skripsieprints.umm.ac.id/44369/1/pendahuluan.pdf · 2019-02-18 · tugas akhir penulisan hukum ini...
TRANSCRIPT
REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN PARTAI POLITIK GUNA
MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL
SKRIPSI
Disusun oleh:
ASRI REZKI SAPUTRA
NIM: 201510110311062
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2019
PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENGAWASAN KEUANGAN PARTAI POLITIK GUNA
MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh:
ASRI REZKI SAPUTRA
201510110311062
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019
ii
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENGAWASAN KEUANGAN PARTAI POLITIK GUNA
MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL
Disusun dan diajukan Oleh:
Asri Rezki Saputra
201510110311062
Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal: Desember 2018
DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Sulardi, SH.,M.Si Catur Wido Haruni, SH., Msi. M.Hum
Mengetahui,
Dekan Fak. Hukum UMM
Dr. Tongat, SH.,M.Hum
iii
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : ASRI REZKI SAPUTRA
Nim : 201510110311062
Jurusan : Ilmu Hukum
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
“REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENGAWASAN KEUANGAN PARTAI POLITIK GUNA
MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL”
adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu
Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara
tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar
pustaka.
1. Apabila ternyata didalam Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur
PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR
AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta
diproses sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLKLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
mana mestinya.
Malang, 31 Januari 2019
Yang menyatakan,
Asri Rezki Saputra
iv
Abstraksi
Nama : Asri Rezki Saputra
NIM : 201510110311062
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik
Guna Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil
Pembimbing : Dr. Sulardi, SH., M.Si
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
Saat ini kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak terhindarkan,
bahkan uang mempengaruhi kompetisi politik mengingat keuangan partai politik
merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan
atau untuk bertahan sebagai penguasa. Absennya pengaturan pengawasan keuangan
partai politik menimbulkan problematika dalam mewujudkan Pemilu jujur dan adil.
Akibatnya partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang
daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau
kebijakan. Maka dari itu, penulis akan membahas dua rumusan masalah sebagai
berikut: Apa Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Bawaslu Dalam
Pengawasan Keuangan Partai Politik dan Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan
Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik. Adapun metode penelitian
dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif
legal research), yang dikaji dengan menggunakan 3 (tiga) metode yakni :
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Serta sumber
bahan yang digunakan yaitu sumber bahan primer dan sekunder. Urgensi perluasan
kewenangan Bawaslu didasarkan atas Penerimaan pendanaan partai politik yang
dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan partai politik yang bersifat fiktif,
pengeluaran keuangan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel serta
rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan audit keuangan. Sedangkan hal-hal yang
perlu direkonstruksi dalam kewenangan Bawaslu terhadap pengawasan keuangan
partai politik berupa penindakan, dan pemberian sanksi terhadap partai politik.
Untuk mencapai konstruksi ideal, dilakukan dengan dua tahap yakni: Pertama,
untuk jangka pendek melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,
membentuk perbawaslu pengawasan keuangan partai politik, dan meningkatkan
pendanaan Bawaslu. Kedua, untuk jangka panjang mempertegas kedudukan
Bawaslu dalam UUD melalui amandemen ke V UUD.
Kata Kunci : Partai Politik, Keuangan, Bawaslu
v
Abstract
Nama : Asri Rezki Saputra
NIM : 201510110311062
Judul : Reconstruction of Authority The General Election
Supervisory Board in Financial Supervision of Political
Parties To Create Fair and Fair Elections
Pembimbing : Dr. Sulardi, SH., M.Si
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
At present the political party's need for money becomes unavoidable, even
money that influences political competition considering the political party's
finances is the main resource for politicians who want to win leadership or survive
as rulers. The absence of regulating the supervision of political parties creates
problems in realizing honest and fair elections. Political Party Policy Therefore, the
author will discuss the following two problem formulations: What is the Urgency
of the Need to Expand the Authority of the Election Supervisory Body in Financial
Supervision of Political Parties and How the Reconstruction of the Authority of
Bawaslu in Supervising Financial Politics. The research method in this paper is to
use a type of normative juridical research (normative legal research), which is
examined by using 3 (three) methods, namely: studying the law (law approach),
conceptual searching (conceptual approach) and using comparative (comparative
approach)). The source of the material used is the source of primary and secondary
materials. Excessive urgency of the authority of the Bawaslu is approved for the
acceptance of political parties by manipulating the financial statements of fictitious
political parties, non-transparent and accountable political party finances and low
budgets, financial financial reforms are needed. While the things that need to be
reconstructed within the authority of the Bawaslu against the supervision of
political party finances consist of prosecution, and sanctions against political
parties. To achieve the ideal construction, carried out with two hands, namely: First,
for the short term to revise the Election Law, regulate the supervision of the
financial supervision of political parties, and improve the Election Supervisory
Body. Secondly, in the long run it is to emphasize the position of Bawaslu in the
Constitution through an amendment to the V Constitution.
Kata Kunci : Political Parties, Political Party Finance, Indonesia's Election
Supervisory Body
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya,
Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Keuangan Partai
Politik Guna Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil” skripsi ini merupakan salah
satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya,
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan
terimakasih penulis haturkan kepada:
1. Dr. Aminuddin Kasim, SH., MH dan Sarifa Mardjun serta Sari Puji
Lestari, ST., MT., Aris Nugraha, ST., MT., Risa Puji Astuti, SH.
Terimakasih yang tidak ada hentinya, penulis ucapkan kepada kedua
orang tua dan saudara kandung, yang telah memberikan support secara
materil dan immateril dari awal kuliah hingga detik ini.
2. Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor baru UMM, yang menjadi
motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih
tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih
baik.
3. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido
Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum. (Pembantu Dekan I), Dr. Haris, S.H.,M.Hum
(Pembantu Dekan II), Said Noor P, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III), dan
vii
Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum Selaku Kepala Laboratorium
Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi motivator penulis.
4. Dr. Sulardi, SH., M. Si dan selaku dosen pembimbing I penulis, yang telah
memberikan arahan serta pengetahuan baru pada penulis.
5. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum. Sebagai dosen wali sekaligus
dosen pembimbing II. Penulis sadari betul, penulis adalah mahasiswa
perwalian yang sering terlambat matakuliah beliau. Hingga setiap
menjelang UTS dan UAS selama perkuliahan selalu mendapat teguran
dari dosen wali akibat lupa meminta tanda tangan. Tiada kata lain, selain
maaf dan terimakasih pada dosen wali penulis yang telah memberikan
arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan
namanya satu persatu.
7. Teman-teman pengurus 2017/2018 Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian
Keilmuan dan Keislaman Fakultas Hukum (LSO PUKASH), Pengurus
2016/2017 Komisi Pemilu Raya Fakultas Hukum (KPR-FH), Pengurus
2017/2018 Komisi Pemilu Raya Universitas (KPR-U), Keluarga
Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum (KRD FH) dalam hal ini Mas
Febri, Mbak Gurnita, Mbak Fitri, Mas Maulana, Ratu, Wildan, Wahyu
Bening dan Holly serta teman-teman lainnya yang tidak dapat diucapkan
satu persatu yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba
ilmu di Organisasi tersebut selama menempuh perkuliahan.
viii
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
angkatan 2015 serta teman-teman kelas B, penulis bangga pernah belajar
dan berjuang bersama kalian.
Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan
dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan
saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfat untuk kita semua. Aamiin
Malang, 1 Desember 2018
Asri Rezki Saputra
ix
DAFTAR ISI
SAMPUL ....................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................. iii
ABSTRAKSI ................................................................................................. iv
ABSTRACT .................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
DAFTAR ISI ................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 12
C. Tujuan ............................................................................................... 12
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 13
E. Kegunaan Penelitian ......................................................................... 14
F. Metode Penelitian ............................................................................. 14
1. Metode Pendekatan ..................................................................... 15
2. Jenis Bahan Hukum .................................................................... 17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................................... 18
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 21
A. Pengawasan Pemilu ............................................................................ 21
1. Hakikat Pengawasan Pemilu ........................................................ 21
2. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilu ............................................ 23
B. Teori Pengawasan .............................................................................. 29
1. Konsep Pengawasan Internal. .................... .................................. 31
2. Konsep Pengawasan External..................... ................................. 33
C. Teori Wewenang ................................................................................ 35
D. Tinjauan Umum Partai Politik ........................................................... 38
1. Pengertian Partai Politik ............................................................... 38
2. Peran dan Fungsi Partai Politik ................................................. ... 41
E. Keuangan Partai Politik...................................................................... 43
1. Iuran dan Sumbangan ................................................................... 47
2. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD ...................................... ... 48
F. Asas Pemilihan Umum ....................................................................... 49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 55
A. Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Bawaslu Dalam
Pengawasan Keuangan Partai Politik ............................................ 55
1. Problematika Keuangan Partai Politik ......................................... 55
2. Pengawasan Keuangan Partai Politik di Negara Lain .................. 61
3. Bawaslu sebagai Lembaga Permanen yang Diamanatkan Guna
Penjamin Hak Politik ................................................................... 66
x
B. Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Keuangan
Partai Politik ..................................................................................... 75
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 96
A. Simpulan ............................................................................................ 96
B. Saran ................................................................................................... 97
xi
Daftar Tabel
Tabel 1: Perbandingan Keuangan Partai Politik ............................................ 45
Tabel 2 : Perbandingan Kewenangan Bawaslu Sebelum dan Sesudah
Diberikan Pengawasan Keuangan Partai Politik ............................................ 92
xii
Daftar Lampiran
Lampiran 1: Surat Tugas
Lampiran 2: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
Daftar Pustaka
Buku:
Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung.
Citra Aditya Bakti
Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari
Retribusi ke Reformasi, PT Pradnya Paramita, Jakarta
Alan Ware, 1996. Political Parties and Party Systems. Oxford University
Press
Ali Safa’at Muchamad, 2011, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan
Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik.
Rajawali Pers
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Penelitian Hukum Tentang
Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,
Jakarta
Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, Bantuan Keuangan Partai
Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan
Akuntabilitas Pengelolaan, Jakarta: Yayasan Perludem.
Hifzil Alim, 2014, Pemilihan Umum Serentak, (Rajagrafindo Persada,
Depok)
Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran
Kepentingan Massa. Jakarta: RajaGrafindo persada. hal 472
Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh, 2009, Politik dan Pemerintahan Indonesia,
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Malang: Bayumedia
Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,
Rajagrafindo Persada, Jakarta
Miriam Budiardjo, 2005, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata
Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI.
Moh. Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta:
Gama Media
Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta
Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Penerbit Kencana,
Jakarta
93
Nana Syaodih Sukmadinata 2013, Metode Penelitian, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung
Nur Basuki Winanrno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak
Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
Nur Hidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,
Fajar Media Press, Yogyakarta
Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi
Hukum Terhadap Pemerintah, Seri ke-I Perbandingan Hukum
Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta.
Penerbit Kencana.
Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia
Widiasarana Indonesia
______________, 2015, Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik
Peserta Pemilu, Kemitraan: Jakarta
Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2011, Buku 10: Pengendalian
Keuangan Partai Politik, (Kemitraan, Jakarta)
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali.
Pers, Jakarta
Rifqinizamy Karsayuda, 2015, Partai Politik Lokal untuk Indonesia: Kajian
Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik Lokal di
Indonesia Sebagai Negara Kesatuan, (Rajagrafindo Persada,
Depok)
Romli Atmasasmita, 2017. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan. Jakarta, PT. Gramedia
Roeslan Saleh, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Aneka, Jakarta
Rumah Pemilu, 2014, Pemilu 2014 di Indonesia: Laporan Akhir oleh
Rumah Pemilu, rumahpemilu.org.
Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sukarna, 1981, Sistem Politik, Alumi, Bandung
Sundari, 2014, Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum.
Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
Triwulan Tutik, 2015, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta
Ultrecht, 1987, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta
Mas, Surabaya
Veri Junaidi, 2011, Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan
Praktek, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata
Pemerintahan
94
Jurnal:
Didik Supriyanto, 2012, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik:
Review Terhadap PP No.5/2009 Dalam Rangka Penyusunan
Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No.2/2011, dalam Dana
Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna” Jurnal Perludem Volume
3 Mei
Hikmanto Juwana, 2006, Pengakan Hukum dalam Kajian Law and
Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia,
Jurnal Hukum Internasional, Volume 3 Nomor 2
Markus H. Simarmata, 2018, Hambatan Transparansi Keuangan Partai
Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum, Jurnal LEGISLASI
INDONESIA Vol 15 No.1 Edisi Maret
Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, Mendorong Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, MIMBAR
HUKUM Volume 29, Nomor 1, Februari
Skripsi/Thesis/Disertasi:
Ali Sidik, 2016, Thesis: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Penegakan Hukum Pemilihan Umum, Program Pasca Sarjana
FISIP Universitas Lampung
Ratna Dewi Petalolo, 2016, Disertasi Kedudukan Dan Fungsi Badan
Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Yang
Baik, Program Doktor (S3) Pasca Sarjana Universitas
Hasanuddin, Makassar
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota
Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010
Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan
Pemilu
95
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan
Internet:
BBC News, 2018, Laporan Dana Kampanye: Formalitas Yang Tak
Berujung Penindakan, URL: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
43058729, diakses pada tanggal 20 November 2018
Christie Stefanie dalam CNN Indonesia, 2016, Munas Luar Biasa Golkar Telan Biaya Rp70
Miliar, URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160414121858-32-
123913/munas-luar-biasa-golkar-telan-biaya-rp70-miliar, diakses pada tanggal
18 Desember 2018
Detik, 2017, ICW: Hanya Gerindra yang Laporkan Penggunaan Dana
Partai politik 2017, URL: https://news.detik.com/berita/3585322/icw-
hanya-gerindra-yang-laporkan-penggunaan-dana-partai politik-2017, diakses
pada tanggal 8 Agustus 2018
_____, 2018, Bawaslu Malut Rekomendasikan Cagub Petahana
Didiskualifikasi, URL: https://news.detik.com/berita/d-4288082/bawaslu-
malut-rekomendasikan-cagub-petahana-didiskualifikasi, diakses pada
tanggal 22 November 2018
Kompas, 2017, ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Partai politik masih
buruk, URL: https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/13521781/icw-
transparansi-pengelolaan-anggaran-partai politik-masih-buruk, diakses pada
tanggal 1 Agustus 2018
_______, 2018, 5 Calon Kepala Daerah Ini Diduga Terima Suap untuk Modal Kampanye,
URL: https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/09164901/5-calon-kepala-
daerah-ini-diduga-terima-suap-untuk-modal-kampanye?page=all, diakses pada
tanggal 20 November 2018
Hukum Online, 2012, ICW: Banyak Partai politik Tak Punya Laporan Keuangan, URL:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5051ce0a04745/icw--banyak-partai
politik-tak-punya-laporan-keuangan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018
Rumah Pemilu, 2014, Bawaslu RI Kembali Adakan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas
Pemilu untuk 2019, URL: http://rumahpemilu.org/bawaslu-ri-kembali-adakan-
gerakan-sejuta-relawan-pengawas-pemilu-untuk-2019/, diakses pada tanggal 18
November 2018