KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Pekerjaan :

PENYUSUNAN DAN ANALISIS DATA/ FORMASI

PENGELOLAAN RTH WILAYAH II

DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN TATA RUANG

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN ANALISIS DATA/INFORMASI PENGELOLAAN RTH WILAYAH II

TAHUN ANGGARAN 2015

I. Latar Belakang

Tingginya tingkat pertambahan penduduk terutama akibat urbanisasi merupakan salah satu

permasalahan kota-kota di Indonesia. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus

meningkat dari waktu-kewaktu memberikan dampak dan tingginya tekanan terhadap pemanfaatan

ruang kota, terutama berkurangnya ruang-ruang terbuka (open spaces) yang berupa Ruang

Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau sebagai ruang terbuka publik yang

berpotensi menjadi ruang permukiman atau ruang budidaya. Masalah perkotaan pada saat ini

telah menjadi masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada

konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal

perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya

kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung

mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya,

terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat

kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Menurunnya kuantitas dan kualitas

ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang

terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti

seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial

(kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena

terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan orientasi

visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan

pembangunan.

Pembangunan di berbagai sektor menekan pada ruang-ruang terbuka yang ada, karena

hanya untuk keuntungan ekonomis. Ruang-ruang terbuka, termasuk RTH tidak mendapat

penghargaan yang layak. Sebagian dari kita tidak sadar bahwa ruang-ruang terbukva ini justru

bernilai ekonomis dan sekaligus ekologis tinggi yang sangat vital bagi keberlanjutan kehidupan.

Penting dan tingginya nilai RTH dalam jangka panjang telah diakui sebagai suatu harta yang

harganya justru tak ternilai bagi suatu kota.

Penyediaan RTH Perkotaan merupakan amanat UUPR yang mengatur pengembangan

kawasan perkotaan dilihat dari aspek penataan ruang. Untuk mencapai lingkungan perkotaan

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang kota sedapat

mungkin menyesuaikan diri dengan alam sekitar, Kebijakan penataan ruang harus menerapkan

keseimbangan antara ruang binaan dan ruang alam dengan tetap memperhatikan peningkatan

bidang ekonomi. Dalam rangka mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan.

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain telah mengamanatkan

secara tegas bahwa 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka

Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Preskripsi RTH 30%

tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan termuat

di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota/Kabupaten.

Sebagai jawaban kompleksitas ketersediaan ruang terbuka hijau diperkotaan, dilaksanakan

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) demi capaian sinergitas lingkungan alami dan binaan,

keselarasan dan kesehatan lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian program kota hijau dapat dicapai melalui 8 (delapan) atribut yang harus

dipenuhi yakni;

1. green planning and design,

2. green open space,

3. green community;

4. green water;

5. green waste;

6. green energy;

7. green building dan

8. green transportation.

Dari 8 (delapan) atribut tersebut, Green Community menjadi salah satu atribut yang penting,

karena keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat yang utamanya dijaring melalui forum

komunitas. Keterlibatan elemen masyarakat sebagai subyek dan obyek secara langsung

ataupun tidak sebagai demografi kota dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang manfaat

ruang terbuka hijau.

Program pengembangan Kota Hijau yang telah dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum

c,q Direktorat Penataan Ruang, merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-

sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memenuhi ketetapan

UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan

perubahan iklim di Indonesia. Untuk mengimplementasikan program tersebut Bidang Penataan

Ruang Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melakukan

kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Pengelolaan RTH pada pusat perkotaan yang ada di

Kabupaten Banggai Laut sehingga tersusun suatu rencana induk Master Plan RTH berdasarkan

hasil inventarisasi dan analisis dengan memberdayakan komunitas hijau setempat. Pada dasarnya

seluruh kabupaten yang baru terbentuk selain rencana tata ruang juga belum memikirkan rencana

induk RTH, mereka masih memfokuskan pada birokrasi, pengembangan ekonomi lokal, fasiltas

umum yang hanya digunakan dalam jangka pendek. Kebutuahan RTH perlu direncanakan yang

sama dengan tingkat kebutuhan RTRW yaitu selama 20 tahun kedepan. Master Plan RTH adalah

suatu rancangan rencana induk program dan kegiatan yang sangat riil dan operasional. RTH tidak

dibiarkan terbangaun secara alamiah atau asal menempatkan tetapi harus ditata sesuai dengan

jenis dan fungsi kawasan. Master Plan RTH adalah bagian integral dari RTRW yang harus

direncakan sebelum kondisi perkotaan penuh sesak dan lahan semakin sulit didapat.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud :

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong terwujudnya Kota Hijau dalam

rangka implementasi RTRW Kabupaten dan guna mewujudkan amanat UUPR Pasal

29 bahwa proporsi RTH paling sedikit 30 persen dari luasan wialayah perkotaan dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH di ibu Kota

Kabupaten Banggai Laut

b. Tujuan :

1. Tersusunya konsep Rencana Induk Master Plan RTH Perkotaan Kabupaten Banggai

Laut, yang memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan Ruang RTH perkotaan dan

tersusunya Detail Engineering Design (DED) RTH terpiih berdasarkan rencana Induk

RTH sebagai acuan bagi kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan

konstruksi.

2. Memetakan lokasi lokasi hijau yang diintegrasikan dengan fungsi Ruang Kawasan

serta memiliki kontribusi positif bagi kualitas ruang kota.

3. Tersusunnya dokumen berupa kertas kerja DED dan RAB untuk pelaksanaan

konstruksi.

III. TARGET/ SASARAN

Sasaran dari penyusunan Master Plan RTH Perkotaan Kabupaten Banggai Laut ini

adalah :

1. Memuat dokumen teknis Master Plan RTH yang terdiri dari :

- Gambaran umum Kota Banggai

- Identifikasi dan evaluasi RTH Kota Banggai (RTH eksisting)

- Analisa kebutuhan RTH Kota Banggai

- Rencana Pembangunan RTH Kota Banggai

- Tabel Indikasi Program

- Analisis Ratio RTH

2. Album Peta dengan skala ketelitian minimal 1 : 10.000 dalam format A1 yang

dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi system informasi geografis (GIS)

yang terdiri dari :

- Peta eksisting RTH

- Peta rencana RTH dalam priode 20 tahun kedepan

- Peta lokasi pembangunan RTH Prioritas dalam skala 1 : 5.000

- Peta tematik eksisting (topografi, geologi, hidrologi dll).

3. Kertas kerja DED Lokasi prioritas untuk pelaksanaan konstruksi dalam format A3

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/ Formasi RTH Perkotaan Kota

Banggai dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.

Tabel. 4.1. Jadwal Kegiatan Penyusunan Peta Hijau Kota Banggai

No Tahapan Bulan ke-

I II III IV

1 Persiapan

2 FGD 1 > Membangun kesepahaman materi Peta Hijau

3 Survey Lapangan

4 Penyusunan draft peta hijau

5

FGD 2 > Koordinasi pemetaan titik-titik hijau dengan pemerintah setempat

6 Penyusunan Laporan Akhir

7 Pelaporan

8 Seminar Akhir

V. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan ini disyaratkan jenjang pendidikan Strata 1 (S1)

yang memiliki pengalaman profesional di bidang masing-masing sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun. Kebutuhan Tenaga Ahli dan pendukungnya beserta tugas utama dalam kegiatan ini

dialokasikan dalam uraian dan jadwal sebagai berikut :

1) Ahli Perancangan Kota

Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 bidang teknik planologi

atau arsitektur yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut

sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perancangan

kota sekurang-kurangnya 5 tahun (untuk S1) dan 3 tahun (untuk S2 dan S3).

2) Ahli Urban Desain/Arsitek Lansekap

Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Arsitektur atau

bidang lansekap yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut

sekurangnya 5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perancangan

kota/kawasan sekurang-kurangnya 5 tahun(untuk S1) dan 3 tahun (untuk S2 dan S3).

3) Ahli Geodesi/Pemetaan

Disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Jurusan Teknik

Geodesi yang dibuktikan dengan ijasah S1 atau S2 atau S3 di bidang tersebut sekurangnya

5 tahun setelah lulus. Dengan pengalaman profesional di bidang perancangan

kota/kawasan sekurang-kurangnya 5 tahun(untuk S1) dan 3 tahun (untuk S2 dan S3).

Tabel 5.1.Jadwal Kegiatan Tenaga Ahli

No Tenaga Ahli Jadwal Kerja/ Bulan Ke

1 2 3 4

A. Ahli Perencanaan Kota

1 Pengolahan Data

2 Master Plan

B. Ahli Lansekap Desain

1 Pengolahan Data

2 DED/Master Plan Green Map

C. Ahli Geodesi/Pemetaan

1 Green Map

2 Masterplan

Selain Tenaga Ahli tersebut, dibutuhkan pula Tenaga Pendukung, yaitu :

1. Staf Pendata/ Surveyor

Disyaratkan minimal dengan ijazah SMA sebanyak 2 orang.

2. Staf Personalia/ Operator Komputer

Disyaratkan minimal dengan ijazah SMA sebanyak 2 orang.

Tabel 5.2. Kebutuhan Tenaga Pendukung

No Tenaga Pendukung Jumlah

1 Staf Pendata/ Surveyor 2 orang

2 Staf Personalia/ Operator Komputer 2 orang

VI. METODOLOGI

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/ Formasi RTH Perkotaan bagi Kabupaten Banggai

Laut ini dilaksanakan secara kontraktual oleh penyedia jasa. Setelah menerima Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) penyedia jasa melakukan pengumpulan data baik primer

maupun sekunder, Penyedia jasa mengumpulkan informasi sejauh mana ketersediaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Kabupaten Banggai Laut kemudian dilakukan

identifikasi. Tahapan Kegiatan sebagai berikut :

1) Melakukan survey sekunder dan primer meliputi obsevasi lapangan dan analisis citra

satelit;

2) Melakukan survey pada lokasi-lokasi RTH untuk melihat kondisi eksisting RTH

Perkotaan;

3) Melakukan perumusan materi teknis;

4) Melakukan deliniasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau;

5) Konsinyasi;

6) Seminar laporan palaksanaan kegiatan yaitu untuk melakukan koordinasi dan rapat

konsolidasi di Kabupaten, terutama untuk menyepakati :

Rencana Jenis kegiatan

Jenis RTH

Lokasi RTH

Status Kepemilikan Lahan

Besaran Pendanaan

Jenis Insentif yang diberikan

instansi Pelaksana, meliputi pemerintah kota, swasta serta masyarakat dan

Waktu dan tahapan pelaksanaan perwujudan RTH (disesuaikan dengan indikasi

program utama dalam RTRW Kabupaten).

7) Penyusunan laporan kegiatan dan Album Peta.

VII. MANFAAT PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bagi Pemerintah

1. Mengarahkan program penanganan, pengelolaan, pembangunan , serta pengembangan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banggai Kab. Banggai Laut.

2. Sebagai acuan koordinasi instansi terkait dalam rangka penanganan, pengelolaan,

pembangunan , serta pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab Banggai Laut.

3. Menetapkan kebijakan pembangunan yang terkait dengan penanganan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Kota Banggai.

b. Bagi Masyarakat

1. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banggai.

2. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pembangunan dan pengembangan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banggai sebagai bagian atau salah satu sub-sistem dari

sistem kota secara keseluruhan.

3. Sebagai wadah dan ruang interaksi sosial dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi

budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat

pendidikan, dan penelitian;

4. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara

aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus

menghasilkan keseimbangan kehidupan fisik dan psikis.

VIII. Ruang Lingkup Kegiatan, Lokasi dan Peserta

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyusunan analisis data/ formasi RTH ini akan mencakup beberapa aspek

antara lain adalah :

1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Kegitan ini dilaksanakan pada lingkup wilayah administratif kota City Wide dan

kawasan fungsional perkotaan di Kabupaten Banggai Laut Kota Banggai.

2. Lingkup Kegiatan :

lingkup ini termasuk periode perencanaan yang meliputi :

Melakukan persiapan administrasi dan teknis.

Identifikasi RTH eksisting( mencakup lokasi, luasan, status tanah, fungsi, jenis

vegetasi dsb)

Tahapan perwujudan RTH 30 % ( roadmap untuk jangka menengah dan

jangka panjang, sesuai dengan periode RTRW Kabupaten 20 Tahun )

Prioritas implementasi/ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH

Merencanakan penyusunan peta hijau sesuai dengan kriteria dan elemen peta

hijau antara lain:

a. Aktivitas ruang luar

b. Fauna

c. Flora

d. Tanah dan air

Melakukan analisis terkait elemen peta hijau yang telah dipetakan

sebelumnya

Mendeliniasi kawasan yang patut dibangun RTH untuk konsumsi publik

Menghitung Luasan RTH untuk menetukan Ratio RTH Perkotaan

Melakukan produksi peta hijau yang telah menjadi hasil akhir.

3. Target Group :

Penyusunan Master Plan RTH ini ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten, swasta dan

masyarakat. Pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan Master Plan RTH ini

sebagai salah satu suplemen utama dalam penetapan kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan.

B. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Banggai Laut Provinsi

Sulawesi Tengah yaitu di wilayah perkotaan Kota Banggai

C. Peserta

Kegiatan penyusunan Master Plan ini melibatkan stakeholder pemangku kepentingan

yakni, Pemerintah provinsi dan kabupaten, swasta dan masyarakat Kota Banggai

IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

PenanggungJawab Kegiatan adalah Dinas Cipta karya Perumahan dan Tata Ruang Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah.

X. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi

Tengah, melalui DPPA-SKPD Nomor : 044/DPA-SKPD/BPKAD/2015 tentang Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD Kegiatan Penyusunan Analisis Data/ Formasi Pengelolaan RTH

Wilayah II Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun

Anggaran 2015.

XI. KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Ketersediaan Rasio RTH Perkotaan Kabupaten Banggai

Laut ini akan dilaporkan melalui laporan-laporan berikut:

1) Laporan Pendahuluan

Laporan ini berisikan metoda atau cara pelaksanaan kegiatan, jadwal rinci

pelaksanaan kegiatan, dan personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta

panduan penyusunan proposal rencana perwujudan dan pengelolaan Identifikasi

Ketersediaan Rasio RTH perkotaan Kabupaten Bangai Laut. Laporan Pendahuluan

diserahkan 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

sebanyak 10 (sepuluh) buku, kemudian dilakukan diskusi pembahasan bersama tim

supervisi dan instansi terkait serta para pelaku pembangunan di daerah. Laporan

Pendahuluan dilengkapi dengan softcopy yang berisi Laporan Pendahuluan, bahan

tayangan presentasi yang dikopi dalam 5 (lima) buah CD.

2) Laporan Antara

Laporan ini akan berisikan pembahasan hasil pengelolaan Identifikasi Ketersediaan

Rasio RTH Perkotaan Kabupaten Poso. Laporan ini akan di diskusikan bersama tim

supervisi dan instansi terkait serta para pelaksana pembangunan di daerah, yang dibuat

sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar dan Laporan ini dilengkapi dengan softcopy yang berisi

Laporan Antara, bahan tayangan presentasi yang dikopi dalam 5 (lima) buah CD,

diserahkan 2 (Dua) bulan setelah SPMK ditandatangani.

3) Laporan Akhir

Laporan akhir ini akan berisikan penyempurnaan laporan sebelumnya yaitu hasil

Identifikasi Ketersediaan Rasio RTH Perkotaan Kabupaten Banggai Laut Laporan ini di

diskusikan bersama tim supervisi dan instansi terkait serta para pelaksana pembangunan di

daerah, yang dibuat sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar dan softcopy dari seluruh pelaporan

dalam bentuk CD sebanyak 10 (sepuluh) keping diserahkan 1 (satu) bulan setelah

pelaksanaan pekerjaan.

Laporan masterplan RTH yang lengkap meliputi :

a) Eksekutive Summary yaitu merupakan ringkasan dari seluruh laporan pelaksanaan

perkerjaan dibuat sebanyak 10 Eksemplar.

b) Compact Disk (CD) berisi Softcopy dari seluruh Laporan yang disampaikan

sebanyak 10 buah.

c) Indikasi Program yaitu indikasi program Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan jangka

Panjang dalam rangka upaya penyediaan dan peningkatan RTH berbasis peran serta

masyarakat.

d) Rencana pembiayaan yaitu rencana jenis pelaksanaan pada setiap periode 5 tahunan dan

pertahun pelaksanaan.

e) Dokumen Teknis lainnya

f) Album Peta

a. Peta analisis mengikuti standar/format (Skala, Legenda, Teks dsb) yang telah

dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);

b. Peta dasar dapat menggunakan sumber hasil foto udara, citra satelit, disarankan setiap

daerah telah memiliki foto udara pada kawasan perkotaan.

c. Format album peta A-3 (full color).

d. Album Peta/ album gambar desain RTH Kota (Site plan + ilustrasi) diserahkan

sebanyak 10 (sepuluh) albun + CD diserahkan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan

pekerjaan.

g) Gambar Kertas Kerja DED lokasi Prioritas untuk dilaksanakan pekerjaan kontruksi taman

RTH.

XI. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN

Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam KAK ini

adalah hak milik organisasi pengguna jasa yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang, Bidang Penataan Ruang.

Palu, 2015

Mengetahui, Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah,

Ir. IMMAM ALGAZALI, MT Pembina Utama Muda

NIP:19600101 198603 1 061