kak penyusunan larap.pdf

KERANGKA ACUAN KERJA

( K A K )

PEKERJAAN : LARAP PEMBANGUNAN WADUK

SERBAGUNA ROKAN KIRI DI

KABUPATEN ROKAN HULU

T.A. : 2016

PPK : PERENCANAAN DAN PROGRAM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR SATKER BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III

KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM JL.CUT NYAK DHIEN NO.1 PEKANBARU TELP/FAX.(0761) 22473 E-mail : [email protected]

KAK LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016 1

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

LARAP PEMBANGUNAN WADUK SERBAGUNA

ROKAN KIRI DI KABUPATEN ROKAN HULU

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut

Pulau Sumatra pada 1000 - 101

0 52

' Bujur Timur dan 0

0 15

' -1

0 30

' Lintang Utara

yang mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km2. Sungai Rokan Kiri Hulu Sungai Rokan

merupakan salah satu sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu.

Salah satu pendekatan dalam pemecahan masalah ini yaitu perlu dibuat suatu

bangunan penampung air di alur sungai tersebut berupa bangunan air bendungan atau

waduk. Waduk tidak saja digunakan sebagai tampungan air pada saat musim hujan

tetapi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lainnya. Sehingga dalam tahap

perencanaanya perlu dilakukan perencanaan yang seksama sehingga didapat manfaat

yang optimal.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sangat mendesak untuk merencanakan

dan merealisasikan sarana pembangunan bendungan. Pada tahun 2015 telah

dilakukan kajian FS Pembangunan Waduk serbaguna Rokan Kiri dan untuk

selanjutnya pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk tahun 2016 berencana melakukan pekerjaan LARAP Pembangunan Waduk

Serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu, di mana tujuannya adalah untuk

memberikan gambaran yang nyata (sebagai akibat pemukiman kembali serta

memberi alternatif dalam menentukan langkah kebijaksanaan yang hendak

ditempuh) dalam memulihkan produktivitas ekonomi dan sosial penduduk yang

dipindahkan.

Dengan adanya rencana tersebut, maka diperlukan lahan yang akan digunakan

sebagai lokasi pekerjaan. Sedangkan lahan tersebut saat ini dihuni dan dimiliki oleh

masyarkat setempat untuk menyangga kelangsungan hidupnya. Pekerjaan


pembangunan Waduk ini memerlukan lahan, sehingga perlu adanya pembebasan

tanah dan pemindahan penduduk yang ada dalam areal tersebut.

Dengan adanya hal tersebut maka sebelum pembangunan waduk dimulai diperlukan

adanya kegiatan perencanaan Land Aquicition Resettlement Action Plan (LARAP),

agar masyarakat yang terkena proyek tidak dirugikan dan dapat memperoleh kembali

pendapatan dan mata pencaharian yang hilang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Wilayah Sungai Sumatera III melaksanakan

Kegiatan LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan

Hulu pada Tahun Anggaran 2016.

1.2. Nama Pekerjaan

Nama Pekerjaan adalah : “LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di

Kabupaten Rokan Hulu”.

1.3. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan ini adalah pada tubuh bendungan, borrow area dan quarry yang

secara administrasi berada di Kabupaten Rokan Hulu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari pelaksanaan LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri

di Kabupaten Rokan Hulu adalah menindak lanjuti studi terdahulu dengan

melakukan perhitungan dan penggambaran terhadap dampak pembangunan Waduk

terhadap pembebasan tanah masyarakat yang terkena proyek tidak dirugikan dan

dapat memperoleh kembali pendapatan dan mata pencaharian yang hilang.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Penyusunan LARAP Waduk Serbaguna Rokan Kiri di

Kabupaten Rokan Hulu adalah :

Mendapatkan data dan analisa secara aktual terkait status lahan / tanah yang akan

digunakan untuk pembangunan tubuh bendungan, borrow area, quarry, serta

bangunan pelengkapnya.

3. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di

Kabupaten Rokan Hulu adalah terciptanya LARAP pembangunan Waduk yang


secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi panduan

dalam pelaksanaan kegiatan kosntruksi sesuai kondisi lapangan terkini.

4. INSTANSI PELAKSANA

Instansi Pelaksana Pekerjaan adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera III Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang berkedudukan di Pekanbaru.

5. BIAYA & SUMBER DANA

Biaya pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah senilai

Rp.959.840.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat

Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN, yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2016.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah

selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender atau 6 (Enam) bulan kalender

terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

7. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan ini adalah mencakup sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data sekunder

2. Pengukuran topografi dan penggambaran

3. Pemilihan Lokasi, Pembangunan Infrastruktur serta perkerjaan lainnya, meliputi:

- Jalan akses ke Waduk

- Tapak Waduk

- Quarry Area

- Borrow Area

- Disposal Area

4. Survei Sosial ekonomi, konsultasi dan Partisipasi Masyarakat terkena dampak.

5. Penyusunan Matriks hak atas tanah.

6. Kerangka kelembagaan untuk pelaksanaan rencana pemukiman kembali penduduk

yang terkena dampak.

7. Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi.

8. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun dalam bentuk

dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.

9. Mengadakan PKM (Pertemuan Konsultansi Masyarakat) dan Fasilitasi Persiapan

Panitia Pembebasan Tanah).


7.1. Pekerjaan Persiapan dan Pengumpulan Data Sekunder

Pekerjaaan persiapan dan pengumpulan data sekunder meliputi :

a. Persiapan administrasi dan teknis;

b. Mobilisasi personil dan peralatan Kantor;

c. Penyusunan Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) sesuai peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2009 Sistem Manajeman Mutu ;

d. Survey pendahuluan, sudah termasuk di dalamnya orientasi lapangan dan

perintisan pengukuran serta dokumentasi.

e. Pengumpulan data sekunder terkait yang diperlukan ( Seperti : Peta topografi

atau peta rupa bumi, rencana tata ruang lokasi pekerjaan, data kependudukan,

data kepemilikan lahan, studi-studi terdahulu terkait pekerjaan Waduk

Serbaguna Rokan Kiri dan data yang dapat menunjang kegiatan ini.

f. Menganalisa FS Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri untuk

mendapatkan data dan luas atau areal yang akan dilaksanakan maupun lokasi

rencana waduk yang akan dibangun.

g. Penyusunan Laporan pendahuluan, minimal sudah menyajikan hasil survey

pendahuluan termasuk gambaran Waduk, rencana pengukuran lapangan,

ketersediaan data sekunder, serta rencana kerja dan metodologi pelaksanaan

pekerjaan.

7.2. Pengukuran

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data topografi yang akan

digunakan dalam membuat rencana teknis rinci dalam rangka menunjang

pengelolaan kawasan pada daerah yang disurvey. Survey Topografi dilakukan

terhadap rencana lokasi waduk yang lahan / tanahnya akan terkena dampak

pembangunan, meliputi situasi lahan, menginventaris tata guna lahan dan

prasarana eksisting yang ada di lapangan.

Pekerjaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Pemasangan Bench Mark (BM)

Bench Mark (BM) dipasang pada lokasi yang mudah ditemukan dan aman dari

gangguan umum. Detail Gambar Bench Mark (BM) dapat dilihat dilampiran.

- Pemasangan Control Point (CP)

Pemasangan CP tujuannya untuk mengontrol atau mengikat kerangka dasar

horizontal poligon terbuka. Detail Gambar Control Point (CP) dapat dilihat

pada lampiran.

- Pengukuran dan penggambaran situasi


Pengukuran situasi dilakukan mencakup seluruh lokasi pembangunan waduk.

Hasil pengukuran digambar dengan skala 1 : 2000

- Penggambaran peta petunjuk

Penggambaran peta petunjuk dibuat untuk mengetahui keadaan daerah yang

diukur secara garis besar. Penggambaran peta petunjuk dengan skala 1 :

20.000

- Hasil pekerjaan survey pengukuran topografi

Gambar hasil pengukuran dibuat dengan menggunakan kertas A3 dan A1,

gambar pengukuran meliputi :

a. Peta Indeks, Skala 1 : 20.000;

b. Peta situasi dan areal skala 1 : 2.000;

c. Buku Ukur

d. Laporan Survey Topografi berisi :

- Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

- Peta indeks;

- Deskripsi BM dan CP

- Tipikal masing-masing gambar.

Pengukuran peta situasi dapat menggunakan alat ukur theodolite, waterpass atau

bisa juga menggunakan foto udara dengan pesawat tanpa awak (unmanned aerial

vehicle) dengan spesifikasi teknis, laporan kemajuan pekerjaan dan produk yang

diserahkan sebagai berikut :

I. Spesifikasi Teknis

1. Spesifikasi teknis untuk peralatan adalah sebagai berikut:

a. Tipe pesawat tanpa awak : Fixed Wing atau Rotary Wing

b. Berat pesawat tanpa awak : 2-5 kg

c. Tipe Baterai / Bahan Bakar : Baterai Lithium-Ion Polymer atau bensin /

methanol

d. Ketahanan waktu penerbangan : lebih dari 60 menit

e. Jangkauan jelajah : lebih dari 50 km

f. Spesifikasi Flight Control System: APM atau Pixhawk atau yang setara

g. Spesifikasi Ground Control System: Mission Planner atau yang setara

h. Peralatan GNSS Receiver : tipe GNSS Receiver Geodetik, dual

frequency


i. Spesifikasi kamera foto udara : tipe DSLR/Mirrorless dengan 12

Megapixel atau lebih

2. Spesifikasi teknis untuk masing-masing tahapan pekerjaan dapat dijelaskan

sebagaimana berikut:

a. Persiapan

i. Pengurusan perizinan untuk pengukuran titik kontrol yang

dikeluarkan olehpemerintah daerah setempat

ii. Pengurusan perizinan pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang

dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan

iii. Pembuatan peta rencana jalur terbang

iv. Pembuatan peta rencana distribusi titik kontrol

v. Pemeriksaan kesiapan alat yang akan digunakan yaitu GPS geodetik,

pesawat tanpa awak, dan sistem kamera foto udara.

b. Pengukuran titik kontrol

i. Titik kontrol terdiri dari titik kontrol utama dan titik cek

ii. Titik kontrol utama tersebar merata di areal pekerjaan dengan jarak

maksimal 2 km antara titik kontrol.

iii. Titik kontrol dipasang premark dengan bentuk dan ukuran sesuai

gambar dibawah

iv. Premark menghadap utara, selatan, barat, dan timur kompas

v. Premark dibuat dari bahan yang tahan cuaca, tidak mudah robek dan

tidak pudar

vi. Warna premark harus kontras dengan warna sekitarnya

vii. Pengukuran koordinat titik kontrol menggunakan GNSS Geodetik

dual frequency

viii. Pengukuran GNSS titik kontrol utama dilakukan secara jaring

ix. Waktu pengamatan GPS adalah 30 menit atau lebih lama

x. Jarak baseline tidak melebihi 20 km

xi. Pengukuran GPS diikat terhadap Jaring Kontrol Horizontal (JKH)

Badan Informasi Geospasial

xii. Pengukuran GPS titik cek harus diikat Jaring Kontrol Horizontal

(JKH) Badan Informasi Geospasial atau titik control utama terdekat.

xiii. Perhitungan elevasi menggunakan koreksi geoid Sistem Referensi

Geospasial Indonesia (SRGI)

xiv. Ketelitian horizontal 10 cm atau lebih baik


xv. Ketelitian vertikal 15 cm atau lebih baik

c. Pemotretan Foto Udara Digital

i. Instrumen akusisi foto udara digital harus dikalibrasi dahulu

dilapangan sebelum pengambilan data.

ii. Jalur terbang pada daerah datar yaitu Timur-Barat atau Utara-

Selatan.

iii. Jalur terbang diagonal dapat digunakan pada area dengan terain

bergunung

iv. Jalur terbang pertama dan terakhir harus berada pada luar area

pekerjaan

v. Awal dan akhir pada setiap jalur harus mencakup 2 atau lebih foto

diluar area pekerjaan

vi. Pada daerah pantai, ditambahkan jalur terbang khusus yang searah

dengan garis pantai dan pemotretan dilakukan pada saat kondisi air

surut.

vii. Pengambilan data harus sesuai dengan jalur terbang yang sudah

ditetapkan.

viii. Pertampalan kemuka (forward overlap) yaitu 80% ± 5%.

ix. Pertampalan kesamping (side overlap) yaitu 60% ± 5%.

x. Pada daerah pegunungan, nilai pertampalan dinaikkan, pertampalan

kemuka menjadi 90% dan pertampalan kesamping menjadi 70%

xi. Ground Sampling Distance (GSD) yaitu sebesar 10 cm atau lebih

baik

xii. Akusisi data dilakukan sekitar pukul 8.30 – 15.30 waktu setempat

d. Pengolahan foto udara

i. Photo alignment, mosaicking, dan pembuatan dense point cloud

menggunakan perangkat lunak pengolahan softcopy

photogrammetry maupun small-format aerial photography, seperti

Sim Active, Pix 4D, Photo Scan, Mosaic Mill.

ii. RMSE XYZ titik kontrol < 0,5 meter

iii. Ketelitian horizontal (CE90) < 0,5 meter dihitung pada koordinat

titik cek di mosaik ortho foto

iv. Ketelitian vertikal (CE90) < 0,5 meter dihitung pada koordinat titik

cek di Digital Terrain Model


v. Digital Surface Model dibuat dengan berdasarkan keseluruhan dense

point cloud tanpa klasifikasi, dengan cell size 1 meter.

vi. Hasil dense point cloud perlu diinterpretasi lebih lanjut untuk

melakukan klasifikasi point cloud tersebut menjadi ground

(permukaan tanah) dan non-ground (objek diatas permukaan tanah).

vii. Digital Terrain Model dibuat dengan berdasarkan dense point cloud

yang sudah diklasifikasi menjadi ground (permukaan tanah), dengan

cell size 1 meter.

viii. Feature extraction untuk detil peta situasi dilakukan berdasarkan

interpretasi terhadap mosaik foto udara serta kondisi topografi.

II. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Dokumen rencana detail pelaksanaan pekerjaan berikut lampiran-

lampiran terkait.

b. Hasil peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Laporan mingguan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kemajuan pekerjaan yang telah dicapai pada minggu berjalan.

b. Kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan.

c. Rencana pelaksanaan pekerjaan pada minggu berikutnya.

d. Laporan mingguan diberikan pada setiap akhir minggu

3. Laporan Akhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan lengkap pelaksanaan pekerjaan.

b. Data-data hasil pekerjaan dalam format digital tersimpan dalam

hardisk dan dilengkapi dengan cheklist daftar data yang tersimpan

(daftar isi harddisk atau struktur folder).

III. Produk Yang Diserahkan

1. Semua laporan – laporan kemajuan pekerjaan.

2. Foto – foto pelaksanaan di lapangan.

3. Peta situasi yang diminta sesuai KAK.

7.3. Pemilihan Lokasi dan Infrastruktur

a. Identifikasi lokasi, kualitas tempat dan keutuhan bangunan


b. Merencanakan tata ruang, desain dan Infrastruktur sosial

c. Identifikasi pilihan-pilihan alternatif, apabila diperlukan (misalnya, relokasi

mandiri oleh penduduk terkena, dampak migrasi terencana ke tempat yang lebih

jauh)

d. Menentukan cara-cara menjaga tetap ada pendapatan dan pekerjaan

e. Menentukan tindakan-tindakan dalam melaksanakan, mengusahakan agar dapat

berintegrasi dengan masyarakat tuan rumah.

7.4 Survey Sosial Ekonomi, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat Terkena

Dampak

a. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek

b. Menentukan bentuk mekanisme partisipasi

c. Mengembangkan manajemen partisipasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman

kembali

d. Identifikasi lembaga-lembaga masyarakat

e. Mempertimbangkan menggunakan LSM sebagai sarana untuk meningkatkan

partisipasi

7.5 Penyusunan Matriks Hak Atas Tanah & Kompensasi

a. Identifikasi strategi perbaikan pendapatan

b. Menyiapkan rencana menciptakan pekerjaan termasuk ketentuan-ketentuan untuk

pelatihan kembali

c. Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan kerja, termasuk ketentuan bekerja

mandiri.

7.6 Kerangka kelembagaan untuk pelaksanaan rencana pemukiman kembali

penduduk yang terkena dampak.

a. Identifikasi biaya-biaya pengadaan tanah dan pemukiman kembali

b. Menyiapkan jadwal dan alokasi penganggaran

c. Menentukan sumber-sumber pendanaan dan proses persetujuan

7.7. Penyusunan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

a. Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi.

b. Menyiapkan rencana pemantauan dan laporan.


c. Menentukan apabila ada partisipasi LSM/penduduk yang terkena dampak dalam

pemantauan dan evaluasi.

d. Merencanakan evaluasi dampak pemukiman kembali yang independen.

7.8 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum disusun dalam

bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit

memuat:

a. Maksud dan Tujuan rencana pembangunan;

b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan

nasional dan daerah;

c. Letak Tanah;

d. Luas Tanah yang dibutuhkan;

e. Gambaran umum status tanah;

f. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

h. Perkiraan nilai tanah; dan

i. Rencana Penanggaran

7.9 Mengadakan PKM ( Pertemuan Konsultasi Masyarakat ) dan Fasilitasi

Persiapan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) :

Pertemuan Konsultasi Masyarkat dibutuhkan sebagai sosialisasi dari dampak dan

manfaat dilaksanakan pekerjaan ini dan sekaligus menampung masukkan dan

saran dari masyarkat sebagai masukan dalam pekerjaan LARAP. PKM

dilaksanakan sebanyak 2 kali setelah laporan pendahuluan dan setelah draft final

report. Serta mengadakan fasilitasi Persiapan Panitia Pembebasan Tanah (P2T)

sebanyak 3 Kali berupa pertemuan dengan seluruh pihak yang terkena dampak

beserta instansi yang terlibat)

8. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

Tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini harus memenuhi

persyaratan di bawah ini :

8.1. Ketua Tim (Team Leader)

Berkemampuan memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim

kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.


Seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Teknik Sipil / Sipil Hidro,

lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan

pengalaman sekurangnya 6 (enam) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Teknik Sipil / Sipil Hidro

/ Teknik Sipil Bendungan / Sumber Daya Air, lulusan dari Universitas Negeri

atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 3 (tiga) tahun

kerja.

Berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Sipil Subbidang

Prasarana Keairan terutama pekerjaan LARAP Waduk , diutamakan pernah

bertugas melaksanakan pekerjaan dilokasi Provinsi Riau dan dilingkungan SDA.

Memiliki SKA yang sesuai dengan bidangnya dan telah teregister oleh lembaga

yang terkait, yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian.

8.2. Ahli Geodesi/GIS

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam keahlian Ilmu

Ukur Tanah (geodesi/topografi) sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Teknik Geodesi, lulusan dari

Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman

sekurangnya 6 (enam) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Ilmu Geodesi, lulusan

dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman

sekurangnya 3 (tiga) tahun kerja.


Prasarana Keairan terutama pekerjaan LARAP Waduk, diutamakan pernah




8.3. Ahli Penilai Aset / Tanah

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam keahlian

Analisis Penilai Aset / Tanah sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Ekonomi / Teknik Sipil / Hukum, lulusan dari Universitas

Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 5 (lima)

tahun kerja.


Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Ekonomi / Teknik Sipil /

Hukum, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan

pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun kerja.






8.4. Ahli Hukum Pertanahan

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam keahlian Ilmu

Hukum Pertanahan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Hukum, lulusan dari Universitas


tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Hukum, lulusan dari


sekurangnya 2 (dua) tahun kerja.






8.5. Ahli Perencanaan Wilayah Kota / Tata Ruang


Perencanaan Wilayah Kota / Tata Ruang sampai dengan pekerjaan

dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Teknik Perencanan Wilayah

Kota / Tata Ruang, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah

disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 5 (lima) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Teknik Perencanan

Wilayah Kota / Tata Ruang, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah

disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun kerja.







8.6. Ahli Sosial Ekonomi

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam keahlian Ilmu Sosial

Ekonomi, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Sosial / Ekonomi / Ekonomi Pembangunan,

lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman

sekurangnya 5 (lima) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Ilmu Sosial Ekonomi lulusan

dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman



Prasarana Keairanterutama pekerjaan LARAP Waduk, diutamakan pernah




8.7. Asisten-Asisten Ahli

Personil Asisten Ahli yang dibutuhkan untuk paket pekerjaan ini, adalah :

a. Asisten Ahli Geodesi/GIS

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membantu

tugas/kewajiban Ahli Geodesi sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Muda Teknik Sipil / Teknik Geodesi lulusan dari


sekurangnya 5 (lima) tahun kerja

Atau bagi Sarjana Teknik Sipil / Teknik Geodesi lulusan dari Universitas

Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 2

(dua) tahun kerja


Atau bagi Pasca Sarjana (S2) / Doktoral (S3) jurusan Teknik Sipil /

Teknik Geodesi, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah

disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 1 (satu) tahun kerja.

Berpengalaman dalam pengukuran untuk pekerjaan di bidang Sipil

Subbidang Prasarana Keairan terutama pekerjaan LARAP Waduk,

diutamakan pernah bertugas melaksanakan pekerjaan di lokasi Provinsi Riau

dan dilingkungan SDA.

b. Asisten Ahli Penilai Aset / Tanah


Analisis Penilai Aset / Tanah sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Muda Ekonomi / Sipil / Hukum, lulusan dari Universitas


tahun kerja.

Atau bagi Sarjana (S1 jurusan Ekonomi / Sipil / Hukum, lulusan dari






c. Asisten Ahli Hukum Pertanahan

Berkemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membantu tugas

/ kewajiban ahli Hukum pertanahan sampai dengan pekerjaan dinyatakan

selesai.

Seorang Sarjana Muda jurusan Hukum, lulusan dari Universitas Negeri atau

yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 5 (lima) tahun kerja.

Atau bagi Sarjana (S1) jurusan Hukum, lulusan dari Universitas Negeri atau

yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) jurusan Hukum, lulusan dari Universitas Negeri

atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 1 (satu) tahun

kerja.





d. Asisten Ahli Perencanaan Wilayah Kota/Tata Ruang


tugas/kewajiban dalam keahlian Perencanan Wilayah Kota/ Tata Ruang, sampai

dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Muda jurusan Perencanan Wilayah Kota/ Tata Ruang, lulusan dari

Universitas Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya

5 (lima) tahun kerja.

Atau bagi Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Perencanan Wilayah Kota/ Tata Ruang,



Atau bagi Pasca Sarjana (S2) jurusan Perencanan Wilayah Kota/ Tata Ruang


sekurangnya 1 (satu) tahun kerja.




e. Asisten Ahli Sosial Ekonomi


tugas/kewajiban dalam keahlian Ilmu Sosial Ekonomi, sampai dengan pekerjaan

dinyatakan selesai.

Seorang Sarjana Muda jurusan Sosial Budaya/Ekonomi/Ekonomi Pembangunan /

Ekonomi Pertanian, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah disamakan,

dengan pengalaman sekurangnya 5 (lima) tahun kerja.

Atau bagi Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Sosial Budaya/Ekonomi/Ekonomi

Pembangunan/Ekonomi Pertanian, lulusan dari Universitas Negeri atau yang telah

disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun kerja.

Atau bagi Pasca Sarjana (S2) jurusan Ilmu Sosial Ekonomi lulusan dari Universitas

Negeri atau yang telah disamakan, dengan pengalaman sekurangnya 1 (satu)

tahun kerja.




2. Personil pendukung lain


a.Surveyor Topografi (3 orang)

b. Surveyor Sosial Ekonomi (2 orang)

c.Operator Komputer (1 orang)

d. Tenaga Administrasi (1 orang)

e.Pesuruh (1 orang)

9.1 Pelaporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa meliputi :

1. Rencana Mutu Kontrak (RMK)

Berisikan pedoman dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan LARAP

Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

Jadwal pelaksanaan, daftar personil teknis maupun administrasi dan organisasi

kerja Konsultan harus menerapkan Sistem Jaminan Mutu saat Operasi di

lapangan.Laporan RMK memuat Diagram Tahap Kegiatan, Daftar Standar

Prosedur (SP) dan Standar Studi serta Laporan Audit Mutu, buku laporan RMK

diserahkan sebelum pekerjaan LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan

Kiri di Kabupaten Rokan Hulu dimulai.

Laporan ini harus dibuat 5 (lima) rangkap dan diserahkan kepada direksi

pekerjaan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah SPMK diterbitkan.

2. Konsep Laporan Pendahuluan

Konsep laporan pendahuluan memuat :

Uraian garis besar tentang LARAP Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan

Kiri di Kabupaten Rokan Hulu

Hasil Pengumpulan data sekunder dari survey pendahuluan

Program kerja konsultan, meliputi struktur oranisasi dan personalia

pelaksana

Uraian tugas tenaga ahli

Jadual kegiatan selanjutnya

Metode pelaksanaan pekerjaan (termasuk metode analisis)

Peralatan yang digunakan

Konsep laporan pendahuluan ini dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dan harus

diserahkan kepada direksi pekerjaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

SPMK diterbitkan.


3. Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Laporan ini berupa hasil draft laporan pendahuluan yang telah didiskusikan

dengan direksi pekerjaan dan telah diperbaiki serta disetujui oleh direksi, yang

harus dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan.

4. Laporan Kemajuan Pekerjaan/Laporan Bulanan

Laporan bulanan berisi :

Informasi kegiatan mobilisasi tenaga, peralatan dan bahan yang digunakan,

Kemajuan pekerjaan berjalan secara keseluruhan yang dilampiri kurva S,

Pekerjaan yang telah dilaksanakan berikut permasalahan/hambatan bila ada,

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja bulan berikutnya yang

disusun secara rinci, jelas dan terprogram,

Catatan hasil diskusi dan perintah direksi.

Laporan bulanan ini harus dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan setiap

bulannya dan diserahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya tanggal 5

setiap bulannya.

5. Konsep Laporan Antara / Sisipan (Draft Interim Report)

Rangkuman hasil sementara pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari :

Analisis data lapangan,

Saran / usulan dan langkah - langkah penyelesaian pekerjaan,

Rencana kerja selanjutnya.

Laporan ini harus dibuat sebanyak 5 (lima) buku dan diserahkan kepada direksi

pekerjaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK). Dilakukan diskusi laporan sisipan dan kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan.

6. Laporan Sisipan (Interim Report)

Laporan ini berupa hasil Konsep Laporan Antara / Sisipan yang telah

didiskusikan dengan direksi pekerjaan dan telah diperbaiki serta disetujui oleh

direksi, yang harus dibuat sebanyak 5 (lima) buku.

7. Laporan Penunjang

Laporan penunjang terdiri dari :

a. Laporan Topografi sebanyak 5 (lima) buku,

b. Laporan perencanaan Landscape sebanyak 5 (lima) buku,


c. Laporan Dokumen rencana pembebasan lahan sebanyak 5 (lima) buku,

d. Laporan Analisa Kepemilikan Tanah sebanyak 5 (lima) buku,

e. Laporan Sosial Ekonomi sebanyak 5 (lima) buku,

f. Laporan Rencana Resettlement sebanyak 5 (lima) buku,

g. Laporan Konsultansi masyarakat sebanyak 5 (lima) buku,

Sebelum dituangkan ke dalam laporan akhir, konsep laporan akhir ini harus

diserahkan kepada pengguna jasa untuk didiskusikan selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sebelum masa kontrak berakhir yang dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan

untuk dipresentasi dan didiskusikan bersama pengguna jasa.

8. Laporan Akhir (Final Report)

Setelah Konsep Laporan Akhir selesai didiskusikan dan memperoleh persetujuan

dari Direksi pekerjaan, maka konsultan diwajibkan membuat laporan akhir/final

report lengkap sebanyak 8 (delapan) buku untuk diserahkan kepada direksi

pekerjaan.

9. Laporan Ringkasan (Summary Report)

Laporan Ringkasan berisi penjelasan ringkas mengenai garis besar hasil

pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh. Laporan yang harus diserahkan pihak

konsultan sebanyak 8 (delapan) buku kepada direksi pekerjaan.

10. Master Copy Laporan&Gambar Desain

Harddisk External 500 GB yang memuat back up data seluruh hasil LARAP

Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu

mencakup perhitungan, laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir, foto

dokumentasi,diserahkan kepada pengguna jasa sebanyak 1 (satu) buah.

11. Foto Dokumentasi

Foto dokumentasi yang meliputi situasi lokasi dan foto survey kegiatan serta

foto identifikasi, permasalahan lapangan, dibuat dalam satu format yang

disepakati bersama dengan direksi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) set.

9.2. Pembuatan Gambar

Jenis pembuatan gambar yang harus diserahkan kepada pengguna jasa meliputi :

a. Pembuatan Peta Ploting

Master gambar peta ploting : 1 (satu) set

Gambar print A1: 2 (dua) set


Cetak gambar print A3 : 2 (dua) set

b. Pembuatan Gambar Desain

Master gambar desain : 1 (satu) set

Gambar print A1 : 2 (dua) set

Cetak gambar print A3 : 2 (dua) set

10. LAIN-LAIN

1. Konsultan harus menunjuk seorang wakil yang sewaktu-waktu dapat dihubungi

dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempunyai kuasa untuk

bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan.

2. Konsultan harus selalu mendiskusikan usulan-usulan pekerjaan dengan direksi

pekerjaan.

3. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus

disediakan sendiri oleh konsultan.

4. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan ini

akan dijelaskan dalam acara penjelasan pekerjaan.

5. Konsultan diminta menyerahkan foto berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

lapangan.

6. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak mantapan dalam penyajian data dan

akurasinya, maka konsultan diharuskan untuk memperbaikinya atas biaya sendiri.

7. Semua analisa dan perhitungan yang dipakai dalam perencanaan harus

berdasarkan Standar Pedoman dan Manual (SNI, SKSNI) yang telah diterbitkan

pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

8. Penjelasan lebih rinci tentang penyusunan LARAP pembangunan waduk dapat

dilihat pada modul–modul yang dibuat oleh Balai Bendungan dan oleh Ditjen

SDA.

Pekanbaru,

Ditetapkan oleh,

SATKER BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III

PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM

Ir. HAPOSAN LUMBAN GAOL, MT

NIP. 19580512 198302 1 003

kak penyusunan larap.pdf

Documents