Akta badan hukum

atau badan usaha (akta pendirian dan perubahan kantor pusat dan kantor cabang, SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, NPWP badan Hukum);

5. Fc. Surat kepemilikan tanah/sertifikat/ kepemilikan lainnya ( sertifikat hak milik/hak guna bangunan/hak pakai, Surat perjanjian kerjasama antara pemilik tanah/bangunan dan pengelola bangunan disahkan oleh notaris);

6. Fc. IMB ( surat keputusan IMB, peta ketetapan rencana kota/rencana letak tata bangunan/Blokplan lampiran IMB, gambar arsetektur /struktur dan instalasi bangunan lampiran IMB);

7. Berita acara telah disetujui selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB;

8. Laporan direksi pengawas (terdiri dari Fc. Surat penunjukan pemborongan dan dewan pengawasdan anggota, Fc. TDR/SIUJK dan surat izin bekerja, Laporan direksi, Surat pernyataan pengawas bangunan telah selesai sesuai IMB);

9. Hardcopy dan gambar as build drawing; 10. Rekomendasi dinas terkait; 11. Foto bangunan; 12. Foto sumur resapan air hujan 13. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan


14. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.




30 (tiga puluh) Hari Kerja.


6. Produk Pelayanan Dokumen Sertifikasi Laik Bangunan Gedung



















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)



2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Electronik;



6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;


2. Persyaratan A. BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK; 5. Fc. Pengesahan kehakiman bagi perusahaan BUJK

yang berbentuk perseorangan; 6. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU)

yang telah diregistrasi oleh lembaga; 7. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan

/ atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga ;

8. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT -BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/ terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

9. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab usaha;

10. Fc. KTA, NPWP, Ijasah Pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;

11. Fc. Kartu tanda anggota (KTA) perusahaan bila BUJK bersangkutan bergabung dalam asosiasi;

12. Fc. Surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;

13. Pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar; 14. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 15. Rekomendasi dari unit kerja / instansi yang

membidangi jasa kontruksi; 16. Penyerahan surat kuasa dari penanggungjawab bila

pengurusan permohonan izin baru dikuasakan; 17. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 18. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

B. PERPANJANGAN :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan;

3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri;

4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah Diregistrasi oleh lembaga;

5. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga ;

6. Menyerahkan rekaman kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT - BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga Ahli / terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

7. Menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;

8. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 9. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 10. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

C. PERUBAHAN DATA :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 3. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan; 4. Menyerahkan rekaman :

a. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;

b. Surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK);

c. Akta perubahan untuk perubahan alamat BUJK; d. Sertifikat badan usaha untuk perubahan

klasifikasi dan kualifikasi usaha; 5. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 6. Foto copy Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun

Berjalan; 7. Rekomendasi dari unit kerja / instansi yang

membidangi jasa kontruksi; 8. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 9. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

D. PENUTUPAN IZIN:

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung

Jawab/Direktur Utama Perusahaan; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 / surat kuasa bila

tidak bisa mengurus sendiri; 4. Menyerahkan IUJK yang asli; 5. Menyerahkan surat pajak nihil; 6. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 7. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.



4. Jangka Waktu

Pelayanan 10 (Sepuluh) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap.


6. Masa berlaku 3 (tiga) tahun.

7. Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK ).




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN REKLAME






5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan.

6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Seruyan.


2. Persyaratan A. Persyaratan :




Perusahaan ; 5. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan

( beserta pengesahan dari Disperindagkop untuk kopersi dan Kemenkum HAM untuk PT );

6. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan ( untuk pemasangan di lahan pribadi/masyarakat ) :

7. Gambar Konstruksi Bangunan Reklame lengkap dengan perhitunganya;

8. Gambar Promosi Isi Reklame; 9. Tanda lunas Pajak dan Retribusi; 10. Alamat Pemasangan Reklame / Denah Lokasi; 11. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait ( jika

diperlukan ); 12. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 13. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

Izin Penyelenggaraan Reklame :

1. Fc. IMB ukuran 6 meter; 2. Fc. Penempatan titik reklame beserta bukti

pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk tanah persi/swasta;

3. Fc. Kajian teknis dari konsultan yang berkompeten bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi 96 meter;

4. Fc. Asuransi bangunan reklame ukuran 6 meter>; 5. Fc. Klasifikasi konstruksi; 6. upload denah lokasi titik dan foto titik reklame;

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame :

1. Mengisi formulir bermaterai Rp. 6000,-; 2. Fc. Klarifikasi konstruksi; 3. Fc. KTP;

4. Gambar lokasi titik dan foto reklame; 5. Akte pendirian atau perubahan, SIUP dan NPWP; 6. Fc. Bukti kepemilikan tanah / surat perjanjian sewa

menyewa / surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

7. Fc, IMB; 8. Fc. Izin rekomendasi Penempatan titik reklame

beserta bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;

9. Fc. Izin penyelenggaraan reklame terakhir / SSPD; 10. Fc. Surat kuasa bermaterai Rp 6000,- bagi pengurus

izin yang tidak diurus sendiri dilampiri fotocopy KTP; 11. Fc. Asuransi bangunan reklame ukuran 6 M2 ke atas;

Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap < 6 M2 : Izin Penyelenggaraan Reklame :

1. Fc. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.

6000,-; 2. Fc. KTP; 3. Gambar lokasi titik dan foto reklame; 4. Fc. Akte pendirian atau perubahan yang berbentuk

badan, SIUP,NPWP; 5. Fc. Bukti kepemilikan tanah/ surat perjanjian

sewa/surat perjanjian tidak keberatan dari pemilik tanah;

6. Fc. Surat kuasa bermaterai Rp 6000,- bagi pengurus izin yang tidak diurus sendiri dilampiri fotocopy KTP;

3.




4 (empat) Hari Kerja.











BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN



Kuala Pembuang, Kepala Badan Penanaman ModaDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. PINCIANTO, MM NIP. 19580128 198503 1 010

MOTTO PELAYANAN

JANJi PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air atau Sumber Air;



2. Persyaratan A. BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

Fc. Akte pendirian perusahaan, perubahan dan Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (jika PT dan Yayasan), Kementrian (jika Koperasi), Pengadilan Negeri (jika CV);

3. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 4. Surat Kuasa Bermaterai Rp 6000,- dan KTP orang

yang diberi kuasa; 5. Fc. NPWP dan IMB; 6. Fc. Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas

(IPPJU) 7. Fc. Izin Pemanfataan air permukaan terdahulu (bila

perpanjangan); 8. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-

yang menyatakan nama sumber air permukaan, klasifikasi penggunaan air permukaan, cara pengambilan , cara pembuangan air, dan besaran debit air (M3 /hari)

9. Data swapantau setiap 1 bulan (bila perpanjangan); 10. Hasil Analisa laboratorium 3 bulan terakhir dari

instansi yang berwenang , dengan catatan semua parameter memenuhi baku mutu air sesuai tujuan penggunaan;

11. Proposal teknis dilengkapi : a. Peta lokasi dan situasi lokasi pemanfaatan air

serta lokasi sumber air yang dimanfaatkan /titik koordinat;

b. Dokumentasi/foto kondisi lokasi terakhir; c. Metode pengambilan air disertai gambar desain,

jadwal pelaksanaan dan jenis pelaksanaan serta teknologi yang digunakan untuk bangunan/prasarana pengambilan air, metode pembuangan air;

d. Spesifikasi teknis bangunan /prasarana pengambilan air (intake);

e. Neraca Kebutuhan air; f. SOP pengoperasian pemanfaatan air; g. SOP tanggap darurat pemanfaatan air;

12. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) dan izin lingkungan;

13. Rekapitulasi pemakaian air untuk seluruh sumber air dalam M3/hari;

14. Rekomendasi dari dinas terkait; 15. Bukti lunas pajak air permukaan; 16. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; 17. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.



4. Jangka Waktu

Pelayanan 14 (empat belas) Hari Kerja.


6. Masa berlaku Paling lama 10 tahun (5 tahun). 7. Produk Pelayanan Surat Izin Pengambilan Air Permukaan.

8. Penanganan















14 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Pelayanan





STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)





4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.


2. Persyaratan A. BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/

Direktur Perusahaan; 3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- / apabila tidak

bisa mengurus sendiri; 4. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah ( dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang ); 5. Surat perjanjian tertulis pemanfaatan atau

penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah ( bermaterai Rp. 6.000,- );

6. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; Foto copyTanda Lunas PBB Tahun Berjalan;

7. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan ;

8. Foto copy Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan; 9. Izin Usaha Perkebunan ( IUP ) untuk usaha tertentu ; 10. Melampirkan persetujuan / rekomendasi Dokumen

AMDAL/UKL/UPL/SPPL untuk perusahaan / bangunan yang berskala besar ( mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar);

11. Rekomendasi dari Dinas Teknis untuk Usaha tertentu: 12. Site Plan; 13. Denah bangunan / Dokumen Rencana Teknis ; 14. Daya dukung tanah dan Perhitungan struktur

bangunan ( bila diperlukan / untuk bangunan 3 tingkat atau lebih ex.Tower dll);

15. Foto copy Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ( Khusus PT ada pengesahan dari KEMENKUMHAM, pengesahan dari Disprindagkop untuk perusahaan Koperasi dan sudah didaftarkan di pengadilan negeri untuk CV dan Firma);

16. Surat Pernyataan tidak keberatan / Persetujuan dari Tetangga /Lingkungan yang diketahui RT/RW, Lurah dan Camat setempat;

17. Bukti / keterangan lainnya ( bila diperlukan ); 18. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Peninjauan Lapangan . 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin . 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran. 6. Penyerahan SK / Izin.


20 (dua puluh)hari kerja.

5. Biaya/ Tarif Biaya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) .




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT IZIN MENDIRIKAN PANTI


1. Dasar Hukum 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;




5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;


2. Persyaratan

A. BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. KTP Identitas pemohon / penanggungjawab; 3. NPWP; 4. Surat Kuasa Jika dikuasakan bermaterai Rp. 6000,-; 5. Fc. IMB; 6. Persetuuan tetangga (kiri,kanan,muka dan belakang); 7. Fc.Tanda daftar Yayasan; 8. Surat pernyataan diatas materai Rp.6000,- dari

pemilik panti bebas dari sengketa hokum; 9. Laporan kegiatan Yayasan dilengkapi tanda tangan

pengurus inti dan distempel dilengkapi dengan : - Susunan pengurus - Pasphoto pimpinan Yayasan ukuran 4x6 3 lembar. - Program kerja - Daftar inventaris sarana dan prasarana.

10. Akta Notaris (akte pendirian dan perubahan) dan Sk pendirian serta perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham;

11. Jika tanah/bangunan menyewa harus ada perjanjian sewa tanah atau bangunan;

12. Susuna Pengurus Panti; 13. Anggaran Dasar Panti; 14. Daftar Inventaris Panti; 15. Denah Bangunan Panti; 16. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten; 17. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)





10 (sepuluh) hari kerja


6. Produk Pelayanan Dokumen Surat Izin Mendirikan Panti 7. Pengaduan, Saran dan



- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran. - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin.

- Ruang tunggu. - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),

















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT IZIN MENGUMPULKAN SUMBANGAN



2. Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;




2. Persyaratan

A. BARU : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. Nama dan alamat organisasi; 3. Fc. Waktu pendirian 4. KTP Identitas pemohon / penanggungjawab; 5. Kegiatan sosial yang dilaksanakan; 6. Maksud dan Tujuan pengumpulan sumbangan; 7. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan

tersebut 8. Waktu penyelenggaraan; 9. Luas wilayah penyelenggaraan; 10. Rencana pembiayaan secara terperinci 11. Laporan kegiatan Yayasan dilengkapi tanda tangan

pengurus inti dan distempel dilengkapi dengan : - Susunan pengurus - Pasphoto pimpinan Yayasan ukuran 4x6 3 lembar. - Program kerja - Daftar inventaris sarana dan prasarana.

12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten; 13. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)







6. Masa Berlaku 3 (tiga) bulan 7. Produk Pelayanan Dokumen Surat Izin Mengumpulkan Sumbangan 8. Pengaduan, Saran dan







STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT IZIN ORANG TUA ANGKAT





4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK.2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.


2. Persyaratan

Baru : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; 3. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis

Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah. 4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat. 5. Copy akta kelahiran COTA. 6. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 7. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA. 8. Kartu keluarga dan KTP COTA. 9. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA. 10. Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas

bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.

11. Surat ijin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup.

12. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup.

13. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

14. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.

15. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka.

16. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial.

17. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

18. Surat Keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

19. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak.

20. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial.




7 (tujuh)hari kerja sejak berkas dan persyaratan dinyatakan lengkap.


6. Produk Pelayanan Dokumen Surat Izin Orang Tua Angkat 7. Pengaduan, Saran dan




















STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SURAT IZIN ANAK ANGKAT (ADOPSI)





4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

6. Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK.2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.


2. Persyaratan

A. BARU :

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-. 2. Fc. KTP Orang Tua Kandung/ Wali yang Sah/

Kerabat CAA; 3. Copy kartu keluarga orang tua CAA; 4. Fc. Akte kelahiran CAA; 5. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua)





7 (tujuh)hari kerja sejak berkas dan persyaratan dinyatakan lengkap


6. Produk Pelayanan Dokumen Surat Izin Anak Angkat (ADOPSI) 7. Pengaduan, Saran dan








3. Kompetensi bidang : - Berorientasi pada pelayanan. - Disiplin. - Tanggung jawab. - Santun dan Ramah.

- Jujur. - Teliti. - Kerjasama.












STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN BUKTI PENCATATAN PANTI


1. Dasar Hukum 1.

2. Persyaratan

A. BARU :




5. Biaya/Tarif 6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Bukti Pencatatan Panti 7. Pengaduan, Saran dan













STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PEMERINTAH

DAN PERUSAHAAN


1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;




5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.


2. Persyaratan Tanda Daftar LPK Perusahaan menyelenggarakan pelatihan kerja yaitu :

1. Fotocopy keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;

2. Nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;

4. Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang

akan diselenggarakan; c. Program kerja LPK dan perencana pembiayaan

selama 1 (satu) tahun; d. Daftar riwayat hidup instruktur bersifat kompetensi

dan tenaga pelatihan; e. Kapasitas pelatihan pertahun.

5. Fotocopy tanda daftar kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Tanda Daftar LPK Pemerintahan menyelenggarakan pelatihan kerja yaitu :

1. Nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;

2. Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang

akan diselenggarakan; c. Program kerja LPK dan perencana pembiayaan

selama 1 (satu) tahun; d. Daftar riwayat hidup instruktur bersifat kompetensi

dan tenaga pelatihan; e. Kapasitas pelatihan pertahun.

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Verifikasi kelengkapan dokumen 3. Verifikasi lapangan 4. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 5. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 6. Penyerahan SK / Izin

4. Jangka Waktu

Pelayanan 10 (sepuluh) hari


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

7.



8.













13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA









2. Persyaratan Izin LPK Swasta menyelenggarakan pelatihan kerja yaitu :

1. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

2. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

3. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga;

4. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

5. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang; 6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab

LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat : a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat

kompetensi dan tenaga pelatihan; c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3

(tiga) tahun; d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang

akan diselenggarakan; e. Kapasitas pelatihan pertahun; f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan yang akan

diselenggarakan; g. Semua persyaratan diketik diatas kertas dengan kop

Lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon / faxmili, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.

3.




10 (sepuluh) hari


6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.

7.



8.













13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA PERUBAHAN









2. Persyaratan Izin permohonan perubahan penanggung jawab LPK Swasta yaitu :

1. Fotocopy LPK yang masih berlaku; 2. Fotocopy akta perubahan dan keputusan pengesahan

perubahan dari instansi yang berwenang; 3. Pas foto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm

sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; Izin permohonan perubahan alamat LPK Swasta yaitu : 1. Fotocopy LPK yang masih berlaku; 2. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana

dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

3. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.

3.




10 (sepuluh) hari


6. Produk Pelayanan Dokumen Perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.

7.



8.





1. Status : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten

2. Kompetensi umum : - Pendidikan SMA, D3, S1 - Mengetahui peraturan tentang perizinan - Mampu mengoperasikan komputer







13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)


1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik; 3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi; 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Pariwisata Nomor 12

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 thn 2014 tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;


2. Persyaratan PERPANJANGAN IMTA: 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-; 2. Foto copy KTP Pemohon /penanggungjawab/pengurus; 3. Foto copy IMTA yang masih berlaku; 4. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA

melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubenrnur atau Bupati/walikota;

5. Foto copy Polis Asuransi; 6. Laporan Realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

tenaga kerja indonesia pendamping; 7. Foto copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; 8. Pas foto3 x 4 sebanyak (2 lembar ); 9. Rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu; 10. Semua persyaratan rangkap 2 ( dua ).

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 4. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 5. Penyerahan SK / Izin


1. 4 (Empat) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap.

2. Permohonan Perpanjangan IMTA diajukan Selambat – lambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir / dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA ( paling lama 1 Tahun )

3. Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling kama 2 Tahun.

5. Biaya/ Tarif Ditetapkan sebesar USD.100 /orang/bulan dan dibayar

dimuka.

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Perpanjangan IMTA.

7.



8.













13.






STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) IZIN OPERASIONAL OUTSOURCING



2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulik;



5. Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Pariwisata Nomor 12

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 thn 2014 tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

2. Persyaratan

3.


1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Pemrosesan berkas / cetak dokumen izin 4. Penandatanganan dokumen izin dan penomoran 5. Penyerahan SK / Izin


5. Biaya/ Tarif

6. Produk Pelayanan Dokumen Izin Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

7.



8.


- Ruang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran - Ruang Pemrosesan Berkas/ Cetak Izin - Ruang tunggu - loket pembayaran - TV, AC, komputer, printer, jaringan internet (wi-fi),




- Pendidikan SMA, D3, S1

- Mengetahui peraturan tentang perizinan - Mampu mengoperasikan komputer




11. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pelayanan informasi 2 (dua ) orang 2. Front Office 3 ( tiga ) orang 3. Pemroses izin / back office 3 ( tiga ) orang 4. Cetak dan penomoran izin 3 ( tiga ) orang 5. Penerima pembayaran retribusi 1 ( satu ) orang 6. Penyerahan Dokumen izin 1 ( satu ) orang



13.






dpmptsp.seruyankab.go.id · 2020. 8. 26. · 7. surat edaran bupati seruyan no. 800...

Documents