104082002670repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12902/1/safina… · safinatun najah...
TRANSCRIPT
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BAD AN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERP AJAKAN
SEBELUM DAN SESUDAN TAX AUDIT
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
SKRIPSI
DISUSUN OLEH:
SAFINATUN NAJAH
104082002670
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SY ARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2008MI1429 H
ANALISIS PERBEDAAN TING KAT KEP ATUHAN W AJIB PAJAK
BADAN DALAM MEMENUHI KEW AJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM
DAN SESUDAH TAX AUDIT
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat untuk Meraih Gelar Smjana
Oleh:
Safinatun Najah
NIM: 104082002670
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing 2
Dr. Yahya I-Iamja, MM. Afif Sulfa, SE, Ak., Msi
NIP. 130 676 334
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSIT AS ISLAM NEGERI SY ARIF HIDAY A TULLAH
JAKARTA
2008 MI 1429 H
Hari ini kamis Tanggal 15 Mei Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Safinatun Najah NIM : 104082002670 dengan judul skripsi "ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) " Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Ncgcri Syarif Hidayalulluh .lakartu.
Amilin, SE,Ak., Msi Ketua
Jakaiia, 15 Mei 2008
Tim l'cnguji Ujian Komp1·chcnsif
Y essi Fitri, SE, Ak., Msi Sekretaris
Prof. Dr. J\hdul I lrn11jl[, M..,<>_, Pcnguji Ahli
Hari ini Jumat Tanggal 13 Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Sidang Skripsi atas nama Safinatun Najah NIM : I 04082002670 dengan judul Skripsi "ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) " Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakaita.
Jakarta, 13 Juni 2008
Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM. Afif Sulfa, SE, Ak., Msi
Pembimbing I Pembimbing 2
DAFT AR RIWAY AT HID UP
Data Pribadi
Nama : Safinatun Najah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta/ 06 Maret 1986
Agama : Islam
Telp. : (021) 78881001
Alam at
Pendidikan
085691228853
: JI. Wr. Sila Rt 001 Rw 05 gudang baru, Ciganjur Jagakarsa Jakarta - Selatan 12630
Tahun 2008 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2004 : Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta
Tahun 2001 : Madrasah Tsanawiyah Al-Makmur Jakarta
Tahun 1998: Madrasah Ibtidaiyah Al-Mahad Alislamy Jakarta
THE DIFFERENCE ANALYZE OF THE LEVEL OF COMPANIES THE TAX PAYERS COMPLIANCE FULLFILED TAX OBLIGATION
BEFORAND AFTER TAX AUDIT (CASE STUDY: KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
By : Safinatun Najah
ABSTRACT
The purpose this reaserch is to analyze the difference level of companies the tax payers compliance jitllfiled for to report SPT PPh Yearly befor and after tax audit.
The method used in the reaserch was non-parametic method, McNemar method for testing the level of tax payers compliance to report the yearly of SPT P Ph with level significant 0.05 (a 5 %). Tha reaserch cases at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, wich had 25 companies tax payers as sample.
The result show used McNemar method, that there no the difference level of companies the tax payers compliance befor and after tax audit, with level probability (0.388>0.05). and the result the resultedof the comparison between Z account and Z table is Z account 1.154 < Z table 1. 654, that's means no the difference level of companies the tax payers compliance befor and after tax audit.
Key Word: Tax Audit, Tax Payers Complience, Yearly of SPT PPh
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJKAN
SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT ( STUDI KASUS : KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
By : Safinatun Najah
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.
Dalam penelitian ini digunakan metode statistic non-parametik yaitu metode McNemar untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan menetapkan tingkat signifikansi 0.05 (a 5 %). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, dengan jumlah sampel sebanyak 25 wajib pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan.
Hasil pengolahan data menggunakan metode McNemar menunjukan tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan probabilitas (0.388>0.05). dan hasil dengan melakukan perbandingan antara Z hitung dan Z table adalah Z hitung 1.154 < Z tabel 1.654 yang artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib pajak, SPT PPh Tahunan
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Dengan nama Allah yang maha rahn1an dan rahim, Ilahi Robbi Rob yang
maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang,
maha kuasa, maha perkasa lagi pengampun dosa dan hanya bagi-Nya yang merajai
hari akhir. Atas nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad
Saw yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus sebagai Rahmatan
lil'alamin yang membawa kedamaian hati danjiwa.
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari
berbagai hambatan dan rintangan, namun keberhasilan yang diperoleh bukanlah hasil
perjuangan sendiri, melainkan berkat bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan serta
do'a dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan
baik moril maupun materil.
Terima kasih yang amat sangat untuk orang tua penulis, Umi dan Walid yang
selalu mendo' akan yang terbaik disetiap langkah penulis, karena harapan merekalah
penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, ( semoga Allah
memanjangkan umur mereka, amien ). Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk
adik-adikku (Nana, Wita, dan Sabna) terima kasih untuk canda dan tawa kalian yang
menjadi pengobat dikala kelelahan dan kejenuhan menghapiri, semoga kita mampu
menjadi yang terbaik untuk Umi dan Walid serta semua orang yang menyayangi kita.
Serta ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada :
I. Bapak Yahya Hamja,MM sebagai dosen pembimbing 1 yang selalu memberi
arahan dan solusi setiap pe1masalahan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi
ini. Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,Msi sebagai pembimbing ke2 yang telab meluangkan
waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis.
2. Bapak Drs. M Faisal Badroen MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN SyarifHidayatullab Jakarta.
3. Bpk Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan
Bapak Amilin SE, Ak. selaku sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN SyarifHidayatullab Jakarta.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen FEIS yang telah memberikan ilmu yang tidak temilai
hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN
SyarifHidayatullab Jakarta ini.
5. Kasubag dan sekretaris Tata Usaba serta Kepala Bagian Pemeriksaan KPP
Pratama Jakarta Tebet, yang telab memberi ijin penulis untuk mengambil data.
6. Indra 1 Q terima kasih atas semangat dan bantuannya, Ochi_Desi Terima kasih
untuk kerjasamanya, Dw_ teh Yani makasih sudab menjadi pelopor skripsi
penulis, Dwin and Ayu makasih atas do' a dan suportnya.
7. Friend's Akun B, Pajak A Angkatan 2004, Tetap SEMANGAT! ! !!
8. pihak-pihak lain yang mempunyai peran yang besar dalam penyelesaian skripsi
ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta tak lupa penulis mengharapkan
kritik dan saran sebagai penyempumaan skripsi ini.
Jakarta, mei 2008
Penulis
I I
DAFTARISI
Halaman
Lembar Pengesaban Dosen ........................................................................................... i
Lembar Pengesaban Komprehensif .............................................................................. ii
Lembar Pengesaban Skripsi .......................................................................................... iii
Daftar Riwayat Hidup ................................................................................................... iv
Abstract .......................................................................................................................... v
Abstrak ........................................................................................................................... vi
Kata pengantar .............................................................................................................. vii
Daftar Isi ....................................................................................................................... ix
Daftar Tabel .................................................................................................................. xi
Daftar Gambar .............................................................................................................. xii
Daftar Lampiran ............................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Perumusan Masalab .................................................................................... 7
C. Tujuan dan Manfaat.. .................................................................................. 7
1. Tujuan Penelitian .................................................................................. 7
2. Manfaat Penelitian ................................................................................ 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-Dasar Pe1pajakan .............................................................................. 9
1. Pengertian Pajak ................................................................................... 9
2. Pajak Penghasilan ................................................................................. 11
3. Surat Pemberitabuan ............................................................................. 12
B. Konsep Pemeriksaan Pajak ......................................................................... 15
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak .............................................................. 15
2. Tujuan Pemeriksaan Pajak .................................................................... 15
3. Ruang lingkup danjangka waktu Pemeriksaan Pajak .......................... 16
4. Norma Pemeriksaan.Pajak .................................................................... 16
5. Metode dan Teknik Pemeriksaan Pajak ................................................ 21
6. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ........................................................... 23
7. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak .............................................................. 24
C. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) .......................................................... 26
D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 31
E. Hipotesis ..................................................................................................... 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 33
B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 33
C. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 34
D. Metode Analisis Data ................................................................................. 34
E. Operasional Variabel Data .......................................................................... 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet.. ......................................... 41
1. Sejarah KPP Pratama Jakarta Tebet ..................................................... 41
2. Struktur Organisasi ............................................................................... 45
B. Has ii dan pembahasan ................................................................................ 4 7
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................. 54
B. Implikasi ..................................................................................................... 55
C. Saran-Saran ................................................................................................. 56
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 57
LAMP IRAN ................................................................................................................. 59
DAFTAR TABEL
No Keterangan Hal am an
2.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT 14
3.1 Operasional V ariabel 36
4.1 Jumlab Pegawai KPP Pratama Tebet Jakmia 43 menurut Jenjang Pendidikan
4.2 Luas Daerah Kewenangan KPP Pratama Tebet Jakaiia 44
4.3 Data dan Klasifikasi kepatuhan Penyampaian SPT 48
PPhBadan
4.4 Pengujim1 Pelaporan SPT 49
4.5 Tabel Statistik Uji McNemar 51
DAFT AR GAMBAR
No Keterangan Hal am an
2.1 Kerangka Pemikiran 31
4.6 'iabel Z 52
DAFT AR LAMPIRAN
No Keterangan Halaman
I Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT 59
2 Data dan Klasifikasi kepatuhan Penyampaian SPT 60
PPhBadan
3 Pengujian Pelaporan SPT 61
4. Tabel Statistik Uji McNemar 61
5. Tabel Distribusi Z 62
6. Strukti.rr Organisasi 63
Surat Izin Riset 64 7.
Surat keterangan Riset 65 8.
A. Latar Belakang
BABI
PENDAHULUAN
Semakin meningkatnya kebutuhan dalam menyejahtrakan masyarakat
serta meningkatnya dana pembangunan mendorong pemerintah untuk
menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Pajak adalah
salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat potensial dan berfungsi
tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga mempakan salal1 satu
variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian,
juga dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Selain itu, pajak
merupakan sumber utama APBN yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara, baik pengeluaran mtin maupun pengeluaran
pembangunan.
Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem perpajakan di
Indonesia telah bembah dari Official Assesment menjadi Self Assesment
System. Dalam Official Assesment System wewenang untuk menentukan
besamya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah
yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah pajak
yang hams dibayar, sedangkan dalam Self Assesment System wajib pajak
diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang hams dibayar kepada
kantor pelayanan pajalc dimana Wajib Pajak terdaftar (Undang-Undang No.28
Pada Self Assesment System penerapan sistem ini bukan berarti Wajib
Pajak yang diberi kebebasan untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya,
sebab dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi
sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
secara benar dan tepat waktu. walaupun demikian masih banyak Wajib Pajak
yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan
ha! yang tidak mudah. Pada umumnya bagi beberapa orang te1ientu, pajak
masih merupakan momok yang menakutkan. Namun demikian pemerintah
harus tetap memotivasi para Wajib Pajak untuk dapat menjadikan pajak
sebagai suatu kesadaran bukan kewajiban. Dari kenyataan seperti itu
dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, berupa
pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para Wajib Pajak.
Pelaksanaan tax audit (Pemeriksaan Pajak) merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena di dalam pemeriksaan
pajak terdapat pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para Wajib
Pajak. Selain itu, penerapan Self Asessment System menyebabkan pemerintah
harus ekstra ketat dalam ha! pengawasan perpajakan.
Oleh karena itu, pemeriksaan bukan hanya dilakukan karena aparat
punya bukti bahwa Wajib Pajak melaporkan tidak benar perhitungan
pajaknya, mengaku rugi, atau melaporkan lebih bayar, namun pemeriksaan
pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalan1 memenuhi
kewajiban pajaknya. Berbekal semangat itu, fiskus setiap saat bisa turun
memeriksa Wajib Pajak, meski tidak memiliki bukti Wajib Pajak melakukan
kecurangan atau Wajib Pajak tidak melaporkan rugi fiskal atau lebih bayar.
Hal tersebut untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi
serta bagi tindak pengawasan atas pelaksanaan sistem Self Assesment. Oleh
karena itu, pemeriksaan pajak haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan diharapkan partisipasi yang baik dari Wajib Pajak yang diperiksa untuk
memperoleh hasil yang maksimal. Bila hal ini dapat dilaksanakan maka
kemungkinan besar penerimaan negara dari sektor pajak: dapat ditingkatkan.
Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 pemeriksaan pajak adalah :
"Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain (Other Purpose) dalam rangka melasanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. "
Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajalc baik fiskus maupun wajib pajak
hendalmya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sebab dilakukan
pemeriksaan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlalru.
Hal-ha! yang berkaitan dengan pemeriksaan adalah :
I. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk
yang telah diberikan pengambalian kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada
waktu yang ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh
5. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secarajabatan.
6. Penghapusan NPWP.
7. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
8. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
9. Pencocokan data atau keterangan.
10. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan
neto.
11. Pencocokan data atau keterangan.
12. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
13. Penentuan data atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
14. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
tujuan lain.
Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya
penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan
pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau dengan kata lain tidak
ada selisih penerimaan aktual dengan penerimaan potensial yang sering
disebut sebagai "Tax Gap". Secara umum kinerja penerimaan pajak yang juga
menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat, dan salah satu tujuan pemeriksaan
pajak adalah untuk merealisasikan tujuan tersebut.
Penelitian yang berkaitan dengan tax audit (Pemeriksaan Pajak) terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah
dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya : Nina Risdiana (2004) meneliti
mengenai "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Untuk Memenuhi kewajiban Perpajakan dan Penerimaan Pajak (Studi
Kasus Pemeriksaan PPh Badan Pada KPP PMA IV), dimana penelitian
tersebut menggunakan teknik analisis statistik non-parametik yaitu metode
Mc.Necmar untuk menguji tingkat kepatuhan dan Wilcoxson untuk menguji
persentase pajak penghasilan terhutang terhadap peredaran usaha pada taraf
signifikansi a : 0,05. Hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan
tidak terdapatnya pengaruh pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat
kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
Rahmayanti (2006) dengan juclul penelitian "Analisis pengaruh
Pemeriksaan Pajak Terhaclap Kepatuhan Wajib Pajak clan Penerimaan Pajak
(Stucli Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati), dalam penelitian
tersebut metode yang digunakan adalah metode McNemar untuk mengetahui
tingkat kepatuhan wajib pajak, metode Wilcoxon clan Korelasi Spearmen
untuk menguji pengaruh penerimaan pajak. Hasil pengolahan data yang
clilakukan menunjukkan ticlak terclapatnya pengaruh pemeriksaan yang
clilakukan clengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
Tri juwita (2007) yang meneliti mengenai " Analisis Pengaruh Sebelum
dan Sesudahnya Program e-jilling Terhaclap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Menyampaikan SPT Masa PPN" (Stucli Kasus Pada Direktorat Jenclral Pajak).
Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa terclapat hubungan yang sangat
erat antara program efilling clengan kepatuhan wajib pajak clalam
mevamnaikan SPT. nenelitian tersebut iuiJa menuniukbn h"hw" vMi"h"l
sebelum dan sesudah program e.jilling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
menyampaikan SPT Masa PPN, berdasarkan sample 5 KPP yang terdiri dari
50 perusahaan sekitar 82%.
Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji atau meneliti kembali yang
telah dilakukan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nina
Risdiana (2004) dan Ralunayanti (2006),yang keduanya menyatakan tidak
terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
Pada dalam penelitian ini peneliti menguji kembali pengaruh pemeriksaan
pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu penelitian m1 menggunakan Sampel yang
diklasifikasikan yaitu wajib pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Jakarta.
Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
menguji kembali mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dengan membandingkan kepatuhan wajib pajak
sebelum dan sesudah dilakuka1111ya pemeriksaan pajak yang di susun dalam
proposal skripsi ini dengan judul " Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Sebelum
dan Sesudah Tax Audit ( Studi Kasus pada Kantor Pratama Tebet
Jakarta ) ".
B. Perumusan Masalah
Berdasarkau perwnusau masalah yaug telah dikemukakau di atas maka
penulis dapat merumuskau masalah sebagai berikut
I. Seberapa besar perbedaau tingkat kepatuhau wajib pajak badau
dalam memenuhi kewajibau perpajakau sebelum dau sesudah
dilakukannya pemeriksaan pajak ?
C. Tujuan dan Manfaat
I. Tujuan Penelitian
Tujuau penelitiau adalah untuk mencari jawabau atas permasalahan
mengenai pengaruh dari hasil pemeriksaau pajak terhadap kepatuhau pajak
wajib pajak badan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakau, yaitu :
a. Untuk mengetahui dau mendeskripsikau bagaimaua kepatuhau wajib
pajak badan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak daau1 memenuhi
kewajibau perpajakan.
b. Untuk mengetahui dau mendeskripsikau bagaimaua kepatuhan wajib
pajak badau sebelum dilakukau pemeriksaau pajak daam memenuhi
kewajiban perpajakau.
c. Mengetahui dau mendeskripsikau Seberapa besar perbedaan tingkat
kepatuhau wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
sebelum dau sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak.
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Peneliti
Untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh dibangku kuliah
dan untuk mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada
dilapangan.
b. Bagi Instansi
Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak yang terkait
dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak badan khususnya untuk memenuhi kewajiban perpajakaunya.
c. Bagi Fakultas
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah
pengetahuan tentang pemeriksaan pajak sakaligus sebagai pembanding
bagi peneliti serupa dimasa mendatang dalam rangka pengembangan
ilmu perpajakan.
d. Bagi Penulis selanjutnya
Sebagai tambali.an informasi dan masukan untuk membantu
memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin
melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga
mengenai pemeriksaan pajak.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-Dasar Perpajakan
1. Pengertian Pajak
Secara umum pengertian pajak lebih dikenal sebagai pungutan yang harus
dibayar oleh individu kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan
undang-undang, dimana dalam ha! ini individu pembayar pajak tidak memiliki
kontrapersi secara langsung atas pungutan yang dibayarnya, atas pajak yang
dibayarnya digunakan untuk kepentingan public secara umum. Salah satu
diantara batasan-batasan itu dijabarkan pengertian pajak oleh :
Andriani (Waluyo, Ilyas B. Wirawan, Perpajakan Indonesia, 2000:2) yang
berbunyi sebagai berikut :
"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak pembayarannya menumt peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalal1 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ".
Rachmad Soemitro ( Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus 2005:2)
"Pajal( adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak terdapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat langsung ditunjukan, dan yang digunakan pembayaran dan pengeluaran umum".
Dari penegertian tersebut terlihat adanya dua pihak yang saling
berhadapan yaitu rakyat ( disatu pihak), dengan pemerintah atau negara
( dipihak lain). Bahwa melalui sarana pajak sebagian harta kekayaan rakyat
ditetapkan. Yang dimaksud dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak
dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekuasaan, salah satunya dengan
menggunakan surat paksa. Terhadap pembayar pajak tidak dapat ditunjukkan
rasa timbal balik tertentu seperti retribusi.
Dari beberapa penge1iian tersebut clapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
pajak (Resmi, 2005:2) :
a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa
uang (bukan barang) yang digunakan untuk kepentingan rakyat.
b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
c. Dapat dipaksakan
Yang dimaksud dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak
dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekuasaan, salah satunya
dengan menggunakan surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai
sanksi bila melaknkan perlawanan.
d. Tidak ada kontra prestasi atau timbal balik langsung
Untuk membedakan pajak dengan retribusi. Pembayar pajak tidak
dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayar .
e. Untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah
Dalarn negara terdapat Anggaran Pendapat dan Belanja Negara, dan
paj ak merupakan salah satu penyokong utarna dalarn penerimaan yang
kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari
pemerintah.
2. Pajak Penghasilan
a. Pengertian Pajak Penghasilan
Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan (Pasal 4
ayat (1)) Undang-undang pajak penghasilan "setiap tambahan ekonomi
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menarnbah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan.
b. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak penghasilan a0alah segala sesuatu yang mempunyai
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan
menurut undang-undang Pasal 2 ayat I UU No.17 Tahun 2000
dikelompokkan subjek pajal' adalah :
1 ) Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun diluar di Indonesia.
2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
3) Subjek pajak badan
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan
usaha.
4) Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan,
atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalaukan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu
sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi tmtuk melaporkan
pembiayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri
maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan
oleh pihak ke-3, melaporkan harta clan kewajiban, dan pembayaran dari
pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang
telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang
cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak.
Pelaporan pajak disampaikan ke KPP dimana wajib pajak
terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :
a. SPT Masa, yaitu SPT yang diglmakan untuk melakukan pelaporan atas
pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa :
(I) PPh Pasal 21,
(2) PPh Pasal 22,
(3) PPh Pasal 23,
( 4) PPh Pasal 25,
( 5) PPh Pasal 26,
(6) PPN dan PPnBM,
(7) Pemungut PPN
b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan lmtuk pelaporan talmnan.
Ada beberapajenis SPT Tahunan:
(1) Badan
(2) Orang Pribadi
(3) Pasal 21
Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- dan SPT Tahunan sebesar
Rp. 100.000,-.
Tabel 2.1
Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT
No Jenis SPT BatasWaktu Batas Waktu Pembayaran Pelaporan
Mas a 1. PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan
berikut
F PPh Pasal 23/26 I gl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan oerikut
13. DPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut I
4. PPh Pasal 22, PPN & PPn 1 hari setelah 7 hari setelah BM oleh Bea Cukai dipungut Jembayaran
15. PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pacla hari yang sama l'gl. 14 bulan Pemerintah saat penyerahan oerikujt
oarang 6. PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery
Order dibayar 7. PPh Pasal 22 - Pemungut T gl. 10 bu Ian berikut Tgl. 20 bulan
ertentu berikut
8. PPh Pasal 4 ayat (2) T gl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
9. i>PN dan PPn BM - PKP T gl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
10. PPN dan PPn BM - T gl. 17 bulan berikut I gl. 14 bulan Bendaharawan berikut
11. PPN & PPn BM - Pemungut I gl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan Non Bendaharawan berikut
Tahunan 1. PPh - Badan, OP, PPh Pasal rgl. 25 bulan ketiga Tgl. 31 bulan
21 setelah berakhirnya ketiga setelah tahun atau bagian berakhirnya ahunpajak ahun atau bagian
ahunpajak
2. PBB 6 ( enam) bulan sejak ----anggal diterimanya
SPPT
I' BPHTB Dilunasi pada saat ----
terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan
B. Konsep Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Mengingat jumlah wajib pajak biasanya lebih banyak
dari petugas pemeriksa yang ada, maka pemeriksaan mustahil dilakukan
terhadap semua wajib pajak. Oleh karena itu, prioritas pemeriksaan terutama
ditujukan kepada wajib pajak dengan resiko tinggi melakukan tindakan
penggelapan pajak (high risk in terms of tax evasion).
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan pajak sebagaimana dinyatakan dalam
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 24 KUP,
pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan pernndang-undangan perpajakan.
2. Tujuan Pemeriksaan Pajak
Tujuan pemeriksaan pajak ( Hananta Bwoga, Yoseph Agus BBN,
Tony Marsyahrul, Pemeriksaan Pajak di Indonesia 2005) :
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib
pajak.
b. Tujuan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan
perpajakan.
3. Ruang lingkup dau Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
a. Pemeriksaan Lapangan
1 ) Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau selurnh jenis
pajak, nntuk tahnn berjalan atau tahun-tahnn sebelumnya dan atau
nntuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak.
2) Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan
lengkap atau sederhana.
b. Pemeriksaan Kantor
1 ) Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun
berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di !cantor
Direktorat Jenderal Pajalc
2) Pemeriksaan !cantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan
sederhana.
3) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi
transaksi yang menemukan unsur transfer pricing, maka lingkup
pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan kantor.
4. Norma Pemeriksaan Pajak
a. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam
pelaksanaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam
pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sebagai berikut :
1 ) Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus
memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak dan dilengkapi dengan
surat perintah pemeriksaan pajak .
2) Pemeriksa pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada
wajib pajak tentang akan dilakukmmya pemeriksaan.
3) Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda
pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak.
4) Pemeriksa pajak menjelaskan kepada wajib pajak yang akan
diperiksa serta maksud dan tujuan pemeriksaan.
5) Hasil pemeriksaan dituang kedalam kertas kerja pemeriksaan
(KKP).
6) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP)
berdasarkan KKP.
7) Pemeriksa pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada
wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang
berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan
untuk ditanggapi oleh wajib pajak
8) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak
mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk
lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan
dengan pemeriksaan yang dilakukm1.
9) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak
paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan
pajak. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihal lain
yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka
pemeriksaan.
b. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam
rangka pemeriksaan kantor, sebagai berikut :
1 ) Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dengan menggunakan
surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
memanggil wajib pajak untuk datang ke Direktorat Jenderal Pajak
yang ditunjuk.
2) Pemeriksa pajak menjelaskan kepada wajib pajak yang akan
diperiksa serta maksud dan tujuan pemeriksaan.
3) Hasil pemeriksaan dituang ke dalam kertas kerja pemeriksaan
(KKP).
4) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP)
berdasarkan KKP.
5) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada
wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang
berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan
untulc ditanggapi oleh wajib pajak.
6) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak
mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk
lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan
dengan pemeriksaan yang dilakukan.
7) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak
paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan
pajak.
8) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang
tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh wajib pajak.
c. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak, yaitu:
1 ) Dalam ha! pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta
kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal
pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
2) Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
3) Dalam ha! pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi
panggilan untuk dapat menghadiri pemeriksaan sesuai dengan
waktu dan tempat yang ditentukan.
4) Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku,
catatan-catatan, dan dokunmn-dokumen yang diperlukan untuk
kelancaran pemeriksaan se1ta memberikan keterangan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat
permintaan.
5) Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang
berkenaan dengan hal-hal yang berbeda dari hasil pemeriksaan
dengan surat pemberitahuan.
6) Wajib pajak atas kuasanya wajib menandatangani surat pemyataan
persetujuan apabila wajib pajak menyaetujui seluruh hasil
pemeriksaan.
7) Dalam ha! pemeriksaan lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib
menandatangani berita acara basil pemeriksaan tersebut tidak atau
tidak seluruhnya disetujui.
8) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29
undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Umun1 Perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang No.28 Tahun 2007.
d. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan :
1 ) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa
pajak.
2) Pemeriksaan dilaksanakan dikantor Direktorat Jenderal Pajak, di
kantor wajib pajak, di !cantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di
tempat peke1jaan bebas, di tempat tinggal wajib pajak atau di
tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat .TenrlterHl P~i~k
3) Pemeriksaan dilakukan pada jam ke1ja.
4) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan.
5) Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja
pemeriksaan.
6) Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak
atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujan dan
ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau oleh
kuasanya.
7) Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak
seluruhnya di setujui oleh wajib pajak, dilakukan pembal!asan
akhir hasil pemeriksaan, dan dibuatkan berita acara hasil
pemeriksaan.
8) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak, diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan
penyidikan.
5. Metode dan Teknik Pemeriksaan Pajak
a. Metode Pemeriksaan
1 ) Metode Dinamis
Dengan menggunakan metode ini, pemeriksa pajak dituntut untuk
selalu mengikuti perkembangan dunia usal!a, yaitu yang berkenaan
dengan seluk beluk usaha atau bisnis yang diperiksa
2) Metode sintetis
Metode yang digunakan untuk menguji angka-angka pada pos
buku besar dibandingkan dengan bukti pendukung (dokumen
dasar) yang berhubungan dengan arus uang yang tercermin dalam
buku kas atau buku bank.
3) Metode Analitis
Metode yang digunakan untuk menganalisis angka-angka dalan1
laporan keuangan, yaitu neraca dan daftar laba atau rugi untuk
beberapa periode akuntansi.
4) Metode Langsung
Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitabuan dengan Laporan Keuangan
serta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
b. Teknik Pemeriksaan
1 ) Menilai kebenaran fonnal SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.
2) Menilai kelengkapan SPT, terutama lampiran-J.ampirannya.
3 ) Menilai sistem pengendalian intern perusabaan.
4 ) Melakukan analisis angka-angka.
5 ) Mentrasir angka-angka dan memeriksa dokumen.
6. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Dalam pelaksanaan pemeriksaan Keputusan Menteri keuangan No
545/KMK 04/2000 telah menetapkan adanya wewenang pemeriksaan
pajak baik pemeriksa lapangan maupun kantor yaitu:
a. Dalam Melakukan pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa pajak
berwenang:
1 ) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan,
dokumen-dokumen pendukung lainnya .
2) Meminta keterangan Iisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang
diperiksa.
3 ) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga menyimpan dokumen,
yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib
pajak.
4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila wajib pajak
atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruangan tersebut.
5 ) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
b. Dalam melakukan pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang :
1 ) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib
pajak.
2) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang
diperiksa.
3) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
7. .Jenis- Jenis Pemeriksaan Pajak
Pada prinsipnya, pemeriksaan dapat dikategorikan dalam tujuh jenis
pemeriksaan yaitu :
a. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang sifatnya rutin dan
dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan sehubungan dengan
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan pajak terhadap SPT
tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih w1tuk
diperiksa berdasarkan publik kriteri seleksi.
c. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
pemeriksaan lapangan baik melalui pemeriksaan sederhana lapangan
ataupun pemeriksaan lengkap.
d. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan
tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelwnnya yaitu
terhadap:
1) Wajib pajak yang dalam tahun berjalan melakukan merger,
likuidasi, pemekaran. Pengambil alihan usaha, atau penilaian
kembali aktiva tetap.
2) Pemotong atau pemungut pajak yang menunjukkan :
a) Adanya pembayaran PPh pasal 21 yang berfluktuasi tinggi
selama 6 bulan berturut-turut.
b) Adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh
pasal 26 terutama atas publik dengan objek PPN jasa Luar
Negeri.
c) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi krite1ia untuk
pemeriksaan tahun be1jalan.
3) Wajib pajak 1mtuk tujuan Deliquency audit yaitu audit yang
dilaksanakan tmtuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak
atau penanggulangan pajak yang merupakan obyek sita
sehubtmgan dengan adanya tunggakkan pajak sesuai dengan
undang-tmdang pajak dengan surat paksa.
4) Wajib pajak tertentu berdasarkan intruksi direktur pemasaran,
penyidikan dan penagihan pajak
e. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan pajak
yang dilakukan ditempat wajib pajak.
f. Pemeriksaan Integrasi adalah pemeriksaan yang dapat dilaksanakan
terhadap wajib pajak yang berada dalam satu group atau menuju
hubtmgan istimewa dan wajib pajak memiliki hubungan usaha dengan
wajib pajak lain yang diperiksa.
g. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan
apabila ada laporan pengamatan yang mengidentifikasikan bahwa
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
B. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)
Menurut Safri Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan
didefinisikan sebagai:
"Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Terdapat dua macam
kepatuhan, yakni : kepatuhan fo1mal dan kepatuhan material, kepatuhan
formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan, sedangkan wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalal1
Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke kantor
pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.
Menutut James (2003) wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib
pajak mempunyai kesediaan untuk mernenuhi kewajiban pajaknya sesuai
aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi
seksanm (obtrusive Investigation), peringatan, ataupun ancaman penerapan
sanksi baik publik maupun administrasi. Dengan demikian, secara hipotesis
bila semua wajib pajak rnematuhi dan menaati terhadap aturan-aturan
perpajakan yang berlaku, maka selisih antara penerimaan pajak potensial
dengan penerirnaan pajalc actual menjacli Nol (0). Oleh karena itu dalam
konsep yang sederhana, meningkatnya tingkat kepatuhan pajak akan tercermin
pada penyempitan "Tax Gap".
Kepatuhan pajak juga sering kali diasosiasikan dengan dua istilah baku
yang sudah popular dalam bidang-bidang perpajakan, yakni "tax avoidance"
dan "tax evasion". Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada aspek
legalitasnya. Tax Avoidance terkait dengan upaya-upaya Wajib Pajak secara
legal untuk mengurangi kewajiban pajalrnya karena adanya kelemahan publik
perpajakan, sedangkan tax evasion terkait upaya-upaya Wajib Pajak untuk
menghindari kewajiban pajaknya.
Berdasarkan beberapa studi mengenai faktor-faktor yang menentukan
tingkat kepatuhan pajak, maka secara umum terdapat dua model utama, yakni:
I. Model konvensional (Model Generasi Pertama)
Model konvensional lebih menekankan persoalan tax evasion dari sisi
Wajib Pajak (tax payers) dan faktor-faktor yang mempengaruhi
perilakunya.
2. Model Generasi kedua
Model Generasi kedua ini, persoalan kepatuhan pajalc juga ditentukan oleh
pelaku lain yaitu petugas pajak (tax Collector). Dalam model ini analisa
dilakukan pada pola kedua belah pihak (tax payer dan tax collector).
Batasan sebagai wajib pajalc patuh diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Persyaratan sebagai wajib pajak patuh
dibedakan antara wajib pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh
akuntan public dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit.
Dalam ha! wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh
akuntan publik mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak
patuh, untuk melakukan pemenuhan ketentuan:
I. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam dua tahun
takwim terakhir menyampaikan SPT Masa semua jenis pajak (PPh dan
PPN) sesuai dengan ketentuan. Untuk SPT Masa tahun kedua hanya
sampai dengan masa November.
2. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.
3. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam waktu sepuluh
talmn terakhir tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak
patuh, oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimasukkan dalam Daftar
Nominatif wajib pajak Patuh dan diusulkan kepada Kepala Kantor \Vilayah
Direktorat Jenderal Pajak untuk ditetapkan atas nama Direktur Jenderal Pajak
pada Januari.
Pada dasarnya wajib pajak dimasukkan dalam kategori patnh apabila
memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (menunjukan pada kriteria
menurut keputusan mentri keuangan No 545/KMK 04/2000). Yaitu :
I. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua
jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semuajenis pajak, kecuali telah
memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pemah dijatuhi hukurnan karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir:
a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
Undang-Undang KUP, dan
b. Dalam ha! terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,
koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masinng jenis pajak
terutang paling banyak 5 %.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir
diaudit oleh akw1tan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,
atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi
laporan rugi fiskal, laporan auditnya harus disusun dalan1 bentuk panjang
(Long Form Report) yang menyajikan rekonsiliasi laporan Iaba rugi
komersial dan fiskal.
6. Dalam ha! wajib pajak yang laporan keuangam1ya tidak diaudit oleh
auntan public, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada
huruf d di atas.
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang
berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan
dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka pemikiran ini diberikan skema
singkat mengenai alur-alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian
yang akan dilakukan . :
Sebelum dilakukan pemeriksaan pajak
Sesudah dilakukan pemeriksaan pajak
Gambar2.l
Kerangka Pemikiran
Kepatuhan WajibPajak
E. Hipotesis
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis
yang berkaitan dengan pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak
sebagai berikut:
Ho -+ Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan
dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan
sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.
Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah
dilakukan pemeriksaan pajak.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruaug Lingkup Penclitian
Dalam penelitian ini ingin diketahui seberapa besar perbedaab tingkat
kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan
pajak, sampel yang diambil yaitu wajib pajak badan yang melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan
pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet Jakarta
yang beralamat Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan.
Dalam penelitian ini terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu
data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penulisan yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang
digunakan sebagai alat pelengkap penjelasan mengenai keadaan objek peneliti,
melalui tanya jawab atau wawancara dengan petugas pajak. Sedangkan data
sekunder berasal dari data-data teoritis berupa literatur dan peraturan yang
berkaitan dengan penulisan (Indrianto, 2002 :147).
B. Metode Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan
pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) yaitu
pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan didasarkan pada
kepentingan atau tujuan penelitian tertentu dan pada penelitian ini sampel
yaitu hanya wajib pajak badan yang pemah dilakukan pemeriksaan oleh pihak
fikus. (Indrianto, 2002 : 131 ).
C. Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini,
menggunakan antara lain :
1. Studi Lapangan
Wawancara (Inteview), yaitu teknik pengumpulan data dengan
mengadakan tanya jawab yang dilakukan penulis kepada fiskus di Kantor
Pelayanan Pajak Tebet Jakarta yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi Kepustakaan
Untuk dapat memperoleh landasan dan konsep yang kuat agar dapat
memecahkan permasalahan, maka penulis melakukan tinjauan
kepustakaan dengan membaca literatur yang ada, yang berhubungan
dengan penelitian.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang dilakukan dimulai dengan menyederhanakan dan
mengelompokkan data yang diperoleh agar tujuan pengujian kepatuhan ini
dapat dianalisis lebih mudah. Data yang diperoleh dikelompokan menjadi data
pengujian kepatuhan (menggunakan data berupa tanggal penyampaian SPT
Tahunan PPh badan oleh wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan
pemeriksaan pajak dengan menetapkan laiteria patuh atau tidak patuh).
Metode analisis data yang dilakukan menggunakan pengujian data
statistik non parametik yaitu pengujian statistik dengan kondisi penelitian
tertentu berdasarkan infommsi dan sampel, uji hipotesis diolah dan dianalisis
dengan bantuan komputer paket program SPSS V .12 (Santoso:200 I).
Metode statistik non parametik yang akan digunalcan dalam pengujian
dua sampel berpasangan ini adalah :
1. Mc.Nemar
Metode ini digunakan untuk pengujian kepatuhan wajib pajak dan
data yang diperoleh bernpa data nominal, yakni dengan isian dua kode
saja, seperti ya atau tidak, tinggi atau rendah.
Langkah - langkah yang akan digunakan adalah :
a. Mengelompokkan variabel tingkat kepatuhan, penyampaian SPT
Tahunan PPh Badan, yaitu kriteria patuh atau tidak patuh.
b. Letakkan label frekuensi observasi dalam suatu tabel empat sisi.
c. Menetapkan probabilitas atau tingkat signifikan (a) sebesar 5%
d. Pengajuan hipotesis yaitu : Pengujian kepatuhan wajib pajak badan
dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
e. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis dengan melihat
angka probabilitas (level signifikan), dengan ketentuan :
Probabilitas > 0,05 Maka HA ditolak
Probabilitas < 0,05 Maka HA diterima
Ho - Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan
dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan
sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.
Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah
dilakukan pemeriksaan pajak.
E. Opcrasional Variabel Penelitian
Operasional Variabel merupakan pendefinisian variabel yang digunakan
dalam penelitian ini. Operasional V ariabel yang digunakan adalah :
Tabel 3.1
Operasional Variable
Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran
l .Pemeriksaan a. Sebagai pengawasan - Penelusuran Ketepatan
Pajak sistem SelfAssesment jejak waktu (hari)
b. Terdapat indikasi - Mengecek dan dalam
wajib pajak diduga menghitung penyampaian
telah melakukan angka- angka SPT Tahunan
tindakan pidana dalam SPT PPhBadan.
di bidang perpajakan - Menilai
kelengkapan SPT
c. Obyek pajak yang - Meneliti data
menyatakan lebih transaksi
bayar atau kurang - Meneliti catatan
bayar atau bukti
d. Wajib pajak yang peredaran usaha
mengajukan - Mencocokkan
permohonan saldo laporan
pencabutan NPWP, keuangan dengan
PKP yang di laporan
padaSPT
- Mencocokkan
laporan keuangan
komersial sesuai
ketentuan
perpajakan. n
"-12. Kepatuhan ~~epat waktu dalam - Pembayaran Masa Ketepatan
Wajib Pajak menyampaikan SPT setiap bulan waktu (haii)
untuk semua jenis - Pembayaran SPT dalam
paj ak dalain 2 ( dua) Masa, SPT PPN penyampaian
tahun terakhir setiap bulan SPTTahunan
b. Tidak mempunyai - Menghitung pajak PPhBadan.
tunggakan pajak sendiri dengan
untuk semua jenis benar
paiak - Melaksanakan
c. Tidak pemah dijatuhi pembukuan
hukuman karena dengan benar
dilakukan tindak - Melaksanakan
pidana di bidang kewajiban
perpajakan administrasi
yang diperlukan.
3. Sebelum a. Belum dilakukannya - Tidak atau belum Ketepatan
dilakukan pemeriksaan dilakukan waktu (hari)
pemeriksaan kebenaran laporan penelusuran dalam
pajak wajib pajak yang jejak wajib pajak penyampaian
dituangkan dalam oleh Fiskus SPT Tahunan
SPT beserta lampiran - Tidak atau belum PPhBadan.
b. Tidak terdapat dilakukan
indikasi wajib pajak pengecekan
di duga telah dan perhitungan
melakukan tindak angka-angka
pidana dibidang dalam SPT oleh
perpajakan Fiskus
c. Tidak adanya obyek
pajak yang - Tidak atau belum
menyatakan lebih dilakukan
atau kurang bayar. penilaian
kelengkapan SPT
wajib pajak oleh
fiskus
- Tidak atau belum
dilakukan
pencocokan saldo
laporan keuangan
wajib pajak
dengan yang
dilaporkan dalam
SPT,
serta pencocokan
Japoran keuangan
komersial sesuai
dengan ketentuan
perpajakan.
4. Sesudah a. Terdapat indikasi - Sudah dilakukan Ketepatan
dilakukan wajib pajak diduga penelusuran j ej ak waktu (hari)
pemeriksaan telah melakukan wajib pajak oleh dalam
pajak tindak pidana Fiskus penyampaian
dibidang perpajakan - Sudah dilakukan SPT Tahunai1
b. Adanya obyek pajak pengecekan dan PPh Badan.
yang menyatakan perhitungan
lebih atau kuram! amdca-aiwka
bayar dalam SPT oleh
c. Wajib pajak yang Fiskus
mengajukan - Sudal1 dilakukan
permohonan penilaian
pencabutan NPWP, kelengkapan
PKP SPT wajib pajak
oleh fiskus
- Sudali dilakukan
pencocokai1 saldo
laporan keuangan
wajib pajak
dengan yang
dilaporkan dalan1
SPT.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta
Tebet
1. Sejarah Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah suatu instansi dari Direktorat
Jendral pajak (DJP) yang berada di bawah dan be1iangung jawab langsung
kepada kantor wilayah. Berdasarkan keputusan menteri keuangan
No.443/KMK.01/2001 pasal 30 menyebutkan bahwa "KPP mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan
sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak
tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 31 fm1gsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah
sebagai berikut :
a. Mengumpulkan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
b. Penelitian dan penataan usaha Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa serta berkas wajib pajak.
c. Pengawasan pembayaran masa. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak
d. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian,
keberatan, banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
pajak tidak langsung lainnya.
e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Penerbitan surat ketetapan pajak.
g. Pembetulan surat ketetapan pajak.
h. Pengurangan sanksi pajak.
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan No.Kep-94/KM.01/94
tanggal 29 Maret 1994, dalan1 lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah
terjadi pemekaran organisasi beberapa Kantor Pelayanan Pajalc (KPP). Salah
satunya terjadi pada KPP Jakarta Selatan Satu, sehingga pecah menjadi dua
KPP yaitu : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tebet, dan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Setia Budi.
Pada awal berdirinya Kanter Pelayanan Pajak Jakarta Tebet menempati
kantor di jalan Bukit Duri No. 8 kemudian karena terjadinya kebanjiran di
sebagian wilayah Jakarta selatan khususnya kecamatan Tebet menimpa kantor,
sehingga kondisi kantor menjadi tidak layak huni dan mengakibatkan kerugian
materiil yang tidak sedikit, maka pada tahun 2002 Kantor Pelayan Pajak
Jakarta Tebet berpindah kantor dijalan TB Simatupang No.32 yang merupakan
kantor bersama dengan KPP Jakarta Cilandak. Lokasi kantor baru yang cukup
dan pembinaannya terhadap wajib pajak dirasa kurang optimal, maka pada
bulan Oktober 2004 Kantor Pelayanan Jakru.ia Tebet berpindah kantor lagi di
kantor bersru.na KPP Madya Jakru.ia Pusat, Karipka Jakru.·ta Dua di Jalan Tebet
Raya No.9 Jakru.ia Selatan. Dan gedtmg baru tersebut telah ditempati secara
penuh dan efektif dalru.n upaya untuk melaksanakan tugas pelayanru.1 dru.1
pembinaan perpajakan kepada masyru.·akat sehingga diharapkan Kantor
Pelayanan Pajak Jakru.ia Tebet dapat melaksanakan tugas dengan baik secara
optimal dan efektif.
Jumlah pegawai di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Jakru.ia Tebet menurut
jenjang pendidikan.
Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
No Golongan SD SMP SMA DI/III/IV Sl/S2/S3 Jumlah
Pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 I - - - - - -
2 II - - 21 33 - 54
3 III - - 27 2 17 46
4 IV - - - - 2 2
JU ML AH - - 48 35 19 102
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet merupakan instansi vertikal
Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada kepala wilayah DJP Jakarta III. Sedangkan daerah
kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Jakmia Tebet dalmn melakukan
pengawasan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak meliputi seluruh wilayah
kecmnatan Tebet, dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang dirinci
perkelurahan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk
No Daerah Luas (Ha) Penduduk Kepala Keluarga
1 2 3 4 5
1 Menteng dalam 258 37.045 10.178
2 Tebet Barat 172 32.872 8.049
3 TebetTimur 139 26.926 6.379
4 BukitDuri 108 41.687 9.218
5 Manggarai selatan 51 28.321 6.274
6 Manggarai 95 33.700 9.308
7 KebonBaru 130 36.777 9.714
JUMLAH 953 237.328 59.120
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dipimpin
oleh Kepala Kantor yang membawahi beberapa bagian dan seksi. di bawah ini
adalah bagian dan seksi-seksi yang di bawahi oleh Kepala Kantor KPP Tebet
Jakarta beserta tugas dari masing-masing subbagian tersebut :
a. Subbagian Umum
Memberikan pelayanan antara lain melakukan umsan kepagawaian,
keuangan dan tata usaha mmah tangga.
b. Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI)
Memberikan pelayanan antara lain : melakukan unJSan pengolahan data
dan penyajian informasi, pembuatan monografi fiskal, penggalian potensi
perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak dan pengusaha kena pajak.
c. Seksi Pelayanan
Memberikan pelayanan antara lain : layanan terpadu (pelaporan, surat
masuk, dsb), pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena
pajak, pengajuan usu! penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan
PKP. Perubahan identitas wajib pajak, perpindahan wajib pajak, dan
perpanjanganjangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
d. Seksi Ekstensifikasi
Melakukan penyuluhan pajak kelapangan langsung kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.
e. Seksi penagihan
Memberikan pelayanan antara lain : angsuran atau penundaan pembayaran
pajak, pencabutan sita, pembatalan lelang.
f. Seksi Pemeriksaan
Memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan pemeriksaan
pajak akibat lebih bayar serta pemeriksaan pajak kerena alasan lain.
g. Seksi Pengawasan dan konsultasi I
Peninjauan kembali alas SKP dan STP, surat Keterangan Domisili (SKD).
h. Seksi Pengawasan dan konsuitasi II
Peninjauan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan
Kewarganegaraan.
i. Seksi Pengawasan dan konsultasi III
Peninjauan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal
4 (2) Dana Pensiun dan PPh Final.
j. Seksi Pengawasan dan konsultasi IV
Legalisasi Surat Keterangan Lokasi dan m.:mberikan jawaban secara
tertulis haI-hal yang menjadi dasar pengenaan pajaic atau perhitungan rugi,
pemotongan atau pemungutan pajak alas permintaan wajib pajaic dan
Kantor Pelayanan Pajak Lai1111ya.
k. Kelompok Jabatan FungsionaI
Melakukan atau menjaiankan proses pemeriksaan pajak kepada wajib
pajaic.
B. Hasil Dan Pembahasan
a. Hasil Observasi
pata-data yang berhasil dikumpulkan sebagai bahan pendukung dalam ..
' analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sample yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan sampel populasi
terdapat sebanyak 25 wajib pajak badan yang sudah pernal1 dilakukan
pemeriksaan.
b. Data yang terseleksi menjadi objek penelitian (sampel), diambil dari data-
data pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Tebet, data yang diperoleh dibagi menjadi 2 janis
data:
I) Penyampaian SPT Tallwmn PPh Badan yang dilakukan oleh wajib
pajak ke Kantor Pelayanan Pajal( Jakarta Tebet sebelum wajib pajak
tersebut dilakukan pemeriksaan.
2) Penyampaian SPT Tallunan PPh Badan yang dilakukan oleh wajib
pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sesudall wajib pajak
tersebut dilakukan pemeriksaan.
b. Pengolahan Data dan Hasil pengujian Statistik
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan yang kemudian
dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini
menggooakan metode pengnjian sebagaimana disajikan berikut ini :
Pengujian Kepatuhan Wajib pajak Badan Menggunakan Metode
McNemar.
Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh
Badan di bagi menjadi 2 yaitu Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan
yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet
sebelum wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan, dan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Badan yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sesudah wajib pajak tersebut dilakukan
pemeriksaan. dikategorikan menurut kriteri_a UU Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 dan 3 :
a. Dikatakan patuh apabila wajib pajak menyampaikan atau melaporkan
SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu yaitu paling lambat (3)
bulan setelah akhir tahun pajak.
b. Dikatakan tidak patuh apabila wajib pajak menyampaikan atau
melaporkan SPT Tahtman PPh Badan tidak tepat waktu yaitu paling
lambat (3) bulan setelah akhir tahun pajak .
Tabel 4.3
Data dan K;lasifikasi Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Badan
No Wajib Sebelum Tax Klasifikasi Sesudah tax Klasifikasi Paiak Audit Audit
1 A 1 Patuh 1 Patuh 2 B 1 Patuh 0 TidakPatuh 3 c 0 TidakPatuh l Patuh 4 D 1 Patuh 0 TidakPatuh 5 E 0 TidakPatuh 1 Patuh 6 F 0 TidakPatuh 1 Patuh 7 G 1 Patuh 1 Patuh II T-l" (\ rr;A<::ilr P,,.tH'h 1 D.-.tnh
10 J 1 Patuh 1 Patuh 11 K 1 Patuh 0 Tidak Patuh 12 L 1 Patuh 0 Tidak Patuh 13 M 0 TidakPatuh 1 Patuh 14 N 1 Patuh 1 Patuh 15 0 0 TidakPatuh 0 TidakPatuh 16 p 1 Patuh 1 Patuh 17 Q 1 Patuh 1 Patuh 18 R 1 Patuh I Patuh 19 s 1 Patuh 1 Patuh 20 T 0 TidakPatuh 1 Patuh 21 u 1 Patuh 1 Patuh 22 v 1 Patuh l Patuh 23 w 0 Tidak Patuh 1 Patuh 24 x 1 Patuh I Patuh 25 y 0 Tidak Patuh l Patuh
Hasil uji kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau
melaporkan SPT tahunan PPh badan
Crosstabs
Tabel 4.4
pengujian pelaporan SPT tahtman
sblm.audit & ssdah.audit
ssdah.audit
sblm.audit 0 1 0 1 8 1 4 12
Tabel pengujian pelaporan SPT Tahunan di atas menunjukan bahwa:
a. Ada 1 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari tidak patuh tetap tidak
patuh.
b. Ada 8 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari tidak patuh menjadi patuh
c. Ada 4 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari patuh menjadi tidak
patuh.
d. Ada 12 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari patuh tetap patuh
Apabila dilihat dari kolom hasil pengujian, menunjukan adanya
kecendrungan sikap pada arah tingkat tinggi pada wajib pajak dalam
menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan sikap
wajib pajak dengan sikap kepatuhan yang tetap rendah. Dengan melihat
hasil bahwa 12 wajib pajak badan atau 48 % dari seluruh sampel wajib
pajak badan yang dilakukan pemeriksaan telah memiliki sikap kepatuhan
tinggi baik sebelum dilakukannya pemeriksaan maupun sesudah dilakukan
pemeriksaan, dibandingkan tingkat kepatuhan yang menuju kepada arah
tingkat rendah yaitu 4 wajib pajak badan atau 10% dari seluruh sampel.
Selain dilakukan pengujian 4 kolom, harus dilakukan pengujian
kembali yaitu dengan dilakukannya pengujian statistik metode Mc Nemar
agar diperoleh keyakinan apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan
wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan
PPh Badan sesudah dilakukannya pemeriksaan.
Tabel 4.5
Statistik uji Mc.Nemar
Test StatisticS>
sblm.audit & ssdah.audit
N 25 Exact Sig. (2-tailed) .3888
a. Binomial distribution used.
b. McNemar Test
Tabel statistik uji Mc.Nemar menunjukan sampel (N) digunakan
berjumlah 25 sampel ( wajib pajak badan ). Sedangkan kolom Exact Sig.
Atau signifikansi yang diperoleh untuk uji dua sisi adalah 0.388, ha! ini
berarti nilai probabilitas yang ditetapkan ( 0.388 > 0.05 ) maka
keputusannya adalah HA ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat
kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh
Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit.
C . Membandingkan Z Hitung dan Z Tabel
Z I-Iitung, = 1.154
(b -C) ( 8 - 4) =
Z Tabel = 1.654
Z tabel bisa dihitung pada tabel, dengan a= I 0% dan uji dua sisi (10 %
dibagi 2 menjadi 5 % ), maka luas kurva normal adalah 50% - 5% = 45 %
angka Z sekitar 1.645. Oleh karena Z hitung 1.154 < 1.645 maka HA
ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan
dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah
dilakukaimya tax audit.
- 1.645
Gambai· 4.1
Tabel Distribusi Z
Ho <liter ma
+1.154 +1.654
Hasil tes statistik menunjukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan
tingkat kepatuhan wajib pajak badai1 dalam menyampaikan SPT Tahunan
PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit..
Berdasarkai1 dari beberapa basil uji di atas yai1g menyatakan bahwa
tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sehelnm chn s"srnhh
dilakukannya tax audit. Hal ini perlu diperhatikan mengapa pemeriksaan
yang erat kaitannya dengan kepatuhan justru tidak memberikan perbedaan
peningkatan kepatuban yang signifikan.
Tidak meningkatnya kepatuhan wajib pajak atau masih adanya wajib
pajak yang tidak patuh walaupm1 sudall dilakukan pemeriksaan salall
satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak
sehingga sering terjadi kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakan. Selain itu kurang efektifnya
pemeriksaan yang dilakukan juga menjadi faktor mengapa tidak ada
peruballan peningkatan kepatuhan sebelum dan sesudall pemeriksaan.
Fal,tor-faktor yang menyebabkan ketidak patuhan itu tentunya masih dapat
diatasi dengan meningkatkan pengetalluan kepada wajib pajak tentang
bagaimana proses penyelasaian pajak yang efektif dan efisien, serta
peningkatan sikap profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan tugas.
BABV
KESIMPULAN , IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan pada bab - bab sebelumnya, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan
menggunakan metode McNemar diperolah hasil, bahwa signifikansi
yang diperoleh untuk uji dua sisi adalah 0.3 88, ha! ini berarti nilai
probabilitas yang ditetapkan ( 0.388 > 0.05 ) maka keputusannya
adalah HA ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan
wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit.
2. Selain menggunakan metode McNemar untuk lebih meyakiukan
apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan yaitu penyampaian SPT PPh tahunan
Badan sebelum dan sesudah tax audit, dilakukan pengujian dengan
membandingkan Z hitung dan Z tabel dengan hasil Z hitung 1.154 <
1.654 maka HA ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan tingkat
kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh
Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil kesimpulan yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat
kepatuhan wajib pajak badan dalan1 memenuhi kewajiban perpajakaooya
sebelum dan sesudall dilakukaooya tax audit. Hal ini dapat dilihat dari
tidak adanya perubahan yang signifikan dalam penyampaian atau
pelaporan SPT Tallunan PPh Badan sebelum dan sesudal1 dilakukaooya
pemeriksaan pajak. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi
terhadap wajib pajak yang mengakibatnya minimnya pengetalluan wajib
pajak akan tatacara pelaksanaan pajak sehingga sering terjadi kesalallan
yang dilakukan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan,
selain itu kurangnya sikap profesionalisme para aparat pajak merupakan
salall satu faktor yang menyebabkan tidak adanya peruballan yang
signifikan terhadap wajib pajak yang telall dilakukan pemeriksaan.
Berdasarkan ha! tersebut, maka wajib pajak badan yang telall
dilakukan pemeriksaan ini tergolong waj1b pajak yang tidak patuh pajak.
Hal ini berakibat penerimaan di KPP tersebut tidak sesuai dengan pajalc
potensial yang seharusnya.
C. Saran - Saran
Berdasarkan implikasi di atas, maka saran - saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut :
1. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai pajak hendaknya terus
dikembangkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
wajib pajak mengenai perpajakan dan dapat membantu kelancaran
kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan terutama dengan
pemeriksaan.
2. Perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dengan
penegakan hukum yang jelas terhadap wajib pajak yang melanggar
ketentuan perpajakan, karena dengan pemeriksaan saja belmn cukup
membentuk wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Peningkatan sikap profesionalisme dari para fiskus dalam melakukan
pemeriksaan pajak untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.
DAFTARPUSTAKA
Bwoga, Hananta, Agus BBN, Yoseph, Marsyahul Tony. 2005. "Pemeriksaan
pqjak di Indonesia edisi ke dua," Jakaiia : PT. Grasindo.
Djoned, Gunadi M. 2002. "Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan
Pajak", Volume 1. Jurnal Perpajkan Indonesia.
Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Terhadap Kepatuhan
Pajak", Volume empat. Jurnal Perpajakan Indonesia.
Hainid, Abdul. Prof., Dr., MS., 2007. "Panduan Penulisan Skripsi", FEIS UIN
Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Ilyas, Wirawan B, Burton, Richard. 2000. "Hukum Pajak'', Jakaiia.
Juwita, Tri. 2007 " Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Program e-Filling
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Masa PPN".
Jakarta: FEIS UIN SyarifHidayatullah.
Resmi, Siti. 2005. "Perpajakan Teori dan kasus edisi ke dua", Jakarta : Salemba
Em pat.
Santoso, Singgih. 2001. "SPSS Versi 12 Mengolah Data Statistik Secara
Profesional ", Jakarta : PT Alek Media Komputindo.
Suandy, Erly. 2006. "Perpajakan", Jakarta: Salemba Empat.
Rahmayanti. 2006 " Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan
dan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pqjak Kramat
Jati)", Jakarta: FEIS UIN SyarifHidayatullah.
Risdiana, Nina. 2004 "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pqjak Terhadap
Kepetuhan Wqjib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan" . Jakarta:
FEIS UIN Syarif Hidayatullah.
Sugiyono, Prof, Dr. 2005 "Metoda Penelitian Bisnis ", Alfabeta, Bandung.
Waluyo, Burton,Richard. 1997. "Ketentuan Undang - Undang baru dibidang
perpajakan" Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
LAMPIRAN I
Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT
!Nol Jenis SPT I Batas Waktu ~ Waktu )--·-···-········----··--···-·--- ·-·-··--··--- _____ _!'~l!lbaya!:l!..~--- ·---~~!:l.P.?!a~---· · Mas a -1. IPPh Pasaf2 J/26 --1-gl-. -1 o--:--bu_,1-an-berikut ~!~k~~ bulan
! 2· /.PPh Pasal 23/26 ]Tgl. l 0 bulan berikut I gl. 20 bulan I berikut
iff>11 Pasa1 25 ygi~Js"biiim1be~ikiii~!!i~u~biiia~ \
•. :--4.-.IPPhPasal 22, PPN .& PPn Jl .harl setelah ]7 hari setelah --1 ~-~Mole~ Bea Cuka1 1d1pungut. .\Eembayaran __ '5. JPPh P~sal 22-Bendaharawan Padahan yang sama (Tgl: l~ bulan ! ~emenntah saa.t penyerahan jbenkuJt I I barang ! 6. jPPh Pasal 22 - Pertamina · S~belum Delivery .. I ----. JOrder dibayar I 7 · IPPh PasaT22 - Pemungut - Tgl. Io bulan berikntjTgl. 20 bula;-·-----1 ~ertentu 11Jerikut [s:JP'Pii-PasaC4ayai(2r···------·rf!iITo"b;:;1;;nJ;~rikiitlfgi~-:fo'biiim1. . . i I ~enkut 19· jPPN dan PPn BM - PKP jTg!. 15 bulan berikut ;-jT-gl-: -20_b_u_lan----1 i I ~er1kut
11o:r~~d:~=~~M ~--~~----f gCT1 i;;:;1an ~~~ikj!~:~~~T;;---- 1 dPN & PPn BM - Pemungut f[gl. 15 bulan berikut ]Tgl. 20 bulan !'"~on Bendaharawan I Jberikut ;---~~ ~~~~~~---;
Tahunau
i I setelah berakhimya etiga setelah j. I. PPh - Badan, OP, PPh Pasal Egl. 25 bulan ketiga gl. 31 bulan
r tahun atau bagian berakhimya I I hun pajak ~ahun at~u bagian
: 1te1Jadmya perolehan , I
1 ~ak atas tanah dan J J
1 ibangunan I
LAMPIRAN2
Data dan Klasi:fikasi Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Badan
No Wajib Sebelum Tax Klasifikasi Sesudah tax Klasifikasi Paiak Audit Audit
I A I Patuh I Patuh 2 B I Patuh 0 TidakPatuh 3 c 0 TidakPatuh I Patuh 4 D I Patuh 0 Tidak Patuh 5 E 0 Tidak Patuh I Patuh 6 F 0 TidakPatuh I Patuh 7 G I Patuh I Patuh 8 H 0 Tidak Patuh I Patuh 9 I I Patuh I Patuh IO J I Patuh I Patuh 11 K I Patuh 0 TidakPatuh 12 L I Patuh 0 TidakPatuh 13 M 0 TidakPatuh I Patuh 14 N I Patuh I Patuh 15 0 0 TidakPatuh 0 TidakPatuh 16 p I Patuh 1 Patuh 17 Q 1 Patuh I Patuh 18 R 1 Patuh 1 Patuh 19 s 1 Patuh 1 Patuh 20 T 0 Tidak Patuh 1 Patuh 21 u 1 Patuh I Patuh 22 v I Patuh I Patuh 23 w 0 TidakPatuh I Patuh 24 x I Patuh 1 Patuh 25 y 0 Tidak Patuh I Patuh
LAMPIRAN3
Pengujian pelaporan SPT tahunan
sblm.audit & ssdah.audit
ssdah.audit
sblm.aud 0 1 0 1 8 1 4 12
Statistik uji Mc.Nemar
Test Statistic$J
sblm.audit & ssdah.audit
N 25 Exact Sig. (2-tailed) .3888
a. Binomial distribution used ..
b. McNemar Test
LAMPIRAN 4
Tabel Distribusi Z
Hod' ol Ho <liter ma Ho itolak ____,/
- 1.645 +l.154 +l.654
JI. Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan 12842
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN KANTOR PELA YANAN PAJAK JAV.ARTA TEBET
SURAT KETERANGAN KET- t.4& /WPJ.04/KP.0301/2008
Telepon: (021} 8296869 Fakslmil: (021) 8296901
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP Pangkat/Gol
Jabatan
Cipta ldaman Aritonang
060058259 Pembina (IV-a)
Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Prate.ma Jakarta Tebet
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Safinatun Najah
Asal Sekolah : Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Universitas Islam Negeri ( UIN )
Syarif Hidayatullah Jakarta
Program Studi : Akuntansi
NIM /NIRM : 104082002670
Telah melakukan Riset dalam rangka menyusun tugas akhir ( skripsi } di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet pada bulan Maret 2008.
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
_, ._,;:o·-•-=:::->·Jakarta Maret 2008 . . ~.-· . --~ /t:..""r, ··.",. ,
/ >-------.:~-Kepala Sub Bagian Umum,
( :<:.:~:;.~;~-;-~-):~ \ _ \ ,_ ·~::__ .... --CJbfhJdaman Aritonang
·: ·, : ::::- /NIP,060058259 '·. • • I·~ •. ., __ ..- -;/'
·~~: '· .,, .. ,;/ "'vMM-'""~M·:..·· .......