1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kabupaten dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus

menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana

pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi

melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut

dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari

dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban untuk menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Kerja

(Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 ini merupakan revisi

atas Renstra yang terdahulu (Dinsosnakertrans), sehubungan dengan telah

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu. Regulasi tersebut mengakibatkan perlu adanya penyesuaian atau revisi atas

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021.

Mekanisme pelaksanaan revisi Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

2

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka kerangka sistematika penyusunan Rencana

Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun khususnya pada misi ke-4 sasaran ke-16 berpedoman

pada Revisi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 serta memperhatikan

Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan,

sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi

pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial akan menjadi dasar penyusunan Rencana

Kerja (Renja), Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan

Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kabupaten;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas

Penyandang Masalah Tuna Sosial;

19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti

Sosial;

20. Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 16 Tahun 2011 Tetang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 26 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan

bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021;

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) periode 2016-2021;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati

Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan

antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan

penyusunaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Dinas Sosial ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS DINAS SOSIAL

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra Dinas Sosial provinsi. Selanjutnya mengemukakan metoda

penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu

strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sosial tahun 2016-2021.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Sosial.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGAR AAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun

6

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMDP.

BAB VIII PENUTUP

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 26 Tahun 2017 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yakni:

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.

2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

b. menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial;

c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;

d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan,

perlindungan dan jaminan sosial;

e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan fakir

miskin;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

g. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis

Daerah;

8

h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional;

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi.

2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan,

kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;

d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/ negara;

g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Dinas;

b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;

c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;

d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;

f. melakukan penyusunan laporan keuangan;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

9

j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;

l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;

m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;

n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;

o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;

q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;

r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan

teknologi informasi;

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah

tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan

pengelolaan barang milik daerah/negara.

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan,

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan

informasi publik, pendokumentasian serta pelaporan Dinas.

C. Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial.

2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

di atas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;

b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial & korban perdagangan

orang;

10

d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;

b. melaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi

rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

c. melaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau

lembaga;

d. melaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar

panti dan/atau lembaga;

e. melaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

f. menyelenggrakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan

HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada

pemerintah daerah provinsi;

g. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

h. menyelenggarakan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rehabilitasi sosial;

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program,

petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan.

11

D. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan,

perlindungan dan jaminan sosial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan,

perlindungan dan jaminan sosial;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;

e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan,

perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan,

perlindungan dan jaminan sosial;

c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan

masyarakat;

d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan

dan restorasi sosial;

f. melaksanakan koordinasi pengolahan data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

12

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program,

petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan sosial, perorangan,

keluargadan kelembagaan masyarakat;

2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis, dan pengoordinasian di bidang perlindungan

dan jaminan sosial.

E. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

penanganan fakir miskin.

2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang penanganan fakir miskin;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penanganan fakir miskin;

e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan operasional bidang penanganan fakir miskin;

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanganan fakir miskin;

c. melaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;

d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perKabupatenan;

e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil;

13

f. melaksanakan verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) cakupan kabupaten;

g. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

h. melaksanakan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan, mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang pendampingan

dan bantuan stimulan.

2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang identifikasi dan

penguatan kapasitas.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan

Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

KEPALA DINAS

SOSIAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KEUANGAN DAN PELAPORAN

BIDANG

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

ANAK DAN LANJUT USIA

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS,

TUNA SOSIAL DAN KORBAN

PERDAGANGAN ORANG

BIDANG PEMBERDAYAAN,

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

BIDANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSI PENDAMPINGAN DAN

BANTUAN STIMULAN

SEKSI INDENTIFIKASI DAN

PENGUATAN KAPASITAS

UNIT PELAYANAN

TEKNIS

15

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sebagai organisasi perangkat pemerintah

daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber

daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima)

tahun.

Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2017 adalah berjumlah 26 orang PNS dengan

rincian 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, 8

orang eselon IV.a, 9 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu (2 orang

Penyuluh Sosial dan 2 orang Pekerja Sosial). Untuk Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 14

orang tenaga PTT, 13 tenaga kontrak Tagana dan 10 orang tenaga kontrak TKSK.

Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural dan fungsional

serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Pendidikan Formal

No. PENDIDIKAN JUMLAH

1. SD 7

2. SMP 4

3. SMA 20

4. D1 3

5. D2 0

6. D3 0

7. D4 0

8. S1 23

9. S2 6

Jumlah 63

16

Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan

No. Tingkat Eselon Jumlah

1. Eselon I A -

Eselon I B -

Eselon II A -

Eselon II B 1

Eselon III A 1

Eselon III B 3

Eselon IV A 8

Eselon IV B -

2. Fungsional Umum 9

3. Fungsional Tertentu

a. Penyuluh Sosial 2

b. Pekerja Sosial 2

Jumlah 26

Tabel 3. Pendidikan Penjejangan PNS Struktural

No. Pendidikan

Penjenjangan

Jabatan

Jumlah Kepala Sekretaris Kabid

Kasubag/

Kasubid Staf

1. Diklat PIM II 1 - - - - 1

2. Diklat PIM III - 1 3 - - 4

3. Diklat PIM IV - - - 4 - 4

4. Prajabatan - - - 13 - 13

4. Non Diklat - - - - - -

Jumlah 22

17

Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu

No Nama DIKLAT Bidang Ahli

Total Penyuluh Sosial Pekerja Sosial

1. Diklat Dasar - 2 2

2. Diklat berdasarkan

keahlian - 3 3

Jumlah - 5 5

Selain Tenaga kontrak Tagana dan TKSK sebagai tenaga lapangan sebagai

perpanjangan tangan Dinas Sosial di kecamatan terdapat tenaga kontrak sumber dana

APBN yaitu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 14 orang yang

terdiri dari 1 orang koordinator kabupaten, 3 orang operator dan 10 orang pendamping

PKH di 10 kecamatan.

Untuk sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai

berikut:

NO NAMA SARANA/PRASARANA JUMLAH SATUAN SUMBER

DANA

1 Bangunan Loka Bina Karya

Jl. Pelabuhan Feri Rt. 05 Kel. Batulicin

1 Unit APBD

2 Kendaraan Operasional Dinas Roda 6 2 Unit APBN

3 Kendaraan Operasional Dinas Roda 4

(Rescue) Pinjam Pakai

1 Unit APBN

4 Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 1 Unit APBD

5 Kendaraan Operasional Dinas Roda 2

Pinjam Pakai

1 Unit APBN

6 Kendaraan Operasional Dinas Roda 2 4 Unit APBD

7 Mesin ketik elektronik 1 Unit APBD

8 Lemari besi/metal 2 Unit APBD

9 Rak besi/metal 5 Unit APBD

10 Papan nama instansi 1 Unit APBD

11 Gerobak Tarik 1 Unit APBD

12 Lemari kayu 1 Unit APBD

13 Kursi kerja pejabat eselon IV 3 Unit APBD

14 Kamera video 1 Unit APBD

15 Penampung air 2 Unit APBD

16 PC 1 Unit APBD

17 Laptop 18 Unit APBD

18 Printer 6 Unit APBD

18

19 Meja kerja eselon III 1 Unit APBD

20 Hand Talky (HT) 12 Unit APBD

21 Papan pengumuman 1 Unit APBD

22 Kursi lipat 39 Unit APBD

23 Kursi kerja pejabat eselon III 1 Unit APBD

24 Kipas angina 3 Unit APBD

25 Unit power supply 1 Unit APBD

26 Router 1 Unit APBD

27 Lemari arsip 2 Unit APBD

28 Proyektor 1 Unit APBD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai suatu instansi yang

mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan sosial. Sasarannya adalah

individu, keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial

dikarenakan mereka mempunyai masalah sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sosial

secara wajar. Adapun data PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017

No. Jenis PMKS Jumlah

1. Anak Balita Terlantar 12

2. Anak Terlantar 3

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 25

4. Anak Jalanan 30

5. Anak dengan Kedisabilitasan 147

6. Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau diperlakukan salah 1

7. Anak yang memerlukan perlindungan sosial -

8. Lanjut Usia Terlantar 225

9. Penyandang Disabilitas 671

10. Tuna Susila 17

11. Gelandangan -

12. Pengemis 21

13. Pemulung -

14. Kelompok Minoritas -

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 15

16. Orang Dengan HIV/AIDS -

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 2

18. Korban Tracfiking -

19

19. Korban Tindak Kekerasan -

20. Pekerja Migran bermasalah sosial -

21. Korban Bencana Alam 11.922

22. Korban Bencana Sosial 175

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 6

24. Fakir Miskin 39.078

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 6

26. Keluarga Harapan 2.832

27. Keluarga Rentan 42

28. Keluarga Berumah Tak Layak Huni 618

29. Komunitas Adat Terpencil 204

Jumlah 56.052

Capaian Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan indikator sasaran

persentase PMKS yang menerima bantuan kesejahteraan sosial pada tahun 2017 adalah

54,8% dari target Renstra Tahun 2017 (jumlah PMKS sesuai dengan target pada Renstra

tahun 2017) adalah 12,18%. Dengan persentase realisasi pencapaian kinerja 450,33%.

20

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 PMKS Yang memperoleh bantuan sosial

10

- 10 106 8 5

-

4 106 8 50

- 40 100 100

a Meningkatnya keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi

10 0 10 6 8 5 0 4 6 8 50 - 40 100 100

b Bantuan Stimulan KUBE Fakir Miskin

0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 - - - 100 -

2 Tercapainya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

104 20 975 25 480 4 20 328 24 480 3.85 100 33.64 96 100

a Tercapainya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 - - 100 - -

b 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 - - -

c Pemutahiran Data PMKS Pertemuan TKSK Sosialisasi LK3

104 20 325 25 480 4 20 278 24 480 3.85 100 85.54 96 100

d Terlaksananya tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 - - 100 100 100

e Jumlah Karang Taruna

0 0 620 0 0 0 0 20

-

0 - - 3.23 - -

3

Meningkatkan kemandirian anak terlantar yang sudah dilatih

30 19 20 20 20 16 14 19 14 20 53.33 73.68 95 70 100

a Bertambahnya keterampilan bagi anak terlantar

30 19 20 20 20 16 14 19 14 9 53.33 73.68 95 70 45

21

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

4 Meningkatkan keterampilan para penyandang cacat

0 0 32 25 28 0 0 32 25 28 - - 100 100 100

a Data Penyandang cacat dan kejiwaan

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - 100 -

b Meningkatkan keterampilan para penyandang cacat dan trauma

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 - - - - 100

c Terbantunya penyandang cacat dan eks trauma

0 0 32 25 25 0 0 32 25 25 - - 100 100 100

5 Meningkatnya penyandang eks penyakit sosial yang ditangani

100 200 437 218 519 76 171 250 164 249 76 85.5 57.21 75.23 47.98

a Tertibnya Pelayanan eks penyandang penyakit sosial

100 200 387 218 519 76 171 200 164 249 76 85.5 51.68 75.23 47.98

b Jumlah peserta Penyalahgunaan Narkoba

0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 - - 100 - -

6 Meningkatnya jumlah Tagana,adanya bakti sosial karang taruna

0 65

-

- 350

-

65 0

- 250 - 100 - - 71.43

a Bakti sosial karang taruna tingkat Kabupaten dan Provinsi Temu Karya karang taruna

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - 100 -

b 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 - - - - 100

c Terlatihnya para petugas Tagana dalam menangani Bencana

0 65 0 0 100 0 65 0 0

- - 100 - - 0

7 600 600 0 0 0 600 600 0 0 0 100 100 - - -

a Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan

600 600 0 0 0 600 600 0 0 0 100 100 - - -

22

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PMKS Yang memperoleh bantuan sosial

10,975,000 0 25,945,000 253,455,000 27,530,000 8,975,000

- 12,470,000 236,642,500 24,375,000 81.78% 0.00% 48.06% 93.37% 88.54% 96% 34%

Meningkatnya keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi

10,975,000 0 24,520,000 19,560,000 27,530,000 8,975,000

- 11,045,000 17,630,000 24,375,000 81.78% 0.00% 45.04% 90.13% 88.54% 10% 34%

Bantuan Stimulan KUBE Fakir Miskin

-

-

1,425,000 233,895,000

-

-

- 1,425,000 219,012,500

-

0.00% 0.00% 100.00% 93.64% 0.00%

Tercapainya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

128,775,000 223,075,000 411,680,000 288,714,000 639,500,000 113,455,000 148,295,000 255,724,500 202,867,000 380,790,000 88.10% 66.48% 62.12% 70.27% 59.54% 33% 47%

Tercapainya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

-

-

70,325,000

-

-

-

- 56,510,000

-

-

0.00% 0.00% 80.36% 0.00% 0.00%

41,700,000 116,600,000

-

-

- 39,375,000 82,165,000

-

-

-

94.42% 70.47% 0.00% 0.00% 0.00% 18%

Pemutahiran Data PMKS Pertemuan TKSK Sosialisasi LK3

19,425,000 45,475,000 83,425,000 37,725,000 110,275,000 15,160,000 38,770,000 51,845,000 32,910,000 91,400,000 78.04% 85.26% 62.15% 87.24% 82.88% 41% 101%

Terlaksananya tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

-

-

96,475,000 147,241,000 107,545,000

-

- 55,340,000 93,941,000 56,300,000 0.00% 0.00% 57.36% 63.80% 52.35%

Jumlah Karang Taruna

-

-

75,275,000

-

-

-

- 15,457,500

-

-

0.00% 0.00% 20.53% 0.00% 0.00%

Meningkatkan kemandirian anak terlantar yang sudah dilatih

33,825,000 30,500,000 43,090,000 51,874,000 210,840,000 29,460,000 13,680,000 38,286,000 38,008,000 210,840,000 87.10% 44.85% 88.85% 73.27% 100.00% 24% 123%

23

Bertambahnya keterampilan bagi anak terlantar

33,825,000 30,500,000 43,090,000 51,874,000 210,840,000 29,460,000 13,680,000 38,286,000 38,008,000 22,250,000 87.10% 44.85% 88.85% 73.27% 10.55% 24% -5%

Meningkatkan keterampilan para penyandang cacat

-

-

23,595,000 135,890,000 166,900,000

-

- 9,365,000 127,955,000 11,414,033 0.00% 0.00% 39.69% 94.16% 6.84%

Data Penyandang cacat dan kejiwaan

-

-

-

33,190,000

-

-

-

- 27,720,000

-

0.00% 0.00% 0.00% 83.52% 0.00%

Meningkatkan keterampilan para penyandang cacat dan trauma

-

-

-

-

17,750,000

-

-

-

- 6,239,033 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.15%

Terbantunya penyandang cacat dan eks trauma

-

-

23,595,000 102,700,000 149,150,000

-

- 9,365,000 100,235,000 5,175,000 0.00% 0.00% 39.69% 97.60% 3.47%

Meningkatnya penyandang eks penyakit sosial yang ditangani

60,150,000 143,900,000 172,965,000 217,050,000 314,150,000 53,435,000 82,999,500 118,291,000 162,305,000 170,816,000 88.84% 57.68% 68.39% 74.78% 54.37% 40% 44%

Tertibnya Pelayanan eks penyandang penyakit sosial

60,150,000 143,900,000 160,330,000 217,050,000 314,150,000 53,435,000 82,999,500 107,256,000 162,305,000 170,816,000 88.84% 57.68% 66.90% 74.78% 54.37% 40% 44%

Jumlah peserta Penyalahgunaan Narkoba

-

-

12,635,000

-

-

-

- 11,035,000

-

-

0.00% 0.00% 87.34% 0.00% 0.00%

Meningkatnya jumlah Tagana,adanya bakti sosial karang taruna

-

-

-

23,600,000 381,895,000

-

-

- 17,160,000 221,610,000 0.00% 0.00% 0.00% 72.71% 58.03%

Bakti sosial karang taruna tingkat Kabupaten dan Provinsi Temu Karya karang taruna

-

-

-

23,600,000

-

-

-

- 17,160,000

-

0.00% 0.00% 0.00% 72.71% 0.00%

-

-

-

- 381,895,000

-

-

-

-

221,610,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.03%

Terlatihnya para petugas Tagana dalam menangani Bencana

-

56,850,000

-

- 100,555,000

-

46,500,000

-

-

- 0.00% 81.79% 0.00% 0.00% 0.00%

24

66,120,000 64,030,000

-

-

- 66,120,000 64,030,000

-

-

-

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan

66,120,000 64,030,000

-

-

- 66,120,000 64,030,000

-

-

-

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25

CAPAIAN INDIKATOR URUSAN BIDANG SOSIAL

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2015 – 2017

NO

BIDANG URUSAN/

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

- - - - - - - - - - - -

2 PMKS yang memperoleh

bantuan sosial (%) 8.01 2.97 6.55 9.17 12.18 15.68 2.76 22.45 28.25 35.39 38.70 45.50

JumlahPMKS yang diberikan

bantuan 1,474 394 2,983 3,900 4,817 5,734 508 2,976 2,982 15,343 21,690 25,503

Jumlah PMKS yang

seharusnya menerima bantuan 18,405 13,259 45,509 42,526 39,543 36,560 18,405 13,259 10,557 43,348 56,052 56,052

3 Penanganan PMKS (%) 8.01 2.97 6.55 9.17 12.18 15.68 2.76 22.45 28.26 35.41 38.90 45.50

Jumlah PMKS yang tertangani 1,474 394 2,983 3,900 4,817 5,734 508 2,976 2,983 15,351 21,807 25,503

Jumlah PMKS yang ada 18,405 13,259 45,509 42,526 39,543 36,560 18,405 13,259 10,557 43,348 56,052 56,052

Catatan : Capaian realisasi adalah berdasarkan jumlah PMKS yang ada pada tahun bersangkutan.

26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis terhadap Renstra K/L

Visi Kementerian Sosial RI yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial RI

Tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”. Kementerian Sosial

RI melaksanakan misi ke-4 dari 7 Misi Pembangunan Nasional, yaitu: “Mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”.

Upaya-upaya guna mewujudkan visi dan misi tersebut Kementerian Sosial RI

memiliki tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;

2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan,

penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya;

3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung

tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS

lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:

1.1 Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang

meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;

1.2 Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok

marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak

dasar dan inklusivitas.

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:

2.1 Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;

2.2 Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang di

dalamnya tertuang Visi “PMKS Lebih Sejahtera, PSKS Lebih Berdaya Guna” dengan 3

Misi, yaitu:

1. Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS berbasis Praktek

Pekerjaan Sosial, Meliputi: Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin,

Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial.

2. Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Partisipasi

Masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

27

3. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana serta Sumber daya Manusia dalam

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan sasaran strategis pada tahun 2016-2021 sebagai berikut:

(1) Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(2) Meningkatnya Kualitas Layanan Panti Sosial

(3) Meningkatnya Kemandirian dan produktivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

(4) Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga Fakir Miskin

(5) Meningkatnya keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(6) Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(7) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Selatan disandingkan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu memiliki sinergisitas walaupun masih ada indikator sasaran pada Renstra

Kementerian Sosial RI yang belum optimal pelaksanaannya dalam Renstra Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu: Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan

sasaran Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

NO Indikator Kinerja Capaian sasaran

Renstra Dinas

Sosial Kab.

Tanah Bumbu

Sasaran pada

Renstra Dinas

Sosial Provinsi

Sasaran pada

Renstra

Kementrian

Sosial RI

1 Persentase PMKS yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial.

54,85%

(21.690 PMKS)

0,39%

(Penurunan angka

PMKS 193.108

org)

19,80%

(Menurunkan

jumlah fakir

miskin, kelompok

rentan dan PMKS

lainnya sebesar 1 %

[6.000.000 orang])

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa PMKS yang mendapatkan bantuan pada

tahun 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah 21.690 PMKS dari

39.543 PMKS (target jumlah PMKS pada awal Renstra). Capaian ini memberikan

28

kontribusi pada sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penurunan angka

PMKS dan sasaran pertama pada Renstra Kementerian Sosial RI, yaitu menurunkan

jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada

tahun 2019.

2.4.2 Analisis Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu program yang harus dilaksanakan

secara terarah terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

masyarakat. Karena melibatkan banyak pihak dan adanya proses yang berkelanjutan,

diperlukan adanya data yang akurat tentang kemiskinan. Berdasarkan SK Kemensos

Nomor 57/HUK/2017 tentang Basis Data Terpadu (BDT) jumlah fakir miskin/orang

tidak mampu di Indonesia adalah 96.705.167 jiwa. BDT tersebut terdiri dari 2 kriteria

yaitu, rakyat sangat miskin dan rakyat rentan/hampir miskin. Yang menjadi sasaran

pokok penanganan kemiskinan adalah kriteria sangat miskin dengan jumlah 28.488.031

jiwa sebagai target yang mendapatkan bantuan subsidi (energi PLN dan LPG, bantuan

pangan non-tunai (BPNT), Rastra, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan

Program Keluarga Harapan/PKH). Dengan menggunakan data BDT, jumlah dan sasaran

penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal. Peran pemerintah daerah terkait

data kemiskinan sangat besar sejak dari pembentukan data kemiskinan melalui proses

verifikasi dan validasi.

Di Kabupaten Tanah Bumbu warga yang masuk BDT tahun 2017 berjumlah

60.581 jiwa (18.774 KK) dan belum dilakukan verifikasi dan validasi. Meskipun begitu,

berdasarkan data PMKS Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 capaian penanggulangan

kemiskinan oleh Dinas Sosial sampai tahun 2017 adalah sebesar 32,04%

Kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terhadap penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 32,04 % dari 39.078 Fakir Miskin.

Program yang dilaksanakan adalah:

1. Bantuan sosial Beras Sejahtera (rastra dan PKH) 10.339 KK

2. Bantuan sosial kebutuhan sehari-hari bagi fakir miskin 14 KK

3. Bantuan sosial sembako 2.100 KK

4. Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 17 KK

5. Bantuan Stimulan Kelompok Usaha Bersama (Kube) 50 KK

29

2.4.3 Analisis SDG’s

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan

dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna

mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan

memerangi perubahan iklim. Perpres ini menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya

dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Tujuan Pembangunan. Dari 17 goals dan 169 target, yang terkait dengan bidang sosial dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

NO.

GOALS

TUJUAN GLOBAL TARGET INDIKATOR

1 Mengakhiri segala

bentuk kemiskinan di

mana pun

1.3 Melaksanakan sistem

perlindungan sosial yang memadai

secara nasional dan berlaku untuk

semua, termasuk lantai, dan pada

tahun 2030 mencapai cakupan

yang substansial dari masyarakat

miskin dan yang rentan.

1.3.5 Jumlah anak penyandang

disabilitas alam keluarga yang

memperoleh bantuan tunai

pendampingan.

1.3.8 Jumlah masyarakat marjinal

termasuk masyarakat adat, penyalah

gunaan NAPZA, ODHA yang

memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

(Jiwa).

1.3.11 rata-rata kiriman perlindungan

sosial dari persentase pendapatan dan

garis kemiskinan

1.4 Pada tahun 2030 memastikan

bahwa semua pria dan wanita,

khususnya orang miskin dan yang

rentan, memiliki hak yang sama

terhadap sumber daya ekonomi,

juga akses terhadap layanan dasar,

kepemilikan, dan kontrol atas

tanah dan bentuk properti lainnya,

warisan, sumber daya alam,

teknologi baru yang tepat, dan jasa

keuangan termasuk keuangan

mikro.

1.4.7 Jumlah keluarga kurang mampu

dan rentan yang menerima bantuan

stimulan usaha ekonomi, baik di

perdesaan maupun perkotaan

1.4.8 Jumlah keluarga kurang mampu

dan rentan yang menerima pelatihan

keterampilan dan penyaluran ke

lapang pekerjaan

1.5 Pada tahun 2030, membangun

ketahanan orang miskin dan orang

dalam kondisi rentan, termasuk

memberikan bantuan kepada

mereka yang terkena dampak

keadaan darurat kemanusiaan yang

kompleks, mengurangi

keterpaparan dan kerentanan

mereka terhadap kejadian ekstrim

terkait iklim dan guncangan

ekonomi, bencana alam dan

bencana sosial lainnya.

1.5.1 Jumlah korban bencana alam

yang meninggal dunia dan kerugian

akibat bencana alam dalam rupiah dan

US$

1.5.8 Jumlah sarpras yang dialokasikan

bagi pusat dan daerah dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan

Bencana serta bahaya kebakaran

1.5.9 jumlah daerah yang ditingkatkan

kapasitas aparatnya dalam upaya

penanggulangan

bencana dan bahaya Kebakaran

30

1.5.10 jumlah bantuan stimulan daerah

rawan bencana alam

dan bencana sosial di daerah tertinggal

1.5.11 jumlah penduduk yang terancam

bencana

1.5.12 jumlah fasilitas kesehatan dan

pendidikan yang

terancam bencana

5 Mencapai kesetaraan

gender dan

memberdayakan kaum

perempuan

5.5 memastikan partisipasi penuh

dan efektif para perempuan dan

kesempatan yang setara untuk

kepemimpinan di semua tingkat

pengambilan keputusan dalam

kehidupan Politik, ekonomi, dan

kehidupan sehari-hari

5.5.6 Persentase perempuan yang

berstatus sebagai kepala rumah tangga

ataupun istri yang tidak bekerja dan

menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar

11 Menjadikan kota dan

permukiman inklusif,

aman, tangguh, dan

berkelanjutan

11.1 Pada tahun 2030, menjamin

bagi semua orang akses pada

perumahan dan layanan dasar

yang memadai aman dan

terjangkau, dan perbaikan

pemukiman kumuh

11.1.6 Proporsi rumah tangga dengan

biaya perumahan lebih besar dari 30%

dari pendapatan

11.3 Pada tahun 2030

meningkatkan urbanisasi yang

inklusif dan berkelanjutan, dan

kapasitas untuk perencanaan dan

pengelolaan pemukiman manusia

yang partisipatif, terpadu dan

berkelanjutan di semua Negara.

11.3.1 Jumlah pemenuhan SPM

dan peningkatan kualitas penataan

ruang kota (untuk memenuhi sasaran

Meningkatnya upaya pengelolaan

lingkungan dan mitigasi bencana alam

dalam perencanaan dan pelaksanaan

rencana pembangunan perkotaan)

11.5 Pada tahun 2030, secara

substansial mengurangi jumlah

kematian, jumlah orang yang

terkena dampak dan kerugian

ekonomi langsung dibandingkan

dengan produk domestik bruto

global yang disebabkan oleh

bencana, termasuk bencana terkait

air, yang berfokus pada

perlindungan orang miskin dan

orang-orang dalam situasi rentan,

termasuk melalui bantuan

kemanusiaan.

11.5.1 jumlah korban jiwa karena

bencana alam atau kejadian ekstrim

11.5.2 jumlah rumah yang hancur dan

roboh

Sumber: Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets Case of Indonesia 2015.

Indikator pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang mendukung pencapaian target SDGs

adalah “ Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima bantuan kesejahteraan

soail “ yang meliputi :

1. Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial;

2. Jumlah Fakir Miskin/penerima manfaat yang di latih;

3. Jumlah korban bencana yang ditangani;

31

4. Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang menerima bantuan;

5. Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pelatihan, dan

6. Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang ditangani.

Kemudian pencapaian target indikator tersebut juga tidak lepas dari peningkatan pembinaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan analisis atas Renstra Kementerian Sosial RI, analisis penanggulangan kemiskinan

dan analisis SDGs dapat diuraikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu. Tantangannya adalah:

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi bahkan cenderung

bertambah setiap tahunnya.

2. Basis data PMKS yang belum valid dan belum berbasis manajemen sistem informasi yang baik.

3. Luasnya wilayah jangkauan PMKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang terbatas.

5. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Regulasi pelayanan kesejahteraan sosial yang belum lengkap.

Sedangkan Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu adalah:

1. Latar belakang budaya masyarakat yang mendukung dalam penanganan PMKS.

2. Letak geografis Kabupaten Tanah Bumbu dan Sumber daya alam yang melimpah dapat dijadikan

sebagai modal pemberdayaan PMKS.

3. Program dan kegiatan kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Selatan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah

Bumbu.

4. Kerjasama lintas sektor dengan SKPD dan lembaga terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif

dan efisien.

6. Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang mutakhir

untuk dijadikan dasar perumusan rekayasa pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik dalam

bentuk program/kegiatan.

7. Pemanfaatan sumber daya manusia yang mumpuni melalui pengelolaan sdm yang professional.

8. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik sebagai pendukung kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial.

32

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

3.1.1 Sumber daya kesejahteraan Sosial

Kondisi atau formasi sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2017 adalah berjumlah 26 orang PNS terdiri

dari 1 orang Pejabat Eselon IIb, 1 orang Pejabat Eselon IIIa, 3 orang Pejabat Eselon IIIb,

8 orang Pejabat Eselon IVa, 9 orang Fungsional Umum dan 4 orang Fungsional Tertentu.

Untuk Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 14 orang tenaga PTT, 13 orang tenaga kontrak

Tagana dan 10 orang TKSK. Selain itu dari sumber dana APBN ada 14 orang personil

Program Keluarga Harapan (PKH), terdiri dari 1 orang Koordinator Kabupaten, 2 orang

Operator dan 11 orang Pendamping PKH di 10 kecamatan.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu masih memerlukan sumber daya manusia

berdasarkan e-formasi, diantaranya:

NO NAMA FORMASI POSISI JUMLAH

ALOKASI

1 Pengelola Kesejahteraan Sosial Staf/fungsional umum 1

2 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Staf/fungsional umum 1

3 Analis Pelayanan Sosial Staf/fungsional umum 1

4 Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial

dan Lansia

Staf/fungsional umum 1

5 Penyusun Program Anggaran dan

Pelaporan

Staf/fungsional umum 2

6 Pengelola Keuangan Staf/fungsional umum 2

7 Pengadministrasi Umum Staf/fungsional umum 2

8 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Staf/fungsional umum 1

9 Ahli Pertama – Penyuluh Sosial Staf/fungsional tertentu ahli pertama 3

10 Ahli Pertama – Pekerja Sosial Staf/fungsional tertentu ahli pertama 3

3.1.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Sosial

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dan masih belum memadai untuk mendukung

kinerja yang optimal. Beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia adalah:

33

NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH SATUAN

1 Bangunan Kantor Dinas Sosial 1 Unit

2 Kendaraan Operasional Roda 4 2 Unit

3 Kendaraan Operasional Roda 2 12 Unit

4 Sound System 1 Paket

5 Personal Computer (PC) 8 Unit

6 Pendingin Ruangan (AC) 5 Unit

7 Printer 8 Unit

8 Mesin Photo Copy 1 Unit

9 Kursi dan Meja Pejabat Eselon II 1 Paket

10 Kursi dan Meja Pejabat Eselon III 4 Paket

11 Kursi dan Meja Pejabat Eselon IV 8 Paket

12 Kursi dan Meja Staf 15 Paket

13 Meja Rapat 2 Paket

14 Lemari Arsip 5 Unit

15 Kursi dan Meja Resepsionis 1 Paket

16 Kursi Lipat 50 Unit

17 Televisi 3 Unit

18 Kipas Angin 8 Unit

19 Kamera DSLR 2 Unit

3.1.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018. Dalam mencapai target SPM tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu menghadapi permasalahan yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap

masyarakat, diantaranya seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Aspek Kajian Capaian/

Kondisi

saat ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal

(kewenangan

SKPD)

Eksternal (diluar

kewenangan

SKPD)

rehabilitasi sosial dasar

penyandang disabilitas

telantar di luar panti

- - Jumlah petugas

dan sarpras

pendukung

dalam pelayanan

belum optimal

Sinergisitas

dengan SKPD dan

lembaga terkait

Jumlah petugas

teknis dan sarpras

yang belum

memadai

rehabilitasi sosial dasar

anak telantar di luar panti

32

orang

- Jumlah petugas

dan sarpras

Sinergisitas

dengan SKPD dan

Jumlah petugas

teknis dan sarpras

34

pendukung

dalam pelayanan

belum optimal

lembaga terkait yang belum

memadai

rehabilitasi sosial dasar

lanjut usia telantar di luar

panti

- - Jumlah petugas

dan sarpras

pendukung

dalam pelayanan

belum optimal

Sinergisitas

dengan SKPD dan

lembaga terkait

Jumlah petugas

teknis dan sarpras

yang belum

memadai

rehabilitasi sosial dasar tuna

sosial khususnya

gelandangan dan pengemis

di luar panti

51

orang

- Jumlah petugas

dan sarpras

pendukung

dalam pelayanan

belum optimal

Sinergisitas

dengan SKPD dan

lembaga terkait

Jumlah petugas

teknis dan sarpras

yang belum

memadai

perlindungan dan jaminan

sosial pada saat dan setelah

tanggap darurat bencana

bagi korban bencana

kabupaten/ kota

100 %

14.555 jiwa

- Jumlah petugas,

sarpras

pendukung dan

logistik

kebencanaan

dalam pelayanan

belum optimal

Sinergisitas

dengan SKPD dan

lembaga terkait

Jumlah petugas

teknis, sarpras dan

logistik

kebencanaan yang

belum memadai

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

terkendala dengan minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa

sarana dan prasarana yang belum tersedia adalah:

NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH SATUAN

1 Bangunan Gudang Logistik 1 Unit

2 Bangunan Rumah Perlindungan Sosial 1 Unit

3 Perahu Karet 1 unit

4 Mesin Tempel 45 PK 2 Unit

5 Tenda Regu 2 Paket

6 Palet Plastik 20 Unit

7 Alat GPS 10 Unit

8 Velbed 50 Unit

9 Radio Pancar Ulang (Repeater) 1 Paket

10 Rak Barang Persediaan Logistik 5 Unit

11 Tangga Aluminium 1 Unit

35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021, Visi Kabupaten

Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat

perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan

Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera

dan Berintelektual Tinggi”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai terminal Poin

guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan

pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian

masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan

melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna

menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan

lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing

ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada

masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan

bersih.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 di

atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terkait dengan misi ke-4 yaitu Menyelenggarakan

Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan

masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan

memiliki akar lokal yang memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendidikan yang merata, adil dan berdaya saing.

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

c. Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing

d. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya

36

Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-4 di atas, Dinas Sosial secara

langsung terkait dengan tujuan pada huruf b, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat” dengan sasaran “Meningkatnya Penanggulangan Masalah Kesejahteraan

Sosial.” Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah “Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.”

Isu strategis yang tertuang pada RPJMD terkait bidang sosial adalah:

(a) Ketersediaan fasilitas sarana sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan panti

rehabilitasi).

(b) Menghadirkan kembali modal sosial sebagai unsur pembangunan daerah.

Dengan adanya isu-isu strategis tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh

program dan kegiatan guna mencapai isu tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran

tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam

upaya meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

tertangani, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu masih mengalami beberapa hambatan

diantaranya:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana fasilitas sosial (Rumah Perlindungan

Sosial)

2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung operasional fasilitas

sosial.

3. Belum adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan PMKS.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan

sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra

kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang dikenal dengan sebutan PSKS

(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna,

Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,

Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu

penanggulangan masalah sosial di lapangan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Rentra K/L dan Renstra Provinsi

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementrian Sosial melalui Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, adalah :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;

2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan,

penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;

37

3. Meningkatnya kulaitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

Berkaitan dengan tujuan diatas, dinas sosial kabupaten harus bersinergi guna

pencapaian tujuan secara nasional. Dalam hal pencapaian tersebut beberapa kendala yang

yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, diantaranya :

1. Database PMKS terutama Fakir Miskin yang masih belum valid;

2. Kemampuan daerah dalam hal ini anggaran dalam rangka peningkatan

kesejahteran sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masih terbatas;

3. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai;

4. Sumberdaya manusia yang masih terbatas;

5. Wilayah kabupaten yang cukup luas, dan masih ada daerah terpencil yang sulit di

jangkau dan PMKS yang tersebar di 10 kecamatan.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial diantaranya adalah:

1. Dukungan program dan kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari pusat

dan provinsi dapat menambah tingkat pelayanan kesejahteraan sosial di

Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Tersedianya sarana pelayanan sosial yang berada di Provinsi untuk penanganan

PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud

dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini

ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau

penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat

mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah

Bumbu diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 diketemukan beberapa faktor pendorong

dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah

diungkapkan pada bagian sebelumnya.

38

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap

penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor

penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti

faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam

mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu—hal-hal tersebut merupakan

isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Peningkatan sarana dan prasarana terkait pelayanan kesejahteraan sosial yang

diperlukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Sosial RI dan Dinas

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam program dan kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial.

6. Peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penangananan PMKS.

7. Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka verifikasi dan validasi data PMKS.

39

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan paparan mengenai visi dan misi

Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan

RPJMD dalam tujuan pada huruf b, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”

dengan sasaran “Meningkatnya Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial.” Adapun

indikator dari sasaran tersebut ialah “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang tertangani.”

Merujuk sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan pembangunan pada bidang

kesejahteraan sosial diatas maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tujuan sebagai

berikut:

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PMKS”

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, yang

merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial ialah

“Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial”

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta

target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut:

40

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

No Tujuan Indikator

Tujuan

Target Kinerja

Tujuan Tahun Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-

2016 2021 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkat

kan

Kesejahter

aan Sosial

PMKS

Persentase

PMKS yang

ditangani

9,17 24,74 Meningk

atnya

Penanga

nan

Permasal

ahan

Kesejaht

eraan

Sosial

Persentase

PMKS

yang

ditangani

9,17 12,18 15,68 19,81 24,74

Persentase

PSKS yang

diberdayak

an.

- - - 18,11 21,74

Penambahan satu sasaran dan satu indikator pada tujuan penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan sosial karena bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah

salah satu penunjang dalam keberhasilan pencapaian kesejahteraan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, atau yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga,

menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS dapat

berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut Kementrian Sosial saat ini

tercatat beberapa PSKS diantaranya adalah :

1. Pekerja Sosial Profesional;

2. Pekerja Sosial Masyarakat;

3. Taruna Siaga Bencana;

4. Organisasi Sosial;

5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan

6. Dunia usaha.

41

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu harus relevan dan

konsisten dengan visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021 berkenaan dengan tujuan, sasaran,

strategi dan arah kebijakannya. Penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu mengacu pada misi ke 4 (empat) yaitu :

“Menyelenggarakan penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di

tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat

yang berakhlak dan memiliki akar lokal” , tujuan ke 2, yaitu :

“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat “, Sasaran ke 3 :

“Meningkatnya penanggulangan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” dengan

strategi “Pembinaan PMKS”.

Adapun Arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD dalam rangka pembinaan PMKS adalah :

1. Pemberdayaan para PMKS agar mampu secara , dan

2. Memfasilitasi penanganan PMKS antar daerah.

Merujuk pada misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan diatas, Dinas Sosial

Kabupaten Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan berupaya untuk

melaksanakan apa yang telah di tuangkan/diatur dalam RPJMD melalui Tujuan, sasaran, strategi

dan kebijakan yang disusun pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021 melalui program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan akan datang serta mengevaluasi

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pada tabel berikut adalah visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan, sasaran,

strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu :

42

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan,

Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah

menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi

MISI 4: Menyelenggarakan penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di tengah

arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak

dan memiliki akar lokal

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1. Meningkatnya

penanganan

permasalahan

Kesejahteraan

Sosial

1. Meningkatkan

kemandirian

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

1. Pemberdayaan terhadap

Penyandang Masalh

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Perlindungan dan Jaminan

Sosial terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

3. Rehabilitasi Sosial terhadap

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Meningkatnya

pembinaan

Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial

1. Peningkatan kerjasama lintas

sector dan dunia usaha

2. Pembinaan organisasi sosial

3. Peningkatan kompetensi

aparatur bidang kesejahteraan

social

4. Peningkatan kesadaran dan

tanggung jawab sosial

masyarakat

43

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD 5 tahun ke depan, maka disusun program

dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 33

(Tiga puluh tiga) kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Program pelaksanaan administrasi perkantoran.

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f. Penyediaan alat tulis kantor.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

k. Penyediaan Bahan Logitik Kantor.

l. Penyediaan makanan dan minuman.

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

n. Penyediaan jasa tenaga Non PNS.

o. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan

Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PKMS Lainnya.

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga

Miskin.

d. Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) wilayah

Perdesaan

44

e. Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) wilayah

Perkotaan

f. Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) wilayah

pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara.

g. Verifikasi dan Validasi PMKS.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

a. Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS.

b. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

c. Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

d. Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo.

5. Program Pembinaan Anak Terlantar.

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak

Terlantar.

6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

b. Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

7. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya).

a. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

45

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu

Tuju

an

Sasa

ran Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program dan

Kegiatan

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal

Perenc

anaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Unit

Kerja

Perangka

t Daerah

Penanggu

ngjawab

Loka

si

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Targ

et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Targ

et Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Menin

gkatk

an

keseja

hteraa

n

sosial

PMKS

Menin

gkatny

a

pelaya

nan

terhad

ap

PMKS

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Tingkat

Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

0 0 - 100% 929.716.000 100% 1.434.055.700 100% 1.988.342.000 100% 2.114.105.000 100

% 2.114.105.000 100%

8,580,323,700

Dinas Sosial

Kab.

Tanah

Bumbu

Meningkatnya Pemberdayaan PSKS

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya

rekening kantor

0 0 - 12 bln 21,000,000 12 bln 27,000,000 12 bln 32,350,000 12 bln 35,500,000 12

bln 35,500,000 60 bln

151,350,000

Kegiatan Penyediaan

Jasa Pemeliharan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Opera

sional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

terpelihara

0 0 - 9 unit 34,600,000 9 unit 80,700,000 9 unit 106,000,000 9 unit 116,600,000 9

unit 116,600,000 45 unit

454,500,000

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administras

i Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan

0 0 - 12 bln 129,280,000 12 bln 128,980,000 12 bln 138,250,000 12 bln 152,075,000 12

bln 152,075,000 60 bln

700,660,000

Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya Alat, Bahan

dan Jasa Kebersihan

Kantor

0 0 - 12 bln 4,354,000 12 bln 6,616,000 12 bln 6,220,000 12 bln 6,850,000 12

bln 6,850,000 60 bln

30,890,000

Kegiatan Penyediaan

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharany

a peralatan kerja kantor

0 0 - 8 unit 8,500,000 19 unit 17,600,000 21 unit 32,560,000 21 unit 35,800,000 21

unit 35,800,000 90 unit

130,260,000

Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya

Alat Tulis Kantor

0 0 - 12 bln 18,732,000 12 bln 39,789,700 12 bln 63,150,000 12 bln 69,500,000 12 bln

69,500,000 60 bln

260,671,700

46

Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetakan dan

Penggandaan

0 0 - 12 bln 5,650,000 12 bln 14,750,000 12 bln 22,110,000 12 bln 24,350,000 12 bln

24,350,000 60 bln

91,210,000

Kegiatan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan kantor

Tersedianya Alat Listrik

Kantor

0 0 - 12 bln 920,000 12 bln 3,070,000 12 bln 8,822,000 12 bln 9,700,000 12 bln

9,700,000 48 bln

32,212,000

Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0 0 - 37 unit 22,700,000 9 unit 56,300,000 51 unit 117,650,000 26 unit 56,350,000 26

unit 56,350,000

149 unit

309,350,000

Kegiatan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya

Surat Kabar/majala

h

0 0 - 0 2,280,000 12 bln 2,400,000 12 bln 3,000,000 12 bln 3,250,000 12 bln

3,250,000 48

14,180,000

Kegiatan

Penyediaan Bahan

Bahan Logistik

Kantor

Tersedianya

bahan logistic kantor

0 0 - 0 - 12 bln 4,680,000 12 bln 5,100,000 12 bln 5,600,000 12

bln 5,600,000 48

20,980,000

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman untuk Rapat

Koordinasi

0 0 - 350 OK 4,200,000 560 OK

6,720,000 560 OK

23,600,000 580 OK

25,960,000 580 OK

25,960,000

2630 OK

86,440,000

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi ke luar daerah

0 0 - 80 OK 166,800,000 42 OK 292,400,000 84 OK 660,330,000 99 OK 726,350,000 99

OK 726,350,000

404

OK

2,572,230,000

Kegiatan Penyediaan

Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Jasa Tenaga

Non PNS 0 0 - 420 OB 486,850,000

520

OB 671,450,000

494

OB 695,700,000

520

OB 765,270,000

520

OB 765,270,000

2474

OB

3,384,540,000

KegiatanRa

pat-rapat Koordinasi

Dalam Daerah

Jumlah

Rapat-rapat koordinasi

Dalam Daerah

0 0 - 224 OK 23,850,000 532

OK 81,600,000

532

OK 73,500,000

532

OK 80,950,000

532

OK 80,950,000

2352

OB

340,850,000

Program

Peingkatan

Disiplin

Aparatur

Tingkat

Kedisiplinan

Aparatur

dalam

Kedisiplinan

dan

penggunaan

atribut

pegawai

0 0 - - - 100% 25.900.000 100% 28.490.000 100% 31.340.000 100

% 31.340.000 100%

117,070,000

47

Kegiatan Pengadaan

Pakaian khusus

Hari-hari Tertentu

Jumlah

pakaian hari-hari khusus

tertentu yang tersedia

0 0 - - - 74 stel 27,000,000 74 stel 28,490,000 74 stel 31,340,000 74 stel

31,340,000 296 stel

117,070,000

13 15

Program

Pemberday

aan Fakir

Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil

(KAT) dan

Penyandan

g Masalah

Kesejahter

aan Sosial

(PMKS)

Lainnya

Persentase

PMKS yang

menerima

bantuan

kesejahteraa

n sosial

0,46% 0.35

% 12,170,000 0,35% 631,893,000 0,43% 661,732,000 0,47% 1,464,500,000 0,51% 1,642,110,000

0,56

% 1,588,000,000 0,56%

6,000,405,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 15 01

Kegiatan

Peningkatan Kemampua

n (Capacity Building)

Petugas dan Pendamping

Sosial

Jumlah

petugas dan pendamping

sosial yang ditingkatkan

kemampuannya/diberdayak

an

0 / Org - - 40 org 346,393,000 24 612,762,000 24 org 380,000,000 40 org 454,110,000 40 org

400,000,000 168 org

2,193,265,000

Kab.Tana

h Bumb

u

1 13 15 0

2

Kegiatan Pelatihan

Keterampilan Berusaha

Bagi Keluarga

Miskin

Jumlah keluarga

miskin/penerima manfaat

yang dilatih 8 / Org 4 12,170,000 8 org 45,000,000 - -

12

orang 50,000,000 14 org 55,000,000

14

org 55,000,000 52 org

217,170,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 15 04

Kegiatan

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga

Miskin

Jumlah Fakir

Miskin yg

memperoleh

bantuan stimulan 0 / Org - - 100 org 240,500,000 20 48,970,000

100 orang

250,500,000 100 org

255,600,000 100 org

255,600,000 420 org

1,051,170,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 15 0

5

Kegiatan

Bantuan Stimulan

Rehabilitasi

Rumah

Tidak Layak Huni (RS-

RTLH) Wilayah

Perdesaan

Jumlah

Rumah Tidak Layak Huni

yang di rehab

di perdesaan 0 / Org - - - - - - 5 unit 228,000,000 5 unit 250,800,000

5

unit 250,800,000 15 unit

729,600,000

Kab.

Tana

h

Bumbu

48

1 13 15 06

Kegiatan Bantuan

Stimulan Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak

Huni (RS-

RTLH)

Wilayah Perkotaan

Jumlah Rumah Tidak

Layak Huni yang di rehab

di perkotaan 0 / Org - - - - - - 5 unit 228,000,000 5 unit 250,800,000

5 unit

250,800,000 15

729,600,000

1 13 15 06

Kegiatan

Bantuan Stimulan

Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni (RS-

RTLH)

Wilayah

Pesisir, Pulau-pulau

kecil dan Perbatasan

Antar Negara

Jumlah

Rumah Tidak Layak Huni

yang di rehab di pesisir,

pulau-pulau kecil dan

perbatasan

antar negara

0 / Org - - - - - - 5 unit 228,000,000 5 unit 250,800,000 5

unit 250,800,000 15 unit

729,600,000

1 13 15 07

Kegiatan

Verifikasi dan Validasi

Data PMKS

Tersedianya

data PMKS

Dok - - - - - - 1

dokum

en

100,000,000 1

dokum

en

125,000,000 1

doku

men

125,000,000 3

dokum

en

350,000,000

1 13 16

Program

Pelayanan

dan

Rehabilitas

i

Kesejahter

aan Sosial

Persentase

Pelayanan

dan

rehabilitasi

sosial

terhadap

PMKS

5,45% 8,48

% 170,104,000 8,48% 175,000,000 10,75% 200,000,000 14,13% 1.255,000,000 17,97% 1.183,000,000

22,63

% 1.183,000,000 22,63%

4,166,104,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 16 0

3

Pelaksanaan KIE

Konseling dan

Kampanye Sosial bagi

PMKS

Jumlah peserta

konseling dan kampanye

sosial Orang 150 116,266,000 - - - -

150

org 130,000,000

150

org 133,000,000

150

org 133,000,000

600

org

512,266,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 16 07

Peningkatan

kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana

rehabilitasi

kesejahteraa

n sosial bagi PMKS

Jumlah sarana

dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

0 / Unit 0 - - - - - 1 unit 600,000,000 1 unit 500,000,0000 1

unit 500,000,0000 3 unit 1,600,000,000

Kab.Tana

h Bumb

u

49

1 13 16 1

0

Penanganan Masalah-

Masalah Strategis

Yang Menyangkut

Tanggap

Cepat

Darurat dan Kejadian

Luar Biasa

Jumlah korban

bencana yang ditangani

0 / Org 3.45

7 53,838,000 3.925 175,000,000 4.692 200,000,000

5.407

org 225,000,000

6.147

org 250,000,000

6.14

7 org 250,000,000 29.775

1,153,838,000

Kab.Tana

h

Bumb

u

1 13 16 12

Pendayagun

aan Fakir Miskin dan

Jompo

Jumlah fakir miskin dan jompo yg

dibantu

0 / Org 0 - - - - - 25 org 300,000,000 25 org 300,000,000 25 org

300,000,000 75 900,000,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 17

Program

Pembinaan

Anak

Terlantar

Persentase

anak

terlantar

yang dibina

0,02% 0,05

% 25,616,000 100% 80.000.000 100% 22,340,000 100% 90,000,000 100% 95,000,000

100

% 95,000,000 100%

407,956,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 17 02

Pelatihan

Keterampila

n dan

Praktek Belajar

Kerja Bagi Anak

Terlantar

Jumlah anak

terlantar yang

dilatih

0 / Org 14 25,616,000 20 80,000,000 4 22,340,000 20 org 90,000,000 20 org 95,000,000 20 org

95,000,000 98 407,956,000

Kab.Tana

h Bumb

u

1 13 18

Program

Pembinaan

Para

Penyandan

g Cacat

dan eks

Trauma

Persentase

paca dan eks

trauma yang

dibina 0,05% 0% - 0% - 3,30% 180.000.000 6,60% 180,000,000 9,90% 185,000,000 13,2

0% 185,000,000

13,20

%

730,000,000

Kab.

Tanah

Bumb

u

1 13 18 03

Pendidikan dan

Pelatihan bagi

Penyandang Cacat dan

Eks Trauma

Jumlah para penyandang

cacat dan trauma yg

mendapatkan pelatihan

1 / Org 0 - - - 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 8

80,000,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 18 04

Pendayagunaan Para

Penyandang Cacat dan

Eks Trauma

Jumlah penyandang

cacat dan eks trauma yg

menerima bantuan

0 / Org 0 - - - 25 org 160,000,000 25 org 160,000,000 25 org 165,000,000 25 org

165,000,000 100

650,000,000

Kab.Tana

h Bumb

u

50

1 13 20

Program

Pembinaan

Eks

Penyandan

g Penyakit

Sosial (Eks

Narapidan

a, PSK

,Narkoba

dan

Penyakit

Sosial

lainnya)

persentase

penyandang

eks penyakit

sosial yang

ditangani

0,57% 0,23

% 56.080.000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000

100

% 350,000,000 100%

1,556,080,000

Kab.Tana

h

Bumb

u

1 13 20 04

Kegiatan Pemberdaya

an Eks Penyandang

Penyakit

Sosial

Jumlah Pelayanan eks

penyandang penyakit

sosial yg

ditangani

0 / Org 100 56,080,000 225 250,000,000 225 org

250,000,000 275 org

300,000,000 300 org

350,000,000 300 org

350,000,000 1.425 1,556,080,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 21

Program

Pemberday

aan

Kelembaga

an

Kesejahter

aan Sosial

Persentase

lembaga

kesejahteraa

n sosial yang

diberdayaka

n 0% 0 - 10,53% 35,500,000

10,53

% 204,620,000

12,82

% 212,500,000

15,00

% 215,500,000

17,0

7% 215,500,000

17,07

%

883,620,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 21 0

2

Kegiatan

Peningkatan Jejaring

Kerjasama Pelaku-

Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Jumlah

pelaku usaha kesejahteraan

sosial yang diberdayakan

0 / Org 0

- - -

100

org 155,000,000

100

org 175,000,000

100

org 175,000,000

100

org 175,000,000

400

org

680,000,000

Kab.

Tanah

Bumbu

1 13 21 03

Peningkatan Kualitas

SDM

Kesejahtera

an Sosial Masyarakat

Jumlah SDM Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat

yg ditingkatkan

0 / Org 0 - 25 35,500,000 18 49,620,000 25 org 37,500,000 25 org 40,500,000 25 org

40,500,000 118

203,620,000

Kab.

Tanah

Bumbu

51

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu tentunya harus mengacu pada Revisi Rencana Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2016-2021

(periode RPJMD) juga mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dapat kita lihat

pada tabel berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 2014 /2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Persentase PMKS yang

menerima bantuan kesejahteraan sosial

0,46% 0,35% 0,35% 0,43% 0,47% 0,51% 0,56% 0,56%

a Jumlah petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya/diberdayakan

0 - 40 org 24 org 24 org 40 org 40 org 40 org

b Jumlah keluarga miskin/penerima manfaat yang dilatih

8 4 org 8 org - 12 org 14 org 14 org 52 org

c Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulant

0 - 100 org 20 org 100 org 100 org 100 org 420 org

d Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perdesaan

0 - - - 5 unit 5 unit 5 unit 15 unit

e Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perkotaan

0 - - - 5 unit 5 unit 5 unit 15 unit

f

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara

0 - - - 5 unit 5 unit 5 unit 15 unit

g Tersedianya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

0 - - - 1 dok. 1 dok. 1 dok. 3 dok.

2. Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS

5,45% 8,48% 8,48% 10,75% 14,13% 17,97% 22,63% 22,63%

52

Catatan :

1. Pada target indikator Persentase Anak Terlantar yang di bina dari tahun 2017 berubah menjadi 100%

disebabkan karena jumlah anak terlantar yang dibina/dilatih pada tahun bersangkutan dibandingkan

dengan jumlah anak terlantar yang ditemukan/terjaring pada tahun bersangkutan, dan

2. Untuk indikator Persentase Penyandang Eks Penyakit Sosial yang ditangani juga berubah menjadi

100% dari tahun 2017 disebabkan karena jumlah penyandang eks penyakit sosial yang ditangani pada

tahun bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penyandang eks penyakit sosial yang ditemui/melapor

ataupun terjaring pada tahun bersangkutan

a Jumlah peserta konseling dan kampanye sosial

0 150 org

- - 150 org 150 org 150 org 600 org

b Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

0 - - - 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit

c Jumlahkorban bencana yang

ditangani 0

3.457 org

3.925 org

4.692 org

5.407 org

6.147 org

6.147 org

29.775 org

d Jumlah fakir miskin dan jompo yang dibantu

0 - - - 25 org 25 org 25 org 75 org

3.

Persentase Anak Terlantar yang dibina

0,02% 0,05% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Jumlah anak terlantar yang dilatih

0 14 org 20 org 4 org 20 org 20 org 20 org 98 org

4.

Persentase Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibina

0,05% - - 3,30% 6,60% 9,90% 13,20% 13,20%

a

Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelatihan

0 - - 2 org 2 org 2 org 2 org 8 org

b Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang menerima bantuan

0 - - 25 org 25 org 25 org 25 org 100 org

5.

Persentase Penyandang Eks penyakit sosial yang ditangani

0,57% 0,23% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Jumlah pelayanan eks penyandang penyakit sosial yang ditangani

0 100 org

225 org 225 org 275 org 300 org 300 org 1.425 org

6.

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan

- - 10,53% 10,53% 12,82% 15,00% 17,07% 17,07%

a

Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yang diberdayakan

0 - - 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org

b

Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan

0 - 25 org 18 org 25 org 25 org 25 org 118 org

53

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen

organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah

komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan

kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi

sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat

dijadikan fungsi sebagai berikut:

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun

eksternal;

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

periode tahun 2016 s.d. 2021.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam

mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan

mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu.