2 renja 2015

DINAS PENGAIRAN

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

TAHUN 2014

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENJA

DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua

ribu empat belas telah dilaksanakan verifikasi RENJA Dinas Pengairan

Kabupaten Malang tahun dua ribu lima belas yang dihadiri tim penyusun

Renja sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten

Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati

bahwa:

Kesatu; Sistematika Renja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun

2015 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010;

Kedua; Program / kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai

target dan kebutuhan pendanaan, telah diselaraskan dengan

usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD;

Ketiga; Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 2011-

2015 yang selaras dengan program RKPD Kabupaten Malang

Tahun 2014;

Keempat; Indikator serta kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD;

Kelima; Telah memuat program dan kegiatan tahun 2015 yang disertai

indikator keluaran, target capaian kinerja kegiatan serta pagu

indikatif.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

KEPALA DINAS PENGAIRAN

KABUPATEN MALANG

Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19580630 198508 1 002

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

H.EDI SUHARTONO

Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA-SKPD) TAHUN 2015

Dinas Pengairan Kabupaten Malang

NO. URAIAN YA TIDAK KETERANGAN

1. Apakah sudah ada Tim Penyusunan Renja SKPD

Sudah

2. Apakah sistematika Renja SKPD Tahun 2014 sudah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:

a) Pendahuluan b) Evaluasi Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun Lalu c) Tujuan dan Sasaran Renja

SKPD

d) Program dan Kegiatan e) Penutup

- Sub bab disesuaikan dengan kebutuhan

- Program / kegiatan prioritas diselaraskan

dengan usulan kegiatan prioritas

Musrenbang RKPD - Penajaman Indikator serta kinerja program

dan kegiatan disesuaikan dengan

tugas dan fungsi SKPD.

3. Apakah Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun 2011-

2015

- Uraian outcome disesuaikan dengan

program - Target indikator

berpedoman pada Renstra SKPD Tahun

2011-2015 dengan mengacu RKPD Kabupaten Malang

Tahun 2014.

4. Apakah program sudah selaras dengan program RKPD Kab. Malang

Tahun 2015

Sudah

5. Apakah Kegiatan sudah menjabarkan program Renja SKPD tahun 2015 dalam rangka mencapai indikator

keberhasilan program

- Uraian output disesuaikan dengan kegiatan

- Memuat program dan kegiatan prioritas

tahun 2015

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG

Ir. AGUS PRIYANTO


Tim Verifikasi:

1. ............

M.Yekti Pracoyo, ST

2. ............ Tri Setyoprambudi, ST

3. ............

Roy Surya Rahardian, ST.,MT

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penyusunan “Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tahun 2015 dapat terwujud.

Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015

pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Pengairan. Penyusunan Renja 2015 ini berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun

2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan

tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra

SKPD tahun 2011-2015.

Penyusunan Renja 2015 ini tidak terlepas dari peran serta

seluruh pegawai Dinas Pengairan dalam suatu kerjasama yang

sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan buku ini tentu

saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua

pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda

kerja tahunan pembangunan Pengairan di Kabupaten Malang.

Kepanjen, 2014


KABUPATEN MALANG

Ir. AGUS PRIYANTO Pembina Utama Muda

NIP 19580630 198508 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tentang

Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang ......................... i

Keputusan Bupati Malang Tentang Pengesahan Rancangan Rencana

Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ...................................... ii

Kata Pengantar .................................................................................................... iii

Daftar Isi......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................

1.1. Latar Belakang ........................................................................................

1.2. Landasan Hukum.....................................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................

1.4. Sistematika Penyusunan .........................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2013 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah....................................................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja


2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah .........................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah .....................................................................................................

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................

BAB V PENUTUP ................................................................................................

Berita Acara Hasil Verifikasi Rencana Kerja .................................................

Checklist Konsultasi dan Verifikasi Rencana Kerja SKPD............................

Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Pengairan Kabupaten Malang.............................................................

.

D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\5.penetapan Renja DINAS PENGAIRAN.doc

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

D I N A S P E N G A I R A N Jl. Kawi No. 1 Kepanjen Telp. (0341) 395025, 393944 Fax. (0341) 395025

Website : http://pengairan.malangkab.go.id e – mail : [email protected]

KEPANJEN – 65163

KEPUTUSAN


NOMOR: 180/ /KEP/421.110/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

PADA DINAS PENGAIRAN

KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS PENGAIRAN

Menimbang : Bahwa untuk Tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Derah yang dibiayai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2014, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

maka perlu ditetapkan Penunjukan Tim Penyusun Rencana

Kerja (Renja) pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang

Tahun 2015 dengan Keputusan Dinas Pengairan Kabupaten

Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan Kabupaten

Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA bertugas menyusun Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2014


Ir. AGUS PRIYANTO


TEMBUSAN:

Yth. Sdr.1. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Derah Kabupaten

Malang;

2. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penyusunan “Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tahun 2015 dapat terwujud.

Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015

pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Pengairan. Penyusunan Renja 2015 ini berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun

2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan

tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra

SKPD tahun 2011-2015.

Penyusunan Renja 2015 ini tidak terlepas dari peran serta

seluruh pegawai Dinas Pengairan dalam suatu kerjasama yang

sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan buku ini tentu

saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua

pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tahun 2015 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda

kerja tahunan pembangunan Pengairan di Kabupaten Malang.

Kepanjen, 2014


KABUPATEN MALANG


NIP 19580630 198508 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tentang

Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang ......................... i

Keputusan Bupati Malang Tentang Pengesahan Rancangan Rencana

Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ...................................... ii

Kata Pengantar .................................................................................................... iii

Daftar Isi......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................

1.1. Latar Belakang ........................................................................................

1.2. Landasan Hukum.....................................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................

1.4. Sistematika Penyusunan .........................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2013 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja


2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah .........................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................


Daerah .....................................................................................................

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................

BAB V PENUTUP ................................................................................................

Berita Acara Hasil Verifikasi Rencana Kerja .................................................

Checklist Konsultasi dan Verifikasi Rencana Kerja SKPD............................

Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten

Malang Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Pengairan Kabupaten Malang.............................................................

D:\Kepegawaian\Kepegawaian\2015\SOP\Sakip\RENJA 2015\7. Lam. RENJA Pengairan an. kepala dinas.doc

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENGAIRAN KABUPATEN MALANG

NOMOR: 180/ /KEP/421.110/2014

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN RENCANA

KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN

MALANG TAHUN 2015.

RENCANA KERJA

DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2015, bahwa Tema Pembangunan Kabupaten Malang

Tahun 2015 adalah “Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung

Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Rangka

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”.

Untuk itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang harus menindaklanjuti

dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Rencana Kerja SKPD) dengan menjadikan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagai panduan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten

Malang tahun 2015.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja

SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman kepada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, bahwa

prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2015 adalah

peningkatan infrastruktur (termasuk didalamnya bidang pengairan),

guna mendukung perekonomian dan pariwisata, maka yang menjadi

sasaran pembangunan bidang pengairan dalam Rencana Kerja Dinas

Pengairan tahun 2015 adalah ‘Meningkatnya pembangunan sarana

prasarana pengairan sebagai upaya untuk menunjang ketahanan

pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku’. Adapun target

capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 diantaranya adalah panjang

irigasi baik 364.050,44 M (72,36%).


2

Selain mengacu Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang tahun 2015, dalam menyusun Rencana Kerja

Tahun 2015, Dinas Pengairan juga harus berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas Pengairan Tahun 2011-2015. Rencana Strategis

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan periode 5 tahun, dengan demikian dapat diukur capaian

dari target kinerja setiap tahun selama periode Rencana Strategis

berjalan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah amanat Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010 mengenai Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

mengingat kinerja Dinas Pengairan tidak lepas dari pelayanan kepada

masyarakat. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pengairan tahun 2015

akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Dinas Pengairan tahun 2015 yang diuraikan dalam tiap program

dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Pengairan Kabupaten Malang 2015 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Pelayanan di Bidang Pengairan;


tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;


tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor …. Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/589/KEP/ 421.013/2011

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah:

a. Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2011-2015

dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang

diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan tahun 2015;

b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi

prioritas capaian kinerja;

c. Melakukan identifikasi terhadap perkiraan ketersediaan sumber

daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai tolok

ukur pemenuhan kebutuhan masyarakat;

d. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan

pembangunan;

e. Sebagai panduan bagi Dinas Pengairan dan seluruh stakeholders

untuk mendukung rencana yang telah disepakati dan

mengakomodasikan dalam pembangunan berkelanjutan.


4

Adapun Tujuannya adalah:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengairan 1 (satu) tahun

kedepan;

b. Mendorong dan menciptakan dan sinergisitas baik aspek

perencanaan program dan kegiatan pembangunan antara wilayah,

antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan

Sumber Daya Air;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap

alokasi sumber daya dalam pembangunan Sumber Daya Air (SDA);

d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengairan, seluruh stakesholder dan

masyarakat dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan

Sumber Daya Air.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun

2015 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi


Daerah:

3.2.1. Tujuan Umum

3.2.2. Tujuan Khusus

3.2.3. Sasaran

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

V. PENUTUP


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENCANA

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Program/kegiatan yang memenuhi target capaian Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas

Pengairan, dapat diuraikan realisasi program / kegiatan yang

memenuhi target capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor;

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan:

1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

V. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan Lainnya:

1. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun;

2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan;

3. Pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan

pengairan lainnya;


6

4. Verifikasi Teknis dan pengendalian Mutu Bidang pengairan;

5. Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan

Pemeliharaan;

6. Pengendalian Aset Tanah Negara yang Dikelola Dinas

Pengairan.

VI. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku:

1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran

Pembawa;

2. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran

Pembawa.

VIII.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau, dan Sumber daya Air Lainnya:

1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

IX. Program Pengendalian Banjir:

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan

banjir;

2. Mengendalikan banjir pada daerah Tangkapan Air dan

badan-badan Sungai;

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

X. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh:

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;

2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

2.1.2. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian Rencana


Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

adalah sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah

anggaran Dinas Pengairan pada tahun anggaran 2011-2013

lebih diprioritaskan untuk kegiatan lain yang secara langsung

mendukung peningkatan kualitas infrastruktur irigasi sehingga

hanya dapat mengalokasikan pemeliharaan gedung kantor

Dinas. Namun pada tahun 2014, telah dialokasikan

pemeliharaan rutin/berkala untuk gedung kantor 9 UPTD

sehingga diharapkan target kinerja kegiatan dapat tercapai

pada tahun anggaran 2015

II. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan Lainnya

1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah

tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi dimana Kabupaten

Malang memiliki wilayah dengan luas baku sawah mencapai

45.885,5 Ha, sehingga penanganannya memerlukan dukungan


7

anggaran yang memadai. Untuk itu dilakukan pengajuan

Bantuan Keuangan Provinsi sehingga diharapkan s/d bulan

Desember 2014 target kinerja sesuai Rencana Strategis Dinas

Pengairan dapat terealisasi.

III. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air


pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih

diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung

mendukung peningkatan kualitas infrastruktur.

IV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

dalam Pengelolan Sungai, Danau dan Sumber daya air lainnya.


pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih

diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung

mendukung peningkatan kualitas infrastruktur.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target capaian Rencana


Adapun program / kegiatan yang realisasinya melebihi target

capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

1. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, karena

kegiatan ini sangat berperan dalam mendukung pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengairan termasuk

didalamnya kegiatan perbaikan pintu air, bangunan ukur serta

normalisasi saluran / galian waled sehingga mendapatkan

prioritas dalam penganggarannya.

2. Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan

Pengairan lainnya, karena pembenahan/perbaikan terhadap

database jaringan irigasi Kabupaten Malang merupakan salah

satu penunjang utama dalam pencapaian target kinerja untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang

pengairan di Kabupaten Malang.

2.1.4. Penambahan / penghapusan kegiatan pada Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Guna mencapai tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis 2011-2015

Dinas Pengairan, terdapat penambahan / penghapusan kegiatan

sebagai berikut :

1. Penambahan kegiatan (pada periode Rencana Kerja 2011 – 2014) :

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


8

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

- Pengadaan Mebeler

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

- Pemeliharaan peralatan dan perbekalan penunjang optimalisasi

sumber daya air.

- Pelayanan, pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara

- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan

penampung air lainnya.

2. Penghapusan kegiatan (pada periode Rencana Kerja 2011 – 2014) :

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, pada program

Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,

Pengendalian Banjir, dan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh.

2.1.5. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang secara

general menghambat pencapaian target kinerja Dinas Pengairan antara

lain:

1. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan, peningkatan,

pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan irigasi.

Hal ini tidak sebanding dengan jumlah jaringan irigasi yang

mengalami kerusakan;

2. Belum adanya data base identifikasi jaringan irigasi secara

menyeluruh untuk menunjang kegiatan pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya air;

3. Masih banyaknya Kekayaan Daerah berupa Tanah-tanah Yang

Dikelola Dinas Pengairan Kabupaten Malang yang sampai saat ini

belum jelas status kepemilikannya sehingga secara tidak langsung

berpengaruh terhadap PAD pada Dinas Pengairan;

4. Belum optimalnya pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air

( HIPPA ) dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi;

5. Kurangnya kendaraan untuk Operasional Dinas khususnya untuk

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Juru Pengairan, termasuk

alat-alat berat penunjang optimalisasi sumber daya air;

6. Banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang pensiun namun

tidak ada penambahan tenaga baru baik Pegawai Negeri Sipil

maupun Kontrak, sehingga sangat mempengaruhi Kinerja Dinas.

Untuk itu kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Malang, khususnya yang dialokasikan untuk Dinas


9

Pengairan harus disiasati dengan mengoptimalkan penganggaran

pada kegiatan-kegiatan non konstruksi pendukung peningkatan

infrastruktur, diantaranya:

- pembenahan dan pemutakhiran database bidang sumber daya

air Kabupaten Malang;

- pengadaan kendaraan operasional (sepeda motor) untuk Juru

Pengairan;

- pembinaan dan legalisasi kelembagaan Himpunan Petani

Pemakai Air (HIPPA), diikuti dengan pemberdayaan HIPPA

dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi utama;

- legalisasi status kepemilikan Kekayaan Daerah berupa Tanah-

tanah Yang Dikelola Dinas Pengairan Kabupaten Malang;

- penyediaan bahan-bahan pengendali banjir/bencana alam

antara lain bronjong dan karung plastik.

2. Untuk kegiatan konstruksi/sarana prasarana sebagai tolok ukur

pencapaian sasaran pembangunan bidang pengairan, perlu

diupayakan pengajuan anggaran pada Pemerintah Pusat melalui

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pemerintah Provinsi melalui

Bantuan Keuangan Provinsi (BK-Prov).

3. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang untuk Dinas Pengairan mencukupi, sesuai dengan prioritas

pembangunan Kabupaten Malang tahun 2015 yakni peningkatan

infrastruktur, maka alokasi penganggaran diprioritaskan untuk

pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana

prasarana jaringan irigasi.

Selengkapnya, rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2014

pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang disajikan dalam Tabel 2.1.


10


11


12


13


14


15


16


17

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki berbagai program dan

kegiatan khususnya di bidang sumber daya air, tentunya Dinas

Pengairan tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010

mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, telah ditetapkan indikator Standar Pelayanan

Minimal untuk jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air yakni

“Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada”. Nilai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

(Standar Nasional) adalah 70%, dengan rumus : jumlah air yang

tersedia pada tiap musim tanam, dibagi dengan jumlah air irigasi yang

dibutuhkan sesuai dengan rencana tata tanam.

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal sesuai

Standar Nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target

indikator kinerja utama Dinas Pengairan yang dijabarkan lebih detil

pada indikator kinerja masing-masing bidang yakni Bidang

Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan,

Bidang Operasi & Pemeliharaan serta Bidang Bina Manfaat. Adapun

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengairan pada tahun

2012 adalah 62,18% dan tahun 2013 adalah 69,25%. Sedangkan

proyeksi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengairan pada

tahun 2014 adalah 70% dan tahun 2015 diharapkan mencapai 70%

sesuai Standar Nasional.

Kinerja pelayanan Dinas Pengairan juga dapat diukur dari

pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.


18


19

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, tingkat kinerja

pelayanan Dinas Pengairan diukur dari pencapaian target indikator kinerja

utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian

kinerja pelayanan Dinas Pengairan Kabupaten Malang pada tahun 2013

adalah 69,25% dari Standar Nasional yang ditetapkan sebesar 70%.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan diantaranya:

keterbatasan anggaran untuk pembangunan, peningkatan,

pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan irigasi. Hal ini

tidak sebanding dengan jumlah jaringan irigasi yang mengalami

kerusakan;

minimnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya

petugas Operasi & Pemeliharaan jaringan irigasi, tidak sebanding

dengan luasan baku sawah Kabupaten Malang yang mencapai 45.885,5

Ha;

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

jaringan irigasi (banyaknya pelanggaran penyadapan liar pada saluran

irigasi, membuang sampah pada saluran irigasi, mendirikan bangunan

di atas saluran irigasi, dll).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pengairan sebagaimana disebutkan di atas tentunya

akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang 2010-

2015, MADEP MANTEB, diantaranya adalah pencapaian ketersediaan dan

kualitas infrastruktur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah yang

berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Namun

demikian, terdapat beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dinas Pengairan khususnya untuk mewujudkan visi-misi di atas, yakni:

- potensi sumber air yang masih sangat banyak di wilayah Kabupaten

Malang, yang apabila dieksplorasi menjadi suatu sistem irigasi baru

akan sangat mendukung program Nasional di bidang Ketahanan

Pangan sekaligus sebagai solusi dari permasalahan alih fungsi lahan.

Namun hal tersebut tentunya perlu mendapat dukungan anggaran yang

mencukupi, karena pembangunan suatu sistem irigasi baru harus

melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekaligus

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sinergis dan

berkesinambungan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan

Kabupaten Malang, antara lain:

1. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber

daya air, baik air permukaan maupun air tanah;

2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang beririgasi;

3. Meningkatnya sedimentasi;


20

4. Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;

5. Meningkatnya daya rusak air;

6. Terjadinya konflik pemanfaatan air baku dan air irigasi;

7. Kurangnya partisipasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) /

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) / Induk Himpunan

Petani Pemakai Air (IHIPPA) terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan

bangunan pelengkapnya;

8. Ancaman kinerja Dinas akibat semakin berkurangnya sumber daya

manusia terutama di wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas;

9. Pengaruh perubahan iklim global.

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang

Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten

Malang untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil analisis kebutuhan

program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas

Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015, yang telah ditetapkan pada

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Tahun 2011 – 2015 ditambah

dengan usulan program kegiatan masyarakat yang dapat diakomodasi pada

usulan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015.

Dari hasil review Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap

analisis kebutuhan kegiatan dan anggaran Dinas Pengairan tahun 2015,

diperoleh besaran pagu indikatif yang sama. Dengan kata lain, analisis

kebutuhan kegiatan dan anggaran Dinas Pengairan telah sesuai dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Review analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014 selengkapnya disajikan

pada Tabel 2.4.


21


22


23


24


25


26

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, yang berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun Satuan

Kerja Perangkat Daerah terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan

program dan kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2014. Hasil Musrenbang tahun

2014 sebanyak 207 usulan. Usulan program dan kegiatan ditampilkan

dalam Tabel 2.5. Adapun pemeringkatan prioritas program dan kegiatan

usulan masyarakat ditentukan berdasarkan luas baku sawah,

selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.6. Selanjutnya, akan dilakukan

survey identifikasi guna menentukan prioritas penanganan pada tahun

2015.


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor

17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,

Visi Pembangunan Nasional jangka panjang adalah terwujudnya Indonesia

yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara

Indonesia baik dewasa ini maupun dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka

arah kebijakan umum pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi

pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya,

secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai

Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk

percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,

pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu

pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan

infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup

secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan

penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya

ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan

dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung

jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua

bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan

kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan

kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem

hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu.

Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten

diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-

2014 (11 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur;

2. Prioritas Bidang Kesehatan;

3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;

4. Prioritas Ketahanan Pangan;

5. Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca

Konflik;

6. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;


41

7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

8. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Arah kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 adalah sebagai

berikut:

1. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air

baku diprioritaskan pada pemenuhan pokok rumah tangga penduduk

miskin, terutama di wilayah rawan defisit air;

2. Pemulihan awal pelayanan sumber daya air rusak akibat bencana alam

dilakukan secara darurat, terutama penyediaan air baku bagi

masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air

permukaan, dan pengendalian banjir dengan pendekatan Flood

Managemet;

3. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat

yang dihuni masyarakat miskin, dan wilayah strategis;

4. Penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan

melalui perbaikan manajemen air daerah aliran sungai (DAS);

5. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara

konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara

pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand

dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka

pendek dan kepentingan jangka panjang untuk menciptakan pola

pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan;

6. Konservasi sumber-sumber air menggunakan pendekatan vegetatif,

diimbangi upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih

bersifat quick yielding;

7. Mengedepankan pembangunan tanpungan air berskala kecil.

Pembangunan tampungan air berskala besar perlu pertimbangan lebih

hati-hati, karena menghadapi masalah lebih kompleks, terutama isu

sosial dan lingkungan;

8. Meningkatkan konservasi sumber-sumber air ditujukan untuk

melestarikan kuantitas air, dan juga memeihara kualitas air;

9. Meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali

(recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain

yang tersedia dan layak;

10. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, embung dan ranu

(telaga), serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi

sumber daya air dan bencana banjir;

11. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan

kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan

irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal

irigasi berfungsi rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan

pemeliharaan;

12. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan diprioritaskan pada areal

yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapannya sudah

siap, terutama di daerah lumbung padi;


42

13. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan dalam seluruh

proses kegiatannya dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dan

petani;

14. Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan melalui

pengembangan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia

mempertahankan lahan sawahnya;

15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara

pemangku kepentingan tidak hanya pada saat kejadiaan banjir, tapi

juga pada tahap pencegahan, serta pemulihan pasca bencana;

16. Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau

kecil, serta pusat kegiatan ekonomi, terutama yang terkait/terpengaruh

oleh muara sungai;

17. Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian

lingkungan;

18. Mengembangkan modal sosial pengelolaan sumber daya air melalui

pendekatan budaya, dengan menggali dan merevitalisasi kearifan lokal

(local wisdom);

19. Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui pengaturan

kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku

kepentingan;

20. Mendorong keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu

wilayah sungai antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

3.2.1. Tujuan Umum

a. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah

pada pemanfaatan sumber daya air untuk

membangun/mendukung sektor pertanian yang berdaya saing

dan berkelanjutan;

b. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga, terutama masyarakat miskin di

pedesaan dan perkotaan, industri serta pertanian.

3.2.2. Tujuan Khusus

a. Mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan jaringan

irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk

meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan

pengendalian pemanfaatan air tanah untu irigasi;

b. Meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber

daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin

kemampuan keterbaharuan dan berkelanjutannya sehingga

dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan

berkelanjutan serta mengendalikan eksploitasi air tanah;

c. Mengurangi tingkat resiko dan lama genangan banjir, serta

menanggulangi akibat banjir dan abrasi air laut yang menimpa

daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya,

sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat dikurangi,

serta terlindungnya daerah pantai dari abrasi laut, terutama pada

pulau-pulau kecil, dan wilayah strategis serta yang

terkait/terpengaruh oleh muara sungai.


43

3.2.3. Sasaran

a. Operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran pembawa

dan pembuang serta prasarana air baku lainnya;

b. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air

baku terutama;

c. Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan

kegiatan pengelolaan dan distribusi;

d. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola

dan memanfaatkan sumber daya air melalui swakelola;

e. Peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan

pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan

bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah

tertinggal;

f. Mendukung peningkatan pembangunan embung-embung untuk

penampungan air hujan diwilayah rawan banjir sekaligus

berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi dan sumber air baku;

g. Pemberdayaan dan pengembangan budaya masyarakat setempat

dalam mengendalikan banjir;

h. Peningkatan kinerja jaringan irigasi yang belum berfungsi;

i. Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan

lainnya diwilayah kabupaten Malang;

j. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah

dikembangkan;

k. Rehabilitasi bangunan waduk, embung dan bangunan

penampung air lainnya dalam skala kecil diwilayah rawan

kekeringan;

l. Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau,

embung dan bangunan penampungan air lainnya, termasuk

untuk pengembangan wisata tirta;

m. Pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat

memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, actual

dan mudah diakses;

n. Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal teknis,

organisasi dan administrasi pengembangan dan pengelolaan

irigasi dan sumber daya air lainnya;

o. Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan

sumber daya air.


44

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang

Tahun 2015, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pengairan Tahun 2011 – 2015,

adalah:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1) Penyediaan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik;

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional;

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Dinas;

6) Penyediaan alat tulis kantor;

7) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

9) Penyediaan makanan dan minuman;

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan:

1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;

2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

3) Pengadaan peralatan gedung kantor

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler;

9) Pengadaan mebeleur.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan pengadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu;

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran;

F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan:

1) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi;

2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;


45

3) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;

4) Pemberdayaan petani pemakai air;

5) Pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan pengairan

lainnya;

6) Verifikasi teknis dan pengendalian mutu bidang Pengairan;

7) Perencanaan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan;

8) Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan;

9) Pemeliharaan peralatan dan perbekalan penunjang optimalisasi

sumber daya air;

10) Pelayanan, pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara.

G. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan:

1) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;

2) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air;

H. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan:

1) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung

air lainnya;

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai,

danau, rawa dan sumber daya air;

I. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan:

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir;

2) Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai;

J. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

dengan kegiatan:

1) Perencanaan pengembangan infrastruktur;

Terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender,

hal ini dilekatkan pada kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan Petani

Pemakai Air (pembentukan Gabungan Petani Pemakai Air, legalisasi

Gabungan Petani Pemakai Air dan pembinaan/perkuatan kelembagaan),

diharapkan keterlibatan wanita dalam mengikuti pelatihan/pembinaan

adalah 30% dari peserta dan keterlibatan dalam kelembagaan Gabungan

Petani Pemakai Air sebesar 15% dari anggota dan pengurus.

Penjabaran tentang indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja,

serta pagu indikatif program/kegiatan tahun 2015 lebih lengkap disajikan

dalam tabel 4.1.


46


47


48


49


50


51


52

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan (Bab I sampai dengan

Bab IV), dimana Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015 ini merupakan penjabaran

yang lebih detail dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan

2011 – 2015. Beberapa Program dan Kegiatan yang tidak dapat

terealisasi dalam Tahun Anggaran 2011-2014, akan diusulkan dalam

Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian visi dan misi MADEP MANTEB

yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Malang

sampai dengan Tahun 2015 dapat terealisasi, dan kinerja pelayanan

Dinas Pengairan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 dapat dicapai.

Selanjutnya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pengairan Tahun 2015 yang telah disusun ini akan digunakan

sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas

Pengairan Kabupaten Malang Tahun 2015.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten

Malang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengairan

Kabupaten Malang berharap agar dalam pelaksanaan program/

kegiatan selama kurun waktu 2011-2015 dapat memberikan dampak

positif terhadap pembangunan sumber daya air di Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.


KABUPATEN MALANG


NIP. 19580630 198508 1 002

2 renja 2015

Documents